2017 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER III-12 S U R A B A Y A

P U T U S A N Nomor : 20 - K / PM.III-12 / AD / I / 2017 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan Tempat, tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal

: DEDEH ROSMIATI. : Kapten Chb (K) / 608107. : Kaur Musmon Sibin Musmontra (sekarang Pama Bintaldam V/Brawijaya). : Bintaldam V/Brawijaya. : Cimahi, 09 Pebruari 1967. : Perempuan. : Indonesia. : Islam. : Jl. Jayasari II Blok 7 E No. 18 Sawo Jajar II Malang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan. PENGADILAN MILITER III - 12 tersebut di atas : Membaca

: Berkas Perkara dari Pomdam V/Brawijaya Nomor : BP-24/A-11/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 atas nama Kapten Chb (K) Dedeh Rosmiati Nrp 608107.

Memperhatikan : 1.

Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam V/Brawijaya selaku Papera Nomor: Kep / 303/ X / 2016 tanggal 31 Oktober 2016.

2.

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128/K/AD/XI/2016 tanggal 08 Nopember 2016

3.

Surat Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: TAPKIM/ 20 - K / PM.III-12/AD/ I / 2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4.

Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/20 - K / PM.III-12 / AD / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Hari Sidang.

5.

Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi.

6.

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

: 1.

Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128/K/AD/XI/2016 tanggal 08 Nopember 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2.

Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

2 Memperhatikan : 1.

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu : Kesatu : “Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Dan Kedua : ”Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126 KUHPM. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi : a.

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

b.

Mohon agar barang bukti berupa : Surat-surat: 1) 11 (sebelas) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratorik Kriminalistik Nomor Lab.6896/DTF/tanggal 11 Juli 2016. 2) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Letnan Kolonel Caj Drs. Moch.Rifa’i NRP 34125 Jabatan Kabintal, Kesatuan Bintaldam V/Brw tertanggal 10 Nopember 2014. 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Letnan Kolonel Caj Abd. Rochim NRP 33733 Jabatan Wakil Kepala, Kesatuan Bintaldam V/Brw tanggal Agustus 2015. 4) 1 (satu) bendel Foto copy administrasi persyaratan pengajuan pinjaman modal Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 5) 1 (satu) bendel Foto Copy administrasi persyaratan pengajuan pinjaman modal Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tahap kedua sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah). 6) 1 (satu) lembar Daftar peminjam dana Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang Desember 2014 tertanggal 01 Pebruari 2014. 7) 1 (satu) lembar daftar personil yang membutuhkan dana Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tahun 2015. Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Barang-barang : Nihil.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

3 2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut : a. Bahwa Penasehat Hukum sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan tanda tangan komandan satuan”, sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, namun Penasehat Hukum memohon agar Majelis Hakim dalam memutus perkara ini agar mempertimbangkan latar belakang Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan Kabintaldam V/Brw sebagai berikut : 1) Bahwa dalam rangka membantu para anggota Koperasi, mengingat sangat diperlukan oleh anggota tersebut untuk anaknya sekolah, biaya orang tuanya yang sakit, membangun rumah, dll. 2) Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan sematamata untuk menguntungkan diri sendiri melainkan ingin menambah hasil keuntungan Koperasi melalui dinaikkannya tambahan bunga 0,2 % tiap potongan untuk dimasukkan ke Koperasi. 3) Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, pencairan dana pinjaman sebanyak 2 (dua) tahap tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan atau ve dari para peminjam maupun dari pihak Bank. b. Mengenai pembuktian dakwaan kedua ”Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 126 KUHPM. Penasehat Hukum mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -

Unsur kesatu : “Militer”

Penasehat Hukum sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan unsur kesatu “Militer” terbukti secara sah dan meyakinkan. -

Unsur kedua : “Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan”.

Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan Unsur kedua yaitu : “Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan” terbukti secara sah dan meyakinkan, karena menurut Penasehat Hukum, Terdakwa selaku Kaprimkop memiliki kewenangan khusus dalam area organisasi Koperasi yang didasarkan pada kesepakatan anggota Koperasi yang tertuang dalam Rencana dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2015 tanggal 26 November 2014 dan dalam hasil RAPB 2015 tanggal 16 Desember 2015, sehingga secara legal standing Terdakwa memiliki kapasitas melakukan upaya memajukan Koperasinya, meskipun Kabintaldam V/Brw selaku Komandan Sandaran berwenang mengijinkan atau melarang karena ada kaitannya dengan pembinaan satuan dalam rangka mewujudkan tercapainya pelaksanaan tugas dalam satuan.

4 -

Unsur ketiga :

“Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer, karena menurut Penasehat Hukum, sesuai fakta di sidang Terdakwa tidak ada indikasi memaksa seseorang dalam peminjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. c. Permohonan Penasehat Hukum kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan sebagai berikut : 1) Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan, berterusterang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan. 2) Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi. 3) Terdakwa tidak pernah dihukum. 3. Replik Oditur Militer atas pledoi Penasehat Hukum yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutannya. 4. Duplik Penasihat Hukum terhadap Replik Oditur Militer yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada pledoinya. 5. Permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa dengan menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa menyadari bahwa akibat dari perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian di pihak lain, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhkan yang seringan-ringannya atau setidaknya hukuman yang seadil-adilnya Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : Kesatu : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 di ruang Kerja Ketua Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw Malang Jawa Timur setidak-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2014 atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat”. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa Dedeh Rosmiati masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Bintara Milsuk di Pusdik Kowad Lembang selama 4 (empat) bulan setelah lulus dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan di kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi selama 5 (lima) bulan , setelah lulus kemudian ditempatkan di Hubdam V/Brw Malang , pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa AD setelah lulus di tempatkan kembali di Hubdam V/Brw Malang namun

5 setelah Terdakwa menghadap Terdakwa ditempatkan di Bintaldam V/Brw sejak tahun 2002 sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Kapten Chb (K) NRP 608107 Jabatan Kaur Musmon Sibin Musmontra Bintaldam V/Brw. 2. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa menjabat sebagai ketua Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw atas Perintah Kabintaldam V/Brw, sebagai ketua Koperasi tugas dan tanggungjawab Terdakwa membantu Kabintaldam V/Brw dalam bidang perKoperasian dalam rangka mensejahterakan anggota Militer, PNS dan keluarganya. Dengan anggota berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) orang sedangkan modal usaha Koperasi diperoleh dari usaha simpan pinjam, unit pertokoan dan simpanan sukarela hingga mencapai kurang lebih 2,2 M (dua milyardua ratus juta rupiah). 3. Bahwa sejak Terdakwa memimpin Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw Terdakwa bekerja sama dengan Bank BTN Syari’ah dengan memberikan modal sebesar Rp. 1.855.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) yang terbagai dalam 2 (dua) tahap , tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tahap kedua sebesar Rp. 855.000.000,- (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah). 4. Bahwa kemudian pada saat Kabintaldam V/Brw Letnan Kolenal Caj Drs. Moch Rifa’i (Saksi-1) ingin memperbaiki halaman musium Brawijaya Bintaldam V/Brw, Saksi-1 kesulitan melaksanakan perbaikan tersebut sehingga Saksi-1 melakukan rapat staf kemudian Terdakwa mengajukan saran pinjaman untuk mengajukan dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, lalu setelah mendapatkan pertimbangan dari para Staf, Saksi-1 menyetujui usulan Terdakwa untuk meminjam dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pertimbangan pinjaman tersebut bisa ditutupi dengan pendapatan musium dari PKL dan sewa gedung musium Brawijaya. 5. Bahwa setelah Terdakwa mendapat persetujuan dari Saksi-1 untuk meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, lalu Terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang namun oleh pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tidak disetujui dengan alasan minimal pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa melaporkan kepada Kabintaldam V/Brw kalau pinjaman di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang harus minimal 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun Saksi-1 tidak menyetujuinya karena terlalu besar dan menurut Saksi-1 pendapatan dari Musium tidak begitu besar untuk mampu membayar angsuran pinjaman tersebut. 6. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan peminjaman dana ke pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang Terdakwa pernah menghadap kepada Saksi-1 bersama dengan karyawan Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dan menyampaikan kalau Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang ingin menjalin kerja sama dengan Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw dan saat itu Saksi-1 menanggapinya dengan baik niat dari Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tersebut lalu Saksi-1 menyampaikan kalau mau kerja sama tidak boleh lebih dari jabatan Saksi1 selama 1,5 tahun atau 2 tahun sebagai Kabintal Kodam V/Brw dengan pertimbangan Saksi-1 tidak mau Kabintal penggantinya nanti ada masalah dari kebijakan Saksi-1. 7. Bahwa alasan Saksi-1 tidak mengijinkan Terdakwa untuk meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang karena saat itu permohonan Terdakwa terlalu besar dan Saksi-1 tidak mau membebani Pejabat yang

6 baru mengenai pinjaman dana tersebut serta selama Terdakwa mengurus adaministrasi ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang Terdakwa tidak pernah melaporkan atau meminta petunjuk kepada Saksi-1 selaku Komandan Sandaran. 8. Bahwa kemudian Saksi -5 (PNS Mukti Wilujeng) pernah menyampaikan kepada Terdakwa kalau Kabintaldam V/Brw tidak menyetujui pinjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tersebut namun pada saat Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab “ sudah tidak ada masalah atas pengajuan kredit tersebut dan telah disetujui oleh Kabintaldam V/Brw sehingga Saksi -5 mempercayai keterangan dari Terdakwa. 9. Bahwa kemudian karena peminjaman tersebut tidak disetujui oleh Kabintaldam V/Brw terhadap mengajukan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa dan yang disetujui oleh Kabintaldam V/Brw sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun karena peminjaman minimal sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) maka Terdakwa menawarkan kepada anggota Koperasi yang datang ke Koperasi sehingga terkumpul 10 (sepuluh) orang yang berniat untuk meminjam di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang 10. Bahwa Karena adminstrasi sudah terlanjur Terdakwa serahkan kepada pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang MalangCabang Malang dan sudah diketahui oleh Kantor Pusat Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang yang menurut karyawan Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang sangat disayangkan apabila dibatalkan dan karena Terdakwa didesak oleh kebutuhan anggota akhirnya Terdakwa menduplikatkan/ memalsukan canda tangan Kabintaldam V/Brw atas nama Letkol Caj Drs .Moch Rifa’i (sekarang Kolonel) dalam surat pernyataan selaku Komandan Sandaran, setelah surat pernyataan dari Komandan Terdakwa tandatangani lalu Terdakwa serahkan kepada Sdr Hidayat. (Karyawan Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang) sebagai kelengkapan persyaratan yang diminta pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang untuk diproses lebih lanjut 11. Bahwa selama pengurusan kredit berlangsung setiap anggota yang telah mengajukan dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang membuat/membuka rekening di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang termasuk Terdakwa dan setelah kurang lebih 2 (dua) minggu setelah administrasi lengkap , Terdakwa dihubungi oleh pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang untuk datang ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang untuk menandatangani akad kredit karena dana sudah dapat dicairkan sehingga Terdakwa, Peltu Hermanus, PNS Mukti Wilujeng, PNS Ayuning tatik , PNS Agus Eko Noto datang ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang untuk menandatangani akad kredit setelah Terdakwa dan anggota lainnya menandatangani akad kredit dana tersebut terealisasikan/cair namun dana tersebut tidak bisa langsung diambil akan tetapi di transfer melalui nomor rekening masing-masing yang meminjam. 12. Bahwa Terdakwa berani berbuat tersebut dengan memalsukan tanda tangan Kabintaldam V/Brw karena adanya desakan dari para anggota Koperasi untuk segera dapat meminjam dana tersebut ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang walapun para anggota mengetahui kalau Kabintaldam V/Brw tidak menyetujui peminjaman ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang namun karena anggota sudah mengajukan pinjaman maka Terdakwa didesak oleh anggota untuk tetap mengajukan dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. 13. Bahwa cara Terdakwa memalsukan tandatangan Kabintaldam V/Brw (dulu Letkol Caj Drs. Moch Rifa’i sekarang Kolonel) adalah dengan cara Terdakwa melihat terlebih dahulu surat yang ada di Bintaldam V/Brw

7 yang sudah ditandatangani oleh Letkol Caj Drs Moch. Rifa’i (Kabintaldam V/Brw) setelah itu Terdakwa menirukan tandatangan Kabintaldam V/Brw dalam kertas yang lain setelah mirip lalu Terdakwa menandatangani Surat pernyataan yang akan dijadikan pengajuan dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. 14. Bahwa pada saat Terdakwa memalsukan tandatangan Kabintaldam V/Brw tidak ada perintah dari Kabintaldam V/Brw untuk memalsukan tanda tangannya di surat pernyataan untuk pengajuan dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tersebut malah setelah memalsukan tanda tangan Kabintaldam V/Brw Terdakwa tidak melaporkan kepada Kabintaldam V/Brw dengan alasan karena dari semula Kabintaldam V/Brw tidak menyetujui pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena terlalu besar namun sebenarnya Terdakwa ada niat untuk melaporkan ke Kabintaldam V/Brw namun tidak jadi mencari waktu yang tepat karena di Bintaldam V/Brw sedang ada masalah penyalahgunaan anggaran. 15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa akan menjadi masalah dikemudian harinya namun Terdakwa hanya untuk membantu anggota Koperasi yang kebetulan membutuhkan dana yang sangat membutuhkannya sehingga Terdakwa memalsukan tanda tangan Kabintaldam V/Brw di dalam surat pernyataan yang dijadikan persyaratan di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. 16. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan administrasi pinjaman /kredit ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang Terdakwa tidak pernah meminta ijin kembali kepada Sa'ksi-1 selaku Komandan Sandaran dan Saksi-1 tidak pernah menandatangani surat tertanggal 10 Nopember 2014 yang dibutuhkan Terdakwa dalam meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang atau Saksi-1 tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk membuat surat tersebut. 17. Bahwa Surat yang dijadikan dasar ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang sehingga Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang memberikan bantuan pinjaman dana kepada Terdakwa adalah bukan atas persetujuan dari Saksi-1 dan Saksi-1 tidak pernah membuat ataupun menandatangani surat tersebut dan dengan adanya Surat pernyataan tertanggal 10 Nopember 2014 yang seolah-olah Kabintaldam V/Brw menyetujui pinjaman tersebut sehingga pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang memberikan bantuan pinjaman uang tahap pertama sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 18. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan kembali peminjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dengan pinjaman sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Kabintaldam V/Brw hanya persetujuan WaKabintaldam V/Brw dan itupun disetujui oleh WaKabintaldam V/brw setelah Terdakwa menyampaikan/berbohong kepada WaKabintaldam V/Brw kalau pinjaman tahap pertama telah disetujui oleh Kabintaldam V/Brw sehingga untuk pinjaman tahap kedua cukup oleh WaKabintaldam V/Brw saja yang menyetujui dan menandatangani surat pernyataan tersebut sehingga WaKabintaldam V/Brw bersedia menandatangani Surat Pernyataan yang diminta oleh pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang untuk dijadikan peryaratan peminjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. 19. Bahwa Saksi-1 mengetahui dana pinjaman dari Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang telah dipinjamkan kebeberapa anggota Bintaldam V/Brw dan sebagian ada yang dipinjamkan ke orang di luar anggota Koperasi atas nama Sdri Setiyowati Ketua Koperasi Simpan Pinjam Tinata teman dari Terdakwa tanpa seijin Pengurus dan Badan Pengawas termasuk dari Kabintaldam V/Brw selaku Komandan Sandaran.

8 20. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2016 Saksi-1 mendapat laporan dari Kapten Kav Jilan (Saksi-3) selaku Badan Pengawas Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dengan meminjam dana sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah rupiah ) dengan mendapat laporan tersebut Saksi-1 merasa terkejut karena Saksi-1 tidak pernah menyetujui apabila Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 1.280.000.000 ( satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah rupiah) sehingga Saksi -1 memerintahkan Kaurpamlat Bintaiadam V/Brw (Saksi-2) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Kaur Pamlat Bintaldam V/Brw telah diakui oleh Terdakwa kalau Terdakwa telah meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang sebesar 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratu delapan puluh juta rupiah) dengan 2 (dua) tahap yang pertama sebesar Rp. 1.000.000.000 ,- (satu milyar rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 280.000.000 ,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanpa seijin Kabintaldam V/Brw dan telah memalsukan tanda tangan Kabintaldam V/Brw. 21. Bahwa prosedur untuk mendapatkan pinjaman dari pihak Bank yaitu dengan diawali Ketua Koperasi menghadap Kabintaldam V/Brw dan melaporkan jika akan mengadakan kerja sama dengan pihak Bank, dengan pertimbangan dana di Koperasi tidak memadai atau tidak mencukupi , setelah mendapat persetujuan baru Ketua Koperasi melengkapi perysyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak Bank setelah lengkap lalu diajukan dengan membawa persyaratan dengan surat persetujuan dari Komandan satuan. 22. Bahwa adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka peminjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang adalah sebagai berikut: a) Surat permohonan pengajuan Modal yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Surat pernyataan Komandan Satuan yang ditandatangani oleh Kabintaldam V/Brw b)

Foto Copy SIUP Koperas

c)

Daftar Nominatif Personil Peminjam yang ditandatangani oleh

Ketua Koperasi d)

Daftar susunan pengurus yang ditandatangani oleh Ketua

Koperasi e) Foto copy KTP pengurus dan peminjam Laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi dan pengurus f) Laporan keuangan bulanan 3 (tiga) bulan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi g) Laporan keuangan Tahunan 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi. h) Laporan Keuangan Tahunan 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi. 23. Bahwa adapun dana pinjaman tahap pertama dari Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang yang diterima oleh anggota Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw sebagai berikut: a) Mayor Caj Lukas Wahyu Dewanto menerima pinjaman sebesar Rp. 182.000,825,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua lima rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 4.499.588,- (empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan

9 rupiah). b) Mayor Caj (K) Wiji Trinarsih menerima pinjaman sebesar Rp. 139.875.309 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah) . dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 3.374.691,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) c) Kapten Caj (K) Luluk Lukmiarti menerima pinjaman sebesar Rp. 93.250.206,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus enam rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 2.249.794,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). d) Terdakwa menerima pinjaman sebesar Rp. 93.250.206,(sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus enam rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 2.249.794,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). e) PNS Mukti Wilujeng menerima pinjaman sebesar Rp. 121.225.268,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan harus membayar cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.924.732,- ( dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) f) PNS Ayuningtatik menerima pinjaman sebesar Rp. 93.250.206,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus enam rupiah) dan harus membayar ciciclan perbulannya sebesar Rp. 2.249.794,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). g) PNS Rina Ratna Pebianti menerima pinjaman sebesar Rp. 46.625.103,- (empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tiga rupiah) namun yang diterimanya sebesar Rp. 9.324.203 (sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar RP. 1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) h) PNS Misjadi menerima pinjaman sebesar Rp. 46.625.103,(empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tiga rupiah) sedangkan yang diterimanya sebesar Rp. 33.148.303,(tiga puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). I) PNS Indah Arti Yunani menerima pinjaman sebesar Rp. 46.625.103,- (empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tiga rupiah) dan harus membayar cicilannya perbulan sebesar Rp.1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). i) PNS Budi Satrio W menerima pinjaman sebesar Rp. 65.275.144,- (enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat pulu empat rupiah) namun yang diterima sebesar Rp. 23.342.534,- (dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dan harus membayar cicilannya perbulan sebesar Rp. 1.574.856- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah). 24. Bahwa selain pinjaman tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Terdakwa juga pada tanggal 31 Juli 2015 telah melakukan peminjaman kembali ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta

10 rupiah) dan dana pinjaman tersebut digunakan untuk dipinjamkan kepada 4 (empat) orang anggota Koperasi Kartika Pinaka Wiratam Bintaldam V/Brw dengan jangka waktu 5 (lima)Jahun atau selama 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 4 oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2020 dengan rincian pembagian sebagai berikut : a. Kapten Arh I Gusti Putu Suyatna menerima pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jumlah angsuran perbulan sebesar Rp. 2.249.794,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). b. Kapten Caj Imansyah menerima pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jumlah angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.799.835,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah). c. Terdakwa menerima pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). d. PNS Endang Setio W menerima pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). 25. Bahwa peminjaman yang dilakukan oleh para angota Koperasi kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw telah sesuai untuk peruntukannya namun ada anggota yang tidak jadi meminjam sehingga Terdakwa alihkan kepada anggota lain seperti awalnya Kapten Caj (K) Luluk Lutmiarti meminjam sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) namun kemudian hari Kapten Caj (K) Luluk Lutmiarti mengundurkan diri dan dialihkan kepada PNS Yanti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kepada Sdri Setiyowati (Ketua Koperai Tinata) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran 2 (dua) tahun dan sisanya yang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) "ditambahkan kepada PNS Mukti Wilujeng sedangkan pada peminjaman tahap kedua yang semulan kapten Arm I Wayan Darsa meminjam sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun yang bersangkutan mengundurkan diri/tidak jadi meminjam sebelum kredit terealisasi sehingga pinjaman tersebut dialaihkan kepada Terdakwa dan untuk PNS Endang dan Peltu Mulyono meminjam kepada Terdakwa sendiri sehingga oleh Terdakwa dana tersebut dipinjamkan kepada Sdr Endang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk Peltu Mulyono sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). 26) Bahwa Terdakwa meminjamkan dana dari Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam .V/Brew kepada Ketua Koperasi simpan pinjam Tinata atas nama Sdri Setiyowati karena teman dan kebetulan dana di Koperasi masih ada sisa dari pinjaman Kapten Caj (K) Luluk Lutmiarti) yang mengundurkan diri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sampai saat ini Koperasi Tinata tidak mengalami gangguan dalam membayar angsuran. 27. Bahwa dari pinjaman tahap pertama Koperasi mendapatkan keuntungan sebesar 1,5 % dari jumlah pinjaman atau sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan catatan besarnya angsuran peminjam sesuai dengan yang ditetapkan olej pihak Bank dan Koperasi O tidak menaikkan suku bunga pinjaman sedangkan pinjaman tahap kedua Koperasi mendapatkan keuntungan sebesar 0,5 % dari jumlah masing-amsing pinjaman atau jumlah keseluruhan biaya adminstrasi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian suku

11 bunga angsuran dinaikan sebesar 0,2 % sebagai pendapatan lain-lain Koperasi. 28. Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Koperasi digunakan untuk : a) diserahkan sebagai pendapatkan Koperasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). b) Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan Koperasi sebagai administrasi Koperasi dalam mengurun pinjaman’ c) Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di bagi keseluruh pengurus sebagai honor kerja dengan perincian : 1) Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) 2) PNS Mukti Wilujeng sebesar Rp. 500.000,- (lima ratsu ribu rupiah) 3) PNS Musri sebesar Rp. 200.000,- (dsua ratus ribu rupiah) 4) PNS tatik sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 5) PNS Endang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 6) Sisanya yang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di belikan nasi dan untuk makan bersama Pengurus Koperasi namun setelah ada masalah ini dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah dimasukan kembali sebagai dana masukan Koperasi. Dan Kedua: Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 di ruang Kerja Ketua Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw Malang Jawa Timur setidak-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2014 atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer lll-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : ”Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 1. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan peminjaman dana ke pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang Terdakwa pernah menghadap kepada Saksi-1 bersama dengan karyawan Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dan menyampaikan kalau Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang ingin menjalin kerja sama dengan Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw dan saat itu Saksi-1 menanggapinya dengan baik niat dari Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tersebut lalu Saksi-1 menyampaikan kalau mau kerja sama tidak boleh lebih dari jabatan Saksi-1 selama 1,5 tahun atau 2 tahun sebagai Kabintal Kodam V/Brw dengan pertimbangan Saksi-1 tidak mau Kabintal penggantinya nanti ada masalah dari kebijakan Saksi-1. 2. Bahwa alasan Saksi-1 tidak mengijinkan Terdakwa untuk meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang karena saat itu permohonan Terdakwa terlalu besar dan Saksi-1 tidak mau membebani

12 Pejabat yang baru mengenai pinjaman dana tersebut serta selama Terdakwa mengurus adaministrasi ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang Terdakwa tidak pernah melaporkan atau meminta petunjuk kepada Saksi-1 selaku Komandan Sandaran. 3. Bahwa kemudian Saksi -5 (PNS Mukti Wilujeng) pernah menyampaikan kepada Terdakwa kalau Kabintaldam V/Brw tidak menyetujui pinjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tersebut namun pada saat Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab “ sudah tidak ada masalah atas pengajuan kredit tersebut dan telah disetujui oleh Kabintaldam V/Brw sehingga Saksi -5 mempercayai keterangan dari Terdakwa. 4. Bahwa kemudian karena peminjaman tersebut tidak disetujui oleh Kabintaldam V/Brw terhadap mengajukan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa dan yang disetujui oleh Kabintaldam V/Brw sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) namun karena peminjaman minimal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka Terdakwa menawarkan kepada anggota Koperasi yang datang ke Koperasi sehingga terkumpul 10 (sepuluh) orang yang berniat untuk meminjam di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. 5. Bahwa Karena adminstrasi sudah terlanjur Terdakwa serahkan kepada pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang MalangCabang Malang dan sudah diketahui oleh Kantor Pusat Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang yang menurut karyawan Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang sangat disayangkan apabila dibatalkan dan karena Terdakwa didesak oleh kebutuhan anggota akhirnya Terdakwa menduplikatkan/memalsukan tanda tangan Kabintaldam V/Brw atas nama Letkol Caj Drs .Moch Rifa’i (sekarang Kolonel) dalam surat pernyataan selaku Komandan Sandaran, setelah surat pernyataan dari Komandan Terdakwa tandatangani lalu Terdakwa serahkan kepada Sdr Hidayat (Karyawan Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang) sebagai kelengkapan persyaratan yang diminta pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang untuk diproses lebih lanjut. 6. Bahwa selama pengurusan kredit berlangsung setiap anggota yang telah mengajukan dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang membuat/membuka rekening di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang termasuk Terdakwa dan setelah kurang lebih 2 (dua) minggu setelah administrasi lengkap , Terdakwa dihubungi oleh pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang untuk datang ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang untuk menandatangani akad kredit karena dana sudah dapat dicairkan sehingga Terdakwa, Peltu Hermanus, PNS Mukti Wilujeng, PNS Ayuning tatik , PNS Agus Eko Noto datang ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang untuk menandatangani akad kredit setelah Terdakwa dan anggota lainnya menandatangani akad kredit dana tersebut terealisasikan/cair namun dana tersebut tidak bisa langsung diambil akan tetapi di transfer melalui nomor rekening masing-masing yang meminjam. 7. Bahwa Terdakwa berani berbuat tersebut dengan memalsukan tanda tangan Kabintaldam V/Brw karena adanya desakan dari para anggota Koperasi untuk segera dapat meminjam dana tersebut ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang walapun para anggota mengetahui kalau Kabintaldam V/Brw tidak menyetujui peminjaman ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang namun karena anggota sudah mengajukan pinjaman maka Terdakwa didesak oleh anggota untuk tetap mengajukan dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang.

13 8. Bahwa cara Terdakwa memalsukan tandatangan Kabintaldam V/Brw (dulu Letkol Caj Drs. Moch Rifa’i sekarang Kolonel) adalah dengan cara Terdakwa melihat terlebih dahulu surat yang ada di Bintaldam V/Brw yang sudah ditandatangani oleh Letkol Caj Drs Moch. Rifa’i (Kabintaldam V/Brw) setelah itu Terdakwa menirukan tandatangan Kabintaldam V/Brw dalam kertas yang lain setelah mirip lalu Terdakwa menandatangani Surat pernyataan yang akan uijadikan pengajuan dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. 9. Bahwa pada saat Terdakwa memalsukan tandatangan Kabintaldam V/Brw tidak ada perintah dari Kabintaldam V/Brw untuk memalsukan tanda tangannya di surat pernyataan untuk pengajuan dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tersebut malah setelah memalsukan tanda tangan Kabintaldam V/Brw Terdakwa tidak melaporkan kepada Kabintaldam V/Brw dengan alasan karena dari semula Kabintaldam V/Brw tidak menyetujui pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena terlalu besar namun sebenarnya Terdakwa ada niat untuk melaporkan ke Kabintaldam V/Brw namun tidak jadi mencari waktu yang tepat karena di Bintaldam V/Brw sedang ada masalah penyalahgunaan anggaran. 10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa akan menjadi masalah dikemudian harinya namun Terdakwa hanya untuk membantu anggota Koperasi yang kebetulan membutuhkan dana yang sangat membutuhkannya sehingga Terdakwa memalsukan tanda tangan Kabintaldam V/Brw di dalam surat pernyataan yang dijadikan persyaratan di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. 11. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan administrasi pinjaman /kredit ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang Terdakwa tidak pernah meminta ijin kembali kepada Saksi-1 selaku Komandan Sandaran dan Saksi-1 tidak pernah menandatangani surat tertanggal 10 Nopember 2014 yang dibutuhkan Terdakwa dalam meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang atau Saksi-1 tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk membuat surat tersebut. 12. Bahwa Surat yang dijadikan dasar ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang sehingga Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang memberikan bantuan pinjaman dana kepada Terdakwa adalah bukan atas persetujuan dari Saksi-1 dan Saksi-1 tidak pernah membuat ataupun menandatangani surat tersebut dan dengan adanya Surat pernyataan tertanggal 10 Nopember 2014 yang seolah-olah Kabintaldam V/Brw menyetujui pinjaman tersebut sehingga pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang memberikan bantuan pinjaman uang tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 13. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan kembali peminjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dengan pinjaman sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Kabintaldam V/Brw hanya persetujuan WaKabintaldam V/Brw dan itupun disetujui oleh WaKabintaldam V/brw setelah Terdakwa menyampaikan/berbohong kepada WaKabintaldam V/Brw kalau pinjaman tahap pertama telah disetujui oleh Kabintaldam V/Brw sehingga untuk pinjaman tahap kedua cukup oleh WaKabintaldam V/Brw saja yang menyetujuiyan menandatangani surat pernyataan tersebut sehingga WaKabintaldam V/Brw bersedia menandatangani Surat Pernyataan yang diminta oleh pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang untuk dijadikan peryaratan peminjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang.

14 14. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2016 Saksi-1 mendapat laporan dari Kapten Kav Jilan (Saksi-3) selaku Badan Pengawas Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dengan meminjam dana sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah rupiah ) dengan mendapat laporan tersebut Saksi-1 merasa terkejut karena Saksi-1 tidak pernah menyetujui apabila Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 1.280.000.000 ( satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah rupiah) sehingga Saksi -1 memerintahkan Kaurpamlat Bintaladam V/Brw (Saksi-2) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Kaur Pamlat Bintaldam V/Brw telah diakui oleh Terdakwa kalau Terdakwa telah meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang sebesar 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratu delapan puluh juta rupiah) dengan 2 (dua) tahap yang pertama sebesar Rp. 1.000.000.000 ,- (satu milyar rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 280.000.000 ,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanpa seijin Kabintaldam V/Brw dan telah memalsukan tanda tangan Kabintaldam V/Brw. 15. Bahwa adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka peminjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang adalah sebagai berikut: a) Surat permohonan pengajuan Modal yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi Surat pernyataan Komandan Satuan yang ditandatangani oleh Kabintaldam V/Brw b) Foto Copy SIUP Koperas c)

Daftar Nominatif Personil Peminjam yang ditandatangani

oleh Ketua Koperasi d)

Daftar susunan pengurus yang ditandatangani oleh Ketua

Koperasi e) Foto copy KTP pengurus dan peminjam f) Laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi dan pengurus g) Laporan keuangan bulanan 3 (tiga) bulan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi h) Laporan keuangan Tahunan 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi. 16. Bahwa adapun dana pinjaman tahap pertama dari Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang yang diterima oleh anggota Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw sebagai berikut: a) Mayor Caj Lukas Wahyu Dewanto menerima pinjaman sebesar Rp. 182.000,825,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua lima rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 4.499.588,- (empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah). b) Mayor Caj (K) Wiji Trinarsih menerima pinjaman sebesar Rp. 139.875.309 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah) . dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 3.374.691,- (tiga jiita tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) c) Kapten Caj (K) Luluk Lukmiarti menerima pinjaman sebesar Rp. 93.250.206,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh

15 ribu dua ratus enam rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 2.249.794,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). d) Terdakwa menerima pinjaman sebesar Rp. 93.250.206,(sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus enam rupiah) -dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 2.249.794,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) . e) PNS Mukti Wilujeng menerima pinjaman sebesar Rp. 121.225.268,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan harus membayar cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.924.732,- ( dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) f) PNS Ayuningtatik menerima pinjaman sebesar Rp. 93.250.206,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus enam rupiah) dan harus membayar ciciclan perbulannya sebesar Rp. 2.249.794,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). g) PNS Rina Ratna Pebianti menerima pinjaman sebesar Rp. 46.625.103,- (empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tiga rupiah) namun yang diterimanya sebesar Rp. 9.324.203 (sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar RP. 1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) h) PNS Misjadi menerima pinjaman sebesar Rp. 46.625.103,(empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tiga rupiah) sedangkan yang diterimanya sebesar Rp. 33.148.303,(tiga puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). I) PNS Indah Arti Yunani menerima pinjaman sebesar Rp. 46.625.103,- (empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tiga rupiah) dan harus membayar cicilannya perbulan sebesar Rp. 1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). i) PNS Budi Satrio W menerima pinjaman sebesar Rp. 65.275.144,- (enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat pulu empat rupiah) namun yang diterima sebesar Rp. 23.342.534,- (dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dan harus membayar cicilannya perbulan sebesar Rp.1.574.856 - (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah). 17. Bahwa selain pinjaman tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Terdakwa juga pada tanggal 31 Juli 2015 telah melakukan peminjaman kembali ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan dana pinjaman tersebut digunakan untuk dipinjamkan kepada 4 (empat) orang anggota Koperasi Kartika Pinaka Wiratam Bintaldam V/Brw dengan jangka waktu 5 (lima) tahun atau selama 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 4 oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2020 dengan rincian pembagian sebagai berikut: a. Kapten Arh I Gusti Putu Suyatna menerima pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jumlah angsuran perbulan sebesar Rp. 2.249.794,- (dua juta dua ratus

16 empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). b. Kapten Caj Imansyah menerima pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jumlah angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.799.835,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah). c. Terdakwa menerima pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). d. PNS Endang Setio W menerima pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). 18. Bahwa peminjaman yang dilakukan oleh para angota Koperasi kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw telah sesuai untuk peruntukannya namun ada anggota yang tidak jadi meminjam sehingga Terdakwa alihkan kepada anggota lain seperti awalnya Kapten Caj (K) Luluk Lutmiarti meminjam sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) namun kemudian hari Kapten Caj (K) Luluk Lutmiarti mengundurkan diri dan dialihkan kepada PNS Yanti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kepada Sdri Setiyowati (Ketua Koperai Tinata) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran 2 (dua) tahun dan sisanya yang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditambahkan kepada PNS Mukti Wilujeng sedangkan pada peminjaman tahap kedua yang semulan kapten Arm I Wayan Darsa meminjam sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun yang bersangkutan mengundurkan diri/tidak jadi meminjam sebelum kredit terealisasi sehingga pinjaman tersebut dialaihkan kepada Terdakwa dan untuk PNS Endang dan Peltu Mulyono meminjam kepada Terdakwa sendiri sehingga oleh Terdakwa dana tersebut dipinjamkan kepada Sdr Endang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk Peltu Mulyono sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). 19) Bahwa Terdakwa meminjamkan dana dari Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam .V/Brew kepada Ketua Koperasi simpan pinjam Tinata atas nama Sdri Setiyowati karena teman dan kebetulan dana di Koperasi masih ada sisa dari pinjaman Kapten Caj (K) Luluk Lutmiarti) yang mengundurkan diri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sampai saat ini Koperasi Tinata tidak mengalami gangguan dalam membayar angsuran. 20. Bahwa dari pinjaman tahap pertama Koperasi mendapatkan keuntungan sebesar 1,5 % dari jumlah pinjaman atau sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan catatan besarnya angsuran peminjam sesuai dengan yang ditetapkan olej pihak Bank dan Koperasi tidak menaikkan suku bunga pinjaman sedangkan pinjaman tahap kedua Koperasi mendapatkan keuntungan sebesar 0,5 % dari jumlah masing-amsing pinjaman atau jumlah keseluruhan biaya adminstrasi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian suku bunga angsuran dinaikan sebesar 0,2 % sebagai pendapatan lainlain Koperasi. 21. Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Koperasi digunakan untuk : a) diserahkan sebagai pendapatkan Koperasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). b) Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan Koperasi sebagai administrasi Koperasi dalam mengurus

17 pinjaman. c. Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di bagi keseluruh pengurus sebagai honor kerja dengan perincian : 1) Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). 2) PNS Mukti Wilujeng sebesar Rp. 500.000,- (lima ratsu ribu rupiah). 3) PNS Musri sebesar Rp. 200.000,- (dsua ratus ribu rupiah). 4) PNS tatik sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). 5) PNS Endang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). 6) Sisanya yang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di belikan nasi dan untuk makan bersama Pengurus Koperasi namun setelah ada masalah ini dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah dimasukan kembali sebagai dana masukan Koperasi. Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Kedua : Pasal 126 KUHPM. Menimbang

: Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Kumdam V/Brawijaya atas nama Sri Mulyani, S.H., M.H Mayor Chk (K) NRP 608106, Ruli Pramono, S.H., M.Hum. Kapten Chk NRP 11010016160475, Ruyung Ririhena, S.H. Serka NRP 31950482300874 dan Budi Suryono, S.H. PNS III A Nip. 196807231996121001 berdasarkan surat perintah Kakumdam V/Barwijaya Nomor : Sprin/11/lII/2016 tanggal 31 Maret 2016 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2016.

Menimbang

: Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : Saksi-1 : Nama lengkap Pangkat, NRP Jabatan Kesatuan Tempat, tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal

: : : : : : : : :

Drs. H. Mochammad Rifa’i . Kolonel Caj / 34125. Kabintaldam V/Brw. Bintaldam V/Brw. Malang, 04 April 1960. Laki-laki. Indonesia. Islam. Jl. Mawar Gang 4 No. 24 Malang Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2014 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

18 2. Bahwa Saksi menjabat Kabintaldam V/Brw sejak tahun 2014, pada saat itu Terdakwa sudah menjabat Ketua Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw sejak tahun 2012. 3. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Terdakwa bersama dengan karyawan Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang menghadap Saksi dan menyampaikan kalau Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang ingin menjalin kerja sama dan Saksi menanggapinya dengan baik niat dari Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tersebut lalu Saksi menyampaikan kalau mau kerja sama tidak boleh lebih dari jabatan Saksi selama 1,5 tahun atau 2 tahun sebagai Kabintal Kodam V/Brw dengan pertimbangan Saksi tidak mau kabintal pengganti Saksi nanti ada masalah dari kebijakan Saksi. 4. Bahwa kemudian pada saat Saksi akan merenovasi halaman musium Brawijaya Bintaldam V/Brw Saksi kesulitan dana, sehingga Saksi melakukan rapat staf dan salah satu saran dari Terdakwa untuk mengajukan pinjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang sehingga Saksi menyetujui usulan Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pertimbangan pinjaman tersebut bisa ditutupi dengan pendapatan musium dari PKL dan sewa gedung musium Brawijaya. 5. Bahwa setelah Terdakwa mendapat persetujuan dari Saksi, Terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang namun oleh pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tidak disetujui dengan alasan minimal pinjaman harus sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kemudian pada saat Terdakwa laporan kepada Saksi, Saksi tidak menyetujuinya karena terlalu besar dan menurut Saksi pendapatan dari Musium tidak begitu besar untuk mampu membayar angsuran pinjaman tersebut. 6. Bahwa pada bulan Desember 2014 Terdakwa telah melakukan transaksi pencairan uang dari Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang untuk dipinjamkan kepada anggota Bintal Kodam V/Brw melalui Primkop Kartika Pinaka Wiratama tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi selaku Komandan Sandaran. 7. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Terdakwa supaya proses peminjaman dapat terealisasi adalah dengan memalsukan tanda tangan Saksi dalam Surat Pernyataan Persetujuan Kabintaldam V/Brw selaku Komandan Sandaran. 8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi tersebut maka Saksi merasa dirugikan karena Saksi diremehkan dan dihina oleh Terdakwa. 9. Bahwa sekitar 1 tahun 1 bulan kemudian yaitu pada bulan Januari 2016 Saksi mendapat laporan dari Kapten Kav Jilan (Saksi-3) selaku pengawas Koperasi bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dan telah meminjam dana sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah rupiah). 10. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi memerintahkan Kaurpamlat Bintaladam V/Brw Kapten Caj Moch. Lutfi Anam (Saksi-2) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata benar Terdakwa telah meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dengan 2 (dua) tahap yang pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). 11. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa selaku ketua Koperasi tanpa seijin Saksi telah memalsukan tandatangan Saksi dalam surat pengajuan kerja sama dengan Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang

19 sehingga pihak Bank memberikan bantuan pinjaman uang sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah). 12. Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat tertanggal 10 Nopember 2014 yang dibutuhkan Terdakwa dalam meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dan Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk membuat surat tersebut. 13. Bahwa Saksi mengetahui dana pinjaman dari Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang telah dipinjamkan kebeberapa anggota Bintaldam V/Brw dan sebagian ada yang dipinjamkan ke orang diluar anggota Koperasi namun Saksi lupa namanya hanya data pinjaman orang diluar Koperasi ada di pengurus. 14. Bahwa anggota Bintaldam V/Brw tidak lazim pinjam dana ke Primkop sampai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), pinjam ke BRI saja hanya boleh sampai Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh Juta Rupiah). 15. Bahwa dampaknya terhadap anggota yang meminjam uang dari Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang yaitu ada beberapa anggota utangnya banyak dan ada anggota menerima gaji sampai minus Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehingga kinerjanya bermasalah dan malas kerja bahkan malas masuk dinas. 16. Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan Kabintaldam V/Brawijaya dalam surat pernyataan Kabintaldam V/Brawijaya tanggal 10 November 2014 yang mengijinkan Koperasi Kartika Pinaka Wiratama mengajukan penambahan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. 17. . Bahwa Saksi merasa dirugikan karena selaku Kabintaldam V/Brw tidak dihargai, dan jika terjadi masalah, maka Saksi selaku Kabintaldam V/Brw pasti diminta pertanggungjawaban. Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi-2 : Nama lengkap Pangkat, NRP Jabatan Kesatuan Tempat, tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal

: : : : : : : : :

Moch. Lutfi Anam Kapten Caj / 21940034020372. Kaurpamlat Situud Bintaldam V/Brw. Sidoarjo, 26 Maret 1972. Laki-laki. Indonesia. Islam. Asrma Korem 082/CPYJ Jl. Gajamada Kota Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2015 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga. 2. Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan tanda tangan Kabintaldam V/Brw Kolonel Caj Drs. H. Mochammad Rifa’i (Saksi-1) yang dilakukan oleh Terdakwa setelah Saksi dipangil oleh Kabintaldam V/Brw kemudian Saksi diperintahkan untuk memeriksa Terdakwa. 3. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2016 Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengaku telah memalsukan tandatangan Saksi-1 untuk persyaratan mengajukan pinjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang.

20 4. Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Koperasi mengajukan peminjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang harus ada persetujuan dari Kabintaldam V/Brw berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kabintaldam V/Brw Kolonel Caj Drs.Moch Rifa’i dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tandatangan Kabintaldam V/Brw, Terdakwa mengaku telah memalsukan tandatangan Kabintaldam V/Brw untuk mempermudah peminjaman. 5. Bahwa Saksi mengetahui pinjaman dana yang dilakukan oleh Terdakwa ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dilakukan dengan 2 (dua) tahap, tahap pertama pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah). 6. Bahwa pada saat pengajuana tahap pertama Terdakwa telah melakukan pemalsuan tandatangan Kabintaldam V/Brw yang tertera dalam surat pernyataan tertanggal 10 Nopember 2014 tanpa persetujuan Kabintaldam V/Brw sedangkan dalam pengajuan pinjaman yang kedua dalam surat pernyataan rekomendasi Komandan Satuan ditanda tangani oleh WaKabintaldam V/Brw atas nama Letkol Caj Abd. Rochim. 7. Bahwa Waka Bintaldam V/Brw berani menandatangani surat pernyataan tersebut karena Terdakwa menyampaikan ada anggota yang sangat mendesak memerlukan dana selain itu menurut Terdakwa pinjaman tahap pertama telah ditanda tangani oleh Kabintaldam V/Brw sehingga untuk pinjaman tahap kedua cukup tanda tangaan Wakabintal V/Brw saja sehingga dengan penjelasan dari Terdakwa seperti itu akhirnya WaKabintaldam V/Brw bersedia untuk menandatangani surat pernyataan tertanggal Agustus 2015 dan Surat pernyataan tersebut dijadikan kelengkapan berkas pengajuan pinjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang oleh Terdakwa. 8. Pada tahun 2014 Terdakwa selaku Ketua Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw mengusulkan kepada Kabintaldam V/Brw untuk melakukan pengerasan halaman musium Brawijaya Kodam V/Brw dengan menggunakan papingblok dengan membutuhkan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa mengusulkan untuk mendapatkan dana tersebut bisa diperoleh dari pinjaman ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang sehingga Kabintaldam V/Brw menyetujuinya, namun pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang menolak pengajuan kredit tersebut karena pinjaman yang bisa disetujui harus diatas Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). 9. Bahwa untuk mencapai pinjaman tersebut Terdakwa mengusulkan beberapa anggota Bintaldam V/Brw yang membutuhkan dana pinjaman untuk ikut dalam pinjaman dana di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang setelah ada penawaran tersebut ada 11 (sebelas) anggota Bintaldam V/Brw yang ikut untuk meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang sehingga terkumpulla sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan hal tersebut oleh Terdakwa dilaporkan kepada Kabintaldam V/Brw namun Kabintaldam V/Brw tidak menyetujuinya dengan pertimbangan resiko yang akan ditanggung Kabintaldam V/Brw dikemudian hari akan tetapi rupanya Terdakwa tetap mengajukan pinjaman ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tanpoa persetujuan dari Kabintaldam V/Brw. 10. Bahwa setelah Terdakwa mengajukan pinjaman tahap pertama berhasil lalu Terdakwa melakukan pinjaman lagi tahap kedua sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dan dalam surat pernyataan pinjaman sebagai rekomendasi pinjaman dana telah ditandatangani oleh Waka Bintaldam V/Brw atas nama Letkol Caj Abd Rochim karena Terdakwa menyampaikan kepada Waka Bintaldam V/Brw ada anggota yang sangat mendesak memerlukan dana selain itu menurut Terdakwa pinjaman tahap pertama telah ditanda tangani oleh Kabintaldam V/Brw sehingga untuk pinjaman

21 tahap kedua cukup tanda tangaan Wakabintal V/Brw saja sehingga dengan penjelasan dari Terdakwa seperti itu akhirnya WaKabintaldam V/Brw bersedia untuk menandatangani surat pernyataan tertanggal atau bulan Agustus 2015 serta Surat pernyataan tersebut dijadikan kelengkapan berkas pengajuan pinjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang oleh Terdakwa 11. Bahwa karena Kabintaldam V/Brw tidak menyetujui saran dari Terdakwa , Terdakwa tetap mengajukan proses pinjaman ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dan dalam berkas kelengkapan administrasi yang dibutuhkan oleh Pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang terdapat Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Komandan satuan yang digunakan sebagai rekomendasi padahal kabintal dam V/Brw tidak pernah membuat atau menandatangani surat pernyataan sebagai rekomendasi persetujuan pinjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. 12. Bahwa anggota Bintaldam V/Brw yang meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dalam tahap pertama adalah sebagai berikut: a. Mayor Caj Lukas wahyu D sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) anggota Bintaldam V/Brw. b. Mayor Caj (K) Widji Trinarsih sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) angota Bintaldam V/Brw. c. Kapten Chb (K) Dedeh Rosmiati (Terdakwa) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).anggota Bintaldam V/Brw. d. PNS Mukti Wilujeng sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) Anggota Bintaldam V/Brw. e. PNS Ayuning Tatik sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Anggota Bintaldam V/Brw. f. PNS Rina Ratna sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Anggota Bintaldam V/Brw. g. PNS Misjati sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Anggota Bintaldam V/Brw. h. PNS Indah Arti Y sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Anggota Bintaldam V/Brw. i. PNS Budi Satriyo W sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Anggota Bintaldam V/Brw. j. PNS Sri Sudariyanti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Anggota Bintaldam V/Brw. k. Sdri Watik sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) anggota Koperasi Tinata. 13. Bahwa untuk peminjaman tahap kedua di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) adalah sebagai berikut : a. Kapten Arh I Gusti Putu Suyatna sebesar 100.000.000,(seratus juta rupiah). b. Kapten Caj Imansyah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). c. Kapten Caj (K) Dedeh Rosmiati (Terdakwa) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh pulu lima juta rupiah). d. Peltu Mulyono sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). 14. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pinjman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tidak dilakukan musyawarah terlebih dahulu antara badan pengawas dan pengurus Koperasi dan baru mengetahui pada saat Terdakwa mengajak pengurus untuk ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang menandatangni pencairan dana di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. 15. Bahwa jumlah anggota yang pinjam ke Bank Jatim Syari’ah Cabang

22 Malang pada tahap pertama berjumlah 10 (sepuluh) orang namun data penerima pinjaman yang ada di Koperasi menjadi 11 (sebelas) orang karena pada saat Kapten Caj (K) Luluk Lutmiarti mengajukan pinjman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Kapten Caj (K) Luluk Lutmiarti tidak jadi meminjam dan diganti oleh PNS Sri Sudariyanti yang jumlah pinjamannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 16. Bhawa pada pinjamanan tahap kedua data yang diajukan pinjaman oleh Koperasi sebanyak 4 (empat) orang dalam pinjmanan tersebut terdapat nama PNS Endang Setyo W sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun data yang diperolah oleh Saksi tidak ada nama PNS Endang Setyo W sebagai peminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang namun diganti atas nama Terdakwa yang menerma pinjaman tersebut. 17. Bahwa prosedur peminjaman kredit ke Bank harus melalui beberapa tahap yaitu anggota yang akan meminjam dana ke Bank harus mengisi Korp Raport terlebih dahulu, lalu buku Korp Rapaort di berikan kepada juru bayar, juru bayar akan membuat rincian gaji anggota yang akan pinjam dana tersebut dan apabila tidak ada masalah maka buku Korp Raport akan diajukan kepada kepala Seksi anggota yang akan mengajukan kredit kemudian secara berjenjang diajukan ke Waka dan Kepala setelah kepala menyetujui buku corps Raport di kembalikan ke Juru Bayar untuk dibuatkan pengajuan kredit. 18. Bahwa ada beberapa anggota yang seharusnya tidak bisa meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang karena masih ada tunggakan di Bank lain namun kenyataannya dapat dilayani berarti anggota tersebut tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Koperasi. 19. Bahwa dari hasil pinjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang Pihak Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw menerima biaya administrasi Koperasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau 1,5 % dari total pinjaman tahap pertama, namun pada tahap pinjaman yang kedua Koperasi tidak mendapatkan Kompensasi. 20. Bahwa dana yang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima be;las juta rupiah) digunakan untuk yang pertama dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengurus administrasi pengajuan kredit dan dana yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan ke Koperasi sebagai pendapatan Koperasi. 21. Bahwa pengurus yang ikut menandatantangani pencairan dana di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang adalah sebagai berikut: a. PNS Mukti Wilujeng NIP 196902231998032003 b. PNS Endang SW NIP 197107201991022001 c. PNS Musri NIP 197007091996122001 d. PNS Ayuning Tatik NIP 197412201997032001 e. Peltu Hermanus Purwanto NRP 2910041580869 Atas keterangan seluruhnya.

Saksi

tersebut

diatas,

Terdakwa

Saksi-3 : Nama lengkap Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan Tempat, tgl lahir Kewarganegaraan Jenis Kelamin Agama

: : : : : : : :

Jilan. Kapten Kav / 616894. Kaurperslog. Bintaldam V/Brw. Tulungagung, 21 Juli 1960. Indonesia. laki-laki. Islam.

membenarkan

23 Tempat tinggal

: Jl Arumba Nomor 4 Malang Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga. 2. Bahwa pada saat akan diadakannya Rapat anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) TA. 2016 Saksi mendapatkan laporan dari PNS Mukti Wilujeng bahwa Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw telah meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang , mendengar laporan tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang pinjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dengan mengatakan “bu, apa betul ada pinjaman ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang ?, di jawab Terdakwa “betul” lalu Saksi bertanya lagi mengenai nominal /besarnya pinjaman di jawab Terdakwa “itu nanti saja” karena jawaban Terdakwa seperti itu tidak terbuka maka Saksi meminta rekapan jumlah pinjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang namun Terdakwa menolaknya dengan mengatakan “ nanti saja” sehingga rapat dilanjutkan. 3. Bahwa karena Terdakwa tidak kooperatif dengan Saksi selaku Badan Pengawas, maka Saksi menyarankan agar pinjaman tersebut di masukkan dalam rapat Penentuan Anggaran Pendapat dan Belanja Koperasi yang akan dilaksanakan satu minggu kemudian dan pinjaman tersebut dijadikan modal Koperasi dari pinjaman pihak luar serta dilaporkan kepada Komandan sandaran Koperasi dalam hal ini Kabintaldam V/Brw. 4. Bahwa kemudian pada tangal 19 Januari 2016 saat melaksanakan Rapat penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dilaksanakan Saksi menyerankan kepada Terdakwa agar dana pinjaman dari Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dimasukan untuk modal Koperasi namun oleh Terdakwa tidak dimasukan saran dari Saksi tersebut sehingga Saksi menyuruh kapten Inf Misdianto selaku anggota Koperasi untuk bertanya kepada Terdakwa apa ada pinjman modal dari luar selian pinjmana ke Bank BTN Syari’ah (Bank BTN Syari’ah telah telah terjalin kerja sama dengan Koperasi Bintaldam V/Brw sejak tahun 2012) dari pertanyaan tersebut Terdakwa menyampaikan Koperasi tidak melakukan pinjmana modal kepada Bank lain selain Bank BTN Syari’ah dan saat Terdakwa meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang Terdakwa tidak pemah melaporkan kepada Kabintaldam V/Brw. 5. Bahwa setelah rapat selesai Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan “ Pak, jangan dilaporkan kepada kepala, karena ini menyalahi aturan” di jawab Saksi “ kalau menyalahi aturan kenapa dilaksanakan” lalu Saksi pergi meninggalkan Terdakwa. 6. Bahwa karena ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi melaporkan kepada Kabintaldam V/Brw tentang kesalahan prosedur tersebut yaitu : a. Bahwa hasil RAPB dipilih Ketua Koperasi baru bernama Kapten Caj (K) Fitri sebagai pengganti Terdakwa. b. Bahwa Ketua Koperasi lama (Terdakwa) telah meminjamkan modal Koperasi kepada orang luar yang bukan anggota Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw. c. Bahwa Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw telah melakukan pinjaman modal ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang yang besarnya belum diketahui dan Terdakwa sebagai Ketua Koperasi tidak kooperatif untuk memberi tahu mengenai pinjaman tersebut.

24 7. Bahwa setelah Kabintaldam V/Brw mendapat laporan dari Saksi lalu Kabintaldam V/Brw memerintahkan kepada Kaurpamlat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa , pengurus Koperasi termasuk Saksi selaku Badan pengawas dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kaurpamlat diketemukan bahwa Koperasi telah meminjam dana dari Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan dalam pinjaman dana tersebut Terdakwa telah salah prosedur karena tidak meminta pendapat dari badan pengawas dan penguru Koperasi termasuk tidak meminta persetujuan dari Kabintaldam V/Brw. 8. Bahwa Saksi mengetahui prosedur Koperasi meminjam dana ke pihak lain harus dilakukan rapat intern pengurus untuk membahas untung rugi yang diperoleh Koperasi, prosedur peminjaman modal serta peruntukan modal pinjaman tersebut, apabila hal tersebut sudah dilaksanakan maka Ketua Koperasi dan pengawas melaporkan hal tersebut kepada Kabintaldam V/Brw selaku Komandan Sandaran untuk meminta saran dan pendapat, apabila Kabintaldam V/Brw menyetujui maka akan dilaksanakan Rapat Anggota luar biasa untuk menyampaikan hal tersebut dan apabila anggota setuju, maka pengurus dapat melaksanakan kerja sama dan Kabintaldam V/Brw akan membuat surat rekomendasi untuk melakukan peminjaman modal ke pihak Bank. 9. Bahwa pada saat Terdakwa mengajuka pinjaman ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang Saksi sebagai Badan Pengawas tidak pernah diajak bicara ataupun diminta saran oleh Terdakwa. Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi-4 : Nama lengkap Pekerjaan / Nip Jabatan Kesatuan Tempat, tgl.lahir Kewarganegaraan Jenis Kelamin Agama Tempat tinggal

: Mukti Wilujeng, SE. : PNS Gol. IIIA / 196902231998032003. : PNS Bintaldam V/Brw. : Bintaldam V/Brw. : Jember, 23 Februari 1969. : Indonesia. : Perempuan. : Islam. : Jl Pisang Candi Barat No. 20 A Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga. 2. Bahwa pada saat Saksi di periksa oleh Kaurpamlat Bintaldam V/Brw bahwa Terdakwa telah memalsukan tandatangan Kabintaldam V/Brw untuk mengajukan pinjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, mendengar penyampaian tersebut Saksi merasa kaget karena sebelum kejadian tersebut Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa kalau Kabintaldam V/Brw tidak menyetujui pinjaman tersebut namun pada saat Saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab “ sudah tidak ada masalah atas pengajuan kredit tersebut dan telah disetujui oleh Kabintaldam V/Brw sehingga Saksi mempercayai keterangan dari Terdakwa. 3. Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2014 Saksi bersama dengan anggota Koperasi lainnya diajak oleh Terdakwa untuk ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang untuk menandatangani akte kredit di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang untuk pinjaman pertama sebesar Rp.

25 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan untuk pinjaman kedua sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga seluruh pinjaman ke Bank Jatim Syraiah sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah). 4. Bahwa Saksi mengetahui pengurus yang ikut menandatantangni pencairan dana di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang adalah sebagai berikut: a. PNS Mukti Wilujeng NIP 196902231998032003 b. PNS Endang SW NIP 197107201991022001 c. PNS Musri NIP 197007091996122001 d. PNS Ayuning Tatik NIP 197412201997032001 e. Peltu Hermanus Purwanto NRP 2910041580869. 5. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pinjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah tidak sepengetahuan pengurus dan Badan pengawas Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw. 6. Bahwa pada saat penandatangani akad kredit yang kedua Saksi merasa tidak tenang dan bertanya-tanya kenapa Terdakwa berani meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang padahal sebelumnya Kabintaldam V/ Brw tidak menyetujunya lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa denga mengatakan “Kenapa ibu mengajukan pinjaman tidak rapat pengurus dengan pengawas dulu “ di jawab Terdakwa bahwa kebutuhan mendesak untuk dipakai membayar kuliah anaknya peminjam dan untuk dipakai berobat orang tua peminjam lainnya“ mendengar jawaban Terdakwa seperti itu Saksi menyarankan untuk menyampaikan kepada pengawas namun Terdakwa tidak segera menyampaikan kepada pengawas Koperasi kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw. 7. Bahwa Saksi mengetahui sebelum Terdakwa melakukan pinjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, Terdakwa pernah menghadap Kabintaldam V/Brw untuk mengusulkan pinjaman dana sebasar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah diajukan kepada anggota terkumpul Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lalu disampaikan ke Kabintakldam V/Brw namun tidak disetujui oleh Kabintaldam V/Brw karena terlalu besar dan itu disampaikan oleh Kabintaldam V/Brw saat apel pagi. 8. Bahwa Saksi mengetahui dari pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) Koperasi mendapatkan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk pembelian ATK dan Biaya Notaris dan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan sebagai pendapatan Koperasi dan dana sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagikan ke pengurus Koperasi sedangkan dalam pinjaman kedua Saksi tidak mengetahuinya. 10. Bahwa Saksi mengetahui dana sebasar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam peruntukan dana pinjaman tersebut ada ketidaksesuaian peruntukannya dimana saat awal pinjaman kapten Caj (K) Luluk Lukmiarti mengajukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,(seratus juta rupiah) namun tidak jadi dan uang tersebut tidak bisa dikembalikan lagi ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang sehingga Terdakwa dengan inisiatif sendiri dana tersebut dipinjamkan kepada Saksi sebasar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kepada ASN Budi Satrio sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kepada ASN Sri Sudariyanti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta kepada Sdri Watik sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan pinjaman yang kedua Saksi tidak mengetahuinya Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

26 Saksi-5 : Nama lengkap Pangkat / Nip Jabatan Kesatuan Tempat, tgl.lahir Kewarganegaraan Jenis Kelamin Agama Tempat tinggal

: Endang Setyo Wahyuningsih. : Pengatur Tk-1 II/d / 19710721019910220001. : Ba Urpam Kol Balak Bintaljarrah. : Bintaldam V/Brw. : Malang, 20 Juli 1971. : Indonesia. : Perempuan. : Islam. : Jl Gajayana 1 A Nomor 706 Dinoyo Malang Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga. 2. Bahwa Saksi didalam kepengurusan Koperasi Bintaldam V/Brw bertindak sebagai Urben (Urusan pembendaharaan) dan Saksi menjabat sebagai Urben sejak bulan Januari tahun 2016 tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Urben adalah merencanakan anggaran belanja, merencanaka rencana kerja, menyelenggarakan administrasi akutansi dan pembukuan keuangan, sedangkan pejabat lama sebagai Urben adalah ASN Mukti Wilujeng. 3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pemalsuan surat pernyataan rekomendasai untuk dapat meminjam dana ke Bank Jatim Syariah pada saat Saksi diperiksa oleh Urpamlat Bintaldam V/Brw dan menyampaikan kalau Terdakwa dalam meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah telah melakukan pemalsuan surat rekomendasai. 4. Bahwa Saksi mengetahui jumlah yang dipinjam dari Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibagai dalam 2 (dua) tahap yang pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) dan tahap ke dua sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan pada saat Terdakwa mengajukan pinjaman dana tersebut tidak diketahui oleh pengurus atau oleh pengawas Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw. 5. Bahwa Saksi mengetahui sebelum pengajuan akad kredit yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa pernah menyampaikan kepengurus tentang rencana pinjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) namun Kabintaldam V/Brw tidak menyetujuinya karena terlalu besar dan Kabintaldam V/Brw tidak mau membebani Kabintaldam V/Brw yang baru apabila Kabintaldam V/Brw diganti. 6. Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Saksi dan anggota Koperasi lainnya untuk datang ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, Saksi bersama anggota lainnya mendatangi Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang sesampainya di Bank Jatim Syari’ah Saksi langsung ikut menandatangani akad kredit karena Saksi ikut dalam meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. 7 Bahwa Saksi ikut dalam menandatangani akad kredit tersebut karena Saksi melihat ada surat pernyataan rekomendasi ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang telah ditandatangani oleh WaKabintaldam V/Brw sehingga Saksi dan anggota lainnya berani menandatangani akad kredit yang diajukan oleh pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang karena sudah diketahui oleh Komandan Sandaran dalam hal ini Kabintaldam V/Brw.

27 8. Bahwa Saksi mengetahui prosedur peminjaman dana dengan pihak lain adalah sebagai berikut : Apabila akan meminjam dana dengan pihak luar sebagai pinjmanan modal maka pengurus Koperasi harus melakukan rapat internal pengurus untuk membahas untung rugi yang diperoleh Koperasi serta prosedur peminjaman modal, kemudian dilanjutkan rapat intern Pengurus dan Pengawas untuk menentukan untung dan rugi yang diperoleh Koperasi dan apabila hal tersebut sudah dilaksanakan maka Ketua Koperasi dan Pengawas melaporkan hal tersebut kepada Kabintaldam V/Brw selaku Komandan sandaran untuk meminta saran dan pendapat Kabintaldam V/Brw, dan apabila Kabintaldam V/Brw setuju maka akan dilakukan rapat anggota luar biasa dan apabila anggota setuju maka pengurus dapat melaksanakan kareja sama dengan pihak Bank serta Kabintaldam V/Brw akan membuat surat rekomendasi untuk melakukan peminjaman modal ke Bank tersebut. 9. Bahwa Saksi mengetahui anggota yang miminjam dana ke Bank Jatim Syariah dalam tahap pertama adalah sebagai berikut : a. Mayor Caj Lukas wahyu D sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) anggota Bintaldam V/Brw. b. Mayor Caj (K) Widji Trinarsih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) angota Bintaldam V/Brw. c. Kapten Chb (K) Dedeh Rosmiati (Terdakwa) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).anggota Bintaldam V/Brw. d. PNS Mukti Wilujeng sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) Anggota Bintaldam V/Brw. e. PNS Ayuning Tatik sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Anggota Bintaldam V/Brw. f. PNS Rina Ratna sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Anggota Bintaldam V/Brw. g. PNS Misjati sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Anggota Bintaldam V/Brw. h. PNS Indah Arti Y sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Anggota Bintaldam V/Brw. i. PNS Budi Satriyo W sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Anggota Bintaldam V/Brw. j. PNS Sri Sudariyanti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Anggota Bintaldam V/Brw. k. Sdri Watik sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) anggota Koperasi Tinata. 10. Bahwa pinjaman dana ke Bank Jatim Syraiah dalam tahap kedua anggota yang meminjam adalah sebagai berikut: a. Kapten Arh I Gusti Putu Suyatna sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah). b. Kapten Caj Imansyah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). c. Kapten Caj (K) Dedeh Rosmiati (Terdakwa) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). d. Peltu Mulyono sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). 11. Bahwa Saksi mengetahui dari pinjaman tersebut Koperasi mendapatkan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk biaya Notaris dan ATK sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan ke Koperasi sebagai pendapatan Koperasi dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagikan kepada pengurus Koperasi dengan jumlah bervariasi sedangkan untuk pinjaman tahap kedua Koperasi mendapatkan dana sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

28 12. Bahwa Saksi mengetahui dana yang diberikan Terdakwa kepada pengurus Koperasi telah dikembalikan oleh yang menerima dana tersebut karena diketahui dana tersebut diperoleh tidak sesuai dengan peruntyukannya. 13. Bahwa Saksi mengetahui adanya persoalan ini karena ada ketidaksesuaian peruntukan dana pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,(Satu milyar rupiah) dimana dana awal kapten Caj (K) Luluk Lukmiarti telah mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun pada pelaksanaannya Kapten Caj (K) Luluk Lukmiarti tidak jadi untuk meminjam padahal Akad kredit telah ditandatangani oleh kapten Caj (K) Luluk Lukmiarti karena dana pinjaman tersebut tidak bisa dikembalikan maka Terdakwa berinisiatif mengaliahkan pinjaman tersebut kepada orang lain, siapa orang tersebut Saksi tidak mengetahuinya. 14. Bahwa saat pinjaman tahap kedua Saksi saat itu akan meminjam sebesar Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah) namun Saksi membatalkannya dan dialihkan pinjaman tersebut kepada Pelda Mulyono sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). 15. Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat yang ditandatangani Kabintaldam V/Brw pada saat akan menandatangani akad kredit di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dan baru Saksi mengetahui kalau tandatangan Kabintaldam V/Brw telah dipalsukan setelah Saksi diperiksa oleh Kaurpamlat Bintaldam V/Brw selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Pomdam V/Brw untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 16. Bahwa Saksi mengetahui Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw mempunyai kerjasama dengan Bank BTN dan kerja sama tersebut telah memenuhi prosedur yang berlaku di Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya Saksi-6 : Nama lengkap Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan Tempat, tgl.lahir Kewarganegaraan Jenis Kelamin Agama Tempat tinggal

: Lukas Wahyu Dewanta, S.Sos. : Mayor Caj / 1920008910367. : Kapoklak Bintaljarah. : Bintaldam V/Brw. : Malang, 09 Maret 1967. : Indonesia. : Laki-laki. : Khatolik . : Jl Kesatriaan Dalam H. 10 Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk di Bintaldam V/Brw dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga. 2. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Nopember 2014 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau ada orang dari pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang yang mau memberikan pinjaman dengan bunga yang relatif ringan lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi mau meminjam uang, setelah Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengiyakannya, selanjutnya Saksi tidak mengikuti perkembangannya. 3. Bahwa pada bulan Desember 2014 Saksi diberitahu oleh Terdakwa kalau pinjaman Saksi telah disetujui pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang

29 Malang dan Saksi diajak oleh Terdakwa ke Bank Jatim Syariah untuk melakukan pencairan dana lalu Saksi bersama dengan Terdakwa dan beberapa anggota Koperasi berangkat ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang untuk menandatangani akad kredit sekaligus membuat rekening Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dengan alasan dana tersebut tidak bisa di ambil tunai harus dimasukkan ke rekening masing-masing. 4. Bahwa Saksi tidak mengatahui bagaimana prosedur peminjaman dana ke pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, namun perkiraan Saksi pinjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang telah disetujui oleh Kabintaldam V/Brw ternyata Kabintaldam V/Brw tidak menyetujuinya dan pada saat Saksi berada di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang Saksi melihat surat pernyataan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kabintaldam /V/Brw ternyata surat pernyataan rekomendasi tersebut telah dipalsukan tandatangannya oleh Terdakwa. 5. Bahwa Saksi juga ikut menyesal telah ikut mengajukan pinjaman ke pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dan Saksi juga menyesali kenapa Terdakwa dalam pinjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tidak di koordinasikan dulu dengan Pengurus dan Pengawas sehingga Terdakwa mendapat masalah namun Saksi merasa bangga kepada Terdakwa untuk membantu mensejahterakan anggota dengan cara mengadakan kerja sama dengan pihak luar diluar Koperasi dengan membantu meminjamkan dana dari Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, namun seyognya Terdakwa melaporkan kepada Kabintaldam V/Brw sebagai sandaran Koperasi kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw. 6. Bahwa Saksi baru mengetahui ada surat pernyataan sebagai rekomendasai pinjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dari Kabintaldam V/Brw yang dipalsakan Terdakwa setelah Kabintaldam V/Brw menyampaiakn ada Surat pernyataan rekomendasi pinjaman dana ke Bank dengan menggunakan tandatangan Kabintaldam V/Brw yang dipalsukan oleh Terdakwa. Atas keterangan seluruhnya

Saksi

tersebut

diatas,

Terdakwa

membenarkan

Saksi-7 : Nama lengkap Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan Tempat, tgl.lahir Kewarganegaraan Jenis Kelamin Agama Tempat tinggal

: Imansyah, S.Sos. : Kapten Caj / 2920111031071. : Kaur Doktaka. : Bintaldam V/Brw . : Bandung, 18 Oktober 1971. : Indonesia. : Laki-laki. : Islam . : Jl Halmahera No. 10 Jember Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 saat Terdakwa masuk menjadi organik Bintaldam V/Brw dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga. 2. Bahwa pada saat Saksi akan meminjam dana ke Koperasi Bintaldam V/Brw, Saksi meminta ijin terlebih dahulu kepada WaKabintaldam V/Brw, setelah Saksi mendapat ijin dari WaKabintaldam V/Brw lalu Saksi menghadap Terdakwa untuk meminjam dana di Koperasi namun Terdakwa menyampaikan kalau dana yang ada di Koperasi tidak mencukupi untuk dipinjamkan sekarang karena sudah banyak anggota

30 yang telah pinjam, kemudian Terdakwa menawarkan untuk pinjam di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. 3. Bahwa Saksi meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang karena bunganya lebih ringan dibandingkan meminjam dana ke bank lain. 4. Bahwa Saksi mendapat pinjaman dari Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dari pinjaman tersebut dipungut biaya untuk propisi Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). 6. Bahwa uang tersebut akan Saksi gunakan untuk mengobati orang tua Saksi yang sedang di of name di Rumah Sakit Gunung Jati Jawa Barat. 5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa dalam memberikan rekomendasi ke pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang telah memalsukan tandatangan Kabintaldam V/Brw untuk memperlancar pinjaman tersebut. Atas keterangan seluruhnya.

Saksi

tersebut

diatas,

Terdakwa

membenarkan

Saksi-8 : Nama lengkap Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan Tempat, tgl.lahir Kewarganegaraan Jenis Kelamin Agama Tempat tinggal

: Budi Satriyo Wardani : PNS Tk II C / 196910251992031006 : Operator Konputer : Bintaldam V/Brw : Malang, 1969 : Indonesia : Laki-laki : Islam : Rusunawa Jl Ronggolawe Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga. 2. Bahwa pada saat Saksi akan meminjam dana ke Koperasi Bintaldam V/Brw , Saksi menghadap Terdakwa namun dana yang ada di Koperasi tidak mencukupi untuk dipinjamkan pada saat itu, karena sudah banyak anggota yang telah pinjam, kemudian Terdakwa menawarkan untuk pinjam di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang sehingga Saksi ikut dalam pinjaman ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tersebut. 3. Bahwa Saksi mendapat pinjaman dana dari Bank Jatim Syari’ah melalui Koperasi Bintaldam V/Brw sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). 4. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sebagai ketua Koperasi berusaha untuk mensejahterakan anggotanya dengan membantu meminjamkan dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, namun dalam proses pengajuannya tidak sesuai dengan prosedur yang ada di Koperasi yaitu tidak melalui rapat pengurus dan memalsukan tanda tangan Ka Bintaldam V/Brw. 5. Bahwa Saksi tidak merasa dirugikan malahan sangat membantu karena bisa melunasi utang Saksi.

31 Atas keterangan seluruhnya.

Saksi

tersebut

diatas,

Terdakwa

membenarkan

Saksi- 9 : Nama lengkap Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan Tempat, tgl.lahir Kewarganegaraan Jenis Kelamin Agama Tempat tinggal

: Drs. Abd Rochim : Letkol Caj / 33733 : Pamen Kodam BP Korem 083/BDJ : Kodam V/Brw : Bojonegoro, 17 September 1959 : Indonesia : Laki-laki : Islam : Asrama Skodam V/Brw Jl. Kesatrian Terusan AA3 Kota Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga. 2. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai WaKabintaldam V/Brw sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Waka bintaldam V/Brw adalah melakukan pembinaan satuan termasuk personil, mewakili tugas-tugas jika Kepala tidak ada ditempat dan melaksanakan atau mengkoordinir tugas-tugas staf di satuan Bintaldam V/Brw. 3. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui tentang pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa namun setelah ada keterangan dari Kapten Moch. Lutfi Anam (Saksi-2) bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan tandatangan Kabintaldam V/Brw untuk mengurus peminjaman dana tahap pertama di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah). 4. Bahwa setelah dana tahap pertama di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) cair selanjutnya dengan dilakukan 2 (dua) tahap pinjaman. Yang pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupah) dan tahap ke dua sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah). 5. Bahwa Saksi pernah menandatangan surat rekomendasi pinjaman untuk Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dan itu Saksi lakukan karena pada saat Terdakwa menghadap kepada Saksi Terdakwa menyampaiakan bahwa pinjaman tahap pertama telah selesai dan telah mendapat persetujuan dari Kabintaldam V/Brw sehingga Saksi mempercainya dan mau menandatangani surat rekomendasi untuk peminjaman ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang namun sebelumnya Saksi pernah menyarankan kepada Terdakwa supaya dilaporkan kembali ke Kabintaldam V/Brw tentang pinjaman tersebut namun ternyata oleh Terdakwa tidak dilaporkan kepada Kabintaldam V/Brw. 6. Bahwa yang membuat Surat pernyataan atau rekomendasai untuk peminjaman dana tahap kedua ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang adalah Terdakwa dan Saksi hanya menandatanganinya saja namun sebelum menandatanganinya Saksi berpesan supaya Terdakwa melaporkan kepada Kabintaldam V/Brw. 7. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa juga telah memalsukan tandatangan Kabintaldam V/Brw dari Kapten Caj Lufti dan Saksi juga mengetahui dana pinjaman dari Bank Jatim digunakan untuk memberikan pinjaman kepada anggota Koperasi Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw dan Saksi juga mengetahui dari pinjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang ada anggota diluar anggota Koperasi Bintaldam V/Brw dan dana

32 pinjaman tersebut Saksi ketahui sudah disalurkan ke para anggota yang meminjam dan tidak ada lagi sisa dananya. 8. Bahwa Saksi mengetahui prosedur peminjaman dana ke Bank adalah sebagai berikut anggota yang akan mengajukan pinjaman terlebih dahulu mengisi buku corp raport kemudian buku corp raport di berikan kepada Juru bayar selanjutnya juru bayar akan membuat rincian gaji personil yang akan mengajukan kredit, apabila tidak ada masalah maka buku corpt raport tersebut diajukan kepada Kepala Seksi dari anggota yang akan mengajukan kredit, kemudian secara berjenjang ke Waka dan Kepala Bintaldam V/Brw setelah Kepala menyetujui buku corpt raport di kembalikan ke Juru bayar untuk dibuatkan pengajuan kredit. 9. Bahwa Saksi mengetahui yang berwenang memberikan persetujuan pengajuan dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang adalah Kabintaldam V/Brw, namun karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa cukup tanda tangan Saksi selaku Wa Kabintaldam V/Brw saja karena rekomendasi tahap pertama yang ditandatangani oleh Kabintaldam V/Brw sudah cair, jadi untuk persetujuan/rekomendasi pinjaman tahap kedua cukup Wakabintal saja. Atas keterangan seluruhnya.

Saksi

tersebut

diatas,

Terdakwa

membenarkan

Saksi-10 : Nama lengkap Pekerjaan Tempat, tgl.lahir Kewarganegaraan Jenis Kelamin Agama Tempat tinggal

: Arief Rahmad Hakim : karyawan Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang : Surabaya, 04 Agustus 1985 : Indonesia : Laki-laki : Islam : Jl Bantaran Indah No. 14 Rt 03 Rw 13 Kel Tulusrejo Kec Lowokwaru Kota Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2014 saat Terdakwa mendatangani Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang namun tidak ada hubungan keluarga. 2. Bahwa pada bulan Nopember 2014 pada saat Saksi berada di kantor Bank Jatim Syariah Cabang Malang telah didatangi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman uang di Bank Jatim Syariah selanjutnya Saksi selaku Penyedia Operasional Pembiayaan Bank Jatim Syariah, Sdr Hidayat (Staf Analis Pembiayaan Bank Jatim Syariah dan Sdri Tanti Widia Nurdiani selaku Pimpinan Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang menerima kedatangan Terdakwa yang maksud kedatangan Terdakwa untuk meminjam dana di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. 3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah Ketua Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw karena Terdakwa mengaku kepada Saksi dan kepada Pimpinan Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang kalau Terdakwa adalah ketua Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/ Brw oleh karena itu Saksi mempercayainya apalagi Saksi bersama dengan Pimpinan Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang atas nama Tanti Widia Nurdiani pernah datang ke kantor Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw. 4. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke Kantor Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang seorang diri dan Terdakwa menyerahkan persyaratan

33 yang dibutuhkan dalam peminjaman dana di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang berupa : a. Surat Permohonan Pengajuan Modal yang ditandatangani oleh Terdakwa . b. Surat Pernyataan Kabintaldam V/Brw atas nama Letkol Caj Drs.Moch Rifai NRP 34125 (sekarang pangkatnya Kolonel Caj) sebagai Kabintaldam V/Brw. c. 2 (dua) daftar susunan Pengurus Koperasi Kartika Pinaka Wiratama an.Terdakwa sebagai Ketua Koperasi, Peltu Hermanus Purwanto sebagai sekertaris Koperasi, Serma Imam Rofi’i sebagai Urnikkop, PNS Mukti Wilujeng sebagai Urperben, PNS Ayunigtatik selaku Urusaha, PNS Ngatini selaku Unit Toko, PNS Endang S.W selaku Unit Simpan Pinjam dan susunan pengurus Koperasi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa. d. Daftar susunan Pengawas Koperasi kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw an. Kapten Kav Jilan NRP 616894 yang ditandatangani oleh Terdakwa e. Data NPF yang ditandatangani oleh Peltu Hermanus Purwanto selaku sekertaris Koperasi, PNS Endang Setio W selaku Urnikkop, PNS Mukti Wilujeng selapa Urperben, PNS Ayuningtatik selaku Urusaha dan semuanya diketahui dan dirtandatangani oleh Terdakwa. f. Laporan Perkembangan Primer Koperasi kartika Pinaka Witarama Bintaldam V/Brw periode bulan Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa. g. Surat Pernyataan Bintara Juru bayar Bintaldam V/Brw an. Serda Busai NRP 31950180430574. Tanggal 7 Nopember 2014 yang isinya sanggup untuk memotong gaji atas nama pemohon pinjaman yang diajukan oleh Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw. h. Foto Kopy NPWP, Siup Kopertasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw , Akte Pendirian Koperasi tanggal 28 Mei 1973 dan Akte Perubahan Anggaran Dasar Koperasi No. 7 tanggal 11 Januari 1911 dan No. 23 Tanggal 31 Mei 2011. i. Foto Kopy ijin gangguan dari badan pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang tanggal 3 Agustus 2011. j. Foto Kopy KTP Pengurus Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw diantaranay kepunyaan Terdakwa , peltu Hermanus Purwanto, PNS Mukti Wilujeng, PNS Ayuningtatik ,dan PNS Endang SW. k. Daftar Nominatif personil /anggota Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw yang mengajukan pinjaman dana sebanyak 10 (sepuluh) orang anggota diantaranya Mayor Caj Lukas Wahyu Dewanta, Mayor Caj (K) Wiji Trinarsih, kapten Caj (K) Luluk Lukmiarti, Terdakwa, PNS. Mukti Wilujeng, PNS Ayuningtataik, PNS Rina Ratna Pebianti, PNS Misjati, PNS Indah Arti Yunani dan PNS Budi Satrio W. 5. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pinjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dana tersebut dapat dicairkan karena persayatan yang diajukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan prosedur di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dan berlaku untuk 5 (lima) tahun lama pinjamannya atau selama 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019 dengan jumlah angsuran perbulannya sebesar Rp. 22.497.939,- ( dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).

34 6. Bahwa benar pada saat akan dicairkan dana pinjaman tersebut Terdakwa bersama dengan pengurus Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw telah ke Bank Jatim Syariah di jalan Soekarno Hatta Kav. 13-14 Lowokwaru Malang diantaranya dihadiri oleh Terdakwa selaku ketua Koperasi, Peltu Hermanus Purwanto sebagai sekertaris , PNS Endang Setio W selaku Unit Simpan Pinjam, PNS Mukti Wilujeng selaku Urperben, PNS Ayuningtataik selaku Urusan Usaha dengan maksud untuk menandatangani akad kredit pinjaman. 7. Bahwa dana pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digunakan untuk kepentingan 10 (sepuluh) orang anggota Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw dengan rincian sebagai berikut: a. Mayor Caj Lukas Wahyu Dewanto menerima pinjaman sebesar Rp. 182.000,825,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua lima rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 4.499.588,- (empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah). b. Mayor Caj (K) Wiji Trinarsih menerima pinjaman sebesar Rp. 139.875.309 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah) . dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 3.374.691,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah). c. Kapten Caj (K) Luluk Lukmiarti menerima pinjaman sebesar Rp. 93.250.206,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus enam rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 2.249.794,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). d. Terdakwa menerima pinjaman sebesar Rp. 93.250.206,(sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus enam rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 2.249.794,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). e. PNS Mukti Wilujeng menerima pinjaman sebesar Rp. 121.225.268,- (seratus dua pulu satu juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan harus membayar cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.924.732,- ( dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah). f. PNS Ayuningtatik menerima pinjaman sebesar Rp. 93.250.206,(sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus enam rupiah) dan harus membayar ciciclan perbulannya sebesar Rp. 2.249.794,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). g. PNS Rina Ratna Pebianti menerima pinjaman sebesar Rp. 46.625.103,- (empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tiga rupiah) namun yang diterimanya sebesar Rp. 9.324.203 (sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar RP. 1.124.897,(satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) h. PNS Misjadi menerima pinjaman sebesar Rp. 46.625.103,(empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tiga rupiah) sedangkan yang diterimanya sebesar Rp. 33.148.303,- (tiga puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). I. PNS Indah Arti Yunani menerima pinjaman sebesar Rp. 46.625.103,- (empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu

35 seratus tiga rupiah) dan harus membayar cicilannya perbulan sebesar Rp. 1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). j. PNS Budi Satrio W menerima pinjaman sebesar Rp. 65.275.144,(enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat pulu empat rupiah) namun yang diterima sebasar Rp. 23.342.534,(dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dan harus membayar cicilannya perbulan sebesar Rp. 1.574.856,- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah). 8. Bahwa selain pinjaman tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) Terdakwa juga pada tanggal 31 Juli 2015 telah melakukan peminjaman kembali ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupaih) dan dana pinjaman tersebut Saksi mengetahui digunakan untuk dipinjamkan kepada 4 (empat) orang anggota Koperasi Kartika Pinaka Wiratam Bintaldam V/Brw dengan jangka waktu 5 (lima) tahun atau selama 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 4 oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2020 dengan rincian pembagian sebagai berikut: a. Kapten Arh I Gusti Putu Suyatna menerima pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jumlah angsuran perbulan sebesar Rp. 2.249.794,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). b. Kapten Caj Imansyah menerima pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jumlah angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.799.835,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupaih). c. Terdakwa menerima pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). d. PNS Endang Setio W menerima pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). 10. Bahwa Saksi mengetahui cara pembayaran para peminjam dana di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dengan melalui Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw dengan cara di potong dari gaji para peminjam dana tersebut dan samapi saat ini peminjam dana berjalan dengan lancar tidak ada hambatan sama sekali. 11. Bahwa Saksi mengetahui persyaratan yang diajukan untuk peminjaman tahap kedua sesuai dengan persyaratan yang dilakukan Terdakwa pada saat pinjaman yang pertama dan Saksi mengetahui dalam peminjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang ada tandatangan pengurus Koperasi termasuk ada tandatangan Kabintaldam V/Brw Letkol Caj Drs Moch. Rifa’i NRP 34125, dalam surat pernyataan rekomendasi serta dalam peminjaman dana tahap kedua ada tandatangan WaKabintaldam V/Brw atas nama letkol Caj Abd Rochim NRP 33733 sehingga dari pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dapat mencairkan dana tersebut Atas keterangan seluruhnya.

Saksi

tersebut

diatas,

Terdakwa

membenarkan

36 Menimbang

:

Bahwa Saksi-11 (Sdri. Tanti Widia Nurdiani) tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanngil secarah sah sesuai undang-undang, sedangkan Saksi-12 (I Gusti Putu Suyatna) tidak hadir di persidangan karena sudah meninggal dunia, sehingga keterangannya dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dibacakan sebagai berikut : Saksi-11 : Nama lengkap Pekerjaan Malang. Tempat, tgl.lahir Kewarganegaraan Jenis Kelamin Agama Tempat tinggal

: Tanti Widia Nurdiani : Pemimpin Cabang Bank Jatim Syari’ah Cabang : Tuban, 28 Mei 1981 : Indonesia : Perumpuan : Islam : Jl Kembang Kertas Kav IV No. 7 A Rt 09/Rw 04 Kel Jatimulyo Kec Lowok Waru Kota Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat Terdakwa mendatangani Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang saat menemui Sdr Arief Rahmad Hakim untuk menanyakan persyaratan peminjaman dana namun tidak ada hubungan keluarga. 2. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Sdri Arief rahmad Hakim datang ke Koperasi Bintaldam V/Brw untuk memberikan penjelasan tentang persyaratan peminjaman dana di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dan Saksi meminta diketemukan dengan Komadan Terdakwa dalam hal ini Kabintaldam V/Brw setelah Saksi bertmu dengan Kabintaldam V/Brw, Saksi memperkenalkan diri sebagai pimimpin cabang Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang Malang setelah selesai bertemu dengan Kabintaldam V/Brw lalu Saksi menyampaikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Terdakwa. 3. Bahwa pada saat Terdakwa mendatangnyi Kantor Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang Malang , Terdakwa menyampaikan permohonan penyaluran dana pembiayaan kepada Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 4. Bahwa kemudian Tersanghka menyerahkan persyaratan kepada Saksi berupa : a. Surat Permohonan pembiayaan dari ketua Koperasi. b. RAT 2 (dua) tahun terakhir. c. Akta pendirian Koperasi Kartika Pinta wiratama Bintaldam V/Brw. d. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir. e. Daftar Nominatif anggota yang akan pinjam Koperasi. f. Surat pernyataan ditandatangani oleh Kbintaldam V/Brw (Letkol Caj Drs Moch. Rifa’i sekarang Kolonel tertanggal 10 Nopember 2014. g. Foto Copy KTP Pengurus Koperasi. h. Susunan pengurus Koperasi. 5. Bahwa Saksi mengetahui nominatif anggota yang akan meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang sebanyak 11 (sebelas) orang namun Saksi tidak hapal nama-namanya dan dalam surat dari Terdakwa tidak ada tandatangan dari nama-nama anggota yang akan meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang karena yang meminjam

37 adalah Koperasi sehingga tandatangan atas nama Ketua Koperasi dan pengurus Koperasi. 6. Bahwa setelah peryaratan yang diminta selesai maka persyaratan tersebut dianalisa oleh bagian analisa (Bapak Hidayat) selanjutnya dilakukan verifikasi bahwa dikantor Bintaldam V/Brw ada Koperasinya dan Saksi juga mengetahui di Bintaldam V/Brw ada Koperasinya karena Saksi pernah datang ke Koperasi Bintaldam V/Brw, setelah dianalisa persyaratan tersebut lalu diserahkan kepada bagian Kredit yang dipegang oleh Sdr Arief Rahmad Hakim lalu dilakukan pengecekan dan penelitian persyaratan dan setelah lengkap diajukan kepada Saksi untuk menentukan disetujui atau tidak permohonan tersebut. 7. Bahwa pada saat itu Saksi tidak langsung menyetujui pinjaman dari Koperasi melainkan Saksi mengadakan rapat dengan bagian kredit dan bagian Analisa, setelah tidak ada masalah maka Saksi selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Syariah di Malang menyetujui pinjaman dari Koperasi Bintaldam V/Brw. 8. Bahwa setelah dana dapat dicairkan Terdakwa mendatangi kantor Bank Jatim Syariah dengan membawa anggota yang akan meminjam dana untuk menandatangani Akad kredit dan Saksi mengetahui rata-rata anggota yang meminjam dana ke Bank Jataim Syari’ah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). 9. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2015 Terdakwa selaku Ketua Koperasi mengajukan kembali pinjaman ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan surat pernyataan rekomendasi yang ditandatangani oleh WaKabintaldam V/Brw atas nama Letkol Caj Abd. Rochim sehingga Saksi menyetujuinya. 10. Bahwa Saksi mengetahui dana pinjaman sebesar Rp. 280.000.000,(dua ratus delapan puluh juta rupiah) dipinjamkan kembali oleh Koperasi kepada 5 (lima) orang anggota Koperasi namun nama-nama yang meminjam Saksi tidak hafal. 11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau pada saat peminjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang Terdakwa telah melakukan pemalsuan tandatangan di Surat pernyataan Rekomendasai dan Saksi baru mengetahui setelah dipanggil sebagai Saksi untuk diminta keterangan oleh Kapten Lufti anggota Bintaldam V/Brw dari penyampaiannya kalau ada masalah dalam pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa lalu Saksi menyampaikan kepada Kapten Lufti kalau Saksi ingin bertemu dengan Kabintaldam V/Brw. 12. Bahwa kemudian pada bulan januari 2015 Saksi bersama dengan Bapak Arief Rahmad Hakim bagian kredit mendatangi Kolonel Caj Drs. Moch Rifa’i selaku Kabintaldam V/Brw dan Kabintaldam V/Brw menyampaikan kepada Saksi kalau Kabintaldam V/Brw tidak pernah menandatangani surat pernyatan rekomendasai untuk peminjaman dana sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). 13. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan bahwa pihak Bank juga merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan Saksi meminta dipertemukan dengan pengurus Koperasi yang baru untuk membicarakan masalah angsuran anggotanya untuk tetap membayar angsurannya sesuai dengan perjanjian sehingga dengan penyampaian seperti itu pengurus

38 Koperasi yang baru sangat meresponnya dan komit untuk tetap melanjutkan angsuran ke pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang Malang. Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi-12 : Nama lengkap Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan Tempat, tgl.lahir Kewarganegaraan Jenis Kelamin Agama Tempat tinggal

: I Gusti Putu Suyatna (Alm.) : Kapten Arh / 608010. : Kaur Binrohinhub. : Bintaldam V/Brw . : Tabanan, 02 Maret 1966. : Indonesia. : Laki-laki. : Islam . : Jl Jayasrani 2 No 17 Blok 7 F Sawo jajar II Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2013 karena satu kesatuan dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga. 2. Bahwa Saksi mengetahui adanya pemalsuan tandatangan Kabintaldam V/Brw pada saat Kabintaldam V/Brw mengambil apel pagi dan menyampaikan kalau Terdakwa telah membuat surat pernyataan rekomendasi untuk pinjaman dana ke Bank Jatim Syariah dengan cara memalsukan tandatangan Kabintaldam V/Brw sehingga Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Kaurpamlat Bintaldam V/Brw. 3. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pencairan dana dari Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang karena semuanya persyaratan untuk pengajuan dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dilakukan oleh Terdakwa . 4. Bahwa awal Saksi meminjam dana melalui Koperasi karena pada bulan Agustus 2015 anak Saksi yang bernama Sdr. Pandu Anugrah Wira Utama telah lulus fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang dan membutuhkan uang pangkal sebesar Rp. 56.000.000- (lima puluh enam juta rupiah) karena saat itu Saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu sehingga Saksi membawa sertifikat tanah untuk dijadikan jaminan pinjaman di Bank Jatim Cabang Malang namun di tolak karena bukan untuk modal usaha lalu karyawan Bank Jatim cabang Malang menyarankan kepada Saksi untuk pergi ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang karena Saksi sangat membutuhkan dana untuk pembayaran uang pangkal sehingga Saksi berangkat ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, sesampainya di Bank Jatim Syari’ah, Saksi menghadap ke bagian Pembiayaan dan dari bagaian Pembiayaaan di sarankan untuk meminjam melalui Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw karena sebelumnya Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Binaldam V/Brw telah meminjam sehingga setelah mendapat informasi tersebut Saksi menemui Terdakwa untuk meminjam dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 5. Bahwa setelah Saksi menyerahkan administrasi yang diminta Terdakwa Saksi menunggu pinjaman cair namun sampai pembayaran uang pangkal anak Saksi dana tersebut belum juga caiar dan Saksi berusa meminjam dana kepada teman Saksi dan akhirnya Isteri Saksi

39 mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan batas waktu 1 (satu) minggu, namun sebelum jatuh tempo pinjaman isteri Saksi, pinjaman yang diurus oleh Terdakwa tidak juga cair sehingga Saksi mengejar-ngejar Terdakwa agar berkoordinasi dengan pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang agar dananya segera cair dan satu hari sebelum jatuh tempo pinjaman Isteri Saksi berakhir Pinjaman di Banak Jatim Syari’ah Cabang Malang melalui Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw caiar dan Saksi terima sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) setelah dipotong uang administrasi dan lain-lain serta pada saat Saksi menerima uang dilakukan di Kantor Terdakwa dan disaksikan oleh pengurus Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw. 6. Bahwa pada saat Saksi mengurus pengajuan pinjaman dana Saksi menyerahkan Fota Copy KTP dan menandatangani administrasi pengajuan kredit yang seluruhnya diurus/dilakukan oleh Terdakwa. 7. Bahwa Saksi mengetahui siapa saja yang meminjam dana melalui Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw yang dipasilitasi oleh Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dalam pinjaman tahap kedua tersebut yaitu PNS Endang dan Kapten Irmansyah serta yang lainnya namun Saksi lupa namun Saksi tidak mengetahui berapa pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa baik pinjaman tahap pertama maupun pinjaman tahap kedua. 8. Bahwa Saksi mengatahui proses peminjaman dana kepada pihak lain seperti di Bank BRI yaitu mengajukan buku corp raport yang diajukan secara berjenjang sampai dengan Kabintaldam V/Brw kemudian dibantu oleh Juru Bayar untuk membuat administrasi pengajuan pinjaman selanjutnya yang meminjam harus menandatangani formulir lalu selanjutnya di urus oleh Juru Bayar dan setelah lengkap dan dananya cair maka akan dilakukan penandatanganan akta kredit dan sekaligus menerima dana pinjaman yang kita ajukan. 9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pinjaman tahap pertama disetujui oleh Kabintaldam V/Brw atau tidak karena Saksi hanya pinjam pada pinjmana tahap kedua dan telah disetujui oleh waKabintaldam V/Brw sehingga Saksi beramni meminjam dana melalui Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw yang dipasilitasi oleh Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang selain itu Saksi tidak mengetahuinya. 10. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa dalam pengajuan dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang untuk mendapatkan persetujuan dari Bank Jatim Syariah Terdakwa telah memalsukan tandatangan Kabintaldam V/Brw saat Kabintaldam V/Brw menyampaikan di apelan dan saat itu Kabintaldam V/Brw sangat marah sehingga Kabintaldam V/Brw memerintahkan Kaurpamlat Bintaldam V/Brw untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. 11. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak melaporkan peminjaman dana tersebut kepada Kabintaldam V/Brw namun Saksi merasa terbantu oleh perbuatan Terdakwa sehingga anak Saksi dapat berkuliah di Kedokteran Universitas Brawijaya Malang dan Saksi juga melihat Terdakwa berusaha untuk mencari terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw untuk memberikan masukan dan keuntungan bagi Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw. Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya. Menimbang

: Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa Dedeh Rosmiati masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Bintara Milsuk di Pusdik Kowad

40 Lembang selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan di kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi selama 5 (lima) bulan , setelah lulus kemudian ditempatkan di Hubdam V/Brw Malang , pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa AD setelah lulus di tempatkan kembali di Hubdam V/Brw Malang namun setelah Terdakwa menghadap Terdakwa ditempatkan di Bintaldam V/Brw sejak tahun 2002 sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Kapten Caj (K) NRP 608107 Jabatan Kaur Musmon Sibin Musmontra Bintaldam V/Brw. 2. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa menjabat sebagai ketua Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw dan sebagai ketua Koperasi melaksanakan tugas dan tanggungjawab membantu Kabintaldam V/Brw dalam bidang perKoperasian dalam rangka mensejahterakan anggota Militer, PNS dan keluarganya dengan berazaskan kekeluargaan dan gotong royong. 3. Bahwa anggota Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) dengan rincian 55 (lima puluh lima) anggota Militer, 44 (empat puluh empat) anggota PNS. Modal usaha Koperasi pada saat Terdakwa pimpin selalu mendapatkan kenaikan hingga mencapai kurang lebih 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari usaha simpan pinjam, unit pertokoan dan simpanan sukarela. 4. Bahwa sejak Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw Terdakwa pimpin , Koperasi mendapatkan tambahan modal dari Bank BTN Syari’ah Cabang Malang dan Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang , modal tersebut diberikan kepada Koperasi kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw dalam bentuk pinjaman kepada anggota Koperasi dan sampai saat ini masih berjalan. 5. Bahwa modal yang diberikan oleh Bank BTN Syariah Cabang Malang sebesar Rp. 1.855.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) yang terbagai dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tahap kedua sebesar Rp. 855.000.000,- (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah), dan untuk modal usaha yang diberikan oleh Bank Jatim Syariah Cabang Malang sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang terbagi dalam dua tahap, tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah). 6. Bahwa prosedur untuk mendapatkan pinjaman dari Bank BTN Syari’ah Cabang Malang yaitu dengan diawali Ketua Koperasi mengahdap Kabintaldam V/Brw dan melaporkan jika akan mengadakan kerja sama dengan Bank, dengan pertimbangan dana di Kopearsi tidak memadai atau tidak mencukupi, setelah mendapat persetujuan baru Ketua Koperasi melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Bank setelah lengkap lalu diajukan dengan membawa persyaratan dengan surat persetujuan dari Komandan satuan dan hal itu dilakukan terhadap Bank BTN Syari’ah dan Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. 7. Bahwa pada saat sebelum peminjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, Terdakwa sebelumnya sudah sesuai dengan prosedur dimana sebelumnya Terdakwa menghadap Saksi-1 selaku Kabintaldam V/Brw bersama dengan karyawan Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang yang bernama Sdri. Tanti dan Sdri. Tyas dan saat itu Terdakwa menyampaikan jika Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang berkenan menjalin kerjasama dengan Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam

41 V/Brw dengan memberikan pinjaman dengan bunga sanagt rendah dan saat itu Kabintaldam V/Brw menyambut dengan baik kerjasa sama tersebut dan berniat meminjam modal sebesar Rp. 100.000.000 ( seratus juta rupiah) untuk pengerasan halaman musium Brawijaya, karena mendapatkan persetujuan dari Kabintaldam V/Brw maka Terdakwa mengurus administrasinya untuk meminjam dana ke Bank Jatim Syariah namun karena Terdakwa mengetahui dalam peminjaman minimal harus sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka Terdakwa menawarkan kepada anggota Koperasi yang datang berkunjung ke Koperasi secara lisan kemudian terkumpul 10 (sepuluh) orang anggota yang mau meminjam dana tersebut dengan besar pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 10. Bahwa kemudian setelah ada 10 (sepuluh) orang anggota yang akan mengajukan pinjaman ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang lalu Terdakwa membawa administrasi yang telah ditentukan oleh Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang namun dari pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang meminta harus ada Surat pernyataan Kabintaldam V/Brw dan dilengkapi dengan daftar anggota yang akan mengajukan pinjaman, lalu Terdakwa menghadap kembali ke Kabintaldam V/Brw untuk melaporkan hal tersebut namun Kabintaldam V/Brw menolak dengan alasan pinjaman terlalu besar dan Kabintaldam V/Brw tidak mau membebani hutang atas nama satuan yang nilainya cukup besar padahal pinjaman tersebut bukan untuk satuan Bintaldam V/Brw namun untuk 10 (sepuluh) orang anggota dengan besar sesuai dengan permintaan masing-masing anggota. 11. Bahwa Karena adminstrasi sudah terlanjur Terdakwa serahkan kepada pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dan sudah diketahui oleh kantor Pusat Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang yang menurut karyawan Bank Jatim Syari’ah sangat disayangkan apabila dibatalkan dan karena Terdakwa didesak oleh kebutuhan anggota akhirnya Terdakwa memalsukan tandatangan Kabintaldam V/Brw atas nama Letkol Caj Drs .Moch Rifa’i (sekarang Kolonel) dalam surat pernyataan selaku Komandan Sandaran setelah surat pernyataan Terdakwa tandatangani lalu Terdakwa serahkan kepada Sdr Hidayat (Karyawan Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang) sebagai kelengkapan persayaratan yang di minta pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang untuk diproses lebih lanjut. 12. Bahwa selama pengurusan kredit berlangsung setiap anggota yang telah mengajukan dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang membuat/membuka rekening di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang termasuk Terdakwa dan setelah kurang lebih 2 (dua) minggu setelah administrasi lengkap, Terdakwa dihubungi oleh pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang untuk datang ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang menandatangani akad kredit karena dana sudah dapat dicairkan sehingga pengurus Koperasi yaitu Terdakwa, Peltu Hermanus, Saksi-4 (PNS Mukti Wilujeng), PNS Ayuning Tatik , PNS Agus Eko Noto datang ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang untuk menandatangani akad kredit setelah Terdakwa dan anggota lainnya menandatangani akad kredit dana tersebut cair namun dana tersebut tidak bisa langsung diambil akan tetapi di transfer melalui nomor rekening masing-masing anggota yang meminjam. 13. Bahwa Terdakwa berani berbuat tersebut dengan memalsukan tandatangan Kabintaldam V/Brw karena adanya desakan dari para naggota Koperasi untuk segera dapat meminjam dana tersebut ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang walaupun para anggota mengetahui kalau Kabintaldam V/Brw tidak menyetujui peminjaman ke Bank Jatim Syari’ah

42 Cabang Malang namun karena anggota sudah mengajukan pinjaman maka Terdakwa didesak oleh anggota untuk tetap mengajukan dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. 14. Bahwa inisiatif untuk mengajukan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) datang dari Terdakwa karena awal pinjaman yang disetujui oleh Kabintaldam V/Brw sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun karena peminjaman minimal sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) maka Terdakwa menawarkan kepada anggota Koperasi yang datang ke Koperasi sehingga terkumpul 10 (sepuluh) orang yang berniat untuk meminjam di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. 13. Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka peminjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang adalah sebagai berikut : a. Surat permohonan pengajuan Modal yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi. b. Surat pernyataan Komandan Satuan yang ditandatangani oleh Kabintaldam V/Brw. c. Foto Copy SIUP Koperasi. d. Daftar Nominatif Personil Peminjam yang ditandatanagni oleh Ketua Koperasi. e. Daftar susunan pengurus yang ditandatanagni oleh Ketua Koperasi. f. Foto copy KTP pengurus dan peminjam. g. Laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi dan pengurus. h. Laporan keuangan bulan 3 (tiga) bulan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi. i. Laporan keungan Tahunan 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi. 14. Bahwa yang membuat surat pernyataan Kabintaldan V/Brw tertanggal 10 Nopember 2014 adalah Terdakwa sendiri dengan cara diketik diruang kerja Terdakwa selesai diketik lalu Terdakwa memalsukan tandatangan Kabintaldam V/Brw di dalam Surat pernyataan tersebut. 15. Bahwa cara Tersangka memalsukan tandatanagan Kabintaldam V/Brw adalah dengan cara Terdakwa melihat terlebih dahulu surat yang ada di Bintaldam V/Brw yang sudah ditandatangani oleh Letkol Caj Drs Moch. Rifa’i (Kabintaldam V/Brw) setelah itu Terdakwa menirukan tandatangan Kabintaldam V/Brw dalam kertas yang lain setelah mirip lalu Terdakwa menandatangani Surat pernyataan yang akan dijadikan persyaratan pengajuan peminjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. 16. Bahwa pada saat Terdakwa memalsukan tandatangan Kabintaldam V/Brw Terdakwa tidak melaporkan kepada Kabintaldam V/Brw dengan alasan karena dari semula Kabintaldam V/Brw tidak menyetujui pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena terlalu besar. 17. Bahwa tujuan Terdakwa hanya ingin membantu anggota Koperasi yang kebetulan membutuhkan dana, sehingga Terdakwa memalsukan tandatangan Kabintaldam V/Brw di dalam surat pernyataan yang dijadikan persyaratan di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. 18. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan kembali peminjaman dana tahap kedua ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dengan pinjaman sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Kabintaldam V/Brw hanya persetujuan WaKabintaldam

43 V/Brw Letkol Caj Drs. Abd Rochim (Saksi-9) dan itupun dilakukan oleh WaKabintaldam V/brw (Saksi-9) setelah Terdakwa menyampaikan/ berbohong bahwa pinjaman tahap pertama telah disetujui oleh Kabintaldam V/Brw (Saksi-1) sehingga pinjaman tahap kedua ini cukup tanda tangan WaKabintaldam V/Brw (Saksi-9) sehingga Saksi-9 menyetujui dan menandatangani surat pernyataan untuk dijadikan persyaratan peminjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. 19. Bahwa dana pinjaman tahap pertama di berikan kepada anggota Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw sebagai berikut: a. Mayor Caj Lukas wahyu D sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) anggota Bintaldam V/Brw. b. Mayor Caj (K) Widji Trinarsih sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) angota Bintaldam V/Brw. c. Kapten Chb (K) Dedeh Rosmiati (Terdakwa) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).anggota Bintaldam V/Brw. d. PNS Mukti Wilujeng sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) Anggota Bintaldam V/Brw. e. PNS Ayuning Tatik sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Anggota Bintaldam V/Brw. f. PNS Rina Ratna sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Anggota Bintaldam V/Brw. g. PNS Misjati sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Anggota Bintaldam V/Brw. h. PNS Indah Arti Y sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Anggota Bintaldam V/Brw. i. PNS Budi Satriyo W sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Anggota Bintaldam V/Brw. j. PNS Sri Sudariyanti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Anggota Bintaldam V/Brw. k. Sdri Watik sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) anggota Koperasi Tinata. 20. Bahwa pinjaman dana ke Bank Jatim Syariah tahap kedua sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), anggota yang meminjam adalah sebagai berikut: a. Kapten Arh I Gusti Putu Suyatna sebesar 100.000.000,(seratus juta rupiah). b. Kapten Caj Imansyah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). d. Kapten Caj (K) Dedeh Rosmiati (Terdakwa) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). e. Peltu Mulyono sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). 21. Bahwa peminjaman yang dilakukan oleh para angota Koperasi kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw telah sesuai peruntukannya, namun ada anggota yang tidak jadi meminjam sehingga Terdakwa alihkan kepada anggota lain seperti awalnya Kapten Caj (K) Luluk Lutmiarti meminjam sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) namun kemudian hari Kapten Caj (K) Luluk Lutmiarti mengundurkan diri dan dialihkan kepada PNS Yanti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kepada Sdri. Setiyowati (Ketua Koperai Tinata) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran 2 (dua) tahun dan sisanya yang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditambahkan kepada PNS Mukti Wilujeng sedangkan pada peminjaman tahap kedua yang semula Kapten Arm I Wayan Darsa

44 meminjam sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun yang bersangkutan mengundurkan diri/tidak jadi meminjam sebelum kredit terealisasi sehingga pinjaman tersebut dialaihkan kepada Terdakwa dan untuk PNS Endang dan Peltu Mulyono meminjam kepada Terdakwa sendiri sehingga oleh Terdakwa dana tersebut dipinjamkan kepada Sdr Endang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk Peltu Mulyono sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). 22. Bahwa Terdakwa meminjamkan dana dari Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brew kepada Ketua Koperasi simpan pinjam Tinata atas nama Sdri Setiyowati karena teman dan kebetulan dana di Koperasi masih ada sisa dari pinjaman Kapten Caj (K) Luluk Lutmiarti) yang mengundurkan diri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sampai saat ini Ketua Koperasi Tinata tidak mengalami gangguan dalam membayar angsuran. 23. Bahwa dari pinjaman tahap pertama Koperasi mendapatkan keuntungan sebesar 1,5 % dari jumlah pinjaman atau sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan catatan besarnya angsuran peminjam sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak Bank dan Koperasi tidak menaikkan suku bunga pinjaman sedangkan pinjaman tahap kedua Koperasi mendapatkan keuntungan sebesar 0,5 % dari jumlah masingamsing pinjaman atau jumlah keseluruhan biaya adminstrasi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian suku bunga angsuran dinaikan sebesar 0,2 % sebagai pendapatan lain-lain Koperasi. 24. Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Koperasi digunakan untuk : a. Diserahkan sebagai pendapatkan Koperasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). b. Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan Koperasi sebagai administrasi Koperasi dalam mengurun pinjaman. c. Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di bagi keseluruh pengurus sebagai honor kerja dengan perincian : 1) Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) 2) PNS Mukti Wilujeng sebesar Rp. 500.000,- (lima ratsu ribu rupiah) 3) PNS Musri sebesar Rp. 200.000,- (dsua ratus ribu rupiah) 4) PNS tatik sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 5) PNS Endang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 6) Sisanya yang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di belikan nasi dan untuk makan bersama Pengurus Koperasi namun setelah ada masalah ini dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah dimasukan kembali sebagai pendapatan lain-lain Koperasi. 25. Bahwa selama Terdakwa mengajukan dana ke pihak Bank baik Bank BTN Syari’ah maupun Bank Jatim Syariah, Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan dari peminjaman tersebut. 26. Bahwa pada saat akan mengajukan pinjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang para anggota Koperasi sudah mengetahui kalau pinjaman dana ini tidak disetujui oleh Kabintaldam V/Brw sehingga Terdakwa meminta kepada anggota yang akan meminjam untuk menjaga rahasia dan pada saat penyerahan modalpun dilakukan di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang bukan di kantor seperti sebelumnya saat Koperasi meminjam dana ke Bank BTN Syari’ah.

45

27. Bahwa prosedur peminjaman dana dengan pihak lain (ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang) adalah sebagai berikut : Apabila akan meminjam dana dengan pihak luar sebagai pinjaman modal maka pengurus Koperasi harus melakukan rapat internal pengurus untuk membahas untung rugi yang diperoleh Koperasi serta prosedur peminjaman modal, kemudian dilanjutkan rapat intern Pengurus dan Pengawas untuk menentukan untung dan rugi yang diperoleh Koperasi dan apabila hal tersebut sudah dilaksanakan maka Ketua Koperasi dan Pengawas melaporkan hal tersebut kepada Kabintaldam V/Brw selaku Komandan Sandaran untuk meminta saran dan pendapat Kabintaldam V/Brw. Apabila Kabintaldam V/Brw setuju maka akan dilakukan rapat anggota luar biasa dan apabila Rapat Anggota setuju maka pengurus dapat melaksanakan karja sama dengan pihak Bank serta Kabintaldam V/Brw akan membuat surat rekomendasi dan mengijinkan untuk melakukan peminjaman modal ke Bank tersebut. 28. Bahwa Terdakwa mengajukan peminjaman modal ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tidak melaksanakan sesuai presedur tersebut di atas. 29. Bahwa sampai saat ini seluruh anggota Primer Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw yang mendapat pinjaman dana dari Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang membayar angsuran kreditnyadengan lancar dan tidak ada yang bermasalah. 30. Bahwa pengurus Primer Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw yang menandatangani persyaratan pengajuan pinjaman dana dan menandatangani pencairan dana di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang yaitu Kapten Chk (K) Dedeh Rosmiati (Terdakwa) selaku ketua, Peltu Hermanus selaku Sekretaris, PNS Endang Setyo selaku Urnikkop, PNS Mukti Wilujeng selaku Ur Penben, dan PNS Ayunig Tatik selaku Ur Usaha. Dan semua pengurus Primer Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw mengaku tidak dipaksa oleh Terdakwa memberikan tandatangannya. Menimbang

: Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa surat-surat yaitu : a. 11 (sebelas) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratorik Kriminalistik Nomor Lab.6896/DTF/tanggal 11 Juli 2016. b. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Letnan Kolonel Caj Drs. Moch.Rifa’i NRP 34125 Jabatan Kabintal, Kesatuan Bintaldam V/Brw tertanggal 10 Nopember 2014. c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Letnan Kolonel Caj Abd. Rochim NRP 33733 Jabatan Wakil Kepala , Kesatuan Bintaldam V/Brw. d. 1 (satu) bendel Foto copy administrasi persyaratan pengajuan pinjaman modal Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). e. 1 (satu) bendel Foto Copy administrasi persyaratan pengajuan pinjaman modal Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tahap kedua sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah). f. 1 (satu) lembar Daftar peminjam dana Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tertanggal 01 Pebruari 2014. g. 1 (satu) lembar daftar personil yang membutuhkan dana Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tahun 2015.

46 Menimbang

: Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut : a. Bahwa mengenai barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratorik Kriminalistik Nomor Lab.6896/DTF/tanggal 11 Juli 2016. Menunjukkan bahwa benar Terdakwa memalsukan tanda tangan Letnan Kolonel Caj Drs. Moch.Rifa’i selaku Kabintaldam V/Brw untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Jatim Syariah Cabang Malang, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. b. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat pernyataan Letnan Kolonel Caj Drs. Moch.Rifa’i NRP 34125 Jabatan Kabintal, Kesatuan Bintaldam V/Brw terntanggal 10 Nopember 2014. Menunjukkan bahwa benar Terdakwa telah membuat Surat pernyataan dan memalsukan tanda tangan Letnan Kolonel Caj Drs. Moch.Rifa’i selaku Kabintaldam V/Brw untuk mendapatkan pinjaman dana tahap pertama dari Bank Jatim Syariah Cabang Malang, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. c. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Letnan Kolonel Caj Abd. Rochim NRP 33733 Jabatan Wakil Kepala, Kesatuan Bintaldam V/Brw. Menunjukkan, bahwa benar Terdakwa telah mengajukan pinjaman tahap kedua ke Bank Jatim Syariah Cabang Malang, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. d. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bendel Foto copy administrasi persyaratan pengajuan pinjaman modal Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Menunjukkan bahwa benar Terdakwa telah mengajukan pinjaman tahap pertama ke Bank Jatim Syariah Cabang Malang, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini e. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bendel Foto Copy administrasi persyaratan pengajuan pinjaman modal Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tahap kedua sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Menunjukkan bahwa benar Terdakwa telah mengajukan pinjaman tahap kedua ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. f. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar peminjam dana Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang Desember 2014 tertanggal 01 Pebruari 2014. Menunjukkan bahwa benar Terdakwa telah mengajukan daftar personil Bintaldam V/Brw untuk mendapatkan pinjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. g. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar daftar personil yang membutuhkan dana Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tahun 2015. Menunjukkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pendaftaran personil Bintaldam V/Brw untuk mendapatkan pinjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang

: Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain,

47 maka oleh karenya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatanperbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa Dedeh Rosmiati masuk menjadi prajurit TNIAD pada tahun 1986 melalui pendidikan Bintara Milsuk di Pusdik Kowad Lembang selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan di kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus ditempatkan di Hubdam V/Brw Malang, pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian diempatkan di Hubdam V/Brw Malang, kemudian tahun 2002 dipindahkan di Bintaldam V/Brw sampai sekarang dengan pangkat Kapten Chb (K) NRP 608107. 2. Bahwa benar Terdakwa menjabat Ketua Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Februari 2016. 3. Bahwa benar pada saat kejadian perkara ini yang menjabat sebagai pengurus Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw yaitu Kapten Chk (K) Dedeh Rosmiati (Terdakwa) selaku ketua, Peltu Hermanus selaku Sekretaris, PNS Endang Setyo selaku Urnikkop, PNS Mukti Wilujeng selaku Ur Penben, dan PNS Ayunig Tatik selaku Ur Usaha. Sedangkan Pengawas yaitu Kapten Kav Jilan selaku Ketua dan PNS Ari Sediyanto, S.Pak selaku anggota. 4. Bahwa benar Terdakwa sebagai ketua dan pengurus Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya untuk memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 5. Bahwa benar jumlah anggota Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang anggota TNI dan PNS Bintaldam V/Brw. 6. Bahwa benar pada sekira bulan Oktober 2014 Saksi-1 Kolonel Caj Drs. H. Moch. Rifa’I selaku Kabintaldam V/Brw melaksanakan rapat staf dalam rangka membahas rencara renovasi Museum Brawijaya Bintaldam V/Brw dan diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp. 80.000.000,(delapan puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyarankan untuk meminjam ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dan disetujui oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa selaku Ketua Koperasi mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, namun dari pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tidak menyetujui karena pinjaman yang bisa diberikan minimal Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). 7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Saksi-1 bahwa pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang bisa memberikan pinjaman minimal Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), tetapi Saksi-1 tidak setuju jika melebihi Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) karena penghasilan dari sewa gedung dan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area Museum tersebut tidak mencukupi untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, selain itu Saksi-1 tidak mau membebani masalah kepada pejabat penggatinya, sehingga Saksi-1 membatasi masa pinjaman sekitar 1,5

48 tahun sampai 2 tahun saja. 8. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 tidak menyetujui peminjaman diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan Terdakwa telah ada pembicaraan dengan pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang yang dapat memberikan pinjaman dana dengan bunga sangat rendah, sehingga Terdakwa timbul niat untuk tetap mengajukan pinjaman dana tanpa maminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Anggota Koperasi dan ternyata ada 10 (sepuluh) orang Anggota Koperasi yang sangat butuh dana dan setuju dengan tawaran Terdakwa untuk meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang melalui Koperasi. 9. Bahwa benar ada 10 (sepuluh) anggota Koperasi yang mendaftarkan diri untuk meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang melalui Koperasi dengan total pinjaman sebasar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah). 10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka peminjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang adalah sebagai berikut : a. Surat permohonan pengajuan Modal yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi. b. Surat pernyataan Komandan Satuan yang ditandatangani oleh Kabintaldam V/Brw. c. Foto Copy SIUP Koperasi. d. Daftar Nominatif Personil Peminjam yang ditandatanagni oleh Ketua Koperasi. 5) Daftar susunan pengurus yang ditandatanagni oleh Ketua Koperasi. e. Foto copy KTP pengurus dan peminjam. f. Laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi dan pengurus. g. Laporan keuangan bulan 3 (tiga) bulan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi. h. Laporan keungan Tahunan 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi. 11. Bahwa benar oleh karena salah satu persyaratan yang dibutuhkan yaitu Surat Pernyataan Rekomendasi pemberian ijin dari Komandan Satuan yang ditandatangani oleh Kabintaldam V/Brw, sedangakan Saksi-1 selaku Kabintaldan V/Brw tidak setuju jika mengajukan pinjaman melebihi Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), maka Terdakwa memalsukan tanda tangan Kabintaldam V/Brw dalam Surat Pernyataan Rekomendasi pemberian ijin kepada Koperasi untuk mengajukan pinjaman ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dari Kabintaldam V/Brw selaku Komandan Sandaran tertanggal 10 Nopember 2014. 12. Bahwa benar di persidangan Terdakwa mengaku telah memalsukan tanda tangan Saksi-1 (Letkol Caj Drs. Moch. Rifa’i) selaku Kabintaldam V/Brw dalam Surat Pernyataan Rekomendasi pemberian ijin kepada Koperasi untuk mengajukan penambahan modal ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, yang dibenarkan oleh Saksi-1 serta dikuatkan dengan Berita Acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No.Lab : 6896/DTF/2016 tanggal 11 Juli 2016 yang menyatakan terdapat perbedaan tandatangan Saksi-1 dalam Surat Pernyatan tertanggal 10 Nopember 2014 dengan sample tandatangan asli Saksi-1.

49 13. Bahwa cara Terdakwa memalsukan tandatangan Saksi-1 Kabintaldam V/Brw adalah dengan cara diketik sendiri diruang kerja Terdakwa setelah selesai diketik lalu Terdakwa melihat terlebih dahulu surat yang ada di Bintaldam V/Brw yang sudah ditandatangani oleh Saksi1 Letkol Caj H. Drs Moch. Rifa’i (Kabintaldam V/Brw) setelah itu Terdakwa menirukan tandatangan Kabintaldam V/Brw dalam kertas yang lain setelah mirip lalu Terdakwa menandatangani Surat pernyataan tertanggal 10 Nopember 2014 yang dijadikan syarat administrasi pengajuan peminjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. 14. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan pemalsuan tandatangan Saksi-1 selaku Kabintaldam V/Brw, karena dari semula Saksi-1 tidak menyetujui pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena terlalu besar. 15. Bahwa benar motif Terdakwa hanya ingin membantu anggota Koperasi yang kebetulan membutuhkan dana, sehingga Terdakwa memalsukan tandatangan Saksi-1 di dalam surat pernyataan yang dijadikan persyaratan di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. 16. Bahwa benar ke 10 (sepuluh) anggota Koperasi yang mendaftarkan diri untuk meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang melalui Koperasi dengan total pinjaman yang cair sebesar Rp. 1.000.000.000.(satu milyar rupiah) yaitu : a. Mayor Caj Lukas Wahyu Dewanto menerima pinjaman sebesar Rp. 182.000,825,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua lima rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 4.499.588,- (empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah). b. Mayor Caj (K) Wiji Trinarsih menerima pinjaman sebesar Rp. 139.875.309 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah) . dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 3.374.691,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) c. Kapten Caj (K) Luluk Lukmiarti menerima pinjaman sebesar Rp. 93.250.206,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus enam rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 2.249.794,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). d. Terdakwa menerima pinjaman sebesar Rp. 93.250.206,(sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus enam rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 2.249.794,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). e. PNS Mukti Wilujeng menerima pinjaman sebesar Rp. 121.225.268,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan harus membayar cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.924.732,- ( dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) f. PNS Ayuningtatik menerima pinjaman sebesar Rp. 93.250.206,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus enam rupiah) dan harus membayar ciciclan perbulannya sebesar Rp. 2.249.794,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). g. PNS Rina Ratna Pebianti menerima pinjaman sebesar Rp. 46.625.103,- (empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tiga rupiah) namun yang diterimanya sebesar Rp. 9.324.203 (sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar RP.

50 1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) h. PNS Misjadi menerima pinjaman sebesar Rp. 46.625.103,(empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tiga rupiah) sedangkan yang diterimanya sebesar Rp. 33.148.303,- (tiga puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). i. PNS Indah Arti Yunani menerima pinjaman sebesar Rp. 46.625.103,- (empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tiga rupiah) dan harus membayar cicilannya perbulan sebesar Rp.1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). j. PNS Budi Satrio W menerima pinjaman sebesar Rp. 65.275.144,- (enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat pulu empat rupiah) namun yang diterima sebesar Rp. 23.342.534,- (dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dan harus membayar cicilannya perbulan sebesar Rp. 1.574.856,- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah). 17. Bahwa benar sebelum pinjaman dana dicairkan oleh Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang semua Pengurus Koperasi menandatangani Akte Pencairan dan ke sepuluh anggota yang meminjam dana membuka rekening masing-masing kemudian dananya ditransfer langsung ke rekening masing-masing. 18. Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 Terdakwa mengajukan lagi pinjaman dana tahap kedua ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dengan persyaratan yang sama dengan pinjaman tahap pertama, kemudian Terdakwa membohongi Saksi-9 (Letkol Caj Abd. Rochim) selaku WaKabintaldam V/Brw bahwa cukup WaKabintaldam V/Brw saja yang menandatangani Surat Pernyataan Rekomendasi pemberian ijin kepada Koperasi untuk mengajukan penambahan modal ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, karena peminjaman tahap pertama yang ditandatangani Kabintaldam V/Brw sudah cair, sehingga Saksi-9 (Letkol Caj Abd. Rochim) selaku WaKabintaldam V/Brw mau menandatangan surat pernyataan tersebut. 19. Bahwa benar pinjaman tahap kedua cair sebesar Rp. 280.000.000,(Dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan dipinjamkan kepada anggota Koperasi yaitu : a. Kapten Arh I Gusti Putu Suyatna menerima pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jumlah angsuran perbulan sebesar Rp. 2.249.794,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). b. Kapten Caj Imansyah menerima pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jumlah angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.799.835,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah). c. Terdakwa menerima pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). d. PNS Endang Setio W menerima pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu

51 delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). 20. Bahwa benar Surat Pernyataan Rekomendasi pemberian ijin dari Kabintaldam V/Brw selaku Komandan Sandaran tertanggal 10 Nopember 2014 yang dipalsukan oleh Terdakwa merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. 27. Bahwa benar dari pinjaman tahap pertama Koperasi mendapatkan keuntungan sebesar 1,5 % dari jumlah pinjaman atau sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan catatan besarnya angsuran peminjam sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak Bank dan Koperasi tidak menaikkan suku bunga pinjaman sedangkan pinjaman tahap kedua Koperasi mendapatkan keuntungan sebesar 0,5 % dari jumlah masingmasing pinjaman atau jumlah keseluruhan biaya adminstrasi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian suku bunga angsuran dinaikan sebesar 0,2 % sebagai pendapatan lain-lain Koperasi. 22. Bahwa benar keuntungan yang diperoleh oleh Koperasi digunakan untuk : a. Diserahkan sebagai pendapatkan Koperasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). b. Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan Koperasi sebagai administrasi Koperasi dalam mengurus pinjaman. c. Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagi keseluruh pengurus sebagai honor kerja dengan perincian : 1) Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). 2) PNS Mukti Wilujeng sebesar Rp. 500.000,- (lima ratsu ribu rupiah). 3) PNS Musri sebesar Rp. 200.000,- (dsua ratus ribu rupiah). 4) PNS tatik sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). 5) PNS Endang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). 6) Sisanya yang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibelikan nasi untuk makan bersama Pengurus Koperasi namun setelah ada masalah ini dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah dimasukan kembali sebagai dana masukan Koperasi. 23. Bahwa benar perangakat Koperasi sesuai pasal 21 UU No. 25 tahun 1992 tentang PerKoperasian dan pasal 12 Anggaran Dasar Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw yaitu : Rapat anggota; Pengurus; dan Pengawas. 24. Bahwa benar sesuai pasal 22 UU No. 25 tahun 1992 tentang PerKoperasian menyatakan Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. 25. Bahwa benar sesuai Akta Nomor 7 tanggal 11 Januari 2011 tentang Perubahan Angaran Dasar Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw pasal 16 ayat (2) huruf e menyatakan kewenangan pengurus salah satu diantaranya yaitu: Mengambil kebijakan dalam hal tertentu yang belum diputuskan oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan atau Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) setelah terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Pengawas dan selanjutnya dilaporkan dalam RAT atau RALB.

52 Selanjutnya dalam ayat (3) menyatakan Pengurus Koperasi bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa. 26. Bahwa benar Terdakwa selaku Ketua Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw telah mengajukan dan mencairkan pinjaman dana tahap pertama sebesar sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tanpa terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Pengawas dan tidak melalui persetujuan Rapat Anggota serta tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 selaku Kabintaldam V/Brw dan selaku komandan sandaran. Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : 1. Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu, karena Oditur MIliter tidak memasukkan Unsur keempat yaitu : “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”. Sedangkan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kedua oleh Oditur Militer manyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim tidak sependapat dan akan membuktikan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini. 2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut : 1. Terhadap Pledoi Penasehat Hukum mengenai pembuktian unsurunsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu : “Pemalsuan tanda tangan komandan satuan”, sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP. Penasehat Hukum mengatakan sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu tersebut. Namun Penasehat Hukum memohon agar Majelis Hakim dalam memutus perkara ini agar mempertimbangkan latar belakang Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan Kabintaldam V/Brw sebagai berikut : a. Bahwa dalam rangka membantu para anggota Koperasi, mengingat sangat diperlukan oleh anggota tersebut untuk anaknya sekolah, biaya orang tuanya yang sakit, membangun rumah, dll. b. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan sematamata untuk menguntungkan diri sendiri melainkan ingin menambah hasil keuntungan Koperasi melalui dinaikkannya tambahan bunga 0,2 % tiap potongan untuk dimasukkan ke Koperasi. c. Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, pencairan dana pinjaman sebanyak 2 (dua) tahap tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan atau ve dari para peminjam maupun dari pihak Bank.

53 Atas Pledoi Penasehat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana lebih lanjut dalam putusan ini. 2. Terhadap Pledoi Penasehat Hukum mengenai pembuktian unsurunsur kedua dalam Dakwaan Kedua : “Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan”. Penasehat Hukum menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan karena Terdakwa selaku Kaprimkop memiliki kewenangan khusus dalam area organisasi Koperasi yang didasarkan pada kesepakatan anggota Koperasi yang tertuang dalam Rencana dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2015 tanggal 26 November 2014 dan dalam hasil RAPB 2015 tanggal 16 Desember 2015, sehingga secara legal standing Terdakwa memiliki kapasitas melakukan upaya memajukan Koperasinya, meskipun Kabintaldam V/Brw selaku Komandan Sandaran berwenang mengijinkan atau melarang karena ada kaitannya dengan pembinaan satuan dalam rangka mewujudkan tercapainya pelaksanaan tugas dalam satuan. Demikian juga Unsur ketiga : “Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” tidak terbukti secara sah dan meyakin, dengan alasan karena sesuai fakta di sidang Terdakwa tidak ada indikasi memaksa seseorang dalam peminjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. Atas Pledoi Penasehat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguraikan sendiri sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 126 KUHPM lebih lanjut dalam putusan ini. 3. Terhadap permohonan Penasehat Hukum kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan sebagai berikut : a. Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan, berterusterang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan. b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi. c. Terdakwa tidak pernah dihukum. Atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas maupun permohonan secara lisan dari Terdakwa sendiri, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa. Menimbang

:

Bahwa terhadap Replik Oditur Militer atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.

Menimbang

: Bahwa terhadap Duplik Penasehat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

54 Kesatu : 1. 2.

3.

4.

Unsur Kesatu : “Barangsiapa” Unsur Kedua : “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai barang bukti dari pada suatu hak”. Unsur ketiga : “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu“. Unsur Keempat: “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Dan Kedua :

Menimbang

1. 2.

Unsur Kesatu Unsur Kedua

3.

Unsur Ketiga

: “Militer”. : “Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan”. : “Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

: Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : 1.

Unsur kesatu

: “ Barang siapa “

Yang dimaksud dengan “Barang siapa“ yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: a. Bahwa benar Terdakwa Dedeh Rosmiati masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Bintara Milsuk di Pusdik Kowad Lembang selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan di kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus ditempatkan di Hubdam V/Brw Malang, pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian diempatkan di Hubdam V/Brw Malang, kemudian tahun 2002 dipindahkan di Bintaldam V/Brw sampai sekarang dengan pangkat Kapten Chb (K) NRP 608107. b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Kapten, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum maupun ketentuan hukum pidana militer. c. Bahwa benar pada saat terjadinya kasus ini Terdakwa adalah anggota TNI aktif dengan pangkat Kapten Chb (K) NRP 608107, jabatan Pama Bintaldam V/Brw dan didepan persidangan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, menunjukan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat

55 mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ”Barang siapa” telah terpenuhi. 2. Unsur kedua : “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak“. Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa. Dimana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu : Alternatif pertama ialah membuat suatu surat secara tidak benar / palsu. Ini berarti semula surat itu tidak ada / belum ada kemudian ia (si pelaku / Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir / blanko tersebut mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan ada dengan mengunakan tulisan tangan diketik ataupun dicetak dan lain sebagainya. Sedangkan Alternatif kedua ialah memalsukan suatu surat, ini berarti surat itu sudah ada oleh si pelaku / Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah). Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu : Surat yang dapat menimbulkan hak. Surat yang dapat dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan. Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan digunakan seolah-olah isinya benar, bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan sesuatu hakhak, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera / tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan surat itu. Bahwa yang dimaksud dengan bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain ialah tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : a. Bahwa benar Terdakwa menjabat Ketua Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Februari 2016. b. Bahwa benar pada saat kejadian perkara ini yang menjabat sebagai pengurus Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw yaitu Kapten Chk (K) Dedeh Rosmiati (Terdakwa) selaku ketua, Peltu Hermanus selaku Sekretaris, PNS Endang Setyo selaku Urnikkop, PNS Mukti Wilujeng selaku Ur Penben, dan PNS Ayunig Tatik selaku Ur Usaha. Sedangkan Pengawas yaitu Kapten Kav Jilan selaku Ketua dan PNS Ari Sediyanto, S.Pak selaku anggota. c. Bahwa benar Terdakwa sebagai ketua dan pengurus Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya untuk memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada

56 umumnya. d. Bahwa benar jumlah anggota Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang anggota TNI dan PNS Bintaldam V/Brw. e. Bahwa benar pada sekira bulan Oktober 2014 Saksi-1 Kolonel Caj Drs. H. Moch. Rifa’I selaku Kabintaldam V/Brw melaksanakan rapat staf dalam rangka membahas rencara renovasi Museum Brawijaya Bintaldam V/Brw dan diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp. 80.000.000,(delapan puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyarankan untuk meminjam ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dan disetujui oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa selaku Ketua Koperasi mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, namun dari pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tidak menyetujui karena pinjaman yang bisa diberikan minimal Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). f. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Saksi-1 bahwa pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang bisa memberikan pinjaman minimal Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), tetapi Saksi-1 tidak setuju jika melebihi Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) karena penghasilan dari sewa gedung dan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area Museum tersebut tidak mencukupi untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, selain itu Saksi-1 tidak mau membebani masalah kepada pejabat penggatinya, sehingga Saksi-1 membatasi masa pinjaman sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun saja. g. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 tidak menyetujui peminjaman diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan Terdakwa telah ada pembicaraan dengan pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang yang dapat memberikan pinjaman dana dengan bunga sangat rendah, sehingga Terdakwa timbul niat untuk tetap mengajukan pinjaman dana tanpa maminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Anggota Koperasi dan ternyata ada 10 (sepuluh) orang Anggota Koperasi yang sangat butuh dana dan setuju dengan tawaran Terdakwa untuk meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang melalui Koperasi. h. Bahwa benar ada 10 (sepuluh) anggota Koperasi yang mendaftarkan diri untuk meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang melalui Koperasi dengan total pinjaman sebasar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah). i. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka peminjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang adalah sebagai berikut : a. Surat permohonan pengajuan Modal yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi. b. Surat pernyataan Komandan Satuan yang ditandatangani oleh Kabintaldam V/Brw. c. Foto Copy SIUP Koperasi. d. Daftar Nominatif Personil Peminjam yang ditandatanagni oleh Ketua Koperasi. 5) Daftar susunan pengurus yang ditandatanagni oleh Ketua Koperasi. e. Foto copy KTP pengurus dan peminjam. f. Laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi dan pengurus.

57 g. Laporan keuangan bulan 3 (tiga) bulan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi. h. Laporan keungan Tahunan 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi. j. Bahwa benar oleh karena salah satu persyaratan yang dibutuhkan yaitu Surat Pernyataan Rekomendasi pemberian ijin dari Komandan Satuan yang ditandatangani oleh Kabintaldam V/Brw, sedangakan Saksi-1 selaku Kabintaldan V/Brw tidak setuju jika mengajukan pinjaman melebihi Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), maka Terdakwa memalsukan tanda tangan Kabintaldam V/Brw dalam Surat Pernyataan Rekomendasi pemberian ijin kepada Koperasi untuk mengajukan pinjaman ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dari Kabintaldam V/Brw selaku Komandan Sandaran tertanggal 10 Nopember 2014. k. Bahwa cara Terdakwa memalsukan tandatangan Saksi-1 Kabintaldam V/Brw adalah dengan cara diketik sendiri diruang kerja Terdakwa setelah selesai diketik lalu Terdakwa melihat terlebih dahulu surat yang ada di Bintaldam V/Brw yang sudah ditandatangani oleh Saksi1 Letkol Caj H. Drs Moch. Rifa’i (Kabintaldam V/Brw) setelah itu Terdakwa menirukan tandatangan Kabintaldam V/Brw dalam kertas yang lain setelah mirip lalu Terdakwa menandatangani Surat pernyataan tertanggal 10 Nopember 2014 yang dijadikan syarat administrasi pengajuan peminjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. l. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan pemalsuan tandatangan Saksi-1 selaku Kabintaldam V/Brw, karena dari semula Saksi-1 tidak menyetujui pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena terlalu besar. m. Bahwa benar motif Terdakwa hanya ingin membantu anggota Koperasi yang kebetulan membutuhkan dana, sehingga Terdakwa memalsukan tandatangan Saksi-1 di dalam surat pernyataan yang dijadikan persyaratan di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. n. Bahwa benar ke 10 (sepuluh) anggota Koperasi yang mendaftarkan diri untuk meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang melalui Koperasi dengan total pinjaman yang cair sebesar Rp. 1.000.000.000.(satu milyar rupiah) yaitu : a. Mayor Caj Lukas Wahyu Dewanto menerima pinjaman sebesar Rp. 182.000,825,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua lima rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 4.499.588,- (empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah). b. Mayor Caj (K) Wiji Trinarsih menerima pinjaman sebesar Rp. 139.875.309 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah) . dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 3.374.691,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) c. Kapten Caj (K) Luluk Lukmiarti menerima pinjaman sebesar Rp. 93.250.206,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus enam rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 2.249.794,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). d. Terdakwa menerima pinjaman sebesar Rp. 93.250.206,(sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus enam rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 2.249.794,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).

58 e. PNS Mukti Wilujeng menerima pinjaman sebesar Rp. 121.225.268,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan harus membayar cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.924.732,- ( dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) f. PNS Ayuningtatik menerima pinjaman sebesar Rp. 93.250.206,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus enam rupiah) dan harus membayar ciciclan perbulannya sebesar Rp. 2.249.794,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). g. PNS Rina Ratna Pebianti menerima pinjaman sebesar Rp. 46.625.103,- (empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tiga rupiah) namun yang diterimanya sebesar Rp. 9.324.203 (sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar RP. 1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) h. PNS Misjadi menerima pinjaman sebesar Rp. 46.625.103,(empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tiga rupiah) sedangkan yang diterimanya sebesar Rp. 33.148.303,- (tiga puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). i. PNS Indah Arti Yunani menerima pinjaman sebesar Rp. 46.625.103,- (empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tiga rupiah) dan harus membayar cicilannya perbulan sebesar Rp.1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). j. PNS Budi Satrio W menerima pinjaman sebesar Rp. 65.275.144,- (enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat pulu empat rupiah) namun yang diterima sebesar Rp. 23.342.534,- (dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dan harus membayar cicilannya perbulan sebesar Rp. 1.574.856,- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah). o. Bahwa benar sebelum pinjaman dana dicairkan oleh Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang semua Pengurus Koperasi menandatangani Akte Pencairan dan ke sepuluh anggota yang meminjam dana membuka rekening masing-masing kemudian dananya ditransfer langsung ke rekening masing-masing. p. Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 Terdakwa mengajukan lagi pinjaman dana tahap kedua ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dengan persyaratan yang sama dengan pinjaman tahap pertama, kemudian Terdakwa membohongi Saksi-9 (Letkol Caj Abd. Rochim) selaku WaKabintaldam V/Brw bahwa cukup WaKabintaldam V/Brw saja yang menandatangani Surat Pernyataan Rekomendasi pemberian ijin kepada Koperasi untuk mengajukan penambahan modal ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, karena peminjaman tahap pertama yang ditandatangani Kabintaldam V/Brw sudah cair, sehingga Saksi-9 (Letkol Caj Abd. Rochim) selaku WaKabintaldam V/Brw mau menandatangan surat pernyataan tersebut. q. Bahwa benar pinjaman tahap kedua cair sebesar Rp. 280.000.000,(Dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan dipinjamkan kepada anggota Koperasi yaitu : a.

Kapten Arh I Gusti Putu Suyatna menerima pinjaman sebesar

59 Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jumlah angsuran perbulan sebesar Rp. 2.249.794,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). b. Kapten Caj Imansyah menerima pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jumlah angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.799.835,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah). c. Terdakwa menerima pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). d. PNS Endang Setio W menerima pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). r. Bahwa benar Surat Pernyataan Rekomendasi pemberian ijin dari Kabintaldam V/Brw selaku Komandan Sandaran tertanggal 10 Nopember 2014 yang dipalsukan oleh Terdakwa merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. s. Bahwa benar dari pinjaman tahap pertama Koperasi mendapatkan keuntungan sebesar 1,5 % dari jumlah pinjaman atau sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan catatan besarnya angsuran peminjam sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak Bank dan Koperasi tidak menaikkan suku bunga pinjaman sedangkan pinjaman tahap kedua Koperasi mendapatkan keuntungan sebesar 0,5 % dari jumlah masingmasing pinjaman atau jumlah keseluruhan biaya adminstrasi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian suku bunga angsuran dinaikan sebesar 0,2 % sebagai pendapatan lain-lain Koperasi. u. Bahwa benar keuntungan yang diperoleh oleh Koperasi digunakan untuk : a. Diserahkan sebagai pendapatkan Koperasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). b. Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan Koperasi sebagai administrasi Koperasi dalam mengurus pinjaman. c. Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagi keseluruh pengurus sebagai honor kerja dengan perincian : 2) Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). 2) PNS Mukti Wilujeng sebesar Rp. 500.000,- (lima ratsu ribu rupiah). 3) PNS Musri sebesar Rp. 200.000,- (dsua ratus ribu rupiah). 4) PNS tatik sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). 5) PNS Endang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). 6) Sisanya yang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibelikan nasi untuk makan bersama Pengurus Koperasi namun setelah ada masalah ini dana sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah dimasukan kembali sebagai dana masukan Koperasi. v. Bahwa benar di persidangan Terdakwa mengaku telah memalsukan tanda tangan Saksi-1 (Letkol Caj Drs. Moch. Rifa’i) selaku Kabintaldam

60 V/Brw dalam Surat Pernyataan Rekomendasi pemberian ijin kepada Koperasi untuk mengajukan penambahan modal ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, yang dibenarkan oleh Saksi-1 serta dikuatkan dengan Berita Acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No.Lab : 6896/DTF/2016 tanggal 11 Juli 2016 yang menyatakan terdapat perbedaan tandatangan Saksi-1 dalam Surat Pernyatan tertanggal 10 Nopember 2014 dengan sample tandatangan asli Saksi-1. w. Bahwa benar Surat Pernyataan Rekomendasi pemberian ijin dari Kabintaldam V/Brw selaku Komandan Sandaran tertanggal 10 Nopember 2014 yang dipalsukan oleh Terdakwa merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Memalsu surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak” telah terpenuhi. 3.

Unsur ketiga

: “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu“.

Bahwa dengan maksud (Met het oogmerk) adalah istilah lain dari kesengajaan, apa yang dimaksud dengan kesengajaan tidak ada penjelasannya atau penafsirannya dalam KUHP. Pengertiannya hanya didapat dari pendapat-pendapat, teori-teori atau ajaran-ajaran para pakar hukum, karena itulah banyaklah pendapat - pendapat tentang pengertian kesengajaan tersebut, namun yang jelas “ Kesengajaan ” (Dolus) tersebut adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld), Kesengajaan tersebut mempunyai hubungan erat dengan kejiwaan pelaku. Menurut memori penjelasan (memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ Menghendaki dan menginsyafi “ (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, jadi seseorang yang melakukan suatu tindakan yang dikatakan sengaja, ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakan yang dikatakan sengaja, ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut serta akibatnya. Oleh doktrin pengertian kesengajaan tersebut diperluas lagi dengan halhal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan tersebut. Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakanakan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana / alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : a. Bahwa benar Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-1 (Letkol Caj Drs. Moch. Rifa’i) selaku Kabintaldam V/Brw dalam Surat Pernyataan Rekomendasi pemberian ijin dari Kabintaldam V/Brw selaku Komandan Sandaran tertanggal 10 Nopember 2014.

61 b. Bahwa benar Surat Pernyataan Rekomendasi pemberian ijin dari Kabintaldam V/Brw selaku Komandan Sandaran tertanggal 10 Nopember 2014 yang dipalsukan oleh Terdakwa diperuntukkan sebagai persyaratan mendapatkan pinjaman dana di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dan pejabat di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang menganggap persyaratan tersebut sudah lengkap dan benar serta tidak dipalsu sehingga setuju mencairkan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu“ telah terpenuhi. 4.

Unsur Keempat : “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Yang dimaksud dengan “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” dalam unsur ini tidak berarti kerugian itu harus sudah ada (nyata) melainkan baru bersifat kemungkinan saja kerugian itu akan terjadi, sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini kerugian mana tidak selalu bersifat materil. Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakanakan asli dan tidak palsu, selain diperlukan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : a. Bahwa benar Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi-1 (Letkol Caj Drs. Moch. Rifa’i) selaku Kabintaldam V/Brw dalam Surat Pernyataan Rekomendasi pemberian ijin dari Kabintaldam V/Brw selaku Komandan Sandaran tertanggal 10 Nopember 2014. b. Bahwa benar Surat Pernyataan Rekomendasi pemberian ijin dari Kabintaldam V/Brw selaku Komandan Sandaran tertanggal 10 Nopember 2014 yang dipalsukan oleh Terdakwa diperuntukkan sebagai persyaratan mendapatkan pinjaman dana sehingga Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang mengira sudah benar dan tidak dipalsu sehingga mencairkan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). c. Bahwa benar Saksi-1 selaku Kabintaldam V/Brw merasa keberatan tandatangannya dipalsukan oleh Terdakwa karena saksi-1 merasa dilecehkan oleh Terdakwa dan jika terjadi permasalahan dalam peminjaman dana tersebut maka Saksi-1 pasti ikut diminta pertanggungjawabannya. d. Bahwa benar kebijakan Saksi-1 selaku Kabintaldam V/Brw, anggota Baintaldam V/Brw yang sekaligus juga sebagai anggota Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw, anggota Bintaldam V/Brw yang pengajuan pinjaman kredit ke Bank maksimum sebesar Rp. 80.000.000,(Delapan puluh juta rupiah), sedangkan anggota Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw mengajukan pinjaman ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dalam perkara ini sebagian yang melebihi Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) sehingga karena besarnya potongan utang, maka ada anggota yang menerima gajinya kecil, hal ini sangat berpengaruh pada kenerja anggota yang bersangkutan.

62 Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat” Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi. Menimbang

: Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

. Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : 1. Unsur Kesatu : “Militer”. Bahwa kata “Militer” berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya. Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM yaitu mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkata perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib militer selama mereka dalam dinas. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : a. Bahwa benar Terdakwa Dedeh Rosmiati masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Bintara Milsuk di Pusdik Kowad Lembang selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan di kecabangan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus ditempatkan di Hubdam V/Brw Malang, pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian diempatkan di Hubdam V/Brw Malang, kemudian tahun 2002 dipindahkan di Bintaldam V/Brw sampai sekarang dengan pangkat Kapten Chb (K) NRP 608107. b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Kapten, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum maupun ketentuan hukum pidana militer. c. Bahwa benar pada saat terjadinya kasus ini Terdakwa adalah anggota TNI aktif dengan pangkat Kapten Chb (K) NRP 608107, jabatan Pama Bintaldam V/Brw dan didepan persidangan Terdakwa mengaku

63 dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, menunjukan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ”Militer” telah terpenuhi. 2.

Unsur Kedua :

“Yang dengan sengaja menyalahgunakan menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan”.

atau

Yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah sesuatu yang dikehendaki dan dinsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari sifat “kesengajaan” terbagi : a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendakui tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana. b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya. c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa). Bahwa yang dimaksud “Menyalahgunakan kekuasaan” tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum. Bahwa perbuatan / tindakan menyalahgunakan kekuasaan di sini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus). Perbuatan / tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, di mana Terdakwa “Menganggap dirinya ada kekuasaan” untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : a. Bahwa benar Terdakwa menjabat Ketua Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw sejak tahun 2011sampai dengan bulan Februari 2016. b. Bahwa benar pada saat kejadian perkara ini yang menjabat sebagai pengurus Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw yaitu Kapten Chk (K) Dedeh Rosmiati selaku ketua, Peltu Hermanus selaku Sekretaris, PNS Endang Setyo selaku Urnikkop, PNS Mukti Wilujeng selaku Ur Penben, dan PNS Ayunig Tatik selaku Ur Usaha. Sedangkan Pengawas yaitu Kapten Kav Jilan (Ketua) dan PNS Ari Sediyanto, S.Pak (anggota).

64 c. Bahwa benar Terdakwa sebagai pengurus (ketua) Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya untuk memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. d. Bahwa benar pada sekira bulan Oktober 2014 Saksi-1 Kolonel Caj Drs. H. Moch. Rifa’i selaku Kabintaldam V/Brw melaksanakan rapat staf dalam rangka membahas rencara renovasi Museum Brawijaya Bintaldam V/Brw dan diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp. 80.000.000,(delapan puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyarankan untuk meminjam ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dan disetujui oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa selaku Ketua Koperasi mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, namun dari pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang menyampaikan bahwa pinjaman yang bisa diberikan minimal Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). e. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Saksi-1 bahwa pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang bisa memberikan pinjaman minimal Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), tetapi Saksi-1 tidak setuju jika melebihi Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) karena penghasilan dari sewa gedung dan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area Museum tersebut tidak mencukupi untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, selain itu Saksi-1 tidak mau membebani masalah kepada pejabat penggatinya nanti, sehingga Saksi-1 membatasi masa pinjaman sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun saja. f. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 tidak menyetujui peminjaman diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), sedangkan Terdakwa telah ada pembicaraan dengan pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang yang dapat memberikan pinjaman dana dengan bunga sangat rendah, sehingga Terdakwa timbul niat untuk tetap mengajukan pinjaman dana tanpa maminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Anggota Koperasi dan ternyata ada 10 (sepuluh) orang Anggota Koperasi yang sangat butuh dana dan setuju dengan tawaran Terdakwa untuk meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang melalui Koperasi. g. Bahwa benar ada 10 (sepuluh) anggota Koperasi yang mendaftarkan diri untuk meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang melalui Koperasi dengan total pinjaman sebasar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah). h. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka peminjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang adalah sebagai berikut : 1) Surat permohonan pengajuan Modal yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi. 2) Surat pernyataan Komandan Satuan yang ditandatangani oleh Kabintaldam V/Brw. 3) Foto Copy SIUP Koperasi. 4) Daftar Nominatif Personil Peminjam yang ditandatanagni oleh Ketua Koperasi. 5) Daftar susunan pengurus yang ditandatanagni oleh Ketua Koperasi. 6) Foto copy KTP pengurus dan peminjam. 7) Laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi dan pengurus.

65 8) Laporan keuangan bulan 3 (tiga) bulan terakhir yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi. 9) Laporan keungan Tahunan 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi. i. Bahwa benar oleh karena salah satu persyaratan yang dibutuhkan yaitu Surat pernyataan Rekomendasi pemberian ijin dari Komandan Satuan yang ditandatangani oleh Kabintaldam V/Brw, sedangakan Saksi-1 selaku Kabintaldam V/Brw tidak setuju jika mengajukan pinjaman melebihi Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), maka Terdakwa memalsukan tanda tangan Kabintaldam V/Brw dalam Surat Pernyataan Rekomendasi pemberian ijin dari Kabintaldam V/Brw selaku Komandan Sandaran tertanggal 10 Nopember 2014. j. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengajukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, Terdakwa melaporkan kepada Saksi-1 selaku Kabintaldam V/Brw dan selaku Komandan Sandaran dan Terdakwa tidak berkoordinasi dengan Pengawas Koperasi serta tidak ada persetujuan Rapat Anggota. k. Bahwa benar ke 10 (sepuluh) anggota Koperasi yang menerima pinjaman dana tahap Pertama dari Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang melalui Koperasi dengan total pinjaman yang cair sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) yaitu : 1) Mayor Caj Lukas Wahyu Dewanto menerima pinjaman sebesar Rp. 182.000,825,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua lima rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 4.499.588,- (empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah). 2) Mayor Caj (K) Wiji Trinarsih menerima pinjaman sebesar Rp. 139.875.309 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah) . dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 3.374.691,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) 3) Kapten Caj (K) Luluk Lukmiarti menerima pinjaman sebesar Rp. 93.250.206,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus enam rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 2.249.794,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). 4) Terdakwa menerima pinjaman sebesar Rp. 93.250.206,(sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus enam rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 2.249.794,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). 5) PNS Mukti Wilujeng menerima pinjaman sebesar Rp. 121.225.268,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan harus membayar cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.924.732,- ( dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) 6) PNS Ayuningtatik menerima pinjaman sebesar Rp. 93.250.206,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus enam rupiah) dan harus membayar ciciclan perbulannya sebesar Rp. 2.249.794,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). 7) PNS Rina Ratna Pebianti menerima pinjaman sebesar Rp. 46.625.103,- (empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tiga rupiah) namun yang diterimanya sebesar Rp. 9.324.203 (sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar RP.

66 1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) 8) PNS Misjadi menerima pinjaman sebesar Rp. 46.625.103,(empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tiga rupiah) sedangkan yang diterimanya sebesar Rp. 33.148.303,- (tiga puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga rupiah) dan harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). 9) PNS Indah Arti Yunani menerima pinjaman sebesar Rp. 46.625.103,- (empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tiga rupiah) dan harus membayar cicilannya perbulan sebesar Rp.1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). 10) PNS Budi Satrio W menerima pinjaman sebesar Rp. 65.275.144,- (enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat pulu empat rupiah) namun yang diterima sebesar Rp. 23.342.534,- (dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dan harus membayar cicilannya perbulan sebesar Rp. 1.574.856,- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah). l. Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 Terdakwa mengajukan lagi pinjaman dana tahap kedua ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dengan persyaratan yang sama dengan pinjaman tahap pertama, kemudian Terdakwa membohongi Saksi-9 (Letkol Caj Abd. Rochim) selaku WaKabintaldam V/Brw bahwa cukup WaKabintaldam V/Brw saja yang menandatangani Surat Pernyataan Rekomendasi pemberian ijin kepada Koperasi untuk mengajukan penambahan modal ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, karena peminjaman tahap pertama yang ditandatangani Kabintaldam V/Brw sudah cair, sehingga Saksi-9 (Letkol Caj Abd. Rochim) selaku WaKabintaldam V/Brw mau menandatangan Surat Pernyataan tertanggal Agustus 2015 m. Bahwa benar pinjaman tahap kedua cair sebesar Rp. 280.000.000,(Dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan dipinjamkan kepada anggota Koperasi yaitu : 1) Kapten Arh I Gusti Putu Suyatna menerima pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jumlah angsuran perbulan sebesar Rp. 2.249.794,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). 2) Kapten Caj Imansyah menerima pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jumlah angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.799.835,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah). 3) Terdakwa menerima pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). 4) PNS Endang Setio W menerima pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). n. Bahwa benar perangakat Koperasi sesuai pasal 21 UU No. 25 tahun 1992 tentang PerKoperasian dan pasal 12 Anggaran Dasar Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw yaitu : Rapat anggota; Pengurus; dan Pengawas.

67

o. Bahwa benar sesuai pasal 22 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. p. Bahwa benar sesuai Akta Nomor 7 tanggal 11 Januari 2011 tentang Perubahan Angaran Dasar Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw pasal 16 ayat (2) huruf e menyatakan kewenangan pengurus salah satu diantaranya yaitu: Mengambil kebijakan dalam hal tertentu yang belum diputuskan oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan atau Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) setelah terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Pengawas dan selanjutnya dilaporkan dalam RAT atau RALB. Kemudian dalam ayat (3) menyatakan Pengurus Koperasi bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa. q. Bahwa benar Terdakwa selaku Ketua Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw telah mengajukan dan mencairkan pinjaman dana tahap pertama sebesar sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tanpa terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Pengawas dan tidak melalui persetujuan Rapat Anggota serta tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 selaku Kabintaldam V/Brw dan selaku komandan sandaran. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan” telah terpenuhi. 3. Unsur Ketiga :

“Memaksa seseorang untuk melakukan, melakukan atau membiarkan sesuatu”.

tidak

Bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa” disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku/Terdakwa untuk melaksanakan sesuatu hal yang sesuai dengan kehendak si Pelaku/Terdakwa, yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendakinya (Terdakwa). Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku. Bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu di bawah tekanan dari Terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selasai. Soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau di bawah tekanan. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : a. Bahwa benar Terdakwa menjabat Ketua Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Februari 2016. b. Bahwa benar pada saat kejadian perkara ini yang menjabat sebagai pengurus Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw yaitu Kapten Chk (K) Dedeh Rosmiati (Terdakwa) selaku ketua, Peltu Hermanus selaku Sekretaris, PNS Endang Setyo selaku Urnikkop, PNS Mukti Wilujeng

68 selaku Ur Penben, dan PNS Ayunig Tatik selaku Ur Usaha. Sedangkan Pengawas yaitu Kapten Kav Jilan selaku Ketua dan PNS Ari Sediyanto, S.Pak selaku anggota. c. Bahwa benar Terdakwa sebagai ketua dan pengurus Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya untuk memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. d. Bahwa benar jumlah anggota Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang anggota TNI dan PNS Bintaldam V/Brw. e. Bahwa benar pada sekira bulan Oktober 2014 Saksi-1 Kolonel Caj Drs. H. Moch. Rifa’I selaku Kabintaldam V/Brw melaksanakan rapat staf dalam rangka membahas rencara renovasi Museum Brawijaya Bintaldam V/Brw dan diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp. 80.000.000,(delapan puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyarankan untuk meminjam ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dan disetujui oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa selaku Ketua Koperasi mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, namun dari pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tidak menyetujui karena pinjaman yang bisa diberikan minimal Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). f. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Saksi-1 bahwa pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang bisa memberikan pinjaman minimal Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), tetapi Saksi-1 tidak setuju jika melebihi Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) karena penghasilan dari sewa gedung dan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area Museum tersebut tidak mencukupi untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, selain itu Saksi-1 tidak mau membebani masalah kepada pejabat penggatinya, sehingga Saksi-1 membatasi masa pinjaman sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun saja. g. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 tidak menyetujui peminjaman diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan Terdakwa telah ada pembicaraan dengan pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang yang dapat memberikan pinjaman dana dengan bunga sangat rendah, sehingga Terdakwa timbul niat untuk tetap mengajukan pinjaman dana tanpa maminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Anggota Koperasi dan ternyata ada 10 (sepuluh) orang Anggota Koperasi yang sangat butuh dana dan setuju dengan tawaran Terdakwa untuk meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang melalui Koperasi. h. Bahwa benar ada 10 (sepuluh) anggota Koperasi yang mendaftarkan diri untuk meminjam dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang melalui Koperasi dengan total pinjaman sebasar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah). i. Bahwa benar salah satu persyaratan yang dibutuhkan yaitu Surat Pernyataan Rekomendasi pemberian ijin dari Kabintaldam V/Brw, sedangakan Saksi-1 selaku Kabintaldan V/Brw tidak setuju jika mengajukan pinjaman melebihi Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), maka Terdakwa memalsukan tanda tangan Kabintaldam V/Brw dalam Surat Pernyataan Rekomendasi pemberian ijin kepada Koperasi untuk mengajukan pinjaman ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dari

69 Kabintaldam V/Brw selaku Komandan Sandaran tertanggal 10 Nopember 2014. j. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan pemalsuan tandatangan Saksi-1 selaku Kabintaldam V/Brw, karena dari semula Saksi-1 tidak menyetujui pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena terlalu besar. k. Bahwa benar pinjaman dana ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang melalui Koperasi cair sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan dipinjamkan kepada 10 orang anggota Koperasi yaitu : 1) Mayor Caj Lukas Wahyu Dewanto menerima pinjaman sebesar Rp. 182.000,825,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua lima rupiah). 2) Mayor Caj (K) Wiji Trinarsih menerima pinjaman sebesar Rp. 139.875.309 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah) . 3) Kapten Caj (K) Luluk Lukmiarti menerima pinjaman sebesar Rp. 93.250.206,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus enam rupiah). 4) Terdakwa menerima pinjaman sebesar Rp. 93.250.206,(sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus enam rupiah). 5) PNS Mukti Wilujeng menerima pinjaman sebesar Rp. 121.225.268,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah). 6) PNS Ayuningtatik menerima pinjaman sebesar Rp. 93.250.206,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus enam rupiah). 7) PNS Rina Ratna Pebianti menerima pinjaman sebesar Rp. 46.625.103,- (empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tiga rupiah). 8) PNS Misjadi menerima pinjaman sebesar Rp. 46.625.103,(empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tiga rupiah). 9) PNS Indah Arti Yunani menerima pinjaman sebesar Rp. 46.625.103,- (empat puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tiga rupiah). 10) PNS Budi Satrio W menerima pinjaman sebesar Rp. 65.275.144,- (enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat pulu empat rupiah). l. Bahwa benar sebelum pinjaman dana dicairkan oleh Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang semua Pengurus Koperasi menandatangani Akte Pencairan dan ke sepuluh anggota yang meminjam dana membuka rekening masing-masing kemudian dananya ditransfer langsung ke rekening masing-masing. m. Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 Terdakwa mengajukan lagi pinjaman dana tahap kedua ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang dengan persyaratan yang sama dengan pinjaman tahap pertama, kemudian Terdakwa membohongi Saksi-9 (Letkol Caj Abd. Rochim) selaku WaKabintaldam V/Brw bahwa cukup WaKabintaldam V/Brw saja yang menandatangani Surat Pernyataan Rekomendasi pemberian ijin kepada Koperasi untuk mengajukan penambahan modal ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, karena peminjaman tahap pertama yang ditandatangani Kabintaldam V/Brw sudah cair, sehingga Saksi-9 (Letkol Caj Abd. Rochim) selaku WaKabintaldam V/Brw mau menandatangan surat pernyataan tersebut.

70

n. Bahwa benar pinjaman tahap kedua cair sebesar Rp. 280.000.000,(Dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan dipinjamkan kepada anggota Koperasi yaitu : 1) Kapten Arh I Gusti Putu Suyatna menerima pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jumlah angsuran perbulan sebesar Rp. 2.249.794,- (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). 2) Kapten Caj Imansyah menerima pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jumlah angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.799.835,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah). 3) Terdakwa menerima pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). 4) PNS Endang Setio W menerima pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.124.897,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). o. Bahwa benar Surat Pernyataan Rekomendasi pemberian ijin dari Kabintaldam V/Brw selaku Komandan Sandaran tertanggal 10 Nopember 2014 yang dipalsukan oleh Terdakwa merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. p. Bahwa benar tidak ada tekanan maupun paksaan dari Terdakwa selaku Ketua Koperasi dalam proses pengurusan peminjaman dana di Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang, baik pengurus Koperasi maupun anggota Koperasi, demikan juga pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang setelah persyaratan pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa lengkap tanpa tekanan dari Terdakwa, kemudian mencairkan dana pinjaman tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan maupun tahap kedua sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” tidak terpenuhi. Menimbang

: Bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : ”Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan faktafakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : 1. Bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu : “Barangsiapa memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”,

71 sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. 2. Bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua : ”Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM. Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang

: Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut: 1. Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan Kolonel Caj Drs. H. Moch. Rifa’i selaku Kabintaldam V/Brw dalam Surat Pernyataan yang mengijinkan Koperasi mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyard rupiah) ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang karena Terdakwa mengetahui sebelumnya bahwa Kabintaldam V/Brw tidak menyetujui pengajuan peminjaman dana ke Bank apabila melebihi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 2. Bahwa Surat Pernyataan Kabintaldam V/Brw yang dipalsukan oleh Terdakwa tersebut merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi sesuai Prosedur yang berlaku di Koperasi Bintaldam V/Brw apabila akan mengajukan pinjaman dana dari Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang. 4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena sudah ada pembicaraan Terdakwa selaku Ketua Koperasi dengan pihak Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang yang bersedia memberikan pinjaman dana dengan bunga sangat rendah, disamping itu dana yang ada di Koperasi sangat minim untuk dipinjamkan kepada anggota Koperasi yang saat itu sangat membutuhkan pinjaman. 5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sifat dan watak Terdakwa yang nekad tanpa memikirkan dampaknya dengan mengabaikan segala peraturan dan prosedur yang berlaku bagi dirinya baik sebagai ketua koperasi maupun sebagai prajurit TNI. 6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Saksi-1 selaku Kabintaldam V/Brw merasa dilecehkan dan dapat merugikan Saksi-1 apabila terjadi permasalahan dalam peminjaman dana tersebut yang

72 dilakukan oleh oleh anggota Bintaldam V/Brw pertanggungjawaban. Menimbang

pasti Saksi-1 dimintai

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : Hal-hal yang meringankan : 1. Terdakwa bersikap sopan, berterusterang dan tidak berbelit-belit selama dalam persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan. 2.

Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

3.

Terdakwa tidak pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

Menimbang

1.

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, dan Sumpah Prajurit ke-2.

2.

Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di satuannya.

: Bahwa untuk menentukan Strafmaat pidana yang dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada asasnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang terlalu berat dengan perbuatan Terdakwa, apalagi menurut Majelis Hakim hanya dakwaan kesatu saja yang terbukti, sehingga layak dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan dan akan lebih bermanfaat bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani oleh Terdakwa melainkan kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, disamping itu tidak nampak akan bertentangan dengan kepentingan pembinaan prajurit di kesatuan serta ketentuan yang berlaku.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang

:

Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat -surat :

73

a. 11 (sebelas) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratorik Kriminalistik Nomor Lab.6896/DTF/tanggal 11 Juli 2016. b. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Letnan Kolonel Caj Drs. Moch. Rifa’i NRP 34125 Jabatan Kabintal, Kesatuan Bintaldam V/Brw terntanggal 10 Nopember 2014. c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Letnan Kolonel Caj Abd. Rochim NRP 33733 Jabatan Wakil Kepala , Kesatuan Bintaldam V/Brw. d. 1 (satu) bendel Foto copy administrasi persyaratan pengajuan pinjaman modal Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). e. 1 (satu) bendel Foto Copy administrasi persyaratan pengajuan pinjaman modal Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tahap kedua sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) f. 1 (satu) lembar Daftar peminjam dana Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang Desember 2014 tertanggal 01 Pebruari 2014 g. 1 (satu) lembar daftar personil yang membutuhkan dana Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tahun 2015 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Mengingat

:

Pasal 372 KUHP jo. Pasal 14 a KUHP, dan undangan lain yang bersangkutan.

ketentuan

perundang-

MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DEDEH ROSMIATI, Kapten Chb (K) NRP 608107 : a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu : “Pemalsuan surat”. b. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua : “Melampaui kewenangan”, dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan kedua. 2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut diatas habis.

3.

Menetapkan barang-barang bukti berupa surat -surat : a. 11 (sebelas) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratorik Kriminalistik Nomor Lab.6896/DTF/tanggal 11 Juli 2016.

74 b. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Letnan Kolonel Caj Drs. Moch.Rifa’i NRP 34125 Jabatan Kabintal, Kesatuan Bintaldam V/Brw tertanggal 10 Nopember 2014. c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Letnan Kolonel Caj Abd. Rochim NRP 33733 Jabatan Wakil Kepala, Kesatuan Bintaldam V/Brw. d. 1 (satu) bendel Foto copy administrasi persyaratan pengajuan pinjaman modal Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). e. 1 (satu) bendel Foto Copy administrasi persyaratan pengajuan pinjaman modal Koperasi Kartika Pinaka Wiratama Bintaldam V/Brw ke Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tahap kedua sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah). f. 1 (satu) lembar Daftar peminjam dana Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tertanggal 01 Pebruari 2014. g. 1 (satu) lembar daftar personil yang membutuhkan dana Bank Jatim Syari’ah Cabang Malang tahun 2015. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 20.000,(dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, S.H., Letkol Sus NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Rachmat Jaelani, S.H. Mayor Chk NRP 522360 dan Wahyudin, S.H., Mayor Chk NRP 522532 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Gagan Hertawan, S.H., Mayor Chk NRP 110110002381171, Penasehat Hukum Ruyung Ririhena, S.H. Serka NRP 31950482300874, Panitera Pengganti Ramadhani, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18382/P, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd Niarti, S.H. Letkol Sus NRP 522941 Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd Moch. Rachmat Jaelani, S.H. Mayor Chk NRP 522360

ttd Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 Panitera Pengganti ttd

Ramadhani, S.H Kapten Laut (KH) NRP 18382/P