PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
PUTUSAN Nomor : 33-K/PM I-04/AD/III/2017 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap Pangkat/ Nrp Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal
: : : : : : : : :
Sri Cahyono. Kopka/ 3910488081270. Ta Mudi Denpom II-1/Bengkulu. Denpom II/I Bengkulu. Pemalang (Jateng), 12- 12-1970. Laki-laki. Indonesia. Islam. Asrama Pospom Manna, Jl. Gerak Alam Kel. Kota Medan Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan. (Sekarang Perum Griya Asri Blok V No 5 Desa Surabaya Kec. Sungai serut,Bengkulu).
Terdakwa ditahan oleh : Dandenpom II/1 Bengkulu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016 di ruang tahanan Denpom II/1 Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenpom II/1 Bengkulu, Nomor : Skep/05/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 8 November 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Dandenpom II/1 Bengkulu Nomor : Kep/06/XI/2016 Tanggal 7 November 2016 selaku Ankum. Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ; Membaca
:
Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
Memperhatikan :
1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor : Kep/06/II/2017 tanggal 7 Febuari 2017. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/II/2017 tanggal 23 Febuari 2017. 3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tap : 33/PM I04/AD/III/2017 tanggal 1 Maret 2017. 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 33/PM I-04/AD/III/2016 tanggal 8 Maret 2016. 5. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang. 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
Mendengar
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
:
Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor : 33-K/PM I-04/AD/III/2017
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di Persidangan. 3. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan. Memperhatikan :
Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dimasa damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut : 1.
Pidana Selama
:
4 (empat) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
2.
Mohon agar barang bukti berupa surat-surat : 4 (empat) lembar daftar absensi Personel Denpom Il/1 Bengkulu bulan Agustus s/d bulan November 2016 A.n Kopka Sri Cahyono NRP. 3910488081270. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Menimbang
:
Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/24/II/2017 tanggal 23 Februari 2017, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu enam belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Ma Denpom Il/1 Bengkulu atau setidaktidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana: Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai Iebih lama dari tiga puluh hari". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaankeadaan sebagai berikut : a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam Dodik Lahat (Sumsel) Kodam Il/Swj Tahun 1990 selama 4 (empat) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdik Pom di Cimahi selama 4 (empat) bulan lalu ditempatkan di Pomdam II/Swj pada Tahun 1992 sampai dengan Tahun 1993, kemudian Tahun 1993 bertugas di Denpom Il/1 Bengkulu, selanjutnya pada Tahun 2013 bertugas di Pospom Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor : 33-K/PM I-04/AD/III/2017
(UP3M) Manna sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Kopka. b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 secara berturt-turut. c. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya m e l a k u k a n p e n c a r i a n k e Asrama rumahnya atau tempattempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya kesatuan membuat Laporan Desersi ke Komando Atas sesuai dengan surat Dandenpom Il/1 Bengkulu dengan Nomor R/388/IX/2016 tanggal 16 September 2016. d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari kesatuan karena masalah ekonomi keluarga dan Terdakwa mempunyai hutang dengan orang lain dan Terdakwa sering ditagih hingga Terdakwa memutuskan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan. e. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Denpom II/1 Bengkulu, baik melalui surat ataupun telepon.
d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan menyerahkan diri ke Piket Denpom Il/1 Bengkulu atas kemauan sendiri, dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 atau selama lebih kurang 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. e. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai. Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
yang
Menimbang
:
Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan Oditur Militer tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
Menimbang
:
Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri.
Menimbang
:
Bahwa para Saksi tidak ada yang hadir dipersidangan karena jaraknya yang sangat jauh atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer keterangan para Saksi dibacakan dari BAP dan menurut ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yaitu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 33-K/PM I-04/AD/III/2017
Saksi-1 : Nama lengkap Pangkat/Nrp Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal
: : : : : : : : :
Asep Supriyatna. Lettu Cpm/2196170610275. Danpospom Manna. Denpom II/1 Bengkulu. Kotabumi, 27 Febuari 1975. Laki-laki. Indonesia. Islam. Asrama Denpom II/1 Pondok Besi Kota Bengkulu.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family. 2 Bahwa Saksi-1 pada tanggal 15 Agustus 2016 mengecek ke rumah Terdakwa namun tidak ada dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah masuk sampai sekarang. 3 Bahwa setelah Terdakwa tidak hadir sejak tanggal 15 Agustus 2016 tindakan Saksi yaitu melaporkan ke Komando atas dan melakukan pencarian di rumah Asrama maupun tempattempat yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa namun sampai dengan sekarang belum ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya. 4 Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah karena adanya permasalahan keluarga yaitu Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL). 5. Bahwa kehidupan sehari-hari Terdakwa secara dinas biasa-biasa saja sedangkan diluar jam dinas ada permasalahan yaitu masalah keluarga, yaitu adanya orang ketiga dan hal ini Saksi ketahui dari Istri Terdakwa namun secara pasti Saksi tidak tahu. 6. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Subdenpom Il/1-1 Curup atau Denpom Il/1 Bengkulu baik melalui surat ataupun telepon. Atas keterangan Saksi membenarkan seluruhnya.
yang
dibacakan
tersebut,
Terdakwa
Saksi-2 : Nama lengkap Pangkat/ NRP Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin
: : : : : :
Farham Tamimi Serma/2199034560479 Balaklap Lidkrim Pamfik Denpom II/1 Denpom II/1 Bengkulu. Baturaja,5 April 1979 Laki-laki
Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor : 33-K/PM I-04/AD/III/2017
Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal
: Indonesia : Islam : Perumdam II/Swj Blok A,No 7,Rt.01, Rw.07 Kel. Kandang ,Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Denpom Il/1 Bengkulu dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan serta tidak mempunyai hubungan keluarga atau family. 2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016, Lettu Cpm Asep Supriyatna selaku Danpospom Manna (Saksi-1) melaporkan ketidakhadiran tanpa keterangan Terdakwa ke Denpom Il/1 Bengkulu dan kemungkinan menurut Saksi-1 Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi dikarenakan adanya orang ketiga (Wanita Idaman Lain). 3. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan yaitu dengan membuat administrasi dengan membuat Laporan THTI Nomor : R/352/Vll/2016 tanggal 22 Agustus 2016, membuat Laporan Desersi Nomor R/388/IX/2016 tanggal 16 September 2016, membuat DPO (Daftar pencarian orang) membuat Surat perintah mencari dan menjemput.
4 Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Unit Intel lainnya mendapat Surat Perintah dan Dandenpom Il/1 Bengkulu untuk melakukan pencarian ke rumahnya dan ketempat-tempat yang diperkirakan sering dikunjungi oleh Terdakwa hingga ke Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kota Bengkulu namun hasilnya tetap Nihil. 5 Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Subdenpom Il/1-1 Curup atau Denpom II/1 Bengkulu, baik melalui Surat ataupun telepon atau rekan-rekan yang lain. Atas keterangan Saksi membenarkan seluruhnya. Menimbang
:
yang
dibacakan
tersebut,
Terdakwa
Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD mengikuti Pendidikan Secata di Rindam Dodik Lahat (Sumsel) Kodam II/Swj Tahun 1990 sampai dengan Tahun 1991 selama 4 (empat) bulan, mengikuti Kecabangan Polisi Militer di Pusdik Pom Tahun 1991 sampai dengan Tahun 1992 selama 4 (empat) bulan dan ditempatkan di Pomdam ll/Swj pada Tahun 1992 sampai dengan Tahun 1993, Tahun 1993 bertugas di Denpom Il/1 Bengkulu, selanjutnya Pada Tahun 2013 bertugas di Pospom (UP3M) Manna sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor : 33-K/PM I-04/AD/III/2017
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 15 Agustus sampai dengan 20 Oktober 2016 selama kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut. 3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat yaitu bermula saat Terdakwa pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wib dengan menumpang kendaraan Truck meninggalkan Bengkulu menuju Jakarta (Tanjung Priok) setibanya di Jakarta selama kurang lebih 2 (dua) minggu Terdakwa mencari pekerjaan namun tidak dapat, selanjutnya Terdakwa kembali ke Bengkulu dengan menggunakan Bus dengan maksud ingin kembali ke Kesatuan namun Terdakwa takut dan malu, saat itu Terdakwa bingung dan memutuskan untuk pergi ke pulau Batam melalui Pekanbaru dengan menumpang Bus San Travel dan selama di Batam Terdakwa bekerja di Galangan kapal PT SCB selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan selama 2 (dua) minggu bekerja Terdakwa mendapat upah Rp. 7.00.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2016 Terdakwa kembali ke Bengkulu dan kemudian pada hari kamis tanggal 20 Oktober Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Denpom II/1 Bengkulu. 4. Bahwa Terdakwa mempunyai masalah dengan keluarga yaitu masalah ekonomi, adapun uang gaji Terdakwa kurang lebih tinggal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah di potong pinjaman Bank sehingga hanya cukup untuk biaya hidup selama 1 (satu) bulan, namun tanpa sepengetahuan Terdakwa, istri Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada orang lain dan banyak yang menagih kepada Terdakwa, selain itu istri Terdakwa juga sering menuduh Terdakwa mempunyai wanita simpanan sehingga hampir setiap hari Terdakwa ribut dengan istrinya, karena Terdakwa pusing selalu ribut dan sering ditagih hutang piutang oleh orang lain Terdakwa memutuskan untuk pergi. 5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena ingat dan merasa kasihan terhadap isteri dan anak-anaknya dan juga merasa menjadi orang tidak bertanggung jawab kepada keluarga maupun Kesatuan serta Terdakwa masih sanggup menjadi anggota TNI khususnya Angkatan Darat. 6. Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan tindakan bodoh dengan meninggalkan anak istri serta satuan, dan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat tidak membawa Inventaris satuan. 7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat Terdakwa tidak memberitahukan keberadaan dan kegiatan Terdakwa kepada siapa-siapa, dan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain maupun dari pihak keluarga Terdakwa karena masih ingin mengabdi di jajaran TNIAD. 8. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan tetapi Terdakwa tidak melakukannya. 9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut operasi militer dan keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang. Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor : 33-K/PM I-04/AD/III/2017
Menimbang :
Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat : 4 (empat) lembar daftar absensi Personel Denpom Il/1 Bengkulu bulan Agustus s/d bulan November 2016 A.n Kopka Sri Cahyono NRP. 3910488081270. Telah diperlihatkan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
Menimbang :
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain , dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD aktif melalui pendidikan Secata di Rindam Dodik Lahat (Sumsel) di Kodam Il/Swj Tahun 1990 selama 4 (empat) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdik Pom di Cimahi selama 4 (empat) bulan lalu ditempatkan di Pomdam II/Swj pada Tahun 1992 sampai dengan Tahun 1993, kemudian Tahun 1993 bertugas di Denpom Il/1 Bengkulu, selanjutnya pada Tahun 2013 bertugas di Pospom (UP3M) Manna sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Kopka. 2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 Agustus 2016 karena tidak ikut apel pagi dan tanpa keterangan. 3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya m e l a k u k a n p e n c a r i a n k e Asrama rumahnya atau tempattempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan. 4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari kesatuan karena masalah ekonomi keluarga dan Terdakwa mempunyai hutang dengan orang lain dan Terdakwa sering ditagih hingga Terdakwa memutuskan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan. 5. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Denpom II/1 Bengkulu, baik melalui surat ataupun telepon. 4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan menyerahkan diri ke Piket Denpom Il/1 Bengkulu atas kemauan sendiri, dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 atau selama lebih kurang 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. 5. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau sedang Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 33-K/PM I-04/AD/III/2017
melaksanakan tugas operasi militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai. 6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
9. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan. 10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya yaitu dengan mengisi buku korps raport dan untuk memperoleh ijin tersebut dilakukan secara hirarki namun saat Terdakwa pergi dari Kesatuannya pada tanggal 15 Agustus 2016 tersebut, prosedur tersebut tidak dilaksanakannya. Menimbang
:
Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang Oditur Militer uraikan dalam tuntutannya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
Menimbang
:
Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Unsur kesatu Unsur kedua
: Militer. : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari. Menimbang
:
Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Unsur kesatu : Militer. Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara suka rela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa). Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/ TNI.
Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor : 33-K/PM I-04/AD/III/2017
Bahwa di Indonesia yang dimaksud Militer adalah kekuatan Angkatan Perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya. Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah dari BAP, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD aktif yang mengikuti Pendidikan Secata di Rindam Dodik Lahat (Sumsel) Kodam II/Swj Tahun 1990 sampai dengan Tahun 1991 selama 4 (empat) bulan, mengikuti Kecabangan Polisi Militer di Pusdik Pom Tahun 1991 sampai dengan Tahun 1992 selama 4 (empat) bulan dan ditempatkan di Pomdam ll/Swj pada Tahun 1992 sampai dengan Tahun 1993, Tahun 1993 bertugas di Denpom Il/1 Bengkulu, selanjutnya Pada Tahun 2013 bertugas di Pospom (UP3M) Manna sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini. 2. Bahwa benar Terdakwa sejak dilantik menjadi Prajurit TNI-AD belum pernah mengajukan permohonan berhenti dari dinas aktif dan belum pernah mendapat surat Keputusan apapun jenisnya yang mengatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI-AD, demikian pula Terdakwa dipersidangan ini berpakaian lengkap dengan atributnya sebagaimana layaknya sebagai anggota TNI-AD berpangkat Kopda NRP 3910488081270. 3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor:Kep/06/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /24/II/2017 tanggal 23 Febuari 2017 Terdakwalah orangnya. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi. Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. Bahwa yang dimaksud dengan Karena salahnya tidak ada penjelasan atau penafsiran di KUHPM. Penafsiran mengenai karena salahnya disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Bahwa yang dimaksud dengan Karena salahnya adalah suatu tindakan yang dilakukan bukan karena ada niat tetapi karena kecerobohan atau karena kealpaan. Bahwa yang dimaksud dengan Dengan sengaja (dolus) tidak ada
Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 33-K/PM I-04/AD/III/2017
penjelasan atau penafsirannya di KUHP. Penafsiran mengenai Dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Bahwa yang dimaksud dengan Dolus adalah merupakan bagian kesalahan (Schulel) menurut memori penjelasan (Memorie van Toelicthing) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah Menghendaki dan menginsyafi (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan Dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya. Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan melaksanakan apel pagi, kemudian melaksanakan tugastugas yang menjadi tanggung jawabnya dan diakhiri dengan apel siang/sore. Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya yaitu Denpom II/Bengkulu, walaupun tidak ada ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang memberinya ijin. Menimbang
:
Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 Agustus 2016 karena tidak ikut apel pagi dan tanpa keterangan. 2. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya m e l a k u k a n p e n c a r i a n k e Asrama rumahnya atau tempattempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan. 3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari kesatuan karena masalah ekonomi keluarga dan Terdakwa mempunyai hutang dengan orang lain dan Terdakwa sering ditagih hingga Terdakwa memutuskan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan. 4. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Denpom II/1 Bengkulu, baik melalui surat ataupun telepon. 5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan menyerahkan diri ke Piket Denpom Il/1 Bengkulu atas kemauan sendiri.
Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor : 33-K/PM I-04/AD/III/2017
6. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan. 7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya yaitu dengan mengisi buku korps raport dan untuk memperoleh ijin tersebut dilakukan secara hirarki namun saat Terdakwa pergi dari Kesatuannya pada tanggal 15 Agustus 2016 tersebut, prosedur tersebut tidak dilaksanakannya. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Bahwa yang dimaksud "dalam masa damai" berarti pada saat/waktu sipelaku (Terdakwa) itu melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh UU, Kesatuannya dimana sipelaku (Terdakwa) seharusnya berada tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh Penguasa Militer. Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan yaitu pada tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan 20 Oktober 2016 Terdakwa dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer. 1.
Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadikan perbuatannya dalam perkara ini wilayah NKRI dalam keadaan aman atau tidak dalam keadaan perang. 2.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut hemat kami Unsur Ketiga "dalam waktu damai " telah terpenuhi. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari" Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut. Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 atau selama 67 (enam puluh tujuh ) hari secara berturut-turut. 1.
Bahwa benar 67 (enan puluh tujuh) hari merupakan waktu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. 2.
Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari “telah terpenuhi. Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor : 33-K/PM I-04/AD/III/2017
Menimbang
:
Bahwa karena semua unsur dalam Dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana : “Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
Menimbang
:
Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.
Menimbang
:
Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga yaitu masalah ekonomi, adapun uang gaji Terdakwa kurang lebih tinggal Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah di potong pinjaman Bank sehingga hanya cukup untuk biaya hidup selama 1 (satu) bulan, namun tanpa sepengetahuan Terdakwa, istri Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada orang lain dan banyak yang menagih kepada Terdakwa, selain itu istri Terdakwa juga sering menuduh Terdakwa mempunyai wanita simpanan sehingga hampir setiap hari Terdakwa ribut dengan istrinya, karena Terdakwa pusing selalu ribut dan sering ditagih hutang piutang oleh orang lain Terdakwa memutuskan untuk pergi tidak melaksanakan dinas. 1
2 Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinasnya, dan apabila Ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci, namun tidak melakukan tata cara perijinan tersebut. 3 Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan Denpom II/1 Bengkulu menjadi terganggu, karena terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan. Menimbang
:
Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai Falsafah Pancasila dan Saptamarga Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu : Hal-hal yang meringankan : 1.
Terdakwa mengaku bersalah. Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor : 33-K/PM I-04/AD/III/2017
2.
Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3.
Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Piket Denpom II/1 Bengkulu. Hal-hal yang memberatkan : 1.
Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2.
Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3.
Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
Menimbang
:
Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Mejelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
Menimbang
:
Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Menimbang
:
Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
Menimbang
:
Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 4 (empat) lembar daftar absensi Personel Denpom Il/1 Bengkulu bulan Agustus s/d bulan November 2016 A.n Kopka Sri Cahyono NRP. 3910488081270. Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena sejak semula menjadi satu dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Mengingat
:
Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. MENGADILI
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sri Cahyono, Kopka, NRP 3910488081270, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”. 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 ( tiga ) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 4 (Empat) lembar daftar absensi Terdakwa An. Kopka Sri Cahyono NRP 3910488081270 Ta Unit Hartib Subdenpom II/1-1 Curup. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor : 33-K/PM I-04/AD/III/2017
Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 29 Maret 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua Agus Husin, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 636562 serta Edfan Hendrarto, S.H., Mayor Chk NRP. 11000045870579 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hastuti, S.H.,M.H., Mayor Chk (K) NRP 11990024501168, Panitera Arief Rachman, S.E, S.H., Kapten Chk NRP. 11040005990378 serta dihadapan umum dan Terdakwa.
Hakim Ketua
Surono, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP. 539833 Hakim Anggota–I
Hakim Anggota–II
Agus Husin, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP. 636562
Edfan Hendrarto, S.H. Mayor Chk NRP.11000045870579 Panitera
Arief Rachman, S.E, S.H. Kapten Chk NRP. 11040005990378
Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor : 33-K/PM I-04/AD/III/2017
Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 29 Maret 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua Agus Husin, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 636562 serta Edfan Hendrarto, S.H., Mayor Chk NRP. 11000045870579 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hastuti, S.H.,M.H., Mayor Chk (K) NRP 11990024501168, Panitera Arief Rachman, S.E, S.H., Kapten Chk NRP. 11040005990378 serta dihadapan umum dan Terdakwa.
Hakim Ketua Cap/ttd Surono, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP. 539833 Hakim Anggota–I
Hakim Anggota–II
ttd
ttd
Agus Husin, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP. 636562
Edfan Hendrarto, S.H. Mayor Chk NRP.11000045870579 Panitera ttd
Arief Rachman, S.E, S.H. Kapten Chk NRP. 11040005990378
Salinan sesuai aslinya Panitera
Arief Rachman, S.E, S.H. Kapten Chk NRP.1104000590378
Hal 15 dari 14 hal Putusan Nomor : 33-K/PM I-04/AD/III/2017
Hal 16 dari 14 hal Putusan Nomor : 33-K/PM I-04/AD/III/2017
