2016

PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015 NOMOR : LKIN – 18/PW31/6/2016 TANGGAL : 27 JANUARI 2016

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015

NOMOR

: LKIN-18/PW31/6/2016

TANGGAL : 27 JANUARI2016

2015 L A K I P

KATA PENGANTAR Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan

Fungsi

Pengawasan

Intern

Dalam

Rangka

Mewujudkan

Kesejahteraan Rakyat, BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang

bertanggung

menyelenggarakan negara/daerah penyelenggaraan

jawab urusan

dan SPIP

langsung

kepada

pemerintahan

pembangunan oleh

di

Presiden bidang

nasional,

dan

berperan

pengawasan

melaksanakan

Kementerian/Lembaga/Pemerintah

dalam

keuangan pembinaan

Daerah,

serta

mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara. Sebagai implementasi atas amanah tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo melakukan kegiatan audit, evaluasi, reviu, investigasi, bimbingan teknis, dan asistensi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, termasuk BUMD/BLUD. Hasil pengawasan dan pembinaan dikelompokkan ke dalam empat fokus pengawasan, yaitu: (i) Pengawalan Pembangunan Nasional; (ii) Peningkatan Ruang Fiskal; (iii) Pengamanan Aset Negara/Daerah; dan (iv) Peningkatan Governance System diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada para stakeholders serta memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah dan penyelenggaraan SPIP pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta mendorong terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN. Hasil pelaksanaan amanah tersebut dituangkan dalam laporan sebagaimana yang ditentukan dalam Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

Halaman |

i

LAKIPPerwak胎nProvinsiG。rontaioTahun2015berisirangkumaninformasisecara menyeIuruh atas hasiI pengawasan dan pembinaan sebaga一 media

pehanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasanlntem akuntabiiitas keuangan negara／daerah terhadap satuan ke桓 kementeriannembaga（instansi

VertikaI）da…nitke両d油ngkunganpemerintahdaerahdiwilayahProvinsiGorontalo． LaporaninidisaJikansecarasistematiSkedaIamempatBabyaitu；BabIPendahuluan，

BabilPerencanaandanPeda巾anKjne直Bab川Akuntab柵asKine両danBabIV Penutup．

Akhir kata・SemOga LAKIPinidapatmembehkaninformaslyang bermanfaat bagi Semuapihakyangberkepentingandalampengambilankeputusanstrategis，khususnya dalam peningkatan kua撮as akuntab桐as keuangan negaraIdaerah，Serta

PembangunandiProvinsiGorontalo．

Go勝訴書評016

iwanTaufiqPuManto NiP19680607198903100101

PenvakilanBPKPProvInSiG°rontaIo

2015 L A K I P

DAFTARISI KATA PENGANTAR .................................................................................................... DAFTAR ISI .................................................................................................................. DAFTAR TABEL .......................................................................................................... DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................... RINGKASAN EKSEKUTIF ...........................................................................................

i iii v vi vii

BAB I: PENDAHULUAN …………………………………………………………………… 1 A. B. C. D. E.

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Perwakilan ...................................... Aspek Strategis Organisasi .......................................................................... Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi ................................................... Struktur Organisasi ...................................................................................... Sistematika Penyajian ..................................................................................

1 4 5 7 8

BAB II: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ……………………………... 9 A. Rencana Strategis 2015 – 2019 ................................................................... 9 1. Pernyataan Visi ...................................................................................... 9 2. Pernyataan Misi ...................................................................................... 12 3. Tujuan Strategis ...................................................................................... 16 4. Sasaran Strategis ................................................................................... 16 5. Sasaran Program ……………………………………………………………. 17 6. Program dan Kegiatan ............................................................................ 18 B. Perjanjian Kinerja 2015 ................................................................................ 21 1. Renacana Kinerja Tahunan (RKT) 2015 ………………............................19 BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………………………….. 24 A. Capaian Kinerja ............................................................................................ 37 B. Realisasi Anggaran ……................................................................................ 48 BAB IV: PENUTUP ..................................................................................................... 50 LAMPIRAN: Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4

Target Indikator Kinerja, Dana, dan OH Target, Realisasi dan capaian Indikator Kinerja, Dana dan OH Rincian Nama PP yang Mendukung Rekomendasi Hasil Pengawasan s.d 31 Desember 2015 Capaian Kegiatan Dukungan Pengawasan


Halaman |

iii

2015 L A K I P

DAFTARTABEL Tabel 2.1

Target KinerjaSasaran Program Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

Tabel 2.2

Tabel Target KinerjaSasaranKegiatan (Output)

Tabel 2.3

Tabel Target Output per Bidang

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Tabel 3.1

Realisasi Output per Jenis dan Fokus Pengawasan

Tabel 3.2

Realisasi Penugasan per Jenis dan Fokus Pengawasan

Tabel 3.3

Capaian Realisasi per Jenis dan Fokus Pengawasan

Tabel 3.4

Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan 1 sampai dengan 31 Desember Tahun 2015

Tabel 3.5

Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan 2sampai dengan 31 Desember 2015

Tabel 3.6

Capaian Outcome Tahun 2015

Tabel 3.7

Realisasi Anggaran per Program

Tabel 3.8

Realisasi Anggaran per Jenis Belanja


Halaman |

iv

2015 L A K I P

DAFTARGAMBAR Gambar 1

Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

Gambar 2

Sistematika Laporan


Halaman |

v

2015 L A K I P

RingkasanEksekutif Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan

Fungsi

Pengawasan

Intern

Dalam

Rangka

Mewujudkan

Kesejahteraan Rakyat, BPKP memasuki babak baru dimana ditegaskan bahwa peran BPKP adalah sebagai auditor Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertugas untuk melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada seluruh Instansi Pemerintah, serta pengembangan alat kendali Presiden dan Wakil Presiden. Dengan babak baru tersebut BPKP membenahi diri dengan mengadakan reposisi dan revitalisasi yang diawali dengan merumuskan visi, misi, dan strategi yang baru dan dilanjutkan dengan penyesuaian program dan kegiatan. Dengan paradigma baru ini, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo berusaha memberikan perbaikan dan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan membantu pemerintah di wilayah Provinsi Gorontalo untuk mencapai tujuannya. Hal tersebut dilakukan melalui pemberian jasa assurance dan consulting. Pertanggungjawaban

pelaksanaan

pengawasan

intern

dan

pembinaan

SPIP

disampaikan dalam LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan. Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKP, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja

BPKP

dalam

mencapai

tujuan/sasaran

strategis

tahun

2015,

juga

mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

Halaman |

vi

2015 L A K I P

meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi. Sampai dengan 31 Desember Tahun 2015, capaian kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan beserta sumber daya pendukung yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Capaian dua sasaran program yang diindikasikan oleh empat indikator kinerja yang

menjadi

tanggung

jawab

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Gorontalo

memperlihatkan kinerja sasaran program satu mencapai 97,9%, dan sasaran program dua mencapai 100%. b. Capaian sasaran kegiatan yang diindikasikan oleh tujuh indikator kinerja memperlihatkan capaian sasaran kegiatan satu (IKK 1.1.a.1) mencapai kinerja 97,8%, sasaran kegiatan dua (IKK 1.1.a.2) mencapai kinerja 100%, sasaran kegiatan tiga(IKK 1.1.a.3) mencapai kinerja 100%, sasaran kegiatan empat(IKK 2.1.a.1) mencapai 101,67%, sasaran kegiatan lima(IKK 2.1.b.1) ,mencapai 100%, sasaran kegiatan enam(IKK 2.1.b.2) mencapai kinerja94,29%, dan sasaran kegiatan tujuh(IKK 2.1.b.3) mencapai kinerja 105,59%. c. Penyerapan dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp39.737.831.626,00atau97% dari anggaran sampai tahun 2015 sebesar Rp40.987.882.000,00. d. Realisasi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2015 sebanyak 15.837 Orang Hari (OH) atau mencapai 102,2 % dari rencana OH sampai dengan 31 Desember sebanyak 15.500 OH. Pencapaian kinerja BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo belum seluruhnya dapat mencapai 100% sampai dengan akhir tahun 2015, hal ini dikarenakan 2 (dua) sasaran Rencana Strategis tidak dapat dilaksanakan, karena tidak adanya permintaan dari stakeholder untuk sasaran Rencana strategis tersebut, yaitu penugasan Hambatan Kelancaran Pembangunan dan Penyesuaian Harga.


Halaman |

vii

2015 L A K I P

BAB I A.

PENDAHULUAN

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan intern pemerintah dan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yaitu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. BPKP memiliki 33 perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya adalah Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo yang merupakan perwakilan dengan klasifikasi

Tipe

Bsetingkat

eselon

II

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/306/M.PANRB/2/2013 tentang Peningkatan Eselon 8 (delapan) Perwakilan BPKP serta Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Iwan Taufiq Purwanto, S.E., M.B.A dilantik oleh Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Drs. H. Idris Rahim, M.M. pada tanggal 25 Agustus 2015 menggantikan Kepala Perwakilan sebelumnya Drs. Herman Hermawan, CA yang dilantik oleh Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Drs. H. Idris Rahim, M.M. pada tanggal 26 April 2013 di Kantor Gubernur Gorontalo. 1. Kedudukan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo adalah Instansi Vertikal BPKP di daerah Gorontalo yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. 2. Tugas Pokok Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di


Halaman |

1

2015 L A K I P

bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dan berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014, Perwakilan BPKP mempunyai tugas: a. melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b. melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara; c. melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah; d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan e. melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi: 1) perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden; 2) pelaksanaan pengawasan

audit, lainnya

pertanggungjawaban

reviu,

evaluasi,

pemantauan,

dan

kegiatan

terhadap

perencanaan,

pelaksanaan

dan

akuntabilitas

penerimaan

negara/daerah

dan

akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah; 3) pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

Halaman |

2

2015 L A K I P

aset negara/daerah; 4) pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis; 5) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli,dan upaya pencegahan korupsi; 6) pengoordinasian dan sinergi

penyelenggaraan pengawasan intern

terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya; 7) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; 8) pelaksanaan

sosialisasi,

pembimbingan,

dan

konsultansi

penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; 9) pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan; 10) pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor; 11) pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah; 12) pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 13) pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

Halaman |

3

2015 L A K I P

14) pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum,

ketatausahaan,

organisasi

dan

tatalaksana,

kepegawaian,

keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

B.

Aspek Strategis Organisasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan Lembaga Non Kementerian

yangmenyelenggarakan

urusan

pemerintahan

di

bidang

pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tugas BPKP sejalan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, sebagai bagian integral dari BPKP sepenuhnya mendukung BPKP dalam menjalankan peran strategisnya yaitu sebagai

“Auditor

Internal

Pemerintah

RI

Berkelas

Dunia

untuk

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Gorontalo”. Dukungan terhadap peran BPKP tersebut diberikan dalam bentuk upaya yang sungguh-sungguh untuk membantu terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan terselenggaranya manajemen pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Gorontalo melalui: 1.

Pengawalan Pembangunan,

2.

Peningkatan Ruang Fiskal,

3.

Pengamanan Ase, dan

4.

Governance System.


Halaman |

4

2015 L A K I P

C.

Kegiatan dan Produk Layanan Organisasi Kegiatan dan layanan produk organisasi yang diberikan pada pemerintahan sewilayah Provinsi Gorontalo adalah mendorong Pemda-Pemda dan instansi vertikal untuk menyusun rencana aksi dalam rangka menyelesaikan temuantemuan BPK RI, maupun permasalahan-permasalahan lain yang mungkin mempengaruhi opini laporan keuangan di masa akan datang. Dalam rangka Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Berbasis

Akrual

Pada

Pemenrintah

Daerah,

serta

untuk

meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda, pada tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo secara proaktif telah bekerja sama dengan Pemda dalam upaya menuju opini WTP. Upaya tersebut telah menjadi prioritas penugasan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo karena padaLKPD Tahun 2014seluruhPemda, yakni tujuh Pemda telah memperoleh opini WTP dari BPK RI. Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses pengawasan selalu dilakukan reviu dan melakukan pembelajaran dari proses pengawasan yang berlangsung di negara-negara lain (best practices benchmarking) melalui studi literatur maupun studi ke organisasi internal audit negara yang bersangkutan. Dengan perbaikan yang terus-menerus tersebut, diharapkan BPKP dapat menjadi pembina yang lebih kompeten bagi aparat pengawasan pemerintah lainnya. Kapabilitas

pengelolaan

organisasi

dan

profesional

pengawasan

BPKP

diarahkan pada kerangka penilaian Internal Audit Capability Model dengan target minimal kapabilitas pada Level 3 pada tahun 2019, dengan karakteristik sebagai berikut: 1) Peran dan jasa pengawasan BPKP saat ini berupa jasa assurance dan consulting diarahkan menuju kepada peran sebagai penggerak perubahan (Service and Role of Internal Audit Element). 2) Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun pegawai yang profesional, meningkatkan koordinasi serta meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim (People Management Element). 3) Pengawasan intern BPKP dalam rencana strategi pengawasan berfokus pada kebutuhan shareholder dan stakeholder dengan memperhatikan fokus prioritas dan risiko. Memperbaiki metodologi pengawasan berdasarkan


Halaman |

5

2015 L A K I P

perbaikan proses internal maupun praktek-praktek terbaik pengawasan (Professional Practices Element). 4) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi maupun individu, melalui SIM HP dan New IPMS untuk kepentingan manajemen hasil pengawasan

maupun

untuk

manajemen

sumber

daya

pengawasan

(Performance Management and Accountability Element). 5) Sinergitas dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya dalam melakukan pengawasan lintas sektor dan menjadi mitra pemerintah dalam tindak lanjut perbaikan manajemen hasil pemeriksaan BPK RI. Sementara itu, hasil pengawasan BPKP berupa rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan Kementrian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dan efektif dengan mitra kerja (Organizational Relationship and Culture Element). 6) Dalam

kedudukannya

sebagai

auditor

Presiden,

BPKP

melakukan

pengawasan secara independen dengan kewenangan dan kekuasaan mandiri walaupun sebatas kegiatan lintas sektoral. BPKP aktif untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pengendalian intern dalam

memitigasi

risiko,

meningkatkan

kepatuhan

dan

mendorong

tercapainya tujuan organisasi (Governance Structure Element). Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern BPKP senantiasa dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, untuk memberi keyakinan bahwa tujuan BPKP dapat tercapai. Penerapan sistem pengendalian intern diarahkan pada penyelenggaraan yang efektif dengan kerangka penilaian kematangan implementasi SPIP. Maturitas penyelenggaraan SPIP ditargetkan berada padal level 3, dengan karakteristik bahwa BPKP telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok BPKP, sebagai media pengendalian (control design). Kebijakan dan prosedur atas kegiatan pengelolaan keuangan dan atas beberapa kegiatan operasional telah mulai dilaksanakan dan didokumentasikan secara konsisten.


Halaman |

6

2015 L A K I P

D.

Struktur Organisasi Sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo termasuk dalam perwakilan BPKP tipe B dengan struktur organisasi terdiri atas: 1.

Kepala Perwakilan;

2.

Bagian Tata Usaha; dan

3.

Kelompok Jabatan Fungsional. Gambar1: Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

Perwakilan BPKP Bagian Tata Usaha

KelompokJabat anFungsional


Subbagian Keuangan

Subbagian Kepegawaian &Umum

Halaman |

7

2015 L A K I P

E.

Sistematika Penyajian LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah inimenginformasikanpencapaiankinerjaPerwakilan

(LAKIP) BPKP

ProvinsiGorontaloselamaperiode 1 Januari 2015s.d. 31 Desember 2015. Penyajian LAKIP 2015 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut: Gambar2: Sistematika Penyajian LAKIP

Pendahuluan

BAB 1 Perencanaan&Perjaniian Kinerja RencanaStrategis 2015-2019

BAB 2

PenetapanKinerja 2015

CapaianKinerja 2015

Analisis CapaianKinerja

BAB 3 Realisasi Keuangan

Penutup 1. Ringkasan capaian 2. Hambatan/kendala dalam pencapaian sasaran


BAB 4

Halaman |

8

2015 L A K I P

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Rencana Strategis 2015 - 2019 Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo mempunyai

rencana

strategis

yang

berorientasi

pada

hasil,

dengan

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada, atau yang mungkin timbul. Rencana strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran. Merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, BPKP melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BPKP secara nasional, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah menetapkan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Periode 2015-2019 pada 21Desember 2015 dengan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor LSTRA-156/PW31/6/2015 tentang Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019. Renstra tersebut mengacu pada Renstra BPKP Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPKP No. 2 Tahun 2015.

1. P E R N Y AT A AN V I S I Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga pimpinan tertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo menetapkan suatu komitmen untuk mewujudkan visi BPKP ke depan yaitu:

“

Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Gorontalo


”

Halaman |

9

2015 L A K I P

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional. Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya, visi BPKP diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya. Terdapat beberapa kata kunci yang perlu diberi makna secara khusus agar dapat membangun persepsi yang sama di antara insan pegawai di lingkungan BPKP, diantaranya:  Sebagai Auditor Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa informasi assurance melalui suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas. BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Gorontalosebagai

Auditor

Internal

Pemerintah RI merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dan korporasi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh BPKP diharapkan bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi.  Sebagai auditor berkelas dunia, BPKP harus menunjukan aspek yang berkualitas, di antaranya aspek profesionalisme sumber daya manusia (SDM), aspek kewenangan dan kapabilitas organisasi, dan aspek leverage rekomendasi hasil pengawasan. SDM BPKP harus memiliki kompetensi minimal dalam bidang pengawasan, diarahkan menjadi personil yang lebih memiliki kompetensi sesuai tujuan dan sasaran strategis BPKP. Kompetensi yang memungkinkan kemahiran profesional dalam pelaksanaan pengawasan intern, berdasarkan standard operating procedure (SOP) yang berlaku dan memperhatikan standar audit


Halaman |

10

2015 L A K I P

dari AAIPI atau IIA, dengan quality assurance berjenjang untuk memastikan kualitas proses pelaksanaan pengawasan. Kewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah diwujudkan dalam pemberian kualitas yang independen dan obyektif atas pengendalian intern yang diterapkan dalam sertifikasi profesi pengawasan. Setiap auditor BPKP memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai dalam melakukan koordinasi dan kerjasama tim, paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di BPKP. Kualitas informasi assurance dan rekomendasi strategis yang diberikan auditor BPKP harus sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit (leverage) yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan program pembangunan.  Untuk

meningkatkan

akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

dan

pembangunan,terdapat dua ruang lingkup utama: Pertama, terkait dengan fungsi manajemen lingkup pengawasan intern yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, terkait dengan lingkup APBN, pengawasan intern akan meliputi fungsi penerimaan, program prioritas nasional dan kebijakan fiskal. Pengawasan BPKP dilakukan untuk merespon permasalahan yang mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat luas. Visi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sebagai penjabaran Visi BPKP yaitu“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015  2019. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya persinggungan antara peran BPKP dengan beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA) antara lain agenda kedua yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan fungsi yang dilaksanakannya, BPKP mengambil peran penting yang mengerucut sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.


Halaman |

11

2015 L A K I P

2. P E R N Y AT A AN M I S I Visi yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Berdasarkan visi yang telah ditetapkan, dirumuskan misi-misi misi misi Perwakilan BPKP Provin Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

1st

• Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Provinsi Gorontalo

2nd

• Membina secara efektif penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di wilayah Provinsi Gorontalo

3rd

• Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Gorontalo

Penetapan misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Misi Kesatu, yaitu: “Menyelenggarakan “Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah ProvinsiGorontalo” Misi ini mengandung dua hal, hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP.Tugas Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”. a. Pengawasan an Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan embangunan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan dalam misii ini akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas adalah


Halaman |

12

2015 L A K I P

kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan (scrutiny) masyarakat dan stakeholder lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan. Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014,

serta

peraturan

perundang-undangan

lainnya

tentang

fungsi

pengawasan, BPKP menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala KLPK melalui jasa assurance dan consultancy.Jasa assurance mencakup pemberian informasi kepada Presiden tentang capaian pelaksanaan tugas dari para mitra kerja BPKP tersebut. Sedangkan jasa consultancy berwujud rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja KLPK sebagai mitra kerja BPKP. Perwujudan peran pengawasan intern tersebut sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional. BPKP harus berperan aktif dalam memberikan

peringatan

dini

terhadap

kemungkinan

terjadinya

penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015  2019. Jasa assurance dan consultancy dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan assurance dan konsultansi. Kegiatan dimaksud dapat mengacu kepada PP 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014. PP 60/2008 memberi batasan pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. b. Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah


Halaman |

13

2015 L A K I P

yang bersih dan efektif, termasuk tata kelola korporasi.Pengawasan intern BPKP diarahkan untuk memastikan bahwa governance process dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif.Di samping itu, terdapat struktur organisasi dan mekanisme yang melibatkan stakeholder kunci dalam menetapkan

dan

mengawasi

(oversee)

tujuan

pemerintah

dan

pembangunan termasuk korporasi. Masyarakat juga diberi akses yang cukup terhadap informasi anggaran dan target pemerintahan dan pembangunan serta laporan pertanggungjawaban yang memungkinkan mereka mengetahui sejauh mana tujuan pemerintahan dan pembangunan tercapai. Dengan kerangka transparansi tersebut, para penyelenggara menyiapkan diri untuk menjelaskan capaian targetnya dan menjelaskan jika terjadi kegagalan, alasan

kegagalan

menjelaskan

pengelolaan

ukuran

dimaksud.Dengan

keuangan

pencapaian

menjaga

dan

efektivitas

partisipasi

pembangunan pencapaian

masyarakat,

atau tujuan

transparansi

dan

akuntabilitas tersebut diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. Misi Kedua, yaitu: “Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Provinsi Gorontalo” Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP.Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk meningkatkan maturitas SPIP di tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi

(KLPK)

bahkan

hingga

tingkat

program

(prioritas)

pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP KLPK memang bukan tanggung jawab BPKP, tetapi tanggung jawab masing-masing KLPK.BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan pengawasan di BPKP diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dari sekedar pelaksanaan


Halaman |

14

2015 L A K I P

tugas

penyusunan

pedoman

dan

pelatihan

SPIP,

menjadi

pengawal

implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan tindakan manajemen KLPK.Hal tersebut dilakukan dengan membudayakan pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi reguler terhadap konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan menyadarkan personel

dan

pembangunan,

pimpinan yang

akan

pada

pencapaian

akhirnya

akan

tujuan

pemerintahan

meningkatkan

dan

kematangan

implementasi SPIP secara keseluruhan di KLPK (Kementerian/Lembaga/ Pemda/Koroporasi). Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung dengan misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik antara keduanya.Misi 1 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan fungsional), sedangkan misi 2 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem Pengendalian Intern.Sistem pengendalian intern, dalam sejarahnya adalah bentuk lanjutan dari pengawasan melekat. Misi Ketiga, yaitu: “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di wilayah ProvinsiGorontalo” Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan

budaya

pengendalian

di

lingkungan

organisasinya.

Upaya

pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.


Halaman |

15

2015 L A K I P

3. T U J U AN S T R AT E G I S Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dituangkan dalam tujuan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Tujuan akan menjadi arah perjalanan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dan perbaikan-perbaikan yang diinginkan sesuai dengan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Pembentukan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo bertujuan agar pelaksanaan tugas pengawasan yang diamanahkan kepada BPKP dapat berjalan lebih efisien dan efektif guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta lebih meningkatkan pelayanan kebutuhan para pemangku kepentingan akan penguatan akuntabilitas laporan keuangan dan impelentasi SPIP di wilayah Provinsi Gorontalo. Tujuan utama BPKP tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut: 1) Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yang bersih dan efektif; 2) Peningkatan

efektivitas

penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah (SPIP); 3) Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

4. S AS AR AN S T R AT E GI S Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu; sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo untuk tahun 2015-2019sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Perwakilan BPKP

Provinsi

Gorontalo

Nomor

LSTRA-156/PW31/5/2015

tanggal

21

Desember 2015 tentangRencana Strategis BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:


Halaman |

16

2015 L A K I P

1. Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola,

perbaikan

sistem

pengendalian intern

pengelolaan keuangan

negara/daerah dan eningkatan kepabilitas APIP; 2. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan; 3. Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai.

5. S AS AR AN P R OG R AM Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh pengelolaan pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan.Kemampuan pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan.Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh BPKP untuk dapat mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra BPKP berhasil dicapai.Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan tidak

tercapainya

suatu

rencana.

Lingkup

pengukuran

kinerja

meliputi

pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan. Tabel 2.1. Target Kinerja Sasaran Program Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

%

30

%

10

%

10

Kepuasan layanan

Skala

7

Bidang Tata Usaha

likert

Outcome 1 Tersedianya informasi hasil

Persentase Tindak

pengawasan dalam mencapai

lanjut hasil

perbaikan tata kelola, perbaikan

pengawasan

sistem pengendalian intern

Peningkatan

pengelolaan keuangan

maturitas SPIP

negara/daerah dan peningkatan

Peningkatan

kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP

2 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan


Halaman |

17

2015 L A K I P

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Outcome 3 Termanfaatkannya aset secara

Kepuasan layanan

Skala

optimal dalam mencapai

penyediaan sarana

likert

kepuasan layanan pegawai

prasarana

6. P R O G R AM

D AN

7

K E G I AT AN

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk menjalankan misi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang targetnya ditetapkan setiap tahun selama kurun waktu periode renstra yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) dan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan visi organisasi, dan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Sasaran program pengawasan BPKP diharapkan dapat dicapai terlaksananya kegiatan- kegiatan utama pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional; pembinaan penyelenggaraan SPIP serta pembinaan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah. Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan tersebut terlihat seperti pada Tabel 2.2 berikut:


Halaman |

18

2015 L A K I P

Tabel 2.2. Tabel Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output) Sasaran Strategis

Indikator

Satuan

Target

Target

Target

Target

Target

2015

2016

2017

2018

2019

92

92

92

92

92

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Lap

60

60

60

60

60

Unit

2

2

2

2

2

Kinerja Output 1

Tersedianya

Rekomendasi

Rekome

informasi hasil

Hasil

ndasi

pengawasan

Pengawasan

dalam mencapai

Rekomendasi

Rekome

perbaikan tata

Pembinaan

ndasi

kelola, perbaikan

Penyelenggar

sistem

aan SPIP

pengendalian

Rekomendasi

Rekome

intern

Pembinaan

ndasi

pengelolaan

Kapabilitas

keuangan

APIP

negara/daerah dan eningkatan kepabilitas APIP 2

Tersedianya

Laporan

dukungan

Dukungan

manajemen dan

Manajemen

pelaksanaan

Perwakilan

tugas teknis

BPKP

lainnya dalam mencapai kepuasan layanan 3

Termanfaatkannya Tersedianya aset secara optimal sarana dan dalam mencapai

prasarana

kepuasan layanan

BPKP

pegawai

Berdasarkan Bidang Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, target output pengawasan sebesar 96 rekomendasi dapat dijelaskan sebagai berikut.


Halaman |

19

2015 L A K I P

Tabel 2.3. Tabel Target Output per Bidang Target Kinerja

Bidang

IPP APD AN INVEST P3A TOTAL

Jumlah Rekomendasi Strategis 18 13 34 30 1 96

Target output di atas berdasarkan target rekomendasi strategis yang sudah ditetapkan oleh rendal pada masing-masing kedeputian. Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo berfungsi melakukan kegiatan pengawasan di daerah sebagai dukungan kepada rendal untuk mencapai target tersebut. Jumlah output di atas akan berubah setiap tahun yang dijalani sesuai dengan target masing-masing rendal. GAMBAR 2.1 PENYUSUNAN T ARGET OUTPUT PERWAKILAN Target Output PWK

DEPUTI 1

∑ Direktorat pemberi tugas x target output ke PWK

Bidang IPP DEPUTI 1I 8 dit x 2 output = 16 0utput pwk

DEPUTI III

Bidang APD

Persentase ∑ Pemda yang intensitas pembinaannnya prediktable 65% dari 18 pemda=12 pemda

DEPUTI 1V

Bidang AN

Penugasan per korporasi

DEPUTI V

Bidang Invest


Penugasan per kasus

Halaman |

20

2015 L A K I P

Perubahan atas desain penghitungan output perwakilan ini per tahun dijelaskan dalam Renja Tahunan. Untuk mendukung ketercapaian sasaran program pengawasan, dilakukan dengan kegiatan dukungan pengawasan.

B. Perjanjian Kinerja 2015 1. K E B I J AK AN P E N G AW AS AN

D AN

P E M B I N A AN T AH U N 2015

Kegiatan Pengawasan BPKP tahun 2015 didasarkan pada kebijakan di bidang pengawasan dan pembinaan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), RPJMN, dan Renstra. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, kegiatan pengawasan yang mencakup tugas BPKP mencakup: a. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara dan atas kegiatan tertentu, yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, serta kegiatan lainnya berdasarkan penugasan presiden. b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP, meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi, serta peningkatan kompetensi APIP. Kebijakan pengawasan BPKP juga mengacu kepada: a. RPJM 2015 - 2019 serta RKP 2015; b. Direktif Presiden; c. Hasil Analisis Lingkungan Strategis; d. Isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah untuk kepentingan BPKP; e. Rencana Strategis (Renstra) BPKP 2015 - 2019.

2. R E N C AN A K I N E R J A T AH U N AN (RKT) 2015 Sesuai dokumen perjanjian kinerja tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalomendukung tercapainya dua sasaran program Deputi/Sekretariat


Halaman |

21

2015 L A K I P

Utama dengan tujuh indikator kinerja. Untuk itu, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo bertanggung jawab untuk mencapai dua sasaran program dan tiga sasaran kegiatan dengan dua indikator kinerja program dan tujuh indikator kinerja kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Target Sasaran Program/ Kegiatan dan Indikator Kinerja 1 1.

1.1 1.1.a

1.1.a.1 1.1.a.2

1.1.a.3

2.

2.1

2.1.a

Satuan

2 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pengawasan Interen Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP Rekomendasi Hasil Pengawasan Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Tersedianya dukungan manajemen dan


Rekomendasi

Th. 2015 3

TW 1 4

TW 2 5

TW 3

TW 4

6

7

96

13

23

13

47

Rekomendasi Rekomendasi

92

10

23

12

47

2

1

0

1

0

Rekomendasi

2

2

0

0

0

100

7,79

54,92

7,79

29,51

%

Halaman |

22

2015 L A K I P

Target Sasaran Program/ Kegiatan dan Indikator Kinerja 1

2.1.a.1

2.1.b

2.1.b.1

2.1.b.2

2.1.b.3

Satuan

2 pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Termanfaat-kannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung perwakilan BPKP Tersedianya alat pengolahan data BPKP Tersedianya alat rumah tangga BPKP


Th. 2015 3

TW 1 4

TW 2 5

TW 3

TW 4

6

7

Laporan

60

19

11

19

11

Unit

1

0

0

0

1

Unit

70

0

37

0

33

Unit

161

0

23

0

138

Halaman |

23

2015 L A K I P

BABIII

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja yang disajikan berikut ini merupakan hasil realisasi atas seluruh kegiatan dalam tahun 2015 periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini tercermin dari capaian 94 rekomendasi strategis dari 96 rekomendasi strategis yang telah ditetapkan. Capaian RS Tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 1. Kemudian capaian Indikator Sasaran Program dapat dilihat pada Lampiran 2. Sampai dengan cut off data per 31 Desember 2015, ikhtisar realisasi penugasan pengawasan yang disajikan dalam kategori output (Rekomendasi Strategis), penugasan pengawasan, jenis pengawasan, fokus pengawasan, dan sumber daya adalah sebagai berikut: a. Realisasi Output per Jenis dan Fokus Pengawasan Tabel 3.1 Realisasi Output per Jenis dan Fokus Pengawasan Fokus Pengawasan

RS Assurance

RS Consulting

Jumlah RS

Pengawalan Pembangunan

26

-

26

Peningkatan Ruang Fiskal

1

1

2

34

-

34

-

32

32

61

33

94

Pengamanan Aset Governance System Jumlah

Dari data di atas dapat terlihat bahwa rekomendasi strategis yang sudah dilaksanakan adalah sejumlah 94 rekomendasi. Realisasi tersebut terdiri dari 26 Rekomendasi Strategis untuk Fokus Pengawasan Pengawalan Pembangunan, 2 RS untuk Fokus Pengawasan Peningkatan Ruang

Fiskal, 34 RS untuk

Fokus Pengawasan

Pengamanan Aset dan 32 RS untuk Fokus Pengawasan Perbaikan/Peningkatan Governance System. Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

Halaman |

24

2015 L A K I P

b. Realisasi Penugasan per Jenis dan Fokus Pengawasan Tabel 3.2 Realisasi Penugasan per Jenis dan Fokus Pengawasan PP Assurance

Fokus Pengawasan

PP Consulting

Jumlah PP

Pengawalan Pembangunan

160

-

160

Peningkatan Ruang Fiskal

15

2

17

Pengamanan Aset

58

-

58

-

160

160

233

162

395

Governance System Jumlah

Data di atas menunjukkan bahwa sampai dengan 31 Desember 2015, telah terealisasi sejumlah 395 penugasan pengawasan, terdiri dari 160 Penugasan pada fokus pengawasan Pengawalan Pembangunan, 17 pada fokus Peningkatan Ruang Fiskal, 58 pada fokus Pengamanan Aset dan 160 pada fokus Governance System. c. Capaian Penugasan Tahun 2015 Tabel 3.3 Capaian Realisasi per Jenis dan Fokus Pengawasan Fokus Pengaw asan

Rencana RS

PP

HP

Pengawa lan Pembang unan

26

113

Peningka tan Ruang Fiskal

2

Pengama nan Aset

Realisasi Dana

RS

PP

HP

5.978

1.405.081.600

26

160

14

617

148.400.000

2

36

41

1.828

546.346.000

Governa nce System

32

77

3.090

Jumlah

96

245

11.513

% Realisasi Dana

RS

PP

HP

Dana

6.107

1.274.494.608

100

129

102

91

17

583

120.006.149

100

121

94

81

34

58

1.862

494.308.388

94

132

102

90

846.320.400

32

160

3.275

836.054.378

100

190

106

99

2.946.148.000

94

395

11.827

2.724.863.523

98

148

103

92

Data di atas menunjukkan bahwa sampai dengan 31 Desember 2015, output Rekomendasi Strategis telah tercapai 98%, penugasan pengawasan telah tercapai 148%, hari pengawasan telah tercapai 103%, dan dana telah tercapai 92%.


Halaman |

25

2015 L A K I P

1. Jenis Pengawasan Jenis pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: a. Jenis Assurance (1) Monitoring prioritas pembangunan nasional (verifikasi lapangan janji presiden). (2) Pengelolaan PNBP Kementerian Agraria dan Tata Ruang. (3) Monev akselerasi swasembada pangan. (4) Audit operasional pengelolaan keuangan pada KPU. (5) Audit Pamsimas. (6) Audit PNPM Generasi Sehat Cerdas. (7) Audit proyek CCDP. (8) Audit PNPM Mandiri Perdesaan. (9) Audit PNPM Mandiri Perkotaan. (10) Audit operasional PNBP pada KKP. (11) Audit PNBP BHP frekuensi. (12) Audit kinerja aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan. (13) Audit kinerja program JKN. (14) Monev bansos sarpras pendidikan. (15) Audit operasional dana siap pakai dan dana rehabilitasi rekonstruksi BPBD. (16) Audit pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan. (17) Evaluasi penyerapan anggaran K/L. (18) Verifikasi pembayaran atas paket pekerjaan proyek instansi vertikal. (19) Evaluasi penyelenggaraan fungsi PTSP. (20) Evaluasi pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba pada BNN. (21) Audit kinerja PPIP. (22) Evaluasi penyerapan anggaran pemda. (23) Monitoring dana DAK dan reviu tambahan dana DAK. (24) Pengawasan PAD. (25) Evaluasi pelayanan obat publik. (26) Evaluasi penangguangan penyakit menular. (27) Evaluasi AKIP. (28) Audit kinerja pelayanan Pemda bidang kesehatan dan kemaritiman.


Halaman |

26

2015 L A K I P

(29) Pemantauan transparansi PBJ. (30) Probity audit PBJ. (31) Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi. (32) Evaluasi penyediaan dan pemeliharaan listrik. (33) Audit tujuan tertentu atas cash flow PT SHS. (34) Evaluasi ketahanan pangan nasional dan GP3K. (35) Evaluasi kinerja pada BUMD dan BLUD. (36) Audit dalam rangka PKKN. (37) Pemberian keterangan ahli. (38) Koordinasi pengawasan. b. Jenis Consulting (1)

Pendampingan verifikasi PNBP-PKH.

(2)

Pendampingan penyusunan laporan keuangan K/L.

(3)

Pendampingan pengawasan dan pemeriksaan pada Kepolisian Daerah.

(4)

Reviu laporan keuangan K/L.

(5)

Quality assurance atas inventarisasi BMN pada satker Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

(6)

Asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

(7)

Asistensi penyempurnaan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

(8)

Bimbingan teknis aplikasi SIMDA Desa.

(9)

Asistensi penyusunan RTP temuan BPK.

(10) Pendampingan penyusunan LPPD. (11) Bimbingan teknis OPAD. (12) Quality assurance atas DA/RTP SPIP. (13) Asistensi pelaksanaan reviu LAKIP. (14) Bimbingan teknis probity audit. (15) Pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMD/BLUD. (16) Asistensi manajemen aset BUMD. (17) Asistensi penerapan dan pengembangan GCG BUMD. (18) Bimbingan teknis sistem informasi akuntansi BLUD. (19) Pendampingan penyusunan Standar Pelayanan Minimal. (20) Asistensi penyusunan RBA. (21) Sosialisasi anti korupsi.


Halaman |

27

2015 L A K I P

(22) Sosialisasi dan Bimtek Fraud Control Plan (FCP). (23) Asistensi peningkatan kapabilitas APIP daerah. (24) Pendampingan bimtek SPIP oleh APIP. Pengelompokan jenis pengawasan menurut empat fokus pengawasan dan per bidang bisa dilihat pada lampiran 4.

2. HASIL PENGAWASAN TAHUN 2015

A. PENGAWALAN PEMBANGUNAN NASIONAL Dalam tahun 2015, hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dengan fokus pengawalan pembangunan nasional di Provinsi Gorontalo menunjukkan hal-hal yang perlu mendapat perhatian Gubernur Gorontalo yaitu: (1) Pengawalan Pembangunan dalam Bidang Kesehatan - Program Jaminan Kesehatan Nasional: kurangnya jumlah tempat tidur dan tenaga medis, serta pemenuhan kebutuhan obat. - Penyediaan dana Kesehatan belum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu berkisar antara 7,71% sampai dengan 9,07% dari jumlah yang ditetapkan sebesar 10%. - Evaluasi atas Pelayanan Obat Publik pada Pemerintah Daerah: Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum memiliki Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum memiliki Tim Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpadu, beberapa jenis obat dan perbekalan kesehatan yang tidak tersedia dalam e-catalogue, keberadaan distributor obat kurang mendukung pelaksanaan pengadaan melaluie-purchasing, persentase peresepan obat generik masih di bawah target, kekosongan stok vaksin yang cukup lama, kemasan vaksin yang tidak efisien dan dropping vaksin yang mendekati tanggal kadaluarsa. (2) Pada kegiatan pencapaian swasembada padi, jagung, dan kedelai: pengadaan benih yang belum dilaksanakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan petani. Realisasi anggaran kegiatan Program Akselerasi Swasembada Pangan Kementerian Pertanian yang dikelola oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo per Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

Halaman |

28

2015 L A K I P

31 Desember 2015 adalah sebesar Rp157.130.228.424,00 dari plafon anggaran sebesar Rp162.363.403.000,00 atau 96,78% dari total anggaran. (3) Hasil verifikasi Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) pada PT Pupuk Kaltim: distributor dan pengecer yang tidak memiliki persediaan pupuk di gudang sesuai dengan ketentuan, pengendalian atas pupuk bersubsidi ditingkat pengecer belum maksimal, dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani diluar RDKK. (4) Penyediaan dana Pendidikan (di luar biaya Gaji dan Tunjangan) belum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu berkisar antara 5,33% sampai dengan 9,73% dari jumlah yang ditetapkan sebesar 20% dari APBD. (5) Hasil Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman tahun 2014 (pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Boalemo) berkisar antara 66,25 – 70,58 atau dalam kategori Baik. Untuk meningkatkan kinerja tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan potensi Kelautan dan Perikanan yang mencakup pemberdayaan

nelayan

pelatihan/penyuluhan,

melalui

pemanfaatan

penyediaan teknologi

bantuan informasi

dan untuk

pengembangan data dan informasi perikanan, serta pembinaan teknis operasional terhadap pelabuhan ikan. (6) Monitoring pengawalan pembangunan infrastruktur yang strategis di Provinsi Gorontalo mencakup: - Pembangunan PLTG Gorontalo Peaker 2x50 MW di Paguat Kabupaten Pohuwato: pembebasan lahan yang masih belum tuntas, terutama untuk pembangunan tanki gas dan fasilitas penunjangnya. PLTG Paguat akan mulai beroperasi dengan menggunakan bahan bakar solar/diesel. - Pembangunan PLTU Anggrek 100 MW di Kabupaten Gorontalo Utara: struktur tanah yang berbatuan keras sehingga harus dilakukan peledakan

untuk pemecahan batu dan perubahan desain konstuksi

pondasi. - Pembangunan Gedung Terminal pada Bandara Djalaludin:pembebasan lahan yang sebagian masih bermasalah(klaim dari masyarakat) dan kebutuhan listrik terminal baru sebesar 1000 KVA yang belum dapat terpenuhi. Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

Halaman |

29

2015 L A K I P

- Pembangunan Pelabuhan Kelas III Anggrek: belum tercapainya realisasi fisik dibandingkan dengan rencana, keterbatasan transportasi beton dengan truk molen yang mengakibatkan volume beton yang dituangkan untuk

membuat container yard tidak optimal dan warga yang

menginginkan kompensasi atas tanah yang telah dihibahkan kepada Pelabuhan Anggrek. - Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Randangan Kiri (Lanjutan) Pohuwato: - Belum tercapainya realisasi fisik dengan rencana yang telah ditetapkan disebabkan antara lain terkendala pembebasan lahan dan kurang maksimalnya kinerja kontraktor/penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaannya. - Pembangunan Jalan Gorontalo Outter Ring Road (GORR) Provinsi Gorontalo - Realisasi fisik sampai dengan akhir tahun 2015 untuk pembangunan GORR I APBN, GORR I APBNP, GORR II APBNP, GORR III APBNP diproyeksikan tidak akan mencapai rencana yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh belum selesainya pembebasan lahan pada beberapa titik pada masing-masing paket pembangunan jalan

GORR

oleh

Pemerintah

Provinsi

Gorontalo

melalui

tim

Pembebasan lahan yang diketuai oleh Kepala BPN Provinsi Gorontalo. - Pembangunan Gedung IGD RSUD DR. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo Tahap I: belum tercapainya realisasi fisik dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan karena kurang maksimalnya kinerja Kontraktor/Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan terutama pemenuhan kebutuhan material dan tenaga kerja. (7) Evaluasi

PTSP

Pemerintah

Daerah:pelimpahan

kewenangan

penyelenggaraan fungsi pelayanan penanaman modal (perizinan dan non perizinan) belum diberikan sepenuhnya kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)dan sebagian masih dikelola SKPD teknis.


Halaman |

30

2015 L A K I P

B. PENINGKATAN RUANG FISKAL Hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan dalam rangka memberikan kontribusi untuk peningkatan ruang fiskal APBN dan APBD terhadap satuan kerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Gorontalo, menunjukkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Rata-rata realisasi penyerapan anggaran Pemerintah Daerah se-Provinsi Gorontalo untuk tahun 2014 (per 31 Desember 2014) adalah 89,19%. Sedangkan realisasi penyerapan anggaran untuk Tahun 2015 (per 31 Desember 2015) se-Provinsi Gorontalo, rata rata sebesar 87,95%. (2) Dalam neraca Pemerintah Daerah (per 31 Desember 2014), aset seluruh Pemda di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan sebesar 14,37% dari tahun 2013. Rasio aset lancar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek rata-rata sebesar 53,37%. Sedangkan jumlah SILPA Tahun 2014 sebesar Rp304,97 milyar, mengalami kenaikan sebesar Rp77,8 milyar atau 34,26% dibandingkan dengan tahun 2013. (3) PAD seluruh Pemda di wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2015 mengalami penurunan rata-rata sebesar 11,50% dibandingkan dengan tahun 2014. Proporsi PAD tahun 2015 dibandingkan dengan jumlah Pendapatan tahun 2015 sebesar 9,79%, menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan di wilayah Provinsi Gorontalo untuk Tahun 2015 masih sangat tergantung pada Pendapatan Transfer, yaitu sebesar 90,21%. Tren dari tahun ke tahun, proporsi PAD dibandingkan dengan jumlah pendapatan masih berfluktuasi, akibat tidak tercapainya target penerimaan dari beberapa sektor sumber PAD. Penetapan Target Penerimaan PAD tidak didasarkan pada potensi riil, disebabkan belum adanya database tentang potensi pajak/retribusi daerah yang diperbarui secara berkala. (4) Jumlah Belanja Modal tahun 2015 mengalami peningkatan 31,06% dari tahun 2014, dengan Rasio Belanja Modal dibandingkan dengan Jumlah Belanja tahun 2015 sebesar 23,58%. Jika dibandingkan dengan rasio serupa di tahun 2014 sebesar 20,58%, menunjukkan adanya kenaikan. (5) Belanja Pegawai tahun 2015 meningkat sebesar 6,32% jika dibandingkan dengan tahun 2014. Secara rasio, Belanja Pegawai jika dibandingkan


Halaman |

31

2015 L A K I P

dengan Jumlah Belanja adalah sebesar 45,08% dan jika dibandingkan dengan rasio serupa di tahun 2014 sebesar 48,49%, menunjukkan adanya penurunan. (6) Hasil reviu atas DAK dan DAK TUD menunjukkan sejumlah Rp155 milyar eligible untuk dialokasikan sebagai DAK pada APBD Tahun 2015 di Kota Gorontalo Rp75 milyar, Kabupaten Boalemo Rp80 milyar, Potensi PNBP pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo belum dipungut secara optimal.

C. PENGAMANAN TERHADAP ASET NEGARA/DAERAH Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontaloyang dilaksanakan dalam rangka pengamanan aset negara/daerah melalui kerjasama dengan aparat penegak

hukum

(KPK,

Kejaksaan,

dan

Kepolisian)

dalam

upaya

pemberantasan korupsi, yaitu dengan melakukan audit investigatif dan audit tujuan tertentu Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas permintaan APH, dan pemberian keterangan ahli dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Gorontalo. Dalam tahun 2015, penugasan tersebut mencakup: - Audit Investigatif sebanyak 3 penugasan, atas permintaan Kejaksaan Negeri

(Kejari) Tilamuta, Kejari Kwandang dan Kepolisian Resor

Boalemo. - Audit tujuan tertentu PKKN sejumlah 11 laporan dengan nilai kerugian Negara/Daerah sebesar Rp11,49 Milyar terdiri atas permintaan APH dari Kejaksaan sebanyak 8 penugasan (Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kejari Suwawa, Kejari Tilamuta, Kejari Marissa dan Kejari Kota Gorontalo) dan permintaan Kepolisian sejumlah 3 penugasan (Kepolisian Resor Kota Gorontalo, Kepolisian Resor Kabupaten Boalemo dan Kepolisian Resor Limboto). - Pemberian keterangan ahli dalam persidangan di Pengadilan Tpikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo sebanyak 10 sidang yang merupakan tindak lanjut oleh APH atas Laporan Hasil Audit dalam rangka PKKN.


Halaman |

32

2015 L A K I P

D. PENINGKATAN KUALITAS GOVERNANCE SYSTEM Pengawasan intern dan pembinaan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dengan fokus pada perbaikan governance system menunjukkan hasil sebagai berikut: (1) Dari perspektif akuntabilitas pelaporan keuangan yakni opini yang diberikan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014 menunjukkan peningkatan dari opini LKPD tahun 2013. Seluruh Pemda atau 100% dari 7 Pemda di Provinsi Gorontalo (1 Provinsi, 1 Kota, dan 5 Kabupaten) telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD tahun 2014, meningkat dari LKPD tahun 2013 yang masih menyisakan 2 Pemda mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). (2) Beberapa catatan/permasalahan yang ditemukan BPK-RI mencakup antara lain: penyajian, penatausahaan dan bukti kepemilikan atas aset tanah; aset tanah yang dikuasai pihak ketiga; penatausahaan aset tetap gedung dan bangunan, jalan, Irigasi, dan jaringan belum sepenuhnya tertib; kerjasama pemanfaatan aset tidak memberikan kontribusi yang optimal; belanja hibah barang atau jasa dan bansos kepada pihak ketiga atau masyarakat; belanja perjalanan dinas luar daerah yang tidak sesuai peruntukannya; denda keterlambatan pengadaan barang dan jasa; investasi dan kemitraan dengan pihak ketiga yang sudah tidak beroperasi; saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Tahun Penetapan 1997 s.d. 2011 belum dilakukan rekonsiliasi dengan KPP Pratama Kota Gorontalo; serta penanganan kerugian daerah dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau SK Pembebanan yang telah melampaui batas waktu. (3) Kesiapan satuan kerja instansi vertikal dan Pemerintah Daerah untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, yaitu melalui asistensi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang wajib diterapkan secara penuh di tahun 2015 oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Gorontalo. Khusus untuk lingkup Pemerintah Daerah, kegiatan asistensi dan bimtek


Halaman |

33

2015 L A K I P

yang dilakukan mencakup: implementasi dan up dating SIMDA Akrual, penatausahaan aset, penyusunan LKPD, dan penyusunan action plan atas rekomendasi BPK. (4) Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas keuangan BUMD/BLUD di Provinsi Gorontalo melalui asistensi penerapan GCG pada BUMD, reviu laporan keuangan PDAM yang disusun berdasarkan SAK ETAP, asistensi manajemen aset BUMD, dan asistensi tata kelola BLUD RSUD. (5) Untuk mendorong kesiapan Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Desa dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

dan

peraturan

pelaksanaannya,

telah

dilakukan

monitoring

penyaluran dana desa kepada 657 desa di Provinsi Gorontalo dengan jumlah alokasi dalam APBN 2015 sebesar Rp179,9 milyar dan telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp175,1 milyar (97,33%). (6) Desa Huntu Barat Kecamatan Bolango Selatan Kabupaten Bone Bolango berhasil meraih penghargaan “Anugerah Desa Membangun Indonesia" tingkat nasional tahun 2015 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal

dan

Transmigrasi,

untuk

kategori

percepatan

penggunaan dana desa dan pemberdayaan potensi desa. (7) Guna mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Provinsi Gorontalo, dalam tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

telah

melaksanakan

asistensi

dan

bimtek

penerapan

SISKEUDES/SIMDA Desa kepada para personil SKPD terkait dan aparat pemerintah desa di 223 desa di Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone Bolango, dan Pohuwato. (8) Untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah melakukan bimbingan

teknis

dan

pembinaan

penyelenggaraan

SPIP

kepada

Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan level maturitas penerapan SPIP pada tahun 2015 pada umumnya masih berada pada tingkat Berkembang (level 2). Hal ini memerlukan komitmen bersama dari para pimpinan SKPD dan Satgas SPIP masing-masing untuk meningkatkan penyelenggaraan SPIP agar


Halaman |

34

2015 L A K I P

dapat mencapai target RPJMN pada tahun 2019 yaitu semua Pemda telah menerapkan SPIP pada level maturitas minimal 3 dari 6 tingkatan yang ada. (9) Untuk memenuhi amanat Presiden terkait dengan pencapaian level kapabilitas APIP di Indonesia, yang merupakan katalisator peningkatan governance system pada masing-masing Pemerintah Daerah, dalam tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah melakukan bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP pada seluruh Inspektorat Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo. Level kapabilitas APIP di Provinsi Gorontalo yang telah mencapai Level 2 dan siap menuju Level 3 yaitu Inspektorat Provinsi Gorontalo dan Inspektorat Kota Gorontalo, Sedangkan yang masih berada pada Level 2 dengan catatan perlu perbaikan yaitu Inspektorat Kabupaten Boalemo dan Inspektorat Kabupaten Gorontalo, Level 1 pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango. (10) Berdasarkan hasil self assesment kapabilitas APIP yang telah divalidasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, menunjukkan permasalahan APIP yang perlu segera diselesaikan, yaitu: belum memiliki Pejabat Fungsional Auditor (PFA) pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara, pada umumnya belum menerapkan kendali mutu dan penyusunan kertas kerja sesuai standar dan belum memiliki sistem informasi hasil pengawasan terkait rekomendasi dan tindak lanjutnya. (11) Kondisi tersebut memerlukan komitmen bersama untuk peningkatan kapabilitas APIP agar dapat mencapai target RPJMN pada tahun 2019 yaitu semua APIP Pemda telah mencapai level kapabilitas 3 dari 5 tingkatan yang ada. (12) Upaya preventif yang dilakukan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan, pengamanan asset, efisiensi dan efektivitas operasi, serta kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan, dilakukan melalui penilaian risiko/rencana tindak pengendalian pada satuan kerja K/L/Pemda, dan pelaksanaan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Bidang APBD, Pendapatan Asli Daerah dan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi national interest yang merupakan program kerjasama KPK (Deputi Pencegahan) dengan BPKP.


Halaman |

35

2015 L A K I P

Kegiatan Korsupgah Korupsi tersebut di tahun 2015 dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo dengan tahapan pengumpulan data, pengamatan, FGD, seminar regional dan seminar nasional. (13) Disamping itu dilaksanakan juga sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) di RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo serta Sosialisasi Program Anti Korupsi kepada mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo. (14) Terkait pengelolaan dana bantuan pusat di daerah, partisipasi Pemerintah Daerah dalam penyediaan dana monitoring dan evaluasi terhadap bantuan/block grant dari Pusat masih kurang optimal, sehingga banyak kegiatan pusat di daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) tidak termonitor dan terlaporkan dengan optimal. (15) Data yang dimiliki Pemda sehubungan dengan kegiatan K/L terbatas, karena

terbatasnya

koordinasi

Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota

dengan UAPPA/B Wilayah masing-masing Kementerian/ Lembaga di Gorontalo. (16) Evaluasi kinerja BLUD RSUD: belum dilakukan pengujian limbah cair dan evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) belum sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. (17) Hasil evaluasi kinerja pada lima PDAM di Provinsi Gorontalo menunjukkan kondisi perusahaan cukup sehat dengan cakupan pelayanan rata-rata 43,32%. Namun dari segi kualitas air masih belum sepenuhya memenuhi Persyaratan Kualitas Air Minum, tingkat kehilangan air (non revenue water) masih cukup tinggi (rata-rata 33,67%, masih di atas standar toleransi 20%), dan seluruh PDAM tersebut belum mencapai Full Cost Recovery (FCR). Hal tersebut berpengaruh pada pencapaian kinerja keuangan PDAM di Provinsi Gorontalo yang belum dapat memberikan kontribusi secara optimal pada PAD Pemerintah Daerah melalui pembagian laba sebagai deviden. (18) Hasil Reviu Atas Laporan Verifikasi Hibah Air Minum pada Kabupaten Bone Bolango menunjukkan sebanyak 83 sambungan rumah yang dipasang belum memenuhi persyaratan yang ditentukan.


Halaman |

36

2015 L A K I P

(19) Hasil Monitoring dan Evaluasi DAK Reguler dan Tambahan Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Boalemo menunjukkan masih terdapat penggunaan DAK yang tidak tepat sasaran yaitu DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal digunakan untuk membeli kapal fiber glass untuk kegiatan Festival Boalemo Tahun 2015 dan DAK Bidang Air Minum digunakan untuk membangun jaringan distribusi yang dioperasikan oleh PDAM.

A. CAPAIAN KINERJA Indikator kinerja yang digunakan adalah Rekomendasi Strategis yang merupakan indikator kinerja outcome untuk mencapai sasaran strategis. Keseluruhan RS tersebut merupakan RS dukungan untuk mencapaisasaran strategis BPKP secara keseluruhan. Di bawah ini dijelaskan tentang beberapa indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Indikator kinerja input adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Indikator input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah (yaitu besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan) dan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan satuan hari pengawasan (HP). Indikator output adalah sesuatu yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan, seperti jumlah laporan hasil pelaksanaan asistensi/bimbingan teknis, Dokumen Renstra, Dokumen LAKIP, Neraca, Laporan Hasil Pengawasan kepada Gubernur, Laporan Hasil Audit dan Evaluasi yang diterbitkan, dan sebagainya. Indikator outcome adalah indikator yang mengambarkan berfungsinya suatu output, dalam hal ini terlihat dengan telah berapa banyak rekomendasi yang diberikan oleh BPKP Perwakilan Gorontalo yang telah ditindaklanjuti oleh pihak yang diberikan rekomendasi. Capaian indikator kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan dihitung berdasarkan rumus pengukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai profil indikator kinerja.


Halaman |

37

2015 L A K I P

Rincian target, realisasi, dan capaian sasaran program serta sasaran kegiatan disajikan pada Lampiran II. Capaian kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan diuraikan sebagai berikut.

1. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Keuangan

Negara

dan

Sasaran program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP didukung oleh satu sasaran program dan kegiatan serta dilengkapi tiga indikator kinerja dengan kinerja sampai dengan 31 Desember 2015 sebagaimana terlihat pada Tabel 3. Tabel 3.4 Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan 1 sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja

Satuan

1 1.

2

1.1

1.1.a

1.1.a.1

1.1.a.2

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pengawasan Intern Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan system pengendalian intern pengelolaan keuangannegara/ daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP Rekomendasi Hasil Pengawasan Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan


s.d. 31 Desember 2015 Capaian Target Realisasi (%) 3 4 5

Rekomendasi

96

94

97,9

Rekomendasi Rekomendasi

92

90

97.8

2

2

100

Halaman |

38

2015 L A K I P

Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja

s.d. 31 Desember 2015 Capaian Target Realisasi (%)

Satuan

SPIP/SPI 1.1.a.3

Rekomendasi RekoPembinaan Kapabilitas menAPIP dasi

2

2

100

Realisasi sasaran Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP sampai dengan 31 Desember

2015

sebesar 94 rekomendasi atau lebih kecil dari target Tahun 2015 sebesar 96 rekomendasi. Realisasi sasaran kegiatan berada pada rentang 2 sampai dengan 92 rekomendasi dari target 2 sampai dengan 96 rekomendasi atau mencapai 97,5% sampai dengan 100%. Uraian capaian kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan sampai dengan 31 Desember 2015 diuraikan sebagai berikut. a. Indikator Kinerja Program “Rekomendasi Pengawasan Intern” Indikator kinerja “rekomendasi pengawasan intern” diukur dengan merataratakan seluruh indikator kinerja kegiatan. Realisasi indikator kinerja program “rekomendasi pengawasan intern” sampai dengan 31 Desember

2015

sebesar 94 rekomendasi atau mencapai 97,9% dari target tahun 2015 sebesar 96 rekomendasi. Celah kinerja negatif sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 2,1% menunjukkan terdapat kegiatan yang mendukung rekomendasi tidak dilaksanakan. Realisasi

indikator

kinerja

program

didukung

dengan

dana

sebesar

Rp2.724.863.253,00 atau 92,5% dari anggaran sampai dengan akhir 2015 sebesar Rp2.946.148.000,00 dan dengan SDM sebanyak 11.827 OH atau 103% dari rencana tahun 2015 sebanyak 11.513 OH. Dari

sisi

penggunaan dana,

indikator

kinerja

program

“rekomendasi

pengawasan intern” tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja sampai dengan 31 Desember

2015 sebesar 97,9% lebih

tinggi dibandingkan dengan capaian dana sampai dengan 31 Desember 2015sebesar 92,5%. Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja program “rekomendasi pengawasan intern” tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat


Halaman |

39

2015 L A K I P

dari capaian indikator kinerja sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 97,9% dibandingkan dengan capaian OH sampai dengan akhir 2015 sebesar 102,7%. Sasaran program “rekomendasi pengawasan intern“ didukung satu sasaran kegiatan dengan tiga indikator kinerja kegiatan. Capaian kinerja masingmasing indikator kegiatan diuraikan sebagai berikut. 1) Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern

pengelolaan

keuangan negara/ daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP Sasaran kegiatan “Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/ daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP” mempunyai tiga indikator kinerja kegiatan dengan capaian masing-masing indikator kinerja 1 sebesar 97,9%, indikator kinerja 2 sebesar 100%, dan indikator kinerja 3 sebesar 100%. Capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan diuraikan sebagai berikut. (a) Rekomendasi Hasil Pengawasan Indikator kinerja “Rekomendasi Hasil Pengawasan” diukur dengan menghitung seluruh tema unik pengawasan di luar penyelenggaraan SPIP dan kapabilitas APIP yang telah terbit laporan sampai dengan 31 Desember 2015. Sampai dengan 31 Desember

2015, realisasi indikator kinerja

sebanyak 90 rekomendasi atau mencapai 97,9% dari target 31 Desember 2015 sebanyak 92 rekomendasi. Realisasi sebesar 90 rekomendasi diperoleh dari realisasi PKPT yang menjadi

PKPT

rekomendasi

strategis

pengawasan

di

luar

penyelenggaraan SPIP dan kapabilitas APIP yang laporannya telah terbit pada periode 31 Desember 2015. Faktor pendukung tercapainya target adalah penggunaan sumber daya manusia

secara

maksimal

meskipun

jumlahnya

terbatas.

Pemaksimalan semuber daya manusia dilakukan dengan cara pemberian Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

penugasan

lebih

dari

1

kepada

tim

pada

lokasi Halaman |

40

2015 L A K I P

pemeriksaan/pengawasan yang sama. Beberapa penugasan juga dimajukan dari rencana mulainya, khususnya di bidang Investigasi banyak PKPT yang ditargetkan bulan 11 dan 12 telah terealisasi dalam pada triwulan III. Dibandingkan dengan target keseluruhan tahun 2015 sebanyak 92 rekomendasi, realisasi sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 90 rekomendasi, sehingga masih terdapat 2 rekomendasi yang belum terealisasi. Hal ini dikarenakan tidak ada permintaan stakeholder untuk mengeksekusi RS tersebut. (b) Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI Indikator

kinerja

“Rekomendasi

Pembinaan

Penyelenggaraan

SPIP/SPI” diukur dengan menghitung seluruh tema unik pengawasan yang berkaitan dengan penyeenggaraan SPIP dan telah terbit laporan sampai dengan 31 Desember 2015. Sampai dengan 31 Desember


sebanyak 2 rekomendasi atau 100% dari target 31 Desember 2015. Upaya untuk dapat mencapai target tahun 2015 yaitu dengan melakukan koordinasi dengan mitra kerja terkait kesiapan penugasan, khususnya penilaian maturitas SPIP pada Pemda. (c) Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP Indikator kinerja “Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP” diukur dengan menghitung seluruh tema unik pengawasan mengenai kapabilitas APIP yang telah terbit laporan sampai dengan 31 Desember 2015. Sampai dengan 31 Desember


sebanyak 2 rekomendasi atau mencapai 100% dari target 31 Desember 2015 sebanyak 2 rekomendasi. Indikator

kinerja

kegiatan

didukung

pelaksanaan

subkegiatan/

penugasan peningkatan kapabilitas APIP pada tiga Inspektorat Kabupaten di Provinsi Gorontalo.


Halaman |

41

2015 L A K I P

2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP Sasaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP didukung oleh satu sasaran program dan dua sasaran kegiatan serta dilengkapi empat indikator kinerja dengan kinerja sampai dengan 31 Desember 2015 sebagaimana terlihat pada Tabel3.5. Tabel3.5 Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan 2 sampai dengan 31 Desember 2015 Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja 1 2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP 2.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 2.1.a Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan 2.1.a.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 2.1.b Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert 2.1.b.1 Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung perwakilan BPKP 2.1.b.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP


Satuan 2

s.d. 31 Desember 2015 Target Realisasi Capaian (%) 3 4 5

%

100

100,39

100,39

Laporan

60

61

101,67

Unit

1

1

100

Unit

70

66

94,29

Halaman |

42

2015 L A K I P

Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja 2.1.b.3 Tersedianya alat rumah tangga BPKP

Satuan Unit

s.d. 31 Desember 2015 Target Realisasi Capaian (%) 161 170 105,59

Realisasi sasaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP sampai dengan 31 Desember

2015 sebesar 100,39% atau

mencapai 100,39% dari target sebesar100%. Realisasi sasaran kegiatan berada pada rentang 1 sampai dengan 170 dari target unit sampai dengan laporan atau capaiannya antara 94,29% sampai dengan 105,59%. Uraian capaian kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan sampai dengan 31 Desember

2015

diuraikan sebagai berikut. a. Indikator Kinerja “Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP” Indikator kinerja “Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP” diukur dengan merata-ratakan seluruh indikator kinerja kegiatan. Realisasi indikator kinerja program “Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP” sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100,39% atau mencapai100,39% dari target. Realisasi

indikator

kinerja

Rp37.012.968.103,00

atau

program

didukung

97,3%

dengan

dari

dana

anggaran

sebesar sebesar

Rp38.041.734.000,00 dan dengan SDM sebanyak 4.010 OH atau 100,6% dari rencana sampai dengan 31 Desember 2015 sebanyak 3987 OH. Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja “Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 97,30%. Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja “Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP” belum tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja sampai dengan 31 Desember

2015 sebesar 100,40% lebih rendah dibandingkan

dengan capaian OH sampai dengan sebesar 100,6%.


Halaman |

43

2015 L A K I P

Sasaran “Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP” didukung dua sasaran kegiatan dengan empat indikator kinerja kegiatan. Capaian kinerja masing-masing indikator kegiatan diuraikan sebagai berikut. 1) Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Sasaran kegiatan “Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan” mempunyai satu indikator kinerja kegiatan dengan capaian indikator kinerja sebesar 101,70% dan diuraikan sebagai berikut. (a) Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Indikator kinerja “Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP”

diukur

dengan

menghitung

seluruh

laporan

dukungan

manahemen yang telah terbit yang telah direncanakan sampai dengan 31 Desember 2015. Sampai dengan 31 Desember


sebanyak 61 laporan atau mencapai 101,67% dari target 31 Desember 2015. Indikator

kinerja

kegiatan

didukung

pelaksanaan

subkegiatan/

penugasan sebagai berikut: 

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan.



Dokumen Perjanjian Kinerja.



Dokumen Laporan Kinerja.



Laporan Budaya Kerja.



Laporan Gerakan Disiplin Nasional.



Pemrosesan Kenaikan Pangkat Terpadu.



Penyusunan RKA BPKP.



Dokumen perencanaan kebutuhan tahunan.



Laporan penghematan energi.


Halaman |

44

2015 L A K I P



Laporan kehumasan.



Laporan tindak lanjut hasil pengawasan.



Laporan Program Pelatihan Mandiri.

2) Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert Sasaran kegiatan “Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert” mempunyai tiga indikator kinerja kegiatan dengan capaian indikator kinerja 1 tercapai 100%, indikator kinerja 2 tercapai 94,29%, dan indikator kinerja 3tercapai 105,59%. Capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan diuraikan sebagai berikut.

(a) Terlaksananya

pembangunan

konstruksi

gedung

perwakilan

BPKP Indikator kinerja “Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung perwakilan BPKP” diukur dengan selesainya pembangunan gedung Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Sampai dengan 31 Desember 2015, realisasi indikator kinerja telah terpenuhi 100%. (b) Tersedianya alat pengolahan data BPKP Indikator kinerja “Tersedianya alat pengolahan data BPKP” diukur dengan hasil pengadaan alat pengolahan data Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2015. Sampai dengan 31 Desember


sebanyak 66 unit atau mencapai 94,29% dari target Tahun 2015 sebanyak 70 unit. (c) Tersedianya alat rumah tangga BPKP Indikator kinerja “Tersedianya alat rumah tangga BPKP” diukur dengan hasil pengadaan alat rumah tangga Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.


Halaman |

45

2015 L A K I P

Sampai dengan 31 Desember


sebanyak 170 unit atau mencapai 105,59% dari target Tahun 2015 sebanyak 161 unit.

3. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan Terhadap Layanan Ketatausahaan dan Keprolapan a. Kepuasan Terhadap Layanan Kepegawaian Fungsi dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo diantaranya dilaksanakan melalui layanan kepegawaian sesuai dengan kebutuhan di lingkungannya. Berdasarkan hasil survai atas persepsi penerima layanan tahun 2015, realisasi atas pelaksanaan layanan kepegawaian sebesar 7,17 dari skala likert 1-10. b. Kepuasan Terhadap Layanan Keuangan Fungsi dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo diantaranya dilaksanakan

melalui

layanan

keuangan

sesuai

dengan

kebutuhan

di

lingkungannya. Berdasarkan hasil survai atas persepsi penerima layanan tahun 2015, realisasi atas pelaksanaan layanan keuangan sebesar 7,18 dari skala likert 1-10. c. Kepuasan Terhadap Layanan Keprolapan Fungsi dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo diantaranya dilaksanakan melalui layanan prolap sesuai dengan kebutuhan di lingkungannya. Berdasarkan hasil survai atas persepsi penerima layanan tahun 2015, realisasi atas pelaksanaan layanan kepegawaian sebesar 7,23 dari skala likert 1-10. d. Kepuasan Terhadap Layanan Keumuman Fungsi dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo diantaranya dilaksanakan

melalui layanan

keumuman

sesuai

dengan kebutuhan

di

lingkungannya. Berdasarkan hasil survai atas persepsi penerima layanan tahun 2015, realisasi atas pelaksanaan layanan keumuman sebesar 6,86 dari skala likert 1-10.


Halaman |

46

2015 L A K I P

4. Capaian Outcome Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk tahun 2015 pencapaian outcome dilihat berdasarkan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Auditan dari rekomendasi yang diberikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo. Tabel. 3.6 Capaian Outcome Tahun 2015 Nama Kegiatan Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan Jumlah Pemda dengan Level Maturitas 2 SPIP

Target Outcome

Realisasi Outcome

Capaian

30,00%

35,24%

117,47%

2

2

100,00%

2

2

100,00%

Jumlah APIP dengan Level 2 Kapabilitas APIP

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk Tindak lanjut atas Hasil rekomendasi pengawasan, realisasi outcome adalah sebesar 35,24% lebih tinggi dibandingkan target tahun 2015 sebesar 30%. Realisasi ini diperoleh dari total nilai temuan hasil pengawasan selama tahun 2014 sebesar Rp317.982.276,78 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp112.057.114,00. Dengan demikian capaian outcome sebesar 117,47%. Realisasi jumlah Pemda dengan level maturitas SPIP “Berkembang” (level 2) sebanyak 2 Pemda atau 100% dari target 2 Pemda. Untuk level kapabilitas APIP target Inspektorat Pemda yang meningkat menjadi level 2 sebanyak 2 Pemda telah terpenuhi yaitu pada Inspektorat Provinsi Gorontalo dan Kota Kabupaten Gorontalo.


Halaman |

47

2015 L A K I P

B. REALISASI ANGGARAN Untuk mencapai sasaran strategis, sasaran hasil (outcome), maupun sasaran keluaran (output) yang telah ditetapkan, dibutuhkan input berupa sumber daya salah satunya dana. Hal ini adalah salah satu perwujudan dari anggaran berbasis kinerja. Realisasi anggaran yang disajikan pada Tabel 3.11 di bawah ini merupakan realisasi sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2014. Selisih jumlah realisasi anggaran dalam sub bab Realisasi Anggaran ini dengan realisasi dana yang dijelaskan di dalam lampiran merupakan akibat dari pembulatan di dalam Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi Realisasi Kinerja Tahunan (SIM Monev RKT).

1. Realisasi Anggaran per Program Tabel 3.7 Realisasi Anggaran per Program No.

Kode Program (DIPA) 089.01. 06

Kode Kegiatan (DIPA) 3689 dan 3701

2

089.01. 01

3676

3

089.01.0 2

3678

1

Nama Program

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyeleng-garaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBPKP Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur-BPKP

2.946.148.000

2.724.864.000

92,49

11.083.684.000

10.142.083.847

91,50

26.958.050.000

26.870.884.256

99,68

40.987.882.000

39.737.831.626

96,95

JUMLAH

Dari tabel 3.7 dapat diketahui bahwa total realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo adalah sebesar Rp39.737.832.103,00 atau 96,95% dari

anggaran

sebesar

Rp40.987.882.000,00.

Hal

ini

menunjukkan

penyerapan anggaran di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sangat baik.


Halaman |

48

2015 L A K I P

2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja No.

Kode

Jenis Belanja (DIPA)

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Belanja (DIPA) 1

51

Pegawai

9.273.801.000

8.599.450.813

92,73

2

52

Barang

4.756.031.000

4.301.815.557

90,45

3

53

Modal

26.958.050.000

26.836.565.256

99,55

40.987.882.000

39.737.831.626

96,95

JUMLAH

Dari tabel 3.8 dapat diketahui bahwa belanja modal memiliki penyerapan paling baik pada angka 99,55%, diikuti belanja pegawai 92,73%, dan terakhir belanja pegawai dengan angka 90,45%.


Halaman |

49

2015 L A K I P

BABIV

PENUTUP

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan kerja keras dan kerjasama yang baik dari seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dan berkat lindungan dan rahmat dari Allah SWT, akhirnya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2015 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya dengan simpulan sebagai berikut: Sebagaimana diamanatkan dalam PP 60 Tahun 2008 dan Perpres 192 Tahun 2014, BPKP melakukan pembinaan SPIP dan pengawasan intern terhadap kegiatan Pengawalan Pembangunan, Peningkatan Ruang Fiskal, Pengamanan Aset, dan Governance System. Fungsi pengawasan intern dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan intern terutama diarahkan untuk membantu Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Pertanggungjawaban

pelaksanaan

pengawasan

intern

dan

pembinaan

SPIP

disampaikan dalam LAKIP BPKP. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja BPKP dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2015, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi. Sampai dengan 31 Desember Tahun 2015, capaian kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan beserta sumber daya pendukung yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dapat disimpulkan sebagai berikut:


Halaman |

50

2015 L A K I P

a. Capaian dua sasaran program yang diindikasikan oleh empat indikator kinerja yang

menjadi

tanggung

jawab

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Gorontalo

memperlihatkan kinerja sasaran program satu mencapai 97,9%, dan sasaran program dua mencapai 100%. b. Capaian sasaran kegiatan yang diindikasikan oleh tujuh indikator kinerja memperlihatkan capaian sasaran kegiatan satu (IKK 1.1.a.1) mencapai kinerja 97,8%, sasaran kegiatan dua (IKK 1.1.a.2) mencapai kinerja 100%, sasaran kegiatan tiga (IKK 1.1.a.3) mencapai kinerja 100%, sasaran kegiatan empat (IKK 2.1.a.1) mencapai 101,67%, sasaran kegiatan lima (IKK 2.1.b.1) 100%, sasaran kegiatan enam (IKK 2.1.b.2) mencapai kinerja 94,29%, dan sasaran kegiatan tujuh (IKK 2.1.b.3) mencapai kinerja 105,59%. c. Penyerapan dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp39.737.831.626,00 atau 97% dari anggaran sampai tahun 2015 sebesar Rp40.987.882.000,00-. d. Realisasi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2015 sebanyak 15.837 Orang Hari (OH) atau mencapai 102,2% dari rencana OH sampai dengan 31 Desember sebanyak 15.500 OH. e. Secara umum, faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain adalah adanya beberapa penugasan yang dimajukan mulainya dan optimalisasi penggunaan sumber daya manusia. Pencapaian kinerja BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo belum dapat mencapai 100% sampai dengan akhir tahun 2015, hal ini dikarenakan 2 sasaran Rencana Strategis yang dimiliki oleh Bidang Investigasi tidak dapat dilaksanakan. Adanya hambatan pelaksanaan untuk bidang Investigasi tersebut karena tidak adanya permintaan dari pihak ketiga untuk sasaran Rencana strategis tersebut.


Halaman |

51

Lampiran I

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Target Indikator Kinerja, Dana, dan OH Tahun 2015 Target No.

1 1

Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

3

2

Program Pengawasan Intern 1.1 Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 1.1.a Tersedianya informasi hasil 1.1.a.1 pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP 1.1.a.2

Satuan

4

Indikator Kinerja

Dana (Rp000)

SDM (OH)

Th. 2015

Th. 2015

Th. 2015

5

10

15

Rekomendasi Pengawasan Interen

Reko-menda-si

96

2.946.148

11.513

Rekomendasi Hasil Pengawasan

Reko-menda-si

92

2.775.686

10.843

Rekomendasi Reko-menda-si Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI

2

109.047

404

2

61.415

266

1.1.a.3 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP

Reko-menda-si

1-2

Lampiran I Target No.

1 2

Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

3

2

Indikator Kinerja

Dana (Rp000)

SDM (OH)

Th. 2015

Th. 2015

Th. 2015

10

4

5

%

100

38.041.734

3.639

2.1.a.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

laporan

60

11.083.684

3.539

2.1.b.1 Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung perwakilan BPKP 2.1.b.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP

unit

1

26.000.000

50

unit

70

570.550

25

2.1.b.3 Tersedianya alat rumah tangga BPKP

unit

161

387.500

25

Jumlah SP 1 ( IKP 1.1 )

2.946.148

11.513

Jumlah SP 2 ( IKP 2.1 )

38.041.734

3.639

Total (Jumlah SP 1 + SP 2 )

40.987.882

15.152

Program dukungan manajemen 2.1 dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP

2.1.a Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan 2.1.b Termanfaat-kannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert

Satuan

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

2-2

15

Lampiran II

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Target, Realisasi dan capaian Indikator Kinerja, Dana dan OH Periode sampai dengan 31 Desember Tahun 2015

Target

No.

1 1

1.1.a

Sasaran

Indikator Kinerja

Realisasi s.d. Des 2015 dibanding Target Tahun 2015 (%)

Realisasi s.d Desember 2015

Satuan

2 Program 1.1 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraa n SPIP

3 Rekomen-dasi Pengawasan Intern

4 Rekomendasi

Tersedianya 1.1.a.1 informasi hasil pengawasan dalam mencapai 1.1.a.2 perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan 1.1.a.3 keuangan negara/ daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP

Rekomen-dasi Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja

Dana (Rp000)

Th. 2015

Th. 2015

Indikator Kin.

Dana (Rp000)

SDM (OH)

Indikator Kin.

Dana

26

27

SDM (OH)

Th. 2015

96

8 2.946.148

11 11.513

Rekomendasi

92

2.766.219

Rekomen-dasi RekoPembinaan mendaPenyelenggara si an SPIP/SPI

2

Rekomen-dasi Pembinaan Kapabilitas APIP

2

Rekomendasi

5

SDM (OH)

14 94

15 2.724.864

16 11.827

10.911

90

2.566.799

89.414

222

2

90.515

380

2

1-3

28

97,92

92,5

102,7

11.391

97,83

92,8

104,4

71.408

135

100,00

79,9

60,8

86.657

301

100,00

95,7

79,2

Lampiran II

Target

No.

1 2

2.1.a

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

2 Program 2.1 dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP

3 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

4 %

Tersedianya 2.1.a.1 dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan


2.1.b Termanfaatkan 2.1.b.1 nya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert

2.1.b.2



Indikator Kinerja

Dana (Rp000)

Th. 2015

Th. 2015

5

SDM (OH)

Indikator Kin.

Dana (Rp000)

SDM (OH)

Indikator Kin.

Dana

26

27

SDM (OH)

Th. 2015

100

8 38.041.734

11 3.987

laporan

60

11.083.684

Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung perwakilan BPKP

unit

1

Tersedianya alat pengolahan data BPKP

unit

70

14 100,39

15 37.012.968

16 4.010

3.765

61

10.142.084

26.000.000

147

1

570.550

50

66

2-3

28

100,39

97,3

100,6

3.697

101,67

91,5

98,2

25.984.021

224

100,00

99,9

152,4

504.004

34

94,29

88,3

68,0

Lampiran II

Target

No.

1

Sasaran

Indikator Kinerja

2 2.1.b.3



Satuan

3 Tersedianya alat rumah tangga BPKP

Jumlah SP 1 ( IKP 1.1 ) Jumlah SP 2 ( IKP 2.1) Total (Jumlah SP 1 + SP 2)

4 unit

Indikator Kinerja

Dana (Rp000)

Th. 2015

Th. 2015

5 161

8 387.500

2.946.148 38.041.734 40.987.882

SDM (OH)

Indikator Kin.

Dana (Rp000)

SDM (OH)

Indikator Kin.

Dana

16

26

27

SDM (OH)

Th. 2015 11

14 25

170

11.513 3.987 15.500

15 382.859

2.724.864 37.012.968 39.737.831

3-3

55

11.827 4.010 15.837

105,59

28 98,8

220,0

92,5 97,3 97,0

102,7 100,6 102,2

Lampiran III PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO RINCIAN NAMA PP YANG MENDUKUNG REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN S.D. BULAN DESEMBER TAHUN 2015 Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP Penugasan Direncanakan 1 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan 1.1

Permasalahan: Terdapat aset yang belum memiliki bukti kepemilikan dan belum dilakukan IP, serta terdapat bangunan yang masih masuk KDP karena pembangunan pagar belum selesai. Solusi: Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Gorontalo agar melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait atas kepemilikan aset Kemenkumham Provinsi Gorontalo.

1.1.1

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Kemenkumham di Kanwil Gorontalo

1.1.2

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Kejaksaan RI Tahun 2014

1.1.3

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo

1.1.4

Pendampingan Laporan Keuangan pada Bawaslu Provinsi Gorontalo

1.2

Permasalahan: Seluruh Satuan Kerja belum melakukan Stock Opname Persediaan dan Inventarisasi Aset Tetap pada akhir tahun 2014. Solusi: Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo kami sampaikan saran guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan guna menginstruksikan kepada petugas SAI untuk membuat Laporan Keuangan Tahun 2014 yang sistematika dan penyajiannya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tanggal 30 Desember 2013

1.2.1

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 pada Disnakertrans Provinsi Gorontalo

1.3

Permasalahan: Terdapat infrastruktur dan Barang Milik Negara yang seharusnya dialihstatuskan/dihibanhkan ke pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo namun masih tercatat pada aset di Neraca Solusi: Memonitor dan mempercepat proses hibah aset pada Pusat Barang Milik Negara (BMN) untuk dapat dihibahkan ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo

1.3.1

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja dan Unit Akuntansi Wilayah Direktorat Jenderal Bina Marga pada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat pada Provinsi Gorontal

1.3.2

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Dirjen SDA Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Provinsi Gorontalo TA 2014

1.3.3

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja dan Unit Akuntansi Wilayah Direktorat Jenderal Bina Marga pada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat pada Provinsi Gorontal0

1.4

Permasalahan: Pengurus barang SKPD masih belum tepat dalam menginput data pengadaan aset tetap. Solusi: Disarankan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Bone Bolango untuk memerintahkan Kepala Bidang Aset untuk melakukan pengawalan input data pengadaan aset tetap yang dilakukan pengurus barang SKPD.

1.4.1 1.4.2 1,5 1.5.1 1.5.2

Asisitensi Pengelolaan Keuangan dengan aplikasi SIMDA pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Boalemo Tahun 2014 LHP Intern Regional Pemda 1 Asistensi Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK Asistensi Penyusunan Rencana Aksi Hasil Pemeriksaan BPKP-RI Terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Boalemo

1.5.3 2

Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara

2.1

LHP Hasil Pengawasan Bidang Keuangan Daerah 1

2.1.1

Reviu/Verifikasi dana alokasi khusus tambahan usulan daerah yang disetujui DPR RI TA 2015 Kota Gorontalo

2.1.2

Reviu DAK Tambahan Usulan Pemda Kabupaten Boalemo TA 2015

2.1.3

Konsinyasi Pemutakhiran Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI,BPKP, dan Itjen KemenPU dan PR

2.1.4

Quality Assurance atas Audit Umum Inspektorat Kabupaten Gorontalo terhadap laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan 2014Pengelolaan persediaan obat dan Bahan Habis Pakai di apotek masih belum tertib serta manajemen Permasalahan:

2.2

belum meyusun dan menetapkan SOP yang baku dan tertulis yang mengatur tentang kegiatan pelayanan medis dan kegiatan administratif. Solusi: Melakukan pengelolaan persediaan obat dan bahan habis pakai di apotek secara tertib dengan menambah ruangan dan fasilitas yang memadai untuk penyimpanan dan pengelolaan persediaan obat dan bahan habis pakai serta menyusun dan menetapkan SOP yang baku dan tertulis mengenai kegiatan pelayanan medis dan kegiatan administratif 2.2.1

Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit Totokabila Tahun 2014

Page 1 of 4

Lampiran III Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 2.3

Permasalahan: Masih diperlukan pengingkatan kapasitas sumber daya manusia RSUD Tani dan Nelayan terhadap pengetahuan akuntansi Solusi: Melakukan pelatihan di bidang akuntansi

2.3.1

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan RSUD TANI dan Nelayan Kabupaten Boalemo TA 2014

3

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi

3.1

Permasalahan: PDAM Kota Gorontalo masih dalam tahap persiapan awal untuk melaksanakan pola tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sehingga tahapan berikutnya dapat dilakukan penyusunan pedoman atas infrastruktur utama Good Corporate Governance yang terdiri dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance), Pedoman Perilaku (Code of Conduct), Board Manual, Piagam SPI (Internal Audit Charter) dan Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) Solusi: membentuk tim GCG PDAM Kota Gorontalo dan menugaskan tim GCG tersebut untuk mempersiapkan penyusunan pedoman infrastruktur utama GCG pada PDAM Kota Gorontalo.

3.1.1

Asistensi Pengembangan dan Penerapan GCG di PDAM Kota Gorontalo

3.2

Permasalahan: Belum dibuat pemeringkatan aset untuk estimasi penggantian dan sumber dananya Solusi: Menyusun prioritas pemeringkatan aset

3.2.1

Asistensi Manajemen Aset PDAM Kabupaten Bone Bolango

3.3

Permasalahan: PDAM Kabupaten Pohuwato belum memiliki kebijakan akuntansi, terutama mengenai batas harga pengadaan barang yang diklasifikasikan sebagai aset tetap serta belum terdapat informasi lengkap mengenai status dan keberadaan asetnya. Solusi: Menyusun dan menerapakn kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan klasifikasi dan penetapan asetsesuai Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 8 Tahun 2000 serta melakukan inventarisasi aset.

3.3.1

Asistensi Manajemen Aset PDAM Kabupaten Pohuwato

3.4

Permasalahan: Sampai dengan berakhirnya asistensi Corporate Plan, data mengenai sasaran dan profil, Laporan Keuangan serta sasaran dan program masih belum diterima. Data tersebut merupakan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi PDAM Kabupaten Boalemo. Solusi: Membentuk Focus Group Discussion untuk pencapaian visi dan misi.

3.4.1

Asistensi Penyusunan Corporate Plan pada PDAM Kabupaten Boalemo

3.5

LHP Pengawasan Korporasi 13

3.5.1

Evaluasi Kinerja pada PT Gorontalo Fitra Mandiri

3.6

Permasalahan: Kurangnya jumlah pegawai PDAM yang berlatar belakang sistem informasi, belum adanya pelatihan penerapan SIA, serta penatausahaan yang masih manual. Solusi: Mengusulkan penambahan pegawai yang berlatar belakang sistem informasi, mengadakan pelatiahn penerapan SIA serta menerapkan penatauusahaan dan pelaporan secara terkomputerisasi menggunakan SIA.

3.6.1

Sosialisasi Penerapan dan Pengembangan SIA pada BLU-SPAM kabupaten Gorontalo Utara

3.7


3.7.1

Bimtek Pengembangan SIA PDAM Kabupaten Pohuwato

3.8

LHP Pembinaan Korporasi 8

3.8.1

Penyusunan Profil BUMD-RSUD se Provinsi Gorontalo

3.9


3.9.1

Rapat Koordinator Pengawasan Bidang AN di Jogjakarta

4

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah

4.1

LHP Intern Regional Pemda 1

4.1.1

Asistensi Penyempurnaan Kebijakan Akuntansi Akrual di Provinsi Gorontalo Reviu/Verifikasi dana alokasi khusus tambahan usulan daerah yang disetujui DPR RI TA 2015 Kota Gorontalo Reviu DAK Tambahan Usulan Pemda Kabupaten Boalemo TA 2015

4.2


4.2.1

Pengumpulan Data Realisasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Triwulan I Tahun 2015

4.2.2

Pengumpulan Data Realisasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Semester II Tahun 2014

4.3

Permasalahan: Gubernur mendorong dilakukan pengumuman RUP oleh seluruh SKPD/PA/KPA di lingkungan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Gorontalo. Solusi: Gubernur mendorong dilakukan pengumuman RUP oleh seluruh SKPD/PA/KPA di lingkungan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Gorontalo.

4.3.1

Pemetaan Pengumuman RUP Barang/Jasa Bulan Januari 2015

4.3.2

Pemateri Bimtek dan Pendampingan Penyusunan LAKIP SKPD Kota Gorontalo

4.3.3

Survei Penataan Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Pemerintah Daerah

4,4


Page 2 of 4

Lampiran III Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 4.4.1

Reviu/Verifikasi dana alokasi khusus tambahan usulan daerah yang disetujui DPR RI TA 2015 Kota Gorontalo

4.4.2

Reviu DAK Tambahan Usulan Pemda Kabupaten Boalemo TA 2015

5 5.1

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi Permasalahan: Progres Fisik Pelaksanaan Program PAMSIMAS Belum Sesuai Dengan Target Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB). Solusi: kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo selaku KPA kami merekomendasikan agar mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Fasilitator Kabupaten Gorontalo atas kurang maksimalnya pengawasan dan bimbingan secara teknis dan administrasi untuk menyelesaikan kegiatan sesuai waktu yang ditentukan.

5.1.1

Audit atas Laporan Keuangan Proyek Pamsimas III Kabupaten Gorontalo TA yang berakhir 31 Desember 2014

5.1.2

Audit atas Laporan Keuangan Proyek Pamsimas III pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo

5.1.3

Audit atas Laporan Keuangan Proyek Pamsimas III pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo

5.1.4

Audit Pamsimas (Grant TF-094972, 4204 - IND dan IBRD No 8259 - IND) Kab. Bone Bolango TA 2014

5.1.5

Audit atas Laporan Keuangan Proyek Pamsimas III Kabupaten Gorontalo Utara

5.2

Permasalahan: Terdapat Pertanggungjawaban dana pelaksanaan kegiatan dari desa tidak lengkap dan terdapat perubahan penerima manfaat belum dibuatkan berita acara revisinya Solusi: Kepala BPMD-PD Kabupaten Gorontalo melalui satker kabupaten agar menginstruksikan untuk melengkapi bukti-bukti pendukung sesuai PTO dan membuat berita acara revisi penerima manfaat, serta mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Kabupaten

5.2.1

Audit atas Laporan Keuangan Proyek PNPM Generasi Kabupaten Gorontalo per 31 Desember 2014

5.2.2 5.2.3

Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Proyek CCDP per 31 Desember 2014 pada Dinas Kelautan Kabupaten Gorontalo Utara atas Laporan Keuangan PNPM Generasi Sehat Cerdas Kabupaten Boalemo Audit Dukungan

5.2.4

Audit Dukungan atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri GSC Kabupaten Pohuwato per 31 Desember 2014

5.2.5

Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Gorontalo

5.3

Permasalahan: Laporan Pertangggung Jawaban (LPJ) dalam rangka kegiatan pelatihan di kelurahan-kelurahan belum tertib dan kurang transparan Solusi: Kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Gorontalo kami rekomendasikan agar bukti-bukti pendukung untuk kegiatan selanjutnya dibuat dengan cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak direkayasa

5.3.1 5.3.2

Audit atas Laporan Keuangan Proyek PNPM Mandiri Perkotaan Loan IBRD 8213 pada Provinsi Gorontalo Gorontalo per 31atas Desember Audit Laporan2014 Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Gorontalo per 31 Desember 2014

5.3.3

Audit atas Laporan Keuangan pada P2KP Kota Gorontalo

5.4

LHP Bidang Perekonomian 5

5.4.1

Rapat Koordinasi Audit Kegiatan PHLN Tahun 2015

5.5

LHP Bidang Polsoskam 4

5.5.1

Audit Kinerja atas Program JKN Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Bone Bolango

5.5.2

Audit Kinerja atas Program JKN Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Boalemo

5.5.3

Kompilasi Audit Kinerja atas Program JKN Tahun 2014 Tingkat Provinsi Gorontalo

5.6

LP Pembangunan Prioritas Nasional

5.6.1

Evaluasi Penyediaan dan Pemeliharaan Energi Listrik pada Provinsi Gorontalo

5.6.2

Penyusunan Profil Provinsi Provinsi Gorontalo

5.6.3

Evaluasi Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) pada Provinsi Gorontalo

5.7

Permasalahan: Perhitungan penyisihan piutang dan klasifikasi bahan instalasi belum sesuai dengan SAK ETAP. Solusi: Menghitung ulang penyisihan piutang usaha dan melakukan reklasifikasi terhadap persediaan bahan instalasi.

5.7.1

Reviu Laporan Keuangan PDAM Boalemo Tahun Anggaran 2014 Sesuai SAK ETAP

5.8

Permasalahan: Dalam perhitungan penyisihan piutang usaha masih mengunakan metode sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dan klasifikasi bahan instalasi belum sesuai dengan SAK ETAP. Solusi: Kami sarankan kepada Direktur PDAM Kabupaten Pohuwato untuk menghitung penyisihan piutang usaha sebagaimana yang diatur dalam SAK ETAP dan melakukan reklasifikasi terhadap persediaan bahan instalasi.

5.8.1

Reviu Laporan Keuangan pada PDAM Pohuwato TA 2014 Sesuai SAK ETAP

5.9.


5.9.1

Audit Kinerja pada PDAM Boalemo TA 2014

5.10


5.10.1 Evaluasi Kinerja PDAM Kota Gorontalo Tahun 2014

Page 3 of 4

Lampiran III Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 5.11

Permasalahan: Terdapat pemasangan instalasi sambungan rumah yang tidak dimanfaatkan serta terdapat penyertaan yang tidak memberikan manfaat ekonomi
Solusi: Menginstruksikan bagian perencanaan untuk lebih selektif dalam penetapan penerima bantuan, lebih meningkatkan pemahaman kepada masyarakat penerima manfaat serta melakukan inventarisasi dan memindahkan aset yang tidak memberikan manfaat ke dalam perkiraan aset lain-lain

5.11.1 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014 5.12


5.12.1 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Pohuwato Tahun 204 5.13


5.13.1 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Gorontalo 5.14


5.14.1 Evaluasi Kinerja PDAM Boalemo 5.15


5.15.1 Evaluasi Kinerja BLUD RSUD Toto Kabila Tahun 2014 6

Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda

6.1


6.1.1 6.1.2

Pelaksanaan Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Pelaksanaan Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi pada Pengelolaan APBD Pemerintah Kabupaten Gorontalo

6.1.3

Pelaksanaan Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi pada Bidang Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gorontalo

6.1.4

Pelaksanaan Korsupgah Bidang Pendapatan Pemkab Boalemo

6.1.5

Pelaksanaan Korsupgah Bidang PBJ Pemkab Boalemo

6.1.6

Pelaksanaan Korsupgah Pengelolaan APBD pemkab Boalemo

6,2

Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP Pelaksanaan Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Pelaksanaan Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi pada Pengelolaan APBD Pemerintah Kabupaten Gorontalo

6.2.1 6.2.2 6.2.3 7

Pelaksanaan Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi pada Bidang Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gorontalo

7.1

Permasalahan: Kurangnya jumlah pegawai di Bagian Keuangan yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi Solusi: Mengusulkan penambahan pegawai yang berlatar belakang akuntansi

7.1.1

Bimtek SIA RSUD pada RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo

7.2


7.2.1

Asistensi Penyusunan Pedoman Tata Kelola pada RSUD Zainal Umar Sidqi Kabupaten Gorontalo Utara

Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi

Page 4 of 4

Lampiran IV UNIT KERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO CAPAIAN KEGIATAN DUKUNGAN PENGAWASAN S.D. BULAN DESEMBER TAHUN 2015 Kegiatan No.

Program

Sasaran Kegiatan

1 Dukungan Tersedianya Manajemen dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

Kode

Nama Kegiatan

IKK

Rincian IKK

3670 Pembinaan Administrasi dan Jumlah Layanan Pengelolaan Perlengkapan serta Perkantoran Pembayaran Gaji/Tunjangan-BPKP 3676 Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP


Jumlah dokumen gaji/tunjangan kinerja unit kerja Jumlah Layanan Perkantoran 1

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2 Dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN) 3 Dokumem LAPKIN 4 Laporan Budaya Kerja (Semester) 5 Laporan GDN (Bulanan) 6 Pemrosesan Kenaikan Pangkat Terpadu 7 Penyusunan RKA BPKP (Indikatif/ Pagu Anggaran/ Alokasi Anggaran) 8 Laporan Keuangan (Bulanan) 9 Laporan Keuangan (Semesteran) 10 Laporan Keuangan (Tahunan) 11 Dokumen Perencanaan Kebutuhan (Tahunan) 12 Laporan BMN 13 Laporan Konservasi Energi/ Penghematan Energi (Semester) 14 Laporan Kehumasan Triwulanan 15 Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 16 Laporan Program Pelatihan Mandiri (PPM/ IHT) 17 Dokumen Rapat Kerja/ Koordinasi Pengawasan dan Pelaksanaan SPIP Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

3678 Pengadaan dan Penyaluran Sarana Sarana dan dan Prasarana BPKP Prasarana

Termanfaatkanny a Aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert

Alat Pengolahan Data BPKP

Dok/ Lap/ Unit (1 Thn) 12

Satuan

Bulan Layanan 12 Bulan Layanan

Output realisasi target s.d. Capaian s.d. bulan ini (%) bulan ini 12

12

100,0

12

12

100,0

1 1 1 2 12 2 2 12 1 1

Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok

1 1 2 2 12 2 2 12 1 1

1 1 2 2 12 2 2 12 1 1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 1

Dok Dok

1 1

1 1

100,0 100,0

2 4 12 4 1 60

Dok Dok Dok Dok Dok

2 4 12 4 1 61

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 101,67

Dok

2 4 12 4 1 60

1 Handycam

1

Unit

1

1

100,0

2 Camera DSLR

1

Unit

1

1

3 Alat Perekam Suara

2

Unit

2

-

100,0 -

4 Televisi LED

2

Unit

2

-

-

5 Mesin Fotocopy

1

Unit

1

1

100,0

1 PC Unit

5

Unit

5

5

100

2 Printer Warna

3

Unit

3

3

100

3 Notebook

2

Unit

2

2

100

4 LCD Proyektor

3

Unit

3

3

100

5 All in PC

3

Unit

3

3

100

6 Laptop

5

Unit

5

5

100

7 Printer Laser Jet

8

Unit

8

8

100

8 Mesin Scanner

8

Unit

8

8

100

10

Stel

10

10

100

10 Uninteruptible Power Supply (UPS)

8

Unit

8

8

100

11 Printer Laser Jet Warna

8

Unit

8

8

100

9 Stabilizer

Page 1 of 2

Lampiran IV Kegiatan No.

Program

Sasaran Kegiatan

Kode

Nama Kegiatan

IKK Peralatan & Fasilitas Perkantoran

Gedung/Bangunan

Rincian IKK 1 Meja Partisi

Dok/ Lap/ Unit (1 Thn) 8

Satuan Unit

Output realisasi target s.d. Capaian s.d. bulan ini (%) bulan ini 8 8 100

2 Kursi Chitose

15

Unit

15

22

147

4 Kursi Aula

80

Unit

80

97

121

5 Sice Aula

2

Set

2

2

100

6 Meja Rapat Aula

20

Unit

1

1

100

7 Filling Cabinet

10

Unit

10

10

100

8 Meja Partisi

5

Set

5

7

140

9 Kursi Kerja

20

20 1 212

22 1 236

110 100 111,32

1

Pembangunan Gedung Tahap II Jumlah Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP

Page 2 of 2

Unit 1 Gedung 231 Unit/Gdg

2016

Recommend Documents