PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015 NOMOR : LKIN – 18/PW31/6/2016 TANGGAL : 27 JANUARI 2016
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015
NOMOR
: LKIN-18/PW31/6/2016
TANGGAL : 27 JANUARI2016
2015 L A K I P
KATA PENGANTAR Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan
Fungsi
Pengawasan
Intern
Dalam
Rangka
Mewujudkan
Kesejahteraan Rakyat, BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang
bertanggung
menyelenggarakan negara/daerah penyelenggaraan
jawab urusan
dan SPIP
langsung
kepada
pemerintahan
pembangunan oleh
di
Presiden bidang
nasional,
dan
berperan
pengawasan
melaksanakan
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
dalam
keuangan pembinaan
Daerah,
serta
mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara. Sebagai implementasi atas amanah tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo melakukan kegiatan audit, evaluasi, reviu, investigasi, bimbingan teknis, dan asistensi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, termasuk BUMD/BLUD. Hasil pengawasan dan pembinaan dikelompokkan ke dalam empat fokus pengawasan, yaitu: (i) Pengawalan Pembangunan Nasional; (ii) Peningkatan Ruang Fiskal; (iii) Pengamanan Aset Negara/Daerah; dan (iv) Peningkatan Governance System diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada para stakeholders serta memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah dan penyelenggaraan SPIP pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta mendorong terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN. Hasil pelaksanaan amanah tersebut dituangkan dalam laporan sebagaimana yang ditentukan dalam Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
i
LAKIPPerwak胎nProvinsiG。rontaioTahun2015berisirangkumaninformasisecara menyeIuruh atas hasiI pengawasan dan pembinaan sebaga一 media
pehanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasanlntem akuntabiiitas keuangan negara/daerah terhadap satuan ke桓 kementeriannembaga(instansi
VertikaI)da…nitke両d油ngkunganpemerintahdaerahdiwilayahProvinsiGorontalo. LaporaninidisaJikansecarasistematiSkedaIamempatBabyaitu;BabIPendahuluan,
BabilPerencanaandanPeda巾anKjne直Bab川Akuntab柵asKine両danBabIV Penutup.
Akhir kata・SemOga LAKIPinidapatmembehkaninformaslyang bermanfaat bagi Semuapihakyangberkepentingandalampengambilankeputusanstrategis,khususnya dalam peningkatan kua撮as akuntab桐as keuangan negaraIdaerah,Serta
PembangunandiProvinsiGorontalo.
Go勝訴書評016
iwanTaufiqPuManto NiP19680607198903100101
PenvakilanBPKPProvInSiG°rontaIo
2015 L A K I P
DAFTARISI KATA PENGANTAR .................................................................................................... DAFTAR ISI .................................................................................................................. DAFTAR TABEL .......................................................................................................... DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................... RINGKASAN EKSEKUTIF ...........................................................................................
i iii v vi vii
BAB I: PENDAHULUAN …………………………………………………………………… 1 A. B. C. D. E.
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Perwakilan ...................................... Aspek Strategis Organisasi .......................................................................... Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi ................................................... Struktur Organisasi ...................................................................................... Sistematika Penyajian ..................................................................................
1 4 5 7 8
BAB II: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ……………………………... 9 A. Rencana Strategis 2015 – 2019 ................................................................... 9 1. Pernyataan Visi ...................................................................................... 9 2. Pernyataan Misi ...................................................................................... 12 3. Tujuan Strategis ...................................................................................... 16 4. Sasaran Strategis ................................................................................... 16 5. Sasaran Program ……………………………………………………………. 17 6. Program dan Kegiatan ............................................................................ 18 B. Perjanjian Kinerja 2015 ................................................................................ 21 1. Renacana Kinerja Tahunan (RKT) 2015 ………………............................19 BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………………………….. 24 A. Capaian Kinerja ............................................................................................ 37 B. Realisasi Anggaran ……................................................................................ 48 BAB IV: PENUTUP ..................................................................................................... 50 LAMPIRAN: Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4
Target Indikator Kinerja, Dana, dan OH Target, Realisasi dan capaian Indikator Kinerja, Dana dan OH Rincian Nama PP yang Mendukung Rekomendasi Hasil Pengawasan s.d 31 Desember 2015 Capaian Kegiatan Dukungan Pengawasan
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
iii
2015 L A K I P
DAFTARTABEL Tabel 2.1
Target KinerjaSasaran Program Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Tabel 2.2
Tabel Target KinerjaSasaranKegiatan (Output)
Tabel 2.3
Tabel Target Output per Bidang
Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Tabel 3.1
Realisasi Output per Jenis dan Fokus Pengawasan
Tabel 3.2
Realisasi Penugasan per Jenis dan Fokus Pengawasan
Tabel 3.3
Capaian Realisasi per Jenis dan Fokus Pengawasan
Tabel 3.4
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan 1 sampai dengan 31 Desember Tahun 2015
Tabel 3.5
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan 2sampai dengan 31 Desember 2015
Tabel 3.6
Capaian Outcome Tahun 2015
Tabel 3.7
Realisasi Anggaran per Program
Tabel 3.8
Realisasi Anggaran per Jenis Belanja
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
iv
2015 L A K I P
DAFTARGAMBAR Gambar 1
Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Gambar 2
Sistematika Laporan
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
v
2015 L A K I P
RingkasanEksekutif Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan
Fungsi
Pengawasan
Intern
Dalam
Rangka
Mewujudkan
Kesejahteraan Rakyat, BPKP memasuki babak baru dimana ditegaskan bahwa peran BPKP adalah sebagai auditor Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertugas untuk melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada seluruh Instansi Pemerintah, serta pengembangan alat kendali Presiden dan Wakil Presiden. Dengan babak baru tersebut BPKP membenahi diri dengan mengadakan reposisi dan revitalisasi yang diawali dengan merumuskan visi, misi, dan strategi yang baru dan dilanjutkan dengan penyesuaian program dan kegiatan. Dengan paradigma baru ini, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo berusaha memberikan perbaikan dan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan membantu pemerintah di wilayah Provinsi Gorontalo untuk mencapai tujuannya. Hal tersebut dilakukan melalui pemberian jasa assurance dan consulting. Pertanggungjawaban
pelaksanaan
pengawasan
intern
dan
pembinaan
SPIP
disampaikan dalam LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan. Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKP, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja
BPKP
dalam
mencapai
tujuan/sasaran
strategis
tahun
2015,
juga
mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
vi
2015 L A K I P
meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi. Sampai dengan 31 Desember Tahun 2015, capaian kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan beserta sumber daya pendukung yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Capaian dua sasaran program yang diindikasikan oleh empat indikator kinerja yang
menjadi
tanggung
jawab
Perwakilan
BPKP
Provinsi
Gorontalo
memperlihatkan kinerja sasaran program satu mencapai 97,9%, dan sasaran program dua mencapai 100%. b. Capaian sasaran kegiatan yang diindikasikan oleh tujuh indikator kinerja memperlihatkan capaian sasaran kegiatan satu (IKK 1.1.a.1) mencapai kinerja 97,8%, sasaran kegiatan dua (IKK 1.1.a.2) mencapai kinerja 100%, sasaran kegiatan tiga(IKK 1.1.a.3) mencapai kinerja 100%, sasaran kegiatan empat(IKK 2.1.a.1) mencapai 101,67%, sasaran kegiatan lima(IKK 2.1.b.1) ,mencapai 100%, sasaran kegiatan enam(IKK 2.1.b.2) mencapai kinerja94,29%, dan sasaran kegiatan tujuh(IKK 2.1.b.3) mencapai kinerja 105,59%. c. Penyerapan dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp39.737.831.626,00atau97% dari anggaran sampai tahun 2015 sebesar Rp40.987.882.000,00. d. Realisasi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2015 sebanyak 15.837 Orang Hari (OH) atau mencapai 102,2 % dari rencana OH sampai dengan 31 Desember sebanyak 15.500 OH. Pencapaian kinerja BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo belum seluruhnya dapat mencapai 100% sampai dengan akhir tahun 2015, hal ini dikarenakan 2 (dua) sasaran Rencana Strategis tidak dapat dilaksanakan, karena tidak adanya permintaan dari stakeholder untuk sasaran Rencana strategis tersebut, yaitu penugasan Hambatan Kelancaran Pembangunan dan Penyesuaian Harga.
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
vii
2015 L A K I P
BAB I A.
PENDAHULUAN
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan intern pemerintah dan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yaitu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. BPKP memiliki 33 perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya adalah Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo yang merupakan perwakilan dengan klasifikasi
Tipe
Bsetingkat
eselon
II
berdasarkan
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/306/M.PANRB/2/2013 tentang Peningkatan Eselon 8 (delapan) Perwakilan BPKP serta Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Iwan Taufiq Purwanto, S.E., M.B.A dilantik oleh Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Drs. H. Idris Rahim, M.M. pada tanggal 25 Agustus 2015 menggantikan Kepala Perwakilan sebelumnya Drs. Herman Hermawan, CA yang dilantik oleh Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Drs. H. Idris Rahim, M.M. pada tanggal 26 April 2013 di Kantor Gubernur Gorontalo. 1. Kedudukan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo adalah Instansi Vertikal BPKP di daerah Gorontalo yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. 2. Tugas Pokok Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
1
2015 L A K I P
bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dan berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014, Perwakilan BPKP mempunyai tugas: a. melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b. melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara; c. melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah; d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan e. melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi: 1) perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden; 2) pelaksanaan pengawasan
audit, lainnya
pertanggungjawaban
reviu,
evaluasi,
pemantauan,
dan
kegiatan
terhadap
perencanaan,
pelaksanaan
dan
akuntabilitas
penerimaan
negara/daerah
dan
akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah; 3) pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
2
2015 L A K I P
aset negara/daerah; 4) pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis; 5) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli,dan upaya pencegahan korupsi; 6) pengoordinasian dan sinergi
penyelenggaraan pengawasan intern
terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya; 7) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; 8) pelaksanaan
sosialisasi,
pembimbingan,
dan
konsultansi
penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; 9) pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan; 10) pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor; 11) pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah; 12) pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 13) pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
3
2015 L A K I P
14) pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum,
ketatausahaan,
organisasi
dan
tatalaksana,
kepegawaian,
keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
B.
Aspek Strategis Organisasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan Lembaga Non Kementerian
yangmenyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tugas BPKP sejalan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, sebagai bagian integral dari BPKP sepenuhnya mendukung BPKP dalam menjalankan peran strategisnya yaitu sebagai
“Auditor
Internal
Pemerintah
RI
Berkelas
Dunia
untuk
Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Gorontalo”. Dukungan terhadap peran BPKP tersebut diberikan dalam bentuk upaya yang sungguh-sungguh untuk membantu terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan terselenggaranya manajemen pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Gorontalo melalui: 1.
Pengawalan Pembangunan,
2.
Peningkatan Ruang Fiskal,
3.
Pengamanan Ase, dan
4.
Governance System.
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
4
2015 L A K I P
C.
Kegiatan dan Produk Layanan Organisasi Kegiatan dan layanan produk organisasi yang diberikan pada pemerintahan sewilayah Provinsi Gorontalo adalah mendorong Pemda-Pemda dan instansi vertikal untuk menyusun rencana aksi dalam rangka menyelesaikan temuantemuan BPK RI, maupun permasalahan-permasalahan lain yang mungkin mempengaruhi opini laporan keuangan di masa akan datang. Dalam rangka Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pada
Pemenrintah
Daerah,
serta
untuk
meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda, pada tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo secara proaktif telah bekerja sama dengan Pemda dalam upaya menuju opini WTP. Upaya tersebut telah menjadi prioritas penugasan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo karena padaLKPD Tahun 2014seluruhPemda, yakni tujuh Pemda telah memperoleh opini WTP dari BPK RI. Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses pengawasan selalu dilakukan reviu dan melakukan pembelajaran dari proses pengawasan yang berlangsung di negara-negara lain (best practices benchmarking) melalui studi literatur maupun studi ke organisasi internal audit negara yang bersangkutan. Dengan perbaikan yang terus-menerus tersebut, diharapkan BPKP dapat menjadi pembina yang lebih kompeten bagi aparat pengawasan pemerintah lainnya. Kapabilitas
pengelolaan
organisasi
dan
profesional
pengawasan
BPKP
diarahkan pada kerangka penilaian Internal Audit Capability Model dengan target minimal kapabilitas pada Level 3 pada tahun 2019, dengan karakteristik sebagai berikut: 1) Peran dan jasa pengawasan BPKP saat ini berupa jasa assurance dan consulting diarahkan menuju kepada peran sebagai penggerak perubahan (Service and Role of Internal Audit Element). 2) Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun pegawai yang profesional, meningkatkan koordinasi serta meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim (People Management Element). 3) Pengawasan intern BPKP dalam rencana strategi pengawasan berfokus pada kebutuhan shareholder dan stakeholder dengan memperhatikan fokus prioritas dan risiko. Memperbaiki metodologi pengawasan berdasarkan
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
5
2015 L A K I P
perbaikan proses internal maupun praktek-praktek terbaik pengawasan (Professional Practices Element). 4) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi maupun individu, melalui SIM HP dan New IPMS untuk kepentingan manajemen hasil pengawasan
maupun
untuk
manajemen
sumber
daya
pengawasan
(Performance Management and Accountability Element). 5) Sinergitas dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya dalam melakukan pengawasan lintas sektor dan menjadi mitra pemerintah dalam tindak lanjut perbaikan manajemen hasil pemeriksaan BPK RI. Sementara itu, hasil pengawasan BPKP berupa rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan Kementrian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dan efektif dengan mitra kerja (Organizational Relationship and Culture Element). 6) Dalam
kedudukannya
sebagai
auditor
Presiden,
BPKP
melakukan
pengawasan secara independen dengan kewenangan dan kekuasaan mandiri walaupun sebatas kegiatan lintas sektoral. BPKP aktif untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pengendalian intern dalam
memitigasi
risiko,
meningkatkan
kepatuhan
dan
mendorong
tercapainya tujuan organisasi (Governance Structure Element). Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern BPKP senantiasa dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, untuk memberi keyakinan bahwa tujuan BPKP dapat tercapai. Penerapan sistem pengendalian intern diarahkan pada penyelenggaraan yang efektif dengan kerangka penilaian kematangan implementasi SPIP. Maturitas penyelenggaraan SPIP ditargetkan berada padal level 3, dengan karakteristik bahwa BPKP telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok BPKP, sebagai media pengendalian (control design). Kebijakan dan prosedur atas kegiatan pengelolaan keuangan dan atas beberapa kegiatan operasional telah mulai dilaksanakan dan didokumentasikan secara konsisten.
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
6
2015 L A K I P
D.
Struktur Organisasi Sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo termasuk dalam perwakilan BPKP tipe B dengan struktur organisasi terdiri atas: 1.
Kepala Perwakilan;
2.
Bagian Tata Usaha; dan
3.
Kelompok Jabatan Fungsional. Gambar1: Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Perwakilan BPKP Bagian Tata Usaha
KelompokJabat anFungsional
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Subbagian Keuangan
Subbagian Kepegawaian &Umum
Halaman |
7
2015 L A K I P
E.
Sistematika Penyajian LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah inimenginformasikanpencapaiankinerjaPerwakilan
(LAKIP) BPKP
ProvinsiGorontaloselamaperiode 1 Januari 2015s.d. 31 Desember 2015. Penyajian LAKIP 2015 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut: Gambar2: Sistematika Penyajian LAKIP
Pendahuluan
BAB 1 Perencanaan&Perjaniian Kinerja RencanaStrategis 2015-2019
BAB 2
PenetapanKinerja 2015
CapaianKinerja 2015
Analisis CapaianKinerja
BAB 3 Realisasi Keuangan
Penutup 1. Ringkasan capaian 2. Hambatan/kendala dalam pencapaian sasaran
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
BAB 4
Halaman |
8
2015 L A K I P
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
A. Rencana Strategis 2015 - 2019 Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo mempunyai
rencana
strategis
yang
berorientasi
pada
hasil,
dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada, atau yang mungkin timbul. Rencana strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran. Merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, BPKP melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BPKP secara nasional, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah menetapkan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Periode 2015-2019 pada 21Desember 2015 dengan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor LSTRA-156/PW31/6/2015 tentang Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019. Renstra tersebut mengacu pada Renstra BPKP Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPKP No. 2 Tahun 2015.
1. P E R N Y AT A AN V I S I Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga pimpinan tertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo menetapkan suatu komitmen untuk mewujudkan visi BPKP ke depan yaitu:
“
Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Gorontalo
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
”
Halaman |
9
2015 L A K I P
Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional. Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya, visi BPKP diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya. Terdapat beberapa kata kunci yang perlu diberi makna secara khusus agar dapat membangun persepsi yang sama di antara insan pegawai di lingkungan BPKP, diantaranya: Sebagai Auditor Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa informasi assurance melalui suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas. BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi
Perwakilan
BPKP
Provinsi
Gorontalosebagai
Auditor
Internal
Pemerintah RI merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dan korporasi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh BPKP diharapkan bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi. Sebagai auditor berkelas dunia, BPKP harus menunjukan aspek yang berkualitas, di antaranya aspek profesionalisme sumber daya manusia (SDM), aspek kewenangan dan kapabilitas organisasi, dan aspek leverage rekomendasi hasil pengawasan. SDM BPKP harus memiliki kompetensi minimal dalam bidang pengawasan, diarahkan menjadi personil yang lebih memiliki kompetensi sesuai tujuan dan sasaran strategis BPKP. Kompetensi yang memungkinkan kemahiran profesional dalam pelaksanaan pengawasan intern, berdasarkan standard operating procedure (SOP) yang berlaku dan memperhatikan standar audit
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
10
2015 L A K I P
dari AAIPI atau IIA, dengan quality assurance berjenjang untuk memastikan kualitas proses pelaksanaan pengawasan. Kewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah diwujudkan dalam pemberian kualitas yang independen dan obyektif atas pengendalian intern yang diterapkan dalam sertifikasi profesi pengawasan. Setiap auditor BPKP memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai dalam melakukan koordinasi dan kerjasama tim, paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di BPKP. Kualitas informasi assurance dan rekomendasi strategis yang diberikan auditor BPKP harus sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit (leverage) yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan program pembangunan. Untuk
meningkatkan
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
dan
pembangunan,terdapat dua ruang lingkup utama: Pertama, terkait dengan fungsi manajemen lingkup pengawasan intern yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, terkait dengan lingkup APBN, pengawasan intern akan meliputi fungsi penerimaan, program prioritas nasional dan kebijakan fiskal. Pengawasan BPKP dilakukan untuk merespon permasalahan yang mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat luas. Visi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sebagai penjabaran Visi BPKP yaitu“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015 2019. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya persinggungan antara peran BPKP dengan beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA) antara lain agenda kedua yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan fungsi yang dilaksanakannya, BPKP mengambil peran penting yang mengerucut sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
11
2015 L A K I P
2. P E R N Y AT A AN M I S I Visi yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Berdasarkan visi yang telah ditetapkan, dirumuskan misi-misi misi misi Perwakilan BPKP Provin Provinsi Gorontalo sebagai berikut :
1st
• Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Provinsi Gorontalo
2nd
• Membina secara efektif penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di wilayah Provinsi Gorontalo
3rd
• Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Gorontalo
Penetapan misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Misi Kesatu, yaitu: “Menyelenggarakan “Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah ProvinsiGorontalo” Misi ini mengandung dua hal, hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP.Tugas Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”. a. Pengawasan an Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan embangunan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan dalam misii ini akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas adalah
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
12
2015 L A K I P
kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan (scrutiny) masyarakat dan stakeholder lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan. Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014,
serta
peraturan
perundang-undangan
lainnya
tentang
fungsi
pengawasan, BPKP menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala KLPK melalui jasa assurance dan consultancy.Jasa assurance mencakup pemberian informasi kepada Presiden tentang capaian pelaksanaan tugas dari para mitra kerja BPKP tersebut. Sedangkan jasa consultancy berwujud rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja KLPK sebagai mitra kerja BPKP. Perwujudan peran pengawasan intern tersebut sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional. BPKP harus berperan aktif dalam memberikan
peringatan
dini
terhadap
kemungkinan
terjadinya
penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015 2019. Jasa assurance dan consultancy dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan assurance dan konsultansi. Kegiatan dimaksud dapat mengacu kepada PP 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014. PP 60/2008 memberi batasan pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. b. Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
13
2015 L A K I P
yang bersih dan efektif, termasuk tata kelola korporasi.Pengawasan intern BPKP diarahkan untuk memastikan bahwa governance process dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif.Di samping itu, terdapat struktur organisasi dan mekanisme yang melibatkan stakeholder kunci dalam menetapkan
dan
mengawasi
(oversee)
tujuan
pemerintah
dan
pembangunan termasuk korporasi. Masyarakat juga diberi akses yang cukup terhadap informasi anggaran dan target pemerintahan dan pembangunan serta laporan pertanggungjawaban yang memungkinkan mereka mengetahui sejauh mana tujuan pemerintahan dan pembangunan tercapai. Dengan kerangka transparansi tersebut, para penyelenggara menyiapkan diri untuk menjelaskan capaian targetnya dan menjelaskan jika terjadi kegagalan, alasan
kegagalan
menjelaskan
pengelolaan
ukuran
dimaksud.Dengan
keuangan
pencapaian
menjaga
dan
efektivitas
partisipasi
pembangunan pencapaian
masyarakat,
atau tujuan
transparansi
dan
akuntabilitas tersebut diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. Misi Kedua, yaitu: “Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Provinsi Gorontalo” Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP.Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk meningkatkan maturitas SPIP di tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi
(KLPK)
bahkan
hingga
tingkat
program
(prioritas)
pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP KLPK memang bukan tanggung jawab BPKP, tetapi tanggung jawab masing-masing KLPK.BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan pengawasan di BPKP diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dari sekedar pelaksanaan
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
14
2015 L A K I P
tugas
penyusunan
pedoman
dan
pelatihan
SPIP,
menjadi
pengawal
implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan tindakan manajemen KLPK.Hal tersebut dilakukan dengan membudayakan pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi reguler terhadap konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan menyadarkan personel
dan
pembangunan,
pimpinan yang
akan
pada
pencapaian
akhirnya
akan
tujuan
pemerintahan
meningkatkan
dan
kematangan
implementasi SPIP secara keseluruhan di KLPK (Kementerian/Lembaga/ Pemda/Koroporasi). Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung dengan misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik antara keduanya.Misi 1 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan fungsional), sedangkan misi 2 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem Pengendalian Intern.Sistem pengendalian intern, dalam sejarahnya adalah bentuk lanjutan dari pengawasan melekat. Misi Ketiga, yaitu: “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di wilayah ProvinsiGorontalo” Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan
budaya
pengendalian
di
lingkungan
organisasinya.
Upaya
pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
15
2015 L A K I P
3. T U J U AN S T R AT E G I S Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dituangkan dalam tujuan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Tujuan akan menjadi arah perjalanan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dan perbaikan-perbaikan yang diinginkan sesuai dengan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Pembentukan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo bertujuan agar pelaksanaan tugas pengawasan yang diamanahkan kepada BPKP dapat berjalan lebih efisien dan efektif guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta lebih meningkatkan pelayanan kebutuhan para pemangku kepentingan akan penguatan akuntabilitas laporan keuangan dan impelentasi SPIP di wilayah Provinsi Gorontalo. Tujuan utama BPKP tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut: 1) Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yang bersih dan efektif; 2) Peningkatan
efektivitas
penyelenggaraan
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah (SPIP); 3) Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.
4. S AS AR AN S T R AT E GI S Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu; sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo untuk tahun 2015-2019sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi
Gorontalo
Nomor
LSTRA-156/PW31/5/2015
tanggal
21
Desember 2015 tentangRencana Strategis BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
16
2015 L A K I P
1. Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola,
perbaikan
sistem
pengendalian intern
pengelolaan keuangan
negara/daerah dan eningkatan kepabilitas APIP; 2. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan; 3. Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai.
5. S AS AR AN P R OG R AM Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh pengelolaan pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan.Kemampuan pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan.Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh BPKP untuk dapat mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra BPKP berhasil dicapai.Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan tidak
tercapainya
suatu
rencana.
Lingkup
pengukuran
kinerja
meliputi
pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan. Tabel 2.1. Target Kinerja Sasaran Program Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Target
%
30
%
10
%
10
Kepuasan layanan
Skala
7
Bidang Tata Usaha
likert
Outcome 1 Tersedianya informasi hasil
Persentase Tindak
pengawasan dalam mencapai
lanjut hasil
perbaikan tata kelola, perbaikan
pengawasan
sistem pengendalian intern
Peningkatan
pengelolaan keuangan
maturitas SPIP
negara/daerah dan peningkatan
Peningkatan
kapabilitas APIP
Kapabilitas APIP
2 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
17
2015 L A K I P
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Outcome 3 Termanfaatkannya aset secara
Kepuasan layanan
Skala
optimal dalam mencapai
penyediaan sarana
likert
kepuasan layanan pegawai
prasarana
6. P R O G R AM
D AN
7
K E G I AT AN
Program merupakan kumpulan kegiatan untuk menjalankan misi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang targetnya ditetapkan setiap tahun selama kurun waktu periode renstra yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) dan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan visi organisasi, dan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Sasaran program pengawasan BPKP diharapkan dapat dicapai terlaksananya kegiatan- kegiatan utama pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional; pembinaan penyelenggaraan SPIP serta pembinaan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah. Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan tersebut terlihat seperti pada Tabel 2.2 berikut:
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
18
2015 L A K I P
Tabel 2.2. Tabel Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output) Sasaran Strategis
Indikator
Satuan
Target
Target
Target
Target
Target
2015
2016
2017
2018
2019
92
92
92
92
92
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Lap
60
60
60
60
60
Unit
2
2
2
2
2
Kinerja Output 1
Tersedianya
Rekomendasi
Rekome
informasi hasil
Hasil
ndasi
pengawasan
Pengawasan
dalam mencapai
Rekomendasi
Rekome
perbaikan tata
Pembinaan
ndasi
kelola, perbaikan
Penyelenggar
sistem
aan SPIP
pengendalian
Rekomendasi
Rekome
intern
Pembinaan
ndasi
pengelolaan
Kapabilitas
keuangan
APIP
negara/daerah dan eningkatan kepabilitas APIP 2
Tersedianya
Laporan
dukungan
Dukungan
manajemen dan
Manajemen
pelaksanaan
Perwakilan
tugas teknis
BPKP
lainnya dalam mencapai kepuasan layanan 3
Termanfaatkannya Tersedianya aset secara optimal sarana dan dalam mencapai
prasarana
kepuasan layanan
BPKP
pegawai
Berdasarkan Bidang Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, target output pengawasan sebesar 96 rekomendasi dapat dijelaskan sebagai berikut.
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
19
2015 L A K I P
Tabel 2.3. Tabel Target Output per Bidang Target Kinerja
Bidang
IPP APD AN INVEST P3A TOTAL
Jumlah Rekomendasi Strategis 18 13 34 30 1 96
Target output di atas berdasarkan target rekomendasi strategis yang sudah ditetapkan oleh rendal pada masing-masing kedeputian. Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo berfungsi melakukan kegiatan pengawasan di daerah sebagai dukungan kepada rendal untuk mencapai target tersebut. Jumlah output di atas akan berubah setiap tahun yang dijalani sesuai dengan target masing-masing rendal. GAMBAR 2.1 PENYUSUNAN T ARGET OUTPUT PERWAKILAN Target Output PWK
DEPUTI 1
∑ Direktorat pemberi tugas x target output ke PWK
Bidang IPP DEPUTI 1I 8 dit x 2 output = 16 0utput pwk
DEPUTI III
Bidang APD
Persentase ∑ Pemda yang intensitas pembinaannnya prediktable 65% dari 18 pemda=12 pemda
DEPUTI 1V
Bidang AN
Penugasan per korporasi
DEPUTI V
Bidang Invest
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Penugasan per kasus
Halaman |
20
2015 L A K I P
Perubahan atas desain penghitungan output perwakilan ini per tahun dijelaskan dalam Renja Tahunan. Untuk mendukung ketercapaian sasaran program pengawasan, dilakukan dengan kegiatan dukungan pengawasan.
B. Perjanjian Kinerja 2015 1. K E B I J AK AN P E N G AW AS AN
D AN
P E M B I N A AN T AH U N 2015
Kegiatan Pengawasan BPKP tahun 2015 didasarkan pada kebijakan di bidang pengawasan dan pembinaan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), RPJMN, dan Renstra. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, kegiatan pengawasan yang mencakup tugas BPKP mencakup: a. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara dan atas kegiatan tertentu, yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, serta kegiatan lainnya berdasarkan penugasan presiden. b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP, meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi, serta peningkatan kompetensi APIP. Kebijakan pengawasan BPKP juga mengacu kepada: a. RPJM 2015 - 2019 serta RKP 2015; b. Direktif Presiden; c. Hasil Analisis Lingkungan Strategis; d. Isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah untuk kepentingan BPKP; e. Rencana Strategis (Renstra) BPKP 2015 - 2019.
2. R E N C AN A K I N E R J A T AH U N AN (RKT) 2015 Sesuai dokumen perjanjian kinerja tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalomendukung tercapainya dua sasaran program Deputi/Sekretariat
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
21
2015 L A K I P
Utama dengan tujuh indikator kinerja. Untuk itu, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo bertanggung jawab untuk mencapai dua sasaran program dan tiga sasaran kegiatan dengan dua indikator kinerja program dan tujuh indikator kinerja kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Target Sasaran Program/ Kegiatan dan Indikator Kinerja 1 1.
1.1 1.1.a
1.1.a.1 1.1.a.2
1.1.a.3
2.
2.1
2.1.a
Satuan
2 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pengawasan Interen Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP Rekomendasi Hasil Pengawasan Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Tersedianya dukungan manajemen dan
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Rekomendasi
Th. 2015 3
TW 1 4
TW 2 5
TW 3
TW 4
6
7
96
13
23
13
47
Rekomendasi Rekomendasi
92
10
23
12
47
2
1
0
1
0
Rekomendasi
2
2
0
0
0
100
7,79
54,92
7,79
29,51
%
Halaman |
22
2015 L A K I P
Target Sasaran Program/ Kegiatan dan Indikator Kinerja 1
2.1.a.1
2.1.b
2.1.b.1
2.1.b.2
2.1.b.3
Satuan
2 pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Termanfaat-kannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung perwakilan BPKP Tersedianya alat pengolahan data BPKP Tersedianya alat rumah tangga BPKP
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Th. 2015 3
TW 1 4
TW 2 5
TW 3
TW 4
6
7
Laporan
60
19
11
19
11
Unit
1
0
0
0
1
Unit
70
0
37
0
33
Unit
161
0
23
0
138
Halaman |
23
2015 L A K I P
BABIII
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja yang disajikan berikut ini merupakan hasil realisasi atas seluruh kegiatan dalam tahun 2015 periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini tercermin dari capaian 94 rekomendasi strategis dari 96 rekomendasi strategis yang telah ditetapkan. Capaian RS Tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 1. Kemudian capaian Indikator Sasaran Program dapat dilihat pada Lampiran 2. Sampai dengan cut off data per 31 Desember 2015, ikhtisar realisasi penugasan pengawasan yang disajikan dalam kategori output (Rekomendasi Strategis), penugasan pengawasan, jenis pengawasan, fokus pengawasan, dan sumber daya adalah sebagai berikut: a. Realisasi Output per Jenis dan Fokus Pengawasan Tabel 3.1 Realisasi Output per Jenis dan Fokus Pengawasan Fokus Pengawasan
RS Assurance
RS Consulting
Jumlah RS
Pengawalan Pembangunan
26
-
26
Peningkatan Ruang Fiskal
1
1
2
34
-
34
-
32
32
61
33
94
Pengamanan Aset Governance System Jumlah
Dari data di atas dapat terlihat bahwa rekomendasi strategis yang sudah dilaksanakan adalah sejumlah 94 rekomendasi. Realisasi tersebut terdiri dari 26 Rekomendasi Strategis untuk Fokus Pengawasan Pengawalan Pembangunan, 2 RS untuk Fokus Pengawasan Peningkatan Ruang
Fiskal, 34 RS untuk
Fokus Pengawasan
Pengamanan Aset dan 32 RS untuk Fokus Pengawasan Perbaikan/Peningkatan Governance System. Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
24
2015 L A K I P
b. Realisasi Penugasan per Jenis dan Fokus Pengawasan Tabel 3.2 Realisasi Penugasan per Jenis dan Fokus Pengawasan PP Assurance
Fokus Pengawasan
PP Consulting
Jumlah PP
Pengawalan Pembangunan
160
-
160
Peningkatan Ruang Fiskal
15
2
17
Pengamanan Aset
58
-
58
-
160
160
233
162
395
Governance System Jumlah
Data di atas menunjukkan bahwa sampai dengan 31 Desember 2015, telah terealisasi sejumlah 395 penugasan pengawasan, terdiri dari 160 Penugasan pada fokus pengawasan Pengawalan Pembangunan, 17 pada fokus Peningkatan Ruang Fiskal, 58 pada fokus Pengamanan Aset dan 160 pada fokus Governance System. c. Capaian Penugasan Tahun 2015 Tabel 3.3 Capaian Realisasi per Jenis dan Fokus Pengawasan Fokus Pengaw asan
Rencana RS
PP
HP
Pengawa lan Pembang unan
26
113
Peningka tan Ruang Fiskal
2
Pengama nan Aset
Realisasi Dana
RS
PP
HP
5.978
1.405.081.600
26
160
14
617
148.400.000
2
36
41
1.828
546.346.000
Governa nce System
32
77
3.090
Jumlah
96
245
11.513
% Realisasi Dana
RS
PP
HP
Dana
6.107
1.274.494.608
100
129
102
91
17
583
120.006.149
100
121
94
81
34
58
1.862
494.308.388
94
132
102
90
846.320.400
32
160
3.275
836.054.378
100
190
106
99
2.946.148.000
94
395
11.827
2.724.863.523
98
148
103
92
Data di atas menunjukkan bahwa sampai dengan 31 Desember 2015, output Rekomendasi Strategis telah tercapai 98%, penugasan pengawasan telah tercapai 148%, hari pengawasan telah tercapai 103%, dan dana telah tercapai 92%.
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
25
2015 L A K I P
1. Jenis Pengawasan Jenis pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: a. Jenis Assurance (1) Monitoring prioritas pembangunan nasional (verifikasi lapangan janji presiden). (2) Pengelolaan PNBP Kementerian Agraria dan Tata Ruang. (3) Monev akselerasi swasembada pangan. (4) Audit operasional pengelolaan keuangan pada KPU. (5) Audit Pamsimas. (6) Audit PNPM Generasi Sehat Cerdas. (7) Audit proyek CCDP. (8) Audit PNPM Mandiri Perdesaan. (9) Audit PNPM Mandiri Perkotaan. (10) Audit operasional PNBP pada KKP. (11) Audit PNBP BHP frekuensi. (12) Audit kinerja aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan. (13) Audit kinerja program JKN. (14) Monev bansos sarpras pendidikan. (15) Audit operasional dana siap pakai dan dana rehabilitasi rekonstruksi BPBD. (16) Audit pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan. (17) Evaluasi penyerapan anggaran K/L. (18) Verifikasi pembayaran atas paket pekerjaan proyek instansi vertikal. (19) Evaluasi penyelenggaraan fungsi PTSP. (20) Evaluasi pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba pada BNN. (21) Audit kinerja PPIP. (22) Evaluasi penyerapan anggaran pemda. (23) Monitoring dana DAK dan reviu tambahan dana DAK. (24) Pengawasan PAD. (25) Evaluasi pelayanan obat publik. (26) Evaluasi penangguangan penyakit menular. (27) Evaluasi AKIP. (28) Audit kinerja pelayanan Pemda bidang kesehatan dan kemaritiman.
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
26
2015 L A K I P
(29) Pemantauan transparansi PBJ. (30) Probity audit PBJ. (31) Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi. (32) Evaluasi penyediaan dan pemeliharaan listrik. (33) Audit tujuan tertentu atas cash flow PT SHS. (34) Evaluasi ketahanan pangan nasional dan GP3K. (35) Evaluasi kinerja pada BUMD dan BLUD. (36) Audit dalam rangka PKKN. (37) Pemberian keterangan ahli. (38) Koordinasi pengawasan. b. Jenis Consulting (1)
Pendampingan verifikasi PNBP-PKH.
(2)
Pendampingan penyusunan laporan keuangan K/L.
(3)
Pendampingan pengawasan dan pemeriksaan pada Kepolisian Daerah.
(4)
Reviu laporan keuangan K/L.
(5)
Quality assurance atas inventarisasi BMN pada satker Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
(6)
Asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
(7)
Asistensi penyempurnaan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
(8)
Bimbingan teknis aplikasi SIMDA Desa.
(9)
Asistensi penyusunan RTP temuan BPK.
(10) Pendampingan penyusunan LPPD. (11) Bimbingan teknis OPAD. (12) Quality assurance atas DA/RTP SPIP. (13) Asistensi pelaksanaan reviu LAKIP. (14) Bimbingan teknis probity audit. (15) Pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMD/BLUD. (16) Asistensi manajemen aset BUMD. (17) Asistensi penerapan dan pengembangan GCG BUMD. (18) Bimbingan teknis sistem informasi akuntansi BLUD. (19) Pendampingan penyusunan Standar Pelayanan Minimal. (20) Asistensi penyusunan RBA. (21) Sosialisasi anti korupsi.
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
27
2015 L A K I P
(22) Sosialisasi dan Bimtek Fraud Control Plan (FCP). (23) Asistensi peningkatan kapabilitas APIP daerah. (24) Pendampingan bimtek SPIP oleh APIP. Pengelompokan jenis pengawasan menurut empat fokus pengawasan dan per bidang bisa dilihat pada lampiran 4.
2. HASIL PENGAWASAN TAHUN 2015
A. PENGAWALAN PEMBANGUNAN NASIONAL Dalam tahun 2015, hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dengan fokus pengawalan pembangunan nasional di Provinsi Gorontalo menunjukkan hal-hal yang perlu mendapat perhatian Gubernur Gorontalo yaitu: (1) Pengawalan Pembangunan dalam Bidang Kesehatan - Program Jaminan Kesehatan Nasional: kurangnya jumlah tempat tidur dan tenaga medis, serta pemenuhan kebutuhan obat. - Penyediaan dana Kesehatan belum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu berkisar antara 7,71% sampai dengan 9,07% dari jumlah yang ditetapkan sebesar 10%. - Evaluasi atas Pelayanan Obat Publik pada Pemerintah Daerah: Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum memiliki Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum memiliki Tim Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpadu, beberapa jenis obat dan perbekalan kesehatan yang tidak tersedia dalam e-catalogue, keberadaan distributor obat kurang mendukung pelaksanaan pengadaan melaluie-purchasing, persentase peresepan obat generik masih di bawah target, kekosongan stok vaksin yang cukup lama, kemasan vaksin yang tidak efisien dan dropping vaksin yang mendekati tanggal kadaluarsa. (2) Pada kegiatan pencapaian swasembada padi, jagung, dan kedelai: pengadaan benih yang belum dilaksanakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan petani. Realisasi anggaran kegiatan Program Akselerasi Swasembada Pangan Kementerian Pertanian yang dikelola oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo per Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
28
2015 L A K I P
31 Desember 2015 adalah sebesar Rp157.130.228.424,00 dari plafon anggaran sebesar Rp162.363.403.000,00 atau 96,78% dari total anggaran. (3) Hasil verifikasi Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) pada PT Pupuk Kaltim: distributor dan pengecer yang tidak memiliki persediaan pupuk di gudang sesuai dengan ketentuan, pengendalian atas pupuk bersubsidi ditingkat pengecer belum maksimal, dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani diluar RDKK. (4) Penyediaan dana Pendidikan (di luar biaya Gaji dan Tunjangan) belum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu berkisar antara 5,33% sampai dengan 9,73% dari jumlah yang ditetapkan sebesar 20% dari APBD. (5) Hasil Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman tahun 2014 (pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Boalemo) berkisar antara 66,25 – 70,58 atau dalam kategori Baik. Untuk meningkatkan kinerja tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan potensi Kelautan dan Perikanan yang mencakup pemberdayaan
nelayan
pelatihan/penyuluhan,
melalui
pemanfaatan
penyediaan teknologi
bantuan informasi
dan untuk
pengembangan data dan informasi perikanan, serta pembinaan teknis operasional terhadap pelabuhan ikan. (6) Monitoring pengawalan pembangunan infrastruktur yang strategis di Provinsi Gorontalo mencakup: - Pembangunan PLTG Gorontalo Peaker 2x50 MW di Paguat Kabupaten Pohuwato: pembebasan lahan yang masih belum tuntas, terutama untuk pembangunan tanki gas dan fasilitas penunjangnya. PLTG Paguat akan mulai beroperasi dengan menggunakan bahan bakar solar/diesel. - Pembangunan PLTU Anggrek 100 MW di Kabupaten Gorontalo Utara: struktur tanah yang berbatuan keras sehingga harus dilakukan peledakan
untuk pemecahan batu dan perubahan desain konstuksi
pondasi. - Pembangunan Gedung Terminal pada Bandara Djalaludin:pembebasan lahan yang sebagian masih bermasalah(klaim dari masyarakat) dan kebutuhan listrik terminal baru sebesar 1000 KVA yang belum dapat terpenuhi. Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
29
2015 L A K I P
- Pembangunan Pelabuhan Kelas III Anggrek: belum tercapainya realisasi fisik dibandingkan dengan rencana, keterbatasan transportasi beton dengan truk molen yang mengakibatkan volume beton yang dituangkan untuk
membuat container yard tidak optimal dan warga yang
menginginkan kompensasi atas tanah yang telah dihibahkan kepada Pelabuhan Anggrek. - Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Randangan Kiri (Lanjutan) Pohuwato: - Belum tercapainya realisasi fisik dengan rencana yang telah ditetapkan disebabkan antara lain terkendala pembebasan lahan dan kurang maksimalnya kinerja kontraktor/penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaannya. - Pembangunan Jalan Gorontalo Outter Ring Road (GORR) Provinsi Gorontalo - Realisasi fisik sampai dengan akhir tahun 2015 untuk pembangunan GORR I APBN, GORR I APBNP, GORR II APBNP, GORR III APBNP diproyeksikan tidak akan mencapai rencana yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh belum selesainya pembebasan lahan pada beberapa titik pada masing-masing paket pembangunan jalan
GORR
oleh
Pemerintah
Provinsi
Gorontalo
melalui
tim
Pembebasan lahan yang diketuai oleh Kepala BPN Provinsi Gorontalo. - Pembangunan Gedung IGD RSUD DR. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo Tahap I: belum tercapainya realisasi fisik dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan karena kurang maksimalnya kinerja Kontraktor/Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan terutama pemenuhan kebutuhan material dan tenaga kerja. (7) Evaluasi
PTSP
Pemerintah
Daerah:pelimpahan
kewenangan
penyelenggaraan fungsi pelayanan penanaman modal (perizinan dan non perizinan) belum diberikan sepenuhnya kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)dan sebagian masih dikelola SKPD teknis.
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
30
2015 L A K I P
B. PENINGKATAN RUANG FISKAL Hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan dalam rangka memberikan kontribusi untuk peningkatan ruang fiskal APBN dan APBD terhadap satuan kerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Gorontalo, menunjukkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Rata-rata realisasi penyerapan anggaran Pemerintah Daerah se-Provinsi Gorontalo untuk tahun 2014 (per 31 Desember 2014) adalah 89,19%. Sedangkan realisasi penyerapan anggaran untuk Tahun 2015 (per 31 Desember 2015) se-Provinsi Gorontalo, rata rata sebesar 87,95%. (2) Dalam neraca Pemerintah Daerah (per 31 Desember 2014), aset seluruh Pemda di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan sebesar 14,37% dari tahun 2013. Rasio aset lancar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek rata-rata sebesar 53,37%. Sedangkan jumlah SILPA Tahun 2014 sebesar Rp304,97 milyar, mengalami kenaikan sebesar Rp77,8 milyar atau 34,26% dibandingkan dengan tahun 2013. (3) PAD seluruh Pemda di wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2015 mengalami penurunan rata-rata sebesar 11,50% dibandingkan dengan tahun 2014. Proporsi PAD tahun 2015 dibandingkan dengan jumlah Pendapatan tahun 2015 sebesar 9,79%, menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan di wilayah Provinsi Gorontalo untuk Tahun 2015 masih sangat tergantung pada Pendapatan Transfer, yaitu sebesar 90,21%. Tren dari tahun ke tahun, proporsi PAD dibandingkan dengan jumlah pendapatan masih berfluktuasi, akibat tidak tercapainya target penerimaan dari beberapa sektor sumber PAD. Penetapan Target Penerimaan PAD tidak didasarkan pada potensi riil, disebabkan belum adanya database tentang potensi pajak/retribusi daerah yang diperbarui secara berkala. (4) Jumlah Belanja Modal tahun 2015 mengalami peningkatan 31,06% dari tahun 2014, dengan Rasio Belanja Modal dibandingkan dengan Jumlah Belanja tahun 2015 sebesar 23,58%. Jika dibandingkan dengan rasio serupa di tahun 2014 sebesar 20,58%, menunjukkan adanya kenaikan. (5) Belanja Pegawai tahun 2015 meningkat sebesar 6,32% jika dibandingkan dengan tahun 2014. Secara rasio, Belanja Pegawai jika dibandingkan
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
31
2015 L A K I P
dengan Jumlah Belanja adalah sebesar 45,08% dan jika dibandingkan dengan rasio serupa di tahun 2014 sebesar 48,49%, menunjukkan adanya penurunan. (6) Hasil reviu atas DAK dan DAK TUD menunjukkan sejumlah Rp155 milyar eligible untuk dialokasikan sebagai DAK pada APBD Tahun 2015 di Kota Gorontalo Rp75 milyar, Kabupaten Boalemo Rp80 milyar, Potensi PNBP pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Gorontalo belum dipungut secara optimal.
C. PENGAMANAN TERHADAP ASET NEGARA/DAERAH Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontaloyang dilaksanakan dalam rangka pengamanan aset negara/daerah melalui kerjasama dengan aparat penegak
hukum
(KPK,
Kejaksaan,
dan
Kepolisian)
dalam
upaya
pemberantasan korupsi, yaitu dengan melakukan audit investigatif dan audit tujuan tertentu Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas permintaan APH, dan pemberian keterangan ahli dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Gorontalo. Dalam tahun 2015, penugasan tersebut mencakup: - Audit Investigatif sebanyak 3 penugasan, atas permintaan Kejaksaan Negeri
(Kejari) Tilamuta, Kejari Kwandang dan Kepolisian Resor
Boalemo. - Audit tujuan tertentu PKKN sejumlah 11 laporan dengan nilai kerugian Negara/Daerah sebesar Rp11,49 Milyar terdiri atas permintaan APH dari Kejaksaan sebanyak 8 penugasan (Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kejari Suwawa, Kejari Tilamuta, Kejari Marissa dan Kejari Kota Gorontalo) dan permintaan Kepolisian sejumlah 3 penugasan (Kepolisian Resor Kota Gorontalo, Kepolisian Resor Kabupaten Boalemo dan Kepolisian Resor Limboto). - Pemberian keterangan ahli dalam persidangan di Pengadilan Tpikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo sebanyak 10 sidang yang merupakan tindak lanjut oleh APH atas Laporan Hasil Audit dalam rangka PKKN.
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
32
2015 L A K I P
D. PENINGKATAN KUALITAS GOVERNANCE SYSTEM Pengawasan intern dan pembinaan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dengan fokus pada perbaikan governance system menunjukkan hasil sebagai berikut: (1) Dari perspektif akuntabilitas pelaporan keuangan yakni opini yang diberikan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014 menunjukkan peningkatan dari opini LKPD tahun 2013. Seluruh Pemda atau 100% dari 7 Pemda di Provinsi Gorontalo (1 Provinsi, 1 Kota, dan 5 Kabupaten) telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD tahun 2014, meningkat dari LKPD tahun 2013 yang masih menyisakan 2 Pemda mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). (2) Beberapa catatan/permasalahan yang ditemukan BPK-RI mencakup antara lain: penyajian, penatausahaan dan bukti kepemilikan atas aset tanah; aset tanah yang dikuasai pihak ketiga; penatausahaan aset tetap gedung dan bangunan, jalan, Irigasi, dan jaringan belum sepenuhnya tertib; kerjasama pemanfaatan aset tidak memberikan kontribusi yang optimal; belanja hibah barang atau jasa dan bansos kepada pihak ketiga atau masyarakat; belanja perjalanan dinas luar daerah yang tidak sesuai peruntukannya; denda keterlambatan pengadaan barang dan jasa; investasi dan kemitraan dengan pihak ketiga yang sudah tidak beroperasi; saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Tahun Penetapan 1997 s.d. 2011 belum dilakukan rekonsiliasi dengan KPP Pratama Kota Gorontalo; serta penanganan kerugian daerah dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau SK Pembebanan yang telah melampaui batas waktu. (3) Kesiapan satuan kerja instansi vertikal dan Pemerintah Daerah untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, yaitu melalui asistensi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang wajib diterapkan secara penuh di tahun 2015 oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Gorontalo. Khusus untuk lingkup Pemerintah Daerah, kegiatan asistensi dan bimtek
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
33
2015 L A K I P
yang dilakukan mencakup: implementasi dan up dating SIMDA Akrual, penatausahaan aset, penyusunan LKPD, dan penyusunan action plan atas rekomendasi BPK. (4) Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas keuangan BUMD/BLUD di Provinsi Gorontalo melalui asistensi penerapan GCG pada BUMD, reviu laporan keuangan PDAM yang disusun berdasarkan SAK ETAP, asistensi manajemen aset BUMD, dan asistensi tata kelola BLUD RSUD. (5) Untuk mendorong kesiapan Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Desa dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
dan
peraturan
pelaksanaannya,
telah
dilakukan
monitoring
penyaluran dana desa kepada 657 desa di Provinsi Gorontalo dengan jumlah alokasi dalam APBN 2015 sebesar Rp179,9 milyar dan telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp175,1 milyar (97,33%). (6) Desa Huntu Barat Kecamatan Bolango Selatan Kabupaten Bone Bolango berhasil meraih penghargaan “Anugerah Desa Membangun Indonesia" tingkat nasional tahun 2015 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal
dan
Transmigrasi,
untuk
kategori
percepatan
penggunaan dana desa dan pemberdayaan potensi desa. (7) Guna mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Provinsi Gorontalo, dalam tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
telah
melaksanakan
asistensi
dan
bimtek
penerapan
SISKEUDES/SIMDA Desa kepada para personil SKPD terkait dan aparat pemerintah desa di 223 desa di Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone Bolango, dan Pohuwato. (8) Untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah melakukan bimbingan
teknis
dan
pembinaan
penyelenggaraan
SPIP
kepada
Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan level maturitas penerapan SPIP pada tahun 2015 pada umumnya masih berada pada tingkat Berkembang (level 2). Hal ini memerlukan komitmen bersama dari para pimpinan SKPD dan Satgas SPIP masing-masing untuk meningkatkan penyelenggaraan SPIP agar
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
34
2015 L A K I P
dapat mencapai target RPJMN pada tahun 2019 yaitu semua Pemda telah menerapkan SPIP pada level maturitas minimal 3 dari 6 tingkatan yang ada. (9) Untuk memenuhi amanat Presiden terkait dengan pencapaian level kapabilitas APIP di Indonesia, yang merupakan katalisator peningkatan governance system pada masing-masing Pemerintah Daerah, dalam tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah melakukan bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP pada seluruh Inspektorat Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo. Level kapabilitas APIP di Provinsi Gorontalo yang telah mencapai Level 2 dan siap menuju Level 3 yaitu Inspektorat Provinsi Gorontalo dan Inspektorat Kota Gorontalo, Sedangkan yang masih berada pada Level 2 dengan catatan perlu perbaikan yaitu Inspektorat Kabupaten Boalemo dan Inspektorat Kabupaten Gorontalo, Level 1 pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango. (10) Berdasarkan hasil self assesment kapabilitas APIP yang telah divalidasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, menunjukkan permasalahan APIP yang perlu segera diselesaikan, yaitu: belum memiliki Pejabat Fungsional Auditor (PFA) pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara, pada umumnya belum menerapkan kendali mutu dan penyusunan kertas kerja sesuai standar dan belum memiliki sistem informasi hasil pengawasan terkait rekomendasi dan tindak lanjutnya. (11) Kondisi tersebut memerlukan komitmen bersama untuk peningkatan kapabilitas APIP agar dapat mencapai target RPJMN pada tahun 2019 yaitu semua APIP Pemda telah mencapai level kapabilitas 3 dari 5 tingkatan yang ada. (12) Upaya preventif yang dilakukan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan, pengamanan asset, efisiensi dan efektivitas operasi, serta kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan, dilakukan melalui penilaian risiko/rencana tindak pengendalian pada satuan kerja K/L/Pemda, dan pelaksanaan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Bidang APBD, Pendapatan Asli Daerah dan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi national interest yang merupakan program kerjasama KPK (Deputi Pencegahan) dengan BPKP.
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
35
2015 L A K I P
Kegiatan Korsupgah Korupsi tersebut di tahun 2015 dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo dengan tahapan pengumpulan data, pengamatan, FGD, seminar regional dan seminar nasional. (13) Disamping itu dilaksanakan juga sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) di RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo serta Sosialisasi Program Anti Korupsi kepada mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo. (14) Terkait pengelolaan dana bantuan pusat di daerah, partisipasi Pemerintah Daerah dalam penyediaan dana monitoring dan evaluasi terhadap bantuan/block grant dari Pusat masih kurang optimal, sehingga banyak kegiatan pusat di daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) tidak termonitor dan terlaporkan dengan optimal. (15) Data yang dimiliki Pemda sehubungan dengan kegiatan K/L terbatas, karena
terbatasnya
koordinasi
Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota
dengan UAPPA/B Wilayah masing-masing Kementerian/ Lembaga di Gorontalo. (16) Evaluasi kinerja BLUD RSUD: belum dilakukan pengujian limbah cair dan evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) belum sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. (17) Hasil evaluasi kinerja pada lima PDAM di Provinsi Gorontalo menunjukkan kondisi perusahaan cukup sehat dengan cakupan pelayanan rata-rata 43,32%. Namun dari segi kualitas air masih belum sepenuhya memenuhi Persyaratan Kualitas Air Minum, tingkat kehilangan air (non revenue water) masih cukup tinggi (rata-rata 33,67%, masih di atas standar toleransi 20%), dan seluruh PDAM tersebut belum mencapai Full Cost Recovery (FCR). Hal tersebut berpengaruh pada pencapaian kinerja keuangan PDAM di Provinsi Gorontalo yang belum dapat memberikan kontribusi secara optimal pada PAD Pemerintah Daerah melalui pembagian laba sebagai deviden. (18) Hasil Reviu Atas Laporan Verifikasi Hibah Air Minum pada Kabupaten Bone Bolango menunjukkan sebanyak 83 sambungan rumah yang dipasang belum memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
36
2015 L A K I P
(19) Hasil Monitoring dan Evaluasi DAK Reguler dan Tambahan Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Boalemo menunjukkan masih terdapat penggunaan DAK yang tidak tepat sasaran yaitu DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal digunakan untuk membeli kapal fiber glass untuk kegiatan Festival Boalemo Tahun 2015 dan DAK Bidang Air Minum digunakan untuk membangun jaringan distribusi yang dioperasikan oleh PDAM.
A. CAPAIAN KINERJA Indikator kinerja yang digunakan adalah Rekomendasi Strategis yang merupakan indikator kinerja outcome untuk mencapai sasaran strategis. Keseluruhan RS tersebut merupakan RS dukungan untuk mencapaisasaran strategis BPKP secara keseluruhan. Di bawah ini dijelaskan tentang beberapa indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Indikator kinerja input adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Indikator input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah (yaitu besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan) dan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan satuan hari pengawasan (HP). Indikator output adalah sesuatu yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan, seperti jumlah laporan hasil pelaksanaan asistensi/bimbingan teknis, Dokumen Renstra, Dokumen LAKIP, Neraca, Laporan Hasil Pengawasan kepada Gubernur, Laporan Hasil Audit dan Evaluasi yang diterbitkan, dan sebagainya. Indikator outcome adalah indikator yang mengambarkan berfungsinya suatu output, dalam hal ini terlihat dengan telah berapa banyak rekomendasi yang diberikan oleh BPKP Perwakilan Gorontalo yang telah ditindaklanjuti oleh pihak yang diberikan rekomendasi. Capaian indikator kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan dihitung berdasarkan rumus pengukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai profil indikator kinerja.
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
37
2015 L A K I P
Rincian target, realisasi, dan capaian sasaran program serta sasaran kegiatan disajikan pada Lampiran II. Capaian kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan diuraikan sebagai berikut.
1. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Keuangan
Negara
dan
Sasaran program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP didukung oleh satu sasaran program dan kegiatan serta dilengkapi tiga indikator kinerja dengan kinerja sampai dengan 31 Desember 2015 sebagaimana terlihat pada Tabel 3. Tabel 3.4 Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan 1 sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja
Satuan
1 1.
2
1.1
1.1.a
1.1.a.1
1.1.a.2
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pengawasan Intern Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan system pengendalian intern pengelolaan keuangannegara/ daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP Rekomendasi Hasil Pengawasan Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
s.d. 31 Desember 2015 Capaian Target Realisasi (%) 3 4 5
Rekomendasi
96
94
97,9
Rekomendasi Rekomendasi
92
90
97.8
2
2
100
Halaman |
38
2015 L A K I P
Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja
s.d. 31 Desember 2015 Capaian Target Realisasi (%)
Satuan
SPIP/SPI 1.1.a.3
Rekomendasi RekoPembinaan Kapabilitas menAPIP dasi
2
2
100
Realisasi sasaran Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP sampai dengan 31 Desember
2015
sebesar 94 rekomendasi atau lebih kecil dari target Tahun 2015 sebesar 96 rekomendasi. Realisasi sasaran kegiatan berada pada rentang 2 sampai dengan 92 rekomendasi dari target 2 sampai dengan 96 rekomendasi atau mencapai 97,5% sampai dengan 100%. Uraian capaian kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan sampai dengan 31 Desember 2015 diuraikan sebagai berikut. a. Indikator Kinerja Program “Rekomendasi Pengawasan Intern” Indikator kinerja “rekomendasi pengawasan intern” diukur dengan merataratakan seluruh indikator kinerja kegiatan. Realisasi indikator kinerja program “rekomendasi pengawasan intern” sampai dengan 31 Desember
2015
sebesar 94 rekomendasi atau mencapai 97,9% dari target tahun 2015 sebesar 96 rekomendasi. Celah kinerja negatif sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 2,1% menunjukkan terdapat kegiatan yang mendukung rekomendasi tidak dilaksanakan. Realisasi
indikator
kinerja
program
didukung
dengan
dana
sebesar
Rp2.724.863.253,00 atau 92,5% dari anggaran sampai dengan akhir 2015 sebesar Rp2.946.148.000,00 dan dengan SDM sebanyak 11.827 OH atau 103% dari rencana tahun 2015 sebanyak 11.513 OH. Dari
sisi
penggunaan dana,
indikator
kinerja
program
“rekomendasi
pengawasan intern” tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja sampai dengan 31 Desember
2015 sebesar 97,9% lebih
tinggi dibandingkan dengan capaian dana sampai dengan 31 Desember 2015sebesar 92,5%. Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja program “rekomendasi pengawasan intern” tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
39
2015 L A K I P
dari capaian indikator kinerja sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 97,9% dibandingkan dengan capaian OH sampai dengan akhir 2015 sebesar 102,7%. Sasaran program “rekomendasi pengawasan intern“ didukung satu sasaran kegiatan dengan tiga indikator kinerja kegiatan. Capaian kinerja masingmasing indikator kegiatan diuraikan sebagai berikut. 1) Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern
pengelolaan
keuangan negara/ daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP Sasaran kegiatan “Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/ daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP” mempunyai tiga indikator kinerja kegiatan dengan capaian masing-masing indikator kinerja 1 sebesar 97,9%, indikator kinerja 2 sebesar 100%, dan indikator kinerja 3 sebesar 100%. Capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan diuraikan sebagai berikut. (a) Rekomendasi Hasil Pengawasan Indikator kinerja “Rekomendasi Hasil Pengawasan” diukur dengan menghitung seluruh tema unik pengawasan di luar penyelenggaraan SPIP dan kapabilitas APIP yang telah terbit laporan sampai dengan 31 Desember 2015. Sampai dengan 31 Desember
2015, realisasi indikator kinerja
sebanyak 90 rekomendasi atau mencapai 97,9% dari target 31 Desember 2015 sebanyak 92 rekomendasi. Realisasi sebesar 90 rekomendasi diperoleh dari realisasi PKPT yang menjadi
PKPT
rekomendasi
strategis
pengawasan
di
luar
penyelenggaraan SPIP dan kapabilitas APIP yang laporannya telah terbit pada periode 31 Desember 2015. Faktor pendukung tercapainya target adalah penggunaan sumber daya manusia
secara
maksimal
meskipun
jumlahnya
terbatas.
Pemaksimalan semuber daya manusia dilakukan dengan cara pemberian Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
penugasan
lebih
dari
1
kepada
tim
pada
lokasi Halaman |
40
2015 L A K I P
pemeriksaan/pengawasan yang sama. Beberapa penugasan juga dimajukan dari rencana mulainya, khususnya di bidang Investigasi banyak PKPT yang ditargetkan bulan 11 dan 12 telah terealisasi dalam pada triwulan III. Dibandingkan dengan target keseluruhan tahun 2015 sebanyak 92 rekomendasi, realisasi sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 90 rekomendasi, sehingga masih terdapat 2 rekomendasi yang belum terealisasi. Hal ini dikarenakan tidak ada permintaan stakeholder untuk mengeksekusi RS tersebut. (b) Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI Indikator
kinerja
“Rekomendasi
Pembinaan
Penyelenggaraan
SPIP/SPI” diukur dengan menghitung seluruh tema unik pengawasan yang berkaitan dengan penyeenggaraan SPIP dan telah terbit laporan sampai dengan 31 Desember 2015. Sampai dengan 31 Desember
2015, realisasi indikator kinerja
sebanyak 2 rekomendasi atau 100% dari target 31 Desember 2015. Upaya untuk dapat mencapai target tahun 2015 yaitu dengan melakukan koordinasi dengan mitra kerja terkait kesiapan penugasan, khususnya penilaian maturitas SPIP pada Pemda. (c) Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP Indikator kinerja “Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP” diukur dengan menghitung seluruh tema unik pengawasan mengenai kapabilitas APIP yang telah terbit laporan sampai dengan 31 Desember 2015. Sampai dengan 31 Desember
2015, realisasi indikator kinerja
sebanyak 2 rekomendasi atau mencapai 100% dari target 31 Desember 2015 sebanyak 2 rekomendasi. Indikator
kinerja
kegiatan
didukung
pelaksanaan
subkegiatan/
penugasan peningkatan kapabilitas APIP pada tiga Inspektorat Kabupaten di Provinsi Gorontalo.
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
41
2015 L A K I P
2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP Sasaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP didukung oleh satu sasaran program dan dua sasaran kegiatan serta dilengkapi empat indikator kinerja dengan kinerja sampai dengan 31 Desember 2015 sebagaimana terlihat pada Tabel3.5. Tabel3.5 Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan 2 sampai dengan 31 Desember 2015 Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja 1 2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP 2.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 2.1.a Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan 2.1.a.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 2.1.b Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert 2.1.b.1 Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung perwakilan BPKP 2.1.b.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Satuan 2
s.d. 31 Desember 2015 Target Realisasi Capaian (%) 3 4 5
%
100
100,39
100,39
Laporan
60
61
101,67
Unit
1
1
100
Unit
70
66
94,29
Halaman |
42
2015 L A K I P
Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja 2.1.b.3 Tersedianya alat rumah tangga BPKP
Satuan Unit
s.d. 31 Desember 2015 Target Realisasi Capaian (%) 161 170 105,59
Realisasi sasaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP sampai dengan 31 Desember
2015 sebesar 100,39% atau
mencapai 100,39% dari target sebesar100%. Realisasi sasaran kegiatan berada pada rentang 1 sampai dengan 170 dari target unit sampai dengan laporan atau capaiannya antara 94,29% sampai dengan 105,59%. Uraian capaian kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan sampai dengan 31 Desember
2015
diuraikan sebagai berikut. a. Indikator Kinerja “Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP” Indikator kinerja “Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP” diukur dengan merata-ratakan seluruh indikator kinerja kegiatan. Realisasi indikator kinerja program “Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP” sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100,39% atau mencapai100,39% dari target. Realisasi
indikator
kinerja
Rp37.012.968.103,00
atau
program
didukung
97,3%
dengan
dari
dana
anggaran
sebesar sebesar
Rp38.041.734.000,00 dan dengan SDM sebanyak 4.010 OH atau 100,6% dari rencana sampai dengan 31 Desember 2015 sebanyak 3987 OH. Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja “Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar 97,30%. Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja “Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP” belum tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja sampai dengan 31 Desember
2015 sebesar 100,40% lebih rendah dibandingkan
dengan capaian OH sampai dengan sebesar 100,6%.
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
43
2015 L A K I P
Sasaran “Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP” didukung dua sasaran kegiatan dengan empat indikator kinerja kegiatan. Capaian kinerja masing-masing indikator kegiatan diuraikan sebagai berikut. 1) Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Sasaran kegiatan “Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan” mempunyai satu indikator kinerja kegiatan dengan capaian indikator kinerja sebesar 101,70% dan diuraikan sebagai berikut. (a) Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Indikator kinerja “Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP”
diukur
dengan
menghitung
seluruh
laporan
dukungan
manahemen yang telah terbit yang telah direncanakan sampai dengan 31 Desember 2015. Sampai dengan 31 Desember
2015, realisasi indikator kinerja
sebanyak 61 laporan atau mencapai 101,67% dari target 31 Desember 2015. Indikator
kinerja
kegiatan
didukung
pelaksanaan
subkegiatan/
penugasan sebagai berikut:
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan.
Dokumen Perjanjian Kinerja.
Dokumen Laporan Kinerja.
Laporan Budaya Kerja.
Laporan Gerakan Disiplin Nasional.
Pemrosesan Kenaikan Pangkat Terpadu.
Penyusunan RKA BPKP.
Dokumen perencanaan kebutuhan tahunan.
Laporan penghematan energi.
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
44
2015 L A K I P
Laporan kehumasan.
Laporan tindak lanjut hasil pengawasan.
Laporan Program Pelatihan Mandiri.
2) Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert Sasaran kegiatan “Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert” mempunyai tiga indikator kinerja kegiatan dengan capaian indikator kinerja 1 tercapai 100%, indikator kinerja 2 tercapai 94,29%, dan indikator kinerja 3tercapai 105,59%. Capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan diuraikan sebagai berikut.
(a) Terlaksananya
pembangunan
konstruksi
gedung
perwakilan
BPKP Indikator kinerja “Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung perwakilan BPKP” diukur dengan selesainya pembangunan gedung Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Sampai dengan 31 Desember 2015, realisasi indikator kinerja telah terpenuhi 100%. (b) Tersedianya alat pengolahan data BPKP Indikator kinerja “Tersedianya alat pengolahan data BPKP” diukur dengan hasil pengadaan alat pengolahan data Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2015. Sampai dengan 31 Desember
2015, realisasi indikator kinerja
sebanyak 66 unit atau mencapai 94,29% dari target Tahun 2015 sebanyak 70 unit. (c) Tersedianya alat rumah tangga BPKP Indikator kinerja “Tersedianya alat rumah tangga BPKP” diukur dengan hasil pengadaan alat rumah tangga Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
45
2015 L A K I P
Sampai dengan 31 Desember
2015, realisasi indikator kinerja
sebanyak 170 unit atau mencapai 105,59% dari target Tahun 2015 sebanyak 161 unit.
3. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan Terhadap Layanan Ketatausahaan dan Keprolapan a. Kepuasan Terhadap Layanan Kepegawaian Fungsi dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo diantaranya dilaksanakan melalui layanan kepegawaian sesuai dengan kebutuhan di lingkungannya. Berdasarkan hasil survai atas persepsi penerima layanan tahun 2015, realisasi atas pelaksanaan layanan kepegawaian sebesar 7,17 dari skala likert 1-10. b. Kepuasan Terhadap Layanan Keuangan Fungsi dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo diantaranya dilaksanakan
melalui
layanan
keuangan
sesuai
dengan
kebutuhan
di
lingkungannya. Berdasarkan hasil survai atas persepsi penerima layanan tahun 2015, realisasi atas pelaksanaan layanan keuangan sebesar 7,18 dari skala likert 1-10. c. Kepuasan Terhadap Layanan Keprolapan Fungsi dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo diantaranya dilaksanakan melalui layanan prolap sesuai dengan kebutuhan di lingkungannya. Berdasarkan hasil survai atas persepsi penerima layanan tahun 2015, realisasi atas pelaksanaan layanan kepegawaian sebesar 7,23 dari skala likert 1-10. d. Kepuasan Terhadap Layanan Keumuman Fungsi dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo diantaranya dilaksanakan
melalui layanan
keumuman
sesuai
dengan kebutuhan
di
lingkungannya. Berdasarkan hasil survai atas persepsi penerima layanan tahun 2015, realisasi atas pelaksanaan layanan keumuman sebesar 6,86 dari skala likert 1-10.
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
46
2015 L A K I P
4. Capaian Outcome Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk tahun 2015 pencapaian outcome dilihat berdasarkan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Auditan dari rekomendasi yang diberikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo. Tabel. 3.6 Capaian Outcome Tahun 2015 Nama Kegiatan Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan Jumlah Pemda dengan Level Maturitas 2 SPIP
Target Outcome
Realisasi Outcome
Capaian
30,00%
35,24%
117,47%
2
2
100,00%
2
2
100,00%
Jumlah APIP dengan Level 2 Kapabilitas APIP
Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk Tindak lanjut atas Hasil rekomendasi pengawasan, realisasi outcome adalah sebesar 35,24% lebih tinggi dibandingkan target tahun 2015 sebesar 30%. Realisasi ini diperoleh dari total nilai temuan hasil pengawasan selama tahun 2014 sebesar Rp317.982.276,78 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp112.057.114,00. Dengan demikian capaian outcome sebesar 117,47%. Realisasi jumlah Pemda dengan level maturitas SPIP “Berkembang” (level 2) sebanyak 2 Pemda atau 100% dari target 2 Pemda. Untuk level kapabilitas APIP target Inspektorat Pemda yang meningkat menjadi level 2 sebanyak 2 Pemda telah terpenuhi yaitu pada Inspektorat Provinsi Gorontalo dan Kota Kabupaten Gorontalo.
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
47
2015 L A K I P
B. REALISASI ANGGARAN Untuk mencapai sasaran strategis, sasaran hasil (outcome), maupun sasaran keluaran (output) yang telah ditetapkan, dibutuhkan input berupa sumber daya salah satunya dana. Hal ini adalah salah satu perwujudan dari anggaran berbasis kinerja. Realisasi anggaran yang disajikan pada Tabel 3.11 di bawah ini merupakan realisasi sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2014. Selisih jumlah realisasi anggaran dalam sub bab Realisasi Anggaran ini dengan realisasi dana yang dijelaskan di dalam lampiran merupakan akibat dari pembulatan di dalam Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi Realisasi Kinerja Tahunan (SIM Monev RKT).
1. Realisasi Anggaran per Program Tabel 3.7 Realisasi Anggaran per Program No.
Kode Program (DIPA) 089.01. 06
Kode Kegiatan (DIPA) 3689 dan 3701
2
089.01. 01
3676
3
089.01.0 2
3678
1
Nama Program
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyeleng-garaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBPKP Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur-BPKP
2.946.148.000
2.724.864.000
92,49
11.083.684.000
10.142.083.847
91,50
26.958.050.000
26.870.884.256
99,68
40.987.882.000
39.737.831.626
96,95
JUMLAH
Dari tabel 3.7 dapat diketahui bahwa total realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo adalah sebesar Rp39.737.832.103,00 atau 96,95% dari
anggaran
sebesar
Rp40.987.882.000,00.
Hal
ini
menunjukkan
penyerapan anggaran di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sangat baik.
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
48
2015 L A K I P
2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tabel 3.8 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja No.
Kode
Jenis Belanja (DIPA)
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
Belanja (DIPA) 1
51
Pegawai
9.273.801.000
8.599.450.813
92,73
2
52
Barang
4.756.031.000
4.301.815.557
90,45
3
53
Modal
26.958.050.000
26.836.565.256
99,55
40.987.882.000
39.737.831.626
96,95
JUMLAH
Dari tabel 3.8 dapat diketahui bahwa belanja modal memiliki penyerapan paling baik pada angka 99,55%, diikuti belanja pegawai 92,73%, dan terakhir belanja pegawai dengan angka 90,45%.
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
49
2015 L A K I P
BABIV
PENUTUP
Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan kerja keras dan kerjasama yang baik dari seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dan berkat lindungan dan rahmat dari Allah SWT, akhirnya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2015 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya dengan simpulan sebagai berikut: Sebagaimana diamanatkan dalam PP 60 Tahun 2008 dan Perpres 192 Tahun 2014, BPKP melakukan pembinaan SPIP dan pengawasan intern terhadap kegiatan Pengawalan Pembangunan, Peningkatan Ruang Fiskal, Pengamanan Aset, dan Governance System. Fungsi pengawasan intern dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan intern terutama diarahkan untuk membantu Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Pertanggungjawaban
pelaksanaan
pengawasan
intern
dan
pembinaan
SPIP
disampaikan dalam LAKIP BPKP. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja BPKP dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2015, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi. Sampai dengan 31 Desember Tahun 2015, capaian kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan beserta sumber daya pendukung yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dapat disimpulkan sebagai berikut:
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
50
2015 L A K I P
a. Capaian dua sasaran program yang diindikasikan oleh empat indikator kinerja yang
menjadi
tanggung
jawab
Perwakilan
BPKP
Provinsi
Gorontalo
memperlihatkan kinerja sasaran program satu mencapai 97,9%, dan sasaran program dua mencapai 100%. b. Capaian sasaran kegiatan yang diindikasikan oleh tujuh indikator kinerja memperlihatkan capaian sasaran kegiatan satu (IKK 1.1.a.1) mencapai kinerja 97,8%, sasaran kegiatan dua (IKK 1.1.a.2) mencapai kinerja 100%, sasaran kegiatan tiga (IKK 1.1.a.3) mencapai kinerja 100%, sasaran kegiatan empat (IKK 2.1.a.1) mencapai 101,67%, sasaran kegiatan lima (IKK 2.1.b.1) 100%, sasaran kegiatan enam (IKK 2.1.b.2) mencapai kinerja 94,29%, dan sasaran kegiatan tujuh (IKK 2.1.b.3) mencapai kinerja 105,59%. c. Penyerapan dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp39.737.831.626,00 atau 97% dari anggaran sampai tahun 2015 sebesar Rp40.987.882.000,00-. d. Realisasi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2015 sebanyak 15.837 Orang Hari (OH) atau mencapai 102,2% dari rencana OH sampai dengan 31 Desember sebanyak 15.500 OH. e. Secara umum, faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain adalah adanya beberapa penugasan yang dimajukan mulainya dan optimalisasi penggunaan sumber daya manusia. Pencapaian kinerja BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo belum dapat mencapai 100% sampai dengan akhir tahun 2015, hal ini dikarenakan 2 sasaran Rencana Strategis yang dimiliki oleh Bidang Investigasi tidak dapat dilaksanakan. Adanya hambatan pelaksanaan untuk bidang Investigasi tersebut karena tidak adanya permintaan dari pihak ketiga untuk sasaran Rencana strategis tersebut.
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Halaman |
51
Lampiran I
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Target Indikator Kinerja, Dana, dan OH Tahun 2015 Target No.
1 1
Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
3
2
Program Pengawasan Intern 1.1 Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 1.1.a Tersedianya informasi hasil 1.1.a.1 pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP 1.1.a.2
Satuan
4
Indikator Kinerja
Dana (Rp000)
SDM (OH)
Th. 2015
Th. 2015
Th. 2015
5
10
15
Rekomendasi Pengawasan Interen
Reko-menda-si
96
2.946.148
11.513
Rekomendasi Hasil Pengawasan
Reko-menda-si
92
2.775.686
10.843
Rekomendasi Reko-menda-si Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI
2
109.047
404
2
61.415
266
1.1.a.3 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP
Reko-menda-si
1-2
Lampiran I Target No.
1 2
Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
3
2
Indikator Kinerja
Dana (Rp000)
SDM (OH)
Th. 2015
Th. 2015
Th. 2015
10
4
5
%
100
38.041.734
3.639
2.1.a.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
laporan
60
11.083.684
3.539
2.1.b.1 Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung perwakilan BPKP 2.1.b.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP
unit
1
26.000.000
50
unit
70
570.550
25
2.1.b.3 Tersedianya alat rumah tangga BPKP
unit
161
387.500
25
Jumlah SP 1 ( IKP 1.1 )
2.946.148
11.513
Jumlah SP 2 ( IKP 2.1 )
38.041.734
3.639
Total (Jumlah SP 1 + SP 2 )
40.987.882
15.152
Program dukungan manajemen 2.1 dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP
2.1.a Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan 2.1.b Termanfaat-kannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert
Satuan
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
2-2
15
Lampiran II
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Target, Realisasi dan capaian Indikator Kinerja, Dana dan OH Periode sampai dengan 31 Desember Tahun 2015
Target
No.
1 1
1.1.a
Sasaran
Indikator Kinerja
Realisasi s.d. Des 2015 dibanding Target Tahun 2015 (%)
Realisasi s.d Desember 2015
Satuan
2 Program 1.1 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraa n SPIP
3 Rekomen-dasi Pengawasan Intern
4 Rekomendasi
Tersedianya 1.1.a.1 informasi hasil pengawasan dalam mencapai 1.1.a.2 perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan 1.1.a.3 keuangan negara/ daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP
Rekomen-dasi Hasil Pengawasan
Indikator Kinerja
Dana (Rp000)
Th. 2015
Th. 2015
Indikator Kin.
Dana (Rp000)
SDM (OH)
Indikator Kin.
Dana
26
27
SDM (OH)
Th. 2015
96
8 2.946.148
11 11.513
Rekomendasi
92
2.766.219
Rekomen-dasi RekoPembinaan mendaPenyelenggara si an SPIP/SPI
2
Rekomen-dasi Pembinaan Kapabilitas APIP
2
Rekomendasi
5
SDM (OH)
14 94
15 2.724.864
16 11.827
10.911
90
2.566.799
89.414
222
2
90.515
380
2
1-3
28
97,92
92,5
102,7
11.391
97,83
92,8
104,4
71.408
135
100,00
79,9
60,8
86.657
301
100,00
95,7
79,2
Lampiran II
Target
No.
1 2
2.1.a
Sasaran
Indikator Kinerja
Satuan
2 Program 2.1 dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP
3 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
4 %
Tersedianya 2.1.a.1 dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
2.1.b Termanfaatkan 2.1.b.1 nya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert
2.1.b.2
Realisasi s.d. Des 2015 dibanding Target Tahun 2015 (%)
Realisasi s.d Desember 2015
Indikator Kinerja
Dana (Rp000)
Th. 2015
Th. 2015
5
SDM (OH)
Indikator Kin.
Dana (Rp000)
SDM (OH)
Indikator Kin.
Dana
26
27
SDM (OH)
Th. 2015
100
8 38.041.734
11 3.987
laporan
60
11.083.684
Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung perwakilan BPKP
unit
1
Tersedianya alat pengolahan data BPKP
unit
70
14 100,39
15 37.012.968
16 4.010
3.765
61
10.142.084
26.000.000
147
1
570.550
50
66
2-3
28
100,39
97,3
100,6
3.697
101,67
91,5
98,2
25.984.021
224
100,00
99,9
152,4
504.004
34
94,29
88,3
68,0
Lampiran II
Target
No.
1
Sasaran
Indikator Kinerja
2 2.1.b.3
Realisasi s.d. Des 2015 dibanding Target Tahun 2015 (%)
Realisasi s.d Desember 2015
Satuan
3 Tersedianya alat rumah tangga BPKP
Jumlah SP 1 ( IKP 1.1 ) Jumlah SP 2 ( IKP 2.1) Total (Jumlah SP 1 + SP 2)
4 unit
Indikator Kinerja
Dana (Rp000)
Th. 2015
Th. 2015
5 161
8 387.500
2.946.148 38.041.734 40.987.882
SDM (OH)
Indikator Kin.
Dana (Rp000)
SDM (OH)
Indikator Kin.
Dana
16
26
27
SDM (OH)
Th. 2015 11
14 25
170
11.513 3.987 15.500
15 382.859
2.724.864 37.012.968 39.737.831
3-3
55
11.827 4.010 15.837
105,59
28 98,8
220,0
92,5 97,3 97,0
102,7 100,6 102,2
Lampiran III PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO RINCIAN NAMA PP YANG MENDUKUNG REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN S.D. BULAN DESEMBER TAHUN 2015 Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP Penugasan Direncanakan 1 Rekomendasi Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan 1.1
Permasalahan: Terdapat aset yang belum memiliki bukti kepemilikan dan belum dilakukan IP, serta terdapat bangunan yang masih masuk KDP karena pembangunan pagar belum selesai. Solusi: Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Gorontalo agar melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait atas kepemilikan aset Kemenkumham Provinsi Gorontalo.
1.1.1
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Kemenkumham di Kanwil Gorontalo
1.1.2
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Kejaksaan RI Tahun 2014
1.1.3
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo
1.1.4
Pendampingan Laporan Keuangan pada Bawaslu Provinsi Gorontalo
1.2
Permasalahan: Seluruh Satuan Kerja belum melakukan Stock Opname Persediaan dan Inventarisasi Aset Tetap pada akhir tahun 2014. Solusi: Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo kami sampaikan saran guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan guna menginstruksikan kepada petugas SAI untuk membuat Laporan Keuangan Tahun 2014 yang sistematika dan penyajiannya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tanggal 30 Desember 2013
1.2.1
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 pada Disnakertrans Provinsi Gorontalo
1.3
Permasalahan: Terdapat infrastruktur dan Barang Milik Negara yang seharusnya dialihstatuskan/dihibanhkan ke pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo namun masih tercatat pada aset di Neraca Solusi: Memonitor dan mempercepat proses hibah aset pada Pusat Barang Milik Negara (BMN) untuk dapat dihibahkan ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo
1.3.1
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja dan Unit Akuntansi Wilayah Direktorat Jenderal Bina Marga pada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat pada Provinsi Gorontal
1.3.2
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Dirjen SDA Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Provinsi Gorontalo TA 2014
1.3.3
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja dan Unit Akuntansi Wilayah Direktorat Jenderal Bina Marga pada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat pada Provinsi Gorontal0
1.4
Permasalahan: Pengurus barang SKPD masih belum tepat dalam menginput data pengadaan aset tetap. Solusi: Disarankan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Bone Bolango untuk memerintahkan Kepala Bidang Aset untuk melakukan pengawalan input data pengadaan aset tetap yang dilakukan pengurus barang SKPD.
1.4.1 1.4.2 1,5 1.5.1 1.5.2
Asisitensi Pengelolaan Keuangan dengan aplikasi SIMDA pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Boalemo Tahun 2014 LHP Intern Regional Pemda 1 Asistensi Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK Asistensi Penyusunan Rencana Aksi Hasil Pemeriksaan BPKP-RI Terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Boalemo
1.5.3 2
Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda Rekomendasi Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola Kebendaharaan Umum Negara
2.1
LHP Hasil Pengawasan Bidang Keuangan Daerah 1
2.1.1
Reviu/Verifikasi dana alokasi khusus tambahan usulan daerah yang disetujui DPR RI TA 2015 Kota Gorontalo
2.1.2
Reviu DAK Tambahan Usulan Pemda Kabupaten Boalemo TA 2015
2.1.3
Konsinyasi Pemutakhiran Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI,BPKP, dan Itjen KemenPU dan PR
2.1.4
Quality Assurance atas Audit Umum Inspektorat Kabupaten Gorontalo terhadap laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan 2014Pengelolaan persediaan obat dan Bahan Habis Pakai di apotek masih belum tertib serta manajemen Permasalahan:
2.2
belum meyusun dan menetapkan SOP yang baku dan tertulis yang mengatur tentang kegiatan pelayanan medis dan kegiatan administratif. Solusi: Melakukan pengelolaan persediaan obat dan bahan habis pakai di apotek secara tertib dengan menambah ruangan dan fasilitas yang memadai untuk penyimpanan dan pengelolaan persediaan obat dan bahan habis pakai serta menyusun dan menetapkan SOP yang baku dan tertulis mengenai kegiatan pelayanan medis dan kegiatan administratif 2.2.1
Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit Totokabila Tahun 2014
Page 1 of 4
Lampiran III Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 2.3
Permasalahan: Masih diperlukan pengingkatan kapasitas sumber daya manusia RSUD Tani dan Nelayan terhadap pengetahuan akuntansi Solusi: Melakukan pelatihan di bidang akuntansi
2.3.1
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan RSUD TANI dan Nelayan Kabupaten Boalemo TA 2014
3
Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Korporasi
3.1
Permasalahan: PDAM Kota Gorontalo masih dalam tahap persiapan awal untuk melaksanakan pola tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sehingga tahapan berikutnya dapat dilakukan penyusunan pedoman atas infrastruktur utama Good Corporate Governance yang terdiri dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance), Pedoman Perilaku (Code of Conduct), Board Manual, Piagam SPI (Internal Audit Charter) dan Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) Solusi: membentuk tim GCG PDAM Kota Gorontalo dan menugaskan tim GCG tersebut untuk mempersiapkan penyusunan pedoman infrastruktur utama GCG pada PDAM Kota Gorontalo.
3.1.1
Asistensi Pengembangan dan Penerapan GCG di PDAM Kota Gorontalo
3.2
Permasalahan: Belum dibuat pemeringkatan aset untuk estimasi penggantian dan sumber dananya Solusi: Menyusun prioritas pemeringkatan aset
3.2.1
Asistensi Manajemen Aset PDAM Kabupaten Bone Bolango
3.3
Permasalahan: PDAM Kabupaten Pohuwato belum memiliki kebijakan akuntansi, terutama mengenai batas harga pengadaan barang yang diklasifikasikan sebagai aset tetap serta belum terdapat informasi lengkap mengenai status dan keberadaan asetnya. Solusi: Menyusun dan menerapakn kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan klasifikasi dan penetapan asetsesuai Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 8 Tahun 2000 serta melakukan inventarisasi aset.
3.3.1
Asistensi Manajemen Aset PDAM Kabupaten Pohuwato
3.4
Permasalahan: Sampai dengan berakhirnya asistensi Corporate Plan, data mengenai sasaran dan profil, Laporan Keuangan serta sasaran dan program masih belum diterima. Data tersebut merupakan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi PDAM Kabupaten Boalemo. Solusi: Membentuk Focus Group Discussion untuk pencapaian visi dan misi.
3.4.1
Asistensi Penyusunan Corporate Plan pada PDAM Kabupaten Boalemo
3.5
LHP Pengawasan Korporasi 13
3.5.1
Evaluasi Kinerja pada PT Gorontalo Fitra Mandiri
3.6
Permasalahan: Kurangnya jumlah pegawai PDAM yang berlatar belakang sistem informasi, belum adanya pelatihan penerapan SIA, serta penatausahaan yang masih manual. Solusi: Mengusulkan penambahan pegawai yang berlatar belakang sistem informasi, mengadakan pelatiahn penerapan SIA serta menerapkan penatauusahaan dan pelaporan secara terkomputerisasi menggunakan SIA.
3.6.1
Sosialisasi Penerapan dan Pengembangan SIA pada BLU-SPAM kabupaten Gorontalo Utara
3.7
LHP Pengawasan Korporasi 2
3.7.1
Bimtek Pengembangan SIA PDAM Kabupaten Pohuwato
3.8
LHP Pembinaan Korporasi 8
3.8.1
Penyusunan Profil BUMD-RSUD se Provinsi Gorontalo
3.9
LHP Pembinaan Korporasi 9
3.9.1
Rapat Koordinator Pengawasan Bidang AN di Jogjakarta
4
Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Keuangan Daerah
4.1
LHP Intern Regional Pemda 1
4.1.1
Asistensi Penyempurnaan Kebijakan Akuntansi Akrual di Provinsi Gorontalo Reviu/Verifikasi dana alokasi khusus tambahan usulan daerah yang disetujui DPR RI TA 2015 Kota Gorontalo Reviu DAK Tambahan Usulan Pemda Kabupaten Boalemo TA 2015
4.2
LHP Hasil Pengawasan Bidang Keuangan Daerah 5
4.2.1
Pengumpulan Data Realisasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Triwulan I Tahun 2015
4.2.2
Pengumpulan Data Realisasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Semester II Tahun 2014
4.3
Permasalahan: Gubernur mendorong dilakukan pengumuman RUP oleh seluruh SKPD/PA/KPA di lingkungan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Gorontalo. Solusi: Gubernur mendorong dilakukan pengumuman RUP oleh seluruh SKPD/PA/KPA di lingkungan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Gorontalo.
4.3.1
Pemetaan Pengumuman RUP Barang/Jasa Bulan Januari 2015
4.3.2
Pemateri Bimtek dan Pendampingan Penyusunan LAKIP SKPD Kota Gorontalo
4.3.3
Survei Penataan Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Pemerintah Daerah
4,4
LHP Hasil Pengawasan Bidang Keuangan Daerah 1
Page 2 of 4
Lampiran III Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 4.4.1
Reviu/Verifikasi dana alokasi khusus tambahan usulan daerah yang disetujui DPR RI TA 2015 Kota Gorontalo
4.4.2
Reviu DAK Tambahan Usulan Pemda Kabupaten Boalemo TA 2015
5 5.1
Rekomendasi Perbaikan Kinerja Program Pembangunan Pusat, Daerah, dan Korporasi Permasalahan: Progres Fisik Pelaksanaan Program PAMSIMAS Belum Sesuai Dengan Target Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB). Solusi: kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo selaku KPA kami merekomendasikan agar mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Fasilitator Kabupaten Gorontalo atas kurang maksimalnya pengawasan dan bimbingan secara teknis dan administrasi untuk menyelesaikan kegiatan sesuai waktu yang ditentukan.
5.1.1
Audit atas Laporan Keuangan Proyek Pamsimas III Kabupaten Gorontalo TA yang berakhir 31 Desember 2014
5.1.2
Audit atas Laporan Keuangan Proyek Pamsimas III pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
5.1.3
Audit atas Laporan Keuangan Proyek Pamsimas III pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boalemo
5.1.4
Audit Pamsimas (Grant TF-094972, 4204 - IND dan IBRD No 8259 - IND) Kab. Bone Bolango TA 2014
5.1.5
Audit atas Laporan Keuangan Proyek Pamsimas III Kabupaten Gorontalo Utara
5.2
Permasalahan: Terdapat Pertanggungjawaban dana pelaksanaan kegiatan dari desa tidak lengkap dan terdapat perubahan penerima manfaat belum dibuatkan berita acara revisinya Solusi: Kepala BPMD-PD Kabupaten Gorontalo melalui satker kabupaten agar menginstruksikan untuk melengkapi bukti-bukti pendukung sesuai PTO dan membuat berita acara revisi penerima manfaat, serta mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Kabupaten
5.2.1
Audit atas Laporan Keuangan Proyek PNPM Generasi Kabupaten Gorontalo per 31 Desember 2014
5.2.2 5.2.3
Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Proyek CCDP per 31 Desember 2014 pada Dinas Kelautan Kabupaten Gorontalo Utara atas Laporan Keuangan PNPM Generasi Sehat Cerdas Kabupaten Boalemo Audit Dukungan
5.2.4
Audit Dukungan atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri GSC Kabupaten Pohuwato per 31 Desember 2014
5.2.5
Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Gorontalo
5.3
Permasalahan: Laporan Pertangggung Jawaban (LPJ) dalam rangka kegiatan pelatihan di kelurahan-kelurahan belum tertib dan kurang transparan Solusi: Kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Gorontalo kami rekomendasikan agar bukti-bukti pendukung untuk kegiatan selanjutnya dibuat dengan cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak direkayasa
5.3.1 5.3.2
Audit atas Laporan Keuangan Proyek PNPM Mandiri Perkotaan Loan IBRD 8213 pada Provinsi Gorontalo Gorontalo per 31atas Desember Audit Laporan2014 Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Gorontalo per 31 Desember 2014
5.3.3
Audit atas Laporan Keuangan pada P2KP Kota Gorontalo
5.4
LHP Bidang Perekonomian 5
5.4.1
Rapat Koordinasi Audit Kegiatan PHLN Tahun 2015
5.5
LHP Bidang Polsoskam 4
5.5.1
Audit Kinerja atas Program JKN Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Bone Bolango
5.5.2
Audit Kinerja atas Program JKN Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Boalemo
5.5.3
Kompilasi Audit Kinerja atas Program JKN Tahun 2014 Tingkat Provinsi Gorontalo
5.6
LP Pembangunan Prioritas Nasional
5.6.1
Evaluasi Penyediaan dan Pemeliharaan Energi Listrik pada Provinsi Gorontalo
5.6.2
Penyusunan Profil Provinsi Provinsi Gorontalo
5.6.3
Evaluasi Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) pada Provinsi Gorontalo
5.7
Permasalahan: Perhitungan penyisihan piutang dan klasifikasi bahan instalasi belum sesuai dengan SAK ETAP. Solusi: Menghitung ulang penyisihan piutang usaha dan melakukan reklasifikasi terhadap persediaan bahan instalasi.
5.7.1
Reviu Laporan Keuangan PDAM Boalemo Tahun Anggaran 2014 Sesuai SAK ETAP
5.8
Permasalahan: Dalam perhitungan penyisihan piutang usaha masih mengunakan metode sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dan klasifikasi bahan instalasi belum sesuai dengan SAK ETAP. Solusi: Kami sarankan kepada Direktur PDAM Kabupaten Pohuwato untuk menghitung penyisihan piutang usaha sebagaimana yang diatur dalam SAK ETAP dan melakukan reklasifikasi terhadap persediaan bahan instalasi.
5.8.1
Reviu Laporan Keuangan pada PDAM Pohuwato TA 2014 Sesuai SAK ETAP
5.9.
LHP Pengawasan Korporasi 3
5.9.1
Audit Kinerja pada PDAM Boalemo TA 2014
5.10
LHP Pengawasan Korporasi 4
5.10.1 Evaluasi Kinerja PDAM Kota Gorontalo Tahun 2014
Page 3 of 4
Lampiran III Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Penugasan Pengawasan 5.11
Permasalahan: Terdapat pemasangan instalasi sambungan rumah yang tidak dimanfaatkan serta terdapat penyertaan yang tidak memberikan manfaat ekonomi Solusi: Menginstruksikan bagian perencanaan untuk lebih selektif dalam penetapan penerima bantuan, lebih meningkatkan pemahaman kepada masyarakat penerima manfaat serta melakukan inventarisasi dan memindahkan aset yang tidak memberikan manfaat ke dalam perkiraan aset lain-lain
5.11.1 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014 5.12
LHP Pengawasan Korporasi 6
5.12.1 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Pohuwato Tahun 204 5.13
LHP Pengawasan Korporasi 7
5.13.1 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Gorontalo 5.14
LHP Pengawasan Korporasi 8
5.14.1 Evaluasi Kinerja PDAM Boalemo 5.15
LHP Pengawasan Korporasi 10
5.15.1 Evaluasi Kinerja BLUD RSUD Toto Kabila Tahun 2014 6
Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Pemda
6.1
LHP Hasil Pengawasan Bidang Keuangan Daerah 3
6.1.1 6.1.2
Pelaksanaan Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Pelaksanaan Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi pada Pengelolaan APBD Pemerintah Kabupaten Gorontalo
6.1.3
Pelaksanaan Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi pada Bidang Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
6.1.4
Pelaksanaan Korsupgah Bidang Pendapatan Pemkab Boalemo
6.1.5
Pelaksanaan Korsupgah Bidang PBJ Pemkab Boalemo
6.1.6
Pelaksanaan Korsupgah Pengelolaan APBD pemkab Boalemo
6,2
Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK - BPKP Pelaksanaan Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Pelaksanaan Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi pada Pengelolaan APBD Pemerintah Kabupaten Gorontalo
6.2.1 6.2.2 6.2.3 7
Pelaksanaan Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi pada Bidang Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
7.1
Permasalahan: Kurangnya jumlah pegawai di Bagian Keuangan yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi Solusi: Mengusulkan penambahan pegawai yang berlatar belakang akuntansi
7.1.1
Bimtek SIA RSUD pada RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo
7.2
LHP Pembinaan Korporasi 17
7.2.1
Asistensi Penyusunan Pedoman Tata Kelola pada RSUD Zainal Umar Sidqi Kabupaten Gorontalo Utara
Rekomendasi Perbaikan Perbaikan SPI Korporasi
Page 4 of 4
Lampiran IV UNIT KERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO CAPAIAN KEGIATAN DUKUNGAN PENGAWASAN S.D. BULAN DESEMBER TAHUN 2015 Kegiatan No.
Program
Sasaran Kegiatan
1 Dukungan Tersedianya Manajemen dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
Kode
Nama Kegiatan
IKK
Rincian IKK
3670 Pembinaan Administrasi dan Jumlah Layanan Pengelolaan Perlengkapan serta Perkantoran Pembayaran Gaji/Tunjangan-BPKP 3676 Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Jumlah dokumen gaji/tunjangan kinerja unit kerja Jumlah Layanan Perkantoran 1
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2 Dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN) 3 Dokumem LAPKIN 4 Laporan Budaya Kerja (Semester) 5 Laporan GDN (Bulanan) 6 Pemrosesan Kenaikan Pangkat Terpadu 7 Penyusunan RKA BPKP (Indikatif/ Pagu Anggaran/ Alokasi Anggaran) 8 Laporan Keuangan (Bulanan) 9 Laporan Keuangan (Semesteran) 10 Laporan Keuangan (Tahunan) 11 Dokumen Perencanaan Kebutuhan (Tahunan) 12 Laporan BMN 13 Laporan Konservasi Energi/ Penghematan Energi (Semester) 14 Laporan Kehumasan Triwulanan 15 Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 16 Laporan Program Pelatihan Mandiri (PPM/ IHT) 17 Dokumen Rapat Kerja/ Koordinasi Pengawasan dan Pelaksanaan SPIP Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
3678 Pengadaan dan Penyaluran Sarana Sarana dan dan Prasarana BPKP Prasarana
Termanfaatkanny a Aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan 7 skala likert
Alat Pengolahan Data BPKP
Dok/ Lap/ Unit (1 Thn) 12
Satuan
Bulan Layanan 12 Bulan Layanan
Output realisasi target s.d. Capaian s.d. bulan ini (%) bulan ini 12
12
100,0
12
12
100,0
1 1 1 2 12 2 2 12 1 1
Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok
1 1 2 2 12 2 2 12 1 1
1 1 2 2 12 2 2 12 1 1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 1
Dok Dok
1 1
1 1
100,0 100,0
2 4 12 4 1 60
Dok Dok Dok Dok Dok
2 4 12 4 1 61
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 101,67
Dok
2 4 12 4 1 60
1 Handycam
1
Unit
1
1
100,0
2 Camera DSLR
1
Unit
1
1
3 Alat Perekam Suara
2
Unit
2
-
100,0 -
4 Televisi LED
2
Unit
2
-
-
5 Mesin Fotocopy
1
Unit
1
1
100,0
1 PC Unit
5
Unit
5
5
100
2 Printer Warna
3
Unit
3
3
100
3 Notebook
2
Unit
2
2
100
4 LCD Proyektor
3
Unit
3
3
100
5 All in PC
3
Unit
3
3
100
6 Laptop
5
Unit
5
5
100
7 Printer Laser Jet
8
Unit
8
8
100
8 Mesin Scanner
8
Unit
8
8
100
10
Stel
10
10
100
10 Uninteruptible Power Supply (UPS)
8
Unit
8
8
100
11 Printer Laser Jet Warna
8
Unit
8
8
100
9 Stabilizer
Page 1 of 2
Lampiran IV Kegiatan No.
Program
Sasaran Kegiatan
Kode
Nama Kegiatan
IKK Peralatan & Fasilitas Perkantoran
Gedung/Bangunan
Rincian IKK 1 Meja Partisi
Dok/ Lap/ Unit (1 Thn) 8
Satuan Unit
Output realisasi target s.d. Capaian s.d. bulan ini (%) bulan ini 8 8 100
2 Kursi Chitose
15
Unit
15
22
147
4 Kursi Aula
80
Unit
80
97
121
5 Sice Aula
2
Set
2
2
100
6 Meja Rapat Aula
20
Unit
1
1
100
7 Filling Cabinet
10
Unit
10
10
100
8 Meja Partisi
5
Set
5
7
140
9 Kursi Kerja
20
20 1 212
22 1 236
110 100 111,32
1
Pembangunan Gedung Tahap II Jumlah Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP
Page 2 of 2
Unit 1 Gedung 231 Unit/Gdg