PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
PUTUSAN Nomor : 53-K/PM I-04/AD/III/2016 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa : Nama lengkap Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal
: : : : : : : : :
Choirul Fatoni. Praka/31040723621184. Taban Operator Dump Truck-2 Kiban. Yonzipur 2/SG. Kediri, 8 Nopember 1984. Laki-laki. Indonesia. Islam. Asrama Ksatrian Balakarta KM. 06 Yonzipur 2/SG Prabumulih.
Terdakwa tidak ditahan. Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ; Membaca
:
Memperhatikan :
Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini. 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor : Kep/10/I/2016 tanggal 29 Januari 2016. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/31/II/2016 tanggal 25 Februari 2016. 3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/53/PM I-04/AD/ III/2016 tanggal 14 Maret 2016. 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/53/PM I-04/AD/III/2016 tanggal 21 Maret 2016. 5. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang. 6.
Mendengar
:
Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan. 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : : Sdak/31/II/2016 tanggal 25 Februari 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 3. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan. Hal 1 dari 1 Hal Putusan Nomor : 40-K / PM I-04 /AD/III/2016
Memperhatikan :
Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut : 1.
Pidana Pokok
: Penjara selama 12 (dua belas) Bulan.
2.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
3. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar absensi Terdakwa atas nama Praka Choirul Fatoni NRP 31040723621184, Taban Operator Dump Truck-2 Kiban, Yonzipur 2/SG, tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Menimbang
:
Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan telah diregister dengan Nomor : 53/PM I04/AD/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu selama 6 (enam) bulan.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undangundang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
Menimbang
:
Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.
Menimbang
:
Bahwa menurut Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
Menimbang
:
Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan sebanyak 6 (enam) kali secara syah dan patut sesuai dengan ketentuan UndangUndang, yaitu panggilan ke-1 dari Ka Otmil I-04 Palembang Nomor B/269/III/2016 tanggal 31 Maret 2016, ke-2 Surat Nomor : B/306/V/2016 tanggal 2 Mei 2016, ke-3 Surat Nomor : B/428/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016, ke-4 Surat Nomor : B/557/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016, ke-5 Surat Nomor : B/655/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016, dan ke-6 Surat Nomor : B/719/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 pihak Kesatuan Terdakwa telah memberikan jawaban surat dari Danyon Zipur 2/SG Nomor : B/561/IX/2016 tanggal 2 September 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Choirul Fatoni NRP 31040723621184 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena yang bersangkutan telah meninggalkan satuan sejak tanggal 08 Oktober 2015 dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan. Hal 2 dari 2 Hal Putusan Nomor : 40-K / PM I-04 /AD/III/2016
Menimbang
:
Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Odituran Militer I-04 Palembang Nomor: Sdak/31/II/2016 tanggal 25 Februari 2016, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua ribu lima belas sampai dengan tanggal Dua puluh tiga bulan November tahun Dua ribu lima belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober sampai dengan November tahun Dua ribu lima belas bertempat di Mayonzipur 2/SG, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaankeadaan sebagai berikut : a. Bahwa Terdakwa Praka Chaoirul Fatoni NRP 31040723621184 adalah Prajurit TNI AD aktif; Jabatan: Taban Operator Dump Truck-2 Kiban; Kesatuan: Yonzipur-2/SG sarnpai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini. b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktoher 2015 sekira pukul 05.30 WIB saat Sertu Garwa Jaya (Saksi-1), Kopka Hidayat (Saksi-2) dan anggota Yonzipur-2/SG sedang melaksanakan Apel Senam Pagi di Ksatnian Balakarta Mayonzipur-2/SG yang diambil oleh Danki-A Kapten Czi I Made Dwi Bagus Yudistira kemudian didapat keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK), kemudian sekina pukul 08.00 WIB, pada saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa masih belum masuk dinas (tidak hadir) Tanpa Keterangan. Selanjutnya Piket KompiBan Kopka Supani melaponkan ketidak hadiran Terdakwa tersebut kepada Danki-Ban Kapten Czi Wahyu Hidayat.
c. Bahwa setelah diketahui Terdakwa tidak melaksanakan Apel Pagi (tidak hadir) Tanpa Keterangan (TK) kernudian Saksi-1 dan Saksi-2 hersarna-sama dengan anggota Yonzipur-2/SG lainnya atas perintah Danki-Ban langsung melakukan pencarian di sekitar markas dan Kota Prabumulih, rumah keluarganya (Istri Terdakwa) dan tempat-tempat yang diduga pernah dikunjungi/didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketernukan dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan. d. Bahwa selanjutnya pihak Kesatuan membuat laporan ke Komando atas dan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom 11/4-1 Prabumulih guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Lingkungan TNI AD. e. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan tanpa izin dari Komandan Kesatuan (Danyonzipur-2/SG) tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan Yonzipur-2/SG. f. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena memiliki mental yang Iemah/jelek, serta tidak menjiwal sehagai seorang anggota TNI AD, sehingga didalam melaksanakan kenja/tugas tidak disiplin/tidak konsentrasi, sening meninggalkan kerja/tugas, sering terlamhat apel dan semaunya sendiri. Hal 3 dari 3 Hal Putusan Nomor : 40-K / PM I-04 /AD/III/2016
g. Bahwa berdasarkan Daftar Absensi yang dikeluarkan pihak satuan Yonzipur-2 SG Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa Keterangan (TK) dan Desersi sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015, dengan dernikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau Iebih larna dari 30 (tiga puluh) hari. h. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak satuan balk melalui surat maupun telepon. i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan keadaan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat itu dalam keadaan aman dan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer perang. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 Jo ayat (2) KUHPM.
Menimbang
:
Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir kepersidangan, menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika para Saksi yang telah memberikan ketarangan kepada Penyidik dibawa sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Saksi-1 Nama lengkap Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal
: : : : : : : : :
Garwa Jaya. Sertu/31930756800372. Ba Bek Air Kiban. Yonzipur 2/SG. Tangerang, 24 Maret 1972. Laki-laki. Indonesia. Islam. Asrama Ksatrian Balakarta KM. 06 Yonzipur 2/SG Kota Madya Prabumulih
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat masuk dan berdinas di Yonzipur-2/SG pada tahun 2004, tidak ada hubungan hubungan keluaga/famili hanya sebatas hubungan kerja dalam satu kesatuan di Kompi yang sama di Yonzipur-2/SG. 2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan (Danyonzipur-2/SG) sejak hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 05.30 WIB di Kesatrian Balakarta Yonzipur2/SG Prabumulih dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan. Hal 4 dari 4 Hal Putusan Nomor : 40-K / PM I-04 /AD/III/2016
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena memiliki mental yang lemah dan jelek, serta tidak menjiwai sebagai seorang anggota TNI AD, sehingga didalam melaksanakan kerja/tugas tidak disiplin/tidak konsentrasi, sering meninggalkan kerja/tugas, sering terlambat apel dan semaunya sendiri.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi bersama-sama anggota yang lain melaksanakan Apel Senam Pagi di Ksatrian Balakarta Mayonzipur-2/SG yang diambil oleh Danki-A Kapten Czi I Made Dwi Bagus Yudistira dan pada saat Apel Senam Pagi tersbut Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK), kemudian sekira pukul 08.00 WIB, pada saat pelaksanaan Apel Pagi, Piket Kompi-Ban Kopka Supari melaporkan kepada Danki-Ban Kapten Czi VVahyu Hidayat bahwa Terdakwa masih belum masuk dinas (tidak hadir) Tanpa Keterangan (TK) dan pergi meninggalkan Kesatuan. 5. Bahwa setelah diketahui Terdakwa tidak melaksanakan Apel Pagi (tidak hadir) Tanpa Keterangan (TK) tersebut kemudian Saksi bersamasama dengan anggota lainnya atas perintah Danki-Ban langsung melakukan pencarian di sekitar markas dan Kota Prabumulih serta ditempat-tempat yang diduga pernah di kunjungi/didatangi oleh Terdakwa dan juga langsung melakukan pencarian di rumah keluarga Terdakwa (lstri Terdakwa), namun Terdakwa tidak diketemukan dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan. 6. Bahwa setelah dilakukan pencarian hasilnya nihil/tidak diketemukan kemudian pihak Kesatuan membuat laporan ke Komando atas, membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) dan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom 11/4-1 Prabumulih guna pengusutan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Lingkungan TNI AD. 7. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan sedang melaksanakan kerja/tugas rutin di Ksatrian Balakarta Yonzipur-2/SG. 8. Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan tidak pernah bertemu/berkomunikasi serta juga tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukannya. 9. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan Yonzipur-2/SG. 10. Bahwa setahu Saksi Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana baik tindak pidana militer Desersi maupun tindak pidana lainnya dan belum pernah dihukum. Saksi-2 : Nama lengkap Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan Tempat / tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal
: : : : : : : : :
Hidayat. Kopka/3920095770170. Ta Ton Drump Truck Kiban. Yonzipur 2/SG. Kuningan (jabar), 04 Januari 1970. Laki-laki Indonesia Islam Asmara Ksatrian Balakarta KM. 06 Yonzipur 2/SG Kota Madya Prabumulih, Sumsel.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat masuk dan berdinas di Yonzipur-2/SG pada tahun 2004, tidak ada hubungan hubungan keluaga/famili hanya sebatas hubungan kerja dalam satu kesatuan di Kompi yang sama di Yonzipur-2/SG. 2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan (Danyonzipur-2/SG) sejak hari Kamis tanggal 08 Hal 5 dari 5 Hal Putusan Nomor : 40-K / PM I-04 /AD/III/2016
Oktober 2015 sekira pukul 05.30 WIB di Kesatrian Balakarta Yonzipur2/SG Prabumulih dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3.
Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena memiliki mental yang lemah dan jelek, serta tidak menjiwai sebagai seorang anggota TNI AD, sehingga didalam melaksanakan kerja/tugas tidak disiplin/tidak konsentrasi, sering meninggalkan kerja/tugas, sering terlambat apel dan semaunya sendiri.
4.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi bersama-sama anggota yang lain melaksanakan Apel Senam Pagi di Ksatrian Balakarta Mayonzipur-2/SG yang diambil oleh Danki-A Kapten Czi I Made Dwi Bagus Yudistira dan pada saat Apel Senam Pagi tersbut Terdakwa tidak hadir Tanpa Keterangan (TK), kemudian sekira pukul 08.00 VVIB, pada saat pelaksanaan Apel Pagi, Piket Kompi-Ban Kopka Supari melaporkan kepada Danki-Ban Kapten Czi VVahyu Hidayat bahwa Terdakwa masih belum masuk dinas (tidak hadir) Tanpa Keterangan (TK) dan pergi meninggalkan Kesatuan.
5.
Bahwa setelah diketahui Terdakwa tidak melaksanakan Ape! Pagi (tidak hadir) Tanpa Keterangan (TK) tersebut kemudian Saksi bersamasama dengan anggota lainnya atas perintah Danki-Ban langsung melakukan pencarian di sekitar markas dan Kota Prabumulih serta ditempat-tempat yang diduga pernah di kunjungi/didatangi oleh Terdakwa dan juga langsung melakukan pencarian di rumah keluarga Terdakwa (Istri Terdakwa), namun Terdakwa tidak diketemukan dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.
6.
Bahwa setelah dilakukan pencarian hasilnya nihil/tidak diketermukan kemudian pihak Kesatuan membuat laporan ke Komando atas, membuat DPO (Daftar Pencarin Orang) dan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom 11/4-1 Prabumulih guna pengusutan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Lingkungan TNI AD.
7.
Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan sedang melaksanakan kerja/tugas ruti di Ksatrian Balakarta Yonzipur-2/SG.
8.
Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan tidak pernah bertemu/berkomunikasi serta juga tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukannya.
9.
Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan Yonzipur-2/SG.
10.
Bahwa setahu Saksi Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana baik tindak pidana militer Desersi maupun tindak pidana lainnya dan belum pernah dihukum. Menimbang
:
Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan.
Menimbang
:
Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar absensi Terdakwa atas nama Praka Choirul Fatoni NRP 31040723621184, Taban Operator Dump Truck-2 Kiban, Yonzipur 2/SG, tetap dilekatkan dalam berkas perkara..
Menimbang
:
Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti perkara ini.
Menimbang
:
Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :
Hal 6 dari 6 Hal Putusan Nomor : 40-K / PM I-04 /AD/III/2016
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015 secara berturut-turut atau sampai adanya Laporan Polisi Nomor : LP-82/A-54/XI/2015/Idik tanggal 24 November 2015, hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan waktu tersebut absensi Terdakwa ditulis TK yang berarti (tanpa keterangan), dan Dis yang berarti (disersi) dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa : 2 (dua) lembar absensi Terdakwa atas nama Praka Choirul Fatoni NRP 31040723621184, Taban Operator Dump Truck-2 Kiban, Yonzipur 2/SG, sangat berkaitan erat dengan dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Menimbang
:
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa Praka Choirul Fatoni NRP 31040723621184, Jabatan Taban Operator Dump Truck-2 Kiban, Kesatuan Yonzipur 2/SG adalah prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini. 2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan (Danyonzipur 2/SG) sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015 secara berturut-turut atau sampai adanya Laporan Polisi Nomor : LP-82/A-54/XI/2015/Idik tanggal 24 November 2015 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. 3. Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, yaitu melakukan pencarian ke tempat tinggal dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, selanjutnya Komandan Satuan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) namun hingga saat ini tidak ditemukan dan belum kembali ke kesatuan. 4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat ataupun telepon dan kesatuan Yonzipur 2/SG telah melimpahkan perkaranya ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih melalui surat Danyonzipur 2/SG Nomor : B/171/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015. 5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan 6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer perang ataupun tugas operasi militer selain perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
Menimbang
:
Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Hal 7 dari 7 Hal Putusan Nomor : 40-K / PM I-04 /AD/III/2016
Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang Oditur Militer uraikan dalam tuntutannya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Menimbang
:
Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : 1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni : a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik. b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera). c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan. 2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memeilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi. 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutannya yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan tanggal 23 November 2015 atau sampai dibuat Laporan Polisi Nomor: LP-82/A-54/XI/2015/Idik tanggal 24 November 2015.
Menimbang
:
Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut : Unsur kesatu Unsur kedua
: Militer. : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari. Menimbang
:
Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Unsur kesatu : Militer.
Hal 8 dari 8 Hal Putusan Nomor : 40-K / PM I-04 /AD/III/2016
Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan “Angkatan Perang” sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional. Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa Praka Choirul Fatoni NRP 31040723621184, adalah anggota TNI AD pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Taban Operator Dump Truck-2 Kiban, Kesatuan Yonzipur 2/SG 2. Bahwa benar Terdakwa sejak dilantik menjadi Prajurit TNI AD belum pernah mengajukan permohonan berhenti dari dinas aktif dan belum pernah mendapat Surat Keputusan apapun jenisnya yang mengatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas aktif sampai sekarang Terdakwa di kesatuan masih diakui sebagai anggota TNI AD. 3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/10/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang menyatakan dan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk diperiksa dan diadili. 4. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/31/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 Terdakwa di dakwa “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. 5. Bahwa benar sebagi Prajurit yang berdinas di Yonzipur 2/SG yang merupakan bagian dari satuan Angkatan Darat Terdakwa termasuk dalam pengertian yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang yang berarti termasuk dalam pengertian Militer. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu Militer telah terpenuhi. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini. Hal 9 dari 9 Hal Putusan Nomor : 40-K / PM I-04 /AD/III/2016
Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015 secara berturut-turut atau sampai adanya Laporan Polisi Nomor : LP-82/A-54/XI/2015/Idik tanggal 24 November 2015. 2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015 secara berturut-turut atau sampai adanya Laporan Polisi Nomor : LP-82/A-54/XI/2015/Idik tanggal 24 November 2015, Terdakwa belum kembali ke kesatuan. 3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak diketahui. 4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekannya yang lain untuk memberitahukan keberadaannya maupun kegiatan yang dilakukannya. 5. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan telah mencari ke tempat-tempat yang biasa Terdakwa bermain namun Terdakwa tidak diketemukan. 6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa seorang anggota TNI jika ingin bepergian atau tidak masuk dinas harus melalui ijin/mendapatkan ijin atau sepengetahuan Komandan atau atasan lainnya, Terdakwa mengetahui dan menyadari prosedur tersebut berlaku bagi dirinya selaku anggota TNI namun hal tersebut tidak ia lakukan walaupun secara sadar atas kemauannya sendiri Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin padahal Terdakwa sudah mengetahui pula segala sanksi dan akibat dari yang akan diterimanya namun tetap dilanggar dan perbuatan tersebut sengaja ia lakukan. 7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa seorang anggota TNI jika ingin berpergian atau tidak masuk dinas harus melalui ijin/mendapatkan ijin atau sepengetahuan komandan atau atasan lainnya Terdakwa mengetahui dan menyadari prosedur tersebut berlaku bagi dirinya selaku anggota TNI namun hal tersebut tidak ia lakukan/laksanakan malahan secara sadar atas kemauannya sendiri Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin padahal Terdakwa sudah mengetahui pula segala sanksi dan akibat dari yang akan diterimanya namun tetap dilanggar dan perbuatan tersebut sengaja ia lakukan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer. Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 Hal 10 dari 10 Hal Putusan Nomor : 40-K / PM I-04 /AD/III/2016
November 2015 secara berturut-turut atau sampai adanya Laporan Polisi Nomor : LP-82/A-54/XI/2015/Idik tanggal 24 November 2015. 2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai. 3. Bahwa benar pada waktu itu juga baik secara umum maupun secara khusus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku Presiden RI tidak pernah menyatakan Negara RI dalam keadaan perang/darurat perang dan hal tersebut diketahui oleh umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi. Unsur keempat
: Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut. Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015 secara berturut-turut atau sampai adanya Laporan Polisi Nomor : LP-82/A-54/XI/2015/Idik tanggal 24 November 2015 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari 2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (empat puluh) hari. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi. Menimbang
:
Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan menyakinkan.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
Menimbang
:
Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.
Menimbang
:
Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut : Hal 11 dari 11 Hal Putusan Nomor : 40-K / PM I-04 /AD/III/2016
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. 2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinasnya, dan apabila Ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci. 3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan terganggu, karena terbengkalainya tugas Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah pembinaan disiplin di kesatuan. Menimbang
:
dan perbuatan Terdakwa, Yonzipur 2/SG menjadi yang harus dikerjakan berpengaruh buruk bagi
Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya. 2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI. 3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI. 4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.
Menimbang
:
Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu : Hal-hal yang meringankan : Nihil. Hal-hal yang memberatkan : 1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
Hal 12 dari 12 Hal Putusan Nomor : 40-K / PM I-04 /AD/III/2016
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya. 3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab. 4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan. Menimbang
:
Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di Kesatuan) sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdi dilingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku dilingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, kolektif maupun respresi Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).
Menimbang
:
Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat Pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi Kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.
Menimbang
:
Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenannya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan menanggung dan mengoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
Menimbang
:
Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Mejelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
Menimbang
:
Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
Menimbang
:
Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 2 (dua) lembar absensi Terdakwa atas nama Praka Choirul Fatoni NRP 31040723621184, Taban Operator Dump Truck-2 Kiban, Yonzipur 2/SG, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti berupa surat merupakan bukti ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Mengingat
:
Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, yo pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan. MENGADILI
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Choirul Fatoni, Praka NRP 31040723621184, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai. Hal 13 dari 13 Hal Putusan Nomor : 40-K / PM I-04 /AD/III/2016
2.
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun. - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar absensi Terdakwa atas nama Praka Choirul Fatoni NRP 31040723621184, Taban Operator Dump Truck-2 Kiban, Yonzipur 2/SG, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah). Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 8 September 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma’arif, S.H. Letkol Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Jonarku, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 528375 dan Abdul Halim, S.H. Mayor Chk NRP 11020014330876, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 11872/P, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.
Hakim Ketua Cap/ttd Syaiful Ma’arif, S.H. Letkol Chk NRP 547972 Hakim Anggota-I
Hakim Anggota-II
ttd
ttd
Jonarku, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 528375
Abdul Halim, S.H. Mayor Chk NRP 11020014330876
Panitera Pengganti ttd Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691
Hal 14 dari 14 Hal Putusan Nomor : 40-K / PM I-04 /AD/III/2016
