PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG PUTUSAN NOMOR : 07-K / PM.II-10 / AD / l / 2016 “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan Tempat, tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal
: : : : : : : : :
Heri Sulistiyanto Serka / 31930823060573 Babinsa Ramil 02/Pekalongan Kodim 0710/Pekalongan Demak, 11 Mei 1973 Laki-laki Indonesia Islam Ds. Sidorejo Rt. 11 Rw. 01 Kec. Tirto Kab. Pekalongan
Terdakwa ditahan oleh Dandim 0710/Pekalongan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/Vlll/2015 tanggal 7 Agustus 2015, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 8 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan tahanan Nomor : Kep/06/lX/2015 tanggal 7 September 2015 dari Dandim 0710/Pekalongan selaku Ankum. Pengadilan Militer II-10 Semarang ; Membaca
: Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
Memperhatikan
: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera Nomor : Kep/21/Xll/2015 tanggal 21 Desember 2015 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/4/l/2015 tanggal 12 Januari 2016 3.
Surat Penetapan dari : a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 07 / PM.ll-10 / AD / l / 2016 tanggal 19 Januari 2016 b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid / 07 / PM.ll-10 / AD / l / 2016 tanggal 21 Januari 2016.
4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi. Mendengar
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/4/l/2016 tanggal 12 Januari 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan. Memperhatikan
: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : a. “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM. b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara. c.
Memohon agar barang bukti berupa surat : Daftar Absensi Pok Tuud bulan Juni dan Juli 2015 An. Heri Sulistiyanto, Sersan Kepala NRP 31930823060573 yang ditandatangani oleh Kapok Tuud An. Peltu Sutoyo NRP 518272 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
d. Agar Terdakwa dibebani untuk membayar perkara sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
biaya
2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karenanya mohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya. Menimbang
:
Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal dua puluh Sembilan bulan Juni tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu lima belas setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Koramil 02/Pekalongan setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer ll-10 Semarang telah melakukan tindak pidana “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau
3
sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluwarsa”, dengan cara-cara sebagai berikut : a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Secaba Reg. lulus tahun 2000, setelah beberapa kali pindah tugas Terdakwa berdinas sehari-hari di Ma Kodim 0710/Pekalongan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sersan Kepala NRP 31930823060573. b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 c. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 Terdakwa selesai dinas berangkat ke rumah orang tua Terdakwa di Demak di Desa Ngemplik Wetan, Kec. Karanganyar Kab. Demak, kemudian menyampaikan kepada orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa mempunyai masalah utang piutang dengan Sdri. Serly sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) d. Bahwa setelah satu minggu di rumah, Terdakwa ke rumah Serma Kuntoro bin Rolani (Saksi-1) di Desa Bulak Pelem, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan, Saksi-1 menyarakan agar Terdakwa untuk masuk dinas lagi dan masalah utang piutang diselesaikan setelah masuk dinas. e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan utang piutang dengan Sdri. Serly sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). f. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari. g. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Desersi yang oleh Pengadilan Militer telah dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan sesuai dengan putusan Pengadilan Militer ll-10 semarang Nomor : 08-K/PM. ll-10/AD/ll/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 yang telah berkekuatan Hukum Tetap dan telah menjalani hukuman pidananya di Masmil Cimahi h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa dan Kodim 0710/Pekalongan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM. Menimbang
:
Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.
4
Menimbang
:
Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum.
Menimbang
:
Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : Saksi-1: Nama lengkap Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan Tempat, tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal
: : : : : : : : :
Kuntoro bin Rolani Serma / 558403 BaTuud Kodim 0710/Pekalongan Pekalongan, 15 Pebruari 1965 Laki-Laki Indonesia Islam Ds. Bulak Pelem Kec. Sragi Kab. Pekalongan
Keterangan Saksi-1 yang dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Kodim 0710/Pekalongan yaitu pada namun tidak ada hubungan family dan hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan. 2. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) atau tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai hutang dengan Sdri. Sely Nela sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). 4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang pada bulan Juli 2015 pernah datang ke rumah Saksi dan mengutarakan permasalahannya yang mempunyai hutang dengan Sdri. Sely Nela sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi menyarankan agar Terdakwa segera masuk dinas dan juga Saksi melaporkan kepada Letda Inf Jumarno selaku Dan Unit Intel Kodim 0710/Pkl. 5. Bahwa Terdakwa selama melakukan tindak pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin) tidak pernah menghubungi Komandan Satuan atau memberitahukan keberadaan Terdakwa. 6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 26 Juli 2015 7. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan dalam perkara Desersi dalam waktu damai sesuai Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 08K/PM.II-10/AD/II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 dan pidananya telah dijalani di Masmil Cimahi. 8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Terdakwa dan Kodim 0710/Pekalongan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan
5
tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya Saksi-2 : Nama lengkap Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan Tempat, tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal
: : : : : : : : :
Saiful Rizal Serma / 21980201621076 Bati Intel Kodim 0710/Pekalongan Malang, 6 Oktober 1976 Laki-Laki Indonesia Islam Ds. Cibelok Rt.02 Rw.03 Kec. Taman Kab. Pemalang
Keterangan Saksi-2 yang dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 ketika Terdakwa mengajukan cerai dengan istrinya dan tidak ada hubungan keluarga. 2. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) atau tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang pada tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 3. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena masalah keuangan mempunyai utang piutang dengan Sdri. Sely Nela Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). 4. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa melakukan THTI pihak Kesatuan tidak ada perintah pencarian terhadap Terdakwa 5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 26 Juli 2015 atas dasar kesadaran sendiri karena ingin berdinas kembali. 6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Terdakwa dan Kodim 0710/Pekalongan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman 7. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II10 Semarang selama 3 (tiga) bulan sesuai Putusan Nomor : 08K/PM.II-10/AD/II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 dan pidananya telah dijalani di Masmil Cimahi. Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. Menimbang
:
Bahwa di dalam persidangan keterangan sebagai berikut :
Terdakwa
memberikan
6
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Secaba Reg lulus tahun 2000, setelah beberapa kali pindah tugas Terdakwa berdinas sehari-hari di Ma Kodim 0710/Pekalongan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sersan Kepala NRP 31930823060573 2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 Terdakwa berangkat ke rumah orang tua Terdakwa di Demak di Desa Ngemplik Wetan, Kec. Karanganyar Kab. Demak, kemudian menyampaikan permasalahan kepada orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa mempunyai masalah utang piutang dengan Sdri. Sely Nela sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 3. Bahwa Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Kabupaten Demak selama satu minggu kemudian pergi ke rumah Saksi-1 Serma Kuntoro bin Rolani di Desa Bulak Pelem, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan untuk mengutarakan permasalahan utang piutangnya dan saat itu. Saksi-1 menyarakan agar Terdakwa segera masuk dinas lagi dan masalah utang piutang diselesaikan setelah masuk dinas 4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan utang piutang dengan Sdri. Sely Nela sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). 5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan Kodim 0710/Pkl. 6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri pada tanggal 26 Juli 2015 7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Terdakwa dan Kodim 0710/Pekalongan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman. 8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 3 (tiga) bulan sesuai Putusan Nomor : 08-K/PM.II-10/AD/II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 dan pidananya telah dijalani di Masmil Cimahi. 9. Bahwa selama Terdakwa berdinas Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer di Timor Timur tahun 1995/1996, tahun 1997/1998 dan tahun 1999 dan di Ambon pada tahun 1999/2000. Menimbang
:
Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat yaitu surat : Daftar Absensi Pok Tuud bulan Juni dan Juli 2015 An. Heri Sulistiyanto, Sersan Kepala NRP 31930823060573 yang ditandatangani oleh Kapok Tuud An. Peltu Sutoyo NRP 518272
7
Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa danpara Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Menimbang
:
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secata Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Secaba Reg. lulus tahun 2000, setelah beberapa kali pindah tugas Terdakwa berdinas sehari-hari di Ma Kodim 0710/Pekalongan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sersan Kepala NRP 31930823060573 2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Ngemplik Wetan, Kec. Karanganyar Kab. Demak, kemudian menyampaikan kepada orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa mempunyai masalah utang piutang dengan Sdri. Sely Nela sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 4. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke rumah Serma Kuntoro bin Rolani (Saksi-1) di Desa Bulak Pelem, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan untuk menyampaikan permasalahannya yaitu terlibat hutang piutang dengan Sdri. Sely Nela dan oleh. Saksi-1 disarakan agar Terdakwa untuk segera masuk dinas dan masalah hutang piutang diselesaikan setelah masuk dinas 5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang dengan Sdri. Sely Nela sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). 6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 26 Juli 2015. 7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari 8. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Desersi yang oleh Pengadilan Militer telah dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan sesuai dengan putusan Pengadilan Militer ll-10 semarang Nomor : 08-K/PM. ll-10/AD/ll/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 yang telah berkekuatan Hukum Tetap dan telah menjalani hukuman pidananya di Masmil Cimahi. 9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa dan Kodim 0710/Pekalongan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan
8
tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman. 10. Bahwa benar selama Terdakwa berdinas Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer di Timor Timur tahun 1995/1996, tahun 1997/1998 dan tahun 1999 dan di Ambon pada tahun 1999/2000. Menimbang
:
Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : 1. Bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai uraiannya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan faktafakta yang terungkap di persidangan. 2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.
Menimbang
Menimbang
:
Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
:
1.
Unsur ke-1
: Militer.
2.
Unsur ke-2
: Dengan sengaja ketidakhadiran tanpa ijin.
3.
Unsur ke-3
: Dalam waktu damai.
4.
Unsur ke-4
: Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
5.
Unsur ke-5
: Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa.
melakukan
Bahwa mengenai unsur ke-1 “Militer”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :
9
-
Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang telah bersesuaian satu dengan lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang berdinas di Kodim 0710/Pekalongan 2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera Nomor : Kep/21/Xll/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Sersan Kepala NRP 31930823060573 Kesatuan Kodim 0710/Pekalongan yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang melalui Oditurat Militer II-10 Semarang 3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan saat disidangkan Terdakwa masih tetap berstatus aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Sersan Kepala NRP 31930823060573 4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Sersan Kepala NRP 31930823060573 dan berdinas di Kodim 0710/Pekalongan dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Sersan Kepala NRP 31930823060573 Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “ Militer “ telah terpenuhi. Menimbang
: Mengenai unsur ke-2 : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya. Bahwa yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan,
10
menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer. Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang telah bersesuaian satu dengan lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Ngemplik Wetan, Kec. Karanganyar Kab. Demak, kemudian menyampaikan kepada orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa mempunyai masalah utang piutang dengan Sdri. Sely Nela sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) 3. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke rumah Serma Kuntoro bin Rolani (Saksi-1) di Desa Bulak Pelem, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan untuk menyampaikan permasalahannya yaitu terlibat hutang piutang dengan Sdri. Sely Nela dan oleh. Saksi-1 disarakan agar Terdakwa untuk segera masuk dinas dan masalah hutang piutang diselesaikan setelah masuk dinas 4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang dengan Sdri. Sely Nela sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). 5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 26 Juli 2015. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi. Menimbang
:
Mengenai unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.
11
Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang telah bersesuaian satu dengan lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin sejak tangal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 Negara RI dalam keadaan aman dan damai. 2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya. 3. Bahwa benar oleh karenanya pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa dan Kodim 0710/Pekalongan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi. Menimbang
:
Bahwa mengenai unsur ke-4: “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran tanpa ijin tersebut. Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang telah bersesuaian satu dengan yang lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturutturut. 2. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut yaitu sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari adalah lebih dari satu hari dan kurang dari tigapuluh hari. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari“ telah terpenuhi.
Menimbang
:
Bahwa mengenai unsur ke-5 “ Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan
12
kejahatan itu kadaluarsa.”
hak
untuk
menjalankan
pidananya
belum
Bahwa unsur ini masih mengandung beberapa pengertian alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan yaitu . Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi. Bahwa yang dimaksud dengan “Ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi “ yaitu batasan waktu bagi pelaku tindak pidana sejak menjalani pidana hingga melakukan perbuatan berikutnya adalah tidak lebih dari 5 tahun. Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang telah bersesuaian satu dengan yang lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana yaitu “Desersi dalam waktu damai “ yang oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 08-K/PM II10/AD/II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 yang telah berkekuatan Hukum Tetap dan pidananya telah dijalani oleh Terdakwa di Masmil Cimahi. 2. Bahwa benar, pidana tersebut telah selesai dijalani oleh Terdakwa dan hingga Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini belum lewat 5 (lima ) tahun. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 Ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi” telah terpenuhi. Menimbang
:
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari ketika melakukan tindak pidana belum lewat lima tahun sejak Petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi”.
Menimbang
:
Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.
13
Menimbang
:
Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenangwenang dan tercela, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
Menimbang
:
Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : 1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas. 2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam perkara desersi yang mana seharusnya Terdakwa dengan dijatuhi pidana tersebut menjadi lebih disiplin bukannya malah melakukan tindak pidana kembali 3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin Prajurit lainnya khususnya di kesatuan Kodim 0710/Pkl. 4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini, karena Terdakwa terlibat hutang piutang dengan Sdri. Sely Nela sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). 5. Bahwa Terdakwa telah mengulangi melakukan tindak pidana yang sama yang pernah dilakukan sebelumnya ini menandakan bahwa Terdakwa tidak jera terhadap pidana yang pernah diberikan kepadanya.
Menimbang
:
Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : Hal-hal yang meringankan :
14
a.
Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang. b. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri. c. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer. Hal-hal yang memberatkan: a. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dalam perkara desersi. b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di kesatuannya. c. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas pokok yang dibebankan kepada Terdakwa tidak dapat terlaksana dengan baik. Menimbang
:
Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa
Menimbang
:
Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
Menimbang
:
Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Menimbang
:
Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu : Daftar Absensi Pok Tuud bulan Juni dan Juli 2015 An. Heri Sulistiyanto, Sersan Kepala NRP 31930823060573 yang ditandatangani oleh Kapok Tuud An. Peltu Sutoyo NRP 518272 Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Mengingat
: Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. MENGADILI
1.
Menyatakan Terdakwa Heri Sulistiyanto Sersan Kepala NRP 31930823060573 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dengan pemberatan”.
2.
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3.
Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
15
Daftar Absensi Pok Tuud bulan Juni dan Juli 2015 An. Heri Sulistiyanto, Sersan Kepala NRP 31930823060573 yang ditandatangani oleh Kapok Tuud An. Peltu Sutoyo NRP 518272. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 11 Februari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S. H. NRP 524420 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S. H. NRP 561645 dan Mayor Sus Niarti, S. H. NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Purwadi Joko Santoso, S.H. NRP 636561 dan Panitera Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H., NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.
Hakim Ketua
CAP / TTD M. Arif Zaki Ibrahim, S.H Mayor Sus NRP 524420 Hakim Anggota I
Hakim Anggota II
TTD
TTD
Detty Suhardatinah, S.H. Mayor Chk (K) NRP 561645
Niarti, S.H. Mayor Sus NRP 522941 Panitera
TTD Bety Novita Rindarwati, S.H. Kapten Sus NRP 535951
Disalin sesuai dengan aslinya oleh Panitera
Bety Novita Rindarwati, S.H. Kapten Sus NRP 535951
