PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
PUTUSAN Nomor : 113-K/PM I-04/AD/V/2016 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa : Nama lengkap Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal
: : : : : : : : :
Mashyuri. Prada/31130413410590. Tabakpan-1 Ru-1 Ton-2 Kipan A. Yonif 200/Raider. Jambi/1 Mei 1990. Laki-laki. Indonesia. Islam. Asrama Militer Yonif 200/Raider Palembang.
Gandus
Kota
Terdakwa tidak ditahan. Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ; Membaca
:
Memperhatikan :
Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini. 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor : Kep/44/IV/2016 tanggal 29 April 2016. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/97/V/2016 tanggal 24 Mei 2016. 3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/113/PM I-04/AD/ V/2016 tanggal 26 Mei 2016. 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/113/PM I-04/AD/V/2016 tanggal 2 Juni 2016. 5. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang. 6.
Mendengar
:
Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan. 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/97/V/2016 tanggal 24 Mei 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 3. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan. Hal 1 dari 1 Hal Putusan Nomor : 113-K / PM I-04 /AD/V/2016
Memperhatikan :
Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut : 1.
Pidana Pokok
: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
2.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
3. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar Daftae Absensi Terdakwa a.n. Prajurit dua Mashyuri NRP 31130413410590, Jabatan Tanbakpan-1 Ru-1 Ton-2 Kipan A, Kesatuan Yonif 200/Raider, tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Menimbang
:
Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan telah diregister dengan Nomor : 113/PM I04/AD/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu selama 6 (enam) bulan.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undangundang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
Menimbang
:
Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.
Menimbang
:
Bahwa menurut Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
Menimbang
:
Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan sebanyak 6 (enam) kali secara syah dan patut sesuai dengan ketentuan UndangUndang, yaitu panggilan ke-1 dari Ka Otmil I-04 Palembang Nomor B/435/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016, ke-2 Surat Nomor : B/565/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016, ke-3 Surat Nomor : B/ /VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016, ke-4 Surat Nomor : B/732/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016, ke-5 Surat Nomor : B/738/IX/2016 tanggal 13 September 2016, dan ke-6 Surat Nomor : B/845/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 pihak Kesatuan Terdakwa telah memberikan jawaban surat dari Danyon Armed 15/105 Tarik Nomor : B/635/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Prada Masyhuri NRP 31130413410590 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan. Hal 2 dari 2 Hal Putusan Nomor : 113-K / PM I-04 /AD/V/2016
Menimbang
:
Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Odituran Militer I-04 Palembang Nomor: Sdak/97/V/2016 tanggal 24 Mei 2016, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh belas bulan Januari 2016 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-07/A07/lIl/2016/II tanggal 07 Maret 2016 belum kembali ke Kesatuan atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Mayonif 200/Raider, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana: “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaankeadaan sebagai berikut : a. Bahwa Terdakwa Prada Mashyuri Putra NRP 31130413410590, Jabatan Tanbakpan-1 Ru-1 Ton-02 Kipan A, Kesatuan Yonif 200/Raider adalah prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini. b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilakukan pengecekan apel siaga kesatuan khusus Kompi Senapan A Yonif 200/Raider, Terdakwa tidak ada (TK) dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan. c. Bahwa pihak kesatuan telah berusaha mencari di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan menghubungi keluarga Terdakwa di Jambi, namun sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor LP-07/A07/I11/2016/Idik tanggal 7 Maret 2016, Terdakwa 'meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan sarnpai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan. d. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, demikian juga Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan / tidak sedang dalarn rnelaksanakan tuqas operasi Militer perang. e. Bahwa berdasarkan absensi Kompi Senapan A Yonif 200/Raider tmt 17 Januari 2016 dengan tanggal 7 Maret 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 Jo ayat (2) KUHPM.
Menimbang
:
Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir kepersidangan, menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika para Saksi yang telah memberikan ketarangan kepada Penyidik Hal 3 dari 3 Hal Putusan Nomor : 113-K / PM I-04 /AD/V/2016
dibawa sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Saksi-1 Nama lengkap Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama tempat tinggal
: : : : : : : : :
Budi Kurniawan. Praka/31060592920786. Tabak so Kipan A. Yonid 200/Raider. Jambi, 30 Juli 1986. Indonesia. I s I a m. Laki-laki. Asrama Yonif 200/Raider, Gandus, Kota Palembang
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada Mashyuni pada tahun 2015 saat Terdakwa masuk ke Bataliyon 200/Raider dan satu pleton dengan Saksi dan hubungan dengan Saksi hanya sebatas hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga/family. 2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 07.00 WIB, Dankipan A Lettu Inf Tryas melakukan pengecekan Apel siaga kesatuan khusus di Kompi Senapan A Yonif 200/Raider saat melakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya pada saat dilapangan apel Kipan A Saksi melihat dan mendengar Lettu Inf Tryas Prakosa memerintahkan Prada Fatwa Mutaqin selaku senior Terdakwa untuk melakukan pengecekan di barak Kipan A Yonif 200/Raider dan Terdakwa juga tidak ada dibarak remaja Kipan A Yonif 200tRaider. 3. Bahwa kemudian Prada Fatwa Mutaqin kembali ke lapangan Apel Kipan A dan melaporkan kepada Lettu Inf Tryas Prakosa bahwa Terdakwa tidak ada di barak selanjutnya Lettu Jnf Tryas Prakosa memerintahkan prada Fatwa Mutaqin untuk menghubungi Terdakwa lewat telepon, laIu Prada Fatwa Mutaqin menelepon Terdakwa dengan nada diloudspeaker (nada dibesarkan) pada saat ditelepon Terdakwa menjelaskan sudah ijin dengan Danton II Kipan A Lettu Inf Yudha Paratomo Arti Suwardi mendengar suara Terdakwa ditelepon, kemudian Letda Inf Yudha itu Iangsung berkata "Eeh Mashyuri sudah ijin sama siapa kau" dan mau mengambil handphone ditangan Prada Mutaqin namun Hp tersebut sudah dimatikan oleh Terdakwa setelah itu Kompi A rnelanjutkan kegiatan yang sudah terjadwal yaitu Kipan A melaksanakan siaga. 4. Bahwa pada hari Minggu tanggat 17 Januari 2016 Kompi Senapan A mendapat giliran Siaga Batalyon 200/Raider sesuai dengan urutan Kompi A, Kompi B, Kompi C, Kompi Bant, Kompi Markas, selanjutnya Jam Siaga mulai pukul 09.00 WIB sarnpai dengan 09.00 WIB (1x24 jam) kegiatan siaga tersebut dilaksanakan secara rutin. 5. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi Iebih kurang 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut dalam masa damai terhitung mulai tanggat 17 Januari 2016 dan sampai saat ini Saksi Hal 4 dari 4 Hal Putusan Nomor : 113-K / PM I-04 /AD/V/2016
dimintai keterangan oleh penyidik Pomisi Militer tanggal 7 Maret 2016 belum juga kembali kekesatuan Yonif 200/Raider. 6. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dan Komandan Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan, sedang situasi Negara dalam keadaaan damai Saksi-2 : Nama lengkap Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal
: : : : : : : : :
Iskandar. D Praka/31080034390787. Taban/Tamunisi Pokko Ton 2 Kipan A. Yonif 200/Raider. Jambi, 27 Juli 1987. Indonesia. I s I a m. Laki-laki. Asrama Yonid 200/Raider, Gandus, Kota Palembang.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksikenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 pada saat Terdakwa masuk ke Batalyon 200/Raider pindahan dari Kesatuan Yonif 141/JY dan Terdakwa adalah anggota satu Kompi dengan Saksi dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan. 2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi sejak tanggat 17 Januari 2016 sampai sekarang belum kembali kekesatuan. 3. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 07.00 WIB Kompi A melaksanakan apel siaga Kompi A untuk melaksanakan tugas jaga, kemudian pada saat pengecekan oleh Danki A (Lettu Inf Tryas Prakosa) yang bersangkutan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Danki A Yonif 200/Raider memerintahkan Prada Fatwa untuk mengecek barak remaja Kompi Senapan A, setelah dicek oteh Prada Fatwa dan Prada Fatwa kembati taporan pada Danki A yang mana hasil pengecekan Terdakwa juga tidak ada, kemudian Prada Fatwa diperintahkan oleh Danki A untuk menelepon Terdakwa, pada saat dihubungi melalui handphone dan suara hp dikeraskan (loundspeker), pada saat itu Prada Fatwa menanyakan "Masyhuri kamu dimana"? dan dijawab oteh Terdakwa di Jambi kemudian Prada Fatwa kembati bertanya sudah ijin dengan siapa? dijawab Terdakwa sudah ijin dengan Danton Yuda, pada saat itu juga Danton Yuda yang berada disamping Prada Fatwa Iangsung bertanya pada Terdakwa "Ei, Masyhuri kau ijin dengan siapa"? kemudian Terdakwa langsung mematikan Hpnya, selanjutnya Prada Fatwa mencoba untuk menghubungi kembati Tensangka namun Hpnya tidak ada lagi.
4. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi Iebih kurang 51 (lima puuh satu) hari secara berturut-turut daam masa damai terhitung muai tangga! 17 Januani 2016 dan sampai saat ini Saksi dimintai keterangan oleh penyidik Polisi Militer tanggal 7 Maret 2016 belum juga kembali kekesatuan yonif 200/Raider. 5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan yaitu Dankipan A Lettu Inf Tryas Prakosa memerintahkan kepada Serda Romeli, Kopda Rudi Irawan dan Prada Nurhidayat untuk metakukan pencanian ke tempat tinggal orang tua Terdakwa di Jambi, melakukan pencanian ke tempat-tempat yang biasa di datangi o!eh Terdakwa maupun rekanrekannya namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Kesatuan melaporkan ke Komando atas, membuat Daftar Pencanian Orang dan kemudian melimpahkan perkara Desersi ke Pomdam II/Swj. Hal 5 dari 5 Hal Putusan Nomor : 113-K / PM I-04 /AD/V/2016
6. Bahwa didalam melaksanakan dinas sehari-hari Terdakwa kurang disiplin dan dalam melaksanakan apel juga sering tenlambat serta dalam berdinas kurang aktif. 7. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi tanpa ijin yang syah dan Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang. Menimbang
:
Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan.
Menimbang
:
Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prajurit dua Mashyuri NRP 31130413410590, Jabatan Tanbakpan-1 Ru1 Ton-2 Kipan A, Kesatuan Yonif 200/Raider, tetap dilekatkan dalam berkas perkara..
Menimbang
:
Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti perkara ini.
Menimbang
:
Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-07/A-07/lIl/2016/II tanggal 07 Maret 2016, secara berturut-turut hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan waktu tersebut absensi Terdakwa ditulis THTI yang berarti (tidak hadir tanpa ijin), Dis yang berarti (desersi), dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prajurit dua Mashyuri NRP 31130413410590, Jabatan Tanbakpan-1 Ru-1 Ton-2 Kipan A, Kesatuan Yonif 200/Raider, sangat berkaitan erat dengan dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa Prada Mashyuri NRP 31130413410590, Jabatan Tabakpan-1 Ri-1 Ton-2 Kipan A, Kesatuan Yonif 200/Raider adalah prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini. 2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan (Danyonif 200/Rider) sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-07/A-07/lIl/2016/II tanggal 07 Maret 2016, secara berturut-turut atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. 3.
Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak kesatuan setelah Hal 6 dari 6 Hal Putusan Nomor : 113-K / PM I-04 /AD/V/2016
mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, yaitu melakukan pencarian ke tempat tinggal dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, selanjutnya Komandan Satuan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) namun hingga saat ini tidak ditemukan dan belum kembali ke kesatuan. 4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat ataupun telepon dan kesatuan Yonif 200/Rider telah melimpahkan perkaranya ke Pomdam II/Swj melalui surat Danyonif 200/Rider Nomor : B/182/II/2016 tanggal 23 Februari 2016. 5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan 6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer perang ataupun tugas operasi militer selain perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai. Menimbang
:
Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang Oditur Militer uraikan dalam tuntutannya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
Menimbang
:
Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : 1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni : a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik. b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera). c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan. 2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memeilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, Hal 7 dari 7 Hal Putusan Nomor : 113-K / PM I-04 /AD/V/2016
maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi. 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutannya yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan dibuat Laporan Polisi Nomor : LP-07/A07/lIl/2016/II tanggal 07 Maret 2016.
Menimbang
:
Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut : Unsur kesatu Unsur kedua
: Militer. : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari. Menimbang
:
Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Unsur kesatu : Militer. Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan “Angkatan Perang” sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional. Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa Prada Mashyuri NRP 31130413410590, adalah anggota TNI AD pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan-1 Ri-1 Ton-2 Kipan A, Kesatuan Yonif 200/Raider, 2. Bahwa benar Terdakwa sejak dilantik menjadi Prajurit TNI AD belum pernah mengajukan permohonan berhenti dari dinas aktif dan belum pernah mendapat Surat Keputusan apapun jenisnya yang mengatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas aktif sampai sekarang Terdakwa di kesatuan masih diakui sebagai anggota TNI AD. 3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/44/IV/2016 tanggal 29 April 2016 yang menyatakan dan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk diperiksa dan diadili. 4. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/97/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 Terdakwa di dakwa “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. 5. Bahwa benar sebagi Prajurit yang berdinas di Yonif 200/Raider yang merupakan bagian dari satuan Angkatan Darat Terdakwa termasuk dalam pengertian yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang yang berarti termasuk dalam pengertian Militer. Hal 8 dari 8 Hal Putusan Nomor : 113-K / PM I-04 /AD/V/2016
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu Militer telah terpenuhi. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini. Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-07/A-07/lIl/2016/II tanggal 07 Maret 2016, secara berturut-turut. 2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-07/A-07/lIl/2016/II tanggal 07 Maret 2016, secara berturut-turut, Terdakwa belum kembali ke kesatuan. 3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak diketahui. 4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekannya yang lain untuk memberitahukan keberadaannya maupun kegiatan yang dilakukannya. 5. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan telah mencari ke tempat-tempat yang biasa Terdakwa bermain namun Terdakwa tidak diketemukan. 6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa seorang anggota TNI jika ingin bepergian atau tidak masuk dinas harus melalui ijin/mendapatkan ijin atau sepengetahuan Komandan atau atasan lainnya, Terdakwa mengetahui dan menyadari prosedur tersebut berlaku bagi dirinya selaku anggota TNI namun hal tersebut tidak ia lakukan walaupun secara sadar atas kemauannya sendiri Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin padahal Terdakwa sudah mengetahui pula segala sanksi dan akibat dari yang akan diterimanya namun tetap dilanggar dan perbuatan tersebut sengaja ia lakukan. 7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa seorang anggota TNI jika ingin berpergian atau tidak masuk dinas harus melalui ijin/mendapatkan ijin atau sepengetahuan komandan atau atasan lainnya Terdakwa mengetahui dan menyadari prosedur tersebut berlaku Hal 9 dari 9 Hal Putusan Nomor : 113-K / PM I-04 /AD/V/2016
bagi dirinya selaku anggota TNI namun hal tersebut tidak ia lakukan/laksanakan malahan secara sadar atas kemauannya sendiri Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin padahal Terdakwa sudah mengetahui pula segala sanksi dan akibat dari yang akan diterimanya namun tetap dilanggar dan perbuatan tersebut sengaja ia lakukan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer. Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-07/A-07/lIl/2016/II tanggal 07 Maret 2016, secara berturut-turut. 2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai. 3. Bahwa benar pada waktu itu juga baik secara umum maupun secara khusus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku Presiden RI tidak pernah menyatakan Negara RI dalam keadaan perang/darurat perang dan hal tersebut diketahui oleh umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi. Unsur keempat
: Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut. Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-07/A-07/lIl/2016/II tanggal 07 Maret 2016, secara berturut-turut atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari 2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (empat puluh) hari. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi. Hal 10 dari 10 Hal Putusan Nomor : 113-K / PM I-04 /AD/V/2016
Menimbang
:
Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan menyakinkan.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
Menimbang
:
Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.
Menimbang
:
Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut : 1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. 2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinasnya, dan apabila Ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci. 3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan terganggu, karena terbengkalainya tugas Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah pembinaan disiplin di kesatuan.
Menimbang
:
dan perbuatan Terdakwa, Yonif 200/Rider menjadi yang harus dikerjakan berpengaruh buruk bagi
Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya. 2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI. 3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI. Hal 11 dari 11 Hal Putusan Nomor : 113-K / PM I-04 /AD/V/2016
4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer. Menimbang
:
Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu : Hal-hal yang meringankan : Nihil. Hal-hal yang memberatkan : 1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. 2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya. 3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab. 4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
Menimbang
:
Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di Kesatuan) sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdi dilingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku dilingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, kolektif maupun respresi Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).
Menimbang
:
Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat Pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi Kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.
Menimbang
:
Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenannya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan menanggung dan mengoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
Menimbang
:
Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Mejelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
Menimbang
:
Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara. Hal 12 dari 12 Hal Putusan Nomor : 113-K / PM I-04 /AD/V/2016
Menimbang
Mengingat
:
:
Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar Daftae Absensi Terdakwa a.n. Prajurit dua Mashyuri NRP 31130413410590, Jabatan Tanbakpan-1 Ru-1 Ton-2 Kipan A, Kesatuan Yonif 200/Raider, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti berupa surat merupakan bukti ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, yo pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan. MENGADILI
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mashyuri, Prada NRP 31130413410590, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai. 2.
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun. - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar Daftae Absensi Terdakwa a.n. Prajurit dua Mashyuri NRP 31130413410590, Jabatan Tanbakpan-1 Ru-1 Ton-2 Kipan A, Kesatuan Yonif 200/Raider, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).
Hal 13 dari 13 Hal Putusan Nomor : 113-K / PM I-04 /AD/V/2016
Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 20 Oktober 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma’arif, S.H. Letkol Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Jonarku, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 528375 dan Abdul Halim, S.H. Mayor Chk NRP 11020014330876, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hastuti, S.H., M.H. Mayor Chk(K) NRP 11990024501168, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.
Hakim Ketua Cap/ttd Syaiful Ma’arif, S.H. Letkol Chk NRP 547972 Hakim Anggota-I
Hakim Anggota-II
ttd
ttd
Jonarku, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 528375
Abdul Halim, S.H. Mayor Chk NRP 11020014330876
Panitera Pengganti ttd Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691 Salinan sesuai aslinya Panitera Pengganti
Hendra Arihta, S.H Lettu Sus NRP 541691
Hal 14 dari 14 Hal Putusan Nomor : 113-K / PM I-04 /AD/V/2016
