PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG PUTUSAN Nomor : 187-K/PM I-04/AD/X/2016 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : Nama lengkap Pangkat/ NRP Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal
: : : : : : : : :
Enin Dorisko. Kopda/31010081790482. Wadanru-1 /ATGM/Bant. Yonif 143/TWEJ. Muara Enim, 12 April 1982. Laki-laki. Indonesia. Islam. Asrama Kompi Ban Yonif 143/TWEJ Desa Manda Kecamatan Natar Kab Lampung Selatan.
Terdakwa tidak ditahan. Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ; Membaca
:
Memperhatikan :
Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini. 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor : Kep/27/IX/2016 tanggal 15 September 2016. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/161/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016. 3. Penetapan Penunjukkan Hakim 04/AD/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016.
Nomor
:
Tap/187/PM
I-
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/187/PM I-04/AD/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016. 5. Surat Panggilan menghadap sidang. 6. Mendengar
:
kepada
Terdakwa
dan
para
Saksi untuk
Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
1. Penjelasan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan. 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/161/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 3. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.
Memperhatikan :
Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dimasa damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut : Hal 1 dari 13 hal PUT : 187-K/PM I-04/AD/X/2016
1.
Pidana Pokok
2.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.
3.
Mohon agar barang bukti berupa : Surat-surat
: Penjara selama : 12 (dua belas) bulan.
: 6 (enam) lembar daftar absensi personel Kompi Bant Yonif 143/Twej bulan Pebuari sampai dengan April 2016 a.n Terdakwa Kopda Enin Dorisko NRP 31010081790482.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Menimbang
:
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan telah diregister dengan Nomor : 187-K/PM I04/AD/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu selama 3 bulan. 2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) yang kualifikasinya adalah “Desersi”. 3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan dari kaotmil I-04 Palembang panggilan ke-1 dari Ka Otmil I-04 Palembang Nomor B/886/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, ke-2 Surat Nomor : B/947/XI/2016 tanggal 7 November 2016, ke-3 Surat Nomor : B/973/X/2016 tanggal 14 November 2016, ke-4 Surat Nomor : B/1012/XI/2016 tanggal 30 November 2016, ke-5 Surat Nomor : B/1055/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016, dan ke-6 Surat Nomor : B/16/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 akan tetapi Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan. 4. Bahwa menurut surat dari Danyonif 143/Twej Nomor : B/588/XI/2016 tanggal 22 November 2016 menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan. 5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan. 6. Bahwa menurut Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, terhitung tanggal pelimpahan perkaranya ke Pengadilan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Menimbang
:
Bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.
Menimbang
:
Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak dapat mencerminkan percepatan penyelesaiaan perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absensia, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).
Hal 2 dari 13 hal PUT : 187-K/PM I-04/AD/X/2016
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) UU RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absensia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan Februari tahun Dua ribu enam belas sampai dengan tanggal lima belas bulan April tahun Dua ribu enam belas secara berturut-turut atau setidaknya suatu hari dalam bulan Februari 2016 sampai dengan April 2016 bertempat di Mayonif 143/TWEJ, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan militer I-04 palembang, telah melakukan tindak pidana. “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, dalam waktu lebih lama dari 30 (tiga puluh hari)”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa Kopda Enin Dorisko NRP 31010081790482 adalah Prajurit TNI-AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini, statusnya maisih berdinas sebagai wadanru -1/ATGM/Bant Kesatuan Yonif 143/Twej dengan pangkat kopda NRP 31010081790482. 2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 18 Febuari 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 selama kurang lebih 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. 3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, supaya yang dilakukan oleh kesatuan melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa baik dirumah orang tuannya di Lubuk Linggau dan tempat tempat lain yang sering Terdakwa kunjungi, namun Terdakwa tidak ditemukan dan kemudian Kesatuan melaporkan ke Komando atas serta membuat daftar pencarian orang (DPO) dan melimpahkan perkaranya ke Denpom II/3 Lampung untuk diproses sesuai dengan hukum melalui Surat Danyonif 143/TWEJ Nomor : B/143/IV/2016 tanggal 11 April 2016. 4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komando kesatuan, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer perang ataupun tugas operasi militer selain perang dan negara kesatuan republik indonesia dalam keadaan aman dan damai.
Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM. Menimbang
:
Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir kepersidangan, menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika para Saksi yang telah memberikan ketarangan kepada Penyidik Hal 3 dari 13 hal PUT : 187-K/PM I-04/AD/X/2016
dibawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Saksi-1 : Nama lengkap Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal
: : : : : : : : :
Yuyung Nasution. Sertu/21100022310488. Bamin Kiban/Mandah. Yonif 143/TWEJ. Ranau Sumatra Selatan, 15 April 1988. Laki-laki. Indonesia. Islam. Asrama Kiban/Mandah Kec. Natar Kab Lampung Selatan.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak dia masuk ke Kiban/Madah kec. Natar kab lampung Selatan, sejak dia masuk ke Kiban/Mandah pada tanggal 27 Juli 2015, tidak ada hubungan family hanya sebatas dinas saja antara bawahan dan atasan di Kiban/Madanah. 2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak hari kamis tanggal 18 Pebuari 2015 sekira pukul 05.30 wib saat pelaksanaan pengecekan apel olaraga pahi di Kiban/Madanah sampai sekarang saat Saksi-1 dilakukan pemeriksaan oleh Polisi Militer Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kiban/Madanah. 3. Bahwa yang Saksi-1 ketahui Terdakwa meninggalkan kesatuan/disersi tehitung mulai tanggal 18 Pebuari 2015 s.d sekarang, belum kembali ke Kesatuan Kiban/Mandah, sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa telah , meninggalkan kesatuan Kiban/Mandah sudah berjalan 58 (lima puluh delapan) hari. 4. Bahwa Saksi-1 mendapat informasi dari Praka Paisal mantan Raider 200 sekarang anggota Kiban/mandah bahwa Terdakwa pergi menuju Raider 200 untuk mengambil barang-barang/perabotan rumah tangga, serana transportasi yang digunakannya Saksi-1 tidak mengetahuinya. 5. Bahwa sebelumnya Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 18 Pebuari 2016 s.d sekarang, tidak ada ijin dari Komandan Kiban/mandah. 6. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebabnya Terdakwa meninggalkan Kesatuan, berkemungkinan besar Terdakwa menjemput istri anak dan mengambil barang perabotan rumah tangganya karena yang saya ketahui bahwa barang perabotannya masih berada di Raider 200 sedangkan istri dan anaknya berada di Pagar Alam tempat orang istrinya/mertuanya. 7. Bahwa yang Saksi-1 ketahui tidak ada masalah lain, kemudian Terdakwa tidak ada menceritakan masalahnya terhadap Saksi-1 dan Saksi-1 tidak ada mengelurkan saran atau petunjuk apa-apa kepadanya. 8. Bahwa dalam keadaan situasi Damai tidak dalam sedang di siagakan. 9. Bahwa Terdakwa selamameninggalkan kesatuan tidak ada menghubungi Saksi-1 dan kesatuan Kiban/Mandah sampai sekarang ini. Hal 4 dari 13 hal PUT : 187-K/PM I-04/AD/X/2016
10. Bahwa Terdakwa mulai tanggal 18 Pebuari 2016 sampai sekarang ini belum kembali ke kesatuan Kiban/mandah. 11. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dan tidak ada melakukan pelanggaran apa-apa. 12. Bahwa kalau pendapat Saksi-1 mengenai permasalahan ini proses sesuai dengan jalur hukum yang berlaku di TNI-AD. 13. Bahwa tindakan Saksi-1 atas perintah Lisan dankiban (Kapten Inf Suefdi) pada tanggal 20 Pebuari 2016, untuk mengenai adminitrasi untuk gajinya dan remonya jangan diberikan kepada Terdakwa membuat absensi tanpa kerterangan, melaporkan ke Staf-Saksi-1 Yonif/TWEJ (Serka Yayan) keterangan bahwa Terdakwa sudah Saksi-3 (tiga hari sudah tidak masuk dinas. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 09.00 wib, Saksi-1 menyerahkan slip Gaji dan Skep terakhir Terdakwa kepada Sertu Bahri bagian Basimin Pers Yonif 143/TWEJ. Saksi-2 : Nama lengkap Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Kewarganegaran Agama Jenis kelamin Tempat tinggal
: : : : : : : : :
Deny Permadi Sertu/21110027351191. Ba Lidik. Yonif 143/TWEJ Bandar Lampung, 8 November 1991. Indonesia. I s l a m. Laki-laki. Asrama Kima Yonif 143/TWEJ Jln. Raya Candimas Desa Candimas Kec. Natar kab. Lampung Selatan.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi-2 mengenal Terdakwa sejak thun 2015 saat yang Terdakwa baru pindah dinas dan menjabat sebagai Wandaru Saksi1/ATGM/Bant Yonif 143/TWEJ, tidak ada hub8ungan keluarga, hanya hubungan antara atasan dan bawahan. 2. Bahwa Terdakwa pernah berdinas di Yonif 200/Raider dan pada tahun 2015 Terdakwa pindah dinas ke Kompi Bant Yonif 143/TWEJ dan menjabat sebagai Wadanru Saksi-1/ATGM/Bant sampai dengan sekarang. 3. Bahwa pada hari kamis tanggal 18 Febuari 2016 sekira pukul 12.00 WIB Staf Intel Yonif 143/TWEJ mendapat laporan dari Bamin Kompi Bant Yonif 143/TWEJ a.n Sertu Yuyung Nasution bahwa pada hari kamis tanggal 18 febuari 2016 sekira pukul 05.00 WIB saat pengecekan lari pagi di Kompi Bant Yonif 143/ATWEJ diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir, kemudian saat pelaksanaan apel apgi sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan (TK) begitu juga saat apel siang dan apel sore Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) berturut-turut sampai dengan sekarang belum kembali dan tidak diketahui dimana keberadaannya. 4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya sehingga Terdakwa meninggalkan dinas di Kompi Bant yonif 143/TWEJ hingga melakukan tindak pidana Desersi. 5. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang .
Hal 5 dari 13 hal PUT : 187-K/PM I-04/AD/X/2016
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kompi Bant Yonif 143/TWEJ dan melakuakan tindak pidana Desersi, situasi dalam keadaan damai dan Kompi Bant Yonif 143/TWEJ tidak dalam keadaan siaga ataupun dipersiapkan untuk melaksakan tugas operasi militer. 7. Bahwa dengan adanya Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi tersebut, Danyonif 143/TWEJ membuatkan Daftar pencarian Orang (DPO) a.n Terdakwa (Nomor b/137/III?2016 tanggal 18 maret 2016) dan memerintahkan Pasi Intel Yonif 143/TWEJ a.n Lettu Inf Riswanto dkk 2 orang (Nomor Sprin/58/IV/2016 tanggal 11 April 2016) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya di Lubuk Linggau dan di tempat-tempat yang dimungkinkan disinggahi dan di kunjungi oleh Terdakwa di wilayah Lampung dari tanggal 11 s.d 14 April 2016, akan tetapi yang bersangkutan tidka diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya. Saksi-3 : Nama lengkap Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal
: : : : : : : : :
Pajri Nugroho. Sertu/21070369860987. Bajuyar. Yonif 143/Twej. Metro/Lampung, 8 September 1987. Laki-laki. Indonesia. Islam. Asrama Kima Yonif 143/Twej Jln. Raya Candimas desa Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi-3 mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota Yonif 143/TWEJ dan bertugas di Kompi bant Yonif 143/TWEJ karena Saksi-3 sebagai jurubayar Yonif 143/TWEJ yang mengurus uang gaji dan tunjangan kinerja yang bersangkutan. 2. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi-3 bahwa Terdakwa adalah anggota Yonif 143/TWEJ dan bertugas di Kompi Bant Yonif 143/TWEJ karena Saksi-3 sebagai jurubayar Yonif 143/TWEJ yang mengurus uang gaji dan tunjangan kinerja yang bersangkutan. 3. Bahwa sesuai laporan dari Kompi bant yonif 143/TWEJ, pada hari kamis tanggal 18 Febuari 2016 sekira pukul 07.00 wib saat dilakukan pengecekan apel pagi personel Kompi bant di Kompi Bant Yonif 143/TWEJ Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), begitu juga pada saat dilaksanakan apel siang sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) berturut-turut sampai dengan sekarang belum kembali dan tidak diketahui dimana keberadaannya. 4. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya sehingga Terdakwa meninggalkan dinasnya di Kompi Bant Yonif 143/TWEJ hingga melakukan tindak pidana Desersi. 5. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui bersama siapa saja dan menggunakan kendaraan apa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan kompi Bant Yonif 143/TWEJ, Saksi-3 juga tidak mengetahui kemana tujuannya melakukan tindak pidana Desersi tersebut. 6. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris maupun senjata organik. 7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Kompi Bant Yonif 143/TWEJ dan melakukan tindak pidana desersi, situasi dalam keadaan damai dan Kompi Bant maupun kesatuan Yonif 143/TWEJ tidak
Hal 6 dari 13 hal PUT : 187-K/PM I-04/AD/X/2016
dalam keadaan siaga ataupun dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer. 8. Bahwa selain tindak pidana desersi yang sekarang ini, Saksi-3 tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lain sejak berdinas di Yonif 143/TWEJ. 9. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan dan melakukan tindak pidana Desersi yang bersangkutan tidak pernah menghubungi Saksi-3 sebagai juru bayar maupun Kesatuan Yonif 143/TWEJ. 10. Bahwa dengan adanya Terdakwa melakuan tindak pidana desersi tersebut, Danyonif 143/TWEJ membuatkan daftar Pencarian Orang (DPO) a.n Terdakwa (Nomor B/137/III/2016 tanggal 18 Maret 2016) dan memerintahkan Pasi Intel Yonif 143/TWEJ a.n Lettu Inf Riswanto dkk 2 orang untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah lampung dan tempat-tempat yang dikemungkinkan disinggahi dan dikunjungi oleh Terdakwa , akan tetapi yang bersangkutan tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya Gaji dan tunjangan kinerja Terdakwa terhitung mulai tanggal 01 maret 2016 (Nomor sprin/22/II/2016 tanggal 28 febuari 2016). 11. Bahwa untuk uang gaji Terdakwa bulan Febuari 2016 dan uang Tunjangan Kinerja bulan Januari 2016 masih diberikan kepada yang bersangkutan, tetapi untuk uang Gaji Terdakwa bulan mater 2016 dan uang tunjangan kinerja bulan febuari 2016 atas perintah Danyonif 143/TWEJ untuk dihentikan (Nomor sprin/22/II/2016 tanggal 28 Febuari 2016). Menimbang
:
Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan.
Menimbang
:
Bahwa Oditur Militer dipersidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 6 (enam) lembar daftar absensi personel Kompi Bant Yonif 143/Twej bulan Pebuari sampai dengan April 2016 a.n Terdakwa Kopda Enin Dorisko NRP 31010081790482.
Menimbang
:
Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti perkara ini
Menimbang
:
Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : 1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni : a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik. b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
Hal 7 dari 13 hal PUT : 187-K/PM I-04/AD/X/2016
c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan. 2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi. 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutannya yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan tanggal 15 April 2016 atau sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor: LP-10/A-04/IV/2016/II-3 tanggal 15 April 2016. Menimbang
:
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD aktif Pangkat/NRP Kopda/31010081790482 yang pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dan masih berdinas sebagai Wadanru-1/ATG/Bant Yonif 143/TWEJ. 2 Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 yaitu sekira pukul 07.00 Wib telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan. 3. Bahwa benar upaya yang telah dilakukan oleh Yonif 143/TWEJ adalah melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dirumah nya dan tempat-tempat lainnya yang sering Terdakwa kunjungi namun tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan serta membuatkan daftar pencarian orang (DPO) dengan surat nomor : B/137/III/2016 tanggal 18 Maret 2016. 4. Bahwa benar sampai perkara ini disidangkan pada tanggal 19 Januari 2017 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan. 5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017 atau lebih kurang selama 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) hari. 6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, demikian juga Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan/tidak sedang dalam melaksanakan tugas Operasi Militer perang.
Menimbang
:
Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang Oditur Militer uraikan dalam tuntutannya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
Hal 8 dari 13 hal PUT : 187-K/PM I-04/AD/X/2016
Menimbang
:
Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut : Unsur kesatu Unsur kedua
: Militer. : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari. Menimbang
:
Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Unsur kesatu : Militer. Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan “Angkatan Perang” sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional. Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD aktif Pangkat/NRP Kopda/31010081790482, yang pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih berdinas sebagai Wadanru-1/ATGM/Bant Yonif 143 TWEJ. 2. Bahwa benar Terdakwa sejak dilantik menjadi Prajurit TNI AD belum pernah mendapat Surat Keputusan apapun jenisnya yang mengatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas aktif sampai sekarang Terdakwa di kesatuan masih diakui sebagai anggota TNI AD. 3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan perkara dari Pangdam II/Swj Nomor : Kep/27/IX/2016 tanggal 15 September 2016 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/161/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang diajukan ke persidangan adalah Enin Dorisko, Kopda NRP 31010081790482 dan Terdakwalah orangnya. 4. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Yonif 143/TWEJ, yang merupakan bagian dari TNI AD, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Militer telah terpenuhi. Unsur kedua : “Karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu
Hal 9 dari 13 hal PUT : 187-K/PM I-04/AD/X/2016
tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini. Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan. 2. Bahwa benar upaya yang telah dilakukan oleh Yonif 143/TWEJ adalah melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dirumah nya dan tempat-tempat lainnya yang sering Terdakwa kunjungi namun tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan. 3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa dalam membina rumah tangganya tidak harmonis disebabkan adanya orang ketiga 4. Bahwa Benar sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan pada tanggal 19 Januari 2017 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan. 5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk tugas operasi militer perang. 6. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui dan menyadari bahwa seorang anggota TNI jika ingin berpergian atau tidak masuk dinas harus melalui ijin/ mendapatkan ijin atau sepengetahuan komandan atau atasan lainnya Terdakwa mengetahui dan menyadari prosedur tersebut berlaku bagi dirinya selaku anggota TNI namun hal tersebut tidak ia lakukan / laksanakan malahan secara sadar atas kemauannya sendiri Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin padahal Terdakwa sudah mengetahui pula segala sanksi dan akibat dari yang akan diterimanya namun tetap dilanggar dan perbuatan tersebut sengaja ia lakukan. 7. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai Prajurit TNI AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan kententuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
Hal 10 dari 13 hal PUT : 187-K/PM I-04/AD/X/2016
Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut : Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang tanggal 19 Januari 2017, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Dalam waktu damai telah terpenuhi.
unsur ketiga
Unsur keempat : Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut. Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan surat-surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan perkaranya disidangkan pada tanggal 19 Januari 2017. 2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi. Menimbang :
Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan menyakinkan.
Menimbang :
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
Menimbang :
Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.
Menimbang :
Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut : 1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. 2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinasnya, dan apabila Ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu
Hal 11 dari 13 hal PUT : 187-K/PM I-04/AD/X/2016
keperluan, maka harus ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci. 3. Bahwa dapat diyakini akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan Yonif 143/TWEJ menjadi terganggu, karena terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan. Menimbang :
Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu : Hal-hal yang meringankan : Nihil. Hal-hal yang memberatkan : 1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. 2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya. 3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab. 4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
Menimbang
:
Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya. 2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI. 3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI. 4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.
Menimbang
:
Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Mejelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
Hal 12 dari 13 hal PUT : 187-K/PM I-04/AD/X/2016
Menimbang
:
Menimbang
:
Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara. Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 6 (enam) lembar daftar absensi personel Kompi Bant Yonif 143/Twej bulan Pebuari sampai dengan April 2016 a.n Terdakwa Kopda Enin Dorisko NRP 31010081790482. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti berupa surat merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Mengingat
:
Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM, jo pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. MENGADILI
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Enim Dorisko, Kopda NRP 31010081790482, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai. 2.
3.
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -
Pidana pokok
: Penjara selama 1 (satu) tahun.
-
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : -
6 (enam) lembar daftar absensi personel Kompi Bant Yonif 143/Twej bulan Pebuari sampai dengan April 2016 a.n Terdakwa Kopda Enin Dorisko NRP 31010081790482. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 19 Januari 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 539833, sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma’arif, S.H. Letkol Chk NRP 547972 dan Agus Husin, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 636562, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hastuti, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 11990024501168, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa. Hakim Ketua Cap/ttd Surono, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 539833 Hakim Anggota-I
Hakim Anggota-II
ttd
ttd
Syaiful Ma’arif, S.H Letkol Chk NRP 547972
Agus Husin, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 636562 Panitera Pengganti
Hal 13 dari 13 hal PUT : 187-K/PM I-04/AD/X/2016
ttd Salinan sesuai aslinya Panitera Pengganti
Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691
Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691
2.
3.
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -
Pidana pokok
: Penjara selama 1 (satu) tahun.
-
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer
Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : -
6 (enam) lembar Daftar Absensi Kipan B Yonif 144/JY atas nama Praka Trio Andesta Sitompul NRP 31030047471281, Tabak Ru Smr Ton Bant. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 5 Desember 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letkol Chk NRP 11980005390269, sebagai Hakim Ketua, serta Edfan Hendrarto, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579 dan Abdul Halim, S.H. Mayor Chk NRP 11020014330876, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hastuti, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 11990024501168, Panitera Pengganti Sugandi, S.H. Lettu Chk NRP 21950303621075, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa. . Hakim Ketua Cap ttd Adeng, S.Ag., S.H Letkol Chk NRP 11980005390269 Hakim Anggota-I
Hakim Anggota-II
ttd
ttd
Edfan Hendrarto, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579
Abdul Halim, S.H. Mayor Chk NRP 11020014330876
Panitera Pengganti Salinan sesuai aslinya Panitera Pengganti
Ttd Sugandi, S.H. Lettu Chk NRP 21950303621075
Sugandi, S.H Lettu Chk NRP 21950303621075
Hal 14 dari 13 hal PUT : 187-K/PM I-04/AD/X/2016
Hal 15 dari 13 hal PUT : 187-K/PM I-04/AD/X/2016
