2016 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG PUTUSAN Nomor : 172-K/PM I-04/AD/IX/2016 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : Nama lengkap Pangkat/ NRP Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal

: Trio Andesta Sitompul. : Praka/31030047471281. : Tabak Ru Smr Ton Bant Kipan B. : Yonif 141/JY. : Rimbo Bujang , 20 Desember 1981. : Laki-laki. : Indonesia. : Kristen Protestan. : Asrama Yonif 144/JY Bengkulu.

Terdakwa tidak ditahan. Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ; Membaca

:

Memperhatikan :

Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini. 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor : Kep/50/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/152/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016. 3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/172/PM I-04/AD/ IX/2016 tanggal 19 September 2016. 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/172/PM I-04/AD/IX/2016 tanggal 20 September 2016. 5. Surat Panggilan menghadap sidang. 6.

Mendengar

:

kepada

Terdakwa

dan

para

Saksi

untuk

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

1. Penjelasan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan. 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/152/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 3. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 1 dari 13 hal PUT : 172-K/PM I-04/AD/IX/2016

tindak pidana : “Desersi dimasa damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut : 1.

Pidana Pokok

2.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

3.

Mohon agar barang bukti berupa : Surat-surat

: Penjara selama : 12 (dua belas) bulan.

: 6 (enam) lembar daftar absensi Kipan B Yonif 144/JY a.n Terdakwa Praka Trio Andesta Sitompul NRP 31030047471281.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Menimbang

:

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan telah diregister dengan Nomor : 172-K/PM I04/AD/IX/2016 tanggal 19 September 2016 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu selama 4 bulan. 2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) yang kualifikasinya adalah “Desersi”. 3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan dari kaotmil I-04 Palembang panggilan ke-1 dari Ka Otmil I-04 Palembang Nomor B/778/IX/2016 tanggal 22 September 2016, ke-2 Surat Nomor : B/897/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016, ke-3 Surat Nomor : B/893/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, ke-4 Surat Nomor : B/926/XI/2016 tanggal 4 November 2016, ke-5 Surat Nomor : B/971/XI/2016 tanggal 14 November 2016, dan ke-6 Surat Nomor : B/1008/XI/2016 tanggal 29 November 2016 akan tetapi Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan. 4. Bahwa menurut surat dari Danyonif 144/JY Nomor : B/243/XI/2016 tanggal 16 November 2016 menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena sampai saat ini masih dalam proses pencarian. 5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan. 6. Bahwa menurut Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, terhitung tanggal pelimpahan perkaranya ke Pengadilan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang

:

Bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” menurut penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Hal 2 dari 13 hal PUT : 172-K/PM I-04/AD/IX/2016

Menimbang

:

Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak dapat mencerminkan percepatan penyelesaiaan perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absensia, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) UU RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absensia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu enam belas secara berturut-turut atau setidaktidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 bertempat di Mayonif 144/JY atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaankeadaan sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa Trio Andesta Sitompul adalah Prajurit TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini, statusnya masih berdinas sebagai Tabak Ru SMR Ton Bant Kipan B Yonif 144/JY, Kesatuan Yonif 144/JY,dengan Pangkat Praka NRP 3103004771281. 2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang syah sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 selama kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh ) hari. 3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah karena rumah tangga Terdakwa tidak harmonis dan Terdakwa kurang disiplin dalam melaksanakan tugas. 4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tindakan Kesatuan melaporkan ke Komando atas serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan melimpahkan Perkaranya ke Denpom II/1 Bengkulu untuk diproses sesuai dengan hukum. 5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin yang sah ,Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris satuan serta tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon. 6 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan,baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Perang ataupun Tugas Opersasi Militer selain perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Hal 3 dari 13 hal PUT : 172-K/PM I-04/AD/IX/2016

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM. Menimbang

:

Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir kepersidangan, menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika para Saksi yang telah memberikan ketarangan kepada Penyidik dibawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Saksi-1 : Nama lengkap Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal

: : : : : : : : :

Herdiansyah. Sertu/ 21100028190390. Ba Kes Kipan B. Yonif 144/JY. Palembang (Sumsel), 16 Maret 1990. Laki-laki. Indonesia. Islam. Asrama kipan B Jl.Zainul Arifin,Kel.Dusun Besar, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi-1 (Sertu Herdiansyah) kenal dengan Terdakwa Praka Trio Andesta Sitompul pada bulan April 2016 pindahan dari KibanYonif 144/JY dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan. 2 Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 saat Danton Ban Ki B Yonif 144 (Lettu Inf Imron Nata) melakukan pengecekan apel pagi anggota Kompi B Yonif 144/JY Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya memerintahkan provost dan 1(satu) orang anggota untuk mengecek ke barak,namun tidak ada dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan. 3. Bahwa setelah Terdakwa tidak hadir tindakan yang dilakukan oleh Danton Ban Ki B adalah melaporkan ke Komando atas dan melakukan pencarian di rumah Asrama maupun tempat-tempat lain yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa namun sampai dengan sekarang belum di temukan. 4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa desersi adalah menurut yang Saksi tahu masalah keluarga adanya orang ketiga dan kehidupan sehari-hari secara dinas biasa-biasa saja sedangkan diluar jam dinas ada permasalahan yaitu masalah keluarga,Saksi tahu dari cerita rekanrekan namun secara pasti Saksi tidak tahu. 5. Bahwa selama Terdakwa desersi tidak ada membawa barang Inventaris satuan serta tidak pernah melaporkan dimana keberadaan Terdakwa kepada Saksi maupun ke Kesatuan. 6. Bahwa sebelum Terdakwa desersi setahu Saksi pernah melakukan tindak pidana namun Saksi tidak tahu persis karena sampai

Hal 4 dari 13 hal PUT : 172-K/PM I-04/AD/IX/2016

saat ini Terdakwa seharusnya berpangkat Kopda tapi masih Praka dan menurut Saksi sudah tidak layak menjadi Anggota TNI AD. Saksi-2 : Nama lengkap Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Kewarganegaran Agama Jenis kelamin Tempat tinggal

: : : : : : : : :

Hermanto. Praka /31050680131086. Ta Provost Kipan B. Yonif 144/JY. Palu (Sulteng), 10 Oktober1986. Indonesia. Islam. Laki-laki. Asrama Kipan B Jl.Zainul Arifin,Kel.Dusun Besar, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi -2 (Praka Hermanto) kenal dengan Terdakwa Praka Trio Andesta Situmpul kurang lebih sudah 9 (Sembilan) Tahun sejak Saksi mulai berdinas di Yonif 144/JY namun Saksi tidak ada hubungan keluarga. 2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi terhitung mulai tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan sekarang belum kembali sudah kurang lebih 58 (Lima puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. 3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Militer meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 17 Mei 2016 saat apel pagi tidak hadir begitu juga pada saat apel siang,dan setelah dicek di barak serta dihubungi lewat telepon Terdakwa tidak ada jawaban dan tidak tahu dimana keberadaannya, adapun sepengetahuan Saksi penyebabnya karena masalah keluarga ( ribut dengan isterinya) namun apa yang diributkan Saksi tidak tahu. 4. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai usaha diluar dan dimana keberadaannya serta tidak ada membawa barang inventaris satuan. 5. Bahwa tindakan Kesatuan membuat laporan ke Kesatuan atas, mencari ketempat-tempat yang sering dikunjungi ataupun diperkirakan keberadaan Terdakwa. 6. Bahwa yang Saksi tahu selama bertugas di Kipan B Yonif 144/JY Terdakwa tinggal di barak Remaja namun anak dan isterinya tinggal di curup namun alamat pastinya Saksi tidak tahu dan sikap sehari-hari Terdakwa orangnya pendiam dan Saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Terdakwa namun kalau hubungan dengan rekan-rekan dinas setahu Saksi baik-baik saja. 7. Bahwa menurut Saksi tidak layak dipertahankan Terdakwa dalam Organisasi TNI khususnya Angkatan Darat. Menimbang

:

Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan.

Menimbang

:

Bahwa Oditur Militer dipersidangan mengajukan barang bukti berupa surat :

Hal 5 dari 13 hal PUT : 172-K/PM I-04/AD/IX/2016

6 (enam) lembar daftar absensi Kipan B Yonif 144/JY an. Terdakwa Praka Trio Andesta Sitompul Nrp 31030047471281 mulai tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan sekarang.

Menimbang

:

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti perkara ini

Menimbang

:

Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : 1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni : a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik. b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera). c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan. 2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi. 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutannya yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 atau sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor: LP-15/A-11/VII/2016/II-1 tanggal 12 Juli 2016.

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD aktif Pangkat/NRP Praka/31030047471281 yang pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dan masih berdinas sebagai Ta kipan B Yonif 144/JY. 2 Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 yaitu sekira pukul 07.00 Wib telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan. 3. Bahwa benar upaya yang telah dilakukan oleh Yonif 144/JY adalah melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dirumah nya dan tempat-tempat lainnya yang sering Terdakwa kunjungi namun

Hal 6 dari 13 hal PUT : 172-K/PM I-04/AD/IX/2016

tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan serta membuatkan daftar pencarian orang (DPO) dengan surat nomor : R/43/VI/2016 tanggal 12 Juni 2016.

4. Bahwa benar sampai perkara ini disidangkan pada tanggal 5 Desember 2016 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan. 5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa dalam membina rumah tangganya tidak harmonis disebabkan adanya orang ketiga. 6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 atau lebih kurang selama 202 (dua ratus dua) hari. 7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, demikian juga Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan/tidak sedang dalam melaksanakan tugas Operasi Militer perang. Menimbang

:

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang Oditur Militer uraikan dalam tuntutannya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

:

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut : Unsur kesatu Unsur kedua

: Militer. : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari. Menimbang

:

Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Unsur kesatu : Militer. Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan “Angkatan Perang” sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional. Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD aktif Pangkat/NRP Praka/31030047471281, yang pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih berdinas sebagai Ta kipan B Yonif 144/JY.

Hal 7 dari 13 hal PUT : 172-K/PM I-04/AD/IX/2016

2. Bahwa benar Terdakwa sejak dilantik menjadi Prajurit TNI AD belum pernah mendapat Surat Keputusan apapun jenisnya yang mengatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas aktif sampai sekarang Terdakwa di kesatuan masih diakui sebagai anggota TNI AD.

3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor : Kep/50/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/152/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang diajukan ke persidangan adalah Praka Trio Andesta Sitompul NRP.31030047471281 dan Terdakwalah orangnya. 4. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Yonif 144/JY, yang merupakan bagian dari TNI AD, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Militer telah terpenuhi. Unsur kedua : “Karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini. Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan. 2. Bahwa benar upaya yang telah dilakukan oleh Yonif 144/JY adalah melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dirumah nya dan tempat-tempat lainnya yang sering Terdakwa kunjungi namun tidak diketemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan. 3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa dalam membina rumah tangganya tidak harmonis disebabkan adanya orang ketiga 4. Bahwa Benar sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan pada tanggal 5 Desember 2016 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Hal 8 dari 13 hal PUT : 172-K/PM I-04/AD/IX/2016

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk tugas operasi militer perang.

6. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui dan menyadari bahwa seorang anggota TNI jika ingin berpergian atau tidak masuk dinas harus melalui ijin/ mendapatkan ijin atau sepengetahuan komandan atau atasan lainnya Terdakwa mengetahui dan menyadari prosedur tersebut berlaku bagi dirinya selaku anggota TNI namun hal tersebut tidak ia lakukan / laksanakan malahan secara sadar atas kemauannya sendiri Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin padahal Terdakwa sudah mengetahui pula segala sanksi dan akibat dari yang akan diterimanya namun tetap dilanggar dan perbuatan tersebut sengaja ia lakukan. 7. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai Prajurit TNI AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan kententuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer. Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut : Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang tanggal 5 Desember 2016, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Dalam waktu damai telah terpenuhi.

unsur ketiga

Unsur keempat : Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut. Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan surat-surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan perkaranya disidangkan pada tanggal 5 Desember 2016.

Hal 9 dari 13 hal PUT : 172-K/PM I-04/AD/IX/2016

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 202 (dua ratus dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang :

Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut : 1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. 2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinasnya, dan apabila Ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci. 3. Bahwa dapat diyakini akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan Yonif 144/JY menjadi terganggu, karena terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu : Hal-hal yang meringankan : Nihil. Hal-hal yang memberatkan :

Hal 10 dari 13 hal PUT : 172-K/PM I-04/AD/IX/2016

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. 2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya. 3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan. Menimbang

:

Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya. 2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI. 3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI. 4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang

:

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Mejelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

:

Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang

:

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 6 (enam) lembar daftar absensi Kipan B Yonif 144/JY atas nama Terdakwa Praka Trio Andesta Sitompul NRP 31030047471281 mulai tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan sekarang. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti berupa surat merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 11 dari 13 hal PUT : 172-K/PM I-04/AD/IX/2016

Mengingat

:

Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM, jo pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Trio Andesta Sitompul Praka NRP 3103004771281, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

2.

3.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -

Pidana pokok

: Penjara selama 1 (satu) tahun.

-

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : -

6 (enam) lembar Daftar Absensi Kipan B Yonif 144/JY atas nama Praka Trio Andesta Sitompul NRP 31030047471281, Tabak Ru Smr Ton Bant. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 5 Desember 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letkol Chk NRP 11980005390269, sebagai Hakim Ketua, serta Edfan Hendrarto, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579 dan Abdul Halim, S.H. Mayor Chk NRP 11020014330876, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hastuti, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 11990024501168, Panitera Pengganti Sugandi, S.H. Lettu Chk NRP 21950303621075, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa. Hakim Ketua

Adeng, S.Ag., S.H Letkol Chk NRP 11980005390269 Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Edfan Hendrarto, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579

Abdul Halim, S.H. Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

Sugandi, S.H. Lettu Chk NRP 21950303621075

Hal 12 dari 13 hal PUT : 172-K/PM I-04/AD/IX/2016

2.

3.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -

Pidana pokok

: Penjara selama 1 (satu) tahun.

-

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : -

6 (enam) lembar Daftar Absensi Kipan B Yonif 144/JY atas nama Praka Trio Andesta Sitompul NRP 31030047471281, Tabak Ru Smr Ton Bant. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 5 Desember 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letkol Chk NRP 11980005390269, sebagai Hakim Ketua, serta Edfan Hendrarto, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579 dan Abdul Halim, S.H. Mayor Chk NRP 11020014330876, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hastuti, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 11990024501168, Panitera Pengganti Sugandi, S.H. Lettu Chk NRP 21950303621075, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa. . Hakim Ketua Cap ttd Adeng, S.Ag., S.H Letkol Chk NRP 11980005390269 Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

ttd

ttd

Edfan Hendrarto, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579

Abdul Halim, S.H. Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti Salinan sesuai aslinya Panitera Pengganti

Ttd Sugandi, S.H. Lettu Chk NRP 21950303621075

Sugandi, S.H Lettu Chk NRP 21950303621075

Hal 13 dari 13 hal PUT : 172-K/PM I-04/AD/IX/2016