2015 Publikasi Online Triwulan

Edisi 3 / 2015 Publikasi Online Triwulan

Good Governance and Global Networks Indonesia

DAFTAR ISI

02 02 03 03

04 Programme Director ’s Corner Proyek: Transforming Administration, Strengthening Innovation 04 Proyek: Assistance in Preventing and Combating Corruption in Indonesia Proyek: South-South/Triangular 05 Cooperation and Networks for Global Governance

06 06 06 Opini Mitra: Apa harapan Ibu/ 06 Bapak untuk pengelolaan keuangan negara yang lebih baik ke depan? Opini Mitra: Tata Kelola Keuangan yang Baik: Bukan Basa Basi!

Berita

Apakah Anda Tahu ? Imprint Para Tokoh Agen Perubahan

HA L

02


PROGRAMME DIRECTOR’S CORNER

Pembaca yang Budiman, Seperti yang diungkapkan dalam konsep terbaru Tata Kelola Keuangan yang Baik (Good Financial Governance – GFG) dari Kementerian Federal Jerman di Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan “Tata kelola keuangan yang baik adalah persyaratan terpenting untuk meraih pembangunan yang berkesinambungan”. Selaras dengan pernyataan tersebut, Tujuan Pembangunan Berkesinambungan yang baru pun turut menyebutkan bahwa Tata Kelola Keuangan merupakan prasyarat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Namun, apakah makna dari kedua pernyataan tersebut? Sebagai instrumen kebijakan sentral, suatu sistem keuangan publik menggerakkan, menyalurkan, dan mengendalikan dana publik. Tanpa dana publik, tidak ada layanan-layanan dasar yang dapat disediakan dan tidak ada infrastruktur yang dapat dibangun. Sistem keuangan publik yang

berfungsi dengan baik menunjukkan pentingnya manfaat pemerintahan: Menciptakan legitimasi terhadap tindakan negara, menstimulasi pengidentifikasian warga negara dengan negara, serta menetapkan kerangka kerja umum bagi keterlibatan sektor swasta dan pertumbuhan ekonomi. Lalu apakah yang telah dan tengah dilakukan GIZ pada GFG di Indonesia? GIZ telah berperan aktif di bidang keuangan publik dan tata kelola keuangan yang baik, berupaya dalam ragam topik yang luas seperti pajak properti, peningkatan pendapatan daerah dan kota, meningkatkan konten pelatihan bagi manajemen keuangan publik untuk pemerintah daerah, mensosialisasikan penganggaran yang bersifat partisipatoris dan sensitif terhadap gender. Saat ini, kerjasama yang diselenggarakan difokuskan pada aspekaspek berikut ini: 1. Reformasi remunerasi dan pensiun yang sejalan dengan UU Aparatur Sipil Negara, termasuk

analisis dampak fiskal dari setiap langkah reformasi ini yang krusial untuk mencapai kesinambungan fiskal jangka panjang. 2. Reformasi subsidi khususnya pada aspek subsidi bahan bakar dan energi. Pada aspek ini, efek distribusi termasuk elemen pengurangan kemiskinan memiliki signifikansi yang sangat penting. 3. Keuangan iklim yang bertujuan mengembangkan mekanisme baru untuk menyalurkan dana demi pengurangan emisi gas rumah kaca dan membantu Indonesia mencapai target internasional. 4. Lebih lanjut mengembangkan sistem pelatihan manajemen keuangan pemerintah daerah yang komprehensif yang selaras dengan pengembangan jalur karir. 5. Alih pengalaman di bidang desentralisasi fiskal pada kerangka kerja kerjasama triangular dengan Myanmar sebagai bagian dari proyek Kerjasama SelatanSelatan/Triangular dan Jaringan Tata Pemerintahan Global (SSTC/NGG). 6. Pencegahan Korupsi yang difokuskan pada sektor-sektor tertentu seperti kehutanan dan pendidikan untuk menjamin pemanfaatan dana publik yang efektif. Topik yang luas juga menimbulkan keragaman pemangku kepentingan yang terlibat. Walau Kementerian Keuangan adalah pihak inti di dalam Keuangan Publik dan GFG, setiap lembaga kementerian pun memiliki signifikansi yang sejajar dengan pihak swasta yaitu memicu pendanaan bagi aspek keuangan iklim dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang merupakan instrumen vital dalam penerapan sistem integritas nasional yang juga menjadi elemen kunci GFG. Mari menyimak lebih dekat setiap inisiatif GFG yang ditawarkan dalam Mari-X-Change kali ini! Doris Becker Programme Director Good Governance and Global Networks Indonesia

PROYEK Transforming Administration, Strengthening Innovation (TRANSFORMASI) Membangun Kepercayaan Publik melalui Tata Kelola Keuangan yang Baik oleh Budi Sitepu Membangun kepercayaan publik (public trust) merupakan salah satu faktor penting - bahkan dapat dikatakan menentukan - dalam keberhasilan pembangunan suatu bangsa yang diukur dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kepercayaan publik dapat dibangun melalui penerapan tata kelola yang baik (good governance) dalam bentuk sistem dan prosedur yang efisien dan efektif. Di bidang keuangan, tata kelola yang baik disebut ‘Good Financial Governance’. Good Financial Governance (GFG) adalah suatu sistim pengelolaan keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, efisien, dan efektif.

Penerapan prinsip tata kelola keuangan yang baik sudah dianut oleh banyak negara menggantikan prinsip pengelolaan keuangan publik konvensional yang hanya menekankan pada aspek sistim dan prosedur yang baku (dimensi teknis). Disamping dimensi teknis, GFG mencakup dua dimensi lainnya yakni dimensi normative (good governance) dan dimensi politik ekonomi (pelaku, struktur, dan peraturan). Dengan demikian, penerapan GFG akan memberikan jaminan bahwa dana publik yang dikelola benar-benar digunakan secara efisien dan efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Selama kurun waktu lebih dari 20 tahun, GIZ melalui berbagai program telah memberikan dukungan bagi pembangunan dan pengembangan prinsip good governance di Indonesia. Saat ini sekurang-kurangnya ada 2 (dua) program GIZ yang secara substantif mendukung penerapan GFG, yaitu (1) pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dan (2) GFG dalam pembiayaan perubahan iklim. Pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui penguatan sistim Pelatihan Keuangan Daerah. Dengan program ini, modul pelatihan keuangan daerah distandardisasi (termasuk pengklasifikasian modul menjadi 4 tingkatan: basic, intermediate, advanced, dan executive), kualitas pelatih ditingkatkan (melalui Training

of Trainers dan Master of Trainers), jangkauan pelatihan diperluas (dengan mengembangkan sistim e-learning), dan pelembagaan Pelatihan keuangan daerah (melalui akreditasi dan sertifikasi), serta pembangunan data base management system yang efisien dan efektif. Tujuan dan sasaran dari program ini adalah untuk menciptakan aparatur pengelola keuangan daerah yang handal dan mampu menerapkan prinsip good financial governance. GFG dalam pembiayaan perubahan iklim dilakukan melalui penyusunan mekanisme pembiayaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang menerapkan prinsip-prinsip GFG. Dengan program ini, mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana untuk pembiayaan kegiatan untuk penurunan emisi gas rumah kaca didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi prinsip-prinsip GFG dan dapat diterima oleh pemberi dana (donor) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tujuan dan sasaran dari program ini adalah untuk memberikan jaminan bagi donor bahwa dana yang mereka sumbangkan digunakan secara efisien dan efektif. Dari gambaran sepintas di atas dapat dilihat bahwa peningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik akan mendorong partisipasi masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju masyarakat yang maju dan sejahtera. Semoga …..

HA L

03


PROYEK Assistance in Preventing and Combating Corruption in Indonesia (APCC)

menyelenggarakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang bertujuan untuk membantu biaya operasional non-guru di sekolah.

UUD memandatkan bahwa setidaknya 20% dari APBN dan APBD harus dialokasikan untuk sektor pendidikan, di samping pos pendapatan dan remunerasi untuk guru dan tenaga pendidik lainnya. Tanggung jawab untuk sektor anggaran terbesar memerlukan adanya tata kelola yang baik dan kuat, kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola aspek keuangan, dan partisipasi publik dalam memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas tentang penggunaan dana tersebut.

Pada tahun 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan kajian mengenai pengelolaan dana pendidikan nasional yang mengungkap adanya kesenjangan dalam kepatuhan terhadap langkah-langkah antikorupsi dengan pengelolaan dana di tingkat sekolah, seperti pungutan liar, tidak adanya saluran pengaduan publik, mekanisme yang tidak jelas tentang bantuan bagi siswa tidak mampu, regulasi yang tidak jelas tentang komite sekolah yang terkait dengan pengelolaan dana sekolah, dan terbatasnya kapasitas inspektorat di tingkat kabupaten dalam mengawasi pengelolaan dana pendidikan. Terkait dengan hal ini, proyek Assistance in Preventing and Combating Corruption in Indonesia (APCC) yang dilaksanakan oleh GIZ di Indonesia bekerja sama dengan Fit for School, suatu program regional yang dilaksanakan oleh GIZ yang berbasis di Manila, pada saat ini mendukung KPK untuk menyelenggarakan beragam uji coba strategi pengembangan kapasitas praktis dalam memperkuat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sekolah..

UU No. 20/2003 mengenai sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap anak yang berusia 7 – 15 tahun mendapatkan pendidikan dasar. Demi pemenuhan mandat ini, pada tahun 2005, pemerintah

Program Fit for School di Indonesia mendukung Provinsi Jawa Barat untuk menerapkan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan menyikat gigi di sekolah-sekolah dasar negeri, serta meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan yang tersedia. Program ini

Kerjasama Penguatan Manajemen Keuangan Sektoral untuk Keberlanjutan Program by Roto Priyono*, Fransisca Silalahi*, Juan Alfonso Leonardia**

South-South/Triangular Cooperation and Networks for Global Governance (SSTC/NGG) Suatu kontribusi untuk Tata Kelola (Keuangan) yang Baik oleh Dr. Hirbod Aminlari “Kerjasama Selatan-Selatan dan triangular memiliki potensi untuk mentransformasi beragam kebijakan dan pendekatan di bidang penyediaan layanan pada negara-negara berkembang melalui berbagai solusi efektif yang tepat bagi masa depan pemerintah.” Pernyataan ini dicetuskan dalam deklarasi internasional yang sangat penting (Deklarasi Busan). Pemerintah Jerman memaknai SSTC sebagai proyek kerjasama, yang direncanakan bersama, didanai dan diimplementasikan oleh donor Komite Bantuan Pembangunan terkemuka (misalnya, Jerman), negara ekonomi berkembang (misalnya, Indonesia), dan negara penerima manfaat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 secara eksplisit mengungkapkan bahwa Indonesia berupaya berperan lebih aktif dalam SSTC dan harus mengambil peran sebagai pemimpin pada forum-forum global. Pemerintah Indonesia memandang penting untuk mefokuskan kerjasama pada dampak-dampak hasil dan potensial, dan tidak hanya ditekankan pada hasil

semata. Kerjasama harus memiliki kesinambungan, dilakukan melalui penggalangan kemitraan, dan bersifat efektif dan efisien. Terkait dengan aspek-aspek ini, Indonesia dan Jerman menjalin kesepakatan pada tahun 2013 untuk bekerja sama pada sektor yang telah dijelaskan di atas. Sejak bulan Maret 2015, proyek SSTC/NGG Indonesia-Jerman yang diselenggarakan oleh GIZ bekerja di dalam ranah sentral “Tata Kelola yang Baik dan Jaringan Global.” Proyek kerjasama ini bertujuan untuk “mendukung lembaga-lembaga yang bertanggung jawab mengenai kerjasama internasional untuk mengemban peran mereka sebagai mitra pembangunan regional dan

menunjukkan bahwa keberlanjutan dari setiap kegiatan tersebut memerlukan adanya pengelolaan keuangan yang baik di tingkat sekolah, dan, oleh karena itu, kemitraan dengan APCC-KPK diselenggarakan berlandaskan kesamaan tujuan ini. Untuk mendapatkan gambaran praktik-praktik terkini yang lebih jelas mengenai pengelolaan BOS dan dana bantuan pendidikan lainnya, suatu kajian akan dilaksanakan di enam kabupaten/kota terpilih di Indonesia untuk menyasar bidang-bidang pembangunan kapasitas pada manajemen keuangan publik dan anti korupsi. Sementara itu, KPK juga akan menyelenggarakan lokakarya pada tanggal 27-28 Agustus 2015, di Bandung, untuk mendiskusikan bagaimana sekolah dapat berperan dalam meningkatkan transparansi dan integritas untuk mencegah korupsi di manajemen sekolah dengan menggunakan sumber daya yang sudah ada. Lokakarya ini tidak hanya memungkinkan sekolah dapat mengambil langkah praktis dalam waktu singkat, tapi juga memberikan strategi-strategi terukur di pembangunan kapasitas anti korupsi pada sektor pendidikan bagi KPK. . ___________________ * Penasihat APCC, ** Koordinator Regional Fit for School yang berbasis di Manila, Filipina

global.” Selain berbagai aspek lainnya, kerjasama ini mencakup perencanaan, penerapan, pemantauan dan evaluasi langkah-langkah SSTC di Myanmar. Langkahlangkah tersebut akan diselenggarakan melalui koordinasi dengan dan/atau melalui “Tim Koordinasi Nasional untuk SSTC” (NCT) bersama kementerian anggota (Bappenas, Kemenkeu, Kemenlu, dan Setneg). Dukungan yang diberikan secara langsung dan tidak langsung ini berkontribusi pada GFG (lihat gambar), misalnya efisiensi dan transparansi pemerintahan, posisi kerjasama di komunitas internasional, mekanisme konsultasi dan kerjasama, koherensi kebijakan, dan kendali keuangan.

Source: German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ)

HA L

04


OPINI MITRA

Tata Kelola Keuangan yang Baik: Bukan Basa Basi! Wawancara dengan Prof. Heru Subiyantoro, Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Tata Kelola Keuangan yang Baik (good financial governance) selalu didengungkan sebagai jawaban atas kegelisahan masyarakat akan kurang efisiennya pengelolaan keuangan negara. Apakah ini memang langkah kongkrit atau slogan semata? Penataan kembali pengelolaan keuangan Negara telah dilakukan sejak diterbitkannya paket UndangUndang Keuangan Negara yang terdiri dari UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Implementasi dari ketiga undang-undang tersebut dilakukan dengan menerbitkan berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri sebagai landasan bagi pengelola keuangan Negara dalam melaksanakan tugasnya. Berbagai peraturan tersebut belum tentu dipahami dan dilaksanakan oleh pengelola keuangan Negara, baik di pusat maupun di daerah. Langkah apa yang

dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaannya? Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pelatihan yang berkesinambungan bagi pejabat yang tugasnya mengelola keuangan negara. Untuk daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan) memberikan Pelatihan Keuangan Daerah (dahulu dikenal dengan Kursus Keuangan Daerah) yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pejabat daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Pelatihan ini memberikan dampak positif antara lain dalam bentuk meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas audit laporan keuangannya. Jadi, menurut pendapat Bapak, penerapan tata kelola keuangan yang baik itu sudah berjalan dan bukan basa basi? Penerapan good financial governance itu dilakukan secara serius dan bukan basa basi. Meskipun saat ini masih terdapat kekurangan di sana sini, namun secara umum

prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan pusat dan daerah sudah diterapkan di semua lini, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pendapatan, belanja, asset, dan penatausahaan serta akuntansi. Dengan pelatihan yang dilakukan secara terus menerus, perbaikan demi perbaikan akan mengarah pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada publik akan menjadi lebih baik.

Wawancara dilakukan oleh Budi Sitepu, Team Leader Public Finance/Financial Governance, TRANSFORMASI

Apa harapan Ibu/Bapak untuk pengelolaan keuangan negara yang lebih baik ke depan? Satya Susanto, Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Penganggaran Remunerasi, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD, dan memenuhi sejumlah asas, diantaranya asas tahunan, universalitas, kesatuan, spesialitas, akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, dan pemeriksaan keuangan oleh instansi pemeriksa yang bebas dan mandiri. Dr. Arief Heru Kuncoro, Kepala Sub Direktorat Tekno Ekonomi Aep Soleh, Kepala Sub Bidang Subsidi Industri dan Rumah Tangga, Energi, Direktorat Konservasi Energi, Kementerian ESDM Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Adanya perencanaan dan pengelolaan yang matang, menyeluruh, Keuangan profesional, efisien dan terintegrasi serta memprioritaskan Pemerintah mengelola keuangan negara dengan baik dan menerapkan anggaran untuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan prinsip good financial governance serta secara taat asas berpedoman lingkungan termasuk pengembangan energi baru terbarukan pada UU Keuangan Negara, mulai dari perencanaan, implementasi, dan konservasi energi. pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dr. Joko Tri Haryanto, , Peneliti Senior, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Untuk kedepannya, pengelolaan keuangan dilakukan dengan melibatkan peran dan partisipasi publik secara akuntabel dan transparan. Publik harus mau dan mampu terlibat dalam keseluruhan proses sesuai dengan derajat keterlibatannya. dr. H.M. Subuh, MPPM, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Muhammad Nafi, Kepala Sub Direktorat Dana Alokasi Khusus, Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip Pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan dengan lebih baik transparansi, responsive, keadilan, efektif, efisien, dan akuntabel serta antara lain melalui sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penerapan performance based budgeting system yang efisien dan membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera yang diselenggarakan efektif, pengintegrasian penatausahaan, administrasi, dan sistem oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional dan bertanggungjawab. perbendaraan, penguatan monitoring dan evaluasi, serta perbaikan sistim pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Prof. Dr. Chandra Fajri Ananda, Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang. Pemerintah terus menunjukkan komitmen untuk mengelola keuangan publik secara baik melalui tindakan nyata berupa pengalokasian anggaran yang efisien, pencegahan korupsi, penyampaian informasi keuangan yang transparan, perluasan kesempatan berusaha, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. R. Bimo Gunung Abdul Kadir, , Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kementerian/Lembaga terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dengan dukungan sistem yang memadai, penerapan accrual based accounting dan performance based budgeting serta diikuti dengan perumusan key performance indicator yang mengacu pada Rencana Strategis dan fungsi organisasi.

Saut M.T. Gultom, Duta Besar RI untuk Negara Republik Ekuador Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentu saja harus disertai dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten dan berdedikasi tinggi untuk mensejahterakan rakyat.

HA L

05


BERITA Peresmian Zona Anti Korupsi di Taman Pintar Yogyakarta

ASSISTANCE IN PREVENTING AND COMBATING CORRUPTION IN INDONESIA (APCC)

Sebagai kelanjutan dari penempatan Anticorruption Learning Centre (ACLC) Mobile Classroom di Taman Pintar Yogyakarta mulai Oktober 2014 sampai akhir tahun 2015, KPK dengan dukungan Kerjasama Internasional Jerman meresmikan Zona Sahabat Pemberani di Taman Pintar Yogyakarta pada tanggal 1 April 2015. Acara peresmian dihadiri oleh Bapak Adnan Pandu Praja (Wakil Ketua KPK), Bapak H. Haryadi Suyuti (Walikota Yogyakarta) dan Mr. Mathias Muehle (APCC Principal Advisor). Zona Sahabat Pemberani ini merupakan pengembangan dari Film Animasi “Sahabat Pemberani” yang diproduksi KPK pada 2013. Zona Sahabat Pemberani menempati area seluas seluas 100 meter persegi. Dalam zona ini pendidikan antikorupsi disampaikan melalui beragam media, antara lain; kinnect games berisi petualangan dan senam antikorupsi; materi bergambar berupa lukisan kekayaan Indonesia, nilai-nilai antikorupsi, dan kinerja KPK; pohon harapan, dan film antikorupsi.

Pelatihan Tugas Anti Korupsi untuk Program-Program Sektor Kehutanan GIZ di Indonesia Nota Kesepahaman dan rencana kerja periode 2015-2016 antara KPK dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencantumkan serangkaian langkahlangkah kongkrit untuk memerangi korupsi dan meraih transparansi yang lebih baik di sektor kehutanan. Dalam konteks reformasi sektor kehutanan yang tengah berlangsung, REDD+1 / FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) dan sumber-sumber pendanaan yang baru, kebutuhan yang lebih besar untuk mengadvokasi mitra-mitra Indonesia tentang anti korupsi menjadi suatu harapan tersendiri. Pada tanggal 16 dan 17 Juni, para anggota FORCLIME, BIOCLIME, GE-LAMA-I, dan APCC bersama mitra-mitra terkait mempelajari tugas-tugas anti korupsi di sektor kehutanan dengan tujuan meningkatkan kesadaran tentang beragam jenis korupsi dan setiap resiko terkait di bidang kehutanan, serta berlatih menggunakan pendekatan anti korupsi sebagai instrumen advokasi partisipatoris untuk mengelaborasi solusi dalam memitigasi resiko korupsi di ranah kehutanan. 1REDD+, yang dalam Bahasa Indonesianya adalah adalah Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan), merupakan sebuah mekanisme untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara memberikan kompensasi kepada pihak pihak yang melakukan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan.

SOUTH-SOUTH/TRIANGULAR COOPERATION AND NETWORKS FOR GLOBAL GOVERNANCE (SSTC/NGG)

Pelatihan Desentralisasi Fiskal di Myanmar Melalui proyek SSTC/NGG antara pemerintah Indonesia dan Jerman, kerjasama triangular pertama antara Indonesia, Myanmar, dan Jerman diselenggarakan. Dari tanggal 18 hingga 21 Agustus 2015, para ahli dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama seorang ahli di bidang keuangan publik dari Jerman akan menyelenggarakan pelatihan mengenai desentralisasi fiskal bagi sekitar 20 tenaga ahli dari Kementerian Keuangan Myanmar di Naypyidaw. Kegiatan ini berkaitan dengan semakin pentingnya peran Indonesia di kancah kerjasama internasional dan jaringan kerja global, serta menandai pergeseran posisi Indonesia dari penerima menjadi penerima dan penyedia (dualisme peran) dari bantuan pembangunan.

Swa-Evaluasi implementasi peta jalan Reformasi Birokrasi

TRANSFORMING ADMINISTRATION, STRENGTHENING INNOVATION (TRANSFORMASI)

Pada bulan Mei hingga Juli 2015, TRANSFORMASI telah memberikan dukungan bagi swa-evaluasi tentang peta jalan reformasi birokrasi di empat wilayah rintisan, yaitu: Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Tarakan. Kegiatan swaevaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemajuan yang telah dihasilkan dari penerapan reformasi birokrasi, menangkap praktik-praktik dan hasil pembelajaran yang baik, menyediakan umpan balik untuk pemerintah pusat, serta berfungsi sebagai landasan yang kuat dalam perancangan dukungan TRANSFORMASI lebih lanjut untuk percepatan reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah. Setelah proses pengumpulan data primer di keempat wilayah tersebut, TRANSFORMASI mengadakan dua lokakarya, yang pertama diselenggarakan di Kemenpan-RB dan yang kedua di Kota Balikpapan, yang membahas hasil-hasil awal serta mengembangkan rekomendasi lebih lanjut demi percepatan di tingkat pemerintah daerah. Pada lokakarya yang kedua, Tim Reformasi Birokrasi berkesempatan untuk berkunjung sebagai pengamat dan belajar tentang penerapan reformasi birokrasi dari pengalaman keempat wilayah yang dievaluasi.

Analisa Dampak Fiskal Sistim Remunerasi TRANSFORMASI, bekerjasama dengan Australian Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) dan program Reform the Reformers – Continuation (RtR-C) yang didanai oleh Pemerintah Australia, mendukung Tim Perumus RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS (yang dibentuk oleh Menteri PAN dan RB) untuk melakukan analisa dampak fiskal dari sistim remunerasi yang didesain. Suatu tim ahli (national dan international) ditugaskan untuk membangun financial modelling yang dapat digunakan untuk menganalisis dampak fiskal dari berbagai skenario sistim penggajian. Model tersebut sedang dipertajam melalui sejumlah FGD dan workshop, baik di pusat maupun di daerah.

TRANSFORMASI di Jawa Timur Dalam beberapa bulan yang silam, TRANSFORMASI dan mitra-mitra terkait terlibat dalam suatu kolaborasi yang sangat aktif di Jawa Timur. Di Banyuwangi, dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dan Kemenpan-RB (lihat berita di atas), TRANSFORMASI mendukung pengevaluasian penerapan peta jalan reformasi birokrasi. Masih di Banyuwangi, suatu koalisi yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil telah menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah daerah dan TRANSFORMASI untuk memperkuat orientasi masyarakat tentang reformasi dan memantau hasil-hasilnya. Di tingkat provinsi, TRANSFORMASI merupakan anggota pendiri dari Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur (JIPP-Jatim), suatu jaringan kerja yang melibatkan pemangku kepentingan dari sektor pemerintah dan non-pemerintah (pemerintah provinsi, pemerintah daerah, universitas, organisasi media, organisasi masyarakat sipil) untuk saling bertukar pengalaman dan belajar, mengadakan percepatan inovasi dan replikasi di bidang layanan publik dan bersama-sama memberikan respon kebijakan ke tingkat nasional. Untuk mengetahui lebih banyak informasi tentang aktivitas TRANSFORMASI, silakan kunjungi situ web www.transformasi.or.id dan berlanggganan berita dwi mingguan (‘langganan berita terbaru’).

HA L

06


APAKAH ANDA TAHU? Pendekatan Kerjasama Pembangunan Jerman (German Development Cooperations – GDC) terhadap GFG tidak saja mencakup ranah teknis tapi juga menyertakan nilai-nilai GDC, yaitu hak asasi manusia, mempromosikan ekonomi pasar bebas yang bersifat sosial dan berkelanjutan, serta masyarakat demokratis yang terbuka, dan mempromosikan inisiatif dari setiap individu. Pendekatan GFG, oleh karena itu, terdiri dari tiga dimensi, yaitu: 1. Dimensi teknis yang mencakup langkah-langkah untuk memperkuat proses, instrumen, dan kapasitas manajemen keuangan publik. 2. Dimensi ekonomi politik yang menyatakan bahwa reformasi keuangan publik merupakan proses yang sangat sensitif dari sisi politik karena bersinggungan dengan struktur kekuasaan yang ada dan pengalokasian sumber daya yang langka di dalam masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan reformasi, GDC mempertimbangkan keterlibatan beragam pemangku kepentingan, ketertarikan dan interaksi setiap pihak pada struktur formal dan struktur informal yang lebih sering terjadi. 3. Dimensi normatif memberikan penekanan khusus pada situasi tata kelola umum pada pemerintah, seperti pada tingkatan demokrasi, peraturan perundangan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi negara, dan dampak dari setiap hal tersebut terhadap kualitas keuangan publik dan sebaliknya.

IMPRINT E-publikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai proyek GIZ yang dilaksanakan di Focal Area Good Governance dan Global Networks Indonesia. Dimaksud pula sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi antara proyek GIZ dan mitra. Analisa, hasil dan rekomendasi dokumen ini mewakili pendapat penulis atau para penulis dan tidak selalu mewakili posisi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Kami ingin mengundang para pembaca untuk secara aktif memberikan kontribusi untuk buletin ini. Kirim saran untuk topik dan artikel, pertanyaan atau komentar ke : [email protected] Editorial Team: Doris Becker, Fransisca Silalahi, Henrike Klavert, Dewi Lestari, Hirbod Aminlari, Rudi Hartono, Marie-Christine Lemire

PARA TOKOH

MARNI

Ibu Rumah Tangga

YULI

Wartawan

HAJI SAIMIN

Pensiunan PNS

Masyarakat umum menceritakan kehidupan sehari hari Kami Mewakili unsur keseharian dalam masyarakat. Kami menjadikan kehidupan sehari-hari untuk menceritakan topik-topik dalam buletin ini melalui sudut pandang kami

LUSI

Pegawai Negeri Sipil

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Good Governance and Global Networks

Menara BCA, 46th floor Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta 10310 Indonesia

T. +62-21-235-87 121/122/123 F. +62-21-235 87 120 I. www.giz.de

2015 Publikasi Online Triwulan

Recommend Documents