PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG PUTUSAN Nomor : 130-K/PM I-04/AD/X/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal
: : : : : : : : :
Ade Candra. Pratu/31100041440890. Ta Yonif 200/Raider Yonif 200/Raider Palembang/7-8-1990. Laki-laki. Indonesia. Islam. Asrama Kipan-C Yonif 200/Raider Gandus Palembang.
Terdakwa tidak ditahan. Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ; Membaca
:
Berkas Perkara dari Pomdam II/Swj Nomor : BP-06/A-11/IV/2015 tanggal 16 April 2015.
Memperhatikan :
1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/109/IX/2015 tanggal 7 September 2015. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/124/IX/2015 tanggal 29 September 2015. 3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/130-K/PM I04/AD/X/2015 tanggal 22 Okktober 2015. 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/130/PM I-04/AD/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015. 5. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap siding. 6.
Mendengar
:
Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan. 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/124/IX/2015 tanggal 29 September 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 3. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan. Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/X/2015
Memperhatikan :
Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut : 1.
Pidana Pokok
2.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3.
Mohon agar barang bukti berupa : a.
: Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Surat-surat : 5 (lima) lembar daftar absensi Kompi Yonif 200/Raider bulan Januari 2015 dan bulan Maret 2015. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
b.
Barang-Barang : Nihil.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Menimbang
:
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan telah diregister dengan Nomor : 130-K/PM I04/AD/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu selama bulan.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undangundang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
Menimbang
:
Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.
Menimbang
:
Bahwa menurut Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitang Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Menimbang
:
Bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” menurut penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/X/2015
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara Inabsensia khususnya perkara perkara Inabsensia dalam perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya tidak diperiksa, hal ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara Inabsensia dilingkungan Peradilan Militer.
Menimbang
:
Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara syah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu panggilan ke-1 dari Ka Otmil I-04 Palembang Nomor : B/431/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 Surat ke-2 Nomor : B/24/I/2016 tanggal 11 Januari 2016, pihak Kesatuan Terdakwa telah memberikan jawaban surat sebanyak 1 (satu) kali, yaitu Surat jawaban Nomor : B/156/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang kesemua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Ade Candra NRP. 31100041440890 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang.
Menimbang
:
Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Odituran Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/124/IX/2015 tanggal 29 September 2015, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai beriktu : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari sampai dengan Maret 2015 secara berturut-turut bertempat di Ma Yonif 200/Raider atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : ”Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaankeadaan sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih dinas aktif, di Kesatuan Yonif 200/Raider dengan pangkat sekarang Prajurit Satu Nrp. 31100041440890 2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2015 mengajukan ijin kepada Danki A Yonif 200/Raider dengan alasan mertua Terdakwa meninggal dunia, dan oleh Kesatuan Terdakwa diberikan ijin selama 2 hari tmt. 21 s/d 22 Januari 2015. 3. Bahwa pada tanggal23 Januari 2015 masa waktu ijin yang diberikan Kesatuan terhadap Terdakwa telah habis dan Terdakwa seharusnya sudah kembali melaksanakan tugas di Kesatuan Yonif 200/Raider akan tetapi Terdakwa sejak saat ini hingga sekarang belum kembali dan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah. 4. Bahwa pihak Kesatuan telah berusaha mencarit , namunhingga sekarang Terdakwa belum diketemukan dan sampai dengan adanya laporan Polisi Nomor : LP-11/A-11/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/X/2015
Terdakwa telahpergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah secara berturut-turut. 5. Bahwa berdasarkan absensi Kompi Yonif 200/Raider tmt 23 Januari 2015 sampai dengan 31 Maret 2015 Terdakwa telah melakukan perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 hari. 6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah Negara kesatuan RI tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang, demikian jugat tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang dalam melaksanakan tugas opersi Militer. Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Menimbang
:
Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir kepersidangan, menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika para Saksi yang telah memberikan ketarangan kepada Penyidik dibawa sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Saksi-1 Nama lengkap Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal
: Yudi Sanjaya. : Sertu/21050059260585. : Baton Ban Ki-A. : Yonif 200/Raider. : Baturaja/22 Mei 1985 : Laki-laki. : Indonesia. : Islam. : Asrama Yonif 200/Raider Gandus Palembang.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2015 pada saat perpindahan Kompi dari Serong pindah keMarkas Yonif 200/Raider Gandus Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/Famili. 2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Jauari 2015 mengajukan ijin kepada Danki-A karena mertuannya yang bertempat tinggal di Kerpati Palembang meninggal dunia kemudian Terdakwa diberikan ijin selama 2 (dua) hari tmt 21 s/Saksi 22 Januari 2015, namunpada tanggal23 Januari 2015t yang seharusnnya sudah kembali berdinas di Kesatuan Yonif 200/Raider sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan, setelah pihak kesatuan mengecek kerumah mertua Terdakwa ternyata mertuannya tidak meninggal dunia dan Terdakwa tidak pernahdatang kerumah mertuannya dan tidak diketahui keberadaanya Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/X/2015
3. Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut oleh Kesatuan dilaporkan ke Kesatuan atas untuk proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan pada tanggal 27 Maret 2015 Saksi selaku Baton dari Terdakwa mendapat perintah melaporkanperbuatan Terdakwa ke Pomdam II/Swj. 4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan. 5. Bahwa sepengetahuan Saksi kemungkinan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa mempunyai hutangdi Bank BRI dan Koperasi sehingga Terdakwa hanya menerima gaji kurang dari Rp. 500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah). 6. Bahwa Saksi selaku Baton dan Danrunya sudah melakukan upaya pencarian di rumahnya dan diwilayah Palembang tetapi Terdakwa sampai sekarangbelum diketemukan. 7. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana THTI selama kurang lebih 7 (tujuh) hari, sedangkan tingkah laku keseharian Terdakwa dalam melaksanakan dinas malas-malasan dan sering tidak masuk dinas. 8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun kesatuan tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer. Saksi-2 Nama lengkap Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaran Agama Tempat tinggal
: : : : : : : : :
M. Rubangi Kopda/31010049390579. Dancuk-II Martir. Yonif 200/Raider OKU/13 Mei 1979. Laki-laki. Indonesia. Islam. Asrama Yonif 200/Raider Gandus Palembang.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2015 saat perpindahan Kompi Saksi dari Serong pindah ke Ma Yonif 200/Raider di Gandus Palembang dan sejak saat itu Saksi dengan Terdakwa 1 )satu) pleton dan tidak ada hubungan keluarga/famili. 2. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 Terdakwa mengajukan ijin kepada Danki A karena mertuannya meninggal dunia dan Terdakwa diberikan ijin selama 2 (dua) hari tmt 21 s/d 22Januari 2015, namunpada tanggal 23 Januari 2015 Terdakwa yang seharusnya sudah kembaliberdinas tetapi tidak masuk dan sampai sekarang belum kembalike Kesatuan, kemudian setelah dicek di rumah mertuannya ternyata mertuannya tidak meninggala dunia dan Terdakwa juga tidak pernah datang kerumah mertuannya dan tidak diketahui keberadaaanya. 3. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut Danton, Baton, dan Danrunya sudah melakukan upaya pencarian dirumah mertuannya dan diwilayah Palembang tetapi Terdakwa tidak diketemukan sampai dengan sekarang sudah lebih dari 30 hari. Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/X/2015
4. Bahwa sepengetahuan Saksi kemungkinan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI dan Koperasi dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas kedinasan dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan. 5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun kesatuan tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer. Menimbang
:
Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan.
Menimbang
:
Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 5 (enam) lembar daftar absensi Kompi Yonif 200/Raider bulan Januari dan bulan Maret 2015 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi A Yonif 200/Raider Kapten Inf Yuki Amanan NRP 11060014470683.
Menimbang
:
Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti perkara ini.
Menimbang
:
Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut absensi Terdakwa ditulis TK yang berarti (tanpa keterangan) dan Dis yang berarti (desersi), dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat 5 (enam) lembar daftar absensi Kompi Yonif 200/Raider bulan Januari dan bulan Maret 2015 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi A Yonif 200/Raider Kapten Inf Yuki Amanan NRP 11060014470683, sangat berkaitan erat dengan dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota Prajurit TNI-AD yang berdinas aktif di Kesatuan Yonif 200/Raider dengan pangkat sekarang Pratu NRP. 31100041440890. 2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal20 Januari 2015 mengajaukan ijin kepada Danki A Yonif 200/Raider dengan alasan mertua Terdakwa meninggal dunia dan oleh Kesatuan Terdakwa diberikan ijin selama 2 hari tmt. 21 dan 22 Januari 2015. Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/X/2015
3. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2015 masa waktu ijin yang diberikan oleh Kesatuan terhadap Terdakwa telah habis dan Terdakwa seharusnya sudah melaksanakan tugas di Kesatuan Yonif 200/Raider akan tetapi Terdakwa sejak saat itu hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan dan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah. 4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa, namun hingga sekarang Terdakwa belum diketemukan dan sampai dengan adanya laporan Polisi Nomor : LP-11/A-11/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 dan sampai perkaranya disidangkan pada tanggal 22 Februari 2016 Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin syah secara berturut-turut. 5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.
kesatuan
6. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah masalah ekonomi, dimana Terdakwa banyak memiliki hutang baik kepada BRI maupun kepada Koperasi sehingga gajinnya hanya tinggal Rp. 500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. 7. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang demikian juga Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang dalam melaksanakan tugas operasi Militer. 8. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai Prajurit TNI AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagai prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer yang tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajiban sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya. 9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang begitu juga baik kesatuan dan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer. Menimbang
:
Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang Oditur Militer uraikan dalam tuntutannya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
Menimbang
:
Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : 1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni : Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/X/2015
a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik. b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera). c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan. 2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memeilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi. 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutannya yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Laporan Polisi yaitu pada tanggal 25 Maret 2015. Menimbang
:
Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
Menimbang
:
Unsur kesatu Unsur kedua
: “Militer”. : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”. Unsur ketiga : ”Dalam waktu damai”. Unsur keempat : ”Lebih lama dari tiga puluh hari”.
Bahwa mengenai dakwaan tersebut, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Majelis
Hakim
Unsur kesatu : “Militer”. Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :
Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/X/2015
1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota Prajurit TNI-AD yang berdinas aktif di Kesatuan Yonif 200/Raider dengan pangkat sekarang Pratu NRP. 31100041440890. 2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 200/Raider, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer. 3. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/124/IX/2015 tanggal 29 September 2015 adalah nama Terdakwa . Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi. Unsur kedua : ”Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah. Bahwa apa yang dimaksud ”Dengan sengaja” (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai ”Dengan Sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah ”menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan ”Dengan Sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya. Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/ komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer. Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/X/2015
kesatuannya, yaitu Danyonif 144/JY, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin. Bahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi. Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Tmt 23 Januari 2015 s.d dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I04 Palembang pada tanggal 22 Februari 2016 atau selama 406 (empat ratus enam) hari. 2. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan. 3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya. 4. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai Prajurit TNI AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagai prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer yang tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajiban sebagi prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Di luar keadaan-keadaan tersebut di Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/X/2015
atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsurunsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin mulai tanggal 23 Januari s/d 31 Maret 2015 Terdakwa telah melakukan perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 14 September 2015, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun kesatuannya yaitu Yonif 200/Raider tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.
unsur ketiga
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari. Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus / berturut-turut. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar berdasarkan absensi Kompi Yonif 200/Raider tmt 23 Januari sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I04 Palembang tanggal 22 Februari 2016 atau selama 406 (empat ratus enam) hari secara berturut-turut. 2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 406 (empat ratus enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi. Menimbang
:
Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan menyakinkan.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
Menimbang
:
Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/X/2015
hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Menimbang
:
Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut : 1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. 2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinasnya, dan apabila Ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci. 3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan Yonif 144/JY menjadi terganggu, karena terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
Menimbang
:
Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya. 2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI. 3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI. 4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.
Menimbang
:
Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/X/2015
jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu : Hal-hal yang meringankan : Nihil. Hal-hal yang memberatkan : 1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. 2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya. 3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab. 4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan. Menimbang
:
Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di Kesatuan) sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 dan hingga saat ini perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdi dilingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku dilingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, kolektif maupun respresi Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).
Menimbang
:
Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat Pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi Kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.
Menimbang
:
Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenannya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan menanggung dan mengoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
Menimbang
:
Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Mejelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
Menimbang
:
Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
Menimbang
:
Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 5 (enam) lembar daftar absensi Kompi Yonif 200/Raider bulan Januari dan bulan Maret 2015 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi A Yonif 200/Raider Kapten Inf Yuki Amanan NRP 11060014470683, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/X/2015
berupa surat tersebut merupakan ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Mengingat
:
Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. MENGADILI
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ade Candra, Pratu, NRP 31100041440890, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai. 2.
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -
Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 5 (enam) lembar daftar absensi Kompi Yonif 200/Raider bulan Januari dan bulan Maret 2015 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi A Yonif 200/Raider Kapten Inf Yuki Amanan NRP 11060014470683, tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar rupiah).
Rp 5.000,00- (lima ribu
Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 22 Pebruari 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma’arif, S.H., Mayor Chk Nrp. 547972 sebagai Hakim Ketua, Agus Husin, S.H., M.H., Mayor Chk Nrp. 636562, serta Abdul Halim, S.H Mayor Chk NRP. 11020014330876 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar-Butar, S.H. Mayor Chk Nrp. 11040007970379, Panitera Ziky Suryadi, S.H., M. H Kapten Sus NRP. 533176 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa. Hakim Ketua
Syaiful Ma’arif, S.H. Mayor Chk NRP. 547972 Hakim Anggota–I
Hakim Anggota–II
Agus Husin, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 636562
Abdul Halim, S.H Mayor Chk NRP. 11020014330876 Panitera
Ziky Suryadi, S.H., M. H Kapten Sus NRP. 533176 .
Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor : 130-K/PM I-04/AD/X/2015
