PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
PUTUSAN Nomor : 145-K/PM I-04/AD/XI/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap Pangkat/ Nrp Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal
: : : : : : : : :
Safyudin . Prada/3105045711185 Ta Angru-3 Ton_I Kizipur-B. Yonzipur-2/SG Balise (Sulawesi)/3-11-1985. Laki-laki. Indonesia. Islam. Asrama Ki Yonzipur-B Kec. Kota Lahat
Terdakwa tidak ditahan. Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ; Membaca
: Berkas Perkara dari Dandenpom II/4 Palembang Nomor : BP-41/A26/VI/2015 tanggal Juni 2015.
Memperhatikan :
1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor : Kep/117/IX/2015 tanggal 25 September 2015. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/138/XI/2015 tanggal 9 Nopember 2015. 3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/145/PM I04/AD/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015. 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/145-K/PM I04/AD/XI/2015 tanggal 4 Desember 2015. 5. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang. 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
Mendengar
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
:
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/138/XI/2015 tanggal 9 Nopember 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 3. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.
Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/XI/2015
Memperhatikan :
Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut : 1.
Pidana Pokok
: Penjara selama : 12 (dua belas) bulan.
2.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
3.
Mohon agar barang bukti berupa : a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi an. Terdakwa Pratu Safyudin NRP. 31050457711185 Ta Angru-3 Ton-1 Kizipur-B Yonzipur-2/SG, tetap dilekatkan dalam berkas perkara. b.
Barang-Barang : Nihil.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Menimbang
:
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan telah diregister dengan Nomor : 145K/PM I-04/AD/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undangundang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
Menimbang
:
Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.
Menimbang
:
Bahwa menurut Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitang Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Menimbang
:
Bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” menurut penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/XI/2015
tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Menimbang
:
Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara Inabsensia khususnya perkara perkara Inabsensia dalam perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya tidak diperiksa, hal ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara Inabsensia dilingkungan Peradilan Militer.
Menimbang
:
Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara syah dan patut sesuai dengan ketentuan UndangUndang, yaitu panggilan ke-1 dari Ka Otmil I-04 Palembang Nomor B/414/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015, ke-2 Surat Nomor : B/30/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 dan ke-3 Surat Nomor : B/113/I/2016 tanggal 29 Januari 2016, pihak Kesatuan Terdakwa telah memberikan jawaban surat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Surat jawaban Nomor : B/809/XII/2015 tanggal 13 Desember 2015, ke-2 Surat jawaban Nomor : B/95/II/2016 tanggal 5 Februari 2016 yang kesemua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Safyudin NRP. 3105045711185 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan.
Menimbang
:
Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Odituran Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/138/XI/2015 tanggal 9 Nopember 2015, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai beriktu : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Arpil tahun Dua Ribu Lima Belas sampai dengan tanggal tiga bellas bulan Mei tahun dua ribu lima belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2015 bertempat di Ma Yonzipur-2/SG, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaankeadaan sebagai berikut : a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD aktif Pangkat/NRP Pratu/3105045711185 yang pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini menjabat sebagai Ta Angru-2 Ton-3 Kizipur-B, Kesatuan Yonzipur-2/SG dengan pangkat terakhir Pratu. b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2015 sekira pukul 08.00 Wib seluruh anggota Kizipur B Lahat melaksanakan pengecekan apel pagi yang diambil oleh Danton-I Kizipur-B yaitu Letda Czi Agus Priyanto dan pada saat pelaksanaan apel pagi tersebut Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Letda Czi Agus Priyanto memerintahkan Serka Ahmad Fauzi selaku Pa Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/XI/2015
Piket pada saat itu dan satu orang Provost untuk mengecek kerumahnya/Asrama namun Terdakwa tidak ada dirumah/Asrama tersebut. c. Bahwa setelah apel pagi sekira pukul 08.30 Wib Letda Czi Agus Prianto memerinthakan Serka Ahmad Fauzi dan Serka Ahmad Syapei serta beberapa anggota lainya mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa dengan cara menelpon teman seangktannya dan menghubungi teman terdekatnya serta menghubungi istrinya juga mencari ketempat-tempat yang sering dikunjunginya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa. d. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekira pukul 09.00 Wib Letda Czi Agus Prianto menelpon Serka Ahmad dan Sertu Ismawardi serta anggota lain yang sedang melaksankan kegiatan di Yonzipur-2/SG Prabumulih untuk mencari keberadaan Terdakwa dirumah mertua/istrinya di Desa Lubuk Raman namun Terdakwa tidak diketemukanditempat tersebut. e. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 4 April 2015 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-31/A-25/2015/II4-3 tanggal 13 Mei 2015 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 hari secara berturutturut. f. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan (desersi) dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Kizipur-B Lahat karena telah membawa lari uang Sdr Azis sebesar Rp. 25.000.000,00,-(dua puluh lima juta rupiah). g. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang, demikian juga Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer. sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM. Menimbang
:
Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir kepersidangan, menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika para Saksi yang telah memberikan ketarangan kepada Penyidik dibawa sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/XI/2015
Saksi-1 : Nama lengkap Pangkat/Nrp Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal
: : : : : : : : :
Husni Fajri. Sertu/21080854790488 Bamin Yuyar Kizipur B Lahat. Yonzipur-2/SG. Takengon/23 April B Lahat. Laki-laki. Indonesia. I s l a m. Asrama Kizipur-B Lahat.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 sejak Terdakwa masuk dinas di Kizipur B Lahat namun tidak mempunyai hubungan keluarga/famili hanya sebatas antara atasan dengan bawahan. 2. Bahwa mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 4 April 2015 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-31/A-26/V/2015/II/4-3 tanggal 13 Mei 2015. 3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2015 sekira pukul 08.00 Wib seluruh anggota Kizipur-B Lahat melaksanakan pengecekan apel pagi yang diambil oleh Danton I Kizipur B Letda Czi Agus Prianto pada saat pelaksanaan penggecekan apel pagi tersebut Terdakwa tidak hadir selanjutnya Pa Piket pada saat itu Serka Ahmad Fauzi memerintahkan anggota untuk mengecek ke rumah dinas ternyata Terdakwa tidak ada dirumah. 4. Bahwa pada tanggal 14 April 2015 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi mengabarkan bahwa Terdakwa berada di daerah Prabumulih dan sore harinya akan kembali ke Kizipur-B Lahat tetapi sampai sekarang belum kembali. 5. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas di Kizipur-B Lahat kurang disiplin karena sering tidak masuk dinas tanpa keterangan dan sering terlambat melaksanakan kegiatan apel pagi dengan alasan tidak jelas serta sering dihukum serta mendapatkan pembinaan Kompi seperti lari di siang berkeliling Asrama. 6. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan (desersi) karena Sdri Lili kakak kandung Terdakwa Sdr Azis melaporkan Terdakwa telah membawa lari uang Sdr Azis sebesar Rp. 25.000.000,00,-(dua puluh lima juta rupiah). 7. Bahwa setelah apel pagi Letda Czi Agus Prianto, Serka Ahmad Fauzi, Serka Syafei dan beberapa anggota lainnya mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa dengan cara menelpon letingnya dan menghubungi istrinya serta mencari ditempat-tempat yang sering dikunjunginya namun tidak mengetahui keberadaanya. 8. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan yaitu mencari informasi tentang keberadaan serta melakukan ke letingnya di Prabumulih dan Lahat dan sekitarnya dan melaksanakan koordinasi dengan instansi Militer terkait dan melaporkan kepada Komando atas dan Terdakwa tidak diketemukan. Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/XI/2015
Saksi-2 : Nama lengkap Pangkat/Nrp Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Kewarganegaran Agama Jenis kelamin Tempat tinggal
: : : : : : : : :
Hendri Dona . Serma/21000024641080. Baton-I Kizipur-B. Yonzipur-2/SG. Kerinci/12 oktober 1980. Indonesia. I s l a m. Laki-laki. Asrama Kizipur-B Kec. Kota Lahat Kab. Lahat.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Kesatuan dan sama-sama bertugas di Yonzipu-2/SG, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga namun Saksi hanya mempunyai hubungan antara bawahan dengan atasan. 2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2015 sekira pukul 08.00 Wib, seluruh personil Kizipur-B Lahat mengadkan apel pagi dan pengecekan personil yang diambil oleh Letda Czi Agus Prianto pada saat pengecekan Terdakwa tidak hadir selanjutnya Letda Czi Agus Prianto memerintahkan Serka Ahmad Fauzi Pa Piket dan satu orang Provost untuk mengecek ke Asrama namun Terdakwa. 3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 4 April 2015 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-31/A-26/V/2015/II4-3 tanggal 13 Mei 2015 4. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan (desersi) karena ada laporan terhadap Terdakwa telah membawa lari uang Sdr Azis sebesar Rp. 25.000.000,00-(dua puluh lima juta rupiah). 5. Bahwa setelah apel pagi sekira pukul 08.30 Wib Letda Czi Agus Prianto memerintahkan Serka Ahmad Azis dan Serka Ahmad Syapei serta beberapa anggota lainnya mencari keberadaan Terdakwa dan menghubungi teman terdekatnya yang berada didaerah Lahat dan Prabumulih serta menelpon istrinya Terdakwa namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa. 6. Bahwa selama Terdakwa melaksanakan tugas di Kizipur-B Lahat Terdakwa kurang disiplin karena sering tidaka masuk dinas tanpa keterangan dan sering terlambat melaksanakan kegiatan apel pagi degan alasan tidak jelas dan sering dihukum serta pembinaan Kompi seperti lari siang mengelilingi Asrama. 7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan yaitu mencari informasi tentang keberadaan serta melakukan pencarian ke letingnya baik di daerah Prabumulih dan Lahat sekitarnya dan melaksanakan koordinasi dengan instansi Militer terkait dan melaporkan kepada Komando atas namun Terdakwa tidak ditemukan hingga dengan sekarang. Menimbang
:
Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/XI/2015
ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan. Menimbang
:
Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi an. Terdakwa Pratu Safyudin NRP. 31050457711185 Ta Angru-3 Ton-1 Kizipur-B Yonzipur-2/SG yang ditandatangani oleh Danton-I Letda Czi Agus Prianto NRP. 21980280250877.
Menimbang
:
Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti perkara ini.
Menimbang
:
Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut : a. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata 4 April 2015 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-31/A-26/V/2015/II-4-3 tanggal 13 Mei 2015 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut hingga sekarang belum kembali ke Kesatatuan waktu tersebut absensi Terdakwa ditulis TK yang berarti (tanpa keterangan) yang berarti (desersi), dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Daftar Absensi an. Terdakwa Pratu Safyudin NRP. 31050457711185 Ta Angru-3 Ton-1 Kizipur-B Yonzipur-2/SG yang ditandatangani oleh Danton-I Letda Czi Agus Prianto NRP. 21980280250877 sangat berkaitan erat dengan dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD aktif Pangkat/NRP Pratu/3105045711185 yang pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini menjabat sebagai Ta Angru-2 Ton-3 Kizipur-B, Kesatuan Yonzipur-2/SG dengan pangkat terakhir Pratu. 2 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira pukul 08.00 Wib seluruh anggota Kizipur-B Lahat melaksanakan pengecekan apel pagi yang diambil langsung oleh Danton-I Letda Czi Agus Prianto dan pada saat pelaksanaan apel pagi tersebut Terdakwa tidak hadir 3. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh satuan adalah Komandan Satuan memerintahkan anggota Intel dan Provost untuk melakukan pencarian terhadap Prada Dofi Bintara dirumahnya dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi, namun yang bersangkutan tidak ditemukan tanpa keterangan, selanjutnya Letda Czi Agus Prianto memerintahkan Serka Ahmad Fauzi selaku Pa Piket pada saat itu dan satu orang provost untuk mengecek kerumahnya /Asrama namun Terdakwa tidak ada dirumah/Asrama tersebut. Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/XI/2015
4. Bahwa benar setelah apel pagi pukul 08.00 Wib Letda Czi Agus Prianto memerintahkan Serka Ahmad Fauzi dan Serka Ahmad Syafei serta beberapa anggota yang lain mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa dengan cara menelpon seangkatannya dan teman-teman dekatnya serta menghubungi istrinya juga mencari ketempat-tempat yang sering dikunjungi namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa. 5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekira pukul 09.00 Wib Letda Czi Agus Prianto menelpon Serka Ahmad fauzi dan Sertu Ismawardi serta anggota lainya yang sedang melaksanakan kegiatan di Yon Zipur-2/SG Prabumulih untukmencari keberadaan Terdakwa dirumah menrtuannya/istrinya di Desa Lubuk Raman namun Terdakwa juga tidak diketemukan. 6. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 4 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 atau selama 331 (tiga ratus tiga puluh satu) hari dengan perkara di putus di Pengadilan Militer I-04 Palembang. 7. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan (desersi) dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Kizipur-Bahwa Lahat diduga karena membawa lari uang Sdr Azir sebesar Rp. 25.000.000,00,-(dua puluh lima juta rupiah). 8. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai Prajurit TNI AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagai prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer yang tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajiban sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya. 9. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan tidak dipersiapkan damai demikian juga yang kesatuannya tidak sedang melaksankan tugas Operasi Militer. Menimbang
:
Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang Oditur Militer uraikan dalam tuntutannya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
Menimbang
:
Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : 1. Bahwa mengenai penghitungan terdapat beberapa pendapat yakni :
jangka
waktu
Desersi
Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/XI/2015
a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik. b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera). c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan. 2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memeilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi. 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutannya yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Laporan Polisi yaitu pada tanggal 25 Maret 2015. Menimbang
:
Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut : Unsur kesatu Unsur kedua
: Militer. : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari. Menimbang
: Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Unsur kesatu : Militer. Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD aktif Pangkat/NRP Pratu/3105045711185 yang pada saat perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini menjabat sebagai Ta Angru-2 Ton-3 Kizipur-B, Kesatuan Yonzipur-2/SG dengan pangkat terakhir Pratu. Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/XI/2015
2. Bahwa benar Terdakwa sejak dilantik menjadi Prajurit TNI AD belum pernah mengajukan permohonan berhenti dari dinas aktif dan belum pernah mendapat Surat Keputusan apapun jenisnya yang mengatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas aktif sampai sekarang Terdakwa di kesatuan masih diakui sebagai anggota TNI AD. 3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/117/X/2015 tanggal 25 Oktober 2015 yang menyatakan dan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk diperiksa dan diadili. 4. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/138/XI/2015 tanggal 9 Nopember 2015 Terdakwa didakwa “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Militer telah terpenuhi. Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini. Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Tmt 4 April 2015 s.d perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang atau selama 414 (empat ratus empat belas) hari. 2. Bahwa benar upaya kesatuan setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas adalah mencari Terdakwa di tempat biasa Terdakwa kunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan. 3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.
Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/XI/2015
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 April 2015 sekira pukul 09.00 Wib Letda Czi Agus Prianto menelpon Serka Ahmad fauzi dan Sertu Ismawardi serta anggota lainya yang sedang melaksanakan kegiatan di Yon Zipur-2/SG Prabumulih untukmencari keberadaan Terdakwa dirumah menrtuannya/istrinya di Desa Lubuk Raman namun Terdakwa juga tidak diketemukan. 5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan (desersi) dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Kizipur-Bahwa Lahat diduga karena membawa lari uang Sdr Azir sebesar Rp. 25.000.000,00,-(dua puluh lima juta rupiah). 6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan. 7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa seorang anggota TNI jika ingin berpergian atau tidak masuk dinas harus melalui ijin/mendapatkan ijin atau sepengetahuan komandan atau atasan lainnya Terdakwa mengetahui dan menyadari prosedur tersebut berlaku bagi dirinya selaku anggota TNI namun hal tersebut tidak ia lakukan/laksanakan malahan secara sadar atas kemauannya sendiri Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin padahal Terdakwa sudah mengetahui pula segala sanksi dan akibat dari yang akan diterimanya namun tetap dilanggar dan perbuatan tersebut sengaja ia lakukan. 8. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di kesatuan bahwa setiap Prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin komandan satuan. 9. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai Prajurit TNI AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan kententuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer. Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 April 2015 sampai dengan perkara Terdakwa diputus tanggal 22 Februari 2016 Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang atau dipersiapkan untuk tugas operasi militer. Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/XI/2015
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai. 3. Bahwa benar pada waktu itu juga baik secara umum maupun secara khusus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku Presiden RI tidak pernah menyatakan Negara RI dalam keadaan perang/darurat perang dan hal tersebut diketahui oleh umum. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa waktu damai telah terpenuhi.
unsur ketiga Dalam
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari. Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari. Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 April 2015 sampai dengan perkaranya diputus pada tanggal 22 Februari 2016 di Pengadilan Militer I-04 Palembang atau selama lebih kurang 414 (empat ratus empat belas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu. 2. 2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 414 (empat ratus empat belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi. Menimbang
:
Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan menyakinkan.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
Menimbang
:
Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.
Menimbang
:
Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut : Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/XI/2015
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. 2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinasnya, dan apabila Ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci. 3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan Yonif 144/JY menjadi terganggu, karena terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan. Menimbang
:
Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya. 2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI. 3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI. 4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.
Menimbang
:
Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu : Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/XI/2015
Hal-hal yang meringankan : Nihil. Hal-hal yang memberatkan : 1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. 2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya. 3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab. 4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan. Menimbang
:
Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di Kesatuan) sejak tanggal 4 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 dan hingga saat ini perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdi dilingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku dilingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, kolektif maupun respresi Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).
Menimbang
:
Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat Pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi Kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.
Menimbang
:
Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenannya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan menanggung dan mengoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
Menimbang
:
Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Mejelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
Menimbang
:
Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
Menimbang
:
Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi an. Terdakwa Pratu Safyudin NRP. 31050457711185 Ta Angru-3 Ton-1 Kizipur-B Yonzipur-2/SG yang ditandatangani oleh Danton-I Letda Czi Agus Prianto NRP. 21980280250877, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti berupa surat tersebut merupakan ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/XI/2015
berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara. . Mengingat
:
Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. MENGADILI
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Safyudin, Pratu, NRP. 3105045711185, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai. 2.
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan. - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi an. Terdakwa Pratu Safyudin NRP. 31050457711185 Ta Angru-3 Ton-1 Kizipur-B Yonzipur2/SG, tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 22 Pebruari 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma’arif, S.H., Mayor Chk Nrp. 547972 sebagai Hakim Ketua, Agus Husin, S.H., M.H., Mayor Chk Nrp. 636562, serta Abdul Halim, S.H Mayor Chk NRP. 11020014330876 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, S.H., Mayor Chk Nrp. 588243, Panitera Ziky Suryadi, S.H., M. H , Kapten Sus NRP. 533176 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa. Hakim Ketua
Syaiful Ma’arif, S.H. Mayor Chk NRP. 547972 Hakim Anggota–I
Hakim Anggota–II
Agus Husin, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 636562
Abdul Halim, S.H Mayor Chk NRP. 11020014330876 Panitera
Ziky Suryadi, S.H., M. H Kapten Sus NRP. 533176
Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor : 145-K/PM I-04/AD/XI/2015
