PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
PUTUSAN Nomor : 124-K/PM I-04/AD/X/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal
: Rahmat Edi Haryono. : Pratu/31100040030490. : Tabaknon Ton I Kikav Denlatpur. : Puslatpur Kodiklat TNI AD. : Lampung/18 April 1990. : Laki-laki. : Indonesia. : Islam. : Asrama Puslatpur Kodiklat TNI AD Martapura, Kab. Oku Timur Prop. Sumsel.
Terdakwa tidak ditahan. Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ; Membaca
:
Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-38/A03/VIII/2014 tanggal Agustus 2013.
Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuslatpur selaku Papera Nomor : Kep/07/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/109/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015. 3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Takim/124/X/2015, tanggal 5 Oktober 2015. 4. Penetapan Hari Sidang Nomor 04/AD/X/2015 tanggal 14 Februari 2012.
:
Tapsid/124-K/PM
I-
5. Relas Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi. 6. Mendengar
Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan. 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/109/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.I-04/AD/X/2015
3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan persidangan. Memperhatikan :
Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM. 1.
Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman : a. Pidana pokok bulan. b. AD.
2.
: Penjara selama 12 (dua belas)
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI
Menetapkan barang bukti berupa : a.
Surat-surat : 37 (tiga puluh tujuh) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Pratu Rahmad Edi Haryono NRP. 3110030490 Ta Puslatpur Kodiklat TNI AD, Tetap dilekatkan dalam berkas.
b.
Barang-barang : Nihil.
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Menimbang
:
1 Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan telah diregister dengan Nomor : 124K/PM I-04/AD/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu selama 3 (tiga) bulan. 2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah “Desersi”. 3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan dari Kaotmil I-04 Palembang yang pertama Nomor : B/360/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, kedua Nomor : B/405/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015, dan yang ketiga Nomor : B/441/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 akan tetapi Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan sesuai Surat Dan Puslatpur kesatu Nomor : B/909/XI/2015 tanggal 02 Nopember 2015, kedua Nomor : 1004/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015. 4. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan. 5. Bahwa menurut Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.I-04/AD/X/2015
Menimbang
terhitung tanggal pelimpahan perkaranya ke Pengadilan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Menimbang
:
Bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” menurut penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.
Menimbang
:
Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 06 bulan Januari tahun 2014 sampai dengan tanggal 11 bulan Agustus tahun 2015 secara bertururt-turut atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Agustus tahun 2014 secara berturut-turut bertempat di Puslatpur Kodiklat TNI AD Martapura atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaankeadaan sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI-AD aktif, Nama : Rahmat Edi Haryono, Pangkat/NRP : Pratu/31100040030490, Jabatan : Tabaknon Ton I Kikav Denlatpur, Kesatuan : Puslatpur Kodiklat TNI AD, hingga perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Pratu. 2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan terhitung mulai tanggal 6 Januari 2014 hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan. 3. Bahwa sekira bulan Pebruari 2014 Lettu Kav Syani BM selaku Danki Kav Terdakwa menghubungi orang tua Terdakwa A.n. Samid Sopandi di Lampung melalui Handpone dan menanyakan keberadaan Terdakwa, tetapi orang tua Terdakwa tidak mengetahuinya. 4. Bahwa pada pertengahan bulan Pebruari 2014 orang tua Terdakwa datang ke Puslatpur Kodiklat TNI AD menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Danki Lettu Kav Syani BM dan mendapat penjelasan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II/4 guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon atau surat dan pihak keatuan telah berupaya melakukan pencarian Terdakwa ke tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.I-04/AD/X/2015
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan terhitung mulai tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014, atau selama 218 (dua ratus delapan belas) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut. 7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk operasi Militer perang dan keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai. Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM. Menimbang
:
Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir kepersidangan, menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika para Saksi yang telah memberikan ketarangan kepada Penyidik dibawa sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Saksi-1 Nama lengkap Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Alamat tempat tinggal
: Edison. : Sertu/3930051781073. : Danran II Ton I Kikav Denlatpur. : Puslatpur Kodiklat TNI AD. : Palembang, 3 Oktober 1973. : Laki-laki. : Indonesia. : Islam. : AsramaPuslatpur Kodiklat TNI AD Martapura Kab. Oku Timur Sumsel.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa meningalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan dan penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Saksi tidak tahu. 2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada waktu yang bersangkutan selesai menjalani pendidikan Secata TNIAD dan masuk organik Kikav Denlatpur Kodiklat TNI-AD Martapura dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun Famili hubungan kami hanya sebatas hubungan dinas. 3. Bahwa sebelum perkara yang sekarang ini Terdakwa tidak pernah terlibat masalah lain dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan setahu Saksi tidak membawa barang inventaris kesatuan baik senjata api maupun yang lainnya.
Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.I-04/AD/X/2015
4. Bahwa selaku atasan Terdakwa Saksi tahu bagaimana kelakuan dan kondite Terdakwa di kesatuan dan menurut Saksi kelakuan dan kondite Terdakwa di kesatuan baik tidak pernah melakukan pelanggaran baik sekecil apapun dan terakhir kali Terdakwa apel di kesatuan tanggal 3 Januari 2014 sore di kesatuan. 5. Bahwa setahu Saksi yang bersangkutan sebelum meninggalkan kesatuan tinggal di Asrama Puslatpur Kodiklat TNI-AD Martapura setelah meninggalkan kesatuan Saksi tidak tahu kemana yang bersangkutan pergi dan tinggal dan setahu Saksi Terdakwa belum mempunyai istri sah dan anak. 6. Bahwa kemudian tindakan kesatuan setelah Terdakwa pergi, kesatuan dalam hal ini Danki yang pada saat itu dipimpin oleh Lettu Kav Syani BM pernah berupaya menghubungi orang tua Pratu Rahmat Edi Haryono yang bernama Samid Sopandi melalui Telp/HP di Lampung sekira bulan Pebruari 2014 untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan ternyata orang tua Terdakwa pun tidak tahu keberadaan Terdakwa. 7. Bahwa pada pertengahan bulan Pebruari 2014 orang tua Terdakwa Bapak Samid Sopandi datang kesatuan menanyakan keberadaan anaknya Terdakwa menghadap Danki Lettu Kav Syani BM namun penjelasan dari Danki Lettu Kav Syani BM kepada orang tua Terdakwa yang bersangkutan belum kembali sehingga kesatuan membuat surat kepada Dandenpom II/4 Palembang tentang proses hukum yang bersangkutan sesuai dengan Surat Nomor:R/30/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014. 8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin (Desersi) Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan dengan adanya perkara Terdakwa tindakan dari kesatuan telah menyetop atau memutuskan gaji Terdakwa sehingga tidak bisa diambil terhitung mulai 7 Pebruari 2014. 9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan belum pernah kesatuan mendapat laporan dari luar bahwa Terdakwa melakukan tindakan kriminal atau perkara lain. Saksi-2 Nama lengkap Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Alamat tempat tinggal
: Daffi Bakti Utomo. : Serda/21130121790391. : Danran III APC Ton Tank Kikav Denlatpur. : Puslatpur Kodiklat TNI AD : Batumarta/14 Maret 1991. : Laki-laki. : Indonesia. : Islam. : AsramaPuslatpur Kodiklat TNI AD Martapura Kab. Oku Timur Sumsel.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana militer (Desersi) yaitu terhitung sejak tanggal 6 Januari 2014 dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum kembali kekesatuan. 2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena kami samasama dinas di Kompi Kaveleri Puslatpur Kodiklat TNI-AD dan Saksi Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.I-04/AD/X/2015
kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2013 pada waktu pertama kali Saksi dinas di Puslatpur Kodiklat TNI-AD Martapura, Terdakwa anggota Saksi langsung karena Saksi adalah Danrunya dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili. 3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin (disersi) sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai sekarang belum kembali upaya dari kesatuan melakukan pencarian yantu Danki Kav Puslatpur (Lettu Kav Syani Balya Mansur) menghubungi Via telpon ke orang tua Terdakwa di Lampung. 4. Bahwa pada bulan Pebruari 2014 orang tua Terdakwa (Bapak Samid Sopandi) datang ke Puslatpur Martapura untuk menemui Danki Kav, setelah bertemu diruangan Danki Kav, kemudian Danki Kav bertanya tentang keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh orang tua Terdakwa bahwa tidak tau dimana keberadaannya dan dirumah Terdakwa tidak ada selanjutnya Danpuslatpur Kodiklat TNI-AD membuatkan surat DPO Nomor : R/127/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014. 5. Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sampai Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin (Disersi) dan pada waktu Disersi Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan. 6. Bahwa terakhir kali Terdakwa melaksanakan apel sore pada hari Jum’at tanggal 3 Januari 2014 dan yang mengecek kekuatan apel sore pada waktu itu Danki Kav Puslatpur (Lettu Kav Syani Balya Mansur). 7. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin (Disersi) Terdakwa tidak pernah terlibat perkara tindak pidana. 8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin (Disersi) Saksi tidak tahu dan sejak bulan Pebruari 2014 gaji Terdakwa distop. 9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin (Disersi) tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan. Menimbang
:
Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan.
Menimbang
:
Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 37 (tiga puluh tujuh) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Pratu Rahmad Edi Haryono NRP. 3110030490 Ta Puslatpur Kodiklat TNI AD yang ditanda tangani Pasimin Kapten Kav Suwito NRP. 559098.
Menimbang
:
Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 37 (tiga puluh tujuh) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Pratu Rahmad Edi Haryono NRP. 3110030490 Ta Puslatpur Kodiklat TNI AD yang Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.I-04/AD/X/2015
ditanda tangani Pasimin Kapten Kav Suwito NRP. 559098 Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat 37 (tiga puluh tujuh) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Pratu Rahmad Edi Haryono NRP. 3110030490 Ta Puslatpur Kodiklat TNI AD yang ditanda tangani Pasimin Kapten Kav Suwito NRP. 559098, ternyata sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut absensi Terdakwa ditulis TK yang berarti (tanpa keterangan), dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat 37 (tiga puluh tujuh) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Pratu Rahmad Edi Haryono NRP. 3110030490 Ta Puslatpur Kodiklat TNI AD yang ditanda tangani Pasimin Kapten Kav Suwito NRP. 559098 tersebut, sangat berkaitan erat dengan dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Menimbang
:
Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa Rahmat Edi Haryono adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berpangkat Pratu NRP 31100040030490 yang bertugas sebagai Tabaknon Ton I Kikav Denlatpur Puslatpur Kodiklat TNI-AD. 2. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2014 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut (Disersi) dan hingga sekarang ini belum kembali. 3. Bahwa benar selanjutnya Danpuslatpur memerintahkan anggota mencari Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjunginya namun tidak diketemukan selanjutnya Danpuslatpur membuat DPO dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses lebih lanjut. 8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin TMT pada tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan 11 Juni 2014 sampai dengan laporan Polisi tanggal 23 Juni 2014 Terdakwa belum kembali. 9. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugastugas Operasi Militer.
Menimbang
:
Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti demikian juga Majelis sependapat dengan penjatuhan pidananya yang dimohonkan Oditur Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.I-04/AD/X/2015
Militer, namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan. Menimbang
:
Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang Oditur Militer uraikan dalam tuntutannya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
Menimbang
:
Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : 1. Bahwa mengenai penghitungan terdapat beberapa pendapat yakni :
jangka
waktu
Desersi
a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik. b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera). c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan. 2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi. 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutannya yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Laporan Polisi yaitu pada tanggal 8 Juni 2015. Menimbang
:
Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut : Unsur kesatu : Militer. Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari. Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.I-04/AD/X/2015
Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Unsur kesatu : Militer. Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa Rahmat Edi Haryono adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berpangkat Pratu NRP 31100040030490 yang bertugas sebagai Tabaknon Ton I Kikav Denlatpur Puslatpur Kodiklat TNI-AD. 2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Babanjianbang Tiknik, Kesatuan Rindam II/Swj masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD. 3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) dari Dan Puslatpur selaku Papera Nomor : Kep/07/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Militer telah terpenuhi. Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. Yang dimaksud dengan karena salahnya adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja, yaitu dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hatihati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya. Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.I-04/AD/X/2015
meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2014 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut (Disersi) dan hingga sekarang ini belum kembali. 2. Bahwa benar selanjutnya Danpuslatpur memerintahkan anggota mencari Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjunginya namun tidak diketemukan selanjutnya Danpuslatpur membuat DPO dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses lebih lanjut. 3. Bahwa benar selanjutnya Danpuslatpur memerintahkan anggota mencari Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjunginya namun tidak diketemukan selanjutnya Danpuslatpur membuat DPO dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses lebih lanjut. 4. Bahwa benar sampai dengan perkara ini di sidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 5 Januari 2016, Terdakwa belum kembali ke kesatuan. 5. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit pasti mengetahui peraturan yang berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya. 6. Bahwa benar dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatanTerdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa izin dari komandan satuan telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. UndangUndang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.I-04/AD/X/2015
Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin mulai tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 5 Januari 2016, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman tidak sedang dalam berperang dengan Negara lain, serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari. Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 5 Januari 2016 atau selama lebih kurang 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu. 2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi. Menimbang
:
Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan menyakinkan.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.I-04/AD/X/2015
meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Menimbang
:
Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
Menimbang
:
Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut : 1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. 2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinasnya, dan apabila Ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci. 3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan Lanal Lampung menjadi terganggu, karena terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
Menimbang
:
Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya. 2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI. 3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI. Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.I-04/AD/X/2015
4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer. Menimbang
:
Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu : Hal-hal yang meringankan : NIHIL. Hal-hal yang memberatkan : 1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. 2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya. 3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab. 4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
Menimbang
:
Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Mejelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
Menimbang
:
Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
Menimbang
:
Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 37 (tiga puluh tujuh) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Pratu Rahmad Edi Haryono NRP. 3110030490 Ta Puslatpur Kodiklat TNI AD yang ditanda tangani Pasimin Kapten Kav Suwito NRP. 559098 tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti berupa surat tersebut merupakan ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Mengingat
:
Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, yo pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan. MENGADILI
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rahmat Edi Haryono, Pratu, NRP 31100040030490, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai. 2.
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : - Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.I-04/AD/X/2015
3.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.
Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : a. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Daftar Absensi dari KikavDenlatpur Puslapur bulan Januari sampai Agustus 2014. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.
Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 5 Januari 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, SH. Letkol Chk NRP. 548944 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Husin, S.H., M.H Mayor Chk NRP. 636562 dan Jonarku, S.H., M.H Mayor Sus NRP. 528375 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tangggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar-Butar, S.H Mayor Chk NRP. 11040007970379, Panitera Tedy Markopolo, S.H Kapten Chk NRP. 21940030630373 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.
Hakim Ketua
Bambang Indrawan, SH Letkol Chk NRP. 548944
Hakim Anggota – I
Hakim Anggota – II
Agus Husin, S.H., M.H Mayor Chk NRP. 636562
Jonarku, S.H., M.H Mayor Sus NRP. 528375
Panitera
Tedy Markopolo, S.H Kapten Chk NRP. 21940030630373
Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor : 124-K/PM.I-04/AD/X/2015
