PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG PUTUSAN Nomor : 138-K/PM I-04/AL/XI/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap Pangkat/ Nrp Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat Tinggal
: Sopan Sopian : Koptu Mar/93485 : Ta Kima : Yonif-7/Marinir : Bandar Lampung/8-8-1985 : Laki-laki : Indonesia : Islam : Jl. Hayam Wuruk Gg. Mangga No. 11 Kedamaian Bandar Lampung.
Terdakwa tidak ditahan. Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ; Membaca
:
Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BPP - 01/ A.18 /III/ 2015 tanggal 17 Maret 2015.
Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif-3 Mar selaku Papera, Nomor : Kep/29/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/91/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015. 3. Penetapan Penunjukkan Hakim : Nomor : TAP/138-K/PM I04/AL/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015. 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/97-K/PM I-04/AL/XI/2015 tanggal 7 Nopember 2015.
Mendengar
:
5.
Surat Panggilan kepada Terdakwa untuk menghadap sidang.
6. ini.
Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/91/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.
Memperhatikan :
Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Hal 1 dari 14 hal Put Nomor : 138-K/PM I-04/AL/XI/2015
Desersi dimasa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM. 2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman : a. Pidana pokok : 10 (sepuluh) bulan. b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer. 3.
Menetapkan barang bukti berupa Surat: a. 3 (tiga) lembar daftar Absensi a.n. Terdakwa Koptu Mar Sopan Sopian NRP 93485 Ta Kima Yonif-7/Mar, tetap dilekatkan dalam berkas perkara. b. Barang-barang : Nihil.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). Menimbang
:
Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan telah diregister dengan Nomor : LP-02/A18/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu selama 12 bulan.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undangundang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
Menimbang
:
Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.
Menimbang
:
Bahwa menurut Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitang Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Menimbang
:
Bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” menurut penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara Inabsensia khususnya perkara perkara Inabsensia dalam perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya tidak diperiksa, hal ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara Inabsensia dilingkungan Peradilan Militer.
Menimbang
:
Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara syah dan patut sesuai dengan ketentuan UndangHal 2 dari 14 hal Put Nomor : 138-K/PM I-04/AL/XI/2015
Undang, yaitu panggilan ke-1 dari Ka Otmil I-04 Palembang Nomor B/431/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015, sidang ke-2 Nomor : B/29/I/2016 tanggal 11 Januari 2016, Sidang ke-3 Nomor : B/ 109/I/2016 tanggal 29 Januari 2016, dan pihak Kesatuan Terdakwa telah memberikan jawaban surat sebanyak 1(satu) kali, yaitu Surat jawaban Nomor : B/32/II/2016 tanggal 17 Februari 2016 yang kesemua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Kopda Mar Supan sopian NRP. 93485 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang. Menimbang
:
Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Odituran Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/91/X/2015 tanggal 27 Oktoberi 2015, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai beriktu : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan desember tahun dua ribu empat belas secara berturut-turut sampai dengan saat dibuat Laporan Polisi Nomor : LP.02/A.18/I/2015 tanggal 23 Januari 2015, atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2014 secara berturut-turut sampai dengan bulan Januari tahun 2015 bertempat di Markas Yonif-7 Marinir Piabung., atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakuakan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaankeadaan sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI-AL yang masih berdinas aktif di Kesatuan Yonif-7 Marinir, sampai dengan yang menjadikan perbuatan sekarang ini dengan Pangkat terakhir Kopral satu Mar NRP 93485. 2. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari komandan satuan/mangkir sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan sekarang tidak berada di Kesatuan Yonif-7 Mar. 3. Bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya karena sampai dengan Laporan Polisi dibuat pada tanggal 23 Januari 2015 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.02/A.18/I/2015, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif-7 Marinir. 4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyon Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan maupun atasan lainnya, dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada komandan. 5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif-7 Marinir tidak sedang dipersiapkan untuk ikut operasi Militer dan Hal 3 dari 14 hal Put Nomor : 138-K/PM I-04/AL/XI/2015
keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang. 6. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi terhitung mulai tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan Laporan Polisi dibuat pada tanggal 23 Januari 2015 sesuai Laporan Polis Nomor : LP.02/A.18/I/2015 atau selama lebih kurang 43 (empat puluh tiga) hari dan dilakukan secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Menimbang
:
Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir kepersidangan, menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika para Saksi yang telah memberikan ketarangan kepada Penyidik dibawa sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Saksi-1 : Nama lengkap Pangkat/Nrp Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal
: : : : : : : : :
Hadiyoko. Serma Mar/96620. Bama Kima Yonif-7 Mar. Bantul/28 Nopember 1980. Laki-laki. Indonesia. Islam. Desa Karang Anyar Kel. Sanggi Kec. Padang Cermin Kab. Persawaran Prov. Lampung.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 saat Saksi bertugas di Yonif-7/Mar, dan tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas antara atasan dengan bawahan saja. 2. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan satuan/mangkir sejak tanggal 11 Desember 2014 samapi dengan sekarang tidak berada di Yonif-7/Mar. 3. Bahwa Saksi mengetahui tentang ketidak hadiran Terdakwa dari absensinya, karena Saksi selaku Bamin Di Kompi Markas yang mengejek langsung sekalaligus mengabsen anggota Kima saat pelaksanaan apel pagi maupun apel siang. 4. Bahwa Saksi selanjutnya melaporkan tentang ketidak hadiran Terdakwa kepada Wadan Kima Yonif 7/Mar dan Provost, selanjutnya setahu Saksi kemudian Danyonif-7/Mar memerintahkan Hal 4 dari 14 hal Put Nomor : 138-K/PM I-04/AL/XI/2015
Provost dan Staf Intel untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi ikut membantu pencarian terhadap Terdakwa , namun Terdakwa sampai sekarang tidak ditemukan. 5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah, situasi Satuan Yonif-7/Mar, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai. 6. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana desersi terhitung mulai tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan Laporan Polisi dibuat pada tanggal 23 Januari 2015 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.02/A.18/I/2015 atau selama lebih kurang 43 (empat puluhtiga) hari yang dilakukan secara berturut-turut Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif-7/Mar. Saksi-2 : Nama lengkap Pangkat/Nrp Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaran Agama Tempat tinggal
: : : : : : : : :
Hari Kurniawan Sertu Mar/ 110252. Ba Provost. Yonif-7 Mar. Kediri/28 Nopember 1986. Laki-laki. Indonesia. Islam. Jl. Soekarno-Hatta Bandar Lampung Prov. Lampung.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 sejak Saksi berdinas sebagai Ba Provost di Kesatuan Yonif-7/Mar dan dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili 2. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan /mangkir sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan sekarang tidak berada di Kesatuan Yonif 7/Mar.. 3. Bahwa Saksi mengatahui tentang ketidak hadiran Terdakwa dari absensinya karena Saksi selaku Ba Provost di Kompi Markas yang mengecek langsung sekaligus mengontrol anggota Kima saat apel pagi maupun apel siang. 4. Bahwa selanjutnya Danyonif-7/Mar mememrintahkan Provost dan Staf Intel untuk melakukan pencarian dan penagkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi ikut membantu pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa sampai sekarang tidak ditemukan. 5. Bahwa selama Terdakwa meninggalakan dinas tanpa ijin dari Danyon, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan maupun atasan lainya, dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya kepada Komandan. 6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah, situasi Kesatuan Yonif-9/Mar maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
Hal 5 dari 14 hal Put Nomor : 138-K/PM I-04/AL/XI/2015
7. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana desersi terhitung mulai tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan Laporan Polisi dibuat pada tanggal 23 Januari 2015 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.02/A.18/I/2015 atau selama lebih kurang 43 (empat puluhtiga) Saksi-3 : Nama lengkap Pangkat/Nrp Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaran Agama Tempat tinggal
: : : : : : : : :
Dedik Kristiawan Lettu Mar/19644/P. Wadan Kima. Yonif-7 Mar. Malang, 20 Desember 1987. Laki-laki. Indonesia. Kristen Protestan. Mess Perwira Yonif-7/Mar Piabung Prov. Lampung.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 sejak Saksi berdinas di Kesatuan Yonif-7/Mar dan dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili 2. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan /mangkir sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan sekarang tidak berada di Kesatuan Yonif 7/Mar. 3. Bahwa Saksi mengatahui tentang ketidak hadiran Terdakwa dari absensinya karena Saksi menerima laporan dari Ba Kima dan Ba Provost di Kompi Markas yang mengecek langsung sekaligus mengontrol anggota Kima saat apel pagi maupun apel siang. 4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan tentang ketidak hadiran Danyonif-7/Mar dan Provost, selanjutnya setahu Saksi kemudian Danyon-7/Mar mememrintahkan Provost dan Staf Intel untuk melakukan pencarian dan penagkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi ikut membantu pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa sampai sekarang tidak ditemukan. 5. Bahwa selama Terdakwa meninggalakan dinas tanpa ijin dari Danyon, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan maupun atasan lainya, dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya kepada Komandan. 6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah, situasi Kesatuan Yonif-9/Mar maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai. 7. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana desersi terhitung mulai tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan Laporan Polisi dibuat pada tanggal 23 Januari 2015 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.02/A.18/I/2015 atau selama lebih kurang 43 (empat puluhtiga) Menimbang
:
Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan.
Hal 6 dari 14 hal Put Nomor : 138-K/PM I-04/AL/XI/2015
Menimbang
:
Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar daftar Absensi a.n. Terdakwa Koptu Mar Sopan Sopian NRP 93485 Ta Kima Yonif-t/Mar, yang ditandatangani oleh Wadan Kima Yonif-7/Mar Lettu Mar Dedik KristiawanNRP. 19644/P.
Menimbang
:
Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti perkara ini.
Menimbang
:
Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan bulan 23 Januari 2015 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut absensi Terdakwa ditulis TK yang berarti (tanpa keterangan) dan Dis yang berarti (desersi), dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat 3 (tiga) lembar daftar Absensi a.n. Terdakwa Koptu Mar Sopan Sopian NRP 93485 Ta Kima Yonif-7/Mar, yang ditandatangani oleh Wadan Kima Yonif-7/Mar Lettu Mar Dedik KristiawanNRP. 19644/P sangat berkaitan erat dengan dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang masih aktif berdinas di Kesatuan Yonif-7/Mar sampai dengan yang menjadikan perbuatan sekarang ini dengan pangkat terahkir Koptu Nrp. 93485. 2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Komandan Kesatuan/mangkir sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang tanggal 22 Februari 2016 tidak berada di Kesatuan Yonif-7/Mar. 3. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya karena sampai dengan Laporan Polisi dibuat pada tanggal 23 Januari 2015 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-18/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif-7/Mar. 4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyon, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan maupun atasan lainnya, dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya kepada Komandan. 5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif7/Mar tidak sedang dipersiapkan untuk ikut operasi Militer dan Hal 7 dari 14 hal Put Nomor : 138-K/PM I-04/AL/XI/2015
keadaan Negara RI dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang. 6. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana desersi terhitung mulai tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 atau selam kurang lebih 438 (empat ratus tiga puluh delapan) hari. 7. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit TNI AL apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagai prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer yang tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya. 8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan damai dan tidak dinyatakan dalam keadaan perang. Menimbang
:
Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dalam tuntutannya, namun pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.
Menimbang
:
Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : 1. Bahwa mengenai penghitungan terdapat beberapa pendapat yakni :
jangka
waktu
Desersi
a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik. b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera). c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan. 2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memeilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi. Hal 8 dari 14 hal Put Nomor : 138-K/PM I-04/AL/XI/2015
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutannya yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Laporan Polisi yaitu pada tanggal 22 Januari 2015. Menimbang
:
Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : Unsur kesatu : Militer. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
Menimbang
:
Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut : Unsur kesatu : Militer. Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang masih aktif berdinas di Kesatuan Yonif-7/Mar sampai dengan yang menjadikan perbuatan sekarang ini dengan pangkat terahkir Koptu Nrp. 93485 2. Bahwa benar sebagai anggota TNI-AL dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI. 4. Bahwa benar yang menjadi Terdakwa Kopda Mar Supeno Nrp. 95023 sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/91/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Militer telah terpenuhi. Unsur kedua
:
Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. Yang dimaksud dengan karena salahnya adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja, yaitu dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.
Hal 9 dari 14 hal Put Nomor : 138-K/PM I-04/AL/XI/2015
Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016. 2. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya karena sampai dengan Laporan Polisi dibuat pada tanggal 23 Januari 2015 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-18/I/2015 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif-7/Mar. 3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyon, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan maupun atasan lainnya, dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya kepada Komandan. Maupun Kesatuan. 4. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai Prajurit TNI AL apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan kententuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. UndangUndang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Hal 10 dari 14 hal Put Nomor : 138-K/PM I-04/AL/XI/2015
Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Tmt 11 Desember 2014 sampai dengan perkaranya disidangkan tanggal 22 Februari belum kembali. 2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan Negara RI dalam keadaan damai dan tidak dinyatakan dalam keadaan perang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari. Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari. Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 atau kurang lebih 438 (empat ratus tiga puluh delapan) hari. 2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dalam waktu 438 (empat ratus tiga puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi. Menimbang
:
Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan menyakinkan.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Hal 11 dari 14 hal Put Nomor : 138-K/PM I-04/AL/XI/2015
Menimbang
:
Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.
Menimbang
:
Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut : 1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. 2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinasnya, dan apabila Ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci. 3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan Yonif 9/Mar menjadi terganggu, karena terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
Menimbang
:
Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya. 2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI. 3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI. 4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.
Menimbang
:
Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu : Hal 12 dari 14 hal Put Nomor : 138-K/PM I-04/AL/XI/2015
Hal-hal yang meringankan
: Nihil.
Hal-hal yang memberatkan : 1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. 2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya. 3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab. 4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan. Menimbang
:
Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di Kesatuan) sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 dan hingga saat ini perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdi dilingkungan TNI AL oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku dilingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, kolektif maupun respresi Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).
Menimbang
:
Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat Pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi Kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.
Menimbang
:
Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenannya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan menanggung dan mengoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
Menimbang
:
Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Mejelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
Menimbang
:
Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
Menimbang
:
Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : surat 3 (tiga) lembar daftar Absensi a.n. Terdakwa Koptu Mar Sopan Sopian NRP 93485 Ta Kima Yonif-7/Mar, yang ditandatangani oleh Wadan Kima Yonif-7/Mar Lettu Mar Dedik KristiawanNRP. 19644/P Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti berupa surat tersebut merupakan ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Mengingat
:
Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Hal 13 dari 14 hal Put Nomor : 138-K/PM I-04/AL/XI/2015
MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sopan Sopian, Koptu Mar, NRP. 93485 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai. 2.
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan. - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : Koptu Mar Sopan Sopian NRP 93485 Ta Kima Yonif-7/Mar, yang ditandatangani oleh Wadan Kima Yonif-7/Mar Lettu Mar Dedik KristiawanNRP. 19644/P, tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 22 Februari 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma’arif, S.H. Mayor Chk NRP. 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Husin, SH.,M.H. Mayor Chk NRP. 636562 dan Abdul Halim, S.H. Mayor Chk NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah,S.H. Mayor Chk NRP. 588243 Panitera Ziky Suryadi, S.H.,M.H. Kapten Sus NRP. 533176 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa. Hakim Ketua
Syaiful Ma’arif, S.H. Letkol Chk NRP. 547972 Hakim Anggota I
Hakim Anggota II
Agus Husin, S.H., M.H Mayor Chk NRP. 636265
Abdul Halim, S.H. Mayor Chk NRP. 11020014330876 Panitera
Ziky Suryadi, S.H.,M.H. Kapten Sus NRP. 533176
Hal 14 dari 14 hal Put Nomor : 138-K/PM I-04/AL/XI/2015
