PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG PUTUSAN Nomor : 137-K/PM I-04/AD/XI/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap Pangkat/Nrp Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal
: : : : : : : : :
Marius Ali Akbar. Prada/31130063690292. Ta Yonzipur-2/SG Yonzipur-2/SG Prabumulih/16-2-1992. Laki-laki. Indonesia. I s l a m. Asrama Ma Yonzipur-2/SG Kota Madya Prabumulih, Sumsel
Terdakwa tidak ditahan. Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ; Membaca
:
Berkas perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-47/A34/VII/2015 tanggal 16 Juli 2015.
Memperhatikan :
1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/118/IX/2015 tanggal 25 September 2015. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/130/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015. 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/137-K/PM I-04/AD/ XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015. 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/137-K/PM I-04/AD/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015. 5. Surat panggilan kepada para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang. 6.
Mendengar
:
Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan. 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/130/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 3. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan. Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor : 137-K/PM I-04/AD/XI/2015
Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM. 2.
Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman : a. Pidana pokok : Penjara selama () bulan. b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
3.
Menetapkan barang bukti berupa surat : - 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa Prada Marius Ali Akbar NRP. 31130063690292, Kompi Markas Yonzipur-2/SG Kodam II/Swj bulan Mei 2015 dan bulan Juni 2015, tetap dilekatkan dalam berkas. 4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah). Menimbang
:
Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan telah diregister dengan Nomor : 137-K/PM I04/AD/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu selama 2 (dua) bulan 12 (dua belas) hari.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undangundang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
Menimbang
:
Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.
Menimbang
:
Bahwa menurut Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitang Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Menimbang
:
Bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” menurut penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara Inabsensia khususnya perkara perkara Inabsensia dalam perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya tidak diperiksa, hal ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara Inabsensia dilingkungan Peradilan Militer.
Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor : 137-K/PM I-04/AD/XI/2015
Menimbang
:
Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara syah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu panggilan ke-1 dari Ka Otmil I-04 Palembang Nomor : B/428/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015, ke-2 Nomor : B/28/I/2016 tanggal 11 Januari 2016, ke-3 Nomor : B/110/I/2016 tanggal 29 Januari 2016, pihak Kesatuan Terdakwa telah memberikan jawaban surat sebanyak 1 (satu) kali, yaitu Surat jawaban Nomor : B/92/II/2016 tanggal 5 Februari 2016 yang jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Marius Ali Akbar Praka NRP. 3130063690292 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang.
Menimbang
:
Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.
Menimbang
: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu lima belas sampai dengan dibuat Laporan Polisi Nomor : LP39/A-34/V/2015/4-1 tanggal 19 Juni 2015 secara berturut-turut atau setidaktidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 bertempat di di Yonzipur-2/SG atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaankeadaan sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa Praka Marius Ali Akbar Nrp. 3130063690292, Ta Yonzipur-2/SG Kodam II/Swj adalah prajurit TNI aktif di Kesatuannya Yonzipur-2/SG, belum dapat dimintai keterangan karena sampai dengan saat sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan. 2. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekira pukul 05.15 Wib saat melaksanakan apel pagi di Mayozipur-2/SG Prabumulih, Serda Amirullah (Saksi-1) melakukan pengecekan dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Saksi-1 selaku pembina Terdakwa, atas perintah Pasi I/Lidik Kapten CZI Sujarwo bersama-sama dengan anggota yang lain diantaranya Pratu Ramadani (Saksi-2) melakukan pencarian disekitar Mayonzipur-2/SG namun Terdakwa tidak diketemukan. 3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meinggalkan Kesatuan, dikarenakan Terdakwa memiliki sifat dan mental yang kurang baik sebagai seorang anggota TNI-AD sehingga tidak adanya tertanam jiwa disipli Militer dan Terdakwa takut untuk menjalani hukuman penjara karena sebelumnya Terdakwa pernah melakukan Desersi dan sudah mendapatkan putusan Pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 11-K/PM I-04/AD/I/2015 dan tanggal 3 Maret 2015 dan Akte memperoleh kekuatan nomor : AMKHT/11-K/PM I-04 AD/I/2015 tanggal 3 Maret 2015 dengan pidana pejara selama 4 (empat) bulan dan sambil menunggu untuk menjalani hukumanpenjara. 4. Bahwa langka-langka yang diambil oleh pihak Kesatuan yaitu melakukan pencarian di sekitar wilayah Kota Prabumulih dan di rumah orang tua Terdakwa di Kota Prabumulih serta ditempat-tempat yang sering Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor : 137-K/PM I-04/AD/XI/2015
dikunjungi Terdakwa namun hasilnya Terdakwa belum ditemukan sehingga Kesatuan membuat laporan ke Komando Atas dan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih guna pengusutan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzipur-2/SG Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya maupun menghubungi Kesatuan dan situasi NKRI dalam keadaan aman dan damai demikian juga Terdakwa sertaKesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang/siaga. 6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan dibuat Laporan Polisi Nomor : LP-39/A-34/VI/2015/II/4-1 tanggal 19 Juni 2015, atau selama 46 (delapan puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 hari secara berturutturut. Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM. Menimbang
: Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir kepersidangan, menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika para Saksi yang telah memberikan ketarangan kepada Penyidik dibawa sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Saksi-1 : Nama lengkap Pangkat/Nrp Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal
: Amirullah : Serda/31970239000676. : Danru-III Ton-I Kizipur A. : Yonzipur-2/SG. : Sulawesi Tenggara/17 Juni 1976. : Laki-laki. : Indonesia. : Islam. : Asrama Ksatria Balakarta Km 6 Ma Yonzipur2/SG Kodya Prabumulih.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi kenal denga Terdakwa sejak bulan Oktober 2013 waktu Saksi sebagai pembina Terdakwa hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili. 2. Bahwa Saksi tahu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2015 sekira pukul 05.15 Wib pada saat pengecekan anggota untuk melaksanakan apel pagi dan melaksankan lari pagi di Mayonzipur-2/SG. 3. Bahwa saat diadakan pengecekan untuk lari pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) selanjutnya Saksi selaku pembina bersamaHal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor : 137-K/PM I-04/AD/XI/2015
sama anggota lainnya Saksi -2 atas perintah Pasi-I/Idik Kapten CZI Sujarwo untuk melakukan pencarian disekitar Mayonzipur-2/SG, namun Terdakwa tidak diketemukan hingga sekarang ini belum kembali ke Kesatuan. 4. Bahwa yang penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan dikarenakan Terdakwa memiliki sifat dan mental yang kurang baik sebagaianggota TNI AD sehingga didalam melaksanakan tugas tidak tertanam jiwa disiplin. 5. Bahwa Terdakwa takut menjalani hukuman penjara karena sebelumnya Terdakwa pernah melakukan desersi dan sudah mendpatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan Nomor : 11-K/PM I-04/AD/I/2015 tanggal 3 Maret 2015 dan Akte Merperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/11-K/PM I-04/AD/I/2015 tanggal 11 Maret 2015, dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan sambil menunggu untuk menjalani hukuman penjara tersebut Terdakwa dikembalikan ke Kesatuannya Yonzipur-2/SG, namun sebelum manjalani Terdakwa sudah pergi meninggalkan Kesatuan hingga sekarang. 6. Bahwa setelah tahu Terdakwa meninggalkan Kesatuan langkah selanjutnya yaitu melakukan pencarian disekitar wilayah Kotamadya Prabumulih dan dirumah orang tuannya juga di Kotamadya Prabumulih serta tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan hasilnmya nihil. 7. Bahwa setelah Terdakwa tidak diketemukan lalu Kesatuan membuat laporan ke Komando Atas membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) dan selajutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih guna pengusutan lebih lanjutsesuai hukum yang berlaku 8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Mayonzipu-2/SG, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya maupun menghubungi Kesatuan dan situasi Mayonzipur-2/SG dalam keadaan damai dengan demikian Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang/siaga. Saksi-2 : Nama lengkap Pangkat/Nrp Jabatan Kesatuan Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaran Agama Tempat tinggal
: Ramadani. : Pratu/31081565590587. : Ta Angru-3 Ton-I Kizipur A : Yonzipur-2/SG. : Padang/15 Mei 1987 : Laki-laki. : Indonesia. : I s l a m. : Asrama Ksatria Balakarta Km. 6 Ma Yonzipur2/SG Kodya Prabumulih .
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Saksi kenal denga Terdakwa sejak bulan Oktober 2014 waktu Saksi menerima pelimpahan gaji dari Kodim 0422/Lampung Barat, dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili. 2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 043/Gatam tanpa ijin yang syah dari Dansat terhitung mulai tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Denpom II/3 Lampung tanggal 4 Pebruari 2015, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
Hal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor : 137-K/PM I-04/AD/XI/2015
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 Terdakwa tidak apel pagi dan siang (TK) dan juga hari Jum’at tanggal 7 Nopember 2014 selanjutnya dilaporkan ke Dankima dan diberi petunjuk untuk dibuatkan THTI, atas kebijaksanaan Dankima tersebut dibuatlan THTI pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014untuk dilaporkan keStaf Pers Korem 043/Gatam, setelah dikumpulkan absensi Terdakwa mulai bulan Nopember 2014, Desember 2014 dan januari 2015 baru Terdakwa melakukan desersi. Menimbang
: Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sesuai penyelasan Oditur Militer.
Menimbang
: Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa Prada Marius Ali Akbar NRP. 31130063690292, Kompi Markas Yonzipur-2/SG Kodam II/Swj bulan Mei 2015 dan bulan Juni 2015
Menimbang
: Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti perkara ini.
Menimbang
: Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut absensi Terdakwa ditulis TK yang berarti (tanpa keterangan) dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa Prada Marius Ali Akbar NRP. 31130063690292, Kompi Markas Yonzipur-2/SG Kodam II/Swj bulan Mei 2015 dan bulan Juni 2015 sangat berkaitan erat dengan dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
Menimbang
: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa Prada Marius Ali Akbar NRP. 31130063690292 Ta Yonzipur-2/SG Kodam II/Swj Palembang belum dapat diambil keteranganya karena sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan dan belum diketemukan atau menrahkan diri ke Kesatuan. 2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzipur-2/SG tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung mulai hari Senin tanggal 5 Mei 2015 dan sampai dengan perkaranya disidangkan pada tanggal 22 Februari 2016 Terdakwa belum kembali kesatuan. 3. Bahwa yang penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan dikarenakan Terdakwa memiliki sifat dan mental yang kurang baik sebagaianggota TNI AD sehingga didalam melaksanakan tugas tidak tertanam jiwa disiplin.
4. Bahwa Terdakwa takut menjalani hukuman penjara karena sebelumnya Terdakwa pernah melakukan desersi dan sudah mendpatkan Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor : 137-K/PM I-04/AD/XI/2015
Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan Nomor : 11-K/PM I04/AD/I/2015 tanggal 3 Maret 2015 dan Akte Merperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/11-K/PM I-04/AD/I/2015 tanggal 11 Maret 2015, dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan sambil menunggu untuk menjalani hukuman penjara tersebut Terdakwa dikembalikan ke Kesatuannya Yonzipur-2/SG, namun sebelum manjalani Terdakwa sudah pergi meninggalkan Kesatuan hingga sekarang. 5. Bahwa setelah tahu Terdakwa meninggalkan Kesatuan langkah selanjutnya yaitu melakukan pencarian disekitar wilayah Kotamadya Prabumulih dan dirumah orang tuannya juga di Kotamadya Prabumulih serta tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan hasilnmya nihil.
6. Bahwa setelah Terdakwa tidak diketemukan lalu Kesatuan membuat laporan ke Komando Atas membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) dan sela jutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih guna pengusutan lebih lanjutsesuai hukum yang berlaku. 7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, tidak membawa barang inventaris satuan ataupun senjata api serta tidak pernah menghungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya. 8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan Tmt 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 atau selama kurang lebih 240 (dua ratus empat puluh) hari. 9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Mayonzipu2/SG, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya maupun menghubungi Kesatuan dan situasi Mayonzipur-2/SG dalam keadaan damai dengan demikian Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang/siaga. 10. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai Prajurit TNI AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer dan tindakannya sebagai seorang TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya. Menimbang
: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang Oditur Militer uraikan dalam tuntutannya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
Menimbang
: Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : 1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor : 137-K/PM I-04/AD/XI/2015
a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik. b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera). c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan. 2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memeilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi. 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutannya yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Laporan Polisi yaitu pada tanggal 19 Juni 2015. Menimbang :
Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut : Unsur kesatu Unsur kedua Unsur ketiga Unsur keempat
Menimbang
: Militer. : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. : Dalam waktu damai. : Lebih lama dari tiga puluh hari.
: Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Unsur kesatu : Militer. Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan alat bukti lainnya di persidangan dasetelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa Prada Marius Ali Akbar NRP. 31130063690292 Ta Yonzipur-2/SG Kodam II/Swj Palembang belum dapat diambil keteranganya karena sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan dan belum diketemukan atau menrahkan diri ke Kesatuan. 2. Bahwa benar sebagai seorang anggota TNI AD dan sebagai Warga Negara RI yang tunduk kepada Perundang-undangan yang berlaku di Negara RI.
Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor : 137-K/PM I-04/AD/XI/2015
3. Bahwa benar sesuai surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/130/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 adalah yang menjadi Terdakwa adalah Prada Marius Ali Akbar. Dengan demikian unsur kesatu Militer telah terpenuhi. Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. Yang dimaksud dengan karena salahnya adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja, yaitu dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya. Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atautindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/ dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan alat bukti lainnya di persidangan dasetelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 atau selama kurang lebih 240 (dua ratus empat puluh) hari secara berturut-turut sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan. 2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dan Yonzipur-2/SG, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan maupun atasan lainnya, dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya kepada Komandan, maupun Kesatuan. 3. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai Prajurit TNI AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan kententuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya. Dengan demikian unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi. Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor : 137-K/PM I-04/AD/XI/2015
Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Tmt 5 Mei 2015 s.d tanggal 22 Februari 2016. 2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan Negara RI dalam keadaan damai dan tidak dinyatakan perang. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari. Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus / berturut-turut. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 22 Februari 2016 atau selaqma 240 (dua ratus empat puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu. 2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih 240 (dua ratus empat puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi Menimbang
:
Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor : 137-K/PM I-04/AD/XI/2015
terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan menyakinkan. Menimbang
:
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
Menimbang
:
Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
Menimbang
:
Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut : 1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. 2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinasnya, dan apabila Ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci. 3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan terganggu, karena terbengkalainya tugas Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah pembinaan disiplin di kesatuan.
Menimbang
:
dan perbuatan Terdakwa, Lanal Lampung menjadi yang harus dikerjakan berpengaruh buruk bagi
Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : 1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya. 2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor : 137-K/PM I-04/AD/XI/2015
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI. 4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer. Menimbang
:
Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu : Hal-hal yang meringankan : NIHIL. Hal-hal yang memberatkan : 1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. 2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya. 3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab. 4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan. 5. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang.
Menimbang
:
Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di Kesatuan) sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 dan hingga saat ini perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdi dilingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku dilingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, kolektif maupun respresi Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).
Menimbang
:
Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat Pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi Kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.
Menimbang
:
Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenannya harus dipisahkan dari kehidupan Militer lainya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan menanggung dan mengoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
Menimbang
:
Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Mejelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
Hal 12 dari 13 Hal Putusan Nomor : 137-K/PM I-04/AD/XI/2015
Menimbang
:
Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
Menimbang
:
Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Praka Marius Ali Akbar NRP. 31130063690292 Ta Yonzipur-2/SG Kodam II/Swj, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti berupa surat tersebut merupakan ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Mengingat
:
Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, yo pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. MENGADILI
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Marius Ali Akbar, Praka, Nrp. 31130063690292, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai. 2.
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -
Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Praka Marius Ali Akbar NRP. 31130063690292 Ta Yonzipur-2/SG Kodam II/Swj. Tetap dilekatkan dalam berkas. 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar rupiah).
Rp 5.000,00,-(lima ribu
Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 22 Pebruari 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma’arif, S.H., Mayor Chk Nrp. 547972 sebagai Hakim Ketua, Agus Husin, S.H., M.H., Mayor Chk Nrp. 636562, serta Abdul Halim, S.H Mayor Chk NRP. 11020014330876 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, S.H. Mayor Chk Nrp. 588243, Panitera Ziky Suryadi, S.H., M. H Kapten Sus NRP. 533176 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa. Hakim Ketua
Syaiful Ma’arif, S.H. Mayor Chk NRP. 547972 Hakim Anggota–I
Hakim Anggota–II
Agus Husin, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 636562
Abdul Halim, S.H Mayor Chk NRP. 11020014330876 Panitera
Ziky Suryadi, S.H., M. H Kapten Sus NRP. 533176 . . Hal 13 dari 13 Hal Putusan Nomor : 137-K/PM I-04/AD/XI/2015
