PENGADILAN MILITER III-12 S U R A B A Y A
PUTUSAN Nomor : 152-K/PM.III-12/AD/XII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan Tempat, tanggal lahir Kewarganegaraan Jenis kelamin Agama Tempat tinggal
: : : : : : : : :
Heri Sujarwo Sertu / 31940184651074 Babinsa Ramil 0816/07 Krembung Kodim 0816 Sidoarjo, 07 Oktober 1974 Indonesia Laki-laki Islam Asrama Kodim 0816 Sidoarjo
Terdakwa tidak ditahan : PENGADILAN MILITER III-12 tersebut diatas : Membaca
: Berkas Perkara dari Denpom V/4 Nomor: BP-24/A-04/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 atas nama Heri Sujarwo, Sertu NRP. 31940184651074.
Memperhatikan : 1. Keputusan Panglima Divif 2 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/40/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 tentang Penyerahan Perkara. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/180/K/AD/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015. 3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor : TAPKIM/161/PM.III12/AD/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 tentang Penunjukan Hakim. 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/161/PM.III-12/AD/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015 tentang Hari Sidang. Menimbang
: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/180/K/AD/XI /2015 tanggal 26 Nopember 2015 didepan siding yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dipersidangan dibawah sumpah.
Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Reuquistor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai”. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa : a. Pidana pokok
:
Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
b. Pidana tambahan
:
Dipecat dari dinas kemiliteran TNI AD.
2. Memohon agar barang bukti berupa Surat-surat :
2 1 (satu) Bendel daftar absensi dari Kodim 0816 Sidoarjo terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan September 2015 yang didalamnya terdapat nama Terdakwa Sertu Heri Sujarwo NRP 31940184651074. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 3.
Menimbang
:
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, secara berturut-turut sejak tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan September tahun 2000 lima belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2000 lima belas sampai dengan bulan September tahun 2000 lima belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas bertempat di Kodim 0816 atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : a. Bahwa Terdakwa Sertu Heri Sujarwo NRP 31940184651074 adalah Prajurit TNI AD berdinas di Kodim 0816 dan sampai melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara sekarang ini masih aktif dinas dengan pangkat Sertu NRP 31940184651074 jabatan Babinsa Ramil 0816/07 Krembung. b. Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan September 2015 belum kembali ke Kesatuan, hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP.04/A-04/IX/2015/V/4-1 tanggal 23 September 2015 serta Berita Acara pemeriksaan In Absensia Terdakwa tanggal 29 September 2015 dari Denpom V/4. c. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2015, hal ini diketahui oleh Saksi-1 (Pelda Sukarlan) dan Saksi-2 Serma Rismawan pada waktu apel pagi dan apel siang di Kodim 0816 Sidoarjo. d. Bahwa pihak Kesatuan sudah berupaya mencari Terdakwa namun sampai dengan sekarang tidak diketemukan. e. Bahwa Para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang. f. Bahwa para Saksi mengetahui selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 0816 baik melalui telepon maupun surat. g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan dibuat Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/IX/2015/V/4-1 tanggal 23 September 2015 dari Denpom V/4 atau selama 45 (empat puluh lima) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut. h. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
3 Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM. Menimbang
:
Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-04/A04/IX/2015/V/4-1 tanggal 23 September 2015 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik dari Denpom V/4 tanggal 5 Oktober 2015 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.
Menimbang
:
Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu: 1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/1318/XII/2015, tanggal 3 Desember 2015 tentang panggilan kesatu menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015. 2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/35/I/2015, tanggal 07 Januari 2015 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2015. 3. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/513/VI/2015, tanggal 07 Juni 2015 tentang panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer III12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2015.
Menimbang
:
Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Kodim 0816 Nomor: B/1327/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Heri Sujarwo, Sertu NRP. 31940184651074 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
Menimbang
:
Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyumpahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
Saksi – I
: Nama lengkap Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan Tempat, tanggal lahir Kewarganegaraan Jenis kelamin Agama Tempat tinggal
: : : : : : : : :
Sukarlan Pelda / 520089 Babinsa Ramil 0816/07 Krembung Kodim 0816 Sidoarjo Sidoarjo, 10 September 1964 Indonesia Laki-laki Islam Pejangkungan Rt. 002 Rw. 001 Kec. Prambon Kab. Sidoarjo
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa masuk menjadi anggota Kodim 0816 pada tahun 2012 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan. 2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan tidak masuk dinas sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan sekarang belum kembali.
4 3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin Komandan Kodim 0816 dari absensi Kodim 0816 saat apel pagi maupun apel siang dengan keterangan TK. 4. Bahwa pihak satuan sudah berupaya mencari Terdakwa ke tempat tempat yang sering dikunjungi namun sampai dengan sekarang tidak diketemukan. 5. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang sah tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 0816 baik melalui telepon maupun surat. 6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang sah karena diduga melakukan tindak pidana asusila dan Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Komandan Koramil. 7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan amanb dan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer. Saksi – II
: Nama lengkap Pangkat / NRP Jabatan Kesatuan Tempat, tanggal lahir Kewarganegaraan Jenis kelamin Agama Tempat tinggal
: : : : : : : : :
Rismawan Serma NRP 3910209971069 Babinsa Ramil 0816/07 Krembung Kodim 0816 Sidoarjo Mojokerto, 21 Oktober 1969 Indonesia Laki-laki Islam Desa Sidorejo Rt. 026 Rw. 015 Kec. Krian Kab. Sidoarjo
Pada pokoknya menerangkan sebagal berikut: 1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa masuk menjadi anggota Kodim 0816 pada tahun 2012 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan. 2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan tidak masuk dinas sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan sekarang belum kembali. 3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin Komandan Kodim 0816 dari absensi Kodim 0816 saat apel pagi maupun apel siang dengan keterangan TK. 4. Bahwa pihak satuan sudah berupaya mencari Terdakwa ke tempat tempat yang sering dikunjungi namun sampai dengan sekarang tidak diketemukan. 5. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang sah tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 0816 baik melalui telepon maupun surat. 6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang sah karena diduga melakukan tindak pidana asusila dan Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Komandan Kodim 0816. 7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan amanb dan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.
5 Menimbang
: Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Denpom V/4 tanggal 05 Oktober 2015, dilaporkan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Komandan Kodim 0816 Nomor: B/1327/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya Tmt. 10 Agustus 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik Denpom V/4 untuk dilakukan pemeriksaan; dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang, sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.
Menimbang
: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat : - 1 (satu) Bendel daftar absensi dari Kodim 0816 Sidoarjo terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan September 2015 yang didalamnya terdapat nama Terdakwa Sertu Heri Sujarwo NRP 31940184651074. Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
Menimbang
: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Heri Sujarwo NRP 31940184651074 adalah Prajurit TNI AD berdinas di Kodim 0816 dan sampai melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara sekarang ini masih aktif dinas dengan pangkat Sertu NRP 31940184651074 jabatan Babinsa Ramil 0816/07 Krembung. 2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0816 Sidoarjo sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan. 3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon. 4. Bahwa benar Pelda Sukarlan (Saksi-1) dan Serma Rismawan (Saksi-2) tidak mengetahui penyebab dan keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut. 5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum berhasil diketemukan. 6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan dibuat Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/IX/2015/V/4-1 tanggal 23 September 2015 dari Denpom V/4 atau selama 45 (empat puluh lima) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut. 7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Dandim 0816 tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi Militer.
Menimbang
: Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan
6 membuktikannya putusan ini. Menimbang
: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
Menimbang
sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam
Militer. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin. Dalam waktu damai. Lebih lama dari tiga puluh hari.
: Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut : 1.
Unsur kesatu : “Militer“
Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang“, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa benar Terdakwa Sertu Heri Sujarwo NRP 31940184651074 adalah Prajurit TNI AD berdinas di Kodim 0816 dan sampai melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara sekarang ini masih aktif dinas dengan pangkat Sertu NRP 31940184651074. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: “Militer” telah terpenuhi. 2.
Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin“.
Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi. Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kekurang-hati-hatian, kekurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan. Sedang yang dimaksud dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan „kesengajaan‟ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan “ketidak-hadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.
7 Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Denpal Divif-2 Kostrad, walaupun tidak ada izin dari Komandan ataupun Atasan lain yang berwenang memberinya izin. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut: a. Bahwa benar terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, hal ini sesuai dengan laporan Polisi nomor LP.04/A-04/IX/2015 tanggal 23 September 2015 serta Berita Acara Pemeriksaan In Absensia Terdakwa tanggal 29 September 2015 dari Denpom V/4. b. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2015, hal ini diketahui oleh Saksi-1 (Pelda Sukarlan) dan Saksi-2 (Serma Rismawan). c. Bahwa benar pihak Kesatuan sudah berupaya mencari Terdakwa namun sampai dengan sekarang tidak diketemukan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin“ telah terpenuhi. 3.
Unsur ketiga : “Dalam waktu damai“
Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugastugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang. Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : a. Bahwa benar para Saksi mengetahui selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah menghubungi kesatuan Kodim 0816 baik melalui telepon maupun surat. b. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan In Absensia tanggal 29 September 2015 oleh Denpom V/4 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8 Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai” telah terpenuhi. 4.
Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”
Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : a. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan In Absensia tanggal 29 september 2015 oleh Denpom V/4 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. b. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Negara Kesatuan republic Indonesia Dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi. Menimbang
:
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.
Menimbang
:
Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.
Menimbang
:
Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : 1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Sertu dan menjabat sebagai Babinsa Ramil 0816/07 Krembung. Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
9 2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas. 3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipisahkan dengan Prajurit TNI lainnya dengan cara dipecat dari Dinas keprajuritan. Menimbang :
Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orangorang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal -hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : Hal-hal yang meringankan : -
Tidak ada.
Hal-hal yang memberatkan : -
Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
-
Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit khususnya prajurit kesatuannya.
-
Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
Menimbang
: Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
Menimbang
: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
Menimbang
: Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat : - 1 (satu) Bendel daftar absensi dari Kodim 0816 Sidoarjo terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan September 2015 yang didalamnya terdapat nama Terdakwa Sertu Heri Sujarwo NRP 31940184651074. Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Mengingat
: 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. 2. Pasal 26 KUHPM. 3. Pasal 143 Undang-undang RI Nomor. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
10 MENGADILI 1.
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Heri Sujarwo, Sertu NRP. 31940184651074 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2.
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
3.
Pidana pokok
: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan
: Dipecat dari dinas Militer.
Menetapkan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) Bendel daftar absensi dari Kodim 0816 Sidoarjo terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan September 2015 yang didalamnya terdapat nama Terdakwa Sertu Heri Sujarwo NRP 31940184651074. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adil Karo Karo, S.H. Kolonel Chk NRP 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, serta Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P dan Moch. Rachmat Jaelani, S.H. Mayor Chk NRP 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 12291/P, Panitera Rudianto Pelda NRP 21960347440875 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa. Hakim Ketua
Adil Karo Karo, S.H. Kolonel Chk NRP 1910000581260
Hakim Anggota I
Hakim Anggota ll
Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P
Moch. Rachmat Jaelani, S.H. Mayor Chk NRP 522360
Panitera
Rudianto Pelda NRP 21960347440875
