2014 TENTANG DESA

ARAH STRATEGIS PNPM DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KONTEKS UU NO. 6/2014 TENTANG DESA

JAKARTA, MARET 2014 TIMNASIONAL NASIONALPERCEPATAN PERCEPATANPENANGGULANGAN PENANGGULANGANKEMISKINAN KEMISKINAN TIM

MATERI PAPARAN 1. 2. 3. 4.

HASIL YANG DICAPAI DAN PETA JALAN PNPM MANDIRI ISU STRATEGIS UU DESA DAN PEMBELAJARAN PNPM MANDIRI USULAN AGENDA 2014-2015 TRANSISI PELAKSANAAN UU DESA (2015)

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

HASIL YANG DICAPAI DAN PETA JALAN PNPM MANDIRI


PNPM MANDIRI PNPM membantu penanggulangan kemiskinan melalui: o Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar o Penciptaan kegiatan usaha ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal. (

o Mitigasi dampak bencana/krisis o Peningkatan partisipasi komunitas dalam tata kelola pemerintahan

• trust%%

•

•

PERCEPATAN(PENANGGULANGAN(KEMISKINAN


3

PRINSIP PNPM MANDIRI • PNPM banyak diadaptasi sebagai bagian dari kegiatan K/L • Namun berbagai PNPM yang muncul memiliki variasi dalam implementasi prinsip pembangunan berbasis komunitas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

FASILITASI / PENDAMPINGAN PARTISIPASI KOMUNITAS PENGORGANISASIAN KELOMPOK TRANSPARANSI SISTEM PENGAWASAN PERSPEKTIF JENDER ALOKASI ANGGARAN LANGSUNG SWAKELOLA

Arahan Sidang Pleno TNP2K Februari 2013 1. Konsolidasi program pemberdayaan masyarakat agar mencerminkan prinsip PNPM 2. Integrasi prinsip pemberdayaan dalam PNPM ke dalam sistem perencanaan pembangunan


4

PETA JALAN PNPM Pilar Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat: 1. Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat 2. Keberlanjutan Pendampingan 3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat 4. Penguatan Peran Pemerintah Daerah 5. Perwujudan Tata Kelola Yang Baik



KONSOLIDASI PROGRAM PEMBERDAYAAN



INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

5 Pilar  12 Agenda Kerja Peta Jalan PNPM. Kemenkokesra, Bappenas, TNP2K.

Memastikan keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat dengan memasukkan prinsip-prinsip PNPM ke dalam UU Desa  meregulerkan, melembagakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam tata kelola Desa, dan tidak lagi harus menjadi satu proyek/kegiatan Kementerian. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

5 5

CAPAIAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI 2007 - 2013 April 2007 s/d Desember 2013, program PNPM Mandiri telah dilaksanakan di 6.781 Kecamatan (± 97%) dan 78.582 Desa dan Kelurahan (± 99%) 1.194.816 8.525.467 * Lokal kelas/rehab 842.598 Unit * Air Bersih

250.665 Unit

* Sarana Kesehatan

175.006 Unit

* Sanitasi

231.242 Unit

* TPA/Gerobak Sampah *Jalan *Jembatan *Tambatan Perahu * Bangunan (pompa) * Saluran Irigrasi * Drainase *Listrik Desa * Pipanisasi

Kelompok

Anggota

104.2 Unit

315.502 Km 111.133 unit 18.762 Unit 51.039 Unit 60.682 Km 43.466 Km 5.975 Unit 40.211 Km

Bangkit bersama untuk Mandiri

Akses Keuangan Mikro

Sarana Pendidikan Sarana Pendidikan umumnya berupa penambahan sekolah

Sarana Kesehatan

lokal

kelas

dan

rehab

Sarana kesehatan yang dibangun umumnya berupa Pos Layanan Kesehatan

Layanan Pemanfaatan dana umumnya diperuntukan pada layanan Infrastruktur infrastruktur dasar berupa jalan lingkungan, jalan produksi Dasar dan irigrasi pertanian/perkebunan Sumber data : Data MIS setiap program PNPM (Perdesaan, Perkotaan, RIS dan PISEW) status Oktober 2013


6

PEMANFAATAN DANA MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN EKONOMI PNPM Mandiri juga memberikan akses kepada layanan keuangan dalam skala mikro sebagai upaya meningkatkan ekonomi Rumah Tangga Miskin (RTm), PROGRAM

JUMLAH KELOMPOK

TOTAL ANGGOTA

PENYALURAN (Rp.000.000,-)

PNPM Perkotaan

586.889

2.988.294

983.433

PNPM Perdesaan

531.760

6.480.177

6.134.869

PUAP (Pertanian)

47.473

4.747.300

4.747.341

1.166.122

14.215.771

11.865.643

TOTAL

Penerima manfaat dari layanan keuangan mikro umumnya kelompok Perempuan, 81,3% dari peminjam adalah Perempuan

Sumber data : Data MIS setiap program PNPM (Perdesaan, Perkotaan, PUAP) status Oktober 2013


7

PENERIMA MANFAAT PROGRAM Penerima Manfaat dari pelaksanaan PNPM tercatat mencapai 23 juta Rumah Tangga dimana 13,3 juta merupakan Rumah tangga Miskin/RTM PENERIMA MANFAAT Total Rumah Tangga

RTMISKIN

23.545.611

PENERIMA MANFAAT RTMISKIN 56.7%

% RTMISKIN

13.339.235

56,7%

RTM non Miskin 43.3%

PENYERAPAN TENAGA KERJA (job creation) Jumlah masyarakat yang bekerja selama pelaksanaan pembangunan mencapai 11 juta dengan 930 ribu adalah perempuan

PENYERAPAN TENAGA KERJA Pekerja Pria 91,8%

PENYERAPAN TENAGA KERJA (Org) Total Pekerja

11.348.039

Pekerja Perempuan

930.539

% Tenaga Kerja Perempuan

8,20%

Pekerja Perempuan 8,2%



8

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBERDAYAAN PNPM Mandiri memberi ruang pada masyarakat khususnya warga miskin dan perempuan untuk terlibat dalam proses/siklus program, tercatat ± 14 juta orang terlibat dalam proses dengan ± 6,5 juta adalah perempuan dan ± 4 juta diantaranya masuk katagori warga miskin PARTISIPASI MASYARAKAT

Jumlah Peserta 14.652.702

Perempuan Terlibat 6.594.172

Rentan/Miskin Terlibat 4.035.546

Pria Terlibat 55%

Perempuan Terlibat 45%

Keterlibatan perempuan dalam setiap tahapan proses mewakili kebutuhan rumah tangga miskin terhadap ketersediaan layanan dasar

PARTISIPASI WARGA MISKIN Warga terlibat 78%

Peserta warga miskin 22%

Sumber data : Data MIS setiap program PNPM status Oktober 2013


9

Tenaga Pendamping (Fasilitator dan Relawan) PNPM Mandiri memberikan pendampingan dalam membangun kapasitas masyarakat, disamping itu juga menumbuhkan modal sosial masyarakat yang berupa para Relawan/Kader pembangunan lokal . No

Pendamping Masyarakat

1

Fasilitator Program

2

Relawan/Kader Pemberdaya

FASILITATOR PROGRAM

7.078

Fasilitator Teknis

7.078

Fasilitator Keuangan

1.678

Fasilitator Kota/Kabupaten

Pria

Perempuan

11.430

4.523

642.115

568.334

73.781

JUMLAH

Fasilitator Pemberdaya

Ass Fasilitator

Jumlah Pendamping 15.832

710 2.427

Keberadaan pendamping lokal (relawan/kader) mengindikasikan potensi keberlanjutan program di masyarakat, rata-rata per Desa/Kelurahan terdapat 8 sd 9 orang relawan



10

ISU STRATEGIS UU DESA DAN PEMBELAJARAN PNPM MANDIRI


ESENSI UU No. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA • Dibangun atas dua konsep: Pembangunan desa (skala lokal) dan Pembangunan kawasan perdesaan (antar desa) • Pengaturan Tata Kelola Pembangunan Desa berdasarkan prinsip one village, one plan, yang dirincikan dalam: o Perencanaan partisipatifKEMANDIRIAN!DESA!DALAM!PELAYANAN,! o Sistem informasi desa PEMBANGUNAN!DAN!PEMBERDAYAAN! o Sumber dan pengelolaan keuangan desa Desa!Sebagai!SUBYEK! o Pengelolaan aset desa dan BUM Desa Pembangunan:! •

• Kelembagaan tata kelola desa terdiri atas: • o o o o

Musyawarah Desa • Lembaga Masyarakat Desa one% village,%one%plan,one% Badan Permusyawaratan budget Desa • Kepala Desa


12

DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN KONSOLIDASI PROGRAM/KEGIATAN DI DESA Kemandirian Desa dalam Pelayanan, Pembangunan dan Pemberdayaan, tercermin dalam prinsip: • Program Pusat harus masuk dalam RPJM Desa, dan dijalankan dalam RKP dan APB Desa • K/L Pusat tidak membentuk kelompok di desa dan mendanai kegiatan kelompok secara langsung • K/L menyediakan pendampingan kegiatan K/L PUSAT

Pemerintah Desa

Masyarakat/ Kelompok Desa

Program Pusat di masukkan ke dalam RPJM Desa

Musyawarah Desa

RPJM Desa

Badan Permusyawaratan Desa

Program & kegiatan hasil Musdes lima tahunan

Kegiatan

RKP Desa


Pembiayaan kegiatan

APB Desa

Pendampingan

Program/ Kegiatan

13

SUMBER PENDAPATAN DESA

YANG HARUS DIANGGARKAN/DIAMBIL DARI APBN DAN APBD Alokasi

Perhitungan

Alokasi APBN (Ps.72:1b), berasal dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (Ps.72:2)

10% dari dan di luar (on top) Dana Transfer

Bagian pajak dan retribusi daerah Kab/Kota. (Ps.72:1c)

10% dari total pajak dan retribusi APBD Kab/Kota

Rp 59,2T (APBN 2014)

(Penjelasan Ps.72:2)

(Ps.72:3)

Alokasi dana Desa, bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (Ps.72:1d)

Nilai

10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kab/Kota dalam APBD Kab/Kota setelah dikurangi DAK (Ps.72:4)

Rp 3,2T (APBD Kab/Kota 2013) Rp 37,0T (APBD Kab/Kota 2013)

Sumber pendapatan lain meliputi: Pendapatan asli Desa, Bantuan keuangan dari APBD Prov/Kab/Kota, Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

14

ALOKASI APBN Dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan Pasal 72 ayat (2) UU 6/2014

 penyatuan BLM PNPM

Mandiri dan PNPM sektoral Perlu pula dipertimbangkan alternatif pooling dana K/L nonPNPM yang selama ini merupakan kegiatan langsung ke desa/ masyarakat

KOMPONEN BLM PNPM (TA 2013) • Perdesaan : Rp 7,80 T • • • •

Perkotaan PNPM RIS PNPM PISEW PNPM Sektoral


: : : :

Rp 1,30 T Rp 0,40 T Rp 0,36 T Rp 2,56 T 15

FAKTOR SUKSES PNPM MANDIRI YANG PERLU DIWARISKAN 1.

Alokasi dana langsung disalurkan ke kelompok masyarakat dengan cara sederhana dan terukur. (dg proposal yang diverifikasi, bertahap sesuai kemajuan pelaksanaan)

2.

Pendampingan intensif berjenjang, mengembangkan kapasitas kader desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

3.

Afirmatif terhadap kaum perempuan dan marjinal/miskin (memberi kesempatan untuk ikut dalam perencanaan dan pengambilan keputusan)

4.

Musyawarah Desa yang partisipatif dilaksanakan untuk menentukan prioritas, pemilihan pengelola kegiatan dan forum pertanggungjawaban/serah terima hasil kegiatan.

5.

Sistem Swakelola dilakukan untuk semua kegiatan skala desa dengan mengikutkan penduduk miskin, baik pembangunan infrastruktur, pengelolaan pelayanan publik maupun pengembangan ekonomi rumah tangga.

6.

Penciptaan lapangan kerja ditujukan untuk menyerap tenaga kerja lokal (desa) dengan prioritas warga miskin, sesuai dengan keterampilan dan kondisi desa.

7.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi prosedur baku pada setiap tahap kegiatan dengan sanksi yang tegas dan jelas. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

16

PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (COMMUNITY Pengorganisasian Masyarakat: BASED DEVELOPMENT)

Lembaga Keswadayaan Masyarakat dibentuk/ ditetapkan, dimiliki, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan bersama

Pemetaan Sosial/Swadaya: • Merumuskan kebutuhan dan potensi yang ada. • Memecahkan persoalan dengan potensi yg dimiliki

4 Penyusunan Rencana: • Identifikasi dan Prioritisasi • Penyusunan Rencana/Program Penanggulangan kemiskinan

5 Mengenali kemiskinan:

3

• Identifikasi kemiskinan • Merumuskan persoalan kemiskinan yang dihadapi • Merumuskan penyebabnya

6 2 7

Sosialisasi Awal dan Musyawarah Masyarakat:

1

• Pemetaan sosial • Sosialisasi program TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pelaksanaan Kegiatan: • Pembentukan/Penetapan kelompok swadaya masyarakat pelaksana kegiatan • Media bersama untuk menyelesaikan masalah secara mandiri

Pemanfaatan dan Pemeliharaan: Kelompok swadaya masyarakat dan masyarakat miskin lainnya 17

MEMASTIKAN PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIADOPSI DALAM RUMUSAN PP 1. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana yang berkeadilan menggunakan Indeks Kemiskinan Wilayah (IKW) dan sesuai dengan perencanaan dan tahapan kegiatan.  Penerapan IKW untuk penentuan besaran alokasi DAD  Penyaluran bertingkat untuk meningkatkan peran Pemda : Pusat -> Kabupaten -> Desa  Pencairan bertahap berdasarkan perencanaan dan tahapan kegiatan yang disepakati di Musyawarah Antar Desa (MAD)

2.

Perencanaan partisipatif dimulai dari penggalian gagasan ditingkat kelompok (sektoral, perempuan, dusun, pemuda, dll.), untuk memberikan masukan dalam penyusunan RPJM Desa/RKP Desa.

3.

Pendampingan disediakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dan perangkat desa sekaligus memastikan tercapainya peningkatan kesejahteraan.


18

MEMASTIKAN PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIADOPSI DALAM RUMUSAN PP 4.

Sistem Informasi Desa dibangun dari hasil pemetaan sosial partisipatif, yang berguna untuk:    

5.

6. 7.

Input dalam penyusunan RPJMDesa/RKPDes Pemantauan dan penilaian dari pencapaian indikator Pembaharuan data untuk penetapan sasaran program pemerintah Input bagi kabupaten dalam perencanaan kawasan perdesaan

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dilakukan secara swakelola dengan menerapkan prinsip transparansi dalam pemilihan tim pelaksana kegiatan dan pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat miskin di desa. Kegiatan pemberdayaan masyarakat lebih difokuskan pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui Public Employment Program (PEP) dan pengembangan usaha mikro (RLF) Pengelolaan asset publik seperti pasar desa, air bersih, PAUD, Polindes, dan lainnya dipercayakan kepada lembaga kemasyarakatan desa.


19

MEMASTIKAN PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIADOPSI DALAM RUMUSAN PP 8.

Kelembagaan Masyarakat:  Memastikan agar “lembaga kemasyarakatan desa” betul-betul lembaga bentukan masyarakat, berciri pemberdayaan masyarakat  Mitra Pemerintah Desa, harus diartikan sebagai mitra yang sejajar, bisa menyampaikan usulan sesuai prosedur perencanaan

9.

Evaluasi hasil pembangunan Desa menggunakan indikator pemberdayaan masyarakat yang telah disepakati. (4 indikator outcome dan 19 indikator output)

10. Penerapan prinsip downward accountability dan transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola desa  Musyawarah desa pertanggungjawaban kegiatan (minimal 2 kali setahun)  Audit silang antar desa  Musyawarah desa pertanggungjawaban akhir tahun TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

20

USULAN AGENDA 2014-2015


USULAN AGENDA Menetapkan 2015 sebagai masa transisi pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa, dengan menggunakan pola dan komponen PNPM Mandiri, dengan beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Identifikasi program-program KL yang berbasis desa, untuk memenuhi alokasi dana desa (pasal 72 ayat 2 point b) 2. Menyusun alokasi dan daftar lokasi (daflok) dengan menggunakan Indeks Kesejahteraan Wilayah (IKW) sebagai rujukannya 3. Mengalokasikan dana BLM/Dana Desa dalam APBN 2015 dan menyusun mekanisme transfer alokasi dana desa sesuai dengan amanat dalam UU Desa 4. Mengalokasikan dana pendampingan pada APBN 2015, minimal sama dengan jumlah dan struktur alokasi pendampingan PNPM Mandiri 2014 5. Peningkatan kapasitas pendamping dan perangkat desa, sesuai dengan amanat undang-undang desa. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

22

USULAN AGENDA 6. Menuntaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada daerah khusus dan non-Desa. – Desa-desa tertinggal, rawan bencana dan terpencil dapat melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan khusus, melalui bantuan dan pendampingan yang intensif dari K/L (PNPM Generasi, RESPEK, RIS, PISEW, dll) – PNPM Mandiri yang tidak berkaitan dengan UU Desa, masih bisa dilanjutkan, asalkan tidak mengurangi Dana Alokasi Desa (PNPM Perkotaan, PNPM yang areanya antar desa atau kawasan perdesaan)

7. Merumuskan skema program pemberdayaan masyarakat dengan konsep pemberdayaan yang berorientasi pada : –

–

Penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan melalui pendekatan Public Employment Program (PEP), terutama bagi masyarakat miskin sesuai dengan kebutuhan di desa. Peningkatan pendapatan masyarakat dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi lokal/PEL (Local Economic Growth) pada kawasan perdesaan, melalui kerjasama antar Desa. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

23

TRANSISI PELAKSANAAN UU DESA (2015)


MENGAPA TRANSISI DIPERLUKAN • Masih diperlukan waktu untuk penyusunan atau penjabaran operasionalisasi dari UU Desa (PP, PMK, Permen, Juklak-Juknis, dan lainnya). • Perlu pra-kondisi bagi Pemda untuk menyesuaikan peraturan pelaksanaan UU Desa. • Perlu peningkatan kapasitas Kades dan perangkat Desa yang terencana secara sistematis. Selama ini fokus PNPM Mandiri pada penguatan kapasitas kelompok masyarakat, dan sedangkan bidang Otonomi Daerah kurang mendapatkan pelatihan atau pembinaan secara khusus. • Perlu upaya untuk mengurangi risiko terkait dengan kesalahan pengelolaan dana yang memiliki konsekuensi hukum dan kemungkinan tidak tercapainya sasaran kesejahteraan masyarakat. • Perlu perumusan skema alih kelola atas asset yang dihasilkan PNPM dan lembaga-lembaga yang telah terbentuk.


25

BAGAIMANA PNPM DAPAT BERPERAN DALAM MASA TRANSISI MENUJU PELAKSANAAN UU DESA PNPM mempunyai kelengkapan komponen yang dapat digunakan menuju pelaksanaan UU Desa, antara lain: 1. 2. 3. 4.

PNPM memiliki sistem untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana pembangunan (BLM) PNPM memiliki mekanisme perencanaan partisipatif yang sesuai dengan tujuan dari UU Desa PNPM berhasil membangun pranata kelembagaan masyarakat yang inklusif. PNPM memiliki skema pendampingan berjenjang untuk memfasilitasi kegiatan ditingkat masyarakat dan pemerintahan desa

Pada tahun 2014 - 2015 ini, PNPM Perdesaan dan PNPM Perkotaan masih memiliki alokasi untuk pendampingan dan peningkatan kapasitas


26

Dana Transfer

Dana Penyesuaian

Kabupaten/ Kota Earmarked DD

Hibah 2016 UU Desa

Desa

Pusat (BUN)

TPK

2015 Mekansime PNPM

UPK

KERANGKA USULAN MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

Mengapa Dana Transfer - Dana Penyesuaian? • Sesuai dengan semangat desentralisasi dan arah UU Desa • Instrumen regulasi yang dibutuhkan tidak terlalu kompleks (penetapan di APBN 2015, PMK, dan Permendagri) • Memberikan ruang pembelajaran kabupaten/kota untuk implementasi Dana Desa • Memberikan kesempatan evaluasi untuk antisipasi risiko Dana Desa di kab/kota • Alokasi DDUB yang sudah dianggarkan kab/kota bisa tetap menjadi dana pendamping TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

27

SKEMA PENERAPAN PERENCANAAN PARTISIPATIF 2014

2015

2016

(Persiapan TRANSISI)

(Periode TRANSISI)

(Pelaksanaan UU Desa)

Permendagri tentang Pedoman RKPD 2015 Permendagri tentang Perencanaan Partisipatif

Sebagian materi dicakup dalam Permen ini Sebagian materi dicakup dalam Permen ini

Sebagai masukan

Penyusunan PP UU Desa tentang Perencanaan Desa (pengganti PP 72/2005)

Sebagai masukan

Revisi UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah

Permendagri tentang Perencanaan Desa (pengganti Permendagri 66/2007) Sebagai masukan

Penyusunan PP UU Pemda tentang Perencanaan Daerah (pengganti PP 73/2005, PP 8/2008, dan PP 19/2008)


Permendagri tentang Perencanaan Daerah (pengganti Permendagri 54/2010) 28

SUBSTANSI TERAPAN DALAM MASA TRANSISI (2015) No

PNPM saat ini

I

Alokasi dan Penyaluran BLM • Kriteria alokasi menggunakan jumlah dan sebaran penduduk miskin. • Alokasi BLM berada dalam DIPA Sektor (K/L) yang langsung ditransfer ke rekening UPK. • Penyaluran BLM dilakukan oleh UPK langsung kepada rekening masyarakat.

II

Masa Transisi (2015) • Penerapan kriteria IKW dalam rencana alokasi BLM (Dana Desa) untuk tahun anggaran 2015. • Penyusunan skema transfer Dana Desa melalui pos Dana Penyesuaian kepada Kabupaten/Kota. • Penyusunan mekanisme penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota ke rekening UPK untuk disalurkan kepada (kelompok) masyarakat.

UU Desa (2016) • Kriteria IKW ditambahkan menjadi salah satu penetapan Lokasi/Alokasi. • Alokasi Dana Desa langsung ditransfer ke rekening Desa, melalui Kabupaten/Kota. • Penyaluran Belanja Desa dilakukan langsung kepada (kelompok) masyarakat.

Penerapan Perencanaan Partisipatif • Penerapan perencanaan partisipatif dilakukan melalui siklus pemberdayaan PNPM. • Pelaksanaan siklus PNPM di atas dilakukan terpisah dengan perencanaan pembangunan desa. • Dokumen hasil perencanaan partisipatif (MMDD/PJM Pronangkis) menjadi masukan dalam penyusunan RPJM Desa.

• Penyusunan mekanisme perencanaan partisipatif yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan desa. • Penerapan perencanaan partisipatif menjadi dasar penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa. • Penguatan kecamatan dalam integrasi perencanaan partisipatif melalui pelimpahan sebagian tupoksi bappeda kabupaten/kota. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

• Perencanaan partisipatif dijalankan melalui Musyawarah desa dan Musrengbang Desa. • Perencanaan partisipatif menghasilkan satu kesatuan dokumen perencanaan desa, yaitu RPJM Desa dan RKP Desa. • Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

SUBSTANSI TERAPAN DALAM MASA TRANSISI (2015) No III

PNPM saat ini

Masa Transisi (2015)

UU Desa (2016)

Kedudukan dan Peran Lembaga Masyarakat • Pembentukan/pemanfaatan lembaga masyarakat (UPK/BKM) ditujukan untuk mengelola seluruh kegiatan PNPM. • Lembaga Masyarakat berperan dalam mengorganisasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Pokmas. • Aset hasil pembangunan PNPM diserahkan pengelolaan dan pemeliharaannya kepada masyarakat. • Pengelolaan dana bergulir masyarakat dilakukan pada tingkat kecamatan dan disalurkan kepada Pokmas. • BAKD berperan melakukan pengawasan dan audit kepada lembaga masyarakat (UPK), dan kerjasama antar desa.

• Konsolidasi lembaga masyarakat desa/kelurahan dan kelompok pemberdayaan masyarakat PNPM untuk memperkuat struktur organisasi pemerintah Desa dan menjadi bagian dari lembaga-lembaga reguler di Desa. • Konsolidasi tingkat kecamatan, UPK dan Badan Pengawas-UPK menjalankan fungsinya menjadi unit dibawah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). • Menyusun mekanisme penyerahan aset kepada Desa, dan meneruskan pengelolaannya oleh lembaga masyarakat yang ada.


• Lembaga Masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dan mitra Pemerintah Desa. • Lembaga Masyarakat berperan melakukan pemberdayaan masyarakat, merencanakan dan melaksanakan pembangunan. • Lembaga masyarakat berperan meningkatkan pelayanan desa melalui pengelolaan aset desa berdasarkan hasil musyawarah. • Membentuk BUMDes untuk mengelola dana bergulir dan pelayanan umum Desa. • Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, BAKD dapat membentuk Pokmas sesuai dengan kebutuhan.

30

SUBSTANSI TERAPAN DALAM MASA TRANSISI (2015) No

PNPM saat ini

IV

Peran dan Tugas Pendampingan • Mengorganisasi masyarakat dalam pembentukan dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan. • Fasilitasi dan dampingan penyusunan perencanaan partisipatif, pelaksanaan dan pengawasan • Memastikan pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan langsung masyarakat sesuai dengan rencana kegiatan, prosedur dan ketentuan. • Remunerasi dibiayai oleh alokasi anggaran K/L, termasuk manajemen dan supervisinya.

Masa Transisi (2015) •

•

• •

•

Perubahan orientasi pendampingan dari skala program dan masyarakat menjadi skala desa dan kawasan perdesaan. Penguatan kapasitas pendamping melalui peningkatan kompetensi pendampingan Desa. Pengaturan penyediaan sumber daya dan manajemen pendampingan. Perbaikan Remunerasi dengan pembiayaan oleh Pusat, termasuk manajemen dan supervisi. Optimalisasi mengerahkan tenaga Fasilitator PNPM saat ini, termasuk Pendamping Lokal dan Setrawan.


UU Desa (2016) • Pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. • Pemerintah (provinsi dan kab/kota) berkewajiban melakukan pembinaan pendamping dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. • Remunerasi dibiayai oleh Pemerintah Daerah, dan supervisi oleh Pusat.

31

TERIMA KASIH

TIMNASIONAL NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2014 TENTANG DESA

Recommend Documents