BERITA DESA 1. Berita desa tahun 2014 nomor seri 01 peratuan desa Bincau muara nomor 1 tahun 2014 tentang APBDes Bincau muara tahun 2014 tanggal 2

BERITA DESA 1. Berita desa tahun 2014 nomor seri 01 peratuan desa Bincau muara nomor 1 tahun 2014 tentang APBDes Bincau muara tahun 2014 tanggal 2 Apri 2014 diundangkan tanggal 2 Januari 2014 2. Berita desa tahun 2015 nomor seri 02 Peraturan desa Bincau muara nomor 01 tahun 2015 tentang RPJMDes Bincau muara tahun 2015-2019 tanggal 2 Januari 2015 diundangkan 2 Januari 2015 3. Berita desa tahun 2015 nomor seri 03 peraturan desa Bincau muara nomor 02 tahun 2015 tentang APBDes tahun 2015 tanggal 2 april 2015 diundangkan tanggal 1 Januari 2015 4. Berita desa tahun 2015 nomor seri 04 Peraturan Desa Bincau muara nomor 03 tahun 2015 tentang APBDes Perubahan tahun 2015 tanggal 31 Juli 2015 dundangkan tanggal 1 Juli 2015 5. Berita Desa tahun 2015 nomor seri 05 Peraturan Desa Bincau muara nomor 04 tahun 2015 tentang APBDes Perubahan kedua tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015 diundangkan 1 Oktober 2015 6. Berita desa tahun 2016 nomor seri 06 Peraturan Desa Bincau muara nomor 5 tahun 2015 7. Berita desa Tahun 2016 nomor seri 07 Peraturan Desa Bincau muara nomor 1 tahun 2016 tentang Revie RPJMDes tahun 2015 -2020 . tanggal 5 Januari 2016 diundangkan 5 Januari 2016 8. Berita desa tahun 2016 nomor seri 08 Peraturan desa Bincau muara nomor 2 tahun 2016 tentang RKPDes Bincau muara tanggal 7 Januari 2016 diundangkan 8 Januari 2016 9. Berita Desa tahun 2016 nomor seri 9 Peraturan Desa nomor 3 tahun 2016 tentang APBDes tahun Anggaran 2016 tertanggal 1 April 2016 diundangkan sejak tanggal 2 Januari 2016 10. Berita desa tahun 2016 nomor seri 10 Peraturan Pambakal Bincau muara nomor 1 tahun 2016 tentang Iuran dan sewa pengguna Aset desa ditetapkan tertanggal 5 April 2016 diundakan sejak 2 Januari 2016 11. Berita Desa tahun 2017 nomor seri 11 Peraturan Desa Bincau muara nomor 1 tahun 2017 tentang laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun Anggaran 2016 ditetapkan tanggal 4 Januari 2017 dan diundangkan tanggal 5 Januari 2017 12. Berita desa tahun 2017 nomor serri 12 Peraturan Desa Bincau muara nomor 02 tahun 2017 tentang kewenangan desa tahun 2017 ditetapkan tanggal 6 Januari 2017 dan diundangkan tanggal 7 Januari 2017 13. Berita Desa tahun 2017 nomor seri 13 Peraturan desa Bincau muara nomor 03 Tahun 2017 tentang RKPDes tahun 2017 di tetapkan tanggal 16 Januari 2017 diundangkan tanggal 20 Januari 2017 14. Berita Desa Tahun 2017 nomor seri 14 Peratuan Desa Bincau muara nonor 04 tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja desa Bincau muara tahun anggaran 2017 ditetapkan tanggal 1 Februari 2017 di undangkan tanggal 2 Feruari 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KECAMATAN MARTAPURA

DESA BINCAU MUARA Jalan Melati Rt.03 Bincau Muara Martapura 70651 =================================================================== PERATURAN DESA BINCAU MUARA NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINCAU MUARA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PAMBAKAL BINCAU MUARA Menimbang

: a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat 1- 4 Peraturan Mentri dalam Negri nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala desa (Pambakal) menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/ Walikota setiap Akhir tahun anggaran. b. Bahwa laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes Bincau muara tahun Anggaran 2016 telah dinyatakan sesuai dengan dengan petuntuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa Bincau muara tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) akhir tahun 2016

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguan Desa Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2094 6. Peraturan

Mentri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;

7. Peraturan

Mentri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi RI Nomor 8 tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah tertinggal nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;

8. Surat keputusan Bupati Banjar Nomor 11 Tahun 2016

tentang Penetapan Lokasi dan besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banjar tahun 2016.

9. Peraturan Desa Bincau muara nomor 1 tahun 2016 tentang Hasil review RPJMDes Bincau muara taun 2015-2020 .

10. Peraturan Desa Bincau muara nomor 2 tahun 2016 tentang rencana kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) Bincau muara tahun 2016;

11. Peraturan Desa Bincau muara nomor 3 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes) Bincau muara tahun Anggaran 2016

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINCAU MUARA MEMUTUSKAN Menetapkan :

PERATURAN DESA BINCAU MUARA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) BINCAU MUARA TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan (1) Daerah adalah Kabupaten Banjar (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar (3) Bupati adalah Bupati Banjar; (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar (5) Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten banjar (6) Desa adalah Desa Bincau muara (7) Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Buncau muara dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bincau muara (8) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut Pambakal dan Perangkat Desa Bincau muara;

(9) Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Pambakal dan BPD (10) Rencana Pembangunan Jangka menengah desa yang selanjutnya disingkat (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanan untuk priode 6 (enam) tahunan yang

memuat

arah

kebijakan

umum

Program-program

kegiatan

Pemerintahan Desa, pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan maupun Pemberdayaan Masyarakat dan program pembangunan lainnya; (11) Rencana kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah

dokumen

perencanaan

untuk

priode

1

(satu)

tahun

yang

merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan krangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerinah (RKP); (12) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah merupakan kerangka keuangan desa Bincau muara yang memuat rencana Pendapatan , rencana Belanja dan rencana Pembiayaan desa selama satu tahun yang mengacu pada RPJMDes dan RKPDes tahun berjalan; (13) Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditransfer melalui Daerah untuk

desa

yang

diperuntukan

membiayai

kegiatan

pelaksanaan

Pembangunan dan Pemberdayaan ditingkat desa; (14) Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang bersumber dari Perimbangan Keuangan pusat dan Daerah yang dikelola melalui APBD Kabupaten dan 100/10 adalah untuk desa setelah dipotong Dana Alokasi Khusus di Daerah untuk menunjang Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa , Pembangunan, Pembinaan Masyarakat desa, dan Pemberdayaan Kemasyarakatan desa. (15) Bagi Hasil Pajak dan Retrebusi Daerah yang selanjutanya disebut BHPRD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah APBD Kabupaten dari hasil perhitungan pengembalian pajak dan retrebusi Daerah untuk desa guna menunjang kegiatan Pemerintahan desa,

Pembangunan,

pembinaan

Masyarakat

dan

Pemberdayaan

Kemasyarakatan Desa. (16) Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PAD adalah Dana yang bersumber dari Hasil Sewa Aset Desa , Hasil Swadaya dan Gotongroyong yang dinilai dengan rupiah dan atau hasil pungutan desa yang sah sesuai peraturan yang berlaku (17) Laporan

Realisasi

APBDes

adalah

Laporan

penggunaan

dana

yang

dituangkan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban per semester dan tahunan . BAB II REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINCAU MUARA Pasal 2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bincau muara Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut: 1. Realisasi Pendapatan Desa

Rp 986.561.906,02

2. Realisasi Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Rp 283.610.000,-

b. Bidang Pembangunan

Rp 510.260.600,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rp 19.950.000,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp

9.357.000,-

e. Bidang Tak Terduga

Rp

509.000,-

Jumlah Belanja

Rp 823.686.600,-

Surplus Anggaran 3. Pembiayaan Desa

Rp 162.875.306,02. = = = = = = = = = ===

a. Penerimaan Pembiayaan (1) Serplus anggaran Masuk Silpa

Rp. 162.875.306,02

(2) Saldo Bunga Bank /Setoran tunai

Rp.

Jumlah Penerimaan pembiayaan

Rp. 162.935.554.02.

60.248,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp

Nihil

Selisih Pembiayaan ( a – b ) /Masuk Silpa

Rp 162.935.554,02. = = = = = = = = = =====

Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran

: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran 2016 ;

2. lampiran

: Laporan kegiatan Program Masuk Desa berupa potokopi laporan Kotaku dari instansi terkait.

3 lampiran

: Laporan Harta kekayaan Milik Desa Pasal 3 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 4 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini

dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh

Sekretaris Desa. DITETAPKAN DI : BINCAU MUARA PADA TANGGAL : 04 Januari 2017 PAMBAKAL BINCAU MUARA

MASDAR Diundangkan di : Bincau muara Pada tanggal : 05 Januari 2017 SEKRETARIS DESA BINCAU MUARA

GUSTI JADRI Berita Desa tahun 2017 nomor seri 11

PAMBAKAL BINCAU MUARA KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN BANJAR. PERATURAN DESA BINCAU MUARA NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA(RKPDes ) TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PAMBAKAL BINCAU MUARA Menimbang

: a. Bahwa sesuai dengan pasal 20-22 pemendagri nomor 114 tahun

2014 pemerintah Desa bersama BPD wajib melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) guna membahas hasil rancangan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-Desa). d. Bahwa RPK-Desa disusun dan disepati setiap tahun anggaran dilakukan secara resmi dengan Peraturan Desa. e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang RKP-Desa Mengingat




13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);


15. Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguan Desa Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2094

16. Peraturan


17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenagan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037); 18. Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi RI Nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2017 ( Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2016 Nomor..1883; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemerintahan desa

20. Peraturan Bupati Banjar pelaksanaan Musrenbang

Nomor

37

Tahun

2012

Tentang

21. Peraturan Bupati Kewenangan Desa

Nomor

41

tahun

2016

tentang

Banjar



23. Peraturan Desa Bincau muara nomor 1 tahun 2016 tentang Hasil review RPJMDes Bincau muara taun 2015-2020 .

24. Peraturan

Desa Bincau muara Kewenangan Desa Bincau muara ;

nomor

2

tahun

2017

tentang

25. Peraturan Desa Bincau muara nomor 3 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes) Bincau muara tahun Anggaran 2016

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARAN DESA DAN PAMBAKAL BINCAU MUARA MEMUTUSKAN Menetapkan :

PERATURAN DESA BINCAU MUARA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA(RKPDes ) TAHUN 2017 BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar 2. Bupati

adalah Bupati Banjar Pimpinan seluruh Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Banjar

Kegiatan

3. Camat

adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerjaditingkat Kecamatan dalam Kabupaten banjar

4. Desa adalah Desa Bincau muara yang memiliki kesatuan wilayah

hukum dengan batas –batas sesuai dengan ketentuan tata batas desa tahun 1996 5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bincau muara yang

dipinpin oleh Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pambakal Bincau muara dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 6. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Bincau muara

yang dipimpin oleh Pambakal dan Badan permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pambakal

adalah pemerintahan desa

pimpinan

penyelenggaraan

kegiatan

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disebut

dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah RT satu sampai dengan RT enam dan ditetapkan secara demokratis. 9. Perangkat

Desa adalah unsur pembantu melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Pambakal

dalam

10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain

adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakanmasyarakat. 11. Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut ketua RT

adalah unsur kewilayahan didesa salah satu pimpinan Lembaga desa selaku mitra Pemerintah Desa Bincau muara dalam melaksanakan tugas tekhnis dan pelayanan masyarakat diwilayah setempat . 12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang

dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus diperuntukan membiayaai kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kelompok Masyarakat dan Bidang pemberdayaan kemasyrakatan Desa. 13. Dana

Desa selanjutnya disingkat DD adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditranfer untuk Desa melalui kas Daerah diprioritaskan untuk membiayai kegiatan Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat didesa.

14. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut

BHPRD adalah dana yang bersumber dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dikebalikan untuk desa melalui APBD Kabupaten untuk mebiayaai kegiatan Pemerintahan , Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat desa 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat

APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Pambakal setelah dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa.

dan

disepakati

17. Peraturan Kepala Desa yang selajut disebut Peraturan Pambakal

Bincau muara adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Pambakal Bincau muara yang bersifat mengatur 18. Peraturan

Bersama Kepala Desa yang selanjutnya disebut peraturan antar Pambakal adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Pambakal terkait yang bersifat mengatur bersama kewenangan lintas desa atau lintas sektoral

19. Keputusan Kepala Desa disebut keputusan Pambakal adalah

semua Keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan Kebijaksanaan Kepala Desa/Pambakal yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyrakatan 20. Kewenangan

Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

21. Kewenangan

berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

22. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. 23. Musyawarah Dusun yang selanjutnya disebut (MUSDUS) adalah

pertemuan rembuk ditingkat RT/RW/Lingkungan atau lembaga desa / Kelompok masyarakat desa untuk membahas rencana usulan kegiatan pembangunan diwilayah lingkungan atau lembaga/ Pokmas yang dipimpin oleh ketu/ pengurus tersebut

sebagai bahan dasar usulan yang Musrenbangdes/Musdes ditingkat desa.

dimasukan

dalam

24. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa selanjutnya disebut

(MUSRENBANG DESA) adalah pertemuan rapat ditingkat pemerintah desa yang dipimpin oleh Pambakal melibatkan ketua BPD, Tomas, Toga dan seluruh pemangku kepentingan desa dan atau dengan membentuk Tim penyusun yang ditunjuk untuk melaksanakan seluruh rangkaian Musrenbangdes tersbut dalam penyelesaian rancangan RPJMDes - RKPDes dan atau revie RPJMDes – RKPDes. 25. Musywarah desa yang senjutnya disebut (MUSDES) / Paripurana

adalah pertemuan ditingkat desa yang dipimpin oleh BPD melibatkan Pambakal dan sebagian perangkat desa serta Tomas/Toga untuk mencermati dan mentelaah hasil rancangan Peraturan desa yang diajukan kepala desa dan atau membuat/ merumuskan drap rancangan peraturan desa untuk disahkan menjadi peraturan desa . 26. Rencana Pembangunan Jangka menengah desa yang selanjutnya

disingkat (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanan untuk priode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan umum. Programprogram Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan disertai dengan rencana kerja. 27. Rencana kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat

RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk priode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan krangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan prakiraan maju, baik yang yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerinah (RKP) 28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut

APBDes rencana keuangan desa yang disusun settiap tahun berdasarkan RKPDes yang digunakan untuk membiayaai seluruh kegiatan Pemerintahan , pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan sesuai rencana 29. Lembaga Pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya disingkat

LPM adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupkan mitra Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

30. Tim Pelaksana Kegitan disebut TPK adalah Kelompok yang tunjuk

oleh Pambakal untuk melaksanakan kegiatan fisik, administrasi, keuangan (PTPKD), Mandor, dan Tim Pengawas Kegiatan BAB II SISTIMATIKA PENYUSUNAN RKPDes BINCAU MUARA

Pasal 2 1) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes ) Bincau muara tahun 2017 disusun dengan sistimatika sebagai berikut; a. Pengantas b. Pendahuluan c. Dasar Hukum d. Tujuan dan Mamfaat e. Visi dan Misi Desa Bincau muara 2) Gambaran Umum Kebijakan Keuangan desa a. Kebijakan Pendapatan b. Kebijakan Belanja 3) Evaluasi Program kegiatan Pembangunan Desa a. Evaluasi kegiatan Pembanguanan RKPDes tahun 2016 b. Identifikasi Masalah dan potensi desa berdasarkan RPJM dan analisa keadaan Desa c. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan Pembangunan desa 4) Rumusan Prioritas Program Pembangunan desa a. Prioritas program Pembangunan Sekala Desa tahun 2017 b. Prioritas Program Pembangunan Sekala Kabupaten, Propensi dan Pusat c. Pagu Indikatif Program kegiatan Masing-masing sektor 5) Penutup a. Kesimpulan b. Saran dan Harapan 6) Lampiran –lampiran a. Pagu Indikatif desa Bincau muara b. Rencana Kegiatan Kabupaten, Propensi & Pusat / program Masuk desa c. Proposal Kegiatan d. Gambar Desain / Seketsa kegiatan e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) f. Celis Pemeriksaan Proposal Teknis dan RAB g. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKPDes ) tahun 2018 h. Berita acara dan Daftar Hadir Musrenbang/ Musdes RKPDes 2017 BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKPDes Pasal 3 1. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) tahun 2017 dapat

diajukan oleh Pemerintah Desa sebagai bahan acuan kegiatan

pemerintahan desa untuk melaksanakan kegitan pemerintahan, pembangunan,kemasyarakatan dan Pemberdayaan tahun 2017 2. Dalam menyusun rancanagan RKP-Desa, Pemerintah Desa harus

memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat dengan menempatkan sekala prioritas yang disepakati sesuai dengan RPJMDes tahun berkenaan dan Perdes tentang Kewenangan Desa; 3. Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam

Ayat (2) maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPM/ ketua RT /Rw dan Lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas Rancangan RKP-Desa sebagai bahan pertimbangan rekomendasi Camat selaku Pemerintah Kabupaten; 4. Setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2,

maka Pambakal dapat mumuat dalam peraturan desa tentang RKPDes tahun berjalan dan atau dalam hal tidak disetujui maka pemerintah desa harus memperbaiki sesuai ketentuan; 5. Setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(4), maka Pemerintah desa memuat seluruh kegiatan RKPDes yang didanai oleh desa kedalam RAPBDes sebagai kerangka keuangan desa untuk dapat melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan sesui jawal kegiatan yang ditentukan . BAB IV HASIL KETEPAN RKPDes Pasal 4 1. Hasil Keputusan penetapan RKPDes tertuang dalam lampiran peraturan desa ini. 2. Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat satu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perturan ini. Pasal 5

Ketentuan Bab demi Bab dalam lampiran senagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan acuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan Pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat desa selama tahun berjalan ; Pasal 6 Hasil penyusunan yang tertuang dalam format XX RKPDes merupakan kerangka APBDes tahun berjalan yang didanai dengan PAD, Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) Kabupaten serta pendapatan lain-lain yang sah; Pasal 7 Hasil penyusunan yang tertuang dalam format XXV Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DU-KPDes) untuk tugas pembantuan pada Pemerintah, Pemerintah Propensi dan pemerintah Kabupaten agar

disusun setiap tahun ,disampaikan dan dikawal melalui delegasi pada Musrenbang Kecamatan , Kabupaten, Propensi hingga pusat sebagai bahan pertimbangan progaram Pembangunan yang dibiayaai APBN, APBD Propensi dan APBD Kabupaten Pasal 8 Setiap pengambilan keputusan dan kebijakan terkait pelaksanaan tindak lanjut peraturan ini harus disepakati dalam musyawarah mukat yang melibatkan BPD dan lembaga desa lainnya. BAB V TATACARA PELAKSANAAN RKPDes Pasal 9 Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Pemerintah desa mengutamakan swakelola dengan merikrut tenaga kerja dan bahan matrial lokal sesuai keperluan; Pasal 10 Seluruh Bidang Kegiatan RKPDes yang didanai APBDes dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dipimpin oleh kepala urusan terkait atau kepala seksi Teknis terkait dalam pemerintah desa selaku penanggung jawab kegiatan; Pasal 11 1. Tim pelaksana teknis (TPK) sebagai mana dimaksud pada pasal 10 sekurang-kurangnya terdiri atas : b. Pambakal (Kepala Desa) Selaku Pembina dan Kuasa Anggaran. c. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) selaku penanggung jawab administrasi dan keuangan seluruh Bidang kegiatan di tingkat desa’ d. Tim Pengawas bertugas selaku pengawas seluruh pelaksanaan bidang kegiatan RKPDes yang dibiayai APBDes; e. TPK ditingkat RT/ Rw dan atau Kelompok ormas selaku pelaksana teknis kegiatan yang bertanggungjawab atas pekerjaan pada kelompok masing-masing sesuai proposal teknis yang diajukan. 2. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pambakal Bincau muara tentang Juknis pelasanaan kegiatan. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 1. Daftar Rencana kerja Pembangunan Desa RKPDes tahun 2017 sebagai mana terlampir dalam Peraturan Desa ini . 2. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merrupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini .

Pasal 13 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP-Desa ini akan diatur oleh Keputusan Pambakal Pasal 14 Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orangdapat mengetahuinya, dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini kepada Sekretaris Desa Bincau muara dengen menempatkanya pada Berita Desa

DITETAPKAN DI : BINCAU MUARA PADA TANGGAL : 16 Januari 2017 PAMBAKAL BINCAU MUARA

MASDAR

Diundangkan di : Desa Bincau muara Pada Tanggal : 20 Januari 2017 Sekretaris Desa Bincau muara


PAMBAKAL BINCAU MUARA KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN BANJAR. PERATURAN DESA BINCAU MUARA NOMOR 04 TAHUN 201 TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PAMBAKAL BINCAU MUJARA Menimbang

Mengingat :

: a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 hurup a. Peraturan Mentri dalam Negri nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa , bahwa Kepala desa (Pambakal) mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pelaksanaan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dan layak untuk dijadikan APBDes tahun 2016; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Bincau muara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun Anggaran 2016 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

7,


Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 5. Permendagri

nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa Berita Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor2093

6. Permendagri

nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguan Desa Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2094

7. Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan

transmigrasi RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Kewenagan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037); 9. Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan

transmigrasi RI Nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2017 ( Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2016 Nomor..1883; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemerintahan desa 11. Peraturan

Bupati Kewenangan Desa

Banjar

Nomor

41

tahun

2016

tentang

12. Keputusan Bupati Banjar nomor 11 tahun 2017 tentang Penetapan rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Banjar Tahun 2017 13. Keputusan Bupati Banjar nomor 188.45/91/Kesos/2017 tentang Penetapan BHPRD setiap desa di Kabupaten Banjar tahun 2017 14. Keputusan Bupati Banjar nomor 188.45/92/Kesos 2017 tentang penetapan besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di Baupaten banjar tahun 2017 15. Peraturan Desa Bincau muara nomor 1 tahun 2016 tentang Hasil

Revie Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Des ) tahun 2015-2020

(RPJM-

16. Peraturan Desa Bincau muara nomor 02 tahun 2017 tentang

Kwenangan Desa Bincau muara 17. Peraturan Desa Bincau muara nomor 03 tahun 2017 tentang

Rencana Kerja Pembangunan dasa (RKP-Desa) tahun 2017

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARAN DESA DAN PAMBAKAL BINCAU MUARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA BINCAU MUARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar 2. Bupati

adalah Bupati Banjar Pimpinan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Banjar

seluruh

3. Camat

adalah Perangkat Daerah yang mempunyai kerjaditingkat Kecamatan dalam Kabupaten banjar

Kegiatan wilayah

4. Desa adalah Desa Bincau muara yang memiliki kesatuan wilayah

hukum dengan batas –batas sesuai dengan ketentuan tata batas desa tahun 1996 5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bincau muara yang

dipinpin oleh Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pambakal Bincau muara dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 6. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Bincau muara yang

dipimpin oleh Pambakal dan Badan permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pambakal adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

desa 8. Badan

Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah RT satu sampai dengan RT enam dan ditetapkan secara demokratis.

9. Perangkat

Desa adalah unsur pembantu melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Pambakal

dalam

10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain

adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan

kebutuhan dan merupakan memberdayakanmasyarakat.

mitra

Pemerintah

Desa

dalam

11. Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut ketua RT

adalah unsur kewilayahan didesa salah satu pimpinan Lembaga desa selaku mitra Pemerintah Desa Bincau muara dalam melaksanakan tugas tekhnis dan pelayanan masyarakat diwilayah setempat .

12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang

dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus diperuntukan membiayaai kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kelompok Masyarakat dan Bidang pemberdayaan kemasyrakatan Desa. 13. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah Dana yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditranfer untuk Desa melalui kas Daerah diprioritaskan untuk membiayai kegiatan Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat didesa. 14. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut

BHPRD adalah dana yang bersumber dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dikebalikan untuk desa melalui APBD Kabupaten untuk mebiayaai kegiatan Pemerintahan , Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat desa 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat

APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 16. Peraturan

Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pambakal setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

17. Peraturan Kepala Desa yang selajut disebut Peraturan Pambakal

Bincau muara adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Pambakal Bincau muara yang bersifat mengatur 18. Peraturan Bersama Kepala Desa yang selanjutnya disebut peraturan

antar Pambakal adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Pambakal terkait yang bersifat mengatur bersama kewenangan lintas desa atau lintas sektoral 19. Keputusan Kepala Desa disebut keputusan Pambakal adalah semua

Keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan Kebijaksanaan Kepala Desa/Pambakal yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyrakatan 20. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi

kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

prakarsa

21. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan

warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 22. Kewenangan

lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

23. Rencana Pembangunan Jangka menengah desa yang selanjutnya

disingkat (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanan untuk priode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan umum. Programprogram Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan disertai dengan rencana kerja. 24. Rencana kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-

Desa adalah dokumen perencanaan untuk priode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan krangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan prakiraan maju, baik yang yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerinah (RKP) 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes

rencana keuangan desa yang disusun settiap tahun berdasarkan RKPDes yang digunakan untuk membiayaai seluruh kegiatan Pemerintahan , pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan sesuai rencana 26. 27. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes adalah Laporan Keuangan

Desa yang memuat seluruh laporan kegiatan yang dibiayai APBDes tahun berjalan

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bincau muara Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut ;

1. Pendapatan Desa

: Rp

1,191,828,335

(Satu Milyar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah ); 2. Belanja Desa terdiri atas ; a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 318,580,000b. Bidang Pembangunan

Rp. 928.325.450,-


Rp.

29.250.800,-


Rp.

64.245.000,-


Rp.

14.362.500,-

Jumlah Belanja

Rp.1.354.763.750,-

(Satu Milyar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); Surplus/Defisit Anggaran tahun ini 1.

Rp.-162.935.415. = = = = = = = = = ===

Pembiayaan Desa f.

Penerimaan Pembiayaan Silpa tahun lalu Rp.162.935.554,02.

g. Pengeluaran Pembiayaan

Rp.162.935.415,-

h. Selisih Pembiayaan

Rp.

139,02.

(Seratus tiga puluh Sembilan rupiah koma nol dua sen) Pasal 3 Uraian lebih lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran

Peraturan

Desa

ini

berupa

Rincian

Struktur

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2017 Pasal 4 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 5 Pambakal

menetapkan

Peraturan

Pambakal

Pambakal guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

dan/atau

Keputusan

Pasal 6 Badan permusyawaratan Desa Selaku Tim pengawas pelaksana kegiatan berkewajiban mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan APBDes. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan keputusan Pambakal ; Pasal 8 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap

orang

dapat

Peraturan Desa ini

mengetahui,

memerintahkan

pengundangan

dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh

Sekretaris Desa.

DITETAPKAN DI : BINCAU MUARA PADA TANGGAL : 01 Februari 2017 PAMBAKAL BINCAU MUARA

MASDAR Diundangkan di : Bincau muara Pada tanggal : 2 Februari 2016 SEKRETARIS DESA BINCAU MUARA

GUSTI JADRI Berita Desa Tahun 2017 Desa Bincau muara Nomor Seri 14


DESA BINCAU MUARA Jalan Melati Rt.03 Bincau Muara Martapura 70651 =================================================================== PERATURAN PAMBAKAL BINCAU MUARA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG IURAN DAN SEWA PENGGUNA ASET MILIK DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PAMBAKAL BINCAU MUJARA Menimbang

: a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1, Pasal 9 ayat 3 huruf b Peraturan Mentri dalam Negri nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa , bahwa Kepala desa (Pambakal) mewakili Pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat 3 hurup b tentang pendapatan yang bersumber dari hasil Aset Desa ; c. Bahwa untuk menunjang Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dalam rapat pemerintahan desa BPD dan Tokoh Masyarakat disepakati bersama dan layak untuk dijadikan Pendapatan asli Desa ; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Pambakal Bincau muara tentang Iuran dan sewa pengguna Aset milik desa

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 4. Peraturan Mentri Dalam negri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguan Desa Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2094

5. Peraturan Desa Bincau muara nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa hasil Revie (Revie RPJM-Des ) tahun 2015-2020 6. Peraturan Desa Bincau muara nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes ) Tahun 2016 Menetapkan

:

MEMUTUSKAN PERATURAN PAMBAKAL BINCAU MUARA TENTANG IURAN DAN SEWA PENGGUNA ASET MILIK DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Pambakal ini yang dimaksud dengan (1)

Daerah adalah Kabupaten Banjar

(2)

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar

(3)

Bupati adalah Bupati Banjar;

(4)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar

(5)

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerjaditingkat Kecamatan dalam Kabupaten banjar

(6)

Desa adalah Desa Bincau muara

(7)

Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Buncau muara dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bincau muara

(8)

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut Pambakal dan Perangkat Desa Bincau muara;

(9)

Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Pambakal dan BPD

(10)

Peraturan kepala desa adalah Peraturan Pambakal Bincau muara

(11)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah merupakan kerangka keuangan desa Bincau muara yang memuat rencana Pendapatan , rencana Belanja dan rencana Pembiayaan desa selama satu tahun yang mengacu pada RPJMDes dan RKPDes tahun berjalan;

(12)

Iuran dan sewa pengguna Aset Desa adalah sebagian dari Pendapatan asli desa yang bersumber dari hasil sewa Aset kekayaan Milik desa yang dikelola oleh Pemerintah desa melalui petugas yang ditentukan

(13)

Iuran adalah pembayaran yang diterima oleh desa melalui pengguna yang berasal dari seluruh penduduk desa yang domisili didesa ;

(14)

Sewa adalah pembayaran yang diterima oleh pemerintah desa melalui pengguna yang berasal dari masyarakat bukan penduduk dan atau tidak berdomisili didesa Bincau muara . BAB II JENIS ASET YANG DIKELOLA Pasal 2 Tenda sosial, kursi , meja hajatan dan Bendera Umbul-

1. umbul 2.

Alat Mesin Peratnian (ALSINTAN ) a.

Mesin Pompa air jenis Desel Domping 20

b.

Mesin Pompa air biasa 4 inci

c.

Mesin pompa air biasa 3 inci

d.

Selag / Gabang 3 inci dan 4 inci serta Pipa peralon 4 Inci

e.

Mesin Perontok Padi ( Pawer Treser )

f.

Tanah Sawah milik desa BAB III TATACARA PENGELOLAAN IURAN DAN SEWA Pasal 3

1. Seluruh pengguna yang berasal dari penduduk desa Bincau muara yang berdomisi di desa dikenakan iuran pemeliharaan yang berpariasi sesuai keperluan dan alat yang digunakan kecuali untuk keperluan kematian begi penduduk desa Bincau muara yang berdomisili didesa dibebaskan iuran atau sewa ; 2. Seluruh pengguna yang berasal dari bukan penduduk dan atau tidak berdomisili didesa Bincau muara dikenakan sewa yang berpariasi sesuai keperluan dan alat yang digunakan. Pasal 4 1. Hasil Iuran dan sewa digunakan untuk keperluan; a. Pemeliharaan aset desa b. Penambahan aset desa lainnya c. Penunjang Kegiatan Pembangunan dan pemerintahan desa d. Bantuan Sosial untuk Pakir miskin Penduduk desa Bincau muara

2. Iuran dan sewa yang dibayar oleh pengguna dimasukan dalam rekening desa

secara

bertahap

atau

dapat

digunakan

untuk

keperluan

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ; 3. Tarif Iuran dan sewa dituangkan dalam daftar tarif iuran dan sewa Aset Milik desa pada lampiran Peraturan ini dan dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan keputusan rapat Pemerintahan Desa . 4. Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Pambakal ini. Pasal 5 Kerusakan dan kehilangan aset yang disebabkan kelalaian pengguna menjadi

tanggungjawab

pengguna

dan

perbaikan

atau

penggatian

dibebankan kepada pengguna . Pasal 6 Iuran dan sewa dihitung perhari atau perjam waktu yang digunakan sesuai tabel tarif iuran dan sewa atau disesuaikan dengan kebutuhan berdasar kesepakatan pengguna dengan pengelola. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan disesuaikan kemudian apabila diperlukan ; Pasal 8 Peruturan Pambakal Bincau muara ini berlaku sejak tanggal diundangkan DITETAPKAN DI : BINCAU MUARA PADA TANGGAL : 5 April 2016 PAMBAKAL BINCAU MUARA

MASDAR Diundangkan di : Bincau muara Pada tanggal : 2 Januari 2016 SEKRETARIS DESA BINCAU MUARA

GUSTI JADRI Berita Desa Tahun 2016 Desa Bincau muara Nomor Seri 09 agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini

dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris

Desa.

Lampiran Peraturan Pambakal Bincau muara nomor 1 tahun 2016 tentang Iuran dan Sewa Pengguna Aset Desa No

Jenis Barang

Tariif Iuran

Tarif Sewa Vol/Sat

Keterangan

25.000.000

50.000 Perbuah

Perhari /1 kali pergunakan

20.000

40.000 Perbuah


3 Kursi Palstik

1.000

2.000 Perbuah


4 Meja

1.000

2.000 Perbuah


5 Meja Plasmanan

2.500

5.000 Perbuah


6 Bendera umbul-umbul

1.000

2.000 Perbuah


7 Mesin Pompa air Dumping 20

10.000

25.000 Perbuah


8 Mesin Pompa air Biasa 4 Inci

10.000

25.000 Perbuah


9 Mesin Pompa air Biasa 3 Inci

7.500

15.000 Perbuah


10 Selang Gabang 4 Inci

10.000

20.000 Per Rol


11 Selang Gabang 3 Inci

7.500

15.000 Per Rol


12 Pipa Peralon 4 inci

1.000

2.000 Per Btg


20.000

40.000 Perbuah Per 10 35.% borongan


1 Tenda Lengkung 4x6 2 Tenda Datar 4 x 6

13 Mesin Perontok padi 14 Tanah sawah milik desa

Bagi hasil 25 %

Pertahun

Bincau muara, 5 April 2016 Pambakal Bincau muara

MASDAR Catatan : 1 Bagi pengguna warga desa pengguna karena kematian dibebaskan iuran dan sewa 2 Barang yang akan digunakan dicek dulu sebelum keluar gudang 3 Priioritas pengguna iuran yang berasal dari penduduk /berdomisili dari pada penyewa luar desa 4 Kerusakan atau kehilangan yang disebabkan kelalain pihak pengguna menjadi tanggungjawab pengguna , perbaikan atau penggantian dibebankan pada pengguna


DESA BINCAU MUARA Jalan Melati Rt.03 Bincau Muara Martapura 70651 =================================================================== PERATURAN DESA BINCAU MUARA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PAMBAKAL BINCAU MUJARA Menimbang

: a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 hurup a. Peraturan Mentri dalam Negri nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa , bahwa Kepala desa (Pambakal) mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pelaksanaan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); e. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dan layak untuk dijadikan APBDes tahun 2016; f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Bincau muara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun Anggaran 2016

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

3. Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa Berita Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor2093 4. Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguan Desa Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2094 5. Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi RI Nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa yang telah diubah dengan Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi RI Nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016 ( Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 1943); 6. Peraturan Desa Bincau muara nomor 1 tahun 2016 tentang Hasil Revie Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDes ) tahun 2015-2020 7. Peraturan Desa Bincau muara nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan dasa (RKP-Desa) tahun 2016 DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARAN DESA DAN PAMBAKAL BINCAU MUARA Menetapkan :

MEMUTUSKAN RANCANGAN PERATURAN DESA BINCAU MUARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan (1) Daerah adalah Kabupaten Banjar (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar (3) Bupati adalah Bupati Banjar; (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar (5) Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerjaditingkat Kecamatan dalam Kabupaten banjar (6) Desa adalah Desa Bincau muara (7) Pemerintahan

Desa adalah Pemerintahan Desa Buncau muara dan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bincau muara (8) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut Pambakal dan Perangkat Desa Bincau muara;

(9)

Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Pambakal dan BPD

(10)

Rencana Pembangunan Jangka menengah desa yang selanjutnya disingkat (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanan untuk priode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan umum. Program-program

(11)

Rencana kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk priode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan krangka

ekonomi

pendanaan

yang

desa,

dengan

mempertimbangkan

dimutakhirkan,

dengan

program

kerangka prioritas

pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerinah (RKP). (12)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah merupakan kerangka keuangan desa Bincau muara yang memuat

rencana

Pendapatan

,

rencana

Belanja

dan

rencana

Pembiayaan desa selama satu tahun yang mengacu pada RPJMDes dan RKPDes tahun berjalan; (13)

Laporan Realisasi APBDes adalah Laporan penggunaan dana yang dituangkan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban per semester dan tahunan BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Pasal 2 AnggaranPendapatan dan Belanja Desa Bincau muara Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut: 1.

Pendapatan Desa

Rp.

970.092.438,42.

(Sembilan ratus tujuh puluh juta Sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah koma empat puluh dua sen);

2.

Belanja Desa terdiri atas ; f.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 283.760.000,-

g. Bidang Pembangunan

Rp. 669.380.000,-

h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rp. 20.706.000,-

i.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp. 10.133.000,-

j.

Bidang Tak Terduga

Rp.

Jumlah Belanja

4.083.000,-

Rp.988.062.000,-

(Sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam puluh dua ribu rupiah); Surplus/Defisit Anggaran tahun ini 3.

Rp.-17.969.561,58. = = = = = = = = = ===

Pembiayaan Desa i.

Penerimaan Pembiayaan Silpa tahun lalu Rp.18.239.467,31.

j.

Selisih Pembiayaan

Rp.

269.905,73.

Pasal 3 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 4 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 5 Pambakal

menetapkan

Peraturan

Pambakal

dan/atau

Keputusan

Pambakal guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. Pasal 6 Badan permusyawaratan Desa Selaku Tim pengawas pelaksana kegiatan berkewajiban mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan APBDes.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7 Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan keputusan Pambakal ; Pasal 8 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap

orang

dapat

Peraturan Desa ini

mengetahui,

memerintahkan

pengundangan

dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh

Sekretaris Desa.

DITETAPKAN DI : BINCAU MUARA PADA TANGGAL : 2 April 2016 PAMBAKAL BINCAU MUARA

MASDAR Diundangkan di : Bincau muara Pada tanggal : 2 Januari 2016 PEJABAT SEKRETARIS DESA BINCAU MUARA

GUSTI JADRI Berita Desa Tahun 2016 Desa Bincau muara Nomor Seri 08


DESA BINCAU MUARA Jalan Melati Rt.03 Bincau Muara Martapura 70651 =================================================================== PERATURAN DESA BINCAU MUARA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PAMBAKAL BINCAU MUJARA Menimbang

: a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 hurup a. Peraturan Mentri dalam Negri nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa , bahwa Kepala desa (Pambakal) mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pelaksanaan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); g. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dan layak untuk dijadikan APBDes tahun 2015; h. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Bincau muara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Bincau muara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2015

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

11. Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa; 12. Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 13. Surat keputusan Bupati Banjar Nomor 226 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi dan besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banjar tahun 2015. 14. Peraturan Desa Bincau muara nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM-Des ) tahun 2015-2019 15. Keputusan Pambakal Bincau muara nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan dasa (RKP-Desa) tahun 2015 Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINCAU MUARA MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERATURAN DESA BINCAU MUARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015

dengan rincian

sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa

Rp. 303.440.883,-

2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Rp. 160.600.000,-


Rp. 74.994.765,-


Rp.

34.160.000,-


Rp.

14.900.000,-


Rp.

15.500.000,-

Jumlah Belanja Surplus/Defisit

Rp. 300.154.765,Rp. 3.286.118,= = = = = = = = = ===

3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp. Nihil Rp. 3.286.118,-

Selisih Pembiayaan ( a – b )

Rp. 3.286.118,= = = = = = = = = ====== Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 3 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 4 Pambakal menetapkan Peraturan Pambakal dan/atau Keputusan Pambakal guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. Pasal 5 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.


DESA BINCAU MUARA DITETAPKAN DI : BINCAU MUARA PADA TANGGAL : 2 April 2015 PAMBAKAL BINCAU MUARA

MASDAR

Diundangkan di : Bincau muara Pada tanggal : 2 Januari 2015 PEJABAT SEKRETARIS DESA BINCAU MUARA

GUSTI JADRI Lembaran Desa Bincau muara Nomor 03 Tahun 2015 Seri A

Jalan Melati Rt.03 Bincau Muara Martapura 70651 =================================================================== PERATURAN DESA BINCAU MUARA NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PAMBAKAL BINCAU MUJARA Menimbang

Mengingat

: a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 hurup a. Peraturan Mentri dalam Negri nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa , bahwa Kepala desa (Pambakal) mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pelaksanaan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); b. Bahwa untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dan layak untuk dijadikan APBDes tahun 2015 hingga Anggaran pendapatan dan belanja desa Perubahan tahun 2015 (APBDes P 2015); c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Bincau muara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) nomor 02 tahun 2015 diubah menjadi Peraturan Desa Bincau muara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bincau muara nomor 03 tahun 2015 tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa Perubahan tahun 2015(APBDes P 2015). : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa; 6. Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 7. Surat keputusan Bupati Banjar Nomor 226 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi dan besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banjar tahun 2015. 8. Surat keputusan Bupati Banjar Nomor ...... tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) Kabupaten Banjar tahun 2015. 9. Peraturan Desa Bincau muara nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM-Des ) tahun 2015-2019 10. Peraturan Desa Bincau muara nomoe 02 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes ) tahun 2015. 11. Keputusan Pambakal Bincau muara nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan dasa (RKP-Desa) tahun 2015 Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINCAU MUARA Menetapkan

:

MEMUTUSKAN PERATURAN DESA BINCAU MUARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015

dengan rincian

sebagai berikut: a. Pendapatan Desa

Rp. 504.028.011,26,-

b. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Rp. 160.600.000,-


Rp. 274.994.765,-


Rp.

34.160.000,-


Rp.

14.900.000,-


Rp.

15.500.000,-

Jumlah Belanja Surplus/Defisit

Rp. 500.154.765,Rp. 3.873.246,26,= = = = = = = = = ===

c. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan ( a – b )

Rp. Nihil Rp. 3.873.246,26,Rp. 3.873246,26,= = = = = = = = = ======

Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 3 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 4 Pambakal menetapkan Peraturan Pambakal dan/atau Keputusan Pambakal guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. Pasal 5 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.


DESA BINCAU MUARA Jalan Melati Rt.03 Bincau Muara Martapura 70651 =================================================================== DITETAPKAN DI : BINCAU MUARA PADA TANGGAL : 31 Juli 2015 PAMBAKAL BINCAU MUARA

MASDAR Diundangkan di : Bincau muara Pada tanggal : 1 Juli 2015 PEJABAT SEKRETARIS DESA BINCAU MUARA

GUSTI JADRI Lembaran Desa Bincau muara Nomor 04 Tahun 2015 Seri A PERATURAN DESA BINCAU MUARA

NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN KEDUA ( APBDes P. II ) TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PAMBAKAL BINCAU MUJARA Menimbang

: a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 hurup a. Peraturan Mentri dalam Negri nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa , bahwa Kepala desa (Pambakal) mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pelaksanaan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); b. Bahwa untuk menyempurnakan dan melaksanakan Surat Keputusan Penjabat Bupati Banjar nomor ....... tahun 2015 tentang penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) perubahan ( APBD P /ABT) tahun 2015, Maka dianggap perlu merivisi kembali Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan telah dibahas serta disepakati kembali bersama Badan Permusyawaratan Desa sehingga layak untuk dijadikan APBDes P. II Desa Bincau muara tahun anggaran 2015. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan kembali Peraturan Desa Bincau muara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) nomor 03 tahun 2015 diubah menjadi Peraturan Desa Bincau muara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prubahan kedua ( APBDes P. II ) tahun 2015.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

5.

Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa; Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

6.

7.

Surat keputusan Bupati Banjar Nomor 226 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi dan besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banjar tahun 2015.

8.

Surat keputusan Bupati Banjar Nomor ...... tahun 2015 tentang ........................................................../ Penetapan perubahan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015.

9.

Peraturan Desa Bincau muara nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM-Des ) tahun 2015-2019

10. Peraturan Desa Bincau muara nomoe 02 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes ) tahun 2015. 11. Keputusan Pambakal Bincau muara nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan dasa (RKP-Desa) tahun 2015 Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINCAU MUARA MEMUTUSKAN Menetapkan :

PERATURAN DESA BINCAU MUARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa

Rp. 611.262.414,32.

b. Belanja Desa (1) a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 188.834.000,(2) b. Bidang Pembangunan

Rp. 329.994.765,-

(3) c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rp.

59.660.000,-

(4) d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp.

14.900.000,-

(5) e. Bidang Tak Terduga

Rp.

12.000.000,-

(6) Jumlah Belanja

Rp. 605.388.765,-

Surplus/Defisit

Rp. 5.873.649,32. = = = = = = = ===

c. Pembiayaan Desa (1) Penerimaan Pembiayaan

Rp. Nihil

(2) Pengeluaran Pembiayaan * Pembentukan Dana Cadangan Selisih Pembiayaan ( a – b )

Rp.

5.873.649,32.

Rp. 5.873.649,32. = = = = = = = =======

Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 4 Pambakal menetapkan Peraturan Pambakal dan/atau Keputusan Pambakal

guna

pelaksanaan Peraturan Desa ini. Pasal 5 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa. Lembaran Desa Bincau muara Nomor 04 Tahun 2015 Seri A Tambahan Lembaran Desa Bincau muara tahun 2015 nomor 10

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KECAMATAN MARTAPURA DITETAPKAN DI : BINCAU MUARA PADA TANGGAL : 23 Oktober 2015 PAMBAKAL BINCAU MUARA

MASDAR

Diundangkan di : Bincau muara Pada tanggal : 01 Oktober 2015 Plt. SEKRETARIS DESA BINCAU MUARA

GUSTI JADRI

DESA BINCAU MUARA

Berita Desa tahun 2015 nomor seri 05

Jalan Melati Rt.03 Bincau Muara Martapura 70651 ===================================================================

PERATURAN DESA BINCAU MUARA NOMOR 05 TAHUN 2015 TENTANG PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN ( APBDes P) BINCAU MUARA TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PAMBAKAL BINCAU MUARA Menimbang

: a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat 1- 4 Peraturan Mentri dalam Negri nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala desa (Pambakal) menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/ Walikota setiap Akhir tahun anggaran. f. Bahwa laporan pertanggung jawaban realisasi pelksanaan APBDes Bincau muara tahun Anggaran 2015 telah dinyatakan sesuai dengan dengan petuntuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa Bincau muara tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) akhir tahun 2015

Mengingat




27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);


29. Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguan Desa Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2094 30. Peraturan


31. Peraturan

Mentri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;



33. Surat keputusan Bupati Banjar Nomor 226 tahun 2015 tentang Penetapan perubahan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015.

34. Peraturan Desa Bincau muara nomor 4 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja desa Bincau muara perubahan kedua (APBDes P II ) tahun 2015

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINCAU MUARA MEMUTUSKAN Menetapkan :

PERATURAN DESA BINCAU MUARA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN (APBDes P) BINCAU MUARA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1 Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan (18) Daerah adalah Kabupaten Banjar (19)

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar

(20)

Bupati adalah Bupati Banjar;

(21)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Banjar (22)

Camat

adalah

Perangkat

Daerah

yang

mempunyai

wilayah

kerjaditingkat Kecamatan dalam Kabupaten banjar (23)

Desa adalah Desa Bincau muara

(24)

Pemerintahan

Desa adalah Pemerintahan Desa Buncau muara dan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bincau muara (25)

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut Pambakal dan

Perangkat Desa Bincau muara; (26)

Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala

Desa/Pambakal dan BPD (27) Rencana Pembangunan Jangka menengah desa yang selanjutnya disingkat (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanan untuk priode 6 (enam) tahunan yang

memuat

arah

kebijakan

umum

Program-program

kegiatan

Pemerintahan Desa, pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan maupun Pemberdayaan Masyarakat dan program pembangunan lainnya; (28) Rencana kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah

dokumen

perencanaan

untuk

priode

1

(satu)

tahun

yang

merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan krangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang

dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerinah (RKP); (29) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah merupakan kerangka keuangan desa Bincau muara yang memuat rencana Pendapatan , rencana Belanja dan rencana Pembiayaan desa selama satu tahun yang mengacu pada RPJMDes dan RKPDes tahun berjalan; (30) Laporan

Realisasi

APBDes

adalah

Laporan

penggunaan

dana

yang

dituangkan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban per semester dan tahunan . BAB II REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINCAU MUARA Pasal 2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bincau muara Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut: 4. Realisasi Pendapatan Desa

Rp 611.262.414,31.

5. Realisasi Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Rp 187.913.200,-


Rp 326.302.000,-


Rp 59.165.000,-


Rp 13.650.000,-


Rp 6.260.000,-

Jumlah Belanja

Rp 593.290.200,-

Surplus/Defisit

Rp 17.972.214,31. = = = = = = = = = ===

6. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan (1) Serplus anggaran Masuk Silpa

Rp. 17.972.214,31

(2) Bunga Bank dan Setoran tunai

Rp.

Jumlah Penerimaan pembiayaan

Rp. 18.239.467,31.

267.253,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp

Nihil

Selisih Pembiayaan ( a – b ) /Masuk Silpa

Rp 18.239.467,31. = = = = = = = = = =====

Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari: 1. Lampiran

: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran 2015 ; Pasal 3 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 4 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini

dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh

Sekretaris Desa.


DESA BINCAU MUARA Jalan Melati Rt.03 Bincau Muara Martapura 70651 DITETAPKAN DI : BINCAU MUARA PADA TANGGAL : 04 Januari 2015 PAMBAKAL BINCAU MUARA

MASDAR Diundangkan di : Bincau muara Pada tanggal : 05 Januari 2015 Plt. SEKRETARIS DESA BINCAU MUARA


PERATURAN DESA BINCAU MUARA

NOMOR : 01 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM-DESA) TAHUN 2010-2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PAMBAKAL BINCAU MUARA Menimbang : a.Bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu di buat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan perencanaan pembangunan desa; b.bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf .a, diperlukan adanya peraturan Desa. c.bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebutdiperlukan keputusan kepala desa/Pambakal ; d.bahwa dalam menjalankan kebiasaan tertentu,diperlukan rekomendasi dan . petunjuk teknis. Mengingat

: 1.Peraturan Mentri dalam Negri nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman penataan Lembaga Kemasyarakatan ; 2.Peraturan Mentri Dalam Negri nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM); 3.Peraturan Mentri dalam Negri nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa / kelurahan ; 4.peraturan Mentri dalam Negri nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan desa ; 5.Peraturan Mentri Dalam Negri nomor 67 tahun 2007 tentang pendataan program pembangunan desa / Kelurahan ; 6.peraturan Daerah Nomor:.......Tahun:..........tentang...........

Kabupaten

Banjar

Dalam peraturan desa ini yang di maksud dengan: (1). Pemerintahan Desa adalah pemerintah Desa Bincau Muara dan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Bincau muara (2). Pemerintah desa adalah kepala desa/ Pambakal dan prangkat desa. (3). Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan BPD. (4). Keputusan kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan kepala Desa yang menyangkut pemrintahan,pembangunan dan kemasyarakataan.

(5).

(6)

(7)

(8)

(9)

Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk pereode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa,arah kebijakan keuangan desa,kebijakan umum, program,program satuankerja prangkat daerah (SKPD),lintas SKPD,dan program prioritas ke wilayahan, disertai dngan rencana kerja. Rencana kerja pembangunan Desa yang selanjutnya di singkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan unuk periode 1(satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka Ekonomi desa,dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang di mutahirkan,program prioritas pembangunan desa,rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju,baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP); Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM)/ Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) / Unit Pengelola Keuangan (UPK)Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang merupakan mitra Pemerintah desa dalam memberdayakan Masyarakat . Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Kelompok Swadaya Masyarakat KSM, Tim Pelaksana (TIMLAK) kelompok tani dan atau sebutan lain adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan , kemauan untuk menggerakan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. Profil desa adalah gambaran menyeluruh tentang karekter desa yang meliputi data dasar keluarga , potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan , prasarana dan sarana serta pengembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa . BAB II TATACARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2 (1) Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh pemerintah desa ; (2) Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa , Pemerintah desa harus memperhatikan dengan sungguhsungguh aspirasi yang berkenbang dimasyarakat yang dibawahi oleh LPM/LKM/UPK dan atau sebutan lain ; (3) Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari pemerintah desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKM/ UPK/PKK-Desa , KPM Tokoh Masyrakat, Tokoh Agama dan sebagainya; (4) Setelah menerima rancangan RPJM-Desa pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang rancangan pembangunan desa ; (5) Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM/LKM/UPK dan lembaga-lembaga kemasyarakatan , Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RPJM-Desa ;

(6) Setelah dilaksanakan Musrenbang–Desa sebagamana dimaksud pada ayat (4) dan (5), maka pemerintahan menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/LKM/UPK dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa ; (7) Setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(6), maka Kepala desa menetapkan RPJM-Desa , serta memerintahkan Sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa . BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA Pasal 3 (1) Pemerintah desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKM/UPK/ dan atau sebutan lain dalam forom Musrenbang Desa; (2) Mekenisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalm merencanakan pembangunan desaberdasarkanmusyawarah dan mufakat. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan RPJM-Desa ini, akan diatur oleh keputusan kepala desa . Pasal 5 Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan , Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa . Ditetapkan di Desa Bincau muara Pada tanggal 15 Januari 2010 PAMBAKAL BINCAU MUARA

Diundangkan di Bincau muara Pada tanggal 20 Januari 2010 SEKRETARIS DESA BINCAU MUARA

MASDAR

GUSTI JADRI


DESA BINCAU MUARA Jalan Melati Rt.03 Bincau Muara Martapura 70651

PERATURAN DESA BINCAU MUARA NOMOR : 01 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PAMBAKAL BINCAU MUARA

Menimbang

: a. Bahwa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Peningkatan Pemberdayaan, kegiatan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat agar dapat berdaya dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas pelayanan kemasyrakatan, diperlukan dana untuk mencapai kegiatan dimaksud; b. Bahwa untuk dapat mencapai sasaran dalam pengolahan keuangan desa , perlu diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; c. Bahwa untuk Maksud huruf a dan b konsidran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Mengingat

: 1. Undang –undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara RI nomor 4844); 2. Undang –undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 126, Tambahan lembaran Negara RI nomor 4438); 3. Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa ( Lembaran negara tahun 2005 nomor 159 tambahan lembaran negara nomor 4588); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 nomor 83 , Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4738); 5. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 26 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

.

6. peraturan Mentri dalam Negri nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan desa ; 7. Peraturan Mentri Dalam Negri nomor 67 tahun 2007 tentang pendataan program pembangunan desa / Kelurahan ; Peraturan Mentri Dalam Negri nomor 37 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar. Nomor 15 tahun 2008);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor: 16 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Pambakal dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar. Nomor 16 tahun 2008);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor: 17 Tahun 2008 tentang Pedoman pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar. Nomor 17 tahun 2008);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar tahun 2011 (lembaran Daerah Kabupaten Banjar tahun 2011 nomor 01); 12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011( Berita Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02); 13. Keputusan Bupati Banjar Nomor Tahun 2014 tentang Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2014 ; 14. Peraturan desa Bincau muara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah (RPJMDesa) 2010-2014. DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINCAU MUARA DAN PAMBAKAL DESA BINCAU MUARA MEMUTUSKAN : PERATURAN DESA BINCAU MUARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2014 Pasal l Menetapkan

:

(1) Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bincau muara Tahun 2014 sebesar Rp. 123.400.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Empat Ratus Ribu Rupiah ); (2) Jumlah Pendapatan Sebesar Rp. 123.400.000,- ( Seratus Dua Puluh Tiga Empat Ratus Ribu Rupiah ); (3) Jumlah Belanja Sebesar Rp.123.400.000,- ( Seratus Dua Puluh Tiga Empat Ratus Ribu Rupiah ); (4) Dan Jumlah Pembiayaan Sebesar Rp. 0 ,- (Nihil ). Pasal 2 (1) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan Desa sebagaimana tertuang dalam lampiran 1-A;

(2) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belanja Dasa sebagaimana tertuang dalam lampiran 1-B. (3) Dan Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pembiayaan Desa sebagaimana tertuang dalam lampiran 1-C. Pasal 3 Rincian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 4 Apabila dipandang perlu , Pambakal dapat menetapkan Keputusan guna pelaksanaan Peraturan ini. Pasal 5 Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Bincau muara .

Lembaran Desa Bincau muara Nomor 01 Tahun 2014 Seri A

DITETAPKAN DI : BINCAU MUARA PADA TANGGAL : 3 Februari 2014 PAMBAKAL BINCAU MUARA

MASDAR Diundangkan di : Bincau muara Pada tanggal : 2 Januari 2014 An. SEKRETARIAT DESA BINCAU MUARA KEPALA URUSAN PEMERINTAHAN

SYAMSURI

BERITA DESA 1. Berita desa tahun 2014 nomor seri 01 peratuan desa Bincau muara nomor 1 tahun 2014 tentang APBDes Bincau muara tahun 2014 tanggal 2

Recommend Documents