PERATURAN DESA DAWAN KLOD NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA-LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAWAN KLOD, KECAMATAN DAWAN KABUPATEN KLUNGKUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERBEKEL DESA DAWAN KLOD Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembagalembaga Kemasyarakatan di Desa Dawan Klod;
: 1.
Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7.
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2007 Nomor 05).
Dengan Persetujuan BADAN PERMUSYAWATAN DESA DAWAN KLOD MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DESA DAWAN KLOD KECAMATAN DAWAN KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA-LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAWAN KLOD. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 1.
Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
2.
Desa adalah Desa Dawan Klod, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.
Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5.
Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
6.
Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan.
7.
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
8.
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
9.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
10. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial. 11. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di Desa Dawan Klod adalah sebagai berikut: 1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Dawan Klod 2. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Dawan Klod 3. Karang Taruna Indonesia Desa Dawan Klod 4. Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) 5. Lembaga – lembaga masyarakat lain yang bersifat independen BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Dawan Klod Pasal 3 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) Desa Dawan Klod sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Pasal 4 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) Desa Dawan Klod dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi: 1. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; 4. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; 5. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan 6. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup. Pasal 5 1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Dawan Klod bersifat independent; 2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra kerja Pemerintahan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta bertanggung jawab kepada masyarakat desa 3. Hubungan Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersifat kemitraan. LPM bersama-sama pemerintah desa merancang Peraturan Desa tentang Penetapan dan Kemudian dibahas dan ditetapkan bersama BPD. Pasal 6 1. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dipilih dari dan oleh masyarakat secara musyawarah dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa. 2. Kepengurusan LPM tidak diperkenankan dari aparat desa Pasal 7 Susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) Desa Dawan Klod terdiri dari: a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris I d. Sekretaris II e. Bendahara I f. Bendahara II g. Seksi-seksi Pasal 8 Seksi sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf f terdiri dari a. Seksi Agama dan Sosial Budaya b. Seksi Pembangunan Ekonomi dan Koperasi c. Seksi Kamtibmas, Hukum dan Humas d. Seksi PKK dan Peranan Wanita e. Seksi Pemuda Olah Raga dan Pendidikan f. Seksi Kesehatan KB dan Kependudukan g. Seksi Lingkungan Hidup
Bagian Kedua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Desa Dawan Klod Pasal 9 1. Tim Penggerak PKK Desa Dawan Klod sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. 2. Tugas Tim Penggerak PKK Desa Dawan Klod sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan basil Rakerda Kabupaten/Kota; b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati; c. menyuluh serta menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati; d. menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan; e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja; g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan; h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat; i. melaksanakan tertib administrasi; dan j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat. Pasal 10 Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi: a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK. Pasal 11 Susunan Organisasi Tim Penggerak PKK Desa Dawan Klod terdiri dari: a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Wakil Sekretaris e. Bendahara f. Wakil Bendahara g. Pokja-Pokja
Pasal 12 Pokja sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf g terdiri dari : a. Pokja I : Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Gotong Royong b. Pokja II : Pendidikan dan keterampilan serta Pengembangan Kehidupan c. Pokja III : Pangan, Sandang dan Perumahan d. Pokja IV : Kesehatan, Kelestarian Lingkungan dan Perencanaan Sehat Bagian Ketiga Karang Taruna Indonesia Desa Dawan Klod Pasal 13 Karang Taruna Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Pasal 14 Karang Taruna Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi: a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial; b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat; c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan; d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya; e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda; f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya; h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.
Pasal 15 Susunan Organisasi Karang Taruna Indonesia Desa Dawan Klod terdiri dari: a. Ketua Umum b. Ketua I c. Ketua II d. Sekretaris I e. Sekretaris II f. Bendahara I g. Bendahara II h. Seksi-seksi Pasal 16 Seksi sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf h terdiri dari a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan b. Seksi Olah Raga dan Seni Budaya c. Seksi Lingkungan Hidup d. Seksi Humas e. Seksi Kerohanian Bagian Keempat Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Dawan Klod Pasal 17 Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas membangun dan memperkokoh Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, penciptaan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana. Pasal 18 Linmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi: a. Mengorganisir dan mendaya gunakan potensi Masyarakat untuk menanggulangi atau meredusir berbagai gejolak sosial dan akibat bencana alam serta bencana lainnya maupun memperkecil akibat malapetaka sehingga kerugian jiwa dan materiil dapat dihindarkan atau dibatasi seminimal mungkin. b. Memelihara dan meningkatkan moril rakyat dalam keadaan darurat serta memelihara ketahanan rakyat di segala bidang untuk menghadapi segala gangguan, ancaman melalui pembangunan peran dan fungsi sistem perlindungan masyarakat sebagai sumber daya komponen pendukung pertahanan Negara. c. Membantu kelancaran dan kelanjutan roda pemerintahan, menjaga ketentraman dan ketertiban, melaksanakan pengamanan Pilkada secara langsung dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan daya bela dan daya tahan masyarakat.
d. Membantu memelihara kelangsungan produksi di segala bidang dalam rangka membantu kebutuhan kesejahteraan rakyat dan Hankamnas. e. Pembinaan dan peningkatan serta pengalokasian dana baik dalam APBDes maupun swadaya masyarakat guna menunjang operasional Satuan Linmas. Pasal 19 Susunan Organisasi Linmas Desa Dawan Klod terdiri dari: a. Ka. Satgas b. Danton c. Anggota BAB IV TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS Pasal 20 Tata Cara Pembentukan Pengurus : a. Calon anggota pengurus diajukan sebagai hasil musyawarah oleh dan dari masingmasing anggota masyarakat. b. Pemilihan anggota pengurus lembaga kemasyarakatan dilakukan secara musyawarah. c. Nama-nama calon terpilih ditetapkan dengan Keputusan Perbekel. d. Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan 6 (enam) tahun. e. Masa bhakti pengurus Karang Taruna ditetapkan sesuai dengan AD/ART Karang Taruna. Pasal 21 Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti atau dapat diberhentikan : a. Telah berakhir masa bhaktinya. b. Meninggal dunia. c. Atas permohonan sendiri. d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2007. e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V PENDANAAN Pasal 21 Sumber Dana Lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa Dawan Klod bersumber dari: a. Swadaya Masyarakat b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Propinsi d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Desa Dawan Klod Pada Tangal : 26 Januari 2015 Perbekel Desa Dawan Klod
I NENGAH SUARDITA
Diundangkan di : Desa Dawan Klod Pada tanggal : 26 Januari 2015 Sekretaris Desa,
I Nyoman Sarka. BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2015 NOMOR 02
LAMPIRAN 1 :
PERATURAN DESA DAWAN KLOD NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAWAN KLOD, KECAMATAN DAWAN KABUPATEN KLUNGKUNG.
STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA DAWAN KLOD
KETUA
SEKSI LINGKUNGAN HIDUP
SEKSI KESEHATAN KB DAN KEPENDUDUKAN
SEKRETARIS II
SEKSI PEMUDA OLAH RAGA DAN PENDIDIKANN
BENDAHARA II
SEKSI PKK DAN PERANAN WANITA
SEKRETARIS I
SEKSI KAMTIBMAS DAN KELEMBAGAAN
BENDAHARA I
SEKSI PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KOPERASI
SEKSI AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA
WAKIL KETUA
LAMPIRAN 2 :
PERATURAN DESA DAWAN KLOD NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAWAN KLOD, KECAMATAN DAWAN KABUPATEN KLUNGKUNG.
STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK) DESA DAWAN KLOD
KETUA
WAKIL KETUA
BENDAHARA I
SEKRETARIS I
BENDAHARA II
SEKRETARIS II
POKJA I
POKJA II
POKJA III
POKJA IV
PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA SERTA GOTONG ROYONG
PENDIDIKAN KETERAMPILAN SERTA PENGEMBANGAN KEHIDUPAN
PANGAN SANDANG DAN PERUMAHAN
KESEHATAN KELESTARIAN LINGKUNGAN SERTA PERENCANAAN SEHAT
LAMPIRAN 3 :
PERATURAN DESA DAWAN KLOD NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAWAN KLOD, KECAMATAN DAWAN KABUPATEN KLUNGKUNG.
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DESA DAWAN KLOD
KA. SATGAS
DANTON
ANGGOTA
LAMPIRAN 4 :
PERATURAN DESA DAWAN KLOD NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAWAN KLOD, KECAMATAN DAWAN KABUPATEN KLUNGKUNG.
STRUKTUR ORGANISASI KARANG TARUNA DESA DAWAN KLOD
KETUA UMUM
KETUA I KETUA II
BENDAHARA I
SEKRETARIS I
BENDAHARA II
SEKRETARIS II
SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKSI OLAH RAGA SENI DAN BUDAYA
SEKSI
SEKSI
SEKSI
LINGKUNGAN HIDUP
HUB. MASY
KEROHANIAN
SEKSI USAHA SEKSI KESEJAHTERAAN PENGABDIAN SOSIAL MASYARAKAT
SEKSI SENI BUDAYA
SEKSI KELOMPOK USAHA BERSAMA
