ANALISIS PARTISIPASI DESA TANJUNGSARI DALAM MENGHADAPI UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial Pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh: Diky Rizky Fadilah NIM. 6661100168
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 2015
HIDUP ADALAH MENCIPTAKAN KEBAHAGIAAN. . .
TENTANG
Skripsi ini kupersembahkan: Kedua orang tua ku tercinta, adikadikku, keluarga besarku, calon pendamping hidupku dan temanteman semua yang selalu mendukung setiap langkah ku.
ABSTRAK
Diky Rizky Fadilah. NIM 6661100168. Analisis Partisipasi Desa Tanjungsari Dalam Menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan suatu terobosan baru yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa yang ada di Indonesia.Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa melibatkan banyak pihak untuk diimplementasikan, sehingga perlu adanya partisipasi yang tinggi dari semua pihak yang terkait.Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjungsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Dalam menganalisis partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, peneliti menggunakan tinjauan pustaka asas pengaturan desa.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Tanjungsari mempunyai partisipasi yang tinggi dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.Hal ini terlihat dari dukungan dan penilaian yang positif dari Aparatur Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa.Selain itu mereka siap untuk ikut berpartisipasi dengan berbagai tindakan dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran yaitu harus ada peningkatan intensitas pelatihan pengelolaan anggaran dana desa terhadap Pemerintah Desa. Selain itu, Aparatur Pemerintahan Desa Tanjungsari harus lebih aktif turun ke masyarakat desa untuk mengikutsertakan masyarakat desa yang belum berpartisipasi agar ikut berpartisipasi dalam menjalankan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
Kata Kunci: Partisipasi, Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, Masyarakat Desa Tanjungsari, Pemerintah terkait
ABSTRACT
Diky Rizky Fadilah.NIM6661100168.Analysis Participation ofTanjungsari VillageGovernanceIn The Face ofLaw Number06Year2014About TheVillage.
Law Number06Year2014Aboutthe Villageis a new breakthroughaimed atthe welfare ofrural communitiesin Indonesia. Law Number06Year2014Aboutthe Villageinvolves manyparties tobe implemented, so thatthe need forhigh participationofallrelevant parties.This research was conductedinthe village ofTanjungsari, District Pabuaran, Serang. The purpose ofthis study was todetermine the participation ofTanjungsari VillageGovernancein the face ofLaw Number06Year2014About thevillage. The method usedin this researchis qualitative methodwithdescriptive approach. In analyzingthe participation ofTanjungsari villagegovernancein the face ofLaw Number06Year2014Aboutthe Village, researchersusing the literature review principles village setting. These results indicatethat theTanjungsari Villagehave high participationto faceLaw Number06Year2014About thevillage. This is evident fromthe positive assessment of the Tanjungsari Village Government and the Village Community. In addition they are ready to participate in various actions in the face of Law Number 06 Year 2014. Based uponthe results ofthis study, the researchersadvisethatthere should bean increase inbudget managementtraining intensitytovillage governmentfunding. In additionthe Tanjungsari Village Government must be active down to the villagers to angage rural communities that have not participated in order to participate in the running or Law Number 06 Year 2014 About the Village .
Keywords: Participation, Law Number06 Community, The Relevant Government
Year2014,TanjungsariVillage
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini penulis buat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul “Analisis Partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa”. Hasil penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis baik secara moril maupun materil.Maka dengan ketulusan hati dan dalam kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan dan rasa hormat serta terima kasih penulis tujukan kepada: 1. Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2. Dr. Agus Sjafari, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 3. Kandung Sapto Nugroho, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Mia Dwianna W, M.Ikom selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 5. Gandung Ismanto, S.Sos., MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 6. Rahmawati, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 7. Ipah Ema Jumiati, M.Si selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 8. Leo Agustino, Ph.Dselaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan dan memberikan masukan dalam setiap bimbingan yang dilakukan selama ini. 9. Maulana Yusuf, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat bagi penulis dalam setiap bimbingan yang telah dilakukan selama ini. 10. Seluruh Dosen dan Staf Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan. 11. Kepala beserta seluruh pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten yang telah banyak membantu memberikan data dan saran dalam penelitian ini. 12. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang beserta seluruh pegawai yang telah banyak membantu memberikan data dan saran dalam penelitian ini.
13. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang beserta seluruh pegawai yang telah banyak membantu memberikan data dan saran dalam penelitian ini. 14. Camat beserta seluruh pegawai Kecamatan Pabuaran yang telah memberikan data dan Saran dalam penelitian ini. 15. Kepala Desa Tanjungsari dan Sekretaris Desa Tanjungsari yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini. 16. Ketua dan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini. 17. Masyarakat Desa Tanjungsari yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini. 18. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, motivasi serta semangat yang tiada terkira. 19. Keluarga penulis yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan serta doa yang selalu mengiringi tiap langkah penulis. 20. Teman-teman Kelas A/Reguler (Unggun, Galih, Ilman, Dindin, Wahyu, Sughron, Akbar, dkk) serta teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 21. Terima kasih pula kepada seseorang yang telah mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini (Hesti Oktaviawati). Semoga akan terus menjadi penyemangat untuk penulis. Akhirnya penulis tak berhenti mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karena atas ridho-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.Penulis menyadari banyak ditemukan kekurangan dalam penyajian materi. Oleh karen itu
penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut. Penulis mengharapkan masukan, baik kritik maupun saran dari pembaca yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, khususnya bagi yang membaca dan semoga skripsi ini dapat membantu para peminat ilmu Administrasi Negara.Penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan bagi khalayak yang ingin mengetahui tentang partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
Serang, 26 Mei 2015 Penulis
Diky Rizky Fadilah NIM. 6661100168
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PENGESAHAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ABSTRAK KATA PENGANTAR ..............................................................................................i DAFTAR ISI .............................................................................................................v DAFTAR TABEL ....................................................................................................ix DAFTAR GAMBAR ................................................................................................xi DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................xii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ...........................................................................1 1.2 Identifikasi Masalah ............................................................................ ....17 1.3 Pembatasan Masalah ................................................................................18 1.4 Rumusan Masalah ....................................................................................18 1.5 Tujuan Penelitian .....................................................................................18 1.6 Manfaat Penelitian ...................................................................................19 1.7 Sistematika Penulisan ..............................................................................20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN 2.1 Landasan Teori .........................................................................................21 2.1.1 Konsep Partisipasi .........................................................................23 2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik .........................................................25 2.1.3 Konsep Desa 2.1.3.1 Pengertian Desa ...............................................................27 2.1.3.2 Asas-asas Pengaturan Desa .............................................28 2.1.3.3 Pembentukan Desa ..........................................................29 2.1.3.4 Pemerintah Desa ..............................................................31 2.1.3.5 Kepala Desa .....................................................................32 2.1.3.6 Perangkat Desa ................................................................37 2.1.3.7 Badan Permusyawaratan Desa.........................................37 2.1.3.8 Keuangan Desa ................................................................38 2.2 Penelitian Terdahulu ................................................................................39 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian ................................................................41 2.4 Asumsi Dasar Penelitian ..........................................................................45 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian .........................................................46 3.2 Fokus Penelitian ......................................................................................47 3.3 Lokasi Penelitian .....................................................................................47 3.4 Fenomena yang Diamati..........................................................................48 3.4.1 Definisi Konsep .............................................................................48 3.4.2 Definisi Operasional ......................................................................48
3.5 Instrumen Penelitian ................................................................................49 3.6 Informan Penelitian .................................................................................50 3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data ....................................................52 3.8 Pengujian Keabsahan Data ......................................................................58 3.9 Jadual Penelitian......................................................................................58 BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Deskripsi Objek Penelitian ......................................................................60 4.1.1
Gambaran Umum Kabupaten Serang ..........................................60
4.1.2
Gambaran Umum Kecamatan Pabuaran .....................................61
4.1.3
Gambaran Umum Desa Tanjungsari ...........................................66
4.2 Deskripsi Data .........................................................................................75 4.2.1 Deskripsi Data Penelitian ...............................................................75 4.2.3
Deskripsi Informan Penelitian.....................................................77
4.2.3
Analisis Data ...............................................................................78 4.2.3.1 Pengumpulan Data Mentah .............................................78 4.2.3.2 Transkip Data ..................................................................79 4.2.3.3 Koding Data .....................................................................79 4.2.3.4 Kategorisasi Data .............................................................80 4.2.3.5 Penyimpulan Sementara ..................................................81 4.2.3.6 Triangulasi .......................................................................82
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian .......................................................................83 4.3.1 Analisis Partisipasi Desa Tanjungsari Dalam Menghadapi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa ...........................................................83 4.3.1.1 Penilaian dan Dukungan Warga Desa Tanjungsari .........83
4.3.1.2 Perencanaan Pemerintahan Desa Tanjungsari .................88 4.3.1.3 Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Tanjungsari ...........91 4.4 Pembahasan Hasil Penelitian ..................................................................95 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan...............................................................................................99 5.2 Saran ...................................................................................................... 100 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 101 LAMPIRAN ........................................................................................................... 103
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1 Rekapitulasi Nama-Nama Desa Terbaik Tingkat Provinsi Banten 2013 ...........................................................................................15 Tabel 3.1 Informan Penelitian ................................................................................51 Tabel 3.2 Pedoman Wawancara .............................................................................54 Tabel 3.3 Waktu Pelaksanaan Penelitian ...............................................................58 Tabel 4.1 Letak Geografis Desa/Kelurahan di Kecamatan Pabuaran, 2012 .......................................................................................................62 Tabel 4.2 Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pabuaran, 2012 ......................................................................................63 Tabel 4.3 Status Perdesaan dan Perkotaan Menurut Desa/Kelurahan diKecamatan Pabuaran, 2012 ................................................................63 Tabel 4.4 Banyaknya Kampung/Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetagga (RT) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pabuaran, 2012 ......................................................................................64 Tabel 4.5 Status Pemerintahan dan Ibu Kota Desa/Kelurahan di Kecamatan Pabuaran, 2012 ...................................................................65 Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Pabuaran, 2012 ......................65 Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur ....................................................67 Tabel 4.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan ...........................................68 Tabel 4.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ................................69
Tabel 4.10 Rekapitulasi Nama-Nama Desa Terbaik Tingkat Provinsi Banten 2013 ..........................................................................73 Tabel 4.11 Daftar Informan....................................................................................78 Tabel 4.12 Kategorisasi Data .................................................................................80
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1 Prasasti Peresmian Kampung Pancasila ...........................................14 Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data Model Prasetya Irawan ...............................................................................................57 Gambar 4.1 Piagam Penghargaan Juara 1 Lomba K3 (Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan) di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Tahun 2012 .........................................................70 Gambar 4.2 Piagam Penghargaan Juara 1 Lomba Desa Tingkat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Dalam Rangka Peringatan HUT RI ke 68 Tahun 2013 .............................................71 Gambar 4.3 Piagam Penghargaan Lunas PBB Urutan ke 2 Tingkat Kecamatan Pabuaran Tahun 2012 ....................................................72 Gambar 4.4 Prasasti Peresmian Kampung Pancasila ...........................................74
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1
Surat Permohonan Ijin Penelitian
Lampiran 2
Catatan Lapangan
Lampiran 3
Pedoman Wawancara
Lampiran 4
Transkip Data
Lampiran 5
Koding Data
Lampiran 6
Member Chek
Lampiran 7
Daftar Hadir Bimbingan Skripsi
Lampiran 8
Dokumentasi Foto Hasil Penelitian
Lampiran 9
Daftar Juara Lomba Desa Tingkat Provinsi Banten 2014
Lampiran 10 RPJMDes Desa Tanjungsari 2015-2019 Lampiran 11 RKPDes Desa Tanjungsari 2015-2016 Lampiran 12 Daftar Riwayat hidup
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bersama orang lain di tengah-tengah masyarakat, dan tidak bisa hidup sendiri. Kehidupan masyarakat memerlukan tatanan, sistem dan landasan atau komitmen dasar yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bersama.Demokrasi merupakan suatu sistem dan tatanan yang dipandang mampu menampung segala permasalahan dan aspirasi yang berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat.Kehidupan demokratis memang sangat diperlukan dan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Pada saat ini sistem demokrasi tumbuh dan berkembang sangat pesat di berbagai belahan dunia.Para ahli ketatanegaraan dan tokoh-tokoh politik meyakini bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat.Begitupun dengan negara Indonesia, Indonesia sekarang ini menganut sistem demokrasi. Semua warga negara Indonesia mengharapkan bahwa dengan sistem demokrasi akan memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada rakyat untuk berpartisipasi atau turut aktif di dalam penyelenggaraan negara. Dengan sistem demokrasi penyelenggaraan kehidupan bernegara Indonesia dapat disesuaikan dengan kondisi dan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. Demokrasi dipandang memiliki arti yang
sangat penting bagi manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia. Salah satu hal yang paling berkaitan dengan demokrasi adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.Apakah kebijakan yang dibuat sesuai dengan jalan demokrasi atau tidak, pro rakyat atau tidak. Dengan adanya suatu kebijakan yang pro rakyat maka demokrasi akan berjalan dengan semestinya. Tetapi perlu diingat bahwa keberhasilan dalam suatu implementasi kebijakan tidak hanya dilihat dari kebijakannya saja, tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik maka diperlukanlah pembangunan basis yang kuat demi tujuan demokrasi, kita juga harus memperhatikan beberapa hal di antaranya adalah partisipasi rakyat, keadilan, dan pemerataan pembangunan sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang berbeda-beda.Untuk kepentingan tersebutlah pemerintah bersama lembaga legislatif mengesahkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Unsur penting dalam undang-undang ini adalah bahwa pemimpin di daerah (gubernur, bupati, walikota) harus lebih bertanggungjawab kepada rakyat di daerah.Selain itu, pemerintah daerah mendapat otonomi yang lebih luas dalam membiayai pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Dengan demikian diharapkan akan lebih terbuka ruang bagi aparat di daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan kesesuaian kebutuhannya.
Munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bukanlah finalisasi dari proses besar demokratisasi suatu otonomi, melainkan langkah awal dari proses demokrasi yang besar. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 mengakui adanya otonomi yang dimiliki desa ataupun dengan sebutan lain, dikatakan demikian mengingat bahwa ujung tombak pelaksanaan pemberdayaan rakyat berada pada tingkat desa, karena hakikat otonomi daerah selain demokratisasi dan desentralisasi, juga mengandung misi pemberdayaan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa desa atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab 1, Pasal 1, menegaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan rumusan tersebut, pemerintahan daerah memposisikan desa pada level yang sangat strategis dibandingkan dengan produk
perundang-undangan sebelumnya, karena pengakuan otonomi yang dimiliki oleh desa sangatlah jelas. Secara historis, desa merupakan cikal-bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk.Struktur sejenis desa, masyarakat adat dan sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukan dengan tingkat keragaman yang tinggi. Ini mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya. Pemerintah pada tahun 2013 telah mengesahkan Rancangan Undangundang mengenai Desa menjadi Undang-Undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang (UU) tentang desa yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(DPR RI) menjadi Undang-undang (UU) Desa, ini berarti mengisyaratkan bahwa pembangunan Indonesia tidak hanya terjadi di kota,
tapi juga dimulai di desa.Melalui UU Desa, setiap desa memiliki hak mengatur rumah tangganya sendiri dengan tidak meninggalkan asal-usul serta kearifan lokal (local wisdom) setempat. Bukan sebaliknya, semua kewenangan rumah tangga desa ada dalam urusan pemerintahan sebagaipengatur negara. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa terdiri dari 16 BAB dan 122 Pasal. Isi Undang-Undang Desa tersebut adalah: 1. BAB I
: Ketentuan Umum, Pasal 1-4
2. BAB II
: Kedudukan dan Jenis Desa, Pasal 5-6
3. BAB III
: Penataan Desa, Pasal 7-17
4. BAB IV
: Kewenangan Desa, Pasal 18-22
5. BAB V
: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pasal 23-66
6. BAB VI
: Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa,
Pasal 67-68 7. BAB VII
: Peraturan Desa, Pasal 69-70
8. BAB VIII
: Keuangan Desa dan Aset Desa, Pasal 71-77
9. BAB IX
: Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan
Perdesaan, Pasal 78-86 10. BAB X
: Badan Usaha Milik Desa, Pasal 87-90
11. BAB XI
: Kerjasama Desa, Pasal 91-93
12. BAB XII
: Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa, Pasal 94-95 13. BAB XIII
: Ketentuan Khusus Desa Adat, Pasal 96-111
14. BAB XIV
: Pembinaan dan Pengawasan, Pasal 112-115
15. BAB XV
: Ketentuan Peralihan, Pasal 116-118
16. BAB XVI
: Ketentuan Penutup, Pasal 119-122
Ada beberapa poin penting yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.Pertama,dengan disahkannya Undang-Undang Desa maka tiap desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang Rp. 1 Miliar per tahun. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 72 Ayat 1, mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf b. disebutkan “alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.selain itu dalam Pasal 72 Ayat 1 Huruf d, disebutkan "alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam Pasal 72 Ayat 4, disebutkan "Alokasi danaDesa sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Huruf d paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus". Kedua, menyangkut penghasilan tetap kepala desa. Menurut Pasal 66 “Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh gaji dan penghasilan tetap setiap bulan.” Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh kabupaten/kota ditetapkan oleh APBD. Selain penghasilan tetap yang dimaksud, Kepala Desa dan Perangkat Desa juga memperoleh jaminan kesehatan dan penerimaan lainya yang sah. Ketiga, dengan Undang-Undang Desa ini, masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun dan dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (pasal 39). Demikian juga
dengan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa, mereka bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut turut maupun tidak berturutturut. Hal Ini berbeda dengan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004, Kepala Desa dan BPD hanya bisa menjabat paling banyak dua kali masa jabatan. Selain tiga hal yang telah peneliti paparkan, dalam UU Desa tersebut akan ada pembagian kewenangan tambahan dari pemerintah daerah yang merupakan kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Desa ayat (5) “Dalam rangka pengelolaan Keuangan
Desa,
Kepala
Desa
melimpahkan
sebagian
kewenangan
kepadaPerangkat Desa yang ditunjuk”. Kemudian, poin penting terakhir dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa adalah peran BPD.Menurut pasal 55 UU, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Disini ada penambahan fungsi BPD yaitu pada huruf c yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam pasal 209 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Titik krusial dalam poin penting yang telah peneliti paparkan, terdapat pada keuangan desa. UU Desa ini mengatur tentang alokasi dana dari pemerintah pusat, desa juga dimungkinkan mendapat
kucuran dana dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota. UU ini juga mengharuskan membentuk semacam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat desa, yakni BPD.Badan di tingkat desa ini berperan untuk turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Dan, pemerintah kota serta pemerintah kabupaten akan melakukan pendampingan, termasuk penyusunan budgeting. Sementara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut aktif mengawasi penggunaan danatersebut. Pada tahun 2014 ini Undang-undang Desa mulai diimplementasikan untuk seluruh desa di semua Provinsi di Indonesia.Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang menyatakan siap melaksanakan amanat Undang-undang Desa ini.Dalam mengimplementasikannya dibutuhkan partisipasi masyarakat yang tinggi agar undang-undang tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. Dalam konteks pembangunan dan pemerintahan desa, partisipasi masyarakat terbentang dari proses pembuatan keputusan sehingga evaluasi. Proses ini tidak semata didominasi oleh elite-elite desa (Pamong Desa, BPD, Pengurus RT maupun Pemuka Masyarakat), melainkan juga melibatkan unsur-unsur lain seperti perempuan, pemuda, kaum tani, buruh dan sebagainya. Dari sisi proses, keterlibatan masyarakat biasa bukan dalam konteks mendukung kebijakan desa
atau sekedar menerima sosialisasi kebijakan desa, melainkan ikut menentukan kebijakan desa sejak awal. Partisipasi masyarakat desa, misalnya, bisa dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan (rencana strategis desa, program pembangunan dan APBDES, dan lain-lain), antara lain melalui forum RT, Musbangdus, Musbangdes maupun Rembuk Desa. Forum-forum itu juga bisa digunakan bagi pemerintah desa untuk mengelola akuntabilitas dan transparansi, sementara bagi masyarakat bisa digunakan untuk voice, akses dan kontrol terhadap pemerintah desa. Secara substantif, partisipasi masyarakat mencakup tiga hal. Pertama, voice (suara): setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pembangunan. Pemerintah, sebaliknya mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis perencanaan pembangunan.Kedua, akses, yakni setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi perencanaan pembangunan desa dan akses terhadap sumber daya lokal.Ketiga, kontrol, yakni setiap warga atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan (kontrol) terhadap lingkungan kehidupan dan pelaksanaan pembangunan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, masyarakat menaruh harapan
yang besar terhadap
implementasi otonomi daerah. Tak terkecuali masyarakat ditingkat desa, memberikan dinamika dan suasana baru dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan di desa. Sebab, masyarakat desa sangat sadar keberadaan institusiinstitusi demokrasi desa selama ini berada dalam kondisi yang tidak kondusif dalam mendorong menegakkan demokrasi pada level akar rumput (masyarakat pedesaan). Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Namun demikian, ragam dan kadar partisipasi sering kali ditentukan secara masif yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga khususnya dalam pembuatan keputusan.Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tetapi juga mulai tahap perencanaan pengambilan keputusan. Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun.
Keberhasilan Devlopment
sangat
pelaksanaan bergantung
pembangunan kepada
masyarakat
peranan
Community
pemerintah
dan
masyarakatnya.Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan di mana peran pemerintah dan di mana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergi. Partisipasi masyarakat dalam otonomi desa berupa subtansi nyata dari kemampuan masyarakat setempat untuk mengakses potensi sumber daya yang ada di lingkungannya.Sehingga potensi sumber daya yang sangat melimpah ruah itu bisa dijadikan nilai tambahan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di desadesa bersangkutan.Maka bantuan pemerintah daerah berupa financial (keuangan), program pembangunan, dan pelimpahan kewenangan merupakan syarat yang perlu dipenuhi.Meskipun hasil harus terbatas pada beberapa hal yang dianggap penting bagi percepatan pembangunan kemandirian desa.
Kenyataan partisipasi masyarakat desa yang dianggap kunci keberhasilan pembangunan
otonomi
daerah
justru
hanya
merupakan
partisipasi
manipulatif.Artinya masyarakat desa tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk melibatkan diri dalam pembangunan di desanya. Bahkan banyak objek pembangunan pedesaan yang masih dilakukan secara sepihak dari atas (TopDown). Sehingga sasaran pembangunan tidak sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat setempat. Tentang tujuan Otonomi Desa, baik undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 telah menjelaskan salah satu tujuan dari implementasi otonomi desa tersebut adalah: ” Otonomi Desa dapat menjadi wahana yang baik bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, melalui implementasi otonomi desa, diharapkan prakarsa dari pembangunan tumbuh dan berkembang dari aspirasi masyarakat desa, sehingga masyarakat desa akan memiliki Sense of Belonging dari setiap derap dan hasil pembangunan di desanya” Partisipasi Masyarakat adalah suatu hal yang sangat penting dalam pemerintahan demokratis, terutama dalam praktek pemerintahan daerah.Secara umum partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan terus menerus dan aktif dalam pembuatan keputusan yang dapat mempengaruhi kepentingan umum.Partisipasi
Masyarakat
memiliki
makna
bahwa
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut bertanggung jawab
terhadap pembangunan kehidupan bersama-sama warga desa.Partisipasi pada intinya adalah agar masyarakat ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuan guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan. Maka secara umum partisipasi dapat diartikan sebagai ”pengikutsertaan” atau pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Dalam penelitian mengenai analisis partisipasi desa dalam menghadapi Undang-undang Desa ini, peneliti mengambil lokus penelitian di Desa Tanjungsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang.Ada beberapa faktor yang menjadi
latar
belakang peneliti
mengambil
lokus
penelitian
di
Desa
Tanjungsari.Pertama, peneliti tertarik mengambil lokus penelitian di Desa Tanjungsari karena desa tersebut memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh desa lain di Provinsi Banten, yaitu desa Tanjungsari diberikan penghargaan sebagai Kampung Pancasila. Menurut penuturan Gunawan (Camat Pabuaran) dalam wawancara peneliti pada 28 Oktober 2014 mengenai sebutan Kampung Pancasila terhadap Desa Tanjungsari, beliau mengatakan bahwa: “Desa Tanjungsari mempunyai sebutan Kampung Pancasila, mengapa disebut Kampung Pancasila? Karena masyarakat Desa Tanjungsari sangat berbudaya, dan di sana ada tokoh masyarakat yang pernah menjadi ketua MPR tertua yakni H. Mahmud pada zaman Orde Baru dan pernah jadi camat pertama di sini, dan diproklamirkan oleh Kodim 0602/Serang untuk dijadikan Kampung Pancasila.” Penuturan dari Gunawan tersebut selaku Camat Pabuaran dipertegas oleh adanya sebuah prasasti yang dibuat oleh Kodim 0602/Serang dengan ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Serang, Drs. H.A Taufik Nuriman, MM.
MBA, pada 03 Oktober 2011.Prasasti tersebut menyatakan bahwa Desa Tanjungsari mendapat sebutan Kampung Pancasila. Prasasti ini merupakan prasasti satu-satunya yang hanya diberikan kepada Desa Tanjungsari.Sebelumnya, bahkan sampai sekarang tidak ada lagi kampung pancasila yang lain, hanya ada satu kampung pancasila di Banten, yakni di Desa Tanjungsari.Hal ini merupakan hal yang sangat membanggakan, karena gelar sebagai kampung pancasila tidak mudah didapat, apalagi sampai disahkan oleh Bupati. Tapi di sisi lain, gelar atau sebutan ini merupakan suatu amanah yang sangat besar kepada Desa Tanjungsari agar isi dan makna dari pancasila dapat diterapkan di Desa Tanjungsari, (lihat Gambar 1.1).
Gambar 1.1 Prasasti Peresmian Kampung Pancasila
Sumber: Monografi Ekspose Lomba Desa, Desa Tanjungsari Kecamatan Pabuaran
Selain itu, peneliti tertarik mengambil lokus penelitian di Desa Tanjungsari dikarenakan, pada perlombaan desa terbaik se-Provinsi Banten yang diadakan oleh BPPMD Provinsi Banten pada tahun 2014, Desa Tanjung sari mendapatkan prestasi sebagai Desa Terbaik ke 3 se-Provinsi Banten, (lihat Tabel 1.1). Tabel 1.1 Rekapitulasi Nama-Nama Desa Terbaik Tingkat Provinsi Banten 2013 No 1 2 3
Nama Desa
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Juara Desa 1 2 3
Desa Pagedangan
Kecamatan Kabupaten Pagedangan Tangerang Desa Sawarna Timur Kecamatan Kabupaten Lebak Bayah Desa Tanjungsari Kecamatan Kabupaten Serang Pabuaran Sumber : BPPMD Provinsi Banten (2014)
Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, masih ditemukan berbagai permasalahan mengenai partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-undang Desa ini.Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, dan sangat perlu adanya pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Peneliti
menilai
sosialisasi
Undang-undang
Desa
kurang
begitu
menjelaskan mengenai isi dan tujuannya.Selama ini, yang begitu digemborgemborkan dan menjadi isu sentral hanyalah terkait pemberian anggaran dari pusat sekitar Rp. 1 Miliar rupiah per desa kepada seluruh desa di Indonesia.Di satu sisi mungkin hal itu merupakan terobosan baru yang dipandang positif,
karena dapat menjadi stimulanbagi peningkatan pembangunan perdesaan. Tetapi di sisi lain, peneliti mengkhawatirkan sosialisasi undang-undang yang belum begitu maksimal dapat menyebabkan kurangnya pemahaman aparatur desa dan warga desa dalam mengimplementasikan Undang-undang Desa yang baru ini. Sahroni (Sekretaris Desa Tanjungsari) berkomentar mengenai kurangnya sosialisasi Undang-undang Desa ini. Dalam wawancara peneliti pada 28 Oktober 2014, Sahroni mengatakan bahwa: “Kalau setingkat kecamatan sudah, setingkat desa untuk orang desanya sudah, Kepala Desanya sudah, saya sudah. Tapi kalau kita ke masyarakatnya belum, tapi maksudnya secara khusus sosialisasi belum, tapi di desa kan kental dengan kegiatan, misalnya kegiatan pengajian, kita sudah sampaikan tapi bukan secara khusus. Mengingat desa ini dalam rangka pelaksanaan Undang-undang no 06 tahun 2014, desa akan mendapatkan dana 10 % dari pusat”. Kedua, ada perbedaan pandangan dari masyarakat dalam menilai Undangundang tersebut.Ada yang menginginkan agar Undang-undang tersebut segera direalisasikan, namun aja juga yang berpandangan bahwa Undang-undang ini mengkhawatirkan, apalagi jika dilihat dari kesiapan SDM di Desa Tanjungsari. Abdullah (Ketua BPD Tanjungsari) berkomentar mengenai dukungannya terhadap Undang-undang Desa ini. Dalam wawancara peneliti terhadap pak Abdullah, beliau mengatakan bahwa: “Sangat mendukung, karena kebijakan pemerintah dengan adanya Undang-undang itu kita mengharapkan ketercapaian semua pembangunan di desa.Bukan untuk masyarakatnya saja, tapi untuk pembangunannya juga mudah-mudahan tercapai”.
Di sisi lain, Abunyamin (LPM Desa Tanjungsari) berkomentar mengenai kekhawatirannya terhadap Undang-undang Desa ini. Dalam wawancara peneliti, beliau mengatakan bahwa: “Ya mudah-mudahan dengan kucuran dana ini, dengan undangundang desa ini bisa mengurangi pengangguran di desa, dan bisa mengurangi urbanisasi-urbanisasi di perkotaan, sehingga orang tidak bertumpuk di perkotaan. Kalaupun dana ini benar-benar turun ke desa, Kepala Desa berkewajiban untuk merekrut masyarakatnya, membuka lapangan pekerjaan, menggali potensi di desa. Intinya saya sangat setuju adanya kue pusat yang diturunkan ke desa, Cuma saya khawatirnya jika Kepala Desa ini nyeleweng, nanti Kepala Desa saya ini ditangkap KPK. Saya khawatir nanti KPK ini bermain di akar rumput, di desa. Orang kampung bilang “sing bisa, kudu bisa, pabisa-bisa”, artinya dana sekian yang diturunkan itu tidak menutup kemungkinan untuk bocor. Sementara mereka harus mengondisikan dana itu secara tepat sasaran”. Dari latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. 1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian yang telah peneliti ungkapkan dalam latar belakang masalah, peneliti dapat mengidentifikasikan beberapa masalah yang menyangkut Analisis Partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu: 1) Kurangnya sosialisasi Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. Pemahaman mengenai Undang-undang ini kurang begitu mendalam. Peneliti melihat bahwasanya masyarakat hanya tahu jikalau desa akan mendapatkan dana sebesar Rp. 1 Miliar lebih, tetapi belum paham apa sebenarnya tujuan dibuatnya Undang-undang Desa
ini. Sekretaris Desa Tanjungsari menyatakan bahwa belum ada sosialisasi Undang-undang ini kepada masyarakat desa secara khusus. 2) Adanya pro dan kontra dari masyarakat desa, serta kekhawatiran dalam mengimplementasikan Undang-undang Desa tersebut, sehingga akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-undang tersebut. 1.3 Pembatasan Masalah Setelah mengidentifikasikan beberapa masalah yang telah peneliti paparkan, maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti yaitu terkait dengan partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undangundang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Peneliti menggunakan tinjauan pustaka berdasarkan pada asas partisipasi pengaturan desa pada Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. 1.4 Rumusan Masalah Berdasarkan batasan masalah yang telah peneliti buat, maka rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:“Bagaimanakahpartisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa?” 1.5 Tujuan Penelitian Peneliti dalam penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yakni untuk mengetahui bagaimana partisipasi dalam menghadapi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dalam hal ini peneliti mengambil lokus penelitian di Desa Tanjungsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.
1.6 Manfaat Penelitian Manfaat yang ingin peneliti peroleh dari penelitian peneliti yang berjudul “Analisis Partisipasi DesaTanjungsari dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa” di antaranya adalah: 1. Secara Teoritis Jika
dilihat
secara
teoritis
penelitian
ini
bermanfaat
dalam
mengembangkan teori-teori yang sudah ada, selain itu dapat mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan yang ada kaitannya dengan ilmu administrasi negara terutama dengan konsentrasi kebijakan publik. 2. Secara Praktis Jika dilihat secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri peneliti sendiri, peneliti dapat mengetahui lebih jauh dan lebih dalam mengenai seluk beluk tentang desa. Kemudian bagi pihak terkait dalam studi Analisis Partisipasi DesaTanjungsari dalam menghadapi Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus BAB VIII, Pasal 72 ayat 1 huruf b) dapat mengetahui seberapa jauh keikuitsertaan yang
sudah
dilakukan
oleh
semua
pihak
desa
untuk
mengimplementasikan peraturan mengenai desa tersebut. Selain itu juga hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan masukan yang
penting bagi semua pihak yang berkaitan dengan Undang-undang tersebut.
1.7 Sistematika penulisan Sistematika dalam penelitian ini adalah: BAB I PENDAHULUAN Dalam BAB I yaitu pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menggambarkan ruang lingkup serta kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif. Identifikasi Masalah yaitu masalah yang muncul dimana berkaitan dengan tema/judul penelitian.Pembatasan dan perumusan Masalah yaitu menetapkan masalah yang paling urgen yang sesuai dengan judul penelitian serta mendefinisikan masalah yang telah ditetapkan dalam bentuk definisi konsep dan definisi operasional.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA Dalam BAB II yaitu tinjauan pustaka merupakan acuan atau dasar yang relevan untuk mendukung dalam menganalisis permasalahan yang peneliti kemukakan dan merupakan fokus penelitian. Selain itu peneliti juga menjelaskan kerangka pemikiran yang berisi tentang gambaran umum permasalahan yang dihadapi serta upaya dalam menghadapi permasalahan tersebut.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN Dalam BAB III yaitu metodologi penelitian terdiri instrument penelitian yang menjelaskan proses penyusunan data dan jenis alat yang digunakan dalam pengumpulan data serta teknik penentuan kualitas instrument. Teknik Pengolahan dan Analisis Data, Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian. BAB IV HASIL PENELITIAN Dalam BAB IV yaitu hasil penelitian terdiri dari desain penelitian yang merupakan pemaparan mengenai metode penelitian secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. BAB V PENUTUP Dalam BAB V yaitu penutup, peneliti memaparkan Kesimpulan dan Saran yang diungkapkan peneliti terkait dengan judul penelitian yang diteliti. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN
2.1 Landasan Teori Teori menurut
Kerlinger dalam Sugiyono(2012:41) mengemukakan
bahwa: “Theory is a set of interrelated construct (concepts), definitions, and proposition that present a systematic view of phenomena by specifying relations among variabels, with purpose of explaining and predicting the phenomena.” Teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. William Wiersma dalam Sugiyono (2012:41) menyatakan bahwa: “A theory is a generalization or series of generalization by which we attempt to explain some phenomena in a systematic manner.” Selain itu, teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik.Cooper dan Schindler dalam Sugiyono (2012:41) menyatakan bahwa:“A theory is a set of systematically interrelated concepts, definition, and proposition that are advanced to explain and predict phenomena (fact).”
Teori merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan
fenomena.Dari
beberapa
pengertian
teori,
peneliti
dapat
menyimpulkan bahwa teori merupakan seperangkat konsep dan definisi untuk menganalisis suatu fenomena secara sistematik dan holistik.Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti menggunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk itu pada bab ini peneliti menggunakan beberapa teori yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Teori dalam ilmu administrasi mempunyai peranan yang sama seperti ilmu-ilmu lainnya, yaitu berfungsi untuk menjelaskan dan menjadi panduan dalam peneliatian. Oleh karena itu, peneliti akan menguraikan beberapa teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Beberapa hal yang akan diuraikan adalah mengenai, konsep kesiapan, konsep tata kelola, konsep kebijakan, dan konsep mengenai desa. 2.1.1 Konsep Partisipasi Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) membedakan patisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan.Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan.Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan.Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau
pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Ketiga,
partisipasi
dalam
pengambilan
manfaat.Partisipasi
dalam
pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam evaluasi.Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan
dengan
pelaksanaan
sebelumnya.Partisipasi
dalam
ketercapaian program
yang
pogram
evaluasi
ini
yang
sudah
bertujuan
untuk
direncanakan mengetahui
sudah direncanakan sebelumnya.Berdasarkan
beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama. 2. Bentuk Partisipasi Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 58), terbagi atas:
a. Partisipasi Vertikal Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien. b. Partisipasi horizontal Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Menurut Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D (2011: 58), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a. Partisipasi fisik “Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah.” b. Partisipasi non fisik “Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.” 2.1.2
Pengertian Kebijakan Publik Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh
seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan unuk melaksanakannya.
Para sarjana menekankan aspek kebijakan umum (public polcy, beleid) menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Citacita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijakan (policies)
oleh
pihak
yang
berwenang,
dalam
hal
ini
pemerintah
(Budiardjo:2008:20). Pengertian Kebijakan menurut Friedrich (dalam Agustino, 2006:7) sebagai berikut: Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulakan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Menurut Carl Friedrich (dalam Abdul Wahab, 2008 : 3) menyatakan bahwa kebijaksanaan adalah : Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Sementara menurut Abdul Wahab (2008:5) bahwa : Kebijaksanaan negara diartikan sebagai kebijaksanaan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintahan. Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, ada baiknya kita membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik menurut Young Quinn (dalam Suharto:2005:44), antara lain:
1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. 2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat. 3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak. 4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu. 5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh sesorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah. Literatur ilmu politik tradisional dipenuhi oleh definisi-definisi mengenai kebijakan publik. Pendefinisian ini berguna untuk menyediakan sarana komunikasi bagi para perumus dan analisis kebijakan publik juga dalam rangka menentukan definisi operasional ketika para peneliti melakukan penelitian lapangan yang membutuhkan definisi secara tepat. Dalam penelitian ini, definisi yang peneliti simpulkan adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan dalam bernegara. 2.1.3
Konsep Desa
2.1.3.1 Pengertian Desa Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian desa juga dijelaskan dalam Undang-undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Undang-undang No 06 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalahkesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2.1.3.2 Asas-Asas Pengaturan Desa Di dalam Undang-undang Desa yang baru, dalam membuat pengaturan desa terdapat asas-asas desa yang harus diperhatikan.Menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa pasal tiga, asas-asas tersebut di antaranya adalah: a) rekognisi; b) subsidiaritas; c) keberagaman; d) kebersamaan; e) kegotongroyongan;
f) kekeluargaan; g) musyawarah; h) demokrasi; i) kemandirian; j) partisipasi; k) kesetaraan; l) pemberdayaan; dan m) keberlanjutan.
2.1.3.3 Pembentukan Desa Pembentukan desa diatur menurut Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa pasal delapan, yakni: 1. Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. 2. Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. 3. Pembentukan Desa harus memenuhi syarat: a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan; b. jumlah penduduk, yaitu:
1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepalakeluarga; 2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga; 3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepalakeluarga; 4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600(enam ratus) kepala keluarga; 5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (limaratus) kepala keluarga; 6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan KalimantanSelatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga; 7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utarapaling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga; 8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwaatau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan 9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepalakeluarga. c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adatistiadat Desa; e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber dayaekonomi pendukung; f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalamperaturan Bupati/ Walikota; g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat PemerintahDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asalusul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa. 5. Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. 6. Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk. 7. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalamjangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. 8. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. 2.1.3.4 Pemerintah Desa Menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 25, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang perundangan diserahkan kepada desa 2.1.3.5 Kepala Desa 1) Pemilihan Kepala Desa Penjelasan mengenai pemilihan Kepala Desa dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 26, yakni: 1. Kepala desa dipilihlangsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesiayang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perdayang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. 2. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa, ditetapkan sebagai kepala desa. 3. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat besertahak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannyaberlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perdadengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
4. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembalihanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 5. Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah pemilihan. 6. Sebelum
memangku
jabatannya,
kepala
desa
mengucapkan
sumpah/janji. 7. Susunan kata-kata sumpah/janji, dimaksud adalah sebagai berikut: "Demi
Allah
(Tuhan),
saya
bersumpah/berjanji
bahwa
saya
akanmemenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaikbaiknya,sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalammengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; danbahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangandengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, danNegara Kesatuan Republik Indonesia". 2) Tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa Penjelasan mengenai tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa dijelaskan pula dalam Undang-undang No 06 Tahun 2014, yakni: 1. Kepala
Desa
bertugas
menyelenggarakan
Pemerintahan
Desa,
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 2. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang: a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d. menetapkan Peraturan Desa; e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f. membina kehidupan masyarakat Desa; g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; h. membina
dan
meningkatkan
perekonomian
Desa
serta
mengintegrasikannya agar mencapaiperekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkankesejahteraan masyarakat Desa; k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l. memanfaatkan teknologi tepat guna; m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Ada beberapa hak yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berhak: a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, sertamendapat jaminan kesehatan; d. mendapatkan
pelindungan
hukum
atas
kebijakan
yang
dilaksanakan; dan e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa. 4. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif danefisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib: a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepadaBupati/Walikota; b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepadaBupati/Walikota; c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan d. memberikan
dan/atau
menyebarkan
informasi
penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepadamasyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
2.1.3.6 Perangkat Desa Menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 48: 1. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya. 2. Perangkat diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. 3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. 4. Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhipersyaratan: a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahunsebelum pendaftaran; dan d. syarat
lain
yang
ditentukan
dalam
Peraturan
Daerah
Kabupaten/Kota. 2.1.3.7 Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desabersama kepala desa, menampung
dan
menyalurkan
aspirasi
masyarakat.Anggota
badan
permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan
dengan
cara
musyawarah
dan
mufakat.Pimpinan
badan
permusyawaratan desa dipilih dari dan oleh anggota badan permusyawaratan desa.Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan badan permusyawaratan desa diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 2.1.3.8 Keuangan Desa Keuangan Desa menurut Undang-undang No 06 Tahun 2014 pasal 71, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Pendapatan Desa bersumber dari: a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong,dan lain-lain pendapatan asli Desa; b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
dan
AnggaranPendapatan
dan
Belanja
Daerah
Kabupaten/Kota; f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari Belanja Pusat denganmengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah.Alokasi dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan
Desa.Sesuai
dengan
hasil
musyawarah,
Kepala
Desa
menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.Dalam melaksanakan kekuasaan keuangan, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah. 2.2 Penelitian Terdahulu Undang-undang No 06 Tahun 2014 tentang desa merupakan salah satu undang-undang yang baru muncul di masyarakat, penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai undang-undang ini masih sulit untuk ditemukan, peneliti telah mencari ke beberapa perguruan tinggi, tetapi belum ada penelitian yang fokusnya sama dengan peneliti. Tetapi walaupun fokusnya tidak sama mengenai analisis partisipasi dalam menghadapi Undang-undang No 06 Tahun 2014, ada beberapa penelitian yang masih berkaitan dengan fokus yang peneliti
teliti. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut yakni: Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Agus Subroto dalam Tesisnya yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)”.Dalam penelitian tersebut, ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah. Pertama, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Kedua, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan
dan
pelaksanaan
harus
benar-benar
dapat
dilaporkan
dan
dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.Ketiga, prinsip value for money. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan danamasyarakat tersebut dapat menghasilkan ouput yang maksimal (berdaya
guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Dalam penelitian tersebut akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).Prinsip atau kaidah-kaidah good governance adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan
dan
pembangunan.Pengelolaan
ADD
sebagai
bagian
dari
pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsipprinsip yang merupakan indikator goodgovernance tersebut. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Agus Subroto dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti memfokuskan penelitian pada partisipasi desa dalam menghadapi undang-undang desa, sedangkan Agus Subroto memfokuskan penelitiannya pada akuntabilitas pengelolaan ADDuntuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2005:65). Untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka berpikir sebagai berikut: Pemerintah pada tahun 2013 telah mengesahkan Rancangan Undangundang mengenai Desa menjadi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.Undang-undang (UU) tentang desa yang telah disahkan DPR RI menjadi
Undang-undang (UU) Desa, ini berarti mengisyaratkan bahwa pembangunan Indonesia tidak hanya terjadi di perkotaan, tapi juga dimulai di desa. Poin terpenting dalam undang-undang baru ini terdapat pada pasal 72 ayat (1) huruf b, yang menyatakan bahwa setiap desa akan menerima dana yang bersumber dari APBN. UU Desa ini mengatur tentang alokasi dana dari pemerintah pusat, desa juga dimungkinkan mendapat kucuran dana dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang menyatakan siap untuk mengimplementasikan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.Di Provinsi Banten terdapat empat Kabupaten, di antaranya adalah Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Serta ada empat Kota, yakni Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dari banyaknya Kabupaten dan Kota di Banten, terdapat desa-desa terbaik setiap tahunnya yang terpilih berdasarkan lomba desa yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Dalam perlombaan desa pada tahun 2014 ada tiga desa terbaik yang ditetapkan sebagai juaranya, yaitu: Desa Pagedangan (Kabupaten Tangerang, Juara 1), Desa Sawarna Timur (Kabupaten Lebak, Juara 2), dan Desa Tanjungsari (Kabupaten Serang, juara 3). Ada salah satu desa yang menarik di antara ketiga desa terbaik itu, yaitu Desa Tanjungsari.Selain merupakan desa terbaik ketiga seProvinsi Banten, Desa Tanjungsari mempunyai gelar sebagai Kampung Pancasila.Dari hal tersebutlah peneliti tertarik mengadakan penelitian mengenai partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-undang No 06 Tahun
2014 Tentang Desa dengan lokus penelitian di Desa Tanjungsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang. Adapun penelitian ini mencoba untuk menganalisis tentang analisis partisipasi dalam menghadapi Undang-undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa.Dalam menganalisis partisipasi dalam menghadapi Undang-undang Desa tersebut, peneliti menggunakan asas pengaturan desa yang terdapat pada Undangundang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.Untuk mengetahui secara lebih jelas alur berpikir yang menjadi kerangka berpikir dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:
INPUT 1. Kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. 2. Adanya kekhawatiran masyarakat terhadap pelaksanaan Undangundang No 06 tahun 2014 tentang Desa.
Asas Pengaturan Desa dalam Undangundang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa : Asas Partisipasi
Analisis Partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa
OUTPUT Mengetahui Partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa
2.4 Asumsi Dasar Penelitian Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah peneliti paparkan, peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian.Maka asumsi dasar peneliti dalam penelitian ini merupakan anggapan peneliti terhadap permasalahan yang diteliti.Peneliti berasumsi bahwa partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 adalah rendah.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2012:1) adalah: Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Sedangkan metode kualitatif menurut Irawan (2006:4.31), adalah: Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang cenderung bersifat deskriptif, naturalistic, dan berhubungan dengan “sifat data” yang murni kualitatif. Temuan dalam penelitian kualitatif bersifat kasusistik, unik, dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan ke konteks lain. Instrument pengumpulan data dalam metode kualitatif tidak bersifat terstruktur, terfokus, “rigid”, dan spesifik, seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi lebih bersifat longgar, fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kebutuhan. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah yaitu objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek dan setelah keluar dari objek relatif tidak berubah. Pendekatan deskriptif digunakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan obyek penelitian
pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual mengenai partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. 3.2 Fokus Penelitian Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif juga disebut sebagai batasan masalah,
yang
berisi
pokok
masalah
yang
masih
bersifat
umum
(Sugiyono:2012:32). Adapun fokus penelitian yang peneliti teliti adalah terkait partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya mengenai tanggapan dan dukungan masyarakat maupun Pemerintah Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undangundang Nomor 06 Tahun 2014, sehingga peneliti dapat memberikan rekomendasi terhadap permasalahan dalam hal partisipasi di Desa Tanjungsari, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang. 3.3 Lokasi Penelitian Lokasi penelitian mengenai Analisis Partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dilakukan di Desa Tanjungsari, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.
3.4 Fenomena yang diamati 3.4.1 Definisi Konsep Fenomena yang diamati dalam penelitian ini yaitu mengenai analisis asas pengaturan desa dengan fokus partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.Konsep mengenai asas pengaturan desa merupakan hal yang sangat penting di dalam implementasi Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014. 3.4.2 Definisi Operasional Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa fenomena yang akan diamati dalam penelitian ini yaitu mengenai partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa. Beberapa poin penting mengenai fenomena yang akan diamati tersebut akan peneliti analisis dengan menggunakan asas pengaturan desa berdasakan pada Undang-undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagai acuannya. Di dalam Undang-undang Desa yang baru, dalam membuat pengaturan desa terdapat asas-asas desa yang harus diperhatikan.Menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa pasal tiga, asas-asas tersebut di antaranya adalah: a) rekognisi; b) subsidiaritas; c) keberagaman;
d) kebersamaan; e) kegotongroyongan; f) kekeluargaan; g) musyawarah; h) demokrasi; i) kemandirian; j) partisipasi; k) kesetaraan; l) pemberdayaan; dan m) keberlanjutan. 3.5 Instrumen Penelitian Dalam penelitian diperlukan suatu alat ukur yang tepat dalam proses pengolahannya. Hal ini untuk mencapai hasil yang diinginkan. Alat ukur dalam penelitian disebut juga instrument penelitian atau dengan kata lain bahwa pada dasarnya instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan dalam mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri (human instrument).Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti siap untuk melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.Validitas terhadap peneliti sebagai instrument meliputi validitas terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, dan kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logistiknya.Adapun yang
melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan (Sugiyono, 2012:59). Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder.
Menurut
Lofland
&
Loflang
(dalam
Basrowi
&
Suwandi:2008:169), sumber data utama atau primer dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan atau data sekunder seperti dokumen, dan lain-lain. Adapun alat-alat tambahan yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data berupa pedoman wawancara, buku catatan, kamera digital dan alat perekam. 3.6 Informan Penelitian Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan ini terbagi menjadi dua, yaitu informan kunci (key informan) dan informan sekunder (secondary informan). Adapun dalam penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive, yaitu teknik pengambilan data dari informan dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan penelitian merupakan orang yang mengetahui tentang partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undangundang No 06 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diharapkan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah setiap orang yang terkait dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 serta
mengetahui partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu: (lihat Tabel 3.1). Tabel 3.1 Informan Penelitian No. 1
2
3
Informan Instansi a. Pemerintah Desa Tanjungsari: - Kepala Desa - Sekretaris Desa - Kaur Umum - Kasi Pemerintahan - Kaur Keuangan b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjungsari: - Ketua BPD - Wakil Ketua BPD c. Camat Pabuaran Masyarakat a. Tokoh Masyarakat Desa Tanjungsari: - Tokoh Agama - Sesepuh Desa b. RT Desa Tanjungsari: - RT 02 - RT 07 c. RW Desa Tanjungsari: - RW 01 - RW 02 Stakeholder a. LPM Desa Tanjungsari b. Ketua TP.PKK Desa Tanjungsari c. Sekretaris KARANG TARUNA Desa Tanjungsari d. Kepala LINMAS Desa Tanjungsari
Kode Informan I1-1 I1-2 I1-3 I1-4 I1-5 I1-6 I1-7 I1-8
Keterangan Key Informan
Key Informan
Key Informan Secondary Informan
I2-1 I2-2 I2-3 I2-4 I2-5 I2-6
Secondary Informan Secondary Informan
I3-1
Secondary Informan
I3-2
Secondary Informan
I3-3
Secondary Informan
I3-4
Secondary Informan
Sumber: Peneliti, 2014
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono:2012:63). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Wawancara Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatapan muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara (Nazir:2009:193). Adapun teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (indeph interview)adalah data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat perasaan dan pengetahuan informan penelitian. Informan penelitian adalah orangyang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu berbagai keperluan yang dibutuhakan yaitu penentuan informan yang terdiri dari informan kunci dan informan sekunder, kriteria informan dan pedoman wawancara disusun dengan rapi dan terlebih dahulu dipahami
peneliti. Selain itu, sebelum melakukan wawancara peneliti juga melakukan hal-hal sebagai berikut: a) Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian b) Menjelaskan alasan informan terpilih untuk diwawancarai c) Menjelaskan situasi atau badan yang melaksanakan d) Mempersiapkan pencatatan data wawancara Hal-hal tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada informan yuntuk melakukan wawancara dengan menghindari keasingan serta rasa curiga informan untuk memberikan keterangan dengan jujur, selanjutnya peneliti mencatat keterangan-keterangan yang diperoleh dengan cara pendekatan kata-kata dan merangkainya kembali dalam bentuk kalimat (Nazir:2009:200). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur ini adalah wawancara yang bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, namun pedoman wawancara yang akan ditanyakan. Adapun secara garis besar, pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (lihat Tabel 3.2)
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara No. 1
Dimensi Sub Dimensi Informan Analisis 1. Penilaian dan dukungan warga I1-1, I1-2, I1-3, I1-4, I1-5, Partisipasi Desa Desa Tanjungsari. I1-6, I1-7, I1-8, I2-1, I2-2, Tanjungsari dalam Peneliti menganalisis penilaian I2-3, I2-4, I2-5, I2-6, I3-1, menghadapi dan dukungan dari warga Desa I3-2, I3-3, I3-4 Undang-Undang Tanjungsari terhadap UndangNomor 06 Undang Nomor 06 Tentang Tentang Desa Desa, baik masyarakat desa, maupun Pemerintahan Desa. 2. Perencanaan Pemerintahan I1-1, I1-2, I1-3, I1-4, I1-5, Desa. I1-6, I1-7 Peneliti menganalisis perencanaan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa beserta BPD untuk menghadapi Undang-Undang Nomor 06 Tentang Desa. 3. Bentuk partisipasi masyarakat I1-1, I1-2, I1-3, I1-4, I1-5, Desa Tanjungsari. I1-6, I1-7, I1-8, I2-1, I2-2, Peneliti menganalisis aksi-aksi I2-3, I2-4, I2-5, I2-6, I3-1, yang akan dilakukan oleh I3-2, I3-3, I3-4 masyarakat Desa Tanjungsari untuk ikut serta mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 06 Tentang Desa. Sumber: Peneliti, 2014
4. Pengamatan/Observasi Observasi menurut Moleong (2007:175) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan,
perhatian,
perilaku
tak
sadar,
kebiasaan,
dan
sebagainya.Pengamatan/observasi menurut Moleong (2007:176) dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta (partisipan) dan cara yang tidak berperan serta (non partisipan). Pada pengamatan berperan serta, pengamat melakukan dua fungsi sekaligus yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari keompok yang diamatinya.Namun, observasi tanpa berperan serta, pengamat hanya melakukan satu fungsi saja yaitu mengadakan pengamatan. Dalam penelitian ini, teknik observasi/pengamatan yang digunakan adalah observasi/pengamatan tanpa peran serta.Adanya keterbatasan waktu menyebabkan peneliti hanya melakukan satu fungsi observasi yaitu hanya melakukan pengamatan tanpa harus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati.Selain itu penelitian yang peneliti teliti bukan termasuk penelitian antropologi sehingga tidak memerlukan observasi peran serta. 5. Dokumentasi Dokumen
merupakan
catatan
peristiwa
yang
sudah
berlalu.Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari sesorang.Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan-catatan, peraturan, kebijakan, laporan-laporan.Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono:2012:82).
6. Studi Literatur/Kepustakaan Studi
literatur/kepustakaan
merupakan
pengumpulan
data
penelitian yang diperoleh dari berbagai referensi baik buku ataupun jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.Dalam sebuah penelitian kualitatif analisis data dilakukan sejak sebelum peneliti memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Namun faktanya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data. Data yang terkumpul harus diolah sedemikian rupa hingga menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menjawab perumusan masalah yang diteliti.Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah dalam melakukan analisis data menurut Irawan (2006:5.27) yaitu: 1. Pengumpulan data mentah Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data mentah misalnya melalui wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka. Pada tahap ini juga digunakan alat bantu yang diperlukan, seperti tape recorder, kamera, dan lain-lain. Catatan hasil wawancara hanya data yang apa adanya (verbatim), tidak dicampurkan dengan pikiran, komentar, dan sikap peneliti. 2. Transkrip data Pada tahap ini, peneliti merubah catatan dalam bentuk tulisan (apakah itu berasal dari tape recorder atau catatan tulisan tangan). Peneliti ketik persis seperti apa adanya (verbatim). 3. Pembuatan koding Pada tahap ini, peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip. Pada bagian-bagian tertentu dari transkrip data tersebut akan transkrip menemukan hal-hal penting yang perlu peneliti catat untuk proses selanjutnya. Dari hal-hal penting tersebut nanti akan diberi kode.
4. Kategorisasi data Pada tahap ini, peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara “mengikat” konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam suatu besaran yang dinamakan “kategori”. 5. Penyimpulan sementara Pada tahap ini, peneliti mengambil kesimpulan masih bersifat sementara.Kesimpulan ini 100 % harus berdasarkan data dan data yang didapatkan tidak dicampurkan dengan pikiran dan penafsiran sendiri. 6. Triangulasi Pada tahap ini, peneliti melakukan proses chek dan recheck antara satu sumber data dengan sumber data yang lainnya, dengan menggunakan metode triangulasi. Dengan triangulasi data tersebut, maka dapat diketahui apakah informan/narasumber memberikan data yang sama atau tidak. 7. Penyimpulan akhir Kesimpulan akhir diambil ketika peneliti sudah merasa bahwa data peneliti sudah jenuh (saturated) dan setiap penambahan data hanya berarti ketumpang tindihan (redundant). Langkah-langkah dalam melakukan analisis data secara lebih jelas dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut yaitu: Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data Model Prasetya Irawan
Sumber: (Irawan, 2006:5.27)
3.8 Pengujian Keabsahan Data Dalam penelitian kualitatif dikenal uji keabsahan data.Adapun dalam penelitian
ini,
untuk
pengujian
keabsahan
datanya
dilakukan
dengan
menggunakan teknik triangulasi. Menurut Irawan (2006:5.34), ada tiga teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Adapun pada penelitian ini, teknik triangulasi yang peneliti gunakan adalah teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber melalui hasil wawancara atau disebut juga dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. 3.9 Jadual Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjungsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Adapun waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Juni 2015, dengan jadual sebagai berikut:
Tabel 3.3 Waktu Pelaksanaan Penelitian Tahun 2014-2015 No
Kegiatan
Bulan Jul
1. 2.
Penelitian Awal Penyusunan Proposal Proses
3.
Pencarian Data di Lapangan
3.
Bimbingan
4.
Penyerahan
Ags
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Proposal 5. 6. 7. 8.
Ujian Proposal Perbaikan Proposal Penelitian Lapangan Pengolahan Data Penyusunan
9.
Laporan Penelitian dan Bimbingan
10.
Sidang Skripsi
11.
Revisi Skripsi
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Serang Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten. Pada 17 Juli 2007, Kabupaten Serang dimekarkan menjadi Kota Serang dan Kabupaten Serang. Kabupaten Serang merupakan wilayah dataran rendah dan pegunungan dengan ketinggian antara 0 sampai 1.778 m di atas permukaan laut.Luas wilayah Kabupaten Serang adalah 1.467,35 km². Secara geografis terletak posisi koordinat antara 105º7' - 105º22' Bujur Timur dan 5º50' - 6º21' Lintang Selatan. Batas wilayah Kabupaten Serang terdiri dari: 1) Sebelah Utara
: Laut Jawa
2) Sebelah Selatan
: Kabupaten Lebak dan Pandeglang
3) Sebelah Barat
: Kota Cilegon dan Selat Sunda
4) Sebelah Timur
: Kabupaten Tangerang.
Kabupaten Serang dari arah utara ke selatan terdiri dari wilayah rawa pasang surut, rawa musiman, dataran, perbukitan dan pegunungan.Bagian Utara merupakan wilayah yang datar dan tersebar luas sampai ke pantai, kecuali sekitar Gunung Sawi, Gunung Terbang dan Gunung Batusipat.Di bagian selatan sampai ke Barat, Kabupaten Serang berbukit dan bergunung antara lain sekitar Gunung Kencana, Gurung Karang dan Gunung
Gede.Daerah yang bergelombang tersebar di antara kedua bentuk wilayah tersebut. Hampir seluruh daratan Kabupaten Serang merupakan daerah subur karena tanahnya sebagian besar tertutup oleh tanah endapan Alluvial dan batu vulkanis kuarter. Potensi tersebut ditambah banyak terdapat pula sungaisungai yang besar dan penting yaitu Sungai Ciujung, Cidurian, Cibanten, Cipaseuran, Cipasang dan Anyar yang mendukung kesuburan daerah-daerah pertanian di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang terdiri atas 29 kecamatan, yaitu Anyar, Kecamatan bandung, Baros, Binuang, Bojonegara, Carenang, Kecamatan Cikande, Cikeusal, Cinangka, Ciomas, Ciruas, Gunungsari, Jawilan, Kibin, Kopo, Kragilan, Kramatwatu, Mancak, Pabuaran, Padarincang, Pamarayan, Petir, Pontang, Pulo Ampel, Tanara, Tirtayasa, Tunjung Teja, Lebak Wangi dan Waringin Kurung, yang dibagi lagi atas sejumlah desa. 4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Pabuaran Kecamatan Pabuaran merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Serang.Kecamatan Pabuaran terletak di sebelah Selatan Kabupaten Serang.Secara letak geografis, Kecamatan Pabuaran terdiri dari desa-desa yang semuanya merupakan daerah dataran tanpa ada lembah maupun pantai (lihat tabel 4.1). Dengan batas-batas wilayah antara lain:
1) Sebelah Utara : Kecamatan Gunungsari Kecamatan Taktakan
2) Sebelah Barat : Kecamatan Ciomas 3) Sebelah Timur : Kecamatan Curug Kota Serang 4) Sebelah Selatan: Kecamatan Baros Kecamatan Baros Tabel 4.1 Letak Geografis Desa/Kelurahan di Kecamatan Pabuaran, 2012
Desa/Kelurahan
Pantai
Bukan Pantai Lembah Kawasan Dataran Lereng 001 Tanjungsari √ 002 Kadubereum √ 003 Pasanggrahan √ 004 Pabuaran √ 005 Pancanegara √ 006 Sindangheula √ 007 Sindangsari √ 008 Talagawarna √ Sumber: Kecamatan Pabuaran Dalam Angka, BPS Kab. Serang (2013) Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang, Kecamatan Pabuaran mempunyai luas wilayah 40,42 Km2 . Luas wilayah Kecamatan Pabuaran terdiri dari luas wilayah Desa Tanjungsari (4,34 Km2 ), Desa Kadubereum (5,66 Km2), Desa Pasanggrahan (2,47 Km2), Desa Pabuaran (6,28 Km2), Desa Pancanegara (5,45 Km), Desa Sindangheula (6,00 Km2), Desa Sindangsari (7,44 Km2), Desa Talagawarna (2,78 Km2) terdiri (lihat Tabel 4.2).
Tabel 4.2 Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pabuaran, 2012 Desa/Kelurahan Luas Wilayah (Km2) Persentase 001 Tanjungsari 4,34 10,74 002 Kadubereum 5,66 14,00 003 Pasanggrahan 2,47 6,11 004 Pabuaran 6,28 15,54 005 Pancanegara 5,45 13,48 006 Sindangheula 6,00 14,84 007 Sindangsari 7,44 18,41 008 Talagawarna 2,78 6,88 Jumlah 40,42 100,00 Sumber: Kecamatan Pabuaran Dalam Angka, BPS Kab. Serang (2013) Secara administrasi, wilayah Kecamatan Pabuaran merupakan wilayah perdesaan, tanpa ada wilayah perkotaan (lihat tabel 4.3).
Kecamatan
Pabuaran terdiri dari 8 Desa yang terbagi menjadi 130 kampung/dusun, 44 rukun warga (RW), dan 150 rukun tetangga (RT), (lihat Tabel 4.4).
Tabel 4.3 Status Perdesaan dan Perkotaan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pabuaran, 2012
Desa/Kelurahan Perdesaan (Rural) Perkotaan (Urban) 001 Tanjungsari √ 002 Kadubereum √ 003 Pasanggrahan √ 004 Pabuaran √ 005 Pancanegara √ 006 Sindangheula √ 007 Sindangsari √ 008 Talagawarna √ Sumber: Kecamatan Pabuaran Dalam Angka, BPS Kab. Serang (2013)
Tabel 4.4 Banyaknya Kampung/Dusun, Rukun Warga (RW), DAN Rukun Tetagga (RT) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pabuaran, 2012 Desa/Kelurahan Kampung/Dusun RW RT 001 Tanjungsari 11 6 17 002 Kadubereum 17 4 18 003 Pasanggrahan 16 4 16 004 Pabuaran 32 9 32 005 Pancanegara 20 9 24 006 Sindangheula 15 5 17 007 Sindangsari 14 5 18 008 Talagawarna 6 2 8 Jumlah 131 44 150 Sumber: Kecamatan Pabuaran Dalam Angka, BPS Kab. Serang (2013) Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari BPS Kabupaten Serang, setiap desa di Kecamatan Pabuaran mempunyai Ibu Kota Desa masingmasing, yakni: Kampung Kadukacapi (Desa Tanjungsari), Kampung Cisitu (Desa
Kadubereum),
Kampung
Kadubangban
Kampung Cikaung (Desa Pabuaran),
(Desa
Pasanggrahan),
Kampung Pancanegara
(Desa
Pancanegara), Kampung Sindangheula (Desa Sindangheula), Kampung Rancalutung
(Desa
Sindangsari),
Talagawarna). (Lihat Tabel 4.5).
Kampung
Tanjungkulon
(Desa
Tabel 4.5 Status Pemerintahan dan Ibu Kota Desa/Kelurahan di Kecamatan Pabuaran, 2012
Desa/Kelurahan
Status Ibu Kota Pemerintahan 001 Tanjungsari Desa Kp. Kadukacapi 002 Kadubereum Desa Kp. Cisitu 003 Pasanggrahan Desa Kp. Kadubangban 004 Pabuaran Desa Kp. Cikaung 005 Pancanegara Desa Kp. Pancanegara 006 Sindangheula Desa Kp. Sindangheula 007 Sindangsari Desa Kp. Rancalutung 008 Talagawarna Desa Kp. Tanjungkulon Sumber: Kecamatan Pabuaran Dalam Angka, BPS Kab. Serang (2013) Kecamatan Pabuaran mempunyai jumlah penduduk 39.324 jiwa, yang terdiri dari 20.425 jiwa laki-laki dan 18.899 jiwa perempuan dengan rasio jenlis kelamin 108,00 (lihat tabel 4.6). Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Pabuaran, 2012 Desa/Kelurahan
Penduduk P Total
Rasio Jenis L % Kelamin 001 Tanjungsari 1.496 1.457 2.953 7,51 103,00 002 Kadubereum 2.411 2.271 4.682 11,91 106,00 003 Pasanggrahan 1.835 1.671 3.524 8,96 111,00 004 Pabuaran 3.350 3.064 6.414 16,31 109,00 005 Pancanegara 2.828 2.664 5.492 13,97 106,00 006 Sindangheula 3.600 3.187 6.787 17,26 113,00 007 Sindangsari 4.171 3.972 8.143 20,71 105,00 008 Talagawarna 716 613 1.329 3,38 117,00 Jumlah 20.425 18.899 39.324 100,00 108,00 Sumber: Kecamatan Pabuaran Dalam Angka, BPS Kab. Serang (2013)
4.1.3 Gambaran Umum Desa Tanjungsari Desa Tanjungsari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Desa Tanjungsari mempunyai luas wilayah 434 Ha, yang terdiri dari luas pemukiman 90 Ha, luas persawahan 110 Ha, luas perkebunan 212 Ha, luas kuburan 4 Ha, luas pekarangan 9 Ha, perkantoran 1,3 Ha, dan luas prasana umum lainnya 6,70 Ha. Desa Tanjungsari mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: a) Sebelah Utara
: Desa Pabuaran/Pasanggrahan, Kec. Gunungsari
b) Sebelah Selatan : Desa Sukarena/Cemplang, Kec. Ciomas c) Sebelah Timur : Desa Sindangmandi, Kec. Baros d) Sebelah Barat
: Desa Talagawarna, Kec. Ciomas
Penduduk Desa Tanjungsari berjumlah 3341 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 1712 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1629 jiwa. Penduduk Desa Tanjungsari semuanya beragama islam. Jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Tanjungsari berjumlah 794 kepala keluarga, dengan kepadatan penduduk 621 per Km. Dari jumlah penduduk yang telah peneliti paparkan tersebut, jumlah penduduk yang terbanyak berdasarkan umur adalah anak-anak laki-laki berumur 5 tahun (lihat Tabel 4.7).
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Usia 0-12 bulan 1 tahun 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Laki-laki
Perempuan
10 orang
23 orang
13 orang 16 orang 21 orang 36 orang 333 orang 22 orang 43 orang 57 orang 40 orang 54 orang 42 orang 47 orang 22 orang 25 orang 42 orang 30 orang 28 orang 31 orang 27 orang 46 orang 42 orang 23 orang 15 orang 32 orang 17 orang 20 orang 44 orang 18 orang 24 orang 20 orang 21 orang 31 orang 10 orang 30 orang 19 orang
12 orang 30 orang 36 orang 33 orang 21 orang 47 orang 44 orang 36 orang 47 orang 47 orang 38 orang 21 orang 29 orang 41 orang 36 orang 22 orang 34 orang 27 orang 38 orang 30 orang 30 orang 22 orang 20 orang 26 orang 19 orang 21 orang 13 orang 21 orang 27 orang 24 orang 024 orang 16 orang 20 orang 30 orang 14 orang
Usia 39 Tahun 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Laki-laki
Perempuan
15 orang
27 orang
17 orang 13 orang 14 orang 38 orang 17 orang 18 orang 22 orang 20 orang 21 orang 23 orang 20 orang 18 orang 18 orang 20 orang 16 orang 12 orang 9 orang 10 orang 20 orang 14 orang 20 orang 21 orang 14 orang 12 orang 10 orang 10 orang 8 orang 9 orang 10 orang 8 orang 4 orang 4 orang 9 orang 14 orang 10 orang
21 orang 10 orang 12 orang 29 orang 24 orang 20 orang 18 orang 19 orang 14 orang 29 orang 21 orang 15 orang 12 orang 24 orang 12 orang 10 orang 12 orang 17 orang 17 orang 18 orang 20 orang 18 orang 14 orang 10 orang 14 orang 9 orang 12 orang 17 orang 13 orang 10 orang 6 orang 4 orang 3 orang 5 orang 6 orang
36 37 38
18 orang 18 orang
21 orang 22 rang
75 >75
6 orang 0 orang 1712 19 orang 21 orang Total orang Sumber: Monografi Desa Tanjungsari
2 orang 0 orang 1629 orang
Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari monografi Desa Tanjungsari, jumlah penduduk Desa Tanjungsari berdasarkan pendidikan, mayoritas tingkat pendidikannya hanya sebatas Sekolah Dasar (SD).Artinya, tingkat pendidikan masarakat Desa Tanjungsari cukup rendah (lihat Tabel 4.8).
Tabel 4.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan PENDIDIKAN Tingkatan Pendidikan Laki-laki Perempuan Tamat D-3/sederajat 2 orang 1 orang Tamat S-1/sederajat 13 orang 8 orang Tamat S-2/sederajat 1 orang 1 orang Tamat SD/sederajat 793 orang 703 orang Tamat SMA/sederajat 193 orang 186 orang Tamat SMP/sederajat 315 orang 250 orang Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 45 orang 17 orang Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play 40 orang 60 orang group Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 350 orang 310 orang Usia 7-18 tahun yang tidak pernah 10 orang 8 orang sekolah Jumlah Total Sumber: Monografi Desa Tanjungsari
Total 3 orang 21 orang 2 orang 1496 orang 379 orang 565 orang 62 orang 100 orang 660 orang 18 orang 3306 orang
Penduduk Desa Tanjungsari dalam sistem ekonominya, mereka bekerja dalam berbagai sektor. Mata pencaharian penduduk Desa Tanjungsari antara lain: buruh tani, buruh harian lepas, pedagang, karyawan swasta, PNS, wiraswasta, guru, dan pekerjaan lainnya. Tetapi, masih ada masyarakat Desa Tanjungsari yang belum bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap (lihat Tabel 4.9). Tabel 4.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian MATA PENCAHARIAN POKOK Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Ahli Pengobatan Alternatif 2 orang 0 orang Belum Bekerja 90 orang 70 orang Buruh Harian Lepas 150 orang 53 orang Buruh Tani 603 orang 290 orang Guru swasta 7 orang 4 orang Ibu Rumah Tangga 0 orang 170 orang Karyawan Perusahaan Swasta 9 orang 2 orang Karyawan Swasta 6 orang 10 orang Pedagang barang kelontong 7 orang 0 orang Pegawai Negeri Sipil 8 orang 4 orang Pelajar 506 orang 477 orang Kepala Desa 1 orang 0 orang Perangkat Desa 9 orang 0 orang Petani 12 orang 6 orang Purnawirawan/Pensiunan 9 orang 2 orang Supir Kendaraan Pribadi dan Umum 1 orang 0 orang Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap 6 orang 2 orang Wiraswasta 50 orang 7 orang Jumlah Total Penduduk Sumber: Monografi Desa Tanjungsari
Total 2 orang 160 orang 203 orang 893 orang 11 orang 170 orang 11 orang 16 orang 7 orang 12 orang 883 orang 1 orang 9 orang 18 orang 11 orang 1 orang 8 orang 57 orang 3105 orang
Desa Tanjungsari memiliki beberapa kekurangan, sebagian besar terdapat pada sektor kesejahteraan masyarakat, tingkat pendidikan, infrastruktur, dan dalam bidang yang lain. Walaupun dengan beberapa kekurangan yang ada, Desa Tanjungsari tetap berusaha untuk menjadi desa yang terbaik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Terbukti dengan beberapa prestasi yang telah diraih.
Gambar 4.1 Piagam Penghargaan Juara 1 Lomba K3 (Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan) di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Tahun 2012
Sumber: Peneliti (2014)
Desa Tanjungsari pernah menjadi Juara pertama Lomba K3 (Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan) di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang pada tahun
2012. Dari delapan desa yang ada di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, Desa Tanjungsari menjadi juara pertama dalam lomba K3, hal ini menandakan bahwa Desa Tanjungsari telah berusaha untuk menjaga lingkungan desa agar keindahan lingkungan serta kesatuan dan persatuan masyarakat Desa Tanjungsari dapat terjaga dengan baik. Selain juara pertama Lomba K3 (Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan) di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang pada tahun 2012, Desa Tanjungsari menjadi juara pertama dalam lomba desa tingkat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang dalam rangka peringatan HUT RI ke 68 Tahun 2013. (lihat Gambar 4.2).
Gambar 4.2 Piagam Penghargaan Juara 1 Lomba Desa Tingkat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Dalam Rangka Peringatan HUT RI ke 68 Tahun 2013
Sumber: Peneliti (2014)
Piagam penghargaan ini merupakan bukti bahwa Desa Tanjungsari memang menerapkan sendi-sendi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakatnya. Dalam peringatan HUT RI ke 68 Tahun 2013 Desa Tanjungsari dapat menjadi Desa Terbaik dan memenangkan juara pertama dalam lomba desa se-Kecamatan Pabuaran, tentunya keunggulan Desa Tanjungsari merupakan kebanggaan untuk masyarakatnya. Selain itu, Desa Tanjungsari pun mendapatkan prestasi dalam bidang pajak negara, (lihat Gambar 4.3).
Gambar 4.3 Piagam Penghargaan Lunas PBB Urutan ke 2 Tingkat Kecamatan Pabuaran Tahun 2012
Sumber: Peneliti (2014)
Dari beberapa perlombaan, Desa Tanjungsari sering kali mendapatkan juara pertama dibangdingkan dengan desa yang lain, yang ada di Kecamatan Pabuaran.Hal ini menandakan bahwasanya Desa Tanjungsari lebih unggul dalam beberapa bidang kegiatan mauun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari beberapa prestasi yang telah peneliti paparkan dengan gambar di atas, ada prestasi yang lebih menarik dari Desa Tanjungsari, yakni Desa Tanjungsari merupakan Desa Terbaik pertama di Kabupaten Serang pada Tahun 2014 dan merupakan Desa Terbaik ketiga di Provinsi Banten pada perlombaan desa terbaik Tahun 2014, (lihat Tabel 4.10). Kemudian Kampung Kadukacapi Desa
Tanjungsari
juga
mendapat
sebutan
Kampung
Pancasila
yang
dipersembahkan oleh Kodim 0602 Serang, (Lihat Gambar 4.4).
Tabel 4.10 Rekapitulasi Nama-Nama Desa Terbaik Tingkat Provinsi Banten 2013 NO 1 2 3
Nama Desa Desa Pagedangan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Kecamatan Kabupaten Pagedangan Tangerang Desa Sawarna Timur Kecamatan Kabupaten Lebak Bayah Desa Tanjungsari Kecamatan Kabupaten Serang Pabuaran Sumber : BPPMD Provinsi Banten (2014)
Juara Desa 1 2 3
Gambar 4.4 Prasasti Peresmian Kampung Pancasila
Sumber: Monografi Ekspose Lomba Desa, Desa Tanjungsari Kecamatan Pabuaran Prasasti ini merupakan prasasti satu-satunya yang hanya diberikan kepada Desa Tanjungsari.Sebelumnya, bahkan sampai sekarang tidak ada lagi kampung pancasila yang lain, hanya ada satu kampung pancasila di Banten, yakni di Desa Tanjungsari.Hal ini merupakan hal yang sangat membanggakan, karena gelar sebagai kampung pancasila tidak mudah didapat, apalagi sampai disahkan oleh Bupati. Tapi di sisi lain, gelar atau sebutan ini merupakan suatu amanah yang sangat besar kepada Desa Tanjungsari agar isi dan makna dari pancasila dapat diterapkan di Desa Tanjungsari.
4.2 Deskripsi Data 4.2.1 Deskripsi Data Penelitian Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah peneliti dapatkan dari hasil observasi yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian mengenai Analisis Partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, peneliti menggunakan tinjauan pustaka asas pengaturan desa yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata-kata dan kalimat yang berasal baik dari hasil wawancara dengan informan penelitian, hasil observasi di lapangan, catatan lapangan penelitian atau hasil dokumentasi lainnya yang relevan dengan fokus penelitian ini. Proses pencarian dan pengumpulan data dilakukan peneliti secara investigasi, peneliti melakukan wawancara kepada sejumlah informan yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga informasi yang didapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Informan sudah ditentukan dari awal karena peneliti menggunakan teknik purposive. Data yang peneliti dapatkan merupakan data yang berkaitan mengenai partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka kemudian ditransformasikan dalam bentuk tertulis untuk mendapatkan polanya serta diberi kode-kode pada aspek-aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan
dengan pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan kategorisasi. Dalam menyusun jawaban penelitian, penulis memberikan kode-kode yaitu sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.
Kode Q untuk menunjukkan item pertanyaan, Kode A untuk menunjukkan item jawaban, Kode I1-1, menunjukkan informan dari Kepala Desa Tanjungsari. Kode I1-2, menunjukkan informan dari Sekretaris Desa Tanjungsari. Kode I1-3, menunjukkan informan dari Kepala Urusan Umum Pemerintah Desa Tanjungsari. 6. Kode I1-4, menunjukkan informan dari Kepala Seksi Pemerintah Desa Tanjungsari. 7. Kode I1-5, menunjukkan informan dari Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjungsari. 8. Kode I1-6, menunjukkan informan dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari. 9. Kode I1-7, menunjukkan informan dari Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari. 10. Kode I1-8, menunjukkan informan dari Camat Pabuaran. 11. Kode I2-1, menunjukkan informan dari Tokoh Agama Desa Tanjungsari. 12. Kode I2-2, menunjukkan informan dari Sesepuh Desa Tanjungsari. 13. Kode I2-3, menunjukkan informan dari Ketua RT 02 Desa Tanjungsari. 14. Kode I2-4, menunjukkan informan dari Ketua RT 07 Desa Tanjungsari. 15. Kode I2-5, menunjukkan informan dari Ketua RW 01 Desa Tanjungsari. 16. Kode I2-6, menunjukkan informan dari Ketua RW 02 Desa Tanjungsari. 17. Kode I3-1, menunjukkan informan dari LPM Desa Tanjungsari. 18. Kode I3-2, menunjukkan informan dari Ketua TP.PKK Desa Tanjungsari. 19. Kode I3-3, menunjukkan informan dari Sekretaris Karang Taruna Desa Tanjungsari. 20. Kode I3-4, menunjukkan informan dari Kepala Linmas Desa Tanjungsari. Setelah memberikan kode pada aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga polanya ditemukan, maka dilakukan kategorisasi berdasarkan jawaban-jawaban yang ditemukan dari penelitian dilapangan dengan membaca dan menelaah jawaban-jawaban tersebut. Analisa data yang
akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa kategori dengan beberapa dimensi yang di anggap sesuai dengan permasalahan penelitian dan kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya. 4.2.2
Deskripsi Informan Penelitian Pada penelitian mengenai Analisis Partisipasi Desa Tanjungsari dalam
menghadapi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, peneliti menggunakan teknik purposive.Teknik purposive merupakan metode penentuan informan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan.Adapun informan-infoman yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah instansi terkait baik Pemerintah Desa Tanjungsari, dan Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari.Untuk keabsahan data dan untuk dapat menggali secara mendalam mengenai penelitian ini maka peneliti pun mengambil informan dari pihak masyarakat yakni, sesepuh Desa Tanjungsari, tokoh agama Desa Tanjungsari, Ketua RT dan RW. Selain itu, peneliti mengambil informan dari stakeholder yang terkait yakni, LPM Desa Tanjungsari, PKK Desa Tanjungsari, Karang Taruna Desa Tanjungsari, dan Linmas Desa Tanjungsari. Adapun informan yang bersedia untuk diwawancari adalah:
Tabel 4.11 Daftar Informan No. 1 2 3
Kode Nama Informan Informan I 1-1 Zaenal Arifin I 1-2 Roni Syahroni I 1-3 Abdul Kodir
4
I 1-4
Supriyadi
5
I 1-5
Sibro Malisi
6
I 1-6
Abdullah
7
I 1-7
Saepudin
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I 1-8 I2-1 I2-2 I2-3 I2-4 I2-5 I2-6 I3-1 I3-2 I3-3
Gunawan K.H. Subhan H. Mahsum Afif Madrosid Muslim Zaenudin Iim Abun Yamin Ita Yunita Mahfudin
18
I3-4
Takin
Keterangan
Kepala Desa Tanjungsari Sekretaris Desa Tanjungsari Kepala Urusan Umum Pemerintah Desa Tanjungsari Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tanjungsari Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjungsari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari Camat Pabuaran Tokoh Agama Desa Tanjungsari Sesepuh Desa Tanjungsari Ketua RT 02 Desa Tanjungsari Ketua RT 07 Desa Tanjungsari Ketua RW 01 Desa Tanjungsari Ketua RW 02 Desa Tanjungsari LPM Desa Tanjungsari Ketua TP.PKK Desa Tanjungsari Sekretaris Karang Taruna Desa Tanjungsari Kepala Linmas Desa Tanjungsari
Sumber: Peneliti, 2015
4.2.3 Analisis Data 4.2.3.1 Pengumpulan Data Mentah Tahap awal dalam analisis data adalah pengumpulan data mentah mengenai Analisis Partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi UndangUndang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada tahap ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, review dokumentasi
atau pengumpulan data melalui kajian pustakan, dan studi dokumentasi. Hal ini dilakukan agar data yang didapat valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 4.2.3.2 Transkip Data Tahap yang kedua dalam analisis data adalah transkrip data mengenai Analisis Partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-Undang Nomor
06
Tahun
2014
Tentang
Desa.Pada
tahap
ini
peneliti
menyederhanakan data dalam kategori.Pada tahap ini, peneliti merubah catatan dalam bentuk tulisan (apakah itu berasal dari tape recorder atau catatan
tulisan
tangan).
Peneliti
ketik
persis
seperti
apa
adanya
(verbatim).Adapun transkip data dalam penelitian ini, peneliti sajikan dalam daftar lampiran penelitian. 4.2.3.3 Koding Data Tahap yang ketiga dalam analisis data adalah koding data dari datadata yang telah peneliti dapatkan dari berbagai sumber mengenai Analisis Partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.Pada tahap ini, peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskip. Pada bagian-bagian tertentu dari transkip data tersebut akan menemukan hal-hal penting yang perlu peneliti catat untuk proses selanjutnya. Dari hal-hal penting tersebut nanti akan diberi kode. Adapun proses pengkodingan data dalam penelitian ini, peneliti sajikan dalam daftar lampiran penelitian.
4.2.3.4 Kategorisasi Data Tahap selanjutnya dari analisis data adalah kategorisasi data terhadap data-data yang peneliti dapatkan mengenai Analisis Partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara “mengikat” konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan “kategori”. Adapun tabel kategorisasi data disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 4.12 Kategorisasi Data No Kategori 1 Penilaian dan dukungan Warga Desa Tanjungsari
2
3
Rincian Kategori a. Dukungan warga Desa Tanjungsari terhadap Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 b. Penilaian warga Desa tanjungsari terhadap Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Perencanaan a. Rencana strategis dan sasaran dari Pemerintah Desa Kecamatan Pabuaran Tanjungsari b. Rencana strategis dan sasaran dari Pemerintah Desa Tanjungsari c. Rencana strategis dan sasaran dari BPD Tanjungsari d. RKP Desa Tanjungsari dan RPJM Desa Tanjungsari Bentuk Partisipasi a. Aksi yang akan dilakukan oleh Masyarakat Desa masyarakat desa dalam partisipasi Tanjungsari menghadapi Mengetahui rencana strategis dan sasaran dari Kecamatan Pabuaran b. Harapan warga Desa Tanjungsari Sumber: Peneliti, 2015
4.2.3.5 Penyimpulan Sementara Penelitian mengenai Analisis Partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan meskipun masih bersifat sementara.Kesimpulan ini 100%
harus
berdasarkan
data
dan
data
yang
didapatkan
tidak
dicampuradukkan dengan pikiran dan penafsiran peneliti. Pada penyimpulan sementara ini dimaksudkan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya suatu data dan sebagai tolak ukur sejauh mana data didapat untuk menjawab rumusan masalah yang nantinya data tersebut akan di uji kembali atau triangulasi data. Pada penelitian ini, peneliti membuat identifikasi masalah berdasarkan observasi awal di lapangan, yaitu pertama, kurangnya sosialisasi Undangundang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. Pemahaman mengenai Undangundang ini kurang begitu mendalam. Peneliti melihat bahwasanya masyarakat hanya tahu jikalau desa akan mendapatkan dana sebesar Rp. 1 Miliar lebih, tetapi belum paham apa sebenarnya tujuan dibuatnya Undang-undang Desa ini. Sekretaris Desa Tanjungsari menyatakan bahwa belum ada sosialisasi Undang-undang ini kepada masyarakat desa secara khusus. Kedua, ada beberapa pihak yang mengkhawatirkan pelaksanaan Undang-undang No 06 tahun 2014 tentang Desa.Untuk melaksanakan Undang-undang No 06 Tahun 2014, diperlukan partisipasi masyarakat yang tinggi agar Undang-undang tersebut dapat direaalisasikan dengan baik.
Adapun berdasarkan kategorisasi data yang telah disajikan diatas dengan mengacu pada asas partisipasi dalam pengaturan desa yang berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, peneliti dapat mengambil penyimpulan sementara bahwa Desa Tanjungsari memiliki partisipasi yang rendah dalam menjalankan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. 4.2.3.6 Triangulasi Penelitian mengenai Analisis Partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, mempunyai tujuan yang substansial.Tujuan subtansial dari penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti pada awal penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ”Bagaimana Partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa?” Dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat dilihat dari hasil wawancara serta progres partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.Hal tersebut menjadi acuan peneliti untuk mengetahui bagaimana partisipasi yang telah dilakukan dalam menghadapi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.Untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data dengan teknik triangulasi. Terdapat tiga cara dalam melakukan triangulasi, akan tetapi peneliti hanya menggunakan satu teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber. Pada tahap triangulasi sumber
data, peneliti menanyakan kembali apa yang menjadi rumusan masalah peneliti dengan sumber (informan) yang berbeda, yaitu Aparatur Pemerintah Desa Tanjungsari, Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari, Masyarakat Desa Tanjungsari, serta Stakeholder yang terkait. 4.3 Deskripsi Hasil Penelitian 4.3.1
Analisis
Partisipasi
Desa
Tanjungsari
dalam
menghadapi
Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini merupakan data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan tinjauan pustaka yang peneliti gunakan.Untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, peneliti menggunakan tinjauan pustaka asas pengaturan desa yang mengacu pada Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014.
4.3.1.1
Penilaian dan dukungan Warga Desa Tanjungsari Dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang
Desa,
diperlukan
partisipasi
yang
tinggi
dari
masyarakat
beserta
Pemerintahan Desa Tanjungsari agar Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 dapat diimplementasikan dengan baik. Ada banyak hal yang mempengaruhi partisipasi dari masyarakat dan Pemerintahan Desa di Tanjungsari, dua di antaranya adalah penilaian dan dukungan dari masyarakat dan Pemerintah Desa itu sendiri.
Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari beberapa informan, menunjukan bahwa sebagian besar mereka menilai baik adanya Undangundang Nomor 06 Tahun 2014.I1-1menyatakan bahwa: “Penilaian kita, mudah-mudahan insyaallah bisa mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan di desa, untuk mensejahterakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya di Desa Tanjungsari.” I1-4 jugamenyatakan penilaiannya bahwa: “Kalau penilaian saya terhadap Undang-undang desa, 100 % saya mendukung adanya Undang-undang desa ini, saya menyabut dengan baik. Umumnya untuk semua pegawai pemerintahan desa, dengan adanya Undang-undang desa ini, kita mendukung dan menerima dengan baik.” Ketua BPD Tanjungsari menyaimpaikan: “Bagus, artinya dengan Pemerintah mengeluarkan Undangundang desa itu, bagi desa yang tertinggal mudah-mudahan bisa lebih maju lagi dengan adanya bantuan atau suntikan dana dari pemerintah secara menghitung jumlah penduduk karena bukan berarti setiap desa 1 M lebih tidak, pemerintah memberikan itu kalau jumlah penduduknya sekian mungkin bisa mencapai 1 M. saya sangat mendukung demi kemajuan desa.” I3-1jugamenyatakan penilaiannya bahwa: “Kenapa bukan ada dari dulu kue pusat ini?.Masyarakat hanya tahu 1 milyar saja.Masyarakat tidak tahu implementasinya.Intinya, penilaian saya sangat bagus. Apapun yang pemerintah lakukan selama ini, untuk kesejahteraan masyarkat desa, kami acung jempol untuk para pejuang-pejuang, karena yang saya tahu pada 2010 para Kepala Desa datang ke Mendagri, katanya dari Mendagri jalan kaki ke DPR. Nah itulah perjuangan untuk mencapai yang sekarang, jadi mereka, Kepala Desa yang sekarang tidak lupa kulitnya.” Secara umum, banyak informan yang menyatakan penilaian yang positif terhadap Undang-undang Desa tersebut.Mereka menunjukan respon yang baik dalam menilai adanya Undang-undang Nomor 06 Tahun
2014.Namun ada juga yang menyaimpaikan bahwa harus ada syarat kejujuran dan transparansi dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014. Seperti yang disampaikan oleh I2-2, yang menyatakan bahwa: “Penilaian saya bagus, asalkan orang-orangnya jujur, transparan.BPDnya jangan sampai tidak dikasih tahu. Banyak BPD yang di desa lain cuma nama doang. Mereka tidak tahu ada uang apa, presmoni atau apa.” Selain dari kejujuran dan transparansi, ada juga informan yang menilai bahwa SDM di Desa Tanjungsari harus mempunyai skill yang baik agar dapat memahami dan mengimplementasikan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 sesuai dengan tujuan. Seperti yang disampaikan oleh I3-3 , yang menyatakan bahwa: “Saya rasa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, ketetapan dari Mendagrinya saya rasa baik, tetapi saya belum seberapa mempelajari. Tapi dalam musrembang desa kemarin dibahas mengenai anggaran yang akan diterima oleh desa. Dari dana desa, bukan hanya masalah menerimanya saja, tetapi dari skillnya, individunya. Mendapatkan kucuran dana sebesar itu saya rasa bagus, karena ketika dana itu turun, pengajuannya tidak harus ke provinsi atau ke pusat lagi. Tetapi rt-rt bisa membuat pengajuan ke desa, dari bawah, jadi itu suatu manajemen supaya maju, supaya tahu administrasi. Kemarin diadakan musyawarah desa terkait Undangundang desa 2014, aturan akan turun dana sekian.” Berdasarkan
penilaian
masyarakat
beserta
Pemerintah
Desa
Tanjungsari mengenai Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, peneliti dapat menilai bahwa secara umum mereka menyambut kedatangan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 dengan baik dan merespon dengan positif. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan secara bijak, yakni berkenaan dengan
kejujuran dan transparansi yang harus ditingkatkan agar Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 ini dapat berjalan dengan baik. Selain penilaian yang baik dan positif, warga Desa Tanjungsaripun memberikan dukungan terhadap adanya Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Banyak yang menilai bahwa dengan adanya Undangundang ini akan membantu pembangunan di Desa Tanjungsari. I1-1 menyatakan bahwa: “Sangat mendukung sekali, dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, kami sangat mendukung.” Kemudian I1-3 menyatakan hal yang sama: “Menurut saya, saya sangat mendukung. Karena masyarakat ini sangat membutuhkan, untuk pembangunan, untuk memperbaiki desa.” I1-5, mengungkapkan dukungannya sebagai program dari Pemerintah Pusat yang harus diimplemetasikan oleh Pemerintah Desa: “Mendukungmendukung saja, itu kan program pemerintah. Kita di sini kan pemerintah yang terbawah, ya harus mendukung. Itu kan tujuannya positif untuk pembangunan desa, kenapa tidak?” I2-6 menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 dapat membantu untuk mempercepat pembangunan di desa: “Sangat mendukung, karena kebijakan pemerintah dengan adanya Undang-undang itu kita mengharapkan ketercapaian semua pembangunan di desa.Bukan untuk masyarakatnya saja, tapi untuk pembangunannya juga mudah-mudahan tercapai.” Sama halnya dengan pernyataan di atas, I1-8 menyampaikan bahwa Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 adalah harapan desa:
“Saya sangat mendukung, karena ini yang diharapkan oleh desa, Undang-undang nomor 06 tentang desa ini.Artinya nanti desa akan berjalan di atas kakinya sendiri, ada kebebasan desa tentang pelaksanaan termasuk pada anggaran, jadi akan kembali lagi pada asal usul desa.” Transparansi tetap dibutuhkan dalam mengimplementasikan Undangundang Nomor 06 tahun 2014, I2-2 menyatakanbahwa: “Saya mendukung, tapi aparat desanya harus transparan dengan masyarakat. Kalau datang uang 1 Milyar, masyarakat harus dikumpulkan di balai desa. Ini ada uang 1 Milyar, mau dibangun apa? Harus transparansi.” Kemudian ada juga informan yang menyatakan kekhawatirannya terhadap realisasi Undang-undang Nomor 06 tahun 2014, karena belum mengetahui cara pengelolaannya. I2-4 menyatakan: “Ya kalau saya memang mendukung.Cuma saya takut salah jalan, takut turun anggaran sekian kita hanya merealisasikan sekian. Saya takut menjalankannya, itu yang susah. Ya takut salah jalan, belum begitu cocok. Misalkan uang itu turun 1-1,4 milyar ke desa, terus cara mengelolanya itu bagaimana?” Sama halnya seperti yang disampaikan oleh I2-4, I3-3 juga menyatakan dukungan disertai dengan syarat bahwa dalam mengimplementasikanUndangundang Nomor 06 tahun 2014, masyarakat harus siap terlebih dahulu secara SDMnya.I3-3 menyatakan: “Selama masyarakat siap.Ada beberapa hal, yang pertama dari segi masyarakatnya, kalau masyarakatnya siap untuk bisa menggunakan anggaran dengan benar, saya sangat setuju karena itu kemerdekaan bagi desa.Kedua, bukan masalah sumber daya manusianya yang tidak siap, tetapi dari segi hukum menggunakan anggarannya itu juga harus bisa, bukan menerimanya saja. Yang saya khawatirkan, masyarakatnya ini di desa ini belum siap. Tapi kalau memang sudah siap, itu mungkin lebih bagus.”
Dalam hal penilaian dan dukungan Warga Desa Tanjungsari terhadap Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 Tentang Desa, peneliti menilai bahwa Warga Desa Tanjungsari mendukung dengan baik datangnya Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 Tentang Desa, namun ada beberapa hal yang harus dilakukan
agar
Undang-undang
Nomor
06
tahun
2014
dapat
diimplementasikan dengan baik. Hal-hal tersebut di antaranya adalah kejujuran dari aparat Pemerintahan Desa, keterbukaan kepada masyarakat desa, kemudian cara pengelolaan dana yang harus ditingkatkan pelatihannya, serta kesiapan masyarakat untuk mengimplementasikan Undang-undang Nomor 06 tahun 2014.
4.3.1.2
Perencanaan Pemerintahan Desa Tanjungsari Untuk mengimplementasikan Undang-undang Nomor 06 tahun 2014
Tentang Desa, perlu adanya konsep yang matang dalam bidang perencanaan desa.Salah satu perencanaan yang harus ada adalah RKP Desa dan RPJM Desa.Ini adalah salah satu bentuk partisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam menyambut datangnya Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan semua informan dari Pemerintahan
Desa,
baik
itu
Pemerintah
Desa
maupun
Badan
Permusyawaratan Desa Tanjungsari, peneliti melihat bahwa Pemerintah Desa beserta BPD mempunyai partisipasi yang tinggi terhadap datangnya Undangundang Nomor 06 tahun 2014 Tentang Desa. Partisipasi Aparatur Pemerintahan Desa dibuktikan dengan progresifitasnya dalam membuat
perencanaan di desa dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 Tentang Desa. Kepala Desa Tanjungsari, Zaenal Arifin mengungkapkan bahwa: “Sudah kita siapkan dari sebelum Undang-undang ini diterapkan, kita sudah persiapkan untuk menyongsong datangnya Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014”. Kemudian ditambahkan dengan pernyataan dari Sekretaris Desa Tanjungsari, I1-2 mengungkapkan: “Rencana strategis, yang pertama kita sudah merencanakan pembangunan jangka menengah, jangka pendek dan jangka panjang. Khususnya untuk pembangunan jangka menengah kita sudah membuat rencana pembangunan jangka menengah desa/ RPJM Des, jangka pendeknya kita sudah tuangkan dalam RKP/Rencana Kegiatan Pembangunan, kemudian untuk jangka panjangnya kita sudah muat juga Rencana Strategis, Cuma sama BPD kita belum bahas Perdesanya. Kalau jangka menengahnya sudah kita Perdesakan, untuk RKP sudah kita Perkadeskan.Jadi kan ada Peraturan Kepala Desa, Peraturan Desa, dan Peraturan bersama Desa.” Selain Kepala Desa dengan Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum Desa Tanjungsari juga mengungkapkan bahwa: “Sudah, sangat sudah. Dari musrenbangdes dan musrenbang dusun, itu sudah ada realisasinya, untuk penempatannya sudah ada.Cuma kita sedang menunggu dari Perbupnya.” Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tanjungsari memberikan pernyataan yang senada dengan Kaur Umum Desa Tanjungsari, I1-4 menyatakan: “Kita sudah punya, dari fisik kita sudah punya RPJM Des 2014-2019 nanti dana desa itu mudah-mudahan terdanai uang ke desa ini, nanti tiap tahun apa dulu prioritas untuk kita didanain, sudah ada sudah lengkap.”
Selain mengenai bukti partisipasi aktif Pemerintah Desa terhadap Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 Tentang Desa, dengan adanya perencanaan desa, peneliti menilai lebih jauh mengenai sasaran dari perencanaan tersebut. Peneliti menilai bahwa sasaran merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam langkah perencanaan yang dijalankan.Berdasarkan wawancara peneliti dengan Aparatur Pemerintahan Desa, hampir secara keseluruhan, sasaran yang ingin mereka capai adalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Menurut Kepala Desa Tanjungsari: “Sasarannya, salah satunya mensejahterakan masyarakat Desa Tanjungsari sendiri karena selama ini anggaran yang kita terima sangat terbatas sekali.Mudah-mudahan dengan adanya Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 ini, kita bisa mendanai yang tadinya tidak terdanai menjadi terdanai.” Kemudian ditambahkan oleh Sekretaris Desa Tanjungsari bahwa sasarannya sesuai dengan visi misi Kepala Desa dan yang tertuang dalam RPJM Des.Selain pembangunan dan kesejahteraan, ada satu poin lagi yang ditambahkan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjungsari, yakni peningkatan kualitas Aparatur Pemerintahan Desa Tanjungsari. Menurut beliau: “Sasarannya, pertama pasti peningkatan kualitas aparatur. Kemudian mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan, dan banyak yang lainnya. Sebenarnya kebijakan itu dipegang oleh Kepala Desa” Ada
pihak
lain
selain
Pemerintah
Desa
yang memberikan
pendapatnya, yakni Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari. Ketua BPD Tanjungsari berpendapat bahwa BPD pun mempunyai hak untuk ikut serta
berpartisipasi menghadapi Undang-undang Nomor Tahun 2014, beliau menuturkan: “BPD alhamdulilah kami sudah ada rencana dalam menghadapi Undang-undang tersebut, karena kami dituntut oleh pihak desa untuk sebelum adanya dana tersebut, BPD harus mempunyai rencana dahulu karena kan dana itu untuk pengelolaan desa. Artinya bukan untuk pemerintah desanya saja, tetapi pemerintahan desa pun ada hak untuk hal itu.Maka dari itu kami langsung bermusyawarah dengan anggota, kami ada rencana untuk menerima atau menanggapi undang-undang tersebut.” Sekretaris BPD pun mananggapi : “Sudah ada, kita sudah rapat di BPD mengenai rencana untuk melaksanakan Undang-undang desa terebut.”. Dari banyaknya pendapat yang dikemukakan oleh berbagai informan Aparatur Pemerintahan Desa mengenai salah satu bentuk partisipasi mereka terhadap Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, peneliti menilai bahwa perencanaan desa dalam menghadapi Undang-undang Nomor Tahun 2014 telah dilakukan secara matang oleh Aparatur Pemerintahan Desa. RPJM Desa dan RKP Desa telah disusun untuk persiapan mengelola dana desa yang bersumber dari APBN. Sasaran yang ingin dicapai adalah kesejahteraan masyarakat, pembangunan desa, serta peningkatan kualitas Aparatur Pemerintah Desa.
4.3.1.3
Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Tanjungsari Dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014,
partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam implementasinya.Masyarakat
merupakan
subjek
dari
Undang-undang
tersebut, sehingga masyarakat yang memegang arah dalam menjalankan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014. Dalam hal ini, diperlukan inisiatif yang tinggi dan kepekaan dari masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada.Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan berbagai informan, peneliti menilai bahwa masyarakat Desa Tanjungsari memiliki inisiatif yang tinggi dan respon yang baik dalam menghadapi datangnya Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014. Peneliti menganalisis hal tersebut berdasarkan pada apa yang akan dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjungsari jikalau ada suau kendala atau masalah dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Koordinasi merupakan salah satu solusi dalam partisipasi menghadapi permasalahan pada Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014. Seperti yang dikemukakan oleh I1-1selaku Kepala Desa Tanjungsari berpendapat bahwa: “Kalau kendala-kendala yang kita hadapi tidak bisa dipecahkan oleh desa, ya mungkin bisa koordinasi dengan kecamatan maupun instansi kabupaten.” Selain koordinasi, menurut Sekretaris Desa Tanjungsari, dalam menghadapi permasalahan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, perlu mengacu pada Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tersebut. Beliau mengatakan: “Kita lihat peraturan perundang-undangannya dulu, bagaimana seharusnya peraturan itu dilakukan. Kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan Undang-undang.”
Ada bentuk partisipasi lain yang dikemukakan oleh I1-3 dan I1-4 selaku Perangkat Desa Tanjungsari, yakni musyawarah. Menurut I1-3 : “Kita rembug bersama dari segi aparat dari RT RW bersama tokoh masyarakat.”. I1-4 menjelaskan: “Kita selalu rapat dengan RT, kita ingin tahu permasalahan yang ada. Karena Desa Tanjungsari luas, kita menyaring aspirasi dari masyarakat kemudian kita tindak lanjuti.” I1-5 mempunyai
cara
lain
dalam
berpartisipasi
memecahkan
permasalahan pada Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, menurut beliau: “Kita harus sesuai aturan, saya akan melakukan apa yang akan saya lakukan. Untuk pencairan dana itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kasi membuat rencana anggaran, kemudian dilaporkan ke Sekdes, dari Sekdes memberi rekomendasi ke Bendahara. Kalau pengajuannya tidak sesuai spesifikasinya tidak akan saya acc, nanti akan saya suruh revisi. Untuk laporan, bendahara itu menghimpun laporan-laporan dari Kasi-kasi.Mereka yang membuat laporan atau SPJ, saya yang menghimpun semuanya.” Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari memberikan pendapatnya dalam berpartisipasi menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014: “Untuk pihak BPD, mungkin akan mengusulkan atau meminta kepada Pemerintah Desa, dengan adanya Undang-undang desa ini, permasalahan-permasalahan di desa ini apa akan kami usulkan. Tolong realisasikan Undang-undang tersebut kepada masyarakat semuanya, mereka itu harus diberikan arahan dulu, jngan ada warga masyarakat yang belum paham nanti timbulnya bukan kebersamaan.Kami berharap kepada Pemerintah Desa, supaya bisa menyelesaikan.Kita sama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada.” Kemudian
jikalau
ada
permasalahan
yang
berat
dalam
mengimplementasikan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, seperti contoh penyelewengan atau korupsi, beberapa informan menyatakan ketegasannya
untuk mengatasi permasalahan tersebut.I2-1 menyatakan ”Kalau tidak jujur kenapa tidak kita laporkan, kalau ada penyelewengan.”. Kemudian ditambahkan olehI2-2 : “Kalau ada masalah, kalau uangnya untuk ini tidak jelas, untuk itu tidak jelas, saya akan ngobrol sama BPD uangnya sudah sampai di mana? Kalau BPD dan Aparat Desanya tidak tahu, ya apaboleh buat, perlu dilaporkan.” Beberapa informan lain menyatakan bahwa mereka akan membantu sebisanya. Siap membimbing, kontrol, serta membantu supaya dijalankan bagaimana seharusnya.Selain itu perlu adanya konsultasi dengan pihak desa. Dan menurut penilaian peneliti, banyaknya cara dan langkah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjungsari seperti yang telah peneliti paparkan merupakan bentuk ikut andil dan berpartisipasi dalam pembangunan desa. Masyarakat Desa Tanjungsari ikut berpartisipasi dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 dengan berbagai tujuan dan harapan. Baerdasarkan hasil wawancara dan analisis peneliti, hampir secara keseluruhan mereka sangat berharap akan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Seperti yang dikatakan oleh I3-1, beliau menyatakan: “Masyarakat bisa sejahtera, dan orang-orang yang belum punya kerjaan dengan adanya undang-undang ini bisa kerja. Harta karun sebenarnya banyak di desa. Masyarakat Indaonesia tidak akan miskin lagi kalau dana ini berjalan sebagaimana mestinya.”
Serta ditambahkan oleh I3-1, yakni:“Saya harapkan pembangunan di desa bisa lebih baik dari pada sebelumnya. Katanya pak jokowi bilang kerja, kerja, kerja, jangan sampai ngomong doang, tapi harus kerja.” Kepala Desa Tanjungsari berharap agar Desa Tanjungsari dapat menjadi lebih baik, beliau mengungkapkan: “Harapan kita dengan undang-undang ini, Desa Tanjungsari minimal bisa lebih baik dari yang kemarin, karena dalam Undangundang desa ini kan dibahas dan ditentukan 10 % dari anggaran nasional kan untuk desa, dan dapat membantu untuk desa.” Dari segi pemerintahan dan otonomi, I1-8 menyatakan: “Tentunya yang saya harapkan undang-undang ini berjalan dengan mulus dan lancar, aplikasi di lapangan sesuai dengan pola Pemerintahan Desa artinya mengelola rumah tangganya sendiri dengan berdasarkan asal usul , dan tidak bertentangan dengan perundangundangan.” 4.4 Pembahasan hasil penelitian Dari pemaparan di atas mengenai gambaran umum analisis partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, dapat diketahui bahwa partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa mengalami banyak masalah yang kompleks, sehingga diperlukan analisis secara mendalam. Problematika mengenai partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, muncul dari berbagai elemen, yakni: pembuat kebijakan, masyarakat desa, produk perundang-undangan, dan masalah lainnya.
Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa seharusnya sudah diimplementasikan pada saat undang-undang tersebut diberlakukan, namum pada kenyataannya sampai 2015 ini Undang-undang tersebut belum dilaksanakan, belum ada pencairan dana desa yang bersumber dari APBN, bahkan saat ini Undang-undang tersebut beserta Peraturan Pemerintahnya masih dalam proses revisi. Selain itu ada hal yang sangat penting yang akan mempengaruhi jalannya Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, yakni partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan suatu dimensi perilaku yang akan menentukan keberhasilan Undangundang Nomor 06 Tahun 2014. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah peneliti lakukan dalam menganalisis partisipasi masyarakat, peneliti memaparkan hasil pembahasan penelitian sebagai berikut: Ada banyak hal yang mempengaruhi partisipasi dari masyarakat dan Pemerintahan Desa di Tanjungsari, dua di antaranya adalah penilaian dan dukungan dari masyarakat dan Pemerintah Desa itu sendiri.Berdasarkan penilaian masyarakat beserta Pemerintah Desa Tanjungsari mengenai Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, peneliti dapat menilai bahwa secara umum mereka menyambut kedatangan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 dengan baik dan merespon dengan positif. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan secara bijak, yakni berkenaan dengan kejujuran dan transparansi yang harus ditingkatkan agar Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 ini dapat berjalan dengan baik. Selain penilaian yang baik dan positif, warga Desa Tanjungsaripun memberikan dukungan terhadap adanya Undang-undang Nomor 06 Tahun
2014Tentang Desa. Banyak yang menilai bahwa dengan adanya Undang-undang ini akan membantu pembangunan di Desa Tanjungsari. Partisipasi
Aparatur
Pemerintahan
Desa
dibuktikan
dengan
progresifitasnya dalam membuat perencanaan di desa dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 Tentang Desa.Perencanaan yang sudah ada adalah RKP Desa dan RPJM Desa.Ini adalah salah satu bentuk partisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam menyambut datangnya Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 Tentang Desa. Perencanaan desa dalam menghadapi Undang-undang Nomor Tahun 2014 telah dilakukan secara matang oleh Aparatur Pemerintahan Desa. RPJM Desa dan RKP Desa telah disusun untuk persiapan mengelola dana desa yang bersumber dari APBN. Sasaran yang ingin dicapai adalah kesejahteraan masyarakat, pembangunan desa, serta peningkatan kualitas Aparatur Pemerintah Desa. Selain dalam perencanaan, ada banyak bentuk partisipasi yang lain yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintahan Desa Tanjungsari beserta Masyarakat Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, di antaranya
adalah:
koordinasi
kerja,
musyawarah,
pembimbingan
dan
pengontrolan. Koordinasi merupakan salah satu solusi dalam partisipasi menghadapi permasalahan pada Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014.Selain itu oleh Aparatur Pemerintahan Desa Tanjungsari beserta Masyarakat Desa Tanjungsari juga sering melakukan musyawarah membahas mengenai keadaaan desa.
Kemudian peneliti juga menilai dari beberapa informan lain yang menyatakan bahwa mereka akan membantu sebisanya. Artinya Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat Desa Tanjungsari siap membimbing, mengontrol, serta membantu supaya semua yang dilakukan dapat meningkatkan pembangunan di Desa Tanjungsari . Dan menurut penilaian peneliti, banyaknya cara dan langkah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjungsari seperti yang telah peneliti paparkan merupakan bentuk ikut andil dan partisipasi dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti melihat bahwa Desa Tanjungsari memiliki Partisipasi yang tinggi dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan dalam meneliti Partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, maka peneliti menyimpulkan bahwa Desa Tanjungsari memiliki partisipasi yang tinggi dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini dapat dilihat dari: 1. Penilaian dan dukungan dari Aparatur Pemerintahan Desa Tanjungsari dan Masyarakat Desa Tanjungsari yang sangat baik dan positif terhadap datangnya Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. 2. Perencanaan Desa Tanjungsari yang telah dipersiapkan dan telah selesai disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 oleh Pemerintah Desa Tanjungsari dan Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari dengan mengacu pada kondisi desa dan aspirasi dari Masyarakat Desa Tanjungsari. 3. Kesiapan Aparatur Pemerintahan Desa Tanjungsari dan Masyarakat Desa Tanjungsari dalam berpartisipasi menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 dengan berbagai bentuk tindakan, di antaranya adalah koordinasi, musyawarah, pembimbingan, pengontrolan dan pelaporan.
Aparatur
Pemerintahan
Desa
Tanjungsari
dan
Masyarakat
Desa
Tanjungsari ikut berpartisipasi dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 dengan banyaknya tujuan dan pengharapan. Dan semoga dengan partisipasi yang baik dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 harapan
Masyarakat
Desa
Tanjungsari
akan
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat dan peningkatan pembangunan desa akan tercapai. 5.2 Saran Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dalam partisipasi Desa Tanjungsari dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun saran-saran tersebut yaitu: 1. Intensitas pelatihan dan pembelajaran mengenai tata cara pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN harus ditingkatkan agar Aparatur Pemerintahan Desa Tanjungsari memahami dan mengerti mengenai tata cara pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN. Sehingga Aparatur Pemerintahan Desa Tanjungsari lebih siap untuk berpartisipasi manjalankan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Aparatur Pemerintahan Desa Tanjungsari harus lebih aktif turun ke masyarakat desa untuk mengikutsertakan masyarakat desa yang belum berpartisipasi agar ikut berpartisipasi dalam menjalankan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, agar Undang-undang tersebut bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dan peraturan perundangundangan.
DAFTAR PUSTAKA
Buku: Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijaksanaan (edisi kedua). Jakarta: PT. Bumi Aksara Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Irawan, Prasetya. 2006. Metode Penelitian Administrasi. Jakarta: Modul Universitas Terbuka Irene, Siti. 2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Moloeng, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Nazir. 2009. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
Sumber Lain: Subroto, Agus. 2008. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Universitas Diponegoro Semarang: Tesis yang dipublikasikan http://www.antaranews.com/berita/410137/uu-desa-disahkan-kades-harusbelajar-pembukuan, diakses pada tanggal 19 Oktober 2014, pukul 2.08 WIB http://www.tempo.co/read/news/2014/08/20/078600952/2015-Setiap-DesaDapat-Rp-500-Juta, diakses pada tanggal 26 Oktober 2014, pukul 2.08 WIB http://koran.tempo.co/konten/2014/03/27/338324/Desa-Dinilai-Belum-SiapKelola-Dana-Miliaran, diakses tanggal 19 November 2014, pukul 4.02 WIB http://muhadamlabolo.blogspot.com/2014/04/peluang-dan-ancaman-otonomidesa-pasca.html, diakses tanggal 9 Desember 2014, pukul 10.30 WIB
Dokumen: Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Banten Per Desember 2013, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten Rekapitulasi Nama-Nama Desa Terbaik Tingkat Provinsi Banten 2013, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten Monografi Ekspose Lomba Desa, Desa Tanjungsari Kecamatan Pabuaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
LAMPIRAN
LAMPIRAN 1
Surat-surat Izin Penelitian
LAMPIRAN 2
CATATAN LAPANGAN PENELITIAN
No 1
Tanggal 24 Oktober 2014
Waktu 11.00 WIB
Tempat Kantor BPPMD Provinsi Banten (KP3B) BPS Kabupaten Serang Kantor Kecamatan Pabuaran
Hasil Daftar Desa Terbaik Se-Provinsi Banten dan Se-Kabupaten Serang
Informan Bapak Duduy (BPPMD Provinsi Banten)
2
27 Oktober 2014
13.30 WIB
Buku Kecamatan Pabuaran dalam angka Wawancara
Kantor Desa Tanjungsari Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Serang
Wawancara
13.14 WIB
Di Luar Kantor Desa Tanjungsari
Wawancara
15 April 2015
11.52 WIB
Kantor Kecamatan Pabuaran
Wawancara
8
17 April 2015
15.20 WIB
Wawancara
9
17 April 2015
16.38 WIB
Kantor Kepala Desa Tanjungsari Kantor Desa Tanjungsari
BPS Kabupaten Serang Bapak Gunawan (Camat Pabuaran) Bapak Sahroni (Sekdes Tanjungsari) Bapak Bagja (Kasubag Perangkat Desa Setda Kabupaten Serang) Bapak Abdullah (Ketua Badan Permusyawarat an Desa Tanjungsari) Bapak Gunawan (Camat Pabuaran) Bapak Zaenal (Kades Tanjungsari)
3
28 Oktober 2014
12.03 WIB
4
28 Oktober 2014
13.02 WIB
5
17 November 2014
15.04 WIB
6
24 Januari 2015
7
Wawancara
Wawancara
Bapak Supriyadi (Kasi Pemerintahan
10
17 April 2015
16.58 WIB
Kantor Desa Tanjungsari
Wawancara
11
25 April 2015
12.50 WIB
Wawancara
12
25 April 2015
13.03 WIB
Rumah Bapak Madrosid Rumah Bapak Madrosid
13
25 April 2015
13.32 WIB
Wawancara
14
25 April 2015
14.43 WIB
15
25 April 2015
15.28 WIB
16
25 April 2015
16.23 WIB
Rumah Bapak Madrosid Rumah Bapak Muslim Rumah Bapak Abunyamin Rumah Bapak Abdullah
17
25 April 2015
16.46 WIB
Rumah Bapak Iim
Wawancara
18
30 April 2015
15.55 WIB
Kantor Desa Tanjungsari
Wawancara
19
30 April 2015
16.45 WIB
Wawancara
20
30 April 2015
17.36 WIB
Rumah Bapak Ma’sum Afif Rumah Bapak Subhan
21
5 Mei 2015
11.33W
Kantor
Wawancara
Wawancara
Wawancara Wawancara Wawancara
Wawancara
Desa Tanjungsari) Mahfudin (Sekretaris Karang Taruna Desa Tanjungsari) Madrosid (RT 02 Desa Tanjungsari) Abdul Kodir (Kaur Umum Pemerintah Desa Tanjungsari) Zaenudin (RW 01 Desa Tanjungsari) Muslim (RT 07 Desa Tanjungsari) Abunyamin (LPM Desa Tanjungsari) Abdullah (Ketua BPD Desa Tanjungsari) Iim (RW 02 Desa Tanjungsari) Sibro malisi (Kaur Keuangan Pemerintah Desa Tanjungsari) Ma’sum Afif (Tokoh sesepuh Desa Tanjungsari) Subhan (Tokoh Agama Desa Tanjungsari) Roni Shroni
IB
Desa Tanjungsari
22
5 Mei 2015
11.50 WIB
Kantor Desa Tanjungsari
Dokumen RPJM Des dan RKP Des
23
6 Mei 2015
15.13 WIB
Rumah Ibu Ita
Wawancara
24
7 Mei 2015
14.25 WIB
Rumah Bapak Saepudin
Wawancara
25
7 Mei 2015
16.13 WIB
Rumah Bapak Takin
Wawancara
(Sekretaris Desa Tanjungsari) Roni Shroni (Sekretaris Desa Tanjungsari) Ita Yunita (Ketua TP.PKK Desa Tanjungsari) Saepudin (Wakil Ketua BPD Tanjungsari) Takin (Kepala Linmas Desa Tanjungsari)
LAMPIRAN 3
PEDOMAN WAWANCARA 1. Judul Penelitian
: Analisis Partisipasi Desa Tanjungsari dalam
menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa 2. Sasaran Wawancara
:
1) Camat Pabuaran 2) Pemerintah Desa Tanjungsari 3) Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari 4) Masyarakat Desa Tanjungsari 3. Daftar Pertanyaan Untuk Camat Pabuaran: a. Apakah anda mendukung adanya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa? b. Bagaimana penilaian anda terhadap Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa? c. Apa yang akan anda lakukan terhadap masalah yang ada? d. Apa yang anda harapkan dari Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa tersebut? 4. Daftar Pertanyaan Untuk Pemerintah Desa Tanjungsari: a. Apakah anda mendukung adanya Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa? b. Bagaimana penilaian anda terhadap Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa?
c. Apakah Pemerintah Desa Tanjungsari telah membuat rencana strategis dalam menghadapi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa? d. Sasaran-sasaran apa yang ingin Pemerintah Desa Tanjungsari capai dalam pengelolaan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa? e. Apakah Pemerintah Desa Tanjungsari telah membuat RPJM dan RKP desa mengenai penggunaan dana desa? f. Apa yang akan anda lakukan terhadap masalah yang ada? g. Apa yang anda harapkan dari Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa tersebut? 5. Daftar Pertanyaan Untuk Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari: a. Apakah anda mendukung adanya Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa? b. Bagaimana penilaian anda terhadap Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa? c. Apakah Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari telah membuat rencana strategis dalam menghadapi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa? d. Sasaran-sasaran apa yang ingin Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari capai dalam implementasi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa? e. Apa yang akan anda lakukan terhadap masalah yang ada? f. Apa yang anda harapkan dari Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa tersebut?
6. Daftar Pertanyaan Untuk Masyarakat Desa Tanjungsari: a. Apakah anda mendukung adanya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa?
b. Bagaimana penilaian anda terhadap Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa? c. Apa yang akan anda lakukan terhadap masalah yang ada? d. Apa yang anda harapkan dari Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa tersebut?
LAMPIRAN 4
TRANSKIP DATA PENELITIAN No 1
Pertanyaan Apakah mendukung
Jawaban anda
1) Sangat mendukung sekali, dengan
adanya
adanya Undang-undang Nomor 6
Undang-undang
Tahun
Nomor 06 Tahun 2014
mendukung.
tentang Desa?
Informan
2014,
kami
sangat
2) Sangat mendukung. 3) Menurut
saya,
I1-1
I1-2 saya
sangat
I1-3
mendukung. Karena masyarakat ini sangat membutuhkan, untuk pembangunan,
untuk
memperbaiki desa. 4) Saya sangat mendukung dengan
I1-4
terlahirnya Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. 5) Mendukung-mendukung saja, itu kan program pemerintah. Kita di sini
kan
pemerintah
yang
terbawah, ya harus mendukung. Itu kan tujuannya positif untuk pembangunan desa, kenapa tidak?
I1-5
6) Sangat
mendukung,
karena
pemerintah
dengan
kebijakan
I1-6
adanya Undang-undang itu kita mengharapkan
ketercapaian
semua pembangunan di desa. Bukan untuk masyarakatnya saja, tapi untuk pembangunannya juga mudah-mudahan tercapai. 7) Mendukung-mendukung
saja
I1-7
selama itu baik untuk masyarakat desa. 8) Saya sangat mendukung, karena
I1-8
ini yang diharapkan oleh desa, Undang-undang nomor 06 tentang desa ini. Artinya nanti desa akan berjalan di atas kakinya sendiri, ada
kebebasan
pelaksanaan
desa
termasuk
tentang pada
anggaran, jadi akan kembali lagi pada asal usul desa. 9) Saya sebagai masyarakat sangat
I2-1
mendukung. 10) Saya mendukung, tapi aparat
I2-2
desanya harus transparan dengan masyarakat. Kalau datang uang 1 Milyar,
masyarakat
harus
dikumpulkan di balai desa. Ini ada uang 1 Milyar, mau dibangun apa? Harus transparansi. 11) Jelas
mendukung,
supaya
I2-3
masyarakat Tanjungsari sukses. 12) Ya
kalau
saya
memang
I2-4
mendukung. Cuma saya takut salah jalan, takut turun anggaran sekian kita hanya merealisasikan sekian.
Saya
takut
menjalankannya, itu yang susah. Ya takut salah jalan, belum begitu cocok. Misalkan uang itu turun 11,4 milyar ke desa, terus cara mengelolanya itu bagaimana? 13) Ya siap saja mendukung kalau
I2-5
pasti. 14) Saya mendukung. Kita dipihak desa, atas bantuan pemerintah banyak kemajuan.
I2-6
15) Jujur saya tidak berpihak kepada pusat
atau
pemerintah
I3-1
desa,
Pemerintah Desa harus proaktif kepada
masyarakat,
agar
masyarakat tahu kapan dana itu turun. Kami sebagai masyarakat bukan ingin ikut campur, tapi kami wajib mengawasi karena kami selaku cucu dari Preresiden, cucu
dari
Pemerintah
Pusat
mempunyai hak bicara dalam hal ini. Oleh karena itu Pemerintah Pusat juga ulah cicing wae, harus berkoar kepada masyarakat. Jadi kalau ada intruksi dari Bupati atau Camat ke desa, RT juga harus menularkan apa yang ada di sana. 16) Saya
mendukung
untuk
I3-2
17) Selama masyarakat siap. Ada
I3-3
memajukan desa.
beberapa hal, yang pertama dari segi
masyarakatnya,
kalau
masyarakatnya siap untuk bisa
menggunakan anggaran dengan benar, saya sangat setuju karena itu
kemerdekaan
bagi
desa.
Kedua, bukan masalah sumber daya manusianya yang tidak siap, tetapi
dari
menggunakan juga
segi
hukum
anggarannya
harus
bisa,
itu
bukan
menerimanya saja. Yang saya khawatirkan, masyarakatnya ini di desa ini belum siap. Tapi kalau memang sudah siap, itu mungkin lebih bagus. 18) Ya
kalau
tujuannya
membangun
desa,
untuk
I3-4
saya
mendukung. 2.
Bagaimana
penilaian
anda
terhadap
19) Penilaian kita, mudah-mudahan insyaallah
bisa
mendukung
Undang-undang
kegiatan-kegiatan
pembangunan
Nomor 06 Tahun 2014
di desa, untuk mensejahterakan
tentang Desa?
dan
melaksanakan
kegiatan
lainnya
Tanjungsari.
kegiatandi
Desa
I1-1
20) Bagus.
I1-2
21) Menurut
saya,
undang-undang
I1-3
tersebut direalisasi tahun 2013 dan
rencana
anggaran
dana
diturunkan tahun 2014, menurut saya sangat bagus. Cocok untuk di desa, karena setiap ajuan kita memegang
tupoksi
masing-
masing dari perangkat desa. 22) Kalau penilaian saya terhadap
I1-4
Undang-undang desa, 100 % saya mendukung
adanya
Undang-
undnag desa ini, saya menyabut dengan baik. Umumnya untuk semua
pegawai
pemerintahan
desa, dengan adanya Undangundang desa ini, kita mendukung dan menerima dengan baik. 23) Pandangan
saya
positif,
saya
I1-5
sambut dengan baik program ini. Semoga kita bisa menjalankan sesuai peraturan. 24) Bagus, artPemerintah (24)Bagus,
I1-6
artinya
dengan
mengeluarkan
Pemerintah
Undang-undang
desa itu, bagi desa yang tertinggal mudah-mudahan bisa lebih maju lagi dengan adanya bantuan atau suntikan dana dari pemerintah secara
menghitung
jumlah
penduduk karena bukan berarti setiap desa 1 M lebih tidak, pemerintah memberikan itu kalau jumlah
penduduknya
sekian
mungkin bisa mencapai 1 M. saya sangat
mendukung
demi
kemajuan desa. 25) Bagus sih, untuk mendukung
I1-7
pembangunan di desa. 26) Ya itu tadi, penilaiannya terhadap undang-undang nomor 06 ini diharapkan nanti desa ini benarbenar maju, bisa mengelola rumah tangganya sendiri, bisa berbuat sesuai
dengan
perundang-
undangan, jangan sampai antara
I1-8
Perdes
bertentangan
dengan
perundang-undangan. 27) Insyaallah kalau sudah dijalankan
I2-1
butuh pengawasan. 28) Penilaian saya bagus, asalkan
I2-2
orang-orangnya jujur, transparan. BPDnya jangan sampai tidak dikasih tahu. Banyak BPD yang di desa lain cuma nama doang. Mereka tidak tahu ada uang apa, presmoni atau apa. 29) Bagus, mendukung.
I2-3
30) Bagus, ada turun dana segitu
I2-4
bagus. 31) Bagus untuk kemanfaatan di desa, di
kampung-kampung,
I2-5
untuk
perkembangan. 32) Ya penilaiannya bagus sih, sangat bagus. Pemerintah mengucurkan dana ke desa itu sangat bagus, yang pastinya di desa ini banyak kemajuan atas bantuan-bantuan pemerintah.
I2-6
33) Kenapa bukan ada dari dulu kue
I3-1
pusat ini?. Masyarakat hanya tahu 1 milyar saja. Masyarakat tidak tahu implementasinya. Intinya, penilaian
saya
sangat
bagus.
Apapun yang pemerintah lakukan selama ini, untuk kesejahteraan masyarkat jempol
desa,
untuk
kami para
acung pejuang-
pejuang, karena yang saya tahu pada 2010 para Kepala Desa datang ke Mendagri, katanya dari Mendagri jalan kaki ke DPR. Nah itulah perjuangan untuk mencapai yang
sekarang,
jadi
mereka,
Kepala Desa yang sekarang tidak lupa kulitnya. 34) Menurut saya bagus.
I3-2
35) Saya rasa Undang-undang Nomor
I3-3
6 Tahun 2014 ini, ketetapan dari Mendagrinya
saya
rasa
baik,
tetapi
saya
belum
seberapa
mempelajari.
Tapi
dalam
musrembang
desa
kemarin
dibahas mengenai anggaran yang akan diterima oleh desa. Dari dana desa, bukan hanya masalah menerimanya saja, tetapi dari skillnya,
individunya.
Mendapatkan
kucuran
dana
sebesar itu saya rasa bagus, karena ketika dana itu turun, pengajuannya
tidak
harus
ke
provinsi atau ke pusat lagi. Tetapi rt-rt bisa membuat pengajuan ke desa, dari bawah, jadi itu suatu manajemen supaya maju, supaya tahu
administrasi.
Kemarin
diadakan musyawarah desa terkait Undang-undang desa 2014, aturan akan turun dana sekian. 36) Ya saya kurang begitu tahu, kalau
I3-4
sekilas saya menilai turunnya dana ke desa akan membantu kemajuan pembangunan di desa. 3.
Apakah
Pemerintah
37) Sudah, kita sudah siapkan dari
I1-1
Desa
Tanjungsari
telah
membuat
diterapkan, kita sudah persiapkan
strategis
untuk menyongsong datangnya
menghadapi
Undang-undang Desa Nomor 6
rencana dalam
Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa?
sebelum
Undang-undang
ini
Tahun 2014 38) Rencana strategis, yang pertama kita
sudah
merencanakan
pembangunan jangka menengah, jangka
pendek
panjang.
dan
jangka
Khususnya
untuk
pembangunan jangka menengah kita
sudah
membuat
rencana
pembangunan jangka menengah desa/
RPJM
Des,
jangka
pendeknya kita sudah tuangkan dalam RKP/Rencana
Kegiatan
Pembangunan, kemudian untuk jangka panjangnya kita sudah muat juga Rencana Strategis, Cuma sama BPD kita belum bahas Perdesanya. Kalau jangka menengahnya
sudah
kita
Perdesakan, untuk RKP sudah
I1-2
kita Perkadeskan. Jadi kan ada Peraturan Kepala Desa, Peraturan Desa, dan Peraturan bersama Desa. 39) Sudah,
sangat
sudah.
Dari
I1-3
musrenbangdes dan musrenbang dusun, itu sudah ada realisasinya, untuk penempatannya sudah ada. Cuma kita sedang menunggu dari Perbupnya. 40) Kita sudah punya, dari fisik kita
I1-4
sudah punya RPJM Des 20142019 nanti dana desa itu mudahmudahan terdanai uang ke desa ini, nanti tiap tahun apa dulu prioritas
untuk
kita
didanain,
sudah ada sudah lengkap. 41) Sudah ada, perencanaannya sudah
I1-5
disiapkan. 4.
Sasaran-sasaran
apa
42) Sasarannya,
salah
satunya
yang ingin Pemerintah
mensejahterakan masyarakat Desa
Desa
Tanjungsari
Tanjungsari sendiri karena selama
capai
dalam
ini anggaran yang kita terima
I1-1
pengelolaan
desa
sangat terbatas sekali. Mudah-
berdasarkan Undang-
mudahan dengan adanya Undang-
undang
06
undang Nomor 6 Tahun 2014 ini,
Tahun 2014 Tentang
kita bisa mendanai yang tadinya
Desa?
tidak terdanai menjadi terdanai.
Nomor
43) Sesuai dengan visi misi Kepala
I1-2
Desa dan yang tertuang dalam RPJM Des. 44) Sasarannya, pembangunan desa
I1-3
dan lingkungan. 45) Kita
ingin
mensejahterakan
I1-4
masyarakat. 46) Sasarannya, peningkatan Kemudian
pertama kualitas
pasti
I1-5
aparatur.
mensejahterakan
masyarakat
melalui
pembangunan, dan banyak yang lainnya. Sebenarnya kebijakan itu dipegang oleh Kepala Desa. 5.
Apakah
Pemerintah
Desa
Tanjungsari
Undang-undang Nomor 6 Tahun
telah membuat RPJM
2014 ini diterapkan, acuannya ada
dan
pada RKP dan RPJM Des untuk
RKP
desa
47) Sudah
dipersiapkan
sebelum
I1-1
mengenai penggunaan dana desa?
membangun Desa Tanjungsari. 48) Sudah, seperti tadi yang sudah
I1-2
saya sebutkan. 49) Sudah disiapkan 50) Sudah
ada,
kita
I1-3 sudah
siap
I1-4
implementasikan.
6.
Apakah
Badan
51) Sedang proses, sedang dibuat.
I1-5
52) BPD alhamdulilah kami sudah
I1-6
Permusyawaratan
ada rencana dalam menghadapi
Desa
Tanjungsari
Undang-undang tersebut, karena
telah
membuat
kami dituntut oleh pihak desa
rencana dalam
strategis menghadapi
untuk
sebelum
adanya
dana
tersebut, BPD harus mempunyai
Undang-undang
rencana dahulu karena kan dana
Nomor 06 Tahun 2014
itu
tentang Desa?
Artinya bukan untuk pemerintah
untuk
pengelolaan
desa.
desanya saja, tetapi pemerintahan desa pun ada hak untuk hal itu. Maka dari itu kami langsung bermusyawarah dengan anggota, kami ada rencana untuk menerima atau menanggapi undang-undang tersebut.
53) Sudah ada, kita sudah rapat di
I1-7
BPD mengenai rencana untuk melaksanakan
Undang-undang
desa terebut. 7.
Sasaran-sasaran yang
ingin
apa
54) Kami berharap Pemerintah Desa
Badan
ini menggunakan dengan tepat
Permusyawaratan
sasaran dan tepat guna. Tidak bisa
Desa
Tanjungsari
memilih kampung mana yang
capai
dalam
didahulukan, tidak bisa begitu.
implementasi Undang-
Artinya walaupun tidak ada orang
undang
dari
Nomor
06
kampung
mana, itu
I1-6
tetapi
Tahun 2014 tentang
kampung
sangat
Desa?
membutuhkan, maka kampung itu yang didahulukan. Itu harapan kami. 55) Ya
kesejahteraan
untuk
I1-7
masyarakat Desa Tanjungsari. 8.
Apa yang akan anda lakukan
terhadap
masalah yang ada?
56) Kalau kendala-kendala yang kita
I1-1
hadapi tidak bisa dipecahkan oleh desa, ya mungkin bisa koordinasi dengan
kecamatan
maupun
instansi kabupaten. 57) Kita lihat peraturan perundang-
I1-2
undangannya seharusnya
dulu,
bagaimana
peraturan
itu
dilakukan. Kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan Undangundang. 58) Kita rembug bersama dari segi
I1-3
aparat dari RT RW bersama tokoh masyarakat. 59) Kita selalu rapat dengan RT, kita
I1-4
ingin tahu permasalahan yang ada. Karena Desa Tanjungsari luas, kita menyaring aspirasi dari masyarakat kemudian kita tindak lanjuti. 60) Kita harus sesuai aturan, saya akan melakukan apa yang akan saya lakukan. Untuk pencairan dana itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kasi membuat rencana
anggaran,
kemudian
dilaporkan ke Sekdes, dari Sekdes memberi
rekomendasi
ke
Bendahara. Kalau pengajuannya
I1-5
tidak sesuai spesifikasinya tidak akan saya acc, nanti akan saya suruh
revisi.
bendahara
Untuk
itu
laporan,
menghimpun
laporan-laporan dari Kasi-kasi. Mereka yang membuat laporan atau SPJ, saya yang menghimpun semuanya. 61) Untuk pihak BPD, mungkin akan mengusulkan
atau
meminta
kepada Pemerintah Desa, dengan adanya Undang-undang desa ini, permasalahan-permasalahan
di
desa ini apa akan kami usulkan. Tolong
realisasikan
undang
Undang-
tersebut
kepada
masyarakat semuanya, mereka itu harus
diberikan
arahan
dulu,
jngan ada warga masyarakat yang belum paham nanti timbulnya bukan berharap
kebersamaan. kepada
Kami
Pemerintah
Desa, supaya bisa menyelesaikan.
I1-6
Kita sama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada. 62) Kalau ada masalah ya harus kita
I1-7
musyawarahkan bersama dengan semua pihak yang ada di desa. 63) Saya
sudah
berkordinasi
I1-8
memberikan masukan ke Pemdes dan
ke
Dewan,
mohon
dipertimbangkan agar dimasukan muatan lokal, karena di kita banyak
perangkat
desa
yang
sudah tua. 64) Kalau tidak jujur kenapa tidak kita
laporkan,
kalau
I2-1
ada
penyelewengan. 65) Kalau
ada
masalah,
kalau
uangnya untuk ini tidak jelas, untuk itu tidak jelas, saya akan ngobrol
sama
BPD
uangnya
sudah sampai di mana? Kalau BPD dan Aparat Desanya tidak tahu, ya apa boleh buat, perlu dilaporkan.
I2-2
66) Membantu sebisanya.
I2-3
67) Saya siap membimbing, kontrol
I2-4
terus,
membantu
supaya
bagaimana seharusnya. 68) Ya banyak yang diurusin sama
I2-5
RT, RW sama Aparat Desa. 69) Tentunya kita harus konsultasi
I2-6
dengan pihak desa. 70) Karena tamu kampung saya ini orang
Untirta,
kejanggalan
saya
jika
ada
tidak
akan
menghubungi
I3-1
Kapolsek,
Kapolres, Kajati, Kapolda, tapi saya
akan
meminta
bantuan
kepada mahasiswa. 71) Saya akan melaporkan kepada Pemerintah
Desa
kalau
I3-2
ada
masalah. 72) Kita ikut andil dan berpartisipasi
I3-3
dalam pembangunan desa. 73) Kita
musyawarah
dengan
Pemerintah Desa dan BPD, untuk menyelesaikan masalah yang ada.
I3-4
9.
Apa
yang
harapkan
anda
74) Harapan kita dengan undang-
dari
undang ini, Desa Tanjungsari
Undang-undang
minimal bisa lebih baik dari yang
Nomor 06 Tahun 2014
kemarin, karena dalam Undang-
tentang Desa tersebut?
undang desa ini kan dibahas dan
I1-1
ditentukan 10 % dari anggaran nasional kan untuk desa, dan dapat membantu untuk desa. 75) Mudah-mudahan tercantum
di
apa dalam
yang
I1-2
undang-
undang ini bisa direalisasi. 76) Yang saya harapkan, mudahmudahan
sukses
dan
dapat
merealisasikannya.
Dan
dapat
I1-3
dipergunakan dengan baik oleh pemerintah desa. 77) Saya harapkan, masyarakat desa
I1-4
kami bisa sejahtera. 78) Kita berharap banyak kepada Pemerintah
Pusat
untuk
kesejahteraan kita sendiri, masa kita mensejahterakan orang lain tapi kitanya belum sejahtera?
I1-5
79) Saya meminta kepada Pemerintah
I1-6
agar Undang-undang desa ini cepat
direalisasikan.
Undang-undang
Karena
ini
lebih
ditekankan kepada anggaran, oleh karena
itu
supaya
cepat
direalisasikan agar kami dapat membangun
masyarakat
desa
kami sendiri. 80) Semoga
bisa
mensejahterakan
I1-7
masyarakat Desa Tanjungsari. 81) Tentunya yang saya harapkan undang-undang
ini
I1-8
berjalan
dengan mulus dan lancar, aplikasi di lapangan sesuai dengan pola Pemerintahan mengelola
Desa rumah
artinya tangganya
sendiri dengan berdasarkan asal usul , dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan. 82) Sejahtera masyarakatnya.
I2-1
83) Saya harapkan pembangunan di
I2-2
desa bisa lebih baik dari pada
sebelumnya. Katanya pak jokowi bilang kerja, kerja, kerja, jangan sampai
ngomong doang,
tapi
harus kerja. 84) Secepatnya uang anggaran itu
I2-3
direalisasikan. 85) Ya harapan saya benar benar
I2-4
keluar, lancar, supaya masyarakat bisa menikmati kemerdekaannya, ya pokoknya mendukung. 86) Seharusnya
untuk
masyarakat,
I2-5
terutama untuk di desa, desa yang mengatur, jadi ke masyarakat ada. Apa kebutuhan masyarakat, orang desa
yang
melaksanakan,
masyarakat yang mengerjakan. 87) Semoga di desa ini baik kegiatan pembangunannya
dan
I2-6
lain
sebagainya mudah mudahan ada kemajuan. 88) Masyarakat bisa sejahtera, dan orang-orang yang belum punya kerjaan dengan adanya undang-
I3-1
undang ini bisa kerja. Harta karun sebenarnya
banyak
di
desa.
Masyarakat Indaonesia tidak akan miskin lagi kalau dana ini berjalan sebagaimana mestinya. 89) Desa Tanjungsari menjadi lebih
I3-2
baik dengan adanya Undangundang Desa ini. 90) Saya harapkan dapat terealisasi
I3-3
dengan baik, harus benar-benar terwujud. 91) Harus terwujud, agar dana yang turun bisa dipergunakan untuk kemajuan Desa Tanjungsari.
I3-4
LAMPIRAN 5
KODING DATA PENELITIAN
Kode
Kata Kunci
1
Kepala Desa Tanjungsari sangat mendukung Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
2
Sekretaris Desa Tanjungsari sangat mendukung Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
3
Kepala Urusan Umum Pemerintah Desa Tanjungsari sangat mendukung Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
4
Kepala Seksi Pemerintahan Pemerintah Desa Tanjungsari sangat mendukung Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
5
Kepala Urusan Keuangan Pemerintah Desa Tanjungsari mendukung Undangundang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
6
Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari sangat mendukung Undangundang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
7
Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari mendukung Undangundang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
8
Camat Pabuaran sangat mendukung Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
9
Tokoh Agama Desa Tanjungsari sangat mendukung Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
10
Sesepuh Desa Tanjungsari mendukung Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
11
Ketua RT 02 Desa Tanjungsari sangat mendukung Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
12
Ketua RT 07 Desa Tanjungsari mendukung Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
13
Ketua RW 01 Desa Tanjungsari mendukung Undang-undang Nomor 06 Tahun
2014 Tentang Desa 14
Ketua RW 02 Desa Tanjungsari mendukung Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
15
LPM Desa Tanjungsari berpendapat Pemerintah Desa Tanjungsari harus proaktif kepada masyarakat Desa Tanjungsari
16
Ketua TP. PKK Desa Tanjungsari mendukung Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
17
Sekretaris Karang Taruna Desa Tanjungsari berpendapat masyarakat harus siap menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
18
Kepala Linmas Desa Tanjungsari mendukung Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
19
Penilaian Kepala Desa Tanjungsari terhadap Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
20
Penilaian Sekretaris Desa Tanjungsari terhadap Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
21
Penilaian Kepala Urusan Umum Pemerintah Desa Tanjungsari terhadap Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
22
Penilaian Kepala Seksi Pemerintahan Pemerintah Desa terhadap Undangundang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
23
Penilaian Kepala Urusan Keuangan Pemerintah Desa Tanjungsari terhadap Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
24
Penilaian Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari terhadap Undangundang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
25
Penilaian Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjungsari terhadap Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
26
Penilaian Camat Pabuaran terhadap Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
27
Penilaian Tokoh Agama Desa Tanjungsari terhadap Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
28
Penilaian Sesepuh Desa Tanjungsari terhadap Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
29
Penilaian Ketua RT 02 Desa Tanjungsari terhadap Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
30
Penilaian Ketua RT 07 Desa Tanjungsari terhadap Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
31
Penilaian Ketua RW 01 Desa Tanjungsari terhadap Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
32
Penilaian Ketua RW 02 Desa Tanjungsari terhadap Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
33
Penilaian LPM Desa Tanjungsari terhadap Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
34
Penilaian Ketua TP. PKK Desa Tanjungsari terhadap Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
35
Penilaian Sekretaris Karang Taruna Desa Tanjungsari terhadap Undangundang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
36
Penilaian Kepala Linmas Desa Tanjungsari terhadap Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
37
Rencana strategis dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
38
Rencana strategis dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, RPJM Des dan RKP Des
39
Rencana strategis disusun berdasarkan musrenbangdes
40
Rencana strategis dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
41
Rencana strategis dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
42
Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjungsari
43
Kesesuaian visi misi Kepala Desa
44
Pembangunan Desa
45
Kesejahteraan masyarakat
46
Peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat
47
RPJM dan RKP Desa mengenai penggunaan dana desa
48
RPJM dan RKP Desa mengenai penggunaan dana desa
49
RPJM dan RKP Desa mengenai penggunaan dana desa
50
RPJM dan RKP Desa mengenai penggunaan dana desa
51
RPJM dan RKP Desa mengenai penggunaan dana desa
52
Rencana strategis BPD dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
53
Rencana strategis BPD dalam menghadapi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
54
Undang-undang Desa dijalankan dengan tepat sasaran dan tepat guna
55
Ketercapaian kesejahteraan masyarakat Desa Tanjungsari
56
Koordinasi semua pihak
57
Penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan
58
Musyawarah semua pihak
59
Rapat dengan semua pihak
60
Penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan
61
Pengajuan usulan kepada Pemerintah Desa
62
Musyawarah semua pihak
63
Koordinasi semua pihak
64
Melaporkan jika ada masalah
65
Melaporkan jika ada masalah
66
Saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan
67
Saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan
68
Membantu sesuai peran masing-masing pihak
69
Konsultasi dengan pihak desa
70
Meminta bantuan kepada mahasiswa
71
Melaporkan jika ada masalah
72
Partisipasi pembangunan desa
73
Musyawarah semua pihak
74
Desa Tanjungsari menjadi lebih baik
75
Realisasi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
76
Realisasi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
77
Kesejahteraan masyarakat
78
Kesejahteraan masyarakat
79
Realisasi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
80
Kesejahteraan masyarakat
81
Realisasi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
82
Kesejahteraan masyarakat
83
Pembangunan desa
84
Realisasi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
85
Realisasi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
86
Kesejahteraan masyarakat
87
Pembangunan desa
88
Kesejahteraan masyarakat
89
Desa Tanjungsari menjadi lebih baik
90
Realisasi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
91
Kemajuan Desa Tanjungsari
LAMPIRAN 6
MEMBER CHEK
LAMPIRAN 7
DAFTAR HADIR BIMBINGAN SKRIPSI
LAMPIRAN 8
DOKUMENTASI FOTO PENELITIAN
1. Observasi Awal
MEMINTA DATA PROFIL KECAMATAN PABUARAN DI BPS KABUPATEN SERANG
WAWANCARA OBSERVASI AWAL DENGAN SEKRETARIS DESA TANJUNGSARI
WAWANCARA OBSERVASI AWAL DENGAN CAMAT PABUARAN
WAWANCARA OBSERVASI AWAL DENGAN KABAG PEMERINTAHAN DESA SETDA KABUPATEN SERANG
MEMINTA DATA DESA TERBAIK DI BPPMD PROVINSI BANTEN
2. Penelitian lapangan
WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA TANJUNGSARI
WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DESA TANJUNGSARI
WAWANCARA DENGAN SEKRETARIS DESA TANJUNGSARI
WAWANCARA DENGAN KEPALA URUSAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA TANJUNGSARI
WAWANCARA DENGAN KEPALA URUSAN UMUM PEMERINTAH DESA TANJUNGSARI
WAWANCARA DENGAN KETUA BPD TANJUNGSARI
WAWANCARA DENGAN WAKIL KETUA BPD TANJUNGSARI
WAWANCARA DENGAN CAMAT PABUARAN
WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA DESA TANJUNGSARI
WAWANCARA DENGAN TOKOH SESEPUH DESA TANJUNGSARI
WAWANCARA DENGAN KETUA RT 02 DESA TANJUNGSARI
WAWANCARA DENGAN KETUA RT 07 DESA TANJUNGSARI
WAWANCARA DENGAN KETUA RW 01 DESA TANJUNGSARI
WAWANCARA DENGAN KETUA RW 02 DESA TANJUNGSARI
WAWANCARA DENGAN LPM DESA TANJUNGSARI
WAWANCARA DENGAN KETUA TP.PKK DESA TANJUNGSARI
WAWANCARA DENGAN SEKRETARIS KARANG TARUNA DESA TANJUNGSARI
WAWANCARA DENGAN KEPALA LINMAS DESA TANJUNGSARI
LAMPIRAN 9
DAFTAR JUARA LOMBA DESA TINGKAT PROVINSI BANTEN 2014
LAMPIRAN 10
RPJMDES DESA TANJUNGSARI TAHUN 2015-2019
LAMPIRAN 11
RKPDES DESA TANJUNGSARI TAHUN 2015-2016
LAMPIRAN 12
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 1. Identitas Pribadi Nama
: Diky Rizky Fadilah
NIM
: 6661100168
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Kuningan, 05 Desember 1992 Agama
: Islam
Pekerjaan
: Mahasiswa
E-mail
:
[email protected]
Nomor Handphone
: 085216638315
Alamat
: Kp. Aweh Rt. 004/001 Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak
2. Riwayat Pendidikan SD
: SD N Bandorasa Wetan 1 (Kuningan)
SMP
: SMP N 1 Jalaksana (Kuningan)
SMA
: SMA N 1 Cilimus (Kuningan)
SMA
: SMA N 3 Rangkasbitung (Rangkasbitung)
Perguruan Tinggi
: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Serang)
3. Pengalaman Organisasi a. Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMANE) FISIP UNTIRTA 2011-2012 b. Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMANE) FISIP UNTIRTA 2012-2013 c. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (BEM KBM UNTIRTA) 2013-2014 d. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa (BEM KBM UNTIRTA) 2014-2015
