FAKTOR FAKTOR YANG MENGHAMBAT NASABAH MENGEMBALIKAN PEMBIAYAAN WARUNG MIKRO BSM (Studi pada Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ciledug, Kantor Cabang Cipulir dan Kantor Cabang Pembantu Bintaro Sektor III)
SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)
Oleh : ANNEKE PUTRI MEILASARI NIM: 109046100184
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1435 H / 2014 M
ABSTRAK Anneke Putri Meilasari. 109046100184. Faktor Faktor Yang Menghambat Nasabah Dalam Mengembalikan Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri (Studi pada Warung Mikro Bank Syariah Mandiri KC Ciledug, KC Cipulir dan KCP Bintaro Sektor III). Program Studi Muamalat, Konsentrasi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1435 H/2014 M. Bank Syariah Mandiri melalui outlet Warung Mikronya merupakan pelopor penyaluran pembiayaan segmen UMKM dengan berbasis syariah di Indonesia, dengan porsi penyaluran pembiayaan segmen UMKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam penyaluran pembiayaannya,Warung Mikro BSM menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang telah diatur dalam UU no.21 tahun 2008 tentang perbankan. Namun pada praktiknya, masih terdapat sejumlah pembiayaan bermasalah pada kantor cabang ataupun kantor cabang pembantu Warung Mikro BSM. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang menghambat nasabah mengembalikan pembiayaannya, serta strategi yang ditawarkan Warung Mikro BSM untuk menangani hambatan nasabah dalam menyelesaikan pembiayaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dimana penulis menarik kesimpulan dari fenomena yang terjadi berdasarkan wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menghambat pengembalian pembiayaan Warung Mikro BSM berasal dari dua faktor, yaitu faktor Bank dan faktor nasabah. Faktor Bank yang menjadi menyebab terhambatnya pengembalian pembiayaan adalah kurang mendalam pada analisa pembiayaan mikro, promosi yang kurang tepat, tidak adanya pendampingan usaha secara rill. Sedangkan dari faktor nasabah disebabkan oleh miss management, adversity maupun lainnya. Strategi yang ditawarkan Warung Mikro BSM untuk menangani hambatan nasabah dalam menyelesaikan pembiayaannya adalah melalui penagihan secara intensif, restrukturisasi pembiayaan, pelelangan agunan suka rela, klaim jaminan (untuk kasus tertentu), dan Write Off.
Kata Kunci
: Pembiayaan, Warung Mikro, Bank Syariah Mandiri, NPF.
Pembimbing : Ahmad Chairul Hadi, MA Daftar Pustaka : Tahun 2002 sampai tahun 2014
iv
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat dan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam penelitian skripsi ini, penulis mengambil judul “FAKTOR FAKTOR YANG MENGHAMBAT NASABAH
MENGEMBALIKAN
PEMBIAYAAN WARUNG MIKRO BSM”. Adapun penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi strata satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan mendorong penulis dalam pembuatan skripsi ini, karena tanpa mereka penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik. Maka penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada : 1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulah Jakarta. 2. Dr. Euis Amalia, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Muamalat dan Mu’min Rauf, M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Muamalat.
vi
3. Ahmad Chairul Hadi, MA selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis. 4. PT Bank Syariah Mandiri dan seluruh karyawan yang telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi terkait pembahasan, khususnya segenap karyawan PT Bank Syariah Mandiri KC Ciledug, KCP Bintaro Sektor III dan KC Cipulir. 5. Pimpinan beserta seluruh karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta Perpustakaan Utama yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan. 6. M. Fuad Hadziq, M.Si dan Djaka Badranaya,S.Ag.,ME selaku dosen penguji skripsi yang telah membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis untuk perbaikan skripsi ini. 7. Dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universias Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan pengetahuan dan bantuan kepada penulis. 8. Ibu Rosmiati selaku orang tua tunggal yang sangat luar biasa, menjadi pahlawan yang tak pernah lelah dan lupa dalam mencintai, mendoakan, mendukung baik moril maupun materil dan mengusahakan yang terbaik untuk penulis. 9. H. Syamsudin selaku kakek yang selalu mendukung baik moril maupun materil dan mendoakan yang terbaik untuk penulis.
vii
10. Bapak Harry Aditya Chandra, Ahmad Yani, Uur hery selaku paman dan Ibu Marwati selaku bibi, serta Kak Rully Juliansyah selaku sepupu yang turut membantu dan mendukung penulis untuk kelancaran perkuliahan penulis. 11. Ayu Wulandari selaku kakak dan Muhammad Fauzan Rhadiansyah selaku adik yang selalu memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis. 12. Bu Nyoman, Pak Harso dan segenap guru SMAN 34 yang telah membimbing serta membantu hingga penulis dapat melanjutkan pendidikan hingga tingkat strata satu, penulis tidak akan pernah melupakan kalian yang telah berperan dalam pengembangan diri penulis. 13. Irfan, Dini, Qisti, Reza Nufa, Mizan, Frizan, Anggit, Dina Asy’fina, Mala, Fina, Dinar, Fitri, Kurnia, Ardila, Aisyah, Rizka, Anggreani, Soesilowati dan seluruh teman-teman kuliah, teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) atas segala bantuan, kritikan, saran, motivasi, kasih sayang yang tak terhingga yang mewarnai hidup selama masa perkuliahan. 14. Eka, Dwi, Bayu, Andri, Dian, Denis, Janwar, dan semua teman-teman penulis yang selalu memberikan tawa canda penghilang penat dan motivasi kepada penulis. 15. Dan semua pihak yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil dan juga doa hingga terselesaikannya skripsi ini.
viii
Penulis berharap bagi siapapun yang membaca skripsi ini mendapatkan manfaat untuk menambah wawasan dan memotivasi rasa ingin tahu yang lebih terhadap ilmu perbankan syariah dan ilmu-ilmu terapan lainnya. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.
Jakarta, 5 Januari 2014 Penulis
Anneke Putri Meilasari
ix
DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................... ii LEMBAR PENGESAHAN PANITIA SIDANG ......................................... iii ABSTRAK ...................................................................................................... iv LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................... v KATA PENGANTAR .................................................................................... vi DAFTAR ISI ................................................................................................... x DAFTAR TABEL .......................................................................................... xiii DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xiv BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1 B. Identifikasi Masalah ........................................................................... 4 C. Pembatasan Masalah .......................................................................... 5 D. Perumusan Masalah ........................................................................... 6 E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .......................................................... 6 F. Teknik Penulisan ................................................................................ 7 G. Sistematika Penulisan ........................................................................ 8 BAB II LANDASAN TEORITIS A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .................................................. 10 1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ............................ 10 2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ................................. 10
x
B. Pembiayaan 1. Pengertian Pembiayaan ................................................................. 12 2. Macam Macam Pembiayaan ......................................................... 13 3. Analisis Pembiayaan ..................................................................... 14 4. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah ................................... 16 5. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan .................................... 22 C. Non Performing Financing 1. Pengertian Non Performing Financing ......................................... 32 2. Restrukturisasi Pembiayaan .......................................................... 33 D. Review Studi Terdahulu ....................................................................... 37 BAB III METODE PENELITIAN A. Pendekatan Penelitian .......................................................................... 40 B. Metode Analisis ................................................................................... 40 C. Jenis dan Sumber Penelitian................................................................. 41 D. Teknik Pengumpulan Data ................................................................... 42 E. Objek Penelitian ................................................................................... 43 BAB IV WARUNG MIKRO BANK SYARIAH MANDIRI A. Latar Belakang Warung Mikro Bank Syariah Mandiri ........................ 44 B. Landasan Hukum Warung Mikro Bank Syariah Mandiri .................... 45 C. Sasaran Pembiayaan Warung Mikro .................................................... 46 D. Cakupan Pembiayaan Segmen Mikro .................................................. 47 xi
E. Fitur Produk Pembiayaan Segmen Mikro ............................................ 47 F. Persyaratan Pemohon ........................................................................... 60 G. Margin .................................................................................................. 65 H. Pemberian Limit Pembiayaan .............................................................. 65 I. Analisa Pembiayaan ............................................................................. 66 J. Struktur Organisasi Warung Mikro ...................................................... 69 BAB V PEMBAHASAN A. Profil Responden .................................................................................. 70 1. Profil Warung Mikro Bank Syariah Mandiri ................................ 70 2. Profil Nasabah ............................................................................... 79 B. Faktor Penghambat Nasabah Mengembalikan Pembiayaan ................ 87 1. Faktor Nasabah .............................................................................. 87 2. Faktor Bank ................................................................................... 89 C. Strategi Warung Mikro BSM Menangani Hambatan dan Kendala Nasabah Menyelesaikan Pembiayaannya ............................................ 91 BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan .......................................................................................... 94 B. Saran ..................................................................................................... 95 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 97 LAMPIRAN
xii
DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Indonesia dari Tahun 2010 – 2012 ........................... 1 Tabel 4.1 Margin Warung Mikro ............................................................................ 65 Tabel 5.1 Profil Warung Mikro BSM KC Ciledug, KC Cipulir dan KCP Bintaro Sektor III ................................................................................................. 70 Tabel 5.2 Pembagian Jumlah Responden ............................................................... 79
xiii
DAFTAR GAMBAR Gambar 4.1 Struktur Organisasi Warung Mikro .................................................... 69 Gambar 5.1 Perkembangan penyaluran pembiayaan/outstanding Warung Mikro KC Ciledug ............................................................................. 72 Gambar 5.2 Perkembangan performance Warung Mikro KCP Bintaro Sektor III dilihat dari outstandingnya ................................................ 77 Gambar 5.3 Pembagian Gender Responden .......................................................... 80 Gambar 5.4 Usia Responden.................................................................................. 80 Gambar 5.5 Tingkat Pendidikan Responden ......................................................... 81 Gambar 5.6 Jumlah Tanggungan Keluarga ........................................................... 82 Gambar 5.7 Plafon Pembiayaan Warung Mikro BSM .......................................... 83 Gambar 5.8 Jangka Waktu Pembiayaan Warung Mikro BSM .............................. 84 Gambar 5.9 Agunan Pembiayaan Warung Mikro BSM ........................................ 85 Gambar 5.10 Tujuan Penggunaan Pembiayaan Warung Mikro BSM .................... 86 Gambar 5.11 Faktor Penghambat Pengembalian Pembiayaan Warung Mikro yang Berasal dari Nasabah ................................................................. 87 Gambar 5.12 Faktor Penghambat Pengembalian Pembiayaan yang Berasal dari Bank ................................................................................................... 89
xiv
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Di Indonesia, sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki sumbangsih yang cukup besar bagi perekonomian, terutama dalam upaya
peningkatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Peningkatan jumlah UMKM menjadi kekuatan perekonomian Indonesia. Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Indonesia dari Tahun 2010 - 2012 Jumlah (unit) Indikator
Usaha
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
53.823.732
55.206.444
56.534.592
Mikro,
Kecil
dan
Menengah (UMKM)
Sumber data : Olahan data penulis dari Kementerian Koperasi dan UKM
Dari data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 1.382.712 unit dibandingkan dengan tahun 2010. Sedangkan tahun berikutnya UMKM meningkat sebesar 1.328.148 unit. Meningkatnya UMKM menjadi peluang pasar yang cukup besar bagi penyaluran pembiayaan perbankan syariah. Penyaluran pembiayaan pada
1
2
segmen UMKM ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk peningkatan ekonomi rakyat. Selain dapat membantu dalam menyokong dana modal bagi pengusaha segmen UMKM, penyaluran pembiayaan ini juga dapat menjadi peningkat fee based income yang diperoleh bank. Salah satu bank pelopor penyaluran pembiayaan UMKM yang berbasis syariah di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) melalui outlet Warung Mikro. Warung mikro dibentuk atas dasar dorongan dari pemerintah khususnya Bank Indonesia karena kebijakan pemerintah yang menuntut bank untuk mengembangkan sektor rill dengan cara lebih memerhatikan UMKM. Warung Mikro BSM dibuka sejak tahun 2008 dengan 3-4 cabang sebagai percobaan pada mulanya. Setelah berjalan beberapa waktu, perkembangannya pun cukup bagus. Oleh karena itu, maka ditambahlah cabang warung mikro. Pada bulan Agustus 2010 jumlah outlet warung mikro berjumlah 122. 1 Hingga saat ini jumlahnya 452 outlet. BSM optimis kontribusi pembiayaan segmen UMKM dapat terus dipertahankan. Untuk tahun 2013, perseroan mematok porsinya mencapai 75% dari total pembiayaan yang ditargetkan tumbuh 25% menjadi Rp 55,96 triliun. Demikian porsi UMKM diharapkan mencapai Rp 42 triliun. Perseroan mencatat per akhir 2012 kucuran pembiayaan UMKM mencapai Rp 32,79 triliun, atau sebesar 73% dari total pembiayaan sebesar Rp 44,76 triliun. Pada 1
“Pembiayaan Mikro Pertanian Jadi Target BSM” artikel diakses pada tanggal 21 Agustus 2012 dari http://zonaeksis.com/pembiayaan-mikro-pertanian-jadi-target-bsm/.
3
akhir 2011, posisi pembiayaan UMKM sebesar Rp 26,78 triliun, sebesar 72,9% dari total pembiayaan Rp 36,73 triliun. Pertumbuhan pembiayaan UMKM sendiri sebesar 22,45% dalam setahunan, yang juga dikontribusi pembiayaan di segmen mikro.2 Untuk pembiayaan BSM terhadap segmen mikro sendiri semakin besar. Adapun posisi pembiayaan mikro BSM sampai akhir tahun 2011 mencapai Rp 1,69 triliun, atau menyumbang 4,6% dari total pembiayaan perseroan yang mencapai Rp 36,72 triliun. “Akhir 2011 itu pembiayaan mikro yang langsung sebesar Rp 912 miliar dengan NPF (rasio pembiayaan bermasalah) gross 1,75%. Sementara untuk yang tidak langsung sebesar 780 miliar dengan NPF gross 2,4%”, terang Hanawijaya.3 Salah satu NPF tertinggi dialami oleh Warung Mikro BSM Kantor Cabang Bintaro yang menembus hingga angka 12%, yang menyebabkan Warung Mikro ini mengalami freeze atau Stop Lending untuk seluruh produk warung mikronya. Selain itu, pada tahun 2013 NPF Warung Mikro Kantor Cabang Cipulir menembus angka 9%. Sedangkan NPF Warung Mikro Kantor Cabang Ciledug sempat mencapai hingga angka 5% dan kini mulai berangsur menurun ke angka kisaran 3%. Meskipun warung mikro telah menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
2
Paulus Yoga, “BSM Patok Porsi Pembiayaan UMKM Jadi 75%”, diakses pada 3 Januari 2014 dari www.infobanknews.com 3 Paulus Yoga, “BSM Patok Tambahan Pembiayaan Mikro Rp1,08 Triliun”, diakses pada 3 Januari 2014 dari www.infobanknews.com
4
pada kenyataannya masih terjadi sejumlah pembiayan bermasalah di kantor cabang maupun kantor cabang pembantu outlet warung mikro ini. Misalnya seperti pada Warung Mikro Kantor Cabang Ciledug yang memiliki 12 orang nasabah bermasalah, Kantor Cabang Cipulir yang memiliki 10 orang nasabah bermasalah dengan pembiayaan cukup tinggi, dan Kantor Cabang Pembantu Bintaro Sektor III yang memiliki 5 orang nasabah pembiayaan bermasalah. Untuk itu, penulis memilih Warung Mikro Bank Syariah Mandiri sebagai objek penelitian menimbang bahwa BSM termasuk ke dalam pelopor bank syariah yang mengedepankan penyaluran pembiayaan pada sektor mikro. Pada penelitian ini, penulis memilih tema mengenai “FAKTOR FAKTOR YANG MENGHAMBAT NASABAH MENGEMBALIKAN PEMBIAYAAN WARUNG MIKRO BSM” B. Identifikasi Masalah Bank dituntut untuk cermat dalam menyalurkan pembiayaannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian bank. Berbagai metode atau prinsip pembiayaan pun dilakukan oleh bank untuk menghindari berbagai risiko pembiayaan bermasalah, seperti halnya prinsip 5C yang mewajibkan bank untuk menganalisis risiko mulai dari aspek Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic. Namun pada praktiknya, meskipun prinsip kehati-hatian bank telah dilakukan, masih saja terdapat sejumlah pembiayaan bermasalah dimana nasabah yang menerima pembiayaan mengalami hambatan dalam mengembalikan pembiayaannya pada bank. Oleh
5
karena itu, dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 1. Apakah angsuran pembiayaan yang telah ditetapkan oleh pihak Warung Mikro BSM telah sesuai dengan kondisi dan kemampuan nasabahnya? 2. Apa saja faktor yang menghambat nasabah memenuhi pengembalian pembiayaan yang ditetapkan oleh Warung Mikro BSM? 3. Siapakah pihak yang paling dominan dalam memutuskan penetapan target pengembalian pembiayaan Warung Mikro BSM kepada nasabahnya? 4. Bagaimana Warung Mikro BSM menganalisis kelayakan usaha dan mengenal karakter nasabahnya? 5. Bagaimana strategi yang ditawarkan Warung Mikro BSM untuk menangani hambatan dan kendala nasabah dalam menyelesaikan pembiayaannya? C. Pembatasan Masalah Pada penelitian ini, penulis membatasi pada faktor penghambat nasabah dalam pengembalikan angsuran produk pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri pada cabang ataupun cabang pembantu yang memiliki tingkat permasalahan tertentu berupa sejumlah nasabah pembiayaan bermasalah yang termasuk dalam golongan kolektabilitas 3 hingga 5 seperti Warung Mikro KC Ciledug, Warung Mikro KC Cipulir dan Warung Miko KCP Bintaro Sektor III pada tahun 2013.
6
D. Perumusan Masalah 1. Apa saja faktor-faktor yang menghambat nasabah mengembalikan pembiayaan Warung Mikro BSM? 2. Bagaimana strategi yang ditawarkan Warung Mikro BSM untuk menangani hambatan dan kendala nasabah dalam menyelesaikan pembiayaannya? E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian : a. Menganalisis faktor-faktor yang menghambat nasabah mengembalikan pembiayaan Warung Mikro BSM. b. Menganalisis strategi yang ditawarkan Warung Mikro BSM untuk menangani hambatan dan kendala nasabah dalam menyelesaikan pembiayaannya. 2. Manfaat Penelitian : a. Bagi Penulis Menambah
pengetahuan
mengenai
faktor-faktor
yang
menghambat nasabah mengembalikan pembiayaan Warung Mikro BSM. b. Bagi Bank Syariah Mandiri Penelitian ini dapat membantu Bank syariah Mandiri dalam mengkaji
mengenai
faktor-faktor
yang
menghambat
nasabah
mengembalikan pembiayaan Warung Mikro BSM. Serta dapat
7
dijadikan bahan pertimbangan atau referensi untuk penetapan strategi Warung Mikro selanjutnya. c. Bagi Akademisi Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan
mengenai
faktor-faktor
yang
menghambat
nasabah
mengembalikan pembiayaan Warung Mikro BSM serta strategi yang ditawarkan untuk mengatasi hambatan dan kendala yang dihadapi nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya. d. Bagi Masyarakat Umum Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi masyarakat mengenai produk pembiayaan Warung Mikro BSM, faktor-faktor yang menghambat nasabah mengembalikan pembiayaan Warung Mikro BSM serta strategi yang ditawarkan untuk mengatasi hambatan dan kendala yang dihadapi nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya. F. Teknik Penulisan Penelitian ini menggunakan teknik penulisan pada buku pedoman penulisan skripsi tahun 2012 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum.
8
G. Sistematika Penulisan Untuk
pembahasan
yang
lebih
terarah
dan
memudahkan
pemahaman isi, maka penulis mengadakan pembabakan dalam 5 bab, yaitu: BAB I:
PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan secara singkat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, teknik penulisan, serta sistematika penulisan.
BAB II: LANDASAN TEORITIS Bab ini menguraikan tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pembiayaan, Non Performing Financing dan review studi terdahulu. BAB III: METODE PENELITIAN Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, metode
analisis,
jenis
dan
sumber
penelitian,
teknik
pengumpulan data serta objek penelitian. BAB IV: WARUNG MIKRO BANK SYARIAH MANDIRI Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang Warung Mikro Bank Syariah Mandiri, landasan hukum Warung Mikro Bank Syariah Mandiri, sasaran pembiayaan
9
Warung Mikro, cakupan pembiayaan segmen mikro, fitur produk pembiayaan segmen mikro, persyaratan pemohon, margin, pemberian limit pembiayaan, analisa pembiayaan, dan struktur organisasi Warung Mikro Bank Syariah Mandiri. BAB V:
PEMBAHASAN Bab ini membahas mengenai profil responden, faktorfaktor yang menghambat nasabah mengembalikan pembiayaan Warung Mikro serta membahas mengenai strategi Warung Mikro Bank Syariah Mandiri untuk membantu menyelesaikan hambatan dan kendala
nasabah
dalam mengembalikan
pembiayaan. BAB IV:
PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan penulis.
BAB II LANDASAN TEORITIS A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pengertian UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.4 Sedangkan pengertian Usaha Mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK/2003 tanggal 29 Januari 2003 adalah usaha produksi milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).5 2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah a.
Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
4 5
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK/2003
10
11
2) Memiliki
hasil
penjualan
tahunan
paling
banyak
Rp
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus
juta
rupiah)
sampai
dengan
paling
banyak
Rp
10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).6
6
Bab IV Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12
B. Pembiayaan 1. Pengertian Pembiayaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.7 Sedangkan menurut Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Warung Mikro adalah layanan di KC/KCP/UPS yang ditunjuk untuk memasarkan, memproses dan mengelola portofolio pembiayaan segmen mikro di Bank.Pembiayaan Mikro adalah pembiayaan bersifat produktif kepada nasabah/calon nasabah baik perorangan ataupun badan usaha dengan limit sampai dengan Rp 100 juta. Termasuk dalam segmen mikro adalah pembiayaan dengan tujuan multiguna kepada nasabah perorangan dengan limit sampai dengan Rp 50 juta yang disalurkan melalui Warung Mikro.8
7
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik (Depok: Gema Insani bekerjasama dengan Tazkia Cendikia, 2002),h.160. 8 PT Bank Syariah Mandiri, “Produk Pembiayaan Warung Mikro” artikel diakses pada 17 Juli 2013 dari http://www.syariahmandiri.co.id
13
2. Macam-macam pembiayaan : a.
Pembiayaan Menurut Sifatnya Pembiayaan
merupakan suatu tugas pokok bank untuk
menyalurkan fasilitas dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu: 1) Pembiayaan Produktif Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas seperti peningkatan usaha baik produksi, perdagangan, maupun investasi. 2) Pembiayaan Konsumtif Pembiayaan yang digunakan untuk kebututhan konsumsi dimana habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.9 b. Pembiayaan Menurut Keperluaannya Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu : 1) Pembiayaan modal kerja Pembiayaan
untuk
memenuhi
kebutuhan
untuk
meningkatkan produksi, baik secara kuantitatif dalam bentuk jumlah
hasil
produksi,
maupun
secara
kualitatif,
yaitu
peningkatan kualitas dan mutu hasil produksi. Modal kerja terdiri 9
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, h.160.
14
dari komponen-komponen yang liquid (cash), piutang dagang (receivable), dan persediaan (inventory) yang umumnya terdiri dari bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. 2) Pembiayaan Investasi Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods). pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah: a) Untuk pengadaan barang modal. b) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah. c) Berjangka untuk menengah dan panjang.10 3.
Analisis Pembiayaan Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai tersebut layak (feasible). Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah
10
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik ,h.161-167.
15
secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Agar bank terhindar dari masalah yang timbul dikemudian hari. Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan kredit calon debitur antara lain prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic) : a.
Character Untuk mengetahui watak dan kepribadian calon debitur yang bertujuan untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai lunas.
b. Capacity Untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Semakin baik kemampuan keuangan calon debitur, maka semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaannya, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan tersebut dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. c. Capital Untuk mengetahui seberapa banyak modal atau dana yang akan diikutsertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur akan semakin meyakinkan bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan pembiayaan. Dengan melihat debt to equity ratio perusahaan.
16
d. Collateral Untuk menilai agunan/jaminan yang akan diberikan oleh calon debitur sebagai antisipasi apabila calon debitur mengalami gagal bayar terhadap pembiayaan yang diajukan. Bank tidak memberikan pembiayaan melebihi nilai agunan. e. Condition of Economic Pertimbangan mengenai sektor usaha calon debitur dengan kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal-moneter, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui eksistensi usaha yang akan dijalankan calon debitur terhadap kondisi-kondisi ekonomi yang sedang maupun akan berlangsung.11 4.
Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Faktor-faktor
yang
menyebabkan
terjadinya
pembiayaan
bermasalah yaitu :12 a. Advertisity adalah perubahan pada siklus usaha (bussines cycle) hal ini di luar kontrol seperti sakit, bencana alam, dan kematian. b.
Miss management adalah ketidakmampuan debitur dalam mengelola kegiatan usahanya dan menjaga kondisi keuangan dengan cara melakukan kegiatan usaha yang sehat.
11
Ismail, Manajemen Perbankan: dari Teori menuju Aplikasi, (Jakarta: Kencana, 2010),h.112-114 12 Samti, Astri Marlia. “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengembalian Kredit Bermasalah Oleh Debitur Gerai Kredit Verena Bogor” (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2011), h.16-17
17
c. Fraud (penyalahgunaan) maksudnya adalah ketidakjujuran debitur dalam memberikan informasi dan laporan mengenai kegiatan usahanya, posisi keuangan, hutang piutang, persediaan, dll. Hal lainnya disampaikan oleh Kasmir. Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut:13 a. Dari pihak Perbankan Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan. b. Dari pihak Nasabah Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu: 1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu. 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, kebanjiran dan 13
Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004), h. 128-129
18
sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada. Selain itu, analisa sebab pembiayaan bermasalah ditinjau dari sisi nasabah:14 a. Aspek internal 1) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut 2) Manajemen tidak baik atau kurang rapi 3) Laporan keuangan tidak lengkap 4) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan 5) Perencanaan yang kurang matang 6) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut b. Aspek eksternal 1) Aspek pasar kurang mendukung 2) Kemampuan daya beli masyarakat kurang 3) Kebijakan pemerintah 4) Pengaruh lain di luar usaha 5) Kenakalan peminjam
14
Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005),h.311
19
Dalam
hal
faktor
penghambat
atau
penyebab
pembiayaan
bermasalah, penulis menyimpulkan terdiri atas : a. Dari Pihak Perbankan 1) Kurang tepat dalam analisis pembiayaan Ketidaktepatan
dalam
menganalisis
permohonan
pembiayaan dari nasabah akan menyebabkan terhambatnya pengembalian pembiayaan. Hal ini dapat bersumber dari ketidaktepatan dalam menganalisis karakter nasabah, agunan, kemampuan membayar, dan berbagai risiko kredit lainnya. 2) Fraud yang dilakukan oleh internal Bank Dapat terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.15 Atau dapat pula pemalsuan dokumen dan segala macam bentuk penyalahgunaan wewenang yang terjadi pada internal Bank. b.
Dari Pihak Nasabah 1) Aspek internal a) Miss Management Yakni ketidakmampuan debitur dalam mengelola kegiatan usahanya dan menjaga kondisi keuangan dengan cara
15
Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, h.128.
20
melakukan kegiatan usaha yang sehat.16 Dapat berupa kurang cakapnya peminjam dalam mengelola usaha tersebut, manajemen tidak baik atau kurang rapi, laporan keuangan tidak lengkap, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, perencanaan yang kurang matang17, dan lain sebagainya. b) Adanya unsur kesengajaan nasabah untuk tidak membayar pembiayaan (tidak ada itikad baik). Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.18 Tidak ada itikad baik untuk mengembalikan pembiayaan ke Bank.
16
Samti, Astri Marlia. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembalian Kredit Bermasalah Oleh Debitur Gerai Kredit Verena Bogor” (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2011),h16 17 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, h.311. 18 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, h.129.
21
2) Aspek eksternal a) Kondisi pasar yang kurang mendukung Dapat pula berupa kemampuan daya beli masyarakat kurang memadai, lokasi usaha yang tidak strategis, dan lainlain.19 b) Kebijakan pemerintah Segala peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat yang mempengaruhi usaha. c) Advertisity Yakni perubahan pada siklus usaha (bussines cycle) hal ini di luar kontrol seperti sakit, bencana alam, dan kematian.20 Adanya unsur ketidaksengajaan yang sulit dihindari yang mengakibatkan nasabah tidak mampu membayar. d) Pengaruh lainnya Segala hal yang mempengaruhi terhambatnya nasabah dalam
mengembalikan
pembiayaannya.
Misalnya
saja
kebutuhan yang mendesak, dan lain sebagainya.
19
Muhammad, Manajemen Bank Syariah, h.311. Samti, Astri Marlia. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembalian Kredit Bermasalah Oleh Debitur Gerai Kredit Verena Bogor” (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2011), h.16 20
22
5. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan Ketidaklancaran nasabah dalam membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam, yaitu :21 a.
Lancar atau kolektabilitas 1
b.
Perhatian Khusus atau kolektabilitas 2
c.
Kurang Lancar atau kolektabilitas 3
d.
Diragukan atau kolektabilitas 4
e.
Macet atau kolektabilitas 5
Kualitas Pembiayaan (Kolektabilitas) : Pembiayaan bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaannya kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut oleh waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci sebagai berikut. a.
Pembiayaan Lancar (Pass) Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria tersebut di bawah ini.
21
Muhammad, Manajemen Bank Syariah, h.312
23
1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif. 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral). Dengan indikator sebagai berikut. a) Industri (1)Diterima/umum; (2)Permintaan cukup; (3)Profitabilitas cukup; (4)Persaingan minimal. b) Perusahaan (1)Di atas rata-rata sektor; (2)Daya saing kuat; (3)Produk dan pasar yang baik. c) Keuangan (1)Menguntungkan; (2)Likuid; (3)Cash flow memadai; (4)Rasio hutang rendah; (5)Dua sumber pembayaran kembali; (6)Sedikit ketergantungan terhadap foreign exchange dan stabilitas suku bunga.
24
d) Manajemen (1)Memiliki keuntungan; (2)Memiliki integritas; (3)Memiliki visi strategis yang jelas; (4)Kontrol yang baik; (5)Eksternal audit yang baik. e) Viability Tidak ada risiko yang significant. b.
Perhatian Khusus (Special Mention) Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari. 2) Kadang-kadang terjadi cerukan. 3) Mutasi rekening relatif aktif. 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadapa kontrak yang diperjanjikan. 5) Didukung oleh pinjaman baru. Dengan indikator sebagai berikut. a) Industri (1)Dipertanyakan; (2)Pendapatan menurun; (3)Kompetisi meningkat;
25
(4)Kompetisi harga meningkat; (5)Biaya operasi meningkat; (6)Dalam real estate: tingkat hunian dan/atau daya serap menurun. b) Perusahaan (1)Di dalam rata-rata sektor; (2)Beberapa kelemahan dalam persaingan. c) Keuangan (1)Keuntungan rendah; (2)Likuiditas dapat diterima; (3)Rasio hutang moderat; (4)Dua sumber pembayaran kembali; (5)Aliran kas lebih rendah dari pada pembayaran pokok dan bunga pinjaman; (6)Dapat menopang perubahan kecil foreign exchange dan suku bunga. d) Manajemen (1)Mampu memenuhi syarat; (2)Memiliki integritas; (3)Beberapa permasalahan strategi; (4)Perbaikan dalam kontrol; (5)Komite pemilik dan manajemen; (6)Eksternal audit dapat diterima.
26
e) Viability (1)Kemauan melepaskan diri dari masalah; (2)Kekuatan untuk menanggulangi; (3)Pemilik dapat mendukung; (4)Modal baru dimungkinkan jika perlu; (5)Tidak terdapat masalah ketenagakerjaan yang berarti. c. Kurang Lancar (Substandard) Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut ini. 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; 2) Sering terjadi cerukan; 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah. Dengan indikator: a) Industri (1)Bergejolak; (2)Pendapatan menurun; (3)Permintaan menurun;
27
(4)Risiko liberalisasi; (5)Risiko bahan mentah; (6)Risiko devaluasi; (7)Regulasi harga; (8)Week co under preasure. b) Perusahaan (1)Di bawah rata-rata sektor; (2)Tingkat kompetisi tinggi; (3)Aspek teknologi lemah. c) Keuangan (1)Pendapatan rendah mendekati 0 (nol); (2)Likuiditas rendah; (3)Rasio hutang tinggi; (4)Satu sumber pembayaran kembali; (5)Aliran kas lebih rendah dari pada pembayaran pokok dan bunga pinjaman; (6)Aset rentan terhadap perubahan kurs foreign exchange dan bunga; (7)Meningkatnya masalah modal kerja. d) Manajemen (1)Kepastian rendah; (2)Kurang pengalaman;
28
(3)Integritas diragukan; (4)Tidak ada visi strategis; (5)Kontrol yang lemah; (6)Konflik kepemimpinan; (7)Eksternal audit dapat lemah. e) Viability (1)Dukungan pemilik diragukan; (2)Memerlukan pemasaran yang baru; (3)Risiko masa depan yang potensial; (4)Terdapat masalah ketenagakerjaan; (5)Produk dan pasar tidak dapat ditingkatkan. d. Diragukan (Doubtful) Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga telah melampaui 180 hari; 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen; 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; 4) Terjadi kapitlisasi bunga; 5) Dokumentasi
hukum
yang
lemah
pembiayaan maupun pegikatan jaminan.
baik
untuk
perjanjian
29
Dengan indikator sebagai berikut. a) Industri (1)Tidak baik; (2)Pendapatan 0 (nol) atau negatif; (3)Kompetisi harga sangat tajam; (4)Harga menurun; (5)Memerlukan restrukturisasi operasional; (6)Harga politis. b) Perusahaan (1)Jauh di bawah rata-rata sektor; (2)Tingkat kompetisi yang sangat tinggi; (3)Masalah teknologi yang parah; (4)Membutuhkan modernisasi yang mendesak; (5)Kehilangan pasar; (6)Masalah produk; (7)Ekspansi yang terlalu cepat. c) Keuangan (1)Kerugian operasional; (2)Tidak likuid; (3)Menjual aset untuk mempertahankan usaha; (4)Aliran kas < pembayaran hutang; (5)Rasio hutang sangat tinggi;
30
(6)Sumber pembayaran tidak cukup; (7)Meningkatnya modal kerja menyembunyikan kerugian operasional. d) Manajemen (1)Parah; (2)Tidak kompeten; (3)Tidak bisa bekerja sama; (4)Kontrol sangat lemah; (5)Masalah kepemilikan; (6)Tidak ada sumber pemodalan baru; (7)Eksternal audit yang parah. e) Viability (1)Masalah operasional; (2)Kelebihan tenaga kerja yang banyak; (3)Membutuhkan penghapusan hutang; (4)Restrukturisasi produk; (5)Restrukturisasi proses; (6)Pengembalian biaya tidak penuh.
31
e. Macet (Loss) Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; 2) Kerugian operasional ditutu dengan pinjaman baru; 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. Dengan indikator sebagai berikut. a) Industri (1)Hampir mati; (2)Struktur industri lemah; (3)Bersifat anakronis. b) Perusahaan (1)Tidak dapat berkompetisi; (2)Ketinggalan teknologi; (3)Produk yang lemah; (4)Risiko negara; (5)Peran yang sangat terbatas; (6)Lower quartile. c) Keuangan (1)Kerugian yang besar;
32
(2)Penjualan aset saat merugi; (3)Masalah kas dan hutang yang parah; (4)Aliran kas < biaya produksi; (5)Tidak ada sumber pembayaran (kecuali likuidasi). d) Manajemen (1)Sangat parah; (2)Tidak dapat dipercaya; (3)Sangat tidak kompeten; (4)Kemungkinan terjadi fraud; (5)Tidak ada kepemimpinan. e) Viability (1)Sangat dipertanyakan; (2)Harus dilikuidasi; (3)Harus dipecah-pecah; (4)Likuidasi pada nilai dasar; (5)Pembeli sedikit.22 C. Non Performing Financing 1.
Pengertian Non Performing Financing Non Performing Financing merupakan pembiayaan yang sudah dikategorikan kredit bermasalah, karena sudah terdapat tunggakan. Non
22
h.742-749.
Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi,
33
Performing
Financing
disebut
juga
dengan
kredit
bermasalah,
dikelompokkan menjadi taiga, yaitu : a. Pembiayaan Kurang Lancar b. Pembiayaan Diragukan c. Pembiayaan Macet Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan margin atau fee based income yang tidak dapat diterima. Artinya, bank kehilangan kesempatan mendapat fee based income, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total. 23 Bank Indonesia menetapkan rasio Non Perfoming Financing netto diatas 5% termasuk dalam kategori bermasalah. 2.
Restrukturisasi Pembiayaan Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, pengertian restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang
23
Ismail, Manajemen Perbankan: dari Teori menuju Aplikasi, h.122-123.
34
dilakukan
bank
dalam
rangka
membantu
nasabah
agar
dapat
menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: a.
Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
b.
Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi: 1) Perubahan jadwal pembayaran; 2) Perubahan jumlah angsuran; 3) Perubahan jangka waktu; 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabahah atau musyarakah; 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; dan/atau 6) Pemberian potongan.
c.
Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi: 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank; 2) Konversi akad pembiayaan; 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau
35
4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.24 Upaya lainnya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah adalah : a. Kombinasi Yaitu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi antara lain : 1) Rescheduling dan Restructuring 2) Rescheduling dan Reconditioning 3) Restructuring dan Reconditioning 4) Rescheduling, Restrukturing dan Reconditioning b. Eksekusi Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok maupun margin. Sisa atas
penjualan
agunan,
akan
dikembalikan
kepada
debitur.
Sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi 24
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 no.7
36
tanggungan debitur, artinya debitur diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Pada praktiknya, bank tidak dapat menagih lagi debitur untuk melunasi kewajibannya. Atas kerugian karena hasil penjualan agunan tidak cukup, maka bank akan membebankan kerugian tersebut ke dalam kerugian bank.25 Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut : a.
Nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
b.
Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan
untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a.
Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
b.
Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.26 Menurut Prof. Dr. H. Fatturahman Djamil, MA, dalam bukunya,
penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah, menguraikan secara garis besar cara penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dan
25
Ismail, Manajemen Perbankan: dari Teori menuju Aplikasi, h.128-129. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 5. 26
37
upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif. Upaya yang berifat preventif menurutnya, dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian yang benar, pengikatan agunan yang menjamin bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif adalah upaya-upaya
penanggulangan
yang
bersifat
penyelamatan
atau
penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah.27 D. Review Studi Terdahulu 1.
Skripsi “Efektivitas Pembiayaan Mikro Pada Nasabah PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Cililitan” oleh Teza Ryandi, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Penelitian ini membahas mengenai efektivitas penyaluran pembiayaan mikro (pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat
dan
pembiayaan
mikro)
berdasarkan
penilaian
nasabah
pembiayaan dan dampak pembiayaan tersebut terhadap perkembangan usaha nasabah dengan menggunakan perhitungan manual dengan rumus standar deviasi dan mean, serta analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan meode penelitian kuantitatif dan hasilnya menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan mikro tergolong efektif, margin memiliki
27
Agus, “Restrukturisasi Hutang di Bank Syariah” artikel diakses pada 3 Januari 2014 pukul 06:50 WIB dari www.ekonomisyariah.info/blog/2013/06/21/restrukturisasi-hutang-di-bnk-syariah/
38
kontribusi yang sangat besar sebagai pengurang pendapatan nasabah (margin cukup tinggi) namun secara keseluruhan pembiayaan mikro pada BSM Capem Cililitan tergolong efektif. 2. Skripsi “Konsep Warung Mikro Dan Linkage Program Sebagai Solusi Pembiayaan Usaha Mikro (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rawamangun)” oleh Ismi Mawaddah, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara terstruktur. Penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri cukup baik menyalurkan pembiayaan kepada UKM
melalui
Warung
Mikro
meskipun
sebab
lebih
banyak
mendatangkan keuntungan bagi Bank, meskipun pelaksanaannya lebih rumit dibandingkan Linkage program. 3. Tesis “Manajemen Keuangan Keluarga Miskin: Studi Kasus Mitra Program Masyarakat Mandiri, Dompet Dhuafa Republika” oleh Lisma Dyawati Fuaida, Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Program Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, 2005. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui gambaran tentang manajemen keuangan keluarga miskin yang menjadi mitra program Masyarakat Mandiri untuk kemudian dilihat potensinya terhadap pencapaian tujuan program Masyarakat Mandiri.
39
4. Jurnal Kommunity: Kajian Pengembangan Masyarakat Volume 1, no.1, Januari 2013 dengan tema “Mensinergikan Pemberdayaan: Pengalaman Lapangan Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas PKPU di Pasar Mampang Jakarta Selatan” oleh Masdariah. Metode penelitian yang digunakan
adalah
metode
penelitian
kualitatif.
Hasilnya
adalah
pelaksanaan pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan strategi untuk mendorong keberhasilan program tersebut, yaitu melalui strategi pelatihan, pemberian dana bergulir, dana bagi hasil, dana usaha bersama, serta dana BMT adalah temuan penelitian di lapangan. Pada penelitian ini penulis membahas mengenai faktor-faktor yang menghambat nasabah pembiayaan produk Warung Mikro Bank Syariah Mandiri mengembalikan pembiayaan Warung Mikro dengan pendekatan kualitatif. Dengan analisis deskriptif eksplanatif menggunakan metode wawancara terstruktur kepada para nasabah yang mengalami kesulitan mengembalikam pembiayaannya serta menganalisis mengenai strategi untuk
menangani
hambatan
pembiayaannya pada tahun 2013.
nasabah
dalam
mengembalikan
BAB III METODE PENELITIAN A. Pendekatan Penelitian Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Kirk dan Miller (1986:9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.1 Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris dengan melihat segala fenomena yang terjadi di masyarakat. Aliran empirisme ini mengartikan dan mendefinisikan objek kajian social yang disebut dengan ‘realitas sosial’ sebagai realitas-realitas objektif di dalam indrawi. Realitas sosial itu bukanlah kesadaran atau pengetahuan warga masayarakat itu sendiri, melainkan manifestasimasnifestasi yang kasat mata dan dapat diamati dalam duniawi yang objektif.2 B. Metode Analisis Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Yaitu suatu teknik analisis data dimana penulis terlebih dahulu memaparkan semua data 1
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2002), h.3 2
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.49
40
41
yang diperoleh kemudian menganalisisnya dengan berpedoman pada sumbersumber yang ada. Penelitian deskriptif kualitatif menggunakan pengumpulan data yang berasal dari fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Tujuan penelitian kualitatif ini adalah ekplanatif, yakni memahami ciri dan hubungan sistemis fenomena berdasarkan faktanya.3 C. Jenis dan Sumber Penelitian Pada penelitian ini, penulis memperoleh data yang berasal dari sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.4 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data dan laporan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Warung Mikro KC Ciledug, KC Cipulir dan KCP Bintaro Sektor III. Dan sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan penelitian.
3
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, h.49 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi dengan Contoh-contoh Aplikasi; Proposal Penelitian dan Laporannya), (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.101-102 4
42
D. Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 1. Wawancara Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.5 Adapun jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaanpertanyaan yang akan diajukan.6 Wawancara terstruktur dilakukan kepada karyawan Outlet Warung Mikro Kantor Cabang Ciledug, Kantor Cabang Cipulir dan Kantor Cabang Pembantu Bintaro Sektor III serta nasabah pembiayaan produk Warung Mikro Bank Syariah Mandiri tersebut yang tergolong dalam kategori nasabah pembiayaan bermasalah (kolektabilitas 3 hingga 5). 2. Studi Kepustakaan Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai kepustakaan yang ada, seperti buku, jurnal,
5 6
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, h.127 Ibid.,h.130
43
artikel, sumber-sumber dokumen dari Bank Syariah Mandiri, dan laporan lain yang terkait dengan skripsi ini. E. Objek Penelitian Yang menjadi objek fokus penelitian ini adalah Warung Mikro Bank Syariah Mandiri dengan kekhususan pembahasan pada hambatan pengembalian pembiayaan nasabah outlet Warung Mikro BSM Kantor Cabang Ciledug, Kantor Cabang Cipulir dan Kantor Cabang Pembantu Bintaro Sektor III pada tahun 2013. Selain itu turut membahas strategi Warung Mikro BSM untuk menyelesaikan hambatan dan kendala yang dihadapi nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 14 orang nasabah pembiayaan bermasalah dengan kategori kolektabilitas 3 hingga 5 dari ketiga cabang tersebut deng metode random sampling, yang terdiri atas 5 orang nasabah pembiayaan bermasalah Warung Mikro BSM Kantor Cabang Ciledug, 5 orang nasabah pembiayaan bermasalah Kantor Cabang Cipulir dan 4 orang nasabah pembiayaan bermasalah Kantor Cabang Pembantu Bintaro Sektor III.
BAB IV WARUNG MIKRO BANK SYARIAH MANDIRI A. Latar Belakang Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Bank
sebagai
lembaga
intermediasi
memiliki
peluang
untuk
mengembangkan bisnis dalam pembiayaan segmen mikro mengingat potensi pasar pembiayaan mikro yang cukup luas. Pemberian pembiayaan kepada segmen mikro mempunyai keuntungan antara lain sebagai berikut 1.
Mendiversifikasi penyebaran risiko karena pemberian pembiayaan tidak terkonsentrasi pada satu kelompok.
2.
Memungkinkan Bank memperoleh pendapatan margin/bagi hasil yang memadai karena tingkat margin pembiayaan bagi segmen mikro relatif lebih tinggi dibandingkan margin pembiayaan komersial. Agar marketable dan kompetitif di pasar, maka fitur pembiayaan untuk
segmen Mikro dituntut menarik dengan cara proses pemberian pembiayaan mudah, cepat, efektif dan efisien serta sesuai dengan kaidah kaidah umum dalam pembiayaan mikro dengan tetap memperhatikan prudensialitas. Untuk mengakomodir hal tersebut Bank meluncurkan layanan mikro dengan nama Warung Mikro. Untuk melaksanakan hal tersebut di atas dan mendiversifikasi serta meningkatkan portofolio pembiayaan segmen mikro maka Bank perlu
44
45
menyempurnakan ketentuan/pedoman Pembiayaan Mikro khusus melalui Warung Mikro. Warung mikro dibentuk atas dasar dorongan dari pemerintah khususnya Bank Indonesia karena kebijakan pemerintah yang menuntut bank untuk mengembangkan sektor rill dengan cara lebih memerhatikan UMKM. Warung Mikro BSM dibuka sejak tahun 2008 dengan 3-4 cabang sebagai percobaan pada mulanya. Setelah berjalan beberapa waktu, perkembangannya pun cukup bagus. Oleh karena itu, maka ditambahlah cabang warung mikro. Pada bulan Agustus 2010 jumlah outlet warung mikro berjumlah 122. 25 Hingga saat ini jumlahnya 452 outlet. B. Landasan Hukum Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Warung mikro Bank Syariah Mandiri ini hadir dengan berlandaskan hukum: 1.
Undang Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2.
Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko BankUmum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
25
“Pembiayaan Mikro Pertanian Jadi Target BSM”artikel diakses pada tanggal 21 Agustus 2012 dari http://zonaeksis.com/pembiayaan-mikro-pertanian-jadi-target-bsm/.
46
3.
Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4.
PBI No.3/2/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 mengenai Pemberian Kredit Usaha Kecil.
5.
PBI No.5/8/PBI/2003, tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
6.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Pembiayaan Murabahah.
7.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/2000 tanggal 4 April 2000 tentag Pembiayaan Ijarah.
8.
Anggaran Dasar PT. Bank Syariah Mandiri berikut perubahannya.
9.
Kebijakan Manajemen Risiko PT. Bank Syariah Mandiri.
10.
SPOB Pembiayaan Mikro dan Kecil.
C. Sasaran Pembiayaan Warung Mikro 1.
Usaha Mikro perorangan atau badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT), koperasi, CV, dan firma yang berpenghasilan tidak tetap (Non Golbertap) serta telah berjalan minimal 2 tahun.
2.
Usaha Mikro perorangan yang termasuk dalam golongan berpenghasilan tetap
(Golbertap)
dengan
sumber
pembayaran
berdasarkan
gaji/penghasilan tetap yang diterima untuk kebutuhan usahanya, baik usaha baru maupun yang sudah berjalan. Seperti PNS, Pegawai Swasta,
47
dan sebagainya. D. Cakupan Pembiayaan Segmen Mikro 1.
Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas) adalah pembiayaan usaha mikro dari bank kepada perorangan atau badan usaha dengan plafon pembiayaan keseluruhan minimum Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan maksimum Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2.
Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya) adalah pembiayaan usaha mikro dari bank kepada perorangan atau badan usaha dengan plafon pembiayaan keseluruhan maksimum Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3.
Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama) adalah pembiayaan usaha mikro dari bank
kepada perorangan atau badan usaha dengan
plafon pembiayaan keseluruhan maksimum Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). E. Fitur Produk Pembiayaan Segmen Mikro 1.
Fitur Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas) Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas) ini diberikan kepada perorangan baik bagi golongan berpenghasilan tetap maupun golongan berpenghasilan tidak tetap serta badan usaha. Dengan limit pembiayaan minimal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp 10.000.000,-
48
(sepuluh juta rupiah). Skim pembiayaan menggunakan akad murabahah atau ijarah dengan jangka waktu maksimal 36 bulan. a.
Agunan 1) Agunan yang diserahkan a) Agunan utama
: objek yang dibiayai dari pembiayaan.
b) Agunan tambahan : tidak dipersyaratkan namun sebagai moral obligation calon nasabah, bank dapat meminta kepada nasabah untuk menyerahkan agunan kebendaan yang marketable (contoh BPKB, petuk, girik, sertifikat, dan lain sebagainya). 2) Pengikatan Agunan Pengikatan agunan dilakukan dibawah tangan dengan kuasa jual. b.
Asuransi Asuransi yang dikenakan adalah asuransi jiwa, minimal sebesar limit dan jangka waktu pembiayaan. Premi asuransi dibebankan kepada nasabah.
c.
Self Financing Minimal sebesar 15% dari kebutuhan pembiayaan nasabah.
49
d.
Biaya 1) Biaya administrasi
: Rp 60.000,- (sudah termasuk biaya materai)
2) Biaya materai
: atas beban bank
3) Premi asuransi jiwa
: atas beban nasabah
4) Keterangan biaya-biaya : a) Biaya yang dikenakan harus sudah dilunasi selambatlambatnya saat penandatangan akad pembiayaan. b) Biaya-biaya yang telah dibayarkan/disetor setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani tidak dapat ditarik kembali oleh sebab atau dalam keadaan bagaimanapun juga. e.
Penarikan Pembiayaan Pola
penarikan
pembiayaan
dilakukan
sekaligus
dan
dipindahkan pada rekening tabungan/giro milik nasabah di Bank.
2.
Fitur Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya) Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya) ini diberikan kepada perorangan baik bagi golongan berpenghasilan tetap maupun golongan berpenghasilan tidak tetap serta badan usaha. Dengan limit pembiayaan di
50
atas Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Skim pembiayaan menggunakan akad murabahah atau ijarah dengan jangka waktu maksimal 36 bulan. a.
Agunan 1) Agunan yang diserahkan : a) Agunan utama yaitu objek yang dibiayai pembiayaan. b) Agunan tambahan yaitu agunan berupa harta tetap baik tidak bergerak atau bergerak. c) Apabila agunan utama berupa harta tetap maka tidak diperlukan agunan tambahan. 2) Nilai Likuidasi Agunan Total nilai likuidasi yang berupa harta tetap baik tidak bergerak atau bergerak minimal sebesar 100% dari limit pembiayaan. 3) Jenis Agunan Yang Diterima a) Agunan berupa tanah dan bangunan harus berstatus kepemilikan SHM (Sertifikat Hak Milik) atau SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan). b) Agunan berupa kendaraan bermotor dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Umur ekonomis sepeda motor ditambah jangka waktu
51
pembiayaan adalah maksimal 5 tahun dan harus bermerek Honda, Yamaha, dan Suzuki. (2) Umur ekonomis mobil penumpang ditambah jangka waktu pembiayaan adalah maksimal 10 tahun dan harus bermerek Toyota, Honda, Suzuki, Daihatsu, Mitsubishi, Nissan, dan Isuzu. (3) Umur ekonomis mobil niaga ditambah jangka waktu pembiayaan adalah maksimal 5 tahun dan harus bermerek Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, Nissan, Hino, Isuzu, Suzuki, dan Mercedes Benz. c) Agunan berupa mesin, dengan ketentuan umur ekonomis mesin ditambah dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun. 4) Penilaian dan Pengecekan Agunan Micro
Account
Officer
(MAO)
wajib
meyakini
kebenaran/keaslian agunan dan legalitas kepemilikan agunan yang akan diberikan oleh calon nasabah. a) Cara penilaian dilakukan sebagai berikut. (1) Agunan berupa tanah dan bangunan berdasarkan nilai pasar wajar atau Nilai Jual Objek Pajak tahun terakhir. (2) Agunan berupa persediaan piutang dagang berdasarkan
52
nilai rata-rata persediaan/piutang selama 3 bulan terakhir dengan nilai likuidasi mengikuti ketentuan bank yang berlaku. (3) Agunan
berupa
kendaraan
bermotor
berdasarkan
nilai/harga pembanding untuk jenis barang yang sama. b) Cara pengecekan agunan dilakukan sebagai berikut. (1) Agunan dalam bentuk tanah dan bangunan harus dilakukan
pengecekan
melalui
BPN
dan
dapat
dilaksanakan oleh notaris. (2) Agunan dalam bentuk kendaraan bermotor harus dilakukan pengecekan BPKB di kantor kepolisian setempat. 5) Pengikatan Agunan Pengikatan agunan dilakukan dengan cara : a) Agunan berupa tanah dan bangunan dengan SKMHT notariil disertai kuasa jual. b) Agunan berupa kendaraan bermotor dengan kuasa jual notariil. 6) Asuransi a) Asuransi jiwa pembiayaan dipersyaratkan minimal sebesar limit dan jangka waktu pembiayaan.
53
b) Asuransi Agunan dipersyaratkan minimal sebesar nilai obyek agunan dan jangka waktu pembiayaan (agunan utama dan/atau agunan tambahan). 7) Self Financing Minimal sebesar 15% dari kebutuhan pembiayaan nasabah. 8) Biaya a) Biaya administrasi
: minimal 1% (satu persen dari plafon pembiayaan).
b) Biaya materai
: atas beban bank.
c) Premi asuransi
: atas beban nasabah.
d) Biaya blokir BPKB
: atas beban nasabah.
e) Biaya notaris
: atas beban nasabah (jika ada)
f) Keterangan biaya-biaya: (1) Biaya yang dikenakan harus sudah dilunasi selambatlambatnya saat penandatanganan akad pembiayaan. (2) Biaya-biaya
yang
telah
dibayar/disetor
setelah
perjanjian pembiayaan ditandatangani tidak dapat ditarik kembali oleh sebab atau dalam keadaan bagaimanapun juga.
54
9) Penarikan Pembiayaan Pola penarikan pembiayaam dilakukan sekaligus dan dipindahkan pada rekening tabungan/giro milik nasabah di bank. 3.
Fitur Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama) Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama) ini diberikan kepada perorangan, baik bagi golongan berpenghasilan tetap maupun golongan berpenghasilan tidak tetap serta badan usaha. Limit pembiayaan di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Skim pembiayaan menggunakan akad murabahah atau ijarah dengan jangka waktu maksimal 48 bulan. a. Agunan 1) Agunan yang diserahkan : a) Agunan utama yaitu objek yang dibiayai pembiayaan b) Agunan tambahan yaitu agunan berupa harta tetap baik tidak bergerak atau bergerak. c) Apabila agunan utama berupa harta tetap maka tidak diperlukan agunan tambahan. 2) Nilai Likuidasi Agunan Total nilai likuidasi yang berupa harta tetap baik tidak bergerak atau bergerak minimal sebesar 100% dari limit pembiayaan.
55
3) Jenis Agunan yang Diterima a) Agunan berupa tanah dan bangunan harus berstatus kepemilikan SHM atau SHGB b) Agunan berupa kendaraan bermotor dengan ketentuan sebagai berikut (1) Umur ekonomis sepeda motor ditambah jangka waktu pembiayaan adalah maksimal 5 tahun dan harus bermerek Honda, Yamaha, dan Suzuki. (2) Umur ekonomis mobil penumpang ditambah jangka waktu pembiayaan adalah maksimal 10 tahun dan harus bermerek Toyota, Honda, Suzuki, Daihatsu, Mitsubishi, Nissan, dan Isuzu. (3) Umur ekonomis mobil niaga ditambah jangka waktu pembiayaan adalah maksimal 5 tahun dan harus bermerek Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, Nissan, Hino, Isuzu, Suzuki, dan Mercedes Benz. c) Agunan berupa mesin, dengan ketentuan umur ekonomis mesin ditambah dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun.
56
4) Penilaian dan Pengecekan Agunan Micro
Account
Officer
(MAO)
wajib
meyakini
kebenaran/keaslian agunan dan legalitas kepemilikan agunan yang akan diberikan oleh calon nasabah. a) Cara penilaian dilakukan sebagai berikut : (1) Agunan berupa tanah dan bangunan berdasarkan nilai pasar wajar atau Nilai Jual Objek Pajak tahun terakhir. (2) Agunan berupa persediaan piutang dagang berdasarkan nilai rata-rata persediaan/piutang selama 3 bulan terakhir dengan nilai likuidasi mengikuti ketentuan bank yang berlaku. (3) Agunan
berupa
kendaraan
bermotor
berdasarkan
nilai/harga pasar wajar dengan melampirkan minimal 3 (tiga) harga pembanding untuk jenis barang yang sama. b) Cara pengecekan agunan dilakukan sebagai berikut. (1) Agunan dalam bentuk tanah dan bangunan harus dilakukan
pengecekan
melalui
BPN
dan
dapat
dilaksanakan oleh Notaris. (2) Agunan dalam bentuk kendaraan bermotor harus dilakukan pengecekan BPKB di kantor Kepolisian setempat.
57
c) Pengikatan agunan Pengikatan agunan dapat dilakukan dengan cara : (1) Pengikatan barang tidak bergerak (tanah/bangunan) dengan APHT. (2) Pengikatan barang bergerak (kendaraan bermotor) dilakukan dengan Kuasa Jual secara notariil. b. Asuransi 1) Asuransi jiwa pembiayaan dipersyaratkan minimal sebesar limit dan jangka waktu pembiayaan. 2) Asuransi agunan dipersyaratkan minimal sebesar nilai obyek agunan dan jangka waktu pembiayaan (agunan utama dan/atau agunan tambahan). c. Self Financing Minimal sebesar 15 % dari kebutuhan pembiayaan nasabah. d. Biaya 1) Biaya administrasi
: minimal 1% (satu persen dari plafon pembiayaan).
2) Biaya materai
: atas beban bank.
3) Premi asuransi
: atas beban nasabah.
4) Biaya blokir BPKB
: atas beban nasabah.
5) Biaya notaris
: atas beban nasabah (jika ada)
58
6) Keterangan biaya-biaya: a) Biaya yang dikenakan harus sudah dilunasi selambatlambatnya saat penandatanganan perjanjian pembiayaan. b) Biaya-biaya yang telah dibayar/disetor setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani tidak dapat ditarik kembali oleh sebab atau dalam keadaan bagaimanapun juga. e. Penarikan Pembiayaan Pola
penarikan
pembiayaam
dilakukan
sekaligus
dan
dipindahkan pada rekening tabungan/giro milik nasabah di bank. Ketentuan Angsuran Produk Pembiayaan Warung Mikro : 1) Angsuran pembiayaan dilakukan setiap hari, minggu, atau bulanan yang terdiri atas angsuran pokok dan margin/bagi hasil berjalan. 2) Besarnya angsuran disesuaikan dengan kemampuan dan lamanya jangka waktu pembiayaan dengan rasio hutang terhadap pendapatan atau Debt to Service Ratio (DSR) maksimal sebesar 40%. 3) Pembayaran angsuran pembiayaan pertama dilakukan satu bulan sejak tanggal pencairan pembiayaan. Ketentuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo Pembiayaan 1) Bila pembiayaan dilunasi sebelum jatuh tempo oleh nasabah, maka pelunasan sisa pinjaman akan diperhitungkan dengan ketentuan yang
59
berlaku di Bank. 2) Bila tanggal pelunasan tidak sama dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran harian, mingguan, bulanan, perhitungan sesuai ketentuan Bank yang berlaku. 3) Pelunasan sebagian diperkenankan dengan perhitungan sesuai ketentuan bank yang berlaku. Adapun Ketentuan Lainnya Pada Produk Pembiayaan Warung Mikro: 1) Calon nasabah wajib membuka tabungan. 2) Pencairan dan pembayaran angsuran pembiayaan dilakukan melalui tabungan/giro milik nasabah di Bank. 3) Denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan (pokok dan margin) setara 0.00069 x jumlah tunggakan per hari.
4.
Fitur Pembiayaan Program KUR Mikro Berdasarkan program pemerintah guna memberdayakan ekonomi rakyat, Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu bank yang ditunjuk pemerintah pada program tersebut, turut memberikan pembiayaan KUR melalui Warung Mikro dengan ketentuan diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan produktif. Dengan plafon pembiayaan sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), margin setara 22% dengan jangka
60
waktu untuk modal kerja 36 bulan sedangkan investasi 60 bulan.26 Dalam program pembiayaan KUR Mikro ini, likuidasi agunan minimal 30% dari nilai pembiayaan.27 F. Persyaratan Pemohon 1. Syarat Pemohon a. Perorangan Non Golbertap 1) Usaha tengah berjalan minimal 2 tahun 2) Rumah tempat tinggal milik sendiri atau milik keluarga 3) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Maksimal usia 55 tahun saat pembiayaan lunas. 4) Memiliki rencana usaha dan peruntukan pembiayaan yang jelas, tercatat dan terdokumentasi. 5) Hasil BI Checking tidak termasuk dalam kategori pembiayaan non lancar. b. Perorangan Golbertap 1) Status pegawai tetap dengan masa dinas minimal 1 (satu) tahun. 2) Usia minimal 21 tahun pada saat pengajuan dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan. 3) Memiliki rencana usaha dan peruntukan pembiayaan yang jelas, 26
PT Bank Syariah Mandiri, “KUR Mikro” artikel diakses pada 3 Januari 2014 dari http://www.syariahmandiri.co.id 27 Wawancara pribadi dengan Bapak Mirwansyah Munir, Analis Warung Mikro KCP Bintaro Sektor III tanggal 27 Desember 2013.
61
tercatat dan terdokumentasi. 4) Hasil BI Checking tidak termasuk dalam kategori pembiayaan non lancar. c. Badan Usaha 1) Perseroan Terbatas (PT) a) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun b) Akta pendirian/Anggaran Dasar dibuat otentik c) Telah disahkan Menteri Kehakiman & HAM d) Telah didaftarkan pada Departemen Perindustrian & Perdagangan e) Telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI f) Harus memperbolehkan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS g) Memiliki rencana usaha dan peruntukan pembiayaan yang jelas, tercatat dan terdokumentasi. h) Hasil
BI Checking
tidak
termasuk
dalam
kategori
pembiayaan non lancar. 2) Koperasi a) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun b) Akta Pendirian/Anggaran Dasar telah disahkan oleh Kanwil Departemen Koperasi setempat c) Akta Pendirian Koperasi telah diumumkan dalam Tambahan
62
Berita Negara RI d) Memiliki rencana usaha dan peruntukan pembiayaan yang jelas, tercatat dan terdokumentasi. e) Hasil
BI Checking
tidak
termasuk
dalam
kategori
pembiayaan non lancar. 3) CV dan Firma a) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun b) Akta Pendirian/Anggaran Dasar berupa akta otentik c) Telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum CV & firma yang bersangkutan d) Memiliki rencana usaha dan peruntukan pembiayaan yang jelas, tercatat dan terdokumentasi. e) Hasil
BI Checking
tidak
termasuk
dalam
kategori
pembiayaan non lancar. 2. Syarat Dokumen a. Perorangan Non Golbertap 1) Melampirkan bukti diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta Surat Nikah (bagi yang menikah). 2) Surat Keterangan Usaha dari RT/RW. Khusus untuk pedagang pasar, cukup melampirkan fotokopi surat keterangan dari pengelola pasar setempat. 3) NPWP diwajibkan untuk limit pembiayaan di atas Rp
63
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 4) Foto kopi rekening tabungan selama 3 (tiga) bulan terakhir [diwajibkan untuk limit pembiayaan di atas Rp 50.000.000,(lima puluh juta rupiah)]. b. Perorangan Golbertap (Golongan Berpenghasilan Tetap) 1) Menyerahkan bukti diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta Surat Nikah (bagi yang menikah). 2) Menyerahkan asli slip gaji bulan terakhir. 3) Menyerahkan fotokopi SK dengan menunjukkan aslinya atau Surat Keterangan dari Manajer Personalia perusahaan tempat kerja anggota yang menyatakan bahwa anggota masih tercatat sebagai karyawan tetap dan masih aktif. 4) Menyerahkan foto kopi rekening tabungan selama 3 (tiga) bulan terakhir. 5) Menyerahkan Surat Keterangan dari RT/RW atau Dinas terkait dengan usaha yang bersangkutan (untuk pembiayaan dibawah Rp 50.000.000,-). 6) Surrat Keterangan dari Desa/Kelurahan atau Dinas terkait dengan usaha yang bersangkutan (untuk pembiayaan Rp 50.000.000.- ke atas). 7) Melampirkan foto kopi NPWP (wajib untuk limit pembiayaan Rp 50.000.000,- ).
64
c. Badan Usaha 1) Perseroan Terbatas (PT) a) Anggaran Dasar berikut perubahan terakhir b) SIUP, TDP dan NPWP c) Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI (TLNRI) d) Surat persetujuan Komisaris e) KTP/SIM/Pasport Pengurus f) Surat Keterangan Domisili Perusahaan g) Rekening Koran 6 bulan terakhir 2) Koperasi a) Anggaran Dasar berikut perubahan terakhir b) SIUP, TDP dan NPWP c) Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI (TLNRI) d) KTP/SIM/Pasport Pengurus e) Surat Keterangan Domisili Koperasi f) Rekening Koran 6 bulan terakhir 3) CV dan Firma a) Anggaran Dasar berikut perubahan terakhir b) SIUP, TDP dan NPWP c) Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI d) Surat Keterangan Domisili Perusahaan e) Rekening Koran 6 bulan terakhir
65
G. Margin Margin yang berlaku ditetapkan setara price sebagai berikut. Tabel 4.1 Margin Warung Mikro Kategori
Wiraswasta
berdasarkan jangka waktu
Agunan
1Th
2Th
3Th
4Th
Dengan Jaminan
28
30
32
34
Non Jaminan
32
34
36
36
Dengan Jaminan
32
34
36
38
Non Jaminan
34
36
38
40
Nasabah Golbertap
Price efektif per th (%)
H. Pemberian Limit Pembiayaan Perhitungan limit pembiayaan untuk PUM-Tunas, PUM-Madya, PUMUtama dan PUM-Kelompok (KI dan KMK) dihitung atas dasar sebagai berikut 1. Rata-rata penerimaan per bulan selama satu tahun terakhir (existing repayment capacity) 2. Dept Service Ratio (DSR) maksimum 40% dengan memperhitungkan kewajiban keuangan lainnya.
66
I. Analisa Pembiayaan Analisa pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil rekomendasi Aplikasi Skoring Mikro (ASM), yang dioperasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pola analisa pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut 1) Data dan informasi calaon nasabah didapat dari form aplikasi, interview dan kunjungan. Data dan informasi dimasukkan ke dalam satu format standar yang berisi, antara lain: a) Data dan informasi identitas calon nasabah (1) KTP/Kartu Keluarga/surat keterangan lainnya (2) KTP pengurus untuk badan usaha (3) Tempat tinggal (4) Pekerjaan/usaha pokok b) Data dan informasi usaha (1) Akta Pendirian berikut perubahan dan pengesahannya untuk badan usaha, (2) Legalitas usaha (usaha formal) (3) Tempat/lokasi/areal usaha (4) Penjualan (5) Pembelian bahan baku (6) Biaya operasional
67
(7) Keuntungan (8) Aset usaha (tanah, bangunan dan mesin) c) Data dan informasi keuangan (1) Kas dan simpanan (tabungan/giro/deposito) (2) Aset liquid lainnya (3) Aset tetap (tanah dan rumah) (4) Hutang dan kewajiban lainnya (5) Permodalan 2) Analisis kelayakan pembiayaan dilakukan dengan menggunakan data dan informasi standar serta hasil kunjungan nasabah (on the spot) yang dilakukan oleh Micro Account Officer (MAO). Analisis kelayakan Pembiayaan melalui Warung Mikro juga mempertimbangkan beberapa hal, antara lain. a) Keyakinan atas identitas dan domisili calon nasabah yang dilakukan dengan cara : (1) Melakukan verifikasi kebenaran KTP dan KK sebagai milik yang bersangkutan (2) Melakukan verifikasi domisili dan status domisili (milik sendiri/pihak III/sewa/lainnya) (3) Melakukan verifikasi fsilitas-fasilitas lain seperti telepon, listrik, PBB, dan lain-lain.
68
b) Kepastian adanya usaha dan kemungkinan berkembang yang dilakukan dengan cara (1) Memastikan kepemilikan usaha dimaksud (2) Memastikan usaha yang dilakukan sesuai dengan peruntukan pembiayaan yang dimohonkan (3) Memastikan usaha tersebut telah berjalan sesuai dengan persyaratan (4) Meyakini bahwa usaha tersebut dapat berkembang dengan fasilitas pembiayaan jika nantinya disetujui. c) Kepastian adanya kemampuan pembayaran pembiayaan yang dilakukan dengan cara (1) Memastikan usaha tersebut mendatangkan keuntungan yang cukup untuk pembayaran kembali pembiayaan (2) Mempertimbangkan unsur-unsur yang membebani atau dapat menjadi
beban
financial
usaha,
misalnya
jumlah
anak/tanggungan, hutang, dan pola konsumsi calon nasabah (3) Memperkirakan cash flow usaha dan rumah tangga, misalnya dengan tabungan sebagai indikator (4) Meyakini bahwa yang bersangkutan mampu dan mau untuk membayar kembali pembiayaan (5) Meyakini kemampuan penyelesaian pelunasan pembiayaan jika terdapat kondisi wanprestasi.
69
d) Teridentifikasinya risiko pembiayaan yang mengakibatkan gagal bayar atau pelunasan pembiayaan, antara lain (1) Risiko operasional dan pengelolaan usaha/produksi (2) Risiko pemasaran hasil usaha/produksi (3) Risiko keuangan (4) Risiko lainnya28 J. Struktur Organisasi Warung Mikro Gambar 4.1 Struktur Organisasi Warung Mikro29
KC/KCP
Mentor Usaha
Asisten Analis Mikro
Operation Officer
Kepala Warung Mikro
Marketing Mikro
Admin Pembiayaan Mikro
BO Cabang
Teller
28
Wawancara pribadi dengan Nordiyanti, Admin Pembiayaan Mikro KCP Bintaro Sektor III pada tanggal 24 Desember 2013. 29
Wawancara pribadi dengan Mirwansyah Munir sebagai Asisten Analis Mikro (AAM) Warung Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Bintaro Sektor III, Bintaro, 27 Desember 2013.
BAB IV PEMBAHASAN A. Profil Responden 1.
Profil Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Tabel 5.1 Profil Warung Mikro BSM KC Ciledug, KC Cipulir dan KCP Bintaro Sektor III Warung Mikro BSM Kantor KCP Bitaro KC Ciledug KC Cipulir Cabang/Kantor Sektor III Cabang Pembantu 14 Februari Waktu Pendirian 9 Juli 2009 Juli 2011 2009 Jumlah Personil 4 orang 4 orang 5 orang Warung Mikro Jumlah NPF 3% 9% 3,8% Jumlah Nasabah Pembiayaan 12 orang 10 orang 5 orang Bermasalah Sumber : Hasil olahan data wawancara penulis dengan Warung Mikro BSM KC Ciledug, KC Cipulir dan KCP Bintaro Sektor III tahun 2013.
a. Warung Mikro BSM Kantor Cabang Ciledug Warung Mikro Kantor Cabang Ciledug telah berdiri dan diresmikan oleh Bank Syariah Mandiri sebagai outlet pertama Warung Mikro BSM pada 14 Februari 2009. Warung Mikro KC Ciledug dapat dikatakan sebagai outlet uji coba produk warung mikro pertama dengan segala keterbatasan sistem dan pedoman operasional di awal berdirinya. Warung Mikro KC Ciledug telah banyak pengalaman
66
67
terkait penyaluran pembiayaan Warung Mikro. Adapun kepengurusan Warung Mikro pada bulan November 2013 terdiri atas 4 orang personil, dengan 1 orang Kepala Warung Mikro (KWM) yang merangkap sebagai Asisten Analis Mikro (AAM), 1 orang Admin Pembiayaan Mikro (APM), dan 2 orang Pelaksana Marketing Mikro (PMM). Karakteristik pembiayaannya lebih banyak menggunakan skim murabahah dibandingkan ijarah karena dianggap lebih mudah dalam pengaplikasian dan perhitungan. Cara menganalisis kelayakan usaha melalui prinsip 5C dengan menitikberatkan pada Character, Collateral, Capacity, Capital dan Condition of Economic. Mengenal karakter nasabah menjadi hal terpenting dan utama dalam menganalisis pembiayaan, hal ini guna mengetahui
itikad
baik
nasabah
untuk
mengembalikan
dan
menyelesaikan angsuran pembiayaannya. Faktor-faktor yang menghambat nasabah atau mitra usaha memenuhi target pengembalian pembiayaan (angsuran pembiayaan) yang ditetapkan oleh Warung Mikro Bank Syariah Mandiri, diduga berasal dari faktor usaha nasabah, persaingan usaha, tingkat kebutuhan mendesak yang perlu dipenuhi nasabah, Side Streaming (penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan awal pembiayaan nasabah serta kurangnya analisa pembiayaan secara mendalam. Selain itu, yang menjadi penghambat bagi sisi Warung Mikro BSM KC
68
Ciledug adalah potensi pasar yang tinggi dengan tingkat persaingan yang tinggi pula, baik pesaing dari BPR maupun bank lainnya di daerah tersebut. 29 Tabel 5.2 Perkembangan penyaluran pembiayaan atau outstanding Warung Mikro KC Ciledug (dalam Milyar rupiah) Tahun 2010 2011 2012 2013 Kisaran Jumlah Outstanding/tahun
3
1,5
2
2
Sumber : Hasil olahan wawancara dengan Bapak Abu Muaz selaku APM Warung Mikro KC Ciledug pada tanggal 27 Desember 2013.
Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat bahwa pada tahun 2009 jumlah outstanding Warung Mikro KC Ciledug mengalami penurunan drastis sebesar 50% dari jumlah outstanding tahun 2010. Walaupun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2012 sebesar kisaran 500 juta rupiah namun kembali stagnan sampai periode tahun 2013. Warung Mikro KC Ciledug sempat mengalami Freeze atau Stop Lending total untuk semua produk warung mikro selama kurang lebih 1 tahun (sekitar akhir tahun 2009 sampai dengan tahun 2010). Sejak pertengahan tahun 2010, kondisi Warung Mikro KC Ciledug sudah mulai membaik setelah melakukan berbagai pembenahan dan komplain ke pihak pusat untuk mengurangi atau menangani gap outstanding yang terjadi.
29
Wawancara pribadi dengan Bapak Yayan Suryadi Praja, Asisten Analis Mikro sekaligus sebagai Kepala Warung Mikro KC Ciledug pada tanggal 4 November 2013.
69
Warung Mikro KC Ciledug dengan presentase NPF berjalan sebesar kisaran 3% atas pengurangan dari 5% pada periode sebelumnya. Terdapat 180 hingga 200 orang nasabah yang masih aktif hingga November 2013. Yang terdiri atas 12 nasabah yang termasuk dalam pembiayaan bermasalah. b. Warung Mikro BSM Kanntor Cabang Cipulir Warung Mikro KC Cipulir berdiri sejak 9 Juli 2009. Dengan kepengurusan Warung Mikro terdiri atas 4 (empat) orang personil, yakni 1 orang KWM yang merangkap sebagai AAM, 1 orang APM, dan 2 orang PMM. Target penyaluran pembiayaan Rp 250.000.000,per bulan/PMM, sehingga target penyaluran pembiayaan per bulannya menjadi Rp 500.000.000,- per bulan. Jumlah nasabah pembiayaan yang aktif sebanyak 211 orang nasabah dan jumlah pembiayaan bermasalah
dalam
kategori
kolektabilitas
3
sampai
dengan
kolektabilitas 5 ada sekitar 10 orang, baik Golbertap maupun wiraswasta. Sedangkan jumlah nasabah dalam kategori kolektabilitas 2 ada sekitar 20 orang dengan jangka waktu keterlambatan 1-3 bulan. Ada dua bentuk punishment, yakni punishment terhadap Warung Mikro jika target tidak tercapai, yaitu tidak bisa dipromosikan untuk kenaikan jabatan sesuai dengan kebutuhan jika terdapat kekosongan posisi. Yang kedua punishment jika nilai NPF tinggi, yaitu pemberlakuan Stop Lending atau Freeze atau pembekuan produk
70
Warung Mikro yang memiliki tingkat NPF yang tinggi. Misalnya tingkat NPF produk pembiayaan mikro PUM-Utama tinggi melebihi batas ketentuan BSM, maka hanya produk pembiayaan mikro PUMUtamalah
yang
dibekukan,
sehingga
hanya
bisa
melakukan
pembiayaan madya dan tunasnya saja. Warung Mikro KC Cipulir pernah mengalami freeze untuk produk PUM-Utamanya sekitar tahun 2011 yang disebabkan 1 nasabahnya dengan tingkat pembiayaan besar hingga tingkat NPF naik di atas 5% untuk produk PUM-Utama, walaupun penyebabnya hanya 1 nasabah itu saja. Di Cipulir tingkat saat ini NPF 9% dari total sebelumnya 12% ada 2 nasabah besar yang macet, di Madya 4 orang dengan plafon Rp 25.000.000,-, Rp 30.000.000,- ; Rp 30.000.000,- ; dan Rp 50.000.000,-. Sedangkan pada pembiayaan PUM-Utama disebabkan oleh 1 nasabah dengan plafon Rp 100.000.000,- untuk keperluan usaha konveksi, pembiayaan ini macet karena nasabah memiliki masalah dengan suaminya, agunan pun sudah dilelang tetapi masih komunikasi masih terus berjalan sambil menunggu proses lelang selesai. Dan untuk
nasabah PUM-Tunas terdapat 5 nasabah
pembiayaan bermasalah dengan rata-rata pembiayaan berkisar Rp 10.000.000,-. Jika nasabah tidak bisa membayar tetapi masih memiliki itikad baik untuk membayar, sehingga pihak Warung Mikro dapat
71
memberlakukan penghapusan denda, diskon margin, diskon denda. Pada tahun 2013 ini program pengendalian NPF pun mulai berlaku sejak Juni hingga Desember 2013. Program ini ada karena ada peningkatan NPF secara keseluruhan BSM. Penagihan kepada para nasabah biasanya dilakukan di akhir bulan misalnya saja mulai tgl 25 efektif untuk penagihan. Karakteristik pembiayaannya lebih banyak menggunakan skim murabahah dibandingkan ijarah. Tujuan pembiayaannya lebih banyak pada usaha produktif dibandingkan multiguna (konsumtif). Seperti misalnya usaha warung sembako, konveksi, pasar, bengkel, toko kelontong. Sedangkan kalangan Golbertap itu lebih banyak bertujuan untuk pembiayaan konsumtif seperti biaya pernikahan, renovasi rumah, meskipun seringkali juga terdapat pula untuk modal usaha. Dalam menganalisa kelayakan usaha cenderung menitik beratkan pada analisis Character, Collateral dan Capacity nasabah. Sedangkan pesaing usaha adalah BRI dan Mandiri. Kesulitan yang diduga oleh pihak Warung Mikro KC Cipulir sebagai penghambat nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya adalah dikarenakan sakit, Side Streaming, masalah rumah tangga serta kondisi usaha yang menurun.30
30
Wawancara pribadi dengan Bapak Adhi selaku KWM sekaligus APM Warung Mikro KC Cipulir pada tanggal 25 November 2013.
72
c. Warung Mikro Kantor Cabang Pembantu Bintaro Sektor III Warung Mikro KCP Bintaro Sektor III berdiri sekitar Juli 2011. Dengan kepengurusan terdiri atas 5 orang personil yang terdiri atas 1 orang KWM, 1 orang AAM, 1 orang APM, dan 2 orang PMM. Dari sisi penyaluran pembiayaan, Warung Mikro KCP Bintaro Sektor III dikatergorikan kurang baik, dari sisi jumlah nasabah cukup lumayan, masih terdapat sejumlah pelunasan dipercepat. Target penyaluran pembiayaan tiap marketing sebesar Rp 250.000.000,juta/bulan, namun target ini belum bisa tercapai. Kendala target ini belum
dapat
dicapai
adalah
dikarenakan
faktor
persaingan,
pembiayaan mikro masih mengekor dari market leader Bank Mandiri Konvensional, proses persetujuan dan layanan masih dalam proses penyempurnaan. Kondisi pasar yang tidak prospektif, jauh dari pasar tradisional,
berada
di
lingkungan
perkantoran
masuk
dalam
perkembangan segmen kecil dan komersil. Jenis pembiayaan yang disalurkan lebih sedikit banyak pada sektor produktif. Persetujuan pembiayaan, pada kasus tertentu terdapat pada komite pembiayaan. Untuk di Kantor Cabang Pembantu, komite pembiayaan terdiri atas KWM dan Kepala Kantor Cabang Pembantu. Sedangkan untuk di Kantor Cabang, komite pembiayaan terdiri atas KWM dan Kepala Cabang.
73
Gambar 5.1 Perkembangan performance Warung Mikro KCP Bintaro Sektor III dilihat dari outstandingnya (dalam jutaan rupiah) Kolektabilitas 1
NPF 2498,212
2500
2253,573
2000 1500 1000 500
21,94
108,117
0 O/S 2012 O/S 2013
Sumber : Hasil data olahan penulis berdasarkan data performance Warung Mikro KCP Bintaro Sektor III
Dari data di atas dapat terlihat bahwa jumlah outstanding Warung Mikro KCP Bintaro Sektor III mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2012. Dari total outstanding Rp 2.391.057.446,93 pada tahun 2012 terdiri atas Rp 2.253.573.859,41 outstanding yang tergolong pada kolektabilitas 1 (lancar) dan Rp 21.194.064,69 outstanding yang mengalami NPF. Sedangkan pada tahun 2013 total outstanding
sebesar Rp
2.887.625.320,91 terdiri atas Rp 2.498.212.928,69 outstanding yang tergolong pada kolektabilitas 1 (lancar) dan Rp 108.117.134,88
74
outstanding yang mengalami NPF. Peningkatan jumlah outstanding Warung Mikro KCP Bintaro Sektor III ini diikuti dengan meningkatnya
jumlah
NPF,
namun
tidak
terlalu
signifikan
dibandingkan dengan pertumbuhan outstandingnya. Jumlah NPF Warung Mikro KCP Bintaro Sektor III pada Desember 2013 berkisar sekitar 3,8% dengan jumlah nasabah pembiayaan bermasalah sebanyak 5 orang. Penghambat pengembalian pembayaran angsuran pembiayaan nasabah diduga oleh pihak Warung Mikro Bintaro Sektor III disebabkan oleh pendayagunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan atau lebih dikenal dengan Side Streaming, faktor internal yang terjadi pada nasabah seperti penipuan atau uang tidak kembali dari pelanggan, adanya PHK, sakit, penggunaan biaya untuk pengobatan, dsb. Prinsip yang digunakan AAM dalam menganalisa pembiayaan adalah 5C (Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition of Economic). Namun kembali lagi pengenalan karakter nasabah lah yang memegang urutan pertama dalam analisa pembiayaan. Karakter mencerminkan seberapa tingkat nasabah ingin mengembalikan pembiayaannya. Acuan batas jarak pemasaran Warung Mikro BSM untuk tingkat pembiayaan aliansi maksimal sekitar radius 20 km dan
75
untuk pembiayaan perorangan maksimal sekitar radius 10 km.31 Namun pada prakteknya, pemasaran dapat dilakukan dimana pun atas pertimbangan pihak bank. 2.
Profil Nasabah Sampel responden nasabah dalam penelitian ini dipilih secara acak
berdasarkan jumlah nasabah pembiayaan bermasalah yang tergolong dalam kriteria kolektabilitas 3 hingga 5 yang dapat mewakili pada tiap Warung Mikro Kantor Cabang Ciledug, Kantor Cabang Cipulir dan Kantor Cabang Pembantu Bintaro Sektor III. 1. Pembagian Jumlah Responden Tabel 5.3 Pembagian Jumlah Responden Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu Jumlah Nasabah Bermasalah Jumlah Sampel
KC Ciledug
KC Cipulir
KCP Bintaro Sektor III
12 orang
10 orang
5 orang
5 orang
5 orang
4 orang
Total Sampel
14 orang
Sumber : Hasil olahan wawancara pada Warung Miikro BSM KC Ciledug, KC Cipulir dan KCP Sektor III tahun 2013.
31
Wawancara pribadi dengan Bapak Mirwansyah Munir selaku AAM Warung Mikro Bintaro Sektor III pada tanggal 23 Desember 2013.
76
2. Gender Gambar 5.2 Pembagian Gender Responden
4 orang
Perempuan Laki-Laki
10 orang
Jika dilihat dari gender, maka dapat diketahui bahwa 71,43% nasabah pembiayaan bermasalah adalah laki-laki dan sisanya 28,57% nasabah pembiayaan bermasalah terdiri atas perempuan. 3. Usia Responden Gambar 5.3 Usia Responden
31-40 tahun 6 orang
7 orang
41-50 tahun 51-60 tahun 61-70 tahun
Jika dilihat dari usia responden, maka dapat diketahui bahwa 7,14% nasabah pembiayaan bermasalah berusia 61-70 tahun; 42,86% berusia 3140 tahun dan 50% nasabah pembiayaan bermasalah berusia 41-50 tahun.
77
4. Tingkat Pendidikan Responden Gambar 5.4 Tingkat Pendidikan Responden
SD SMP
4 orang 7 orang
SLTA D3 S1
Jika dilihat dari tingkat pendidikan responden, maka dapat diketahui bahwa
50%
nasabah
pembiayaan
bermasalah
berlatar-belakang
pendidikan SLTA; 28,57% berlatar-belakang pendidikan SMP; 7,14% berlatar-belakang pendidikan SD; 7,14% berlatar-belakang pendidikan D3 dan sisanya 7,14% berlatar-belakang pendidikan S1. 5. Jumlah Tanggungan Keluarga Gambar 5.5 Jumlah Tanggungan Keluarga 1 orang 3 orang
2 orang 3 orang
3 orang
4 orang 6 orang
5 orang 6 orang 7 orang
Jika dilihat dari jumlah tanggungan keluarga responden, maka dapat diketahui bahwa 42,86% nasabah pembiayaan bermasalah memiliki
78
tanggungan keluarga sebanyak 3 orang; 21,43% nasabah pembiayaan bermasalah memiliki tanggungan keluarga sebanyak 2 orang; 21,43% nasabah pembiayaan bermasalah memiliki tanggungan keluarga sebanyak 4 orang; 7,14% nasabah pembiayaan bermasalah memiliki tanggungan keluarga sebanyak 5 orang; dan 7,14% nasabah pembiayaan bermasalah memiliki tanggungan keluarga sebanyak 7 orang. 6. Plafon Pembiayaan Warung Mikro Gambar 5.6 Plafon Pembiayaan Warung Mikro BSM
Rp 10 juta 5 orang
Rp >10-50 juta 9 orang
Rp >50-100 juta
Jika dilihat dari plafon pembiayaan warung mikronya, maka dapat diketahui bahwa 64,29% nasabah pembiayaan bermasalah memiliki plafon pembiayaan sebesar Rp 2-10 juta (dapat dikategorikan sebagai produk pembiayaan PUM Tunas) dan sisanya 35,71% nasabah pembiayaan bermasalah memiliki plafon pembiayaan sebesar di atas Rp 10 -50 juta (dapat dikategorikan sebagai produk pembiayaan PUM Madya).
79
7. Jangka Waktu Pembiayaan Gambar 5.7 Jangka Waktu Pembiayaan Warung Mikro BSM
1.5 tahun
6 orang
2 tahun 7 orang
3 tahun
Jika dilihat dari jangka waktu pembiayaan, maka dapat dilihat bahwa 50% nasabah pembiayaan bermasalah memiliki jangka waktu pembiayaan selama 2 tahun; 42,86% nasabah pembiayaan bermasalah memiliki jangka waktu pembiayaan selama 3 tahun dan 7,14% sisanya memiliki jangka waktu pembiayaan selama 1,5 tahun. 8. Agunan Pembiayaan Gambar 5.8 Agunan Pembiayaan Warung Mikro BSM SHGB 3 orang
3 orang
BPKB Motor
7 orang
Akta Jual Beli/Sertifikat Tanah Tanpa Agunan
80
Jika dilihat dari jenis agunan pembiayaannya, maka dapat diketahui bahwa 50% nasabah pembiayaan bermasalah memiliki agunan BPKB motor; 21,43% nasabah pembiayaan bermasalah memiliki agunan Akta Jual Beli/Sertifikat Tanah; 21,43% nasabah pembiayaan bermasalah tidak memiliki agunan pembiayaan dan sisanya 7,14% nasabah pembiayaan bermasalah memiliki agunan berupa SHGB. 9. Tujuan Penggunaan Pembiayaan Gambar 5.9 Tujuan Penggunaan Pembiayaan Warung Mikro BSM
3 orang Produktif Konsumtif/Multiguna 11 orang
Jika dilihat dari tujuan penggunaan pembiayaannya, maka dapat diketahui bahwa 78,57% nasabah pembiayaan bermasalah mengajukan pembiayaan untuk kegiatan usaha/produktif dan sisanya 21,43% nasabah pembiayaan bermasalah menggunakan pembiayaannya untuk konsumtif/multi guna yang dalam penelitian diketahui digunakan untuk tujuan renovasi rumah.
81
B. Faktor Penghambat Nasabah Mengembalikan Pembiayaan 1. Faktor Nasabah Gambar 5.10 Faktor Penghambat Pengembalian Pembiayaan Warung Mikro yang Berasal dari Nasabah Adversity
4 orang
Miss Management SDM (Kondisi Pasar Kurang Mendukung)
7 orang 6 orang
Tidak Ada Itikad Baik Pengaruh Lain
5 orang
Kebijakan Pemerintah Setempat
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa faktor penghambat pengembalian pembiayaan warung mikro BSM yang dihadapi tiap nasabah dapat berasal dari beberapa faktor yang berbeda, tidak hanya satu faktor saja. Faktor miss management (ketidakmampuan nasabah dalam mengelola kegiatan usahanya dan menjaga kondisi keuangan dengan melakukan kegiatan usaha yang sehat) merupakan faktor yang cukup besar dalam menghambat pengembalian pembiayaan nasabah. Sebesar 42,86% responden (6 orang dari 14 orang nasabah) menyatakan bahwa miss
management
merupakan
faktor
penghambat
pengembalian
pembiayaan mereka. Sedangkan 35,71% responden (5 orang dari 14
82
orang nasabah) disebabkan oleh faktor SDM (kondisi pasar yang kurang mendukung). Faktor ini lebih disebabkan oleh peluang pasar dari kegiatan usaha kecil, kemampuan membayar pelanggan usaha yang lemah sehingga pendapatan usaha nasabah menjadi sedikit dan cenderung merugi. Selain itu, 28,57% (4 orang dari 14 orang nasabah) disebabkan oleh faktor adversity (perubahan siklus usaha di luar kontrol seperti sakit, bencana alam dan kematian). Faktor adversity yang dikeluhkan oleh nasabah pembiayaan warung mikro ini adalah sakit, meninggalnya rekan kerja, banjir pada usaha perikanan menyebabkan usaha mengalami kerugian yang cukup besar yang harus dihadapi nasabah dan ada pula nasabah
yang
sudah
tidak
lagi
menjalankan
usahanya
akibat
ketidakmampuan untuk kembali melanjutkan pengelolaan usaha. Sebesar 14,29% responden (2 orang dari 14 orang nasabah) mengindikasikan
itikad
yang
tidak
baik
untuk
mengembalikan
pembiayaannya kepada bank, akibat ketidak-khawatiran nasabah akan eksekusi agunan (pembiayaan nasabah merupakan pembiayaan tanpa agunan), serta sikap menghindar atau penolakan terhadap penagihan langsung yang dilakukan oleh tim Warung Mikro BSM. Sebanya 50% responden (7 orang dari 14 orang nasabah) disebabkan oleh faktor pengaruh lainnya seperti biaya pendidikan, biaya berobat atau biaya kebutuhan lainnya mendesak untuk dipenuhi; saingan usaha ketat; harga
83
bahan baku yang tinggi; serta pembayaran gaji yang telat. Sedangkan sisanya 7,14% (1 orang dari 14 orang) menyatakan bahwa kebijakan pemerintah daerah setempat adalah salah satu penyebab terhambatnya pengembalian pembiayaan nasabah, dimana pemerintah daerah setempat melarang nasabah untuk menggunakan lokasi tersebut sebagai tempat usaha. Akibatnya lokasi usaha berpindah pada tempat yang kurang strategis sehingga pendapatan usaha nasabah mengalami penurunan yang signifikan. 2. Faktor Bank Gambar 5.11 Faktor Penghambat Pengembalian Pembiayaan yang Berasal dari Bank Kurang Tepat Dalam Analisis Pembiayaan
14% 36%
Tidak Ada Pendampingan Usaha Secara Riil
50% Promosi Awal Yang Tidak Tepat (Pembiayaan Tanpa Agunan)
Berdasarkan hasil temuan penelitian, diketahui bahwa dari 11 orang nasabah yang melakukan pembiayaan dengan tujuan usaha produktif tidak mendapatkan pendampingan usaha secara riil yang dapat membantu nasabah dalam menghadapi kendala usahanya. Proses monitoring yang dilakukan pihak Warung Mikro BSM kepada nasabah hanya sebatas pada
84
menanyakan kondisi usaha nasabah tanpa ada bantuan riil terhadap usaha tersebut. Meskipun prinsip kehati-hatian bank telah dilakukan BSM dengan melakukan prinsip 5C (Character, Collateral, Capacity, Capital dan Condition of Economic) dalam analisis pembiayaannya, pada praktiknya masih terdapat sejumlah nasabah pembiayaan bermasalah yang tersebar di KC maupun KCP Warung Mikro BSM ini. Hal yang sering dihadapi oleh bank adalah perubahan karakter nasabah seiring waktu dan kondisinya. Terdapat nasabah pembiayaan bermasalah yang cenderung menghindari pihak bank, sehingga terdapat kesulitan untuk menemui nasabah-nasabah tersebut. Selain itu, penyebab lainnya adalah pengaruh ketetapan promosi pembiayaan Warung Mikro BSM dengan ketentuan tanpa agunan pada awal berdiri (sekitar tahun 2009) yang dihadapi oleh Warung Mikro BSM KC Ciledug dan KC Cipulir. Dengan adanya ketetapan tanpa agunan bagi penyaluran pembiayaan PUM Tunas (pembiayaan sampai dengan Rp 10.000.000,-) inilah, muncul nasabah yang acuh tak acuh pada pengembalian pembiayaannya. Tidak ada efek cemas atau khawatir akan eksekusi agunan. Nasabah tersebut cenderung bersikap santai tanpa beban meskipun pihak Warung Mikro BSM telah melakukan penagihan secara langsung (On The Spot) dan mengirimkan surat peringatan.
85
C. Strategi Warung Mikro BSM Menangani Hambatan dan Kendala Nasabah Menyelesaikan Pembiayaannya 1. Penagihan secara intensif Warung Mikro BSM melakukan pemberitahuan via telepon maupun tertulis melalui surat peringatan serta kunjungan langsung (On The Spot). Berdasarkan pengamatan selama masa penelitian, strategi ini memberikan efek
positif
mendorong
nasabah
untuk
melakukan
pembayaran
pembiayaannya. Namun tidak memberikan efek yang signifikan, memberikan efek hanya sebagian kecil nasabah. 2. Restrukturisasi pembiayaan Warung Mikro BSM melakukan restrukturisasi pembiayaan nasabah dengan cara yang berbeda-beda. Seperti menurunkan jumlah angsuran sesuai dengan kemampuan bayar nasabah, memperpanjang jangka waktu pembayaran, mengubah sebagian persyaratan perjanjian pembiayaan, dan lain sebagainya. Cara ini dapat dianalogikan seperti pelonggaran ikat pinggang, dimana nasabah diberikan kelonggaran atau kemudahan
cara
untuk
dapat
menyelesaikan
kewajibannya
mengembalikan pembiayaan. Hal ini dapat ditempuh bila nasabah mengajukan kepada bank dan kondisi nasabah sesuai dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh bank.
86
3. Pelelangan Agunan Suka Rela Pihak warung mikro melimpahkan terlebih dahulu kepada nasabah untuk menjual agunannya sendiri secara suka rela. Bila jalan ini sulit ditempuh dan nasabah tidak mampu membayar, maka cara terakhir yang dapat dilakukan adalah penjualan agunan melalui lelang. Bank akan menarik agunan dari nasabah dan melakukan proses lelang. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban nasabah baik kewajiban atas pinjaman pokok maupun margin. Sisa atas penjualan agunan, akan dikembalikan kepada nasabah. Sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi tanggungan nasabah, artinya nasabah diwajibkan untuk membayar kekurangannya. 4. Klaim Agunan Guna mengcover berbagai kerugian yang ditimbulkan terkait dengan kondisi agunan yang diasuransikan dalam perjanjian pembiayaan. Hal ini hanya dapat dilakukan pada kondisi tertentu saja. 5. Write Off Penghapusbukuan pembiayaan nasabah ketika nasabah sudah benarbenar
tidak
pembiayaannya.
memiliki Pada
kemampuan praktiknya,
untuk walaupun
membayar telah
kembali dilakukan
penghapusbukuan terhadap pembiayaan nasabah, tetap saja dilakukan penagihan terhadap nasabah tersebut jika masih memungkinkan.
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan Setelah
menyelesaikan
penelitian,
mulai
dari
perencanaan,
pengelolaan dan penganalisaan kondisi yang terjadi pada Warung Mikro KC Ciledug, Warung Mikro KC Cipulir dan Warung Mikro KCP Bintaro Sektor III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Penghambat pengembalian pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri berasal dari dua faktor, yaitu faktor Bank dan faktor nasabah. Faktor Bank yang menjadi menyebab terhambatnya pengembalian pembiayaan adalah kurang mendalam pada analisa pembiayaan mikro, promosi yang kurang tepat (pada saat berdiri warung mikro menggunakan sistem pembiayaan tanpa agunan) yang menyebabkan hilangnya kewaspadaan diri nasabah yang memaksa mereka untuk sadar dalam pengembalikan pembiayaan, tidak adanya pendampingan usaha secara rill yang dapat membantu mengatasi hambatan dan kendala usaha nasabah. Sedangkan penghambat dari faktor nasabah adalah adversity, miss management, SDM (kondisi pasar yang kurang mendukung), kebijakan pemerintah daerah setempat, tidak adanya itikad baik nasabah serta pengaruh lainnya.
94
95
2. Strategi yang ditawarkan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri untuk menangani hambatan dan kendala nasabah dalam menyelesaikan pembiayaannya : a. Penagihan secara intensif, baik melalui telepon, surat ataupun melakukan OTS (On The Spot atau penagihan secara langsung menemui nasabah). b. Restrukturisasi pembiayaan. c. Pelelangan agunan suka rela. d. Klaim agunan, untuk kasus tertentu. e. Write Off. B. Saran Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis setelah melakukan penelitian ini adalah : 1. Bagi Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Diharapkan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri dapat memberikan pendampingan usaha nasabah agar segala hambatan dari segi usaha dapat tertangani sehingga nasabah dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengembalikan pembiayaannya, ada baiknya pihak Warung Mikro memberikan peringatan kepada nasabah mendekati tanggal jatuh tempo agar nasabah dapat mempersiapkan diri untuk melakukan pembayaran angsuran pembiayaan, membentuk kelompok nasabah usaha agar terbentuk hubungan yang sinergis antara nasabah yang terkait baik secara kebutuhan usaha ataupun tidak
96
agar dapat menghubungkan mereka yang saling menguntungkan dan mengembangkan metode supply chain sebagai salah satu upaya untuk menangani hambatan dan kendala usaha nasabah, serta memperdalam analisa pembiayaan dan memperketat dalam pengawasan baik internal bank maupun eksternal agar terhindar dari segala bentuk fraud. Dan hal yang tak kalah pentingnya adalah membina hubungan yang lebih baik lagi dan kontrol kepada nasabah, khususnya kepada nasabahnasabah yang sudah mulai mengalami indikasi untuk menunggak pembayaran pembiayaannya. 2. Bagi Penelitian Selanjutnya Karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, penelitian ini hanya terbatas pada sampel Warung Mikro KC Ciledug, KC Cipulir dan KCP Bintaro Sektor III. Metode wawancara terstruktur yang dilakukan
penulis
hanya
bersifat
menjelaskan
faktor-faktor
penghambat pengembalian pembiayaan Warung Mikro BSM saja. Peneliti selanjutnya dapat mengkomparasikan masing-masing karakter pembiayaan mikro atau UMKM pada setiap bank yang berbeda dengan menggunakan metode SWOT. Selain itu, ketimpangan penggunaan skim ijarah dan murabahah pada pembiayaan Warung Mikro BSM dapat pula diteliti dengan melihat komparasi keunggulan dan kelemahan dari tiap skim tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku dan Literatur Tertulis Lainnya : Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta. 2008. Emzir. Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers. 2011. Fuaida, Lisma Dyawati. “Manajemen Keuangan Keluarga Miskin: Studi Kasus Mitra Program Masyarakat Mandiri, Dompet Dhuafa Republika”. Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia. Depok. 2005. Ismail. Manajemen Perbankan: dari Teori menuju Aplikasi. Jakarta: Kencana. 2010. Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK/2003 Kasmir. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004. Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. Muhammad. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMPYKPN. 2005. Muhammad. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi dengan Contoh-contoh Aplikasi; Proposal Penelitian dan Laporannya). Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
97
98
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Samti, Astri Marlia. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembalian Kredit Bermasalah Oleh Debitur Gerai Kredit Verena Bogor”. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor. 2011. Syafi’i Antonio, Muhammad. Bank Syariah: dari Teori ke Praktik. Depok: Gema Insani bekerjasama dengan Tazkia Cendikia. 2002. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara. 2010. Sumber Wawancara : Wawancara pribadi dengan Adhi. Cipulir. 25 November 2013. Wawancara pribadi dengan Mirwansyah Munir. Bintaro. 23 Desember 2013. Wawancara pribadi dengan Mirwansyah Munir. Bintaro. 27 Desember 2013. Wawancara pribadi dengan Nordiyanti. Bintaro. 24 Desember 2013. Wawancara pribadi dengan Yayan Suryadi Praja. Ciledug. 4 November 2013.
99
Sumber Internet : Agus, “Restrukturisasi Hutang di Bank Syariah”. Artikel diakses pada 3 Januari 2014
dari
www.ekonomisyariah.info/blog/2013/06/21/restrukturisasi-
hutang-di-bank-syariah/. Yoga, Paulus. “BSM Patok Porsi Pembiayaan UMKM Jadi 75%”. Artikel diakses pada 3 Januari 2014 dari www.infobanknews.com Yoga, Paulus. “BSM Patok Tambahan Pembiayaan Mikro Rp1,08 Triliun”. Artikel diakses pada 3 Januari 2014 dari www.infobanknews.com PT Bank Syariah Mandiri, “KUR Mikro”. Artikel diakses pada 3 Januari 2014 dari http://www.syariahmandiri.co.id
