PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP): STUDI ATAS PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD DI KELURAHAN PETUKANGAN UTARA, PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh
RESTY DWI ANGGRAINI NIM: 107054102526
PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1435 H/2014 M
ABSTRAK Resty Dwi Anggraini Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan: Studi Atas Pembangunan Gedung Paud Di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan Program pemberdayaan masyarakat selalu berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya, apabila tidak adanya partisipasi masyarakat maka tidak akan dapat menemukan titik temu antara pembuat kebijakan dengan masyarakat. Salah satu bukti keberhasilan suatu program berjalan baik yaitu dengan adanya partisipasi masyarakat yang cukup besar. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana bentuk dan tipe pemberdayaan partisipasi, seberapa besar partisipasi, dan manfaat apa yang dirasakan oleh masyarakat dalam pelaksaanaan pembangunan gedung PAUD di Kelurahan Petukangan Utara Jakarta Selatan? Melalui wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa pemberdayaan partisipasi masyarakat dapat terlihat. Dalam penelitian ini peneliti mengunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriftif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan serangkaian observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dan prosedur pemilihan informan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang. Teori yang dipakai menurut Ach. Wazir Ws dan Totok Mardikanto, yang menyatakan bahwa partisipasi ialah keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. Hasil temuan dan analisia dalam pembangunan gedung PAUD bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam pembangunan, yaitu pertama partisipasi nyata terdiri dari partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, dan partisipasi keterampilan. Kedua partisipasi abstrak terdiri dari, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Perubahan yang terjadi setelah adanya kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dikelurahan Petukangan Utara adalah terbentuk partisipasi yang ada di dalam masyarakat. Partisipasi tersebut untuk memperlancar usahausaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan, dalam hal ini pembangunan gedung PAUD di Kelurahan Petukangan Utara merupakan bentuk partisipasi masyarakat. Tipe partisipasi yang terdapat di kelurahan Petukangan Utara diantaranya pertama tipe partisipasi fungsional yang dapat tercapainya program pembangunan gedung PAUD. Kedua tipe partisipasi interaktif, masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam perencanaan kegiatan dan tercapainya lembaga sosial (LKM). Dengan berpartisipasi, masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana program.
i
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum Wr. Wb Segala puja dan puji senantiasa penulis panjatkan atas segala karunia Allah SWT, yang telah menciptakan makhluk-Nya dengan penuh cinta dan kasih serta mengajarkan manusia untuk mencintai sesama hanya karena Allah SWT semata. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, para keluarga yang suci, para sahabatnya yang mulia serta para umatnya yang insyaallah hingga kini terus mencintainya. Skripsi dengan judul“Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan: Studi Atas Pembangunan Gedung Paud Di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan” merupakan salah satu wujud upaya penulis dalam memberikan sedikit pengetahuan mengenai pelaksanaan program-program pemerintah melalui PNPM Mandiri Perkotaan dan Perubahan-perubahan apa saja yang dirasakan masyarakat. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan penulis miliki. Oleh karena itu segala kritikan dan masukan yang bertujuan membangun sungguh merupakan suatu masukan yang sangat berharga dan membantu penulis dalam membuat skripsi ini. Karenanya, sudah sepantasnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:
ii
1. Bapak. Dr. H. Arief Subhan, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 2. Ibu. Siti Napsiyah MSW, selaku Ketua Jurusan Kesejahteraan Sosial, dan Bapak. Ahmad Zaky, MSi selaku Sekretaris Jurusan Kesejahteraan Sosial. 3. Bapak Ismet Firdaus, selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan dan bersabar membimbing penulis selama ini. 4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan sumbangan wawasan keilmuan dan membimbing penulis selama melaksanakan perkuliahan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 5. Bapak Zainal Abidin, SE. Selaku Ketua Koordinator PNPM Mandiri Perkotaan Wilayah Jakarta Selatan yang telah banyak membantu dalam proses penelitian. 6. Seluruh Fasilitator Kelurahan Tim 17 Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, yang selalu memberikan informasi dalam pembuatan skripsi. 7. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa dan kasih sayangnya serta dukungan selama ini. 8. Suami dan anak tercinta yang selalu memberikan motivasi selama ini. 9. Ibu Tuti, terimah kasih atas segala dukungan dan bantuan dalam penyelesaian sekripsi ini. Semoga Allah SWT, membalas atas kebaikanmu selama ini, maafkan segala kesalahan saya selama ini.
iii
10. Teman-teman tercinta Kessos angkatan 2007 dan 2008 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama ini. 11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan, yang telah membantu selesainya skripsi ini. Penulis tidak dapat memberikan balasan apa-apa atas segala jasa yang diberikan, dan hanya mampu menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan do’a semoga segala pengorbanan dan bantuan dari semua pihak dapat dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga karya ini mampu memberikan manfaat, baik bagi penulis, mahasiswa kesejahteraan sosial juga pembaca lainya. Ridha dan keikhlasan dari para dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi selalu penulis harapkan, semoga ilmu yang diberikan kepada kami dapat bermanfaat untuk pengabdian di masyarakat.
Jakarta , 28 April 2014 Penulis
Resty Dwi Anggraini
iv
DAFTAR ISI
ABSTRAK .........................................................................................................
i
KATA PENGANTAR .......................................................................................
ii
DAFTAR ISI ......................................................................................................
v
DAFTAR TABEL ............................................................................................ viii DAFTAR BAGAN ............................................................................................. viii DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ viii
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang .........................................................................
1
B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah ........................
6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................
6
D. Tinjauan Pustaka ......................................................................
8
E. Metodologi Penelitian .............................................................. 10 F. Pedoman Penulisan Skripsi ...................................................... 15 G. Sistematika Penulisan .............................................................. 15
BAB II
LANDASAN TEORI A. Partisipasi Masyarakat .............................................................. 17 1. Pengertian Partisipasi ......................................................... 17 2. Bentuk dan Tipe Partisipasi ............................................... 22 3. Manfaat Partisipasi ............................................................. 29 B. Pemberdayaan Masyarakat........................................................ 33 1. Pengertian Pemberdayaan .................................................. 33 2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat .............................. 35
v
3. Tujuan Pemberdayaan ........................................................ 39 4. Ciri-ciri Pemberdayaan Masyarakat .................................. 40 5. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat .................................. 40 C. Kerangka Alur Penelitian ......................................................... 43
BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Profil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan .................................................................... 45 1. Latar Belakang PNPM Mandiri Perkotaan ........................ 45 2. Visi, Misi PNPM Mandiri Perkotaan .................................. 47 3. Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan ..................................... 48 4. Fungsi Dan Divisi Yang Bergerak Di PNPM Mandiri Perkotaan ............................................................................ 49 5. Struktur Organisasi ............................................................ 52 6. Nilai-nilai dan Prinsip-prinsip yang Melandasi PNPM Mandiri Perkotaan .............................................................. 54 B. Profil Kelurahan Petukangan Utara ......................................... 56 1. Letak Geografi ................................................................... 56 2. Jumlah Penduduk ............................................................... 57 3. Kondisi Pendidikan ............................................................ 57 4. Jenis Mata Pencaharian ...................................................... 58 5. Agama .............................................................................. 59
BAB IV
TEMUAN DAN ANALISIS DATA Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Gedung PAUD Pada PNPM-MP Di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. A. Temuan ..................................................................................... 61 1. Siklus 1................................................................................ 64 2. Siklus 2 ............................................................................... 79 3. Siklus 3 ............................................................................... 82
vi
B. Analisis ..................................................................................... 83 1. Analisis Bentuk dan Tipe Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Gedung PAUD pada PNPM MP di Kelurahan Petukangan Utara ............................................................... 83 2. Analisis Manfaat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Gedung PAUD pada PNPM MP di Kelurahan Petukangan Utara ............................................................... 89
BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan .............................................................................. 95 B. Saran-saran ............................................................................... 97
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 92 LAMPIRAN
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 1
Jumlah Penduduk Tiap RW ............................................................ 55
Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan .................................... 55
Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ......................... 56
Tabel 4
Produk Unggulan Masyarakat Petukangan Utara .......................... 56
Tabel 5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .......................................... 57
DAFTAR BAGAN Bagan 1
Kerangka Alur Penelitian .............................................................. 43
Bagan 2
Struktur Organisasi PNPM Mandiri Perkotaan ............................... 52
DAFTAR GAMBAR Gambar 1
Kegiatan sosialisasi Pemetaan Swadaya (PS) yang di hadiri oleh LKM, perwakilan masyarakat, dan pengurus RT/RW .................... 72
Gambar 2
Rembug warga dengan KSM dan LKM ......................................... 77
Gambar 3
Kegiatan kerja bakti warga yang berpartisipasi dalam pembangunan gedung PAUD di RW 002 Kelurahan Petukangan Utara ............... 77
Gambar 4
Serah terima dana dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). .................... 78
Gambar 5
Peninjauan langsung yang dilakukan oleh perwakilan pihak PNPMMP ..............................................................................................
Gambar 6
79
Selain dimanfaatkan sebagai gedung PAUD, gedung tersebut juga dapat digunakan sebagai tempat pertemuan warga........................ . 81
viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kemiskinan pada dasarnya bukan hanya permasalahan ekonomi tetapi lebih bersifat multidimensional dengan akar permasalahan terletak pada sistem ekonomi dan politik bangsa. Dimana kebijakan yang ditetapkan pemerintah terkadang membuat hidup masyarakat makin terasa sulit dari segi ekonomi khususnya, mereka tidak memiliki akses yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga tidak jarang kelompok masyarakat tersebut hidup dalam bayang-bayang kemiskinan, menjadi terpinggirkan dan bahkan terabaikan.. Berdasarkan sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan September 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,55 juta orang (11,47persen), bertambah sebanyak 0,48 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebanyak 28,07 juta orang (11,37 persen).1 Masalah kemiskinan di perkotaan lebih kompleks karena tidak saja menyangkut pekerjaan, pendapatan, perumahan, tetapi berkait pula dengan masalah sosial lain yang bersifat pathologis seperti ketunaan sosial, kerentanan terhadap kriminalitas, tindak kekerasaan, penyalahgunaan narkoba,
1
Data statistic BPS 2013 Jumlah Masyarakat Miskin di Indonesia
1
2
kadang juga mudah dieksploitasi untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu kemiskinan di kota sering dikatakan miskin plus, yaitu selain miskin mereka juga tidak jarang menjadi penyandang masalah sosial lain yang bersifat pathologis. Orang miskin di kota relatif lebih sulit kehidupannya bila dibanding dengan orang miskin di pedesaan, sebab sumber daya pendukung lingkungan semakin berkurang sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup di perkotaan haruslah dengan memiliki uang. Bila merujuk pada Al-Qur’an, setidaknya ada 10 kosa kata tentang kemiskinan. Kosa kata yang dimaksud adalah: al-maskanat (kemiskinan), alfaqr (kekufuran), al-„ailat (mengalami kekurangan), al-ba‟sa (kesulitan hidup), al-imlaq (kekurangan harta), al-sail (peminta), al-mahrum (tidak berdaya), al-qani (kekurangan dan diam), al-mu‟tar (yang perlu dibantu) dan al-dha‟if (lemah). Pemakaian setiap kosa kata itu mencerminkan segi tertentu dari kemiskinan atau penyandang kemiskinan. Semua istilah itu bermuara pada makna “kemiskinan” dan “penanggulangannya”. Ayat Al Qur’an/ firman Allah SWT tentang kemiskinan yang artinya;
“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus (Rasul-rasul) kepada umatumat
yang
sebelum
kamu, kemudian
Kami
siksa
mereka
dengan
(menimpakan) kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka bermohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri.” (Q.S. al-An‟am [6]: 42)
3
Pada
dasarnya
pemerintah
sudah
banyak
merumuskan
dan
menjalankan program-program yang bersifat parsial, sektoral dan charity. Pemerintahan sekarang juga sudah melakukan berbagai cara untuk penanggulangan kemiskinan, penanganan selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan cepat untuk mencapai perubahan yang bersifat sistematik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan, seperti; pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai Kompensasi BBM, Raskin dan lainlain. Dengan lemahnya kapital sosial berpengaruh pada pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama. Dalam masa krisis masyarakat miskin sangat sulit untuk bangkit karena ketidakberdayaan masyarakat itu sendiri. Hal ini khususnya terjadi pada masyarakat perkotaan, karena potensi yang ada pada umumnya sangat susah direalisasikan atau susah didapatkan, terutama dari segi sumber daya manusianya sehingga masyarakat kota tidak memiliki kemampuan yang baik untuk membangun walaupun didukung sumber daya yang ada, karena sudah mulai hilangnya kapital sosial. Masalah kemiskinan hanya dapat dituntaskan apabila pemerintah merumuskan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan pelaksanaannya membutuhkan intervensi dan koordinasi dari semua pihak. Menjawab tantangan tersebut, dalam penanganan masalah kemiskinan yang dialami masyarakat Indonesia dengan cara melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat, maka presiden telah mengeluarkan Perpres No. 54
4
tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), yang bertugas untuk
merumuskan
langkah-langkah
kongkrit
dalam
penanggulangan
kemiskinan melalui "Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)" sebagai instrumen dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di daerah sasaran pedesaan yang biasa disebut PNPM Pedesaan sedangkan di daerah perkotaan disebut PNPM-Mandiri Perkotaan atau P2KP.2 Salah satu wilayah sasaran PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) adalah Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. Alasan pemilihan lokasi ini karena Kelurahan Petukangan Utara memiliki potensi kapital sosial (seperti; kegotong royongan, kepedulian, musyawarah, keswadayaan, dll) yang cukup baik untuk peningkatan ekonomi masyarakatnya dan juga untuk permasalahan di dalam kondisi infrastruktur yang kurang baik/ banyak kerusakan dan
membutuhkan perbaikan/
pembangunan kembali yang bertujuan memperlancar akses ekonomi rakyat, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Diharapkan PNPM Mandiri Perkotaan (yang lebih dikenal P2KP), dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya semakin baik, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Kelurahan Petukangan Utara berdasarkan hasil evaluasi merupakan salah satu wilayah pelaksanaan PNPM-MP yang dinilai positif dan cukup berhasil dalam mengumpulkan partisipasi
2
Direktorat Jenderal Cipta Karya, Bersama Membangun Kemandirian, (Jakarta: Kementrian Pekrjaan Umum Republik Indonesia, 2010), h. 15
5
masyarakat, hal ini dapat dilihat dari program yang direncanakan dapat dijalankan dengan baik. Kelurahan Petukangan Utara memiliki lima KSM (kelompok swadaya masyarakat), yaitu RW 02, 04, 05, 08 dan 011. Umumnya ketua KSM telah mengetahui tata cara kerja dari PNPM-MP sehingga hanya memerlukan bimbingan berupa jalannya program dan hal-hal yang bersangkutan dengan koordinasi ke fasilitator kelurahan (faskel) dan koordinator kota (korkot). Seperti coaching proposal, pendampingan saat program berlangsung, hingga membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ). Dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus pada RW 02. Karena RW tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu RW yang berhasil mengumpulkan realisasi swadaya sebesar Rp58.150.000,00 merupakan jumlah swadaya yang terbesar dan merupakan wilayah fokus PNPM Mandiri Perkotaan yang terbaik se- Jakarta Selatan dalam program pembangunan gedung PAUD Wijaya Kususma. Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dilakukan “Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perkotaan (PNPM-MP): Studi Atas Pembangunan Gedung Paud di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan”. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena selain belum banyak yang diteliti, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi tentang partisipasi masyarakat dalam PNPM-MP di perkotaan, dan manfaat apa saja yang dirasakan masyarakat.
6
B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian yang berfokus pada Partisipasi Masyarakat PNPM MP pada Pembangunan Gedung PAUD di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan yang berlangsung dari tahun 2012 samapi dengan tahun 2013.
2. Perumusan Masalah Dari batasan masalah tersebut dapat dilihat sejumlah masalah yang memungkinkan dapat dijelaskan dalam penulisan skripsi ini. Penulis akan merumuskan dalam permasalahan sebagai berikut: a. Bagaimana
bentuk
dan
tipe
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan gedung PAUD pada PNPM-MP Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan? b. Manfaat apa yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program pembangunan gedung PAUD?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui bentuk dan tipe Partisipasi Masyarakat Kelurahan Petukangan Utara dalam Pembangunan Gedung PAUD sebagai wilayah dampingan PNPM-MP.
7
b. Untuk mengetahui manfaat yang terjadi pada masyarakat dengan adanya PNPM-MP di Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. 2. Manfaat Penelitian a. Manfaat Akademis 1) Untuk menambah referensi bagi mahasiswa kesejahteraan sosial. 2) Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan penelitian serupa dimasa yang akan datang. 3) Hasil penelitian ini diharapkan kiranya dapat menjadi dokumen perguruan tinggi yang berguna untuk menjadi rujukan bagi masyarakat yang konsentrasinya pada studi sosial dalam dimensi program pemerintah. b. Manfaat Praktis 1.) Bahan Masukan bagi instansi dalam hal ini BKM Kementerian Pekerjaan Umum untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat. 2.) Sebagai bahan masukan untuk masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM-MP atau pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkat kesejahteraan dan kualitas hidup.
8
D. Tinjauan Pustaka Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka pada skripsi yang berjudul sebagai berikut : 1. Judul Skripsi :
Partisipasi Wanita dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Klaster Mandiri Zona Madina (Studi Kasus pada Karya Masyarakat Mandiri – Dompet Dhuafa di Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor).
Penulis:
Nuris Annisa, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Isi Pokok:
Dari hasil penelitian diketahui bahwa dampak partisipasi mitra wanita terhadap kehidupan rumah tangga pada pemberdayaan ekonomi mikro melalui program Kluster Mandiri wilayah Zona Madina di Desa Jampang, dengan mengacu pada indikator partisipasi kualitatif. Mitra wanita berpartisipasi aktif dalam program dan dapat menyeimbangkan waktu serta kewajibannya dalam rumah
tangga
mereka.
Mitra
wanita
mampu
memberdayakan dirinya seperti perubahan sikap dan perilaku, dan dapat merubah kondisi ekonomi keluarga, serta mampu berkegiatan diluar domestik (organisasi). 2. Judul Skripsi:
Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
9
Perkotaan dengan Penggunaan Model Clear di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara Penulis:
Irma Septiany, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia. Depok 2012.
Isi Pokok:
Dari hasil penelitian ditemukan perubahan setelah adanya kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dikelurahan Kaliabang
Tengah
adalah
proses
menumbuh
kembangkan kemandirian dan keberlanjutan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dari, oleh, dan untuk masyarakat Kelurahan Kaliabang Tengah sendiri atau masyarakat
kelurahan
masyarakat
menjadi
Kaliabang mandiri
Tengah
untuk
intinya
pembangunan
lingkungannya. 3. Judul Skripsi:
Partisipasi Masyarakat Terhadap Badan Keswadayaan Masyarakat Pemberdayaan
(BKM)
Dalam
Masyarakat
Program
(PNPM)
Nasional
Mandiri
di
Kelurahan Kalisuren-Bogor Penulis:
Itba’ Muhammad Mahyana. Jurusan Kesejahteraan Sosial. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Isi Pokok:
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa partisipasi masyarakat terhadap BKM dalam pelaksanaan PNPM
10
Mandiri di Kelurahan Kalisuren diwujudkan dalam pembentukan KSM, serta pembuatan proposal guna mengajukan usulan kredit untuk modal usaha walaupun ada sebagian masyarakatnya yang mengalami kesulitan dalam pembuatan dan perbaikan proposal, peran masyarakat juga diwujudkan dalam pelaksanaan program antara lain dengan mengikuti pelatihan pembuatan tempe serta mengajukan usulan program perbaikan infrastruktur jalan, serta sanitasi pembuangan air. Skripsi ini dilakukan untuk melengkapi penelitian-penelitian yang telah disebutkan diatas, dari segi partisipasi masyarakat pada PNPM-MP di Kelurahan Petukangan Utara.
E. Metodologi Penelitian 1. Pendekatan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tahapan proses Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dan Partisipasi Masyarakat dalam PNPM MP. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Kualitatif
11
adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah. Pendekatan kualaitatif ini peneliti gunakan dengan beberapa pertimbangan, yaitu pendekatan kualitatif bersifat luwes, tidak lazim dalam mendefinisikan suatu konsep, serta memberi kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta yang lebih mendasar, menarik
dan
unik
bermakna
dilapangan.
3
Menurut
Creswell
mendefinisikan penelitian kualitatif yang kurang bertumpu pada sumbersumber informasi, tetapi membawa ide-ide yang sama.4
2. Macam dan Sumber Data Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.5 a. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, dan wawancara. b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).
3
Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kuantitatif (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-2, h. 39. 4 Prof. Dr. Emzir, M.Pd, Metodologi penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), Cet. Ke-3, h.1. 5 Prof. Dr. Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung: CV. Alfabeta, 2003), h. 186
12
Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. 3. Teknik Pengumpulan Data a.
Wawancara Menurut Prabowo (1996) wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang informan, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit.6
b. Observasi Observasi adalah pengamatan dari sumber data, dalam hal ini peneliti datang ketempat yang diamati, tetapi tidak ikut dalam kegiatan tersebut, melainkan melakukan pengamatan langsung bagaimana partisipasi masyarakat dalam PNPM-MP di Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Yang ingin didapatkan dari observasinya adalah memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang 6
68
Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2011), Cet. Ke-3, h.
13
holistic atau menyeluruh, memperoleh pengalaman langsung, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya, dan memperoleh kesan-kesan pribadi, dan situasi sosial yang diteliti.7 c. Dokumentasi Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumentasi merupakan perlengkapan dari pengguna metode observasi dan sample dalam penelitian kualitatif. Dokumen yang dimaksud seperti kumpulan modul PNPM-MP, buku panduan pelaksanaan PNPM-MP, dan foto-foto pelaksanaan PNPM-MP di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. Maksud pengumpulan dokumen ialah untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subjek penelitian.8 Dalam hal ini peneliti menggunakan video recorder untuk merekam selama melakukan wawancara dan observasi, serta menggunakan kamera ponsel sebagai dokumentasi dan bahan tambahan untuk penelitian ini. 4. Analisis Data Sesuai dengan subjek penelitian partisipasi masyarakat, maka hal tersebut akan dikemukakan disini, menurut Bogdan bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 7
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke-5 h. 64 Heribertus B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif: Metodologi penelitian untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1996), h. 36. 8
14
mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.9 5. Keabsahan Data Keabsahan data adalah data yang diperoleh, data yang telah teruji dan valid, dalam hal ini peneliti menulis keabsahan data diujikan lewat diskusi atau sharing terhadap teman sejawat, referensi teori dan melihat realitas sosial serta tentang isu-isu yang sedang berkembang, oleh karena itu peneliti melakukan perbaikan-perbaikan untuk mendapatkan data-data yang relevan. Dan teknik untuk keabsahan data dengan triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Sebagai gambaran atas data yang telah dikumpulkan dari sumber yang berbeda sebagai cara perbandingan data yang didapat dari observasi dan wawancara. Penulis melakukan wawancara dari informan yang satu ke informan yang lain, dan melakukan wawancara terhadap hasil dari observasi.
10
6. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Pemilihan lokasi tersebut didasari oleh adanya keingintahuan penulis terhadap bagaimana partisipasi 9
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif , (Bandung: CV.Alfabeta, Agustus 2009), Cet-ke 5, h. 88 10 Ibid, h. 83
15
masyarakat dalam program insfrastruktur PNPM-MP di Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan/ pemberdayaan dan juga sebagai penambahan dan wawasan penulis dalam kajian pelaksanaan program PNPM-MP. Peneliti melakukan Penelitian dimulai bulan November 2013 sampai dengan selesai.
F. Pedoman Penulisan Skripsi Untuk tujuan mempermudah, teknik penulisan yang dilakukan dalam skripsi ini merujuk pada buku pedoman penulisan karya ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) yang disusun oleh tim UIN Jakarta Press. Cet. Ke 2, tahun 2008.
G. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan ini terdiri dari lima bab, yang terdiri sebagai berikut: BAB I
Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II
Landasan Teori, yang terdiri dari pertama definisi partisipasi, bentuk dan tipe partisipasi, manfaat partisipasi. Kedua definisi pemberdayaan,
definisi
pemberdayaan
masyarakat,
tujuan
16
pemberdayaan, ciri-ciri pemberdayaan masyarakat, dan tahapan pemberdayaan masyarakat. Ketiga kerangka alur penelitian. BAB III
Gambaran Umum meliputi : Gambaran Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP), Latar Belakang PNPM-MP, Visi dan Misi PNPM-MP, Tujuan PNPM-MP, Fungsi dan Divisi yang bergerak di PNPM-MP, Struktur Organisasi, Nilai-nilai dan Prinsip-prinsip yang Melandasi PNPM-MP Kemudian Gambaran Umum Kelurahan Petukangan Utara, Letak Geografis, Jumlah Penduduk, Kondisi Pendidikan, Jenis Mata Pencaharian, dan Agama.
BAB IV
Analisis Penelitian, merupakan bentuk analisa Program Nasioanl Pemberdayaan Masyrakat tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (Pnpm-Mp): Studi Atas Pembangunan Gedung Paud Di Kelurahan Petukangan Utara, Pesanggrahan Jakarta Selatan
BAB V
Penutup, dalam hal ini akan ditarik beberapa kesimpulan dari pemikiran sebelumnya serta saran-saran sebagai bentuk hasil dari analisa dalam penelitian penulis.
BAB II LANDASAN TEORI
A. Partisipasi 1. Pengertian Partisipasi Secara bahasa Partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta dalam suatu kegiatan, peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan. 1 Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan. Dari sudut terminologi partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok, yaitu kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan. 2 Partisipasi masyarakat merupakan insentif moral sebagai “paspor” mereka untuk mempengaruhi lingkup makro yang lebih tinggi, tempat dibuatnya suatu keputusan-keputusan yang sangat menentukan kesejahteraan mereka. Sedangkan partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam
1
Suharto drs & Tata Iryanto drs, Kamus Bahasa Indonesia (Surabaya: Penerbit Indah, 1996), h.192. 2 Adi Fahrudin, Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat (Bandung: Humaniora), h.36.
17
18
perencanaan
dan
pelaksanaan
(implementasi)
program/proyek
pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal.3 Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi terarah, sehingga rencana atau program pembangunan yang disusun itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien. Menurut Ach. Wazir Ws, Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.4
3
Rahardjo Adisasmita, Membangun Desa Partisipatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),
h. 34. 4
Ach. Wazir Ws., Panduan penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat (Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan Dukungan AusAID, 1999), h.30
19
Partisipasi
masyarakat
menurut
Isbandi
adalah
keikutsertaan
masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.5 Mikkelsen membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:6 a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan; b. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan; c. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri; d. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu; e. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampakdampak sosial;
5
Isbandi Rukminto Adi, Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. (Depok: FISIP UI Press,2007). 6 Mikkelsen, Britha, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999).
20
f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka. Dari tiga pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers berikut: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa
masyarakat
pembangunan
jika
akan merasa
lebih
mempercayai
dilibatkan
dalam
proyek
atau
program
proses
persiapan
dan
perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.7 Sebagai suatu kegiatan, Verhangen (1979) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat.
7
Conyers, Diana, Perencanaan Sosial di Dunia ketiga (Yogyakarta: UGM Press, 1991).
21
Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai: 8 a. Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki; b. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri; c. Kemampuannya untuk
berpartisipasi dalam kegiatan
yang dapat
dilakukan; d. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan. Yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh Department for International Development (DFID) adalah:9 a. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan. b. Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership). Pada dasarnya setiap orang mempunyai
8
keterampilan, kemampuan
dan prakarsa serta
Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2012), h.81. 9 Sumampouw, Monique., Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif.(Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h.91.
22
mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak. c. Transparansi.
Semua
pihak
harus
dapat
menumbuhkembangkan
komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog. d. Kesetaraan kewenangan (Sharing Power/Equal Powership). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi. e. Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (sharing power) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya. f. Pemberdayaan (Empowerment). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain. g. Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia. 2. Bentuk dan Tipe Partisipasi Menurut Totok Mardikanto ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi
23
uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.10 Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usahausaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usahausaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program 10
Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, h.80.
24
maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi. Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan
partisipasi
representatif
dilakukan dengan
cara
memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia. Penjelasan mengenai bentuk-bentuk partisipasi dan beberapa ahli yang mengungkapkannya antara lain: Bentuk-bentuk kegiatan partisipasi menurut Dusseldorp (1981) yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa: 11 a. Menjadi anggota kelompok masyarakat; b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok; c. Melibatkan diri pada kegiatan organisasi untuk menggerakan partisipasi masyarakat yang lain; d. Menggerakan sumber daya masyarakat; e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan; f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.
11
Ibid, h.84.
25
Terdapat dua bentuk partisipasi menurut Khotim (2004), yaitu partisipasi ide dan partisipasi tenaga. Partisipasi ide merupakan bentuk keterlibatan yang mengarah pada perumusan, perancangan, perencanaan kegiatan. Dalam proses pembangunan, partisipasi ide berada pada fase-fase awal.
Sedangkan
partisipasi
tenaga,
merupakan
bentuk
keterlibatan
masyarakat secara fisik dalam aktivitas sosial. Bentuk partisipasi semacam ini mudah teridentifikasi, bahkan dalam konteks pembangunan partisipatoris semu, bentuk partisipasi tengalah yang lebih diakui. Dari kedua bentuk partisipasi tersebut dalam pelaksanaannya terwujud aktivitas individual dan komunal. 12 Sedangkan menurut Chapin bentuk-bentuk partisipasi, terdiri dari: 13 a. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. b. Partisipasi
representatif.
Partisipasi
yang dilakukan
dengan
cara
memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia. Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dianalisis, dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai tipe partisipasi yang diberikan masyarakat. Tipe partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Sekretariat Bina
12 13
27.
Adi Fahrudin, “Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat, h.39. Holil Soelaiman, Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial. Bandung, h.
26
Desa mengidentifikasikan partisipasi masyarakat menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan karakteristiknya, diantaranya:14 a. Partisipasi pasif/ manipulatif, karakteristiknya: 1) Masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi; 2) Pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat; 3) Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran. b. Partisipasi dengan cara memberikan informasi, karakteristiknya: 1) Masyarakat
berpartisipasi
dengan
cara
menjawab
pertanyaan-
pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya; 2) Masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penyelesaian; 3) Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat. c. Partisipasi melalui konsultasi, karakteristiknya: 1) Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi; 2) Orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-pandangannya sendiri
untuk
pemecahannya,
kemudian dengan
mendefinisikan
permasalahan
memodifikasi
tanggapan-tanggapan
masyarakat; 3) Tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama;
14
Ibid, h. 29.
dan
27
4) Para
profesional
tidak
berkewajiban
mengajukan
pandangan-
pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindak lanjuti. d. Partisipasi untuk insentif materil¸ karakteristiknya: 1) Masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya; 2) Masyarakat
tidak
dilibatkan
dalam
eksperimen
atau
proses
pembelajarannya; 3) Masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatankegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis. e. Partisipasi fungsional, karakteristiknya: 1) Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek; 2) Pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati; 3) Pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator, dll) tetapi pada saatnya mampu mandiri. f. Partisipasi interaktif, karakteristiknya: 1) Masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada;
28
2) Partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematik; 3) Kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan. g. Self mobilization, karakteristiknya: 1) Masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki; 2) Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang dibutuhkan; 3) Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada.15 Artinya,
tumbuh
dan
berkembangnya
partisipasi
masyarakat,
memberikan indikasi adanya pengakuan pemerintah bahwa masyarakat bukan hanya sekedar objek atau penikmat hasil pembangunan, melainkan sebagai subjek atau pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat diandalkan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.
15
Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, h. 88-90.
29
Pada dasarnya, tidak ada jaminan bahwa suatu program akan berkelanjutan melalui partisipasi semata. Keberhasilannya tergantung sampai pada tipe macam apa partisipasi masyarakat dalam proses penerapannya. Artinya, sampai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap suatu program sehingga ia turut berpartisipasi. 3. Manfaat Partisipasi Keberhasilan pembangunan dalam masyarakat tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan dan manajemen keuangan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh peran serta dan respon masyarakat terhadap pembangunan atau dapat disebut sebagai partisipasi masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan kepemimpinan lokal yang cakap, berwibawa, dan diterima oleh masyarakat yang mampu mensinergikan tradisi sosial budaya dengan proses manajemen modern. Dari uraian diatas perencanaan secara partisipatif diperlukan karena memberikan manfaat sekurang-kurangnya, yaitu: 16 a. Anggota masyarakat mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonominya dan mampu mengidentifikasi bidang atau sektor yang perlu dilakukan perbaikan, dengan demikian diketahui arah masa depan mereka. b. Anggota masyarakat dapat berperan dalam perencanaan masa depan masyarakatnya tanpa memerlukan bantuan para pakar atau instansi perencanaan pembangunan dari luar.
16
Rahardjo Adisasmita, Membangun Desa Partisipatif, h.40-41.
30
c. Masyarakat dapat menghimpun sumberdaya dan sumber dana dari kalangan anggota masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki masyarakat. Adapula manfaat dari partisipasi yang akan dirasakan oleh masyarakat menurut Suratmo (1992) adalah sebagai berikut: 17 a. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan didaerahnya, sehingga dapat mengetahui dampak apa yang akan terjadi baik yang positif maupun yang negatif, dan cara menanggulangi dampak negatif yang akan dan harus dilakukan. b. Masyarakat akan ditingkatkan pengetahuannya mengenai masalah lingkungan, pembangunan dan hubungannya, sehingga Pemerintah dapat menumbuhkan
dan
mengembangkan
kesadaran
masyarakat
akan
tanggungjawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup. c. Masyarakat dapat menyampaikan informasi dan pendapatnya atau persepsinya kepada pemerintah terutama masyarakat di tempat proyek yang akan terkena dampak. d. Pemerintah mendapatkan informasi-informasi dari masyarakat yang belum atau tidak ada dalam laporan Andal, sehingga kebijaksanaan atau keputusan yang diambil akan lebih tepat, karena didalam informasi tersebut pemerintah sering menemukan masalah-masalah yang penting bagi masyarakat yang belum terekam dalam laporan secara jelas terutama hal-hal yang tidak dapat dikuantitatifkan.
17
Adi Fahrudin, Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat, h.42
31
e. Apabila masyarakat telah mengetahui cukup banyak mengenal proyek tersebut termasuk dampak apa saja yang akan terjadi (positif dan negatif) dan usaha-usaha apa saja yang akan dilakukan untuk mengurangi dampak negatif, sedang dari pihak pemerintah dan pemrakarsa proyek mengetahui pendapat masyarakat serta keinginannya atau hal apa yang diperlukan, sehingga salah paham atau terjadinya konflik dapat dihindari. f. Masyarakat akan dapat menyiapkan diri untuk menerima manfaat yang akan dapat dinikmati dan apabila mungkin manfaat tersebut (dampak positif) dan ikut menekan atau menghindarkan diri terkena dampak negatif. g. Dengan ikut aktifnya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sejak penyusunan Andal, biasanya perhatian dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dan pemrakarsa proyek pada maysarakat akan meningkat. Pada dasarnya, interaksi merupakan kristalisasi dari faktor situasional beserta kognisi, keinginan, sikap, motivasi, dan respon. Latar belakang sosiokultural, status sosial, dan tingkat kehidupan menentukan kesempatan dan kemampuan untuk turut dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi faktor-faktor yang menjadi pendukungnya, yaitu: 18 a. Adanya kesempatan, yaitu adanya suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi.
18
Ibid., h.44.
32
b. Adanya kemauan, yaitu adanya sesuatu yang mendorong/menumbuhkan minat dan sikap mereka untuk termotivasi berpartisipasi, misalnya berupa manfaat yang dapat dirasakan atas partisipasinya tersebut. c. Adanya kemampuan, yaitu adanya kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, dapat berupa pikiran, tenaga, waktu, atau sarana dan material lainnya. Menurut Sahidu (1998) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah motif harapan, kebutuhan, hadiah, dan penguasaan informasi. Faktor yang memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi adalah pengaturan dan pelayanan, kelembagaan, struktur dan stratifikasi sosial, budaya lokal, kepemimpinan, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor yang mendorong partisipasi adalah pendidikan, modal, dan pengalaman yang dimiliki. Terdapat
tiga
prinsip
dasar
dalam
menumbuhkan
partisipasi
masyarakat agar ikut serta dalam proses pembangunan, yaitu: 19 a. Learning process Proses kegiatan dengan melakukan aktivitas kegiatan pelaksanaan program dan sekaligus mengamati, menganalisa kebutuhan dan keinginan masyarakat. b. Institutional development Melakukan kegiatan melalui pengembangan pranata sosial yang sudah ada dalam masyarakat. Karena institusi atau lembaga sosial masyarakat merupakan daya tampung dan daya dukung sosial. 19
Ibid., h.45.
33
c. Participatory Cara ini merupakan suatu pendekatan yang umum dilakukan untuk dapat menggali kebutuhan yang ada dalam masyarakat.
B. Pemberdayaan Masyarakat 1. Pengertian Pemberdayaan Secara
konseptual,
pemberdayaan
atau
pemberkuasaan
(empowerment), berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Ide
utama
pemberdayaan
bersentuhan
dengan
konsep
mengenai
kekuasaan. 20 Kekuasaan sering dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan menunjukan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), tidak hanya bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. Dapat menjangkau sumber-sumber produktif
yang
memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan. Dan dapat pula berpartisipasi
dalam
proses
pembangunan
dan
keputusan
yang
mempengaruhi mereka.
20
Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategi Pembangunan kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h.57
34
Beberapa ahli mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara pemberdayaan, diantaranya sebagai berikut: a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995).21 b. Pemberdaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang mempengaruhi keterampilan,
pengetahuan,
dan
kekuasaan
yang
cukup
untuk
mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial.22 d. Pemberdaaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya (Rappaport, 1984). Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai
proses,
pemberdayaan
adalah
serangakaian
kegiatan
untuk
memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.
21 22
36
Ibid, Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Januari 2011), h.
35
2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Masalah
pembangunan
merupakan
masalah
yang
kompleks.
Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dari sisi bidang yang yang harus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek kehidupan itu mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam manajemen pemerintahan yang otoriter yang sentralistis, dalam realitas masyarakat lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan. Ketika kini pemerintahan yang demokratis yang hendak dikembangkan, maka ada perubahan posisi masyarakat yang semula lebih diposisikan sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan. Memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan agar bersifat efektif perlu dicarikan berbagai alternatif strategi pemberdayaan masyarakat. Pilihan strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata sebuah konsep ekonomi, dari sudut pandang pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi secara harfiah berarti kedaulatan rakyat dibidang ekonomi, dimana kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Agar demokrasi ekonomi dapat berjalan, maka aspirasi masyarakat yang tertampung harus diterjemahkan menjadi rumusan-rumusan kegiatan yang nyata.
36
Pada
dasarnya
sasaran
pengembangan
masyarakat
adalah
pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat mengandung arti mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya. Pemberdayaan kesempatan,
juga
memiliki
pengetahuan,
dan
arti
sebagai
keterampilan
penyediaan bagi
sumberdaya,
masyarakatuntuk
meningkatkan kapasitas mereka, sehingga mereka bisa menemukan masa depan mereka berpartisipasi serta mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dari definisi tersebut, dapat ditemukan kata kunci dalam pemberdayaan yaitu, penyedia sumberdaya, pemberian kesempatan, transformasi pengetahuan dan keterampilan.23 Menurut Shardlow pemberdayaan dapat disimpulkan dari berbagai pengertian mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai keinginan mereka.24 Banyak ahli yang telah membahas mengenai konsep pemberdayaan, salah satunya adalah Payne dalam Isbandi Rukminto Adi mengemukakan bahwa suatu pemberdayaan pada intinya ditujukan untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek 23
Drs. Yusra Kilun M.Pd, Dkk, “Pengembangan Komunitas Muslim: Pemberdayaan Masyarakat Kampung badak Putih dan Kampung Satu Duit”, (Jakarta: CIDA, McGill University, DEPAG RI, FDK UIN, 2007), h.57 24 Isbandi Rukminto Adi, “Pemikiran-pemikiran dalam Kesejahteraan Sosial”, (Jakarta: FEUI, 2002), Seri II, h.162
37
hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.25 Masyarakat berdaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:26 a. Mampu memahami diri dan potensinya; b. Mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan), dan mengerahkan dirinya sendiri; c. Memiliki kekuatan berunding, bekerja sama secara saling menguntungkan dengan bergaining power yang memadai; d. Bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan dorongan motivasi, dan meningkatkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya untuk lebih berdaya guna. Pemberdayaan dimaknai pula dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan
25
Rukminto Adi, “Pemikiran-pemikiran dalam Kesejahteraan Sosial”, h.162 Adi Fahrudin, Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat, (Bandung: Humaniora), h.46. 26
38
berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sustainable development dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Dengan demikian pemberdayaan dapat dilihat pula sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk kelompok miskin. Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat menjadi berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi
kebutuhan
hidup,
memiliki
kepercayaan
diri,
mampu
menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan mandiri dalam melaksanakan kehidupan. Berdasarkan beberapa hal di atas dapat dimaknai bahwa setelah munculnya kesadaran atas potensi dan kemampuan untuk meningkatkan derajat maka tumbuhlah semangat untuk melakukan perubahan, mengingat perubahan ini adalah sebuah proses sekaligus sebuah tujuan.
39
3. Tujuan Pemberdayaan Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan
tugas-tugas
kehidupannya.
Sedangkan
pengertian
pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.27 Dalam konteks ini pemberdayaan sebagai suatu proses yang terdiri dari berbagai serangkaian
kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau
keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta
27
Edi Suharto, “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategi Pembangunan kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial,”, h.60
40
melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Dari
penjelasan
pemberdayaan
pada
diatas,
peneliti
hakekatnya
dapat
bertujuan
menjelaskan
untuk
membantu
bahwa klien
mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.
4. Ciri-ciri Pemberdayaan Masyarakat Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat ciri-ciri sebagai berikut:28 a. Community
leader:
Lembaga
Keswadayaan
Masyarakat
(LKM)
melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat terlebih dahulu. Misalnya camat, lurah, kepala adat, ustad, dan sebagainya. b. Community organization: organisasi seperti PKK, karang taruna, majelis taklim, dan lainnya maerupakan potensi yang dapat dijadikan mitra kerja upaya pemberdayaan masyarakat. c. Community
knowledge:
pemberdayaan
bertujuan
meningkatkan
pengtahuan masyarakat dengan berbagai program-program. 5. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan diawali dengan proses. Proses pemberdayaan seseorang atau masyarakat dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu: 28
Sty-rabiuldy.blogspot.com/2012/02/batasan-upaya-pemberdayaan diakses pada tanggal 28 April 2014
41
a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi seseorang atau masyarakat berkembang. b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam hal ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan (input), serta membuka akses kepada berbagai peluang yang akan membuat dirinya menjadi makin berdaya memanfaatkan peluang. c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Pemberdayaan secara pasti dapat diwujudkan, tetapi tidaklah berlaku bagi mereka yang lemah semangat. Dalam pproses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Contohnya dengan memberikan dorongan dan semangat untuk berubah.29 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang dapat memilih dan mempunyai kesematan untuk mengadakan pilihan-pilihan, setidaknya harus ditempuh melalui beberapa tahapan dan proses dalam pengembangan masyarakat:30 a. Tahapan persiapan. Tahapan ini meliputi penyiapan petugas (community development), dengan tujuan supaya ada kesamaan persepsi antar anggota agen perubahan (agent of change) mengenai pendekatan apa yang dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan mengenai persiapan lapangan,
29
Gunawan Sumadiningrat, “Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat”, h. 165 Isbandi Rukminto Adi, “Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis”, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2003), cet. Ke-3, h. 251-258 30
42
petugas melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran baik secara formal ataupun nonformal. b. Tahapan Assessment. Proses assessment yang dilakukan disini adalah dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan)dan juga sumber daya manusia yang dimiliki klien. Dalam proses penilaian ini dapat juga digunakan teknik SWOT, dengan melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman. c. Tahapan Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan. Pada tahap ini agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mereka menghadapinya. d. Tahapan Formasi Rencana Aksi. Pada tahapan ini community worker membantu kelompok untuk merumuskan dan menentukan program kegiatan yang akan mereka lakukan untuk mengatasi masalah. e. Tahapan Pelaksanaan (Implementasi).
Pada tahap ini merupakan tahapan yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan matang akan dapat melenceng dalam pelaksanaan dilapangan bila tidak ada kerja sama antar agen perubahan dan warga masarakat maupun kerjasama antar warga. f. Tahapan Terminasi.
43
Tahap ini merupakan tahapan akhir hubungan secara formal dengan komunitas sasaran yaitu tahap pemutusan, tetapi terminasi seringkali terjadi bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi karena proyek sudah harus dihentikan dan karena sudah melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan atau karena anggaran sudah habis dan tidak ada penyandang dana yang dapat meneruskan.
C. Kerangka Alur Penelitian Berpijak pada dua konsep penelitian yaitu partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini sejauh mana masyarakat dapat memberikan swadaya atau partisipasi berdasarkan dengan teori yang sudah peneliti jelaskan. Berikut bagan kerangka alur penelitian : Bagan 1: Kerangka Alur Penelitian PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PARTISIPASI MASYARAKAT Bentuk Nyata:
Bentuk Abstrak:
Uang
Partisipasi buah pikiran
Harta benda
Partispasi Sosial
Tenaga
Partisipasi dalam pengambilan keputusan
Keterampilan
Partisipasi representatif
44
Dari uraian kerangka alur pikir diatas dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat selalu berkaitan dengan partispasi masyarakat. Maka dari itu apabila tidak adanya partisipasi masyarakat maka tidak akan dapat menemukan titik temu antara pembuat kebijakan dengan masyarakat. Salah satu bukti keberhasilan suatu program berjalan dengan baik yaitu dengan adanya partisipasi masyarakat yang cukup besar.
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Profil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan 1. Latar Belakang PNPM Mandiri Perkotaan Pada awalnya Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan dilaksanakan sejak tahun 1999 yang merupakan suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dalam menanggulangi kemikinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan
landasan
kemandirian
masyarakat
berupa
lembaga
kepemimpinan masyarakat yang representative, serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Latar belakang kemunculan PNPM Mandiri Perkotaan didasari pemikiran mengenai permasalahan kemiskinan di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan. Ciri umum kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, kualitas perumahan dan permukiman dibawah standar kelayakan, dan mata pencaharian yang tidak menentu. Strategi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan penguatan
kelembagaan
masyarakat.
45
Keberdayaan
kelembagaan
46
masyarakat
tersebut,
bertujuan
menciptakan
kemandirian
dan
keberkelanjutan kemampuan menyampaikan aspirasi serta kebutuhan berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman.1 Sejak awal pelaksanaannya hingga saat ini, telah terbentuk sekitar 6.405 LKM yang tersebar di 1.125 kecamatan di 235 kota/kabupaten, telah memunculkan lebih dari 291.000 relawan-relawan dari masyarakat setempat, serta telah mencakup 18,9 juta orang pemanfaat, melalui 243.838 KSM. Mempertimbangkan perkembangan positif P2KP, mulai tahun 2007 telah dirintis untuk mengadopsi P2KP menjadi bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, oleh sebab itu mulai tahun 2007 PNPM Mandiri P2KP diarahkan untuk mendukung upaya peningkata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs) sehingga tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50 % ditahun 2015. Tahun 2008 secara penuh P2KP menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan). Sebagai bagian dari PNPM Mandiri, maka tujuan, prinsip dan pendekatan yang ditetapkan dalam PNPM Mandiri juga menjadi tujuan, prinsip dan pendekatan PNPM Mandiri Perkotaan.
1
PNPM Mandiri. Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, h. 28
47
PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama
yang berbasis
pemberdayaan masyarakat.
Pengertian
yang
terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah : a. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan
berbasis
pemberdayaan
masyarakat.
PNPM
Mandiri
dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian
dan
kesejahteraannya.
Pemberdayaan
masyarakat
memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. 2. Visi, Misi PNPM Mandiri Perkotaan a. Visi PNPM Mandiri Perkotaan Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Serta masyarakat di Kelurahan peserta program menikmati perbaikan sosial-ekonomi dan tata kepemerintahan lokal.
48
b. Misi PNPM-MP 1) Terbangunnya BKM yang yang dipercaya, aspiratif, representative, dan akuntabel untuk mendorong dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat. 2) Tersedianya Perencanaan Jangka Menengah Pronangkis sebagai wadah untuk
mewujudkan sinergi
berbagai
program
penanggulangan
kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat, serasi, berjati diri, dan berkelanjutan. 3) Terbangunnya forum BKM tingkat kecamatan dan kota/kabupaten untuk mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai program daerah. 4) Terwujudnya kontribusi pendanaan dari pemerintah kota/ kabupaten dalam PNPM Mandiri Perkotaan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah. 3. Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan a. Tujuan Umum: Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. b. Tujuan Khusus: 1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas terpencil, dan kelompok, masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses dan pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
49
2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel. 3) Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan pengganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin. 4) Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, lembaga
swadaya
masyarakat,
organisasi
masyarakat,
untuk
mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan. 5) Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas
pemerintah
daerah
kelompok
setempat
dalam
penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. 6) Meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal. 7) Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.2 4. Fungsi Dan Divisi Yang Bergerak Di PNPM Mandiri Perkotaan a. Fungsi Lembaga Upaya yang dilakukan PNPM MP dalam menangani kliennya yaitu dengan upaya preventif, rehabilitasi, developmental. Preventif yang memiliki definisi pencegahan atau mencegah. Maksudnya PNPM MP mencegah masyarakat menjadi miskin atau malas dengan memberikan
2
www.pnpm-mandiri.org diakses pada tanggal 3 Juni 03-06-2013
50
dana stimulan kepada masyarakat kemudian masyarakat yang mencari dana swadaya dan membantu mengerjakan proyek yang telah dirancang oleh
PNPM
MP
tersebut.
Kemudian
mencegah
korupsi
untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berasal dari dana swadaya agar tidak digunakan secara sembarangan Rehabilitasi memiliki definisi secara singkat yaitu memperbaiki sesuatu yang telah rusak. Dari hasil proyek yang telah terlaksana maka PNPM Mandiri Perkotaan memberikan tugas kepada masyarakat dengan membuat Tim pemantau untuk memeriksa proyek-proyek yang telah usai dikerjakan apakah ada kerusakan atau tidak. Apabila terdapat kerusakan dan perlu direhabilitasi maka pihak LKM memberitahukan kepada Faskel dan selanjutnya akan dilakukan rapat oleh LKM dan masyarakat mengenai dana yang akan diperlukan untuk rehabilitasi atau perbaikan proyek. Selanjutnya PNPM Mandiri Perkotaan memiliki fungsi sebagai developmental
atau
mengembangkan.
PNPM
Mandiri
Perkotaan
mengembangkan minat dan kemampuan solidaritas untuk masyarakat agar masyarakat dapat melakukan tugasnya sesuai dengan siklus yang telah diterapkan oleh PNPM Mandiri Perkotaan. b. Divisi-divisi yang bergerak di PNPM Mandiri Perkotaan Jakarta Selatan KMW DKI Jakarta
: Hari Budi Hartono
Koordinator Kota Jakarta Selatan
: Zaenal Abidin, SE.
Asisten Korkot :
51
Mohammad Saiful (Ass. Korkot Infrastruktur) Sri Lestari (Ass. korkot Pengembangan Masyarakat/CD) Diansyah Rusmin (Ass. Korkot Manajemen Data) Moh. Idris Zulkarnaen (Ass. Korkot Manajemen Keuangan) TIM FASILITATOR Senior Fasilitator Kelurahan
: Lukman Hakim S.Sos I
Tim Fasilitator Kelurahan
:
Dheno S.T. (Faskel Tehnik) Anna Yoevita S.T. (Faskel Tehnik) Indiri Kurniati S.E. (Faskel Ekonomi) Engkus Kusnadi (Faskel Sosial) Thoyib Anwar (Faskel Sosial)
52
5. Struktur Organisasi Secara rinci hubungan kerja antar unsur pelaksana proyek dari tingkat pusat sampai tingkat masyarakat dapat dilihat dibawah ini. Bagan 2 Struktur Organisasi PNPM Mandiri Perkotaan
Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, Tahun 2007
Dari uraian struktur organisasi yang tertera diatas dapat dijelaskan bahwa organisasi penyelenggaraan program nasional PNPM Mandiri Perkotaan yang secara struktur organisasi berada di bawah Tim Pengendali PNPM Mandiri Nasional. Untuk menyelenggarakan program PNPM-MP
53
maka Departemen Pekerjaan Umum sebagai lembaga penyelenggara (executing agency) memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk menyelenggarakan PNPM-MP. Direktorat
Jenderal
Cipta
Karya
kemudian
membentuk
Unit
Manajemen Proyek atau lebih dikenal sebagai PMU (Project Management Unit) yang dipimpin oleh Kepala Unit dan mendapat mandat penuh serta bertanggung jawab langsung kepada Dirjen Cipta Karya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan PNPM-MP. Dalam pelaksanaan di lapangan, PMU melalui Satker (Satuan Kerja) mengontrak Konsultan Manajemen Pusat (KMP) yang akan bertindak atas nama PMU sesuai dengan kewenangan yang diberikan PMU, untuk melakukan manajemen proyek secara menyeluruh termasuk Konsultan
Manajemen Wilayah (KMW) yang akan bertugas dibeberapa
provinsi yang membawahi team leader sesuai jumlah provinsi yang didampinginya, dipimpin oleh seorang Program Director. Begitu juga untuk di setiap kota dan kabupaten akan dipimpin oleh seorang Korkot (Koordinator Kota) yang berkantor di kota/kabupaten bersangkutan dibantu beberapa tenaga ahli sesuai kebutuhan. Ditingkat kelurahan, yang terdiri dari 7 sampai dengan 10 kelurahan akan didampingi oleh Tim Fasilitator. Di setiap kelurahan, warga masyarakat didorong untuk memilih para relawan sekurang-kurangnya 30 orang/kelurahan. Para relawan ini melalui suatu pelatihan secara khusus oleh KMW akan menjadi kader masyarakat PNPM-MP yang akan berperan sebagai agen pembangunan
dan
bekerja
bersama
warga
sebagai
relawan
untuk
54
meningkatkan kesejahteraan warga dikelurahan masing-masing, terutama warga miskin dan kelompok masyarakat rentan lainnya. 3 6. Nilai-nilai dan Prinsip-prinsip yang Melandasi PNPM Mandiri Perkotaan Berdasarkan
nilai-nilai
luhur
kemanusiaan
dan
prinsip-prinsip
kemasyarakatan yang bersifat universal, dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang melandasi pelaksanaan P2KP adalah sebagai berikut : a. Nilai-Nilai Universal Kemanusiaan (Gerakan Moral) Nilai-nilai universal kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku P2KP dalam melaksanakan P2KP adalah : Jujur, dapat dipercaya, ikhlas/kerelawanan, adil, kesetaraan, kesatuan dalam keragaman. b. Prinsip Prinsip Universal Kemasyarakatan (Good Governance) Prinsip-prinsip universal kemasyarakatan (Good Governance) yang harus dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku
P2KP adalah
:
Demokrasi,
partisipasi,
transparansi
dan
akuntabilitas, desentralisasi. c. Prinsip-Prinsip Universal Pembangunan Berkelanjutan (Tridaya) Prinsip-prinsip
universal
pembangunan
berkelanjutan
harus
merupakan prinsip keseimbangan pembangunan, yang dalam konteks P2KP diterjemahkan sebagai sosial, ekonomi dan lingkungan yang tercakup dalam konsep Tridaya.
3
Ibid. h. 67
55
d. Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection) Dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, perlu didorong agar keputusan dan pelaksanaan kegiatan tersebut berorientasi pada upaya perlindungan/pemeliharaan lingkungan baik lingkungan alami maupun buatan termasuk perumahan dan permukiman, yang harus layak, terjangkau, sehat, aman, teratur, serasi dan produktif. Termasuk didalamnya adalah penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan yang kondusif dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. e. Pengembangan Masyarakat (Social Development) Tiap langkah kegiatan P2KP harus selalu berorientasi pada upaya membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat efektif secara sosial sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Pengembangan masyarakat juga berarti upaya untuk meningkatkan potensi segenap unsur masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan (vulnerable groups) dan marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam program/kegiatan setempat. f. Pengembangan Ekonomi (Economic Development) Dalam upaya menyerasikan kesejahteraan material, maka upayaupaya kearah peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin dan atau penganggur perlu mendapat porsi khusus termasuk upaya untuk
56
mengembangkan peluang usaha dan akses ke sumberdaya kunci untuk peningkatan pendapatan, dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan fisik dan sosial. Prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan tersebut pada hakekatnya merupakan pemberdayaan sejati yang terintegrasi, yaitu pemberdayaan manusia seutuhnya agar mampu membangkitkan ketiga daya yang telah dimiliki manusia secara integratif, yaitu daya pembangunan agar tercipta masyarakat yang peduli dengan pembangunan perumahan dan permukiman yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, daya sosial agar tercipta masyarakat efektif secara sosial, dan daya ekonomi agar tercipta masyarakat produktif secara ekonomi.
B. Profil Kelurahan Petukangan Utara 1. Letak Geografis Kelurahan Petukangan Utara merupakan wilayah Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. Luas Wilayah Kelurahan Petukangan Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 1251 tahun 1986, mempunyai luas 299,24 Ha, dengan batas-batas Kelurahan sebagai berikut: a. Sebelah Utara: Kelurahan Joglo, Jakarta Barat, b. Sebelah Timur: Kali Kecil atau Saluran Air (Kelurahan Ulujami), c. Sebelah Selatan: Jalan Ciledug Raya, d. Sebelah Barat: Kelurahan Kreo, Provinsi Banten. Titik koordinat : 6°13'47"S 106°44'56"T
57
Aksesbilitas untuk mencapai lokasi Kelurahan Petukangan Utara dapat dikategorikan mudah dalam pencapaian lokasinya, karena terdapat banyak sekali kendaraan umum yang melalui lokasi tersebut. 2. Jumlah Penduduk Kelurahan Petukangan Utara Tabel 1 Jumlah Penduduk Tiap RW ANGGOTA KELUARGA JUMLAH NO RW PENDUDUK LK PR 1 01 4.299 1.562 7.864 2 02 3.917 3.220 7.137 3 03 3.555 3.674 7.229 4 04 2.763 2.623 5.386 5 05 1.831 1.974 3.805 6 06 615 1.110 1.725 7 07 1.213 1.640 2.853 8 08 1.944 2.011 3.955 9 09 1.541 1.671 3.212 10 010 2.777 2.523 5.300 11 011 4.975 3.961 8.936 JUMLAH 29.433 27.969 57.402 Sumber: Laporan Bulanan Kelurahan Petukangan Utara, Bulan Mei 2012
3. Kondisi Pendidikan Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Kelurahan Petukangan Utara. NO. PENDIDIKAN JUMLAH SD 3.281 1 SLTP 2.652 2 SLTA 4.792 3 Akademik 1.864 4 S1 1.628 5 S2 486 6 S3 4 7 Tamat SD 2.163 8 Tamat SLTP 1.651 9 1.246 10 Tamat SLTA 261 11 Tamat Akademik 69 12 Tamat Universitas Sumber: Laporan Bulanan Kelurahan Petukangan Utara, Bulan Mei 2012
58
Dari tabel diatas dapat terlihat kualitas pendidikan di Kelurahan Petukangan Utara cukup rendah terbukti terdapat 2.163 jiwa hanya dapat bersekolah hingga SD saja tidak sesuai dengan program pemerintah yaitu wajib belajar dua belas tahun. 4. Jenis Mata Pencaharian Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian NO. 1 2 3 4 5 6 7 8
PEKERJAAN JUMLAH Buruh 3.816 Pedagang 2.653 Karyawan Swasta 1.716 PNS 851 ABRI 216 Pensiunan 311 Swasta Lainnya 96 Lain-lain 19 9.678 JUMLAH Sumber: Laporan Bulanan Kelurahan Petukangan Utara, Bulan Mei 2012 Dari tabel diatas terlihat jenis pekerjaan yang lebih dominasi adalah buruh yaitu sebesar 3.816 jiwa. Masyarakat Petukangan Utara memiliki produk-produk unggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, diantaranya sebagai berikut: Tabel 4 Produk unggulan masyarakat Petukangan Utara No. 1
Jenis Alamat RW. 03 Keripik Tempe Tas mote,Payet 2 Makanan Khas Betawi RW. 04 3 Jajanan Pasar RW. 05 4 Taplak Aplikasi RW. 06 5 RW. 09 Kripik Singkong Serimping Manis 6 RW. 010 Pembuatan Bros Bunga Kristal Sumber: berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan
59
Dari keunggulan-keunggulan produk
tersebut terdapat kelemahan
yang dialami masyarakat Petukangan Utara diantaranya modal yang kurang dan penjualan yang belum meluas sehingga dari produk-produk tersebut hanya dapat terjual disekitar lingkungan Kelurahan Petukangan Utara dan Petukangan Selatan saja. Masyarakat berharap dapat mengembangkan produk unggulan yang dimilikinya tersebut dan dijual keluar keluar wilayah Kelurahan Petukangan. 5. Agama Pemeluk agama di Kelurahan Petukangan Utara beraneka ragam, adapun agama yang dianut antara lain Islam, Kristen, Hindu, Budha. Jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama sebagai berikut: Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama NO. 1 2 3 4
AGAMA JUMLAH Islam 35.102 Kristen 740 Hindu 202 Budha 104 36.148 JUMLAH Sumber: Buku Monografi Kelurahan, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Dari tabel 5 terlihat agama yang lebih mendominasi di Kelurahan Petukangan Utara adalah agama Islam. walapun demikian kegiatan masyarakat tidak terganggu dengan hal ini. Antara pemeluk agama saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Pemuka agama memiliki peranan penting dalam kehidupan keagamaan, dan mereka dijadikan sebagai panutan masyarakat.
60
Nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut yaitu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing tiap warga, karena di wilayah Kelurahan Petukangan Utara lebih mendominasi agama Islam maka banyak dibangunnya Masjid dan Mushola, Gereja hanya sedikit kemudian Klenteng dan Wihara tidak ada bangunannya kemungkinan untuk Klenteng dan Wihara berada dirumah masing-masing warga yang beragama Hindu dan Budha. Pada masyarakat Petukangan Utara berusaha menciptakan lingkungan yang tinggi akan toleransi dalam beragama sehingga tidak akan timbul konflik-konflik tentang agama ataupun ras.
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS DATA
A. Temuan Data PNPM Mandiri Perkotaan memiliki fungsi sebagai developmental atau mengembangkan. PNPM Mandiri Perkotaan mengembangkan minat dan kemampuan solidaritas untuk masyarakat agar masyarakat dapat melakukan tugasnya sesuai dengan siklus yang telah diterapkan oleh PNPM Mandiri Perkotaan. Dalam hal ini masyarakat harus memiliki partisipasi
untuk
menjalankan program-program PNPM Mandiri Perkotaan agar tercapainya masyarakat yang mandiri. Seperti hasil wawancara dari Ketua Koordinator Kota PNPM Mandiri Perkotaan Jakarta Selatan, Pak ZA mengatakan:1 “Pengaruh PNPM Mandiri Perkotaan pada saat ini cukup besar, karena terlihatnya perubahan-perubahan peningkatan infrastruktur untuk kemajuan sarana pendukung lingkungan ekonomi dan sosial.”
Dalam PNPM Mandiri Perkotaan teradapat beberapa misi dalam memberdayakan masyarakat, diantaranya: 1. Tersedianya Perencanaan Jangka Menengah Pronangkis sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat, serasi, berjati diri, dan berkelanjutan. 1
Wawancara dengan Pak ZA sebagai Ketua Koordinator Kota PNPM Mandiri Perkotaan pada tanggal 23 September 2013
61
62
2. Terbangunnya forum LKM tingkat kecamatan dan kota/kabupaten untuk mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai program daerah. Salah satu pernyataan wawancara dari Pak ZA, sebagai berikut:2 “Misi adanya PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Petukangan Utara untuk meningkatkan atau memberdayakan masyarakat dalam semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.” Partisipasi
atau peran
serta
masyarakat
dalam pembangunan
merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat. Dalam hal ini faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat yaitu tokoh masyarakat di Kelurahan Petukangan Utara dalam Program pembangunan gedung PAUD adalah Ibu T, pihak dari Rt serta Rw, dan Fasilitator Kelurahan PNPM Mandiri Perkotaan. Seperti kutipan hasil wawancara dengan Pak ZA sebagai ketua Koordinator Kota Jakarta Selatan :3 “Dengan kesadaran yang tumbuh dimasyarakat maka setiap anggota masyarakat seharusnya mampu untuk memberikan sumbangan baik tenaga, waktu, pikiran, dana (swadaya).”
2 3
Ibid Ibid
63
“Dalam PNPM Mandiri Perkotaan mengupayakan minimal 30% swadaya masyarakat terwujud dalam bentuk dukungan pendanaan.”
Dari pernyataan wawancara diatas mengenai PNPM Mandiri Perkotaan bahwa untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan sebuah partisipasi dari masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat kurang mampu secara mandiri dan menjadi berdaya. Berdasarkan hasil penelitian, Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan maka dapat dikelompokkan dalam beberapa tahap atau yang disebut siklus kegiatan sebagaimana berikut ini : Seperti kutipan wawancara dengan ZA/ ketua koordinator :4 “Semua program yang ada di PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan melalui beberapa tahap/ siklus kegiatan di masyarakat, yang mana terdapat 3 siklus, pada saat ini Petukangan Utara sudah memasuki siklus awal. Setiap tahapan/ siklus dilaksanakan selama satu tahun.” “Siklus pertama (Januari s/d Desember Tahun Pertama) terdiri dari Sosialisasi Awal, Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), Refleksi Kemiskinan (RK), Pemetaan Swadaya (PS) berorientasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Millennium Development Goals (MDGs), Pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Perencanaan Partisipatif menyusun Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) dan Rencana Tahunannya (RT), serta pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan oleh Masyarakat melalui KSM (Kelompok Swwadaya Masyarakat) dengan stimulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Siklus kedua (Januari s/d Desember Tahun Kedua), Program Jangka Menengah (PJM) Renta, Musrenbang Kecamatan, Review Rencana Tahunan, Kinerja LKM, KSM, dan Keuangan. Siklus ketiga (Januari s/d Desember Tahun Ketiga), Program Jangka Menengah (PJM) Renta, 4
Ibid
64
Musrenbang Kecamatan, Review Rencana Tahunan, Kinerja LKM, KSM, dan Keuangan.” “PNPM atau Fasilitator dilapangan sangat berperan untuk menumbuhkkan/ mengembalikan kembali nilai-nilai masyarakat kelurahan Petukangan Utara yang sudah hampir luntur, seperti nilai kebersamaan, kejujuran ikhlas/kerelawanan, adil, kesetaraan, kesatuan dalam keragaman, menumbuhkan semua nilai-nilai itu yaahh…dengan praktek kegiatan PNPM, dengan melakukan training motivasi, olah pikir, olah rasa, misalnya saja dalalm refleksi kemiskinan, fasilitator kan mencoba menumbuhkan kembali nilai-nilai sosialnya, nilai jujur, kerelawanannya.”
1. Siklus 1 Siklus pertama (Januari s/d Desember Tahun Pertama) terdiri dari Sosialisasi Awal, Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), Refleksi Kemiskinan (RK), Pemetaan Swadaya (PS) berorientasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Millennium Development Goals (MDGs), Pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Perencanaan Partisipatif menyusun Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) dan Rencana Tahunannya (RT), serta pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan oleh Masyarakat melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan stimulan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). a. Sosialisasi awal Siklus 1 dimulai dengan proses pelaksanaan progam PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Petukangan Utara diawali dengan Sosialisasi Awal kepada Masyarakat Petukangan Utara oleh pihak PNPM Mandiri Perkotaan (Fasilitator senior, Fasilitator Kelurahan) dan juga Petukangan Utara. Pada sosialisasi awal ini masyarakat diundang agar
65
dapat hadir di sosialisasi awal yang dilaksanakan di salah satu rumah tokoh masyarakat Petukangan Utara. Seperti hasil wawancara Fasilitator Senior Pak LH mengatakan :5 “Tahap awal sebelum PNPM Mandiri Perkotaan masuk diwilayah Petukangan Utara, kami akan melalukan sosialisai awal terlebih dahulu kepada nasyarakat, agar mereka dapat memahami maksud dan tujuan dari PNPM tersebut dan tentunya terlebih dahulu kita melewati dari atas dulu, maksudnya kelurahan setempat, kita menjelaskannya, meminta izinnya juga” Dan juga seperti yang dikatakan oleh LKM ibu T :6 “PNPM Mandiri ini kan adanya di Petukangan Utara dari tahun 2009, dari pertamanya, pihak PNPM melakukan sosialisasi awal, jadi tuh masyarakat diundang/ dikumpulkan, semua perangkatperangkat lurah, tokoh-tokoh masyarakat dikumpulkan”
Dalam kutipan wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa semua kegiatan program PNPM Mandiri Perkotaan melalui proses pendampingan untuk pembelajaran, dilakukan melalui tahapan yang disebut dengan siklus PNPM-Mandiri Perkotaan. Tahapan ini sebetulnya merupakan tahapan yang biasa dilakukan dalam proses pembangunan saja pada PNPM Mandiri Perkotaan setiap tahapan diberi nama khusus. Dan dilaksanakan melalui tahap/ siklus pertama, yang diawali dengan sosialisasi awal. Sosialisasi tersebut dilakukan pada awal sebelum PNPM Mandiri Perkotaan masuk diwilayah kelurahan Petukangan Utara. b. Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)
5 6
Wawancara dengan LH sebagai Fasilitator Senior pada tanggal 29 Oktober 2013. Wawancara dengan Ibu T sebagai LKM dan relawan pada tanggal 14 Maret 2014.
66
Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) adalah tahap selanjutnya setelah Sosialisasi Awal, seperti yang dikatakan oleh Ketua Koordinator Kota wilayah Jakarta Selatan :7 “….di PNPM Mandiri Perkotaan sebelum siklus dijalankan, ada yang namanya Rembug Kesiapan Masyarakat, yang mana hal ini merupakan proses awal dalam siklus PNPM Mandiri Perkotaan karena PNPM-Mandiri Perkotaan adalah upaya penanggulangan kemiskinan yang diintervensi oleh pihak luar (pemerintah), sehingga masyarakat harus diberi kesempatan dalam mengambil keputusan berkehendak untuk menerima atau menolak PNPM Mandiri Perkotaan sebagai alternatif pemecahan masalah di wilayah mereka. Sebagai contoh saja.., ada satu kelurahan di Jakarta Selatan yang menolak PNPM Mandiri Perkotaan yaitu Melawai, karena di daerah tersebut adalah orang-orang kaya, jadi mereka menolaknya.” “Proses Rembug Kesiapan Masyarakat tidak begitu panjang atau mungkin banyak tahap-tahapnya, yang penting dari kita/ pihak PNPM hanya menunggu jawaban sesudah kita melakukan sosialisasi awal, apakah masyarakat kelurahan Petukangan Utara menerima PNPM Mandiri Perkotaan di tempat mereka? Itu semua mereka pertimbangkan dengan Lurah, RW, RT, Tokoh-tokoh masyarakat dan juga masyarakat pastinya, yang mana semuanya hadir pada rembug. Dan antusiasme masyarakat pada rembug ini cukup tinggi, yaahh..,mungkin juga salah satu dari dampak sosialisasi awal yang telah dilakukan.” Dan juga pendapat dari bapak AK :8 “Pada tahap ini, apabila masyarakat sudah siap, dapat menerima PNPM Mandiri Perkotaan di kelurahan Petukangan Utara, maka akan ada yang namanya pemilihan relawan/ penggerak motornya, dipemilihan ini tidak ada pencalon-calonan, tetapi bagi siapa saja yang sanggup mengemban tanggung jawab yang diberikan oleh PNPM dan masyarakat bagi calon relawan harus memiliki tanggung jawab, jujur, adil, peduli, ikhlas dan memilki komitmen untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan program.” 7
Wawancara dengan Bapak ZA sebagai Ketua Koordinator Kota PNPM Mandiri Perkotaan pada tanggal 23 September 2013. 8 Wawancara dengan Bapak AK sebagai penerima program/ warga pada tanggal 4 Maret 2014.
67
Dari
penjelasan
hasil
wawancara
diatas,
peneliti
dapat
menyimpulkan bahwa setelah sosialaisasi awal, dilanjutkan dengan rembuk kesiapan masyarakat (RKM), yang mana RKM tersebut bertujuan untuk kesiapan masyarakat bagaimana, apakah masyarakat menerima PNPM Mandiri Perkotaan diwilayah mereka. Keputusan untuk menolak atau menerima program harus merupakan kesepakatan seluruh warga masyarakat, bukan hanya ditentukan oleh beberapa orang tertentu saja. Agar warga masyarakat mampu menentukan keputusan apa yang harus diambil, tentu pada tahap awal masyarakat harus mengetahui apa itu PNPM Mandiri Perkotaan, tahapan yang harus dilakukan, konsekuensi yang harus dihadapi, dan komitmen yang harus diberikan apabila program ini dijalankan. Apabila masyarakat menerima program ini, maka perlu adanya komitmen dari masyarakat mengenai: 1) harus ada motor penggerak (relawan) dari masyarakat yang akan ikut memfasilitasi semua tahapan kegiatan. 2) masyarakat harus ikut dalam setiap diskusi dan musyawarah dalam kegiatan siklus yang akan dilakukan. 3) ada swadaya masyarakat untuk setiap tahapan kegiatan. Seperti yang dikatakan juga oleh ibu T :9 “Memang sebelumnya harus ada terlebih dahulu rembug kesiapan masyarakat kelurahan Petukangan Utara, ketika Kelurahan Petukangan Utara menerima PNPM Mandiri Perkotaan ada diwilayah ini, dari pihak pemerintah meminta komitmen, yaitu ada tiga hal: 1) Harus ada penggerak motor (relawan), 2.) Masyarakat
9
Wawancara dengan Ibu T sebagai LKM pada tanggal 12 Februari 2014
68
harus ikut dalam setiap diskusi siklus kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, 3.) Harus ada swadaya dari masyarakat.” “Petukangan Utara kan sudah menerima PNPM Mandiri Perkotaan, melalui rembug masyarakat, setalah itu kan ada pemilihan relawan, kebetulan nih salah satu relawannya saya sendiri, karena saya tertarik juga, dan sebelumnya juga kan saya sudah aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Dan kalau masalah persiapan relawan itu pasti ada, setelah relawan-relawan terpilih, pihak PNPM akan mengadakan pelatihan organisasi dan motivasi menjadi seorang relawan sosial, kegiatan itu waktu dulu ya.., diadakan selama dua hari di Puncak Bogor” Ada pun juga hasil wawancara dengan Ibu T :10 “Kami minta data ke tiap RT mengenai data warga miskin (warmis) di RW 002 Petukangan Utara. Setelah mengetahui data tersebut baru kami mendatangi kerumah tiap-tiap warmis itu mengenai kebutuhan masyarakat untuk saat ini dan kedepannya apa. Nah.. sebagian besar warganya itu membutuhkan tempat untuk pendidikan anak-anak mereka yang murah ataupun gratis. Dari situ kemudian kami memberikan penjelasan bahwa ada program dari PNPM MP yang akan membantu warga Petukangan Utara dalam membangun gedung PAUD, namun harus ada swadaya dari masyarakat agar program ini berjalan dengan lancar dan berhasil. Bentuk swadayanya itu bebas dapat berbentuk apa saja, seperti tenaga, alat-alat petukangan, makanan atau minuman, uang, gitu nak.”
Rembuk Kesiapan Masyarakat (RKM) yang ada di dalam tahapantahapan pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan terdapat bentuk dan tipe partisipasi yang diberikan oleh masyarakat untuk kelanjutan program pembangunan gedung PAUD di Petukangan Utara: Berikut kutipan wawancara dengan Ibu T :11 “Mungkin saya bisa dikategorikan sebagai tipe yang memberikan informasi dan insentif materil.” 10 11
Wawancara dengan Ibu T sebagai LKM pada tanggal 4 Maret 2014 Ibid
69
“Saya biasanya mendengarkan, menjawab aspirasi dari masyarakat, dan saya juga hanya dapat memberikan sedikit uang.” Ada pula kutipan wawancara dengan Bapak AK :12 “Tipe partisipasi yang saya berikan yaitu tipe materil.” “Dalam program pembangunan PAUD di Petukangan Utara ini saya hanya bisa memberikan tenaga dan sedikit uang.” Selanjutnya kutipan wawancara dengan Ibu PH :13 “Kalau saya mungkin bisa dibilang tipe partisipasi materil ya de.” “Saya nyediain makanan, minuman, peralatan makan. Bisa dibilang kalo ibu-ibu bagian konsumsinya ya de..”
Setelah dilaksanakan rembug kesiapan masyarakat dan masyarakat menerima PNPM Mandiri Perkotaan, maka siklus PNPM Mandiri Perkotaan akan dilanjutkan. c. Refleksi Kemiskinan Refleksi Kemiskinan di Kelurahan Petukangan Utara dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah kemiskinan yang ada di Petukangan Utara. Seperti kutipan wawancara dengan Mbak DO :14 “Refleksi Kemiskinan di lakukan dengan metode FGD atau Diskusi Kelompok Terarah (DKT). Untuk setiap kelurahan dampingan, termasuk kelurahan Petukangan Utara jumlah diskusi sebanyak–banyaknya kelompok yang mungkin dilakukan dengan mempertimbangkan rentang waktu dalam siklus Refleksi kemiskinan tersebut. Pada pelaksanaan FGD bisa dilakukan di satu tempat dengan pembagian kelompok–kelompok yang lebih kecil, 12
Wawancara dengan Bapak AK sebagai penerima manfaat/warga pada tanggal 4 Maret 2014 Wawancara dengan Ibu PH sebagai penerima manfaat/warga pada tanggal 4 Maret 2014 14 Wawancara dengan Mbak DO sebagai Fasilitator Kelurahan pada tanggal 25 Oktober 2013 13
70
dan masing–masing kelompok didampingi oleh seorang moderator. Peserta diskusi pada tingkat komunitas terkecil dipisahkan antara kelompok perempuan, kelompok laki–laki, kelompok warga miskin, kelompok warga non miskin kelompok pemuda dan kelompok campuran.” “Hal ini dilakukan agar bisa diketahui gambaran persepsi dan kesempatan bagi masing–masing kelompok untuk mengemukakan harapannya. Sedangkan peserta pada tingkat kelurahan disatukan antar berbagai unsur masyarakat karena merupakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan–kesepakatan. Apabila diskusi dalam kelompok sudah selesai, maka dilakukan musyawarah di tingkat kelurahan untuk menyepakati kritreria kemiskinan dan kesepakatan dalam penanggulangan kemiskinan di kelurahan bersangkutan.” Dalam diskusi Refleksi Kemiskinan yang ada di kelurahan Petukangan Utara semua pihak terlibat dan penyelenggaranya sudah terpilih. Dan bagaiamana tanggapan masyarakat tentang refleksi kemiskinan yang dilakukan dilingkungan mereka. Seperti yang dikatakan oleh bang LH :15 “Penyelenggara FGD refleksi kemiskinan di kelurahan Petukangan Utara adalah: Panitia Refleksi kemiskinan (Tim RK), tingkat komunitas/RT/RW yang terdiri dari relawan–relawan warga, Tim RK tingkat kelurahan/desa RT/RW/Perangkat kelurahan/desa. Jadi dalam Refleksi Kemiskinan ini semua pihak terlibat mulai dari kelurahan sampai kemasyarakat, karena ini merupakan dasarnya.” “Kalau proses Refleksi Kemiskinan ini berlangsung melalui persiapan-persiapan mbak, seperti; persiapan teknis, pembagian tugas-tugas tim pemandu, persiapan materi, latihan (simulasi). Heemm.. mungkin lebih lengkap penjelasannya kamu bisa lihat di panduan diskusi refleksi kemiskinan, itu adanya di kantor Koordinator Kota” “Kalau ketentuan untuk peserta diskusi itu sendiri kan labih efektifnya tidak lebih dari 10-12 orang. Dan diskusi bisa dilakukan dalam waktu bersamaan, kelompok besar dibagi ke dalam kelompok–kelompok kecil.”
15
Wawancara dengan LH sebagai Fasilitator Senior pada tanggal 29 Oktober 2013
71
“Kalau pandangan dari masyarakat Petukangan Utara, khususnya saudara-saudara kita yang kurang mampu/ atau mungkin orangorang bilang seperti orang miskin, tapi dalam prinsip kerja kami tidak ada orang miskin tapi orang yang kurang mampu, pandangan mereka itu sangat terbuka ya.., sangat setuju dengan adanya refleksi kemiskinan ini. Seperti yang dikatakan oleh ibu PH :16 “Saya sendiri sangat setuju dengan adanya refleksi kemiskinan ini, saya sangat menerima, jadi semua masyarakat maupun kelurahan dan pemerintah pusat tahu kalau sebenarnya bagaimana kemiskinan disini.. melalui refleksi kemiskinan itu, kita tahu bersama apa yang kita butuhkan, kita tahu permasalahan di kelurahan Petukangan Utara itu apa. Dalam pelaksanaan refleksi kemiskinan, ada dua hal penting yang harus dilakukan, yaitu olah pikir dan olah rasa, sehingga pendalaman yang dilakukan melibatkan mental, rasa dan karsa. Seperti wawancara dengan Pak LH mengatakan 17: “ Dalam refleksi kemiskinan ini intinya adalah masyarakat itu sendiri harus dapat berpartisipasi, terlibat untuk menentukan masalah utama kemiskinan secara transparan dan demokratis. Nilai-nilai yang diangkat disini adalah Keadilan dan kesetaraan, saling memahami, dan saling perduli terhadap permasalahan orang lain. Kejujuran untuk mengakui permasalahan.” d. Pemetaan Swadaya Dalam proses identifikasi kebutuhan masyarakat, siklus lanjutan dari Refleksi Kemiskinan adalah Pemetaan Swadaya. Pemetaan swadaya yang dihadiri oleh LKM, perwakilan masyarakat, dan pengurus RT dan RW, yang didominasi oleh kaum perempuan.18
16
Wawancara dengan Ibu PH sebagai penerima manfaat pada tanggal 4 Maret 2014 Wawancara dengan LH sebagai Fasilitator Senior pada tanggal 29 Oktober 2013 18 Hasil dokumentasi kegiatan Pemetaan Swadaya 17
72
Gambar 1: Kegiatan sosialisasi Pemetaan Swadaya (PS) yang di hadiri oleh LKM, perwakilan masyarakat, dan pengurus RT/RW
Dalam wawancara dengan Mbak DO mengatakan:19 “Dalam hal pemetaan swadaya masyarakat sangat diharapkan untuk dapat berpartisipasi, transparansi informasi dalam menggali potensi dan permasalahan bersama. Partisipasi, transparansi informasi dalam menggali potensi dan permasalahan bersama. Masyarakat mampu melakukan kajian dan penelitian sederhana mengenai permasalahan di wilayahnya, karena masyarakatlah yang mempunyai pengetahuan terhadap permasalahan diri dan lingkungannya bukan „orang luar‟. Masyarakat mempunyai potensi untuk memecahkan masalah tanpa harus selalu tergantung kepada bantuan pihak luar. Semua permasalahan kemiskinan baik itu masalah sosial, ekonomi maupun lingkungan bersumber dari sikap dan perilaku para pelaku pembangunan, dan kemiskinan merupakan masalah bersama.” Seperti yang dikatakan oleh Pak LH : 20 “Membangun kesadaran masyarakat yaah.. dengan melalui refleksi kemiskinan, refleksi kemiskian itu kan mengolah rasa dan olah pikir, kita sebagai pendamping juga memberikan sebuah motivasi/ perbandingan-perbandingan. Refleksi kemiskinan itu kan tujuan utamanya menyadarkan masyarakat, ini loh.. permasalahan mereka, dan mereka harus tahu juga bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau kita hanya sebagai pendamping/ yang memfasilitasi masyarakat.” “Menyelesaikan permasalahan di masyarakat dapat dilakukan dengan menyadari persoalan kehidupan dan lingkungan yang mereka hadapi, sehingga diharapkan terjadi pemahaman terhadap kondisi warga di lingkungannya. Penyadaran ini merupakan renungan terhadap permasalah dirinya dan orang lain di 19
Wawancara dengan Mbak DO sebagai Fasilitator Kelurahan pada tanggal 25 Oktober
20
Wawancara dengan LH sebagai Fasilitator Kelurahan pada tanggal 29 Oktober 2013
2013
73
lingkungannya sehingga diharapkan tumbuh kebersamaan, berbagi informasi dan pengetahuan, toleransi, kepedulian terhadap warga sekitar dan mencari jalan keluar dari keadaan–keadaan yang dianggap mengganggu (masalah). Dan juga masyarakat menyadari potensi–potensi yang dimiliki oleh mereka, sehingga pemecahan masalah (pemenuhan kebutuhan) tidak semata–mata didasarkan kepada kehendak dan bantuan “orang luar” akan tetapi lebih banyak mengutamakan kemampuan sumberdaya dan swadaya masyarakat, begitu lah penyelesaian masalah di PNPM Mandiri Perkotaan” e. Pembangunan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Pembentukan/ Pembangunan LKM diharapkan masyarakat mampu untuk mengorganisir diri dalam menentukan siapa yang harus memimpin. Pemimpin
yang
dipilih
adalah
yang
mempunyai
kemampuan
menggunakan potensinya untuk kesejahteraan orang lain, pemimpin yang mempunyai sikap mental positif artinya merupakan manusia yang berdaya (sejati). Dalam kutipan wawancara dengan Ketua Koordinator Kota/ Pak ZA mengatakan :21 “Dalam menentukan kriteria pemimpin di Lembaga Keswadayaan Masyarakat, masyarakat diajak berdiskusi. Fasilitator dapat menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD)/ seperti yang dipraktekkan di refleksi kemiskinan, dengan menggunakan beberapa alat yang sudah disiapkan berupa pertanyaan pertanyaan kritis untuk menemukan bahwa pemimpin itu sesungguhnya dipilih bukan berdasarkan golongan, jabatan, jenis kelamin dan lainnya akan tetapi berdasarkan pada sejumlah sifat-sifat baik yang masyrakat miliki.” “Tahapan pembentukan LKM itu diawalin dengan rapat penyusunan tata tertib pemelihan anggota LKM dan penyusunan anggaran dasar LKM” “Fungsi LKM ini nantinya diharapkan bisa menjadi penggerak dan penumbuh-kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan prinsip21
Wawancara dengan Bapak ZA sebagai Ketua Koordinator Kota PNPM Mandiri Perkotaan pada tanggal 29 September 2013
74
prinsip kemasyarakatan pengembangan aturan dan kode etik, pengambil keputusan dan kebijakan yang adil, jujur, transparan, akuntabel dan demokratis untuk urusan penanggulangan kemiskinan di lingkungan mereka, tempat mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat, pusat informasi dan komunikasi bagi masyarakat kelurahan untuk penanggulangan kemiskinan, advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan pemerintah setempat. Seperti kutipan wawancara dengan LH, mengatakan:22 ”Pembentukan organisasi tersebut tujuan utamanya adalah Mengangkat Demokrasi, Partisipasi, Desentralisasi di dalam membangun kelembagaan milik warga masyarakat yang representative, yang mana kejujuran, keadilan, kesetaraan, kerelawanan menjadi komitmen semua warga masyarakat, dan diharapkan nantinya organisasi tersebut sebagai wadah masyarakat dalam menyelesaikan/ menanggulangi kemiskinan diwilayahnya”
f. Program Jangka Menengah (PJM) Prinsip Masyarakat dalam PJM adalah Partisipasi, transparansi, demokrasi dalam proses belajar menyusun rencana – rencana untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat sesuai dengan persoalan – persoalan yang dihadapi. Dalam kutipan wawancara dengan DO mengatakan:23 “Proses perencanaan partisipatif PJM Pronangkis ini bertujuan untuk: Membangun visi warga Petukangan Utara mengenai kondisi ideal kelurahan Petukangan Utara di masa yang akan datang (kurun waktu tertentu), menumbuhkan kesadaran warga terhadap pentingnya menyusun perencanaan sebagai acuan dalam mencapai visi yang sudah ditentukan dalam penanggulangan kemiskinan dan membangun tanggungjawab warga untuk ikut serta dalam upayaupaya penanggulangan kemiskinan baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program.” 22 23
2013
Wawancara dengan LH sebagai Fasilitator Senior pada tanggal 29Oktober 2013 Wawancara dengan Mbak DO sebagai Fasilitator kelurahan pada tanggal 25 Oktober
75
“Orang-orang yang terlibat dalam proses PJM Pronangkis ini adalah Panitia Perencanaan Partisipatif (Tim PP), Lembaga Keswadayaan Masyaraka,dan RT/RW/Perangkat kelurahan.” Sebagai mana dikatakan ZA :24 “PJM pronangkis adalah perencanaan partisipatif warga untuk mengembangkan program penanggulangan kemiskinan, baik jangka pendek selama satu tahun maupun jangka menengah selama 3 tahun. Program dikembangkan berdasarkan hasil kajian masalah (kebutuhan) dan analisa potensi dalam Pemetaan Swadaya. Dan yang utamanya adalah harus ada keadilan, kejujuran, dan kebersamaan dalam upaya memenuhi kebutuhan agar persoalan kemiskinan dapat ditanggulangi.”
g. Sinergi PJM Pronangkis dengan Perencanaan Pembangunan Setelah masyarakat mempunyai PJM Pronangkis, tentu ini bisa menjadi bagian dari perencanaan program kelurahan. Artinya PJM Pronangkis harus diperjuangkan oleh LKM agar menjadi bagian dari proses perencanaan kelurahan melalui musrenbang. Diharapkan untuk selanjutnya bisa diajukan dalam musbang kecamatan dan kota/kabupaten. Seperti yang dikatakan oleh LH :25 “Artinya dalam sinergi ini, diharapkan nanti program yang sudah disusun oleh mayarakat, dapat dilanjutkan kepada tingkat kelurahan, atau dapat dikembangkan dengan peran pelaku pemberdayaan baik itu pemerintah daerah/ ataupun CSR dari Perusahaan yang ada dilingkungan mereka.”
24
Wawancara dengan Bapak ZA sebagai Ketua Koordinator Kota pada tanggal 23 September 2013 25 Wawancara dengan LH sebagai Fasilitator Senior pada tanggal 29 Oktober 2013
76
h. Pelaksanaan dan Pemantauan Program Program yang sudah disusun akan dilaksanakan oleh warga masyarakat sesuai dengan penanggung-jawab masing-masing sub program. Kegiatan bisa dilaksanakan oleh panitia pembangunan prasarana, KSM yang difasilitasi oleh relawan yang tergabung dalam unit-unit pengelola pada LKM. Seperti yang dikatakan oleh Bu T (LKM) 26: “Setiap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, semua masyarakat harus tahu apa programnya, berapa dananya dari PNPM Mandiri Perkotaan dan berapa swadaya dari masyarakat, tentunya harus ada juga partisipasi dari masyarakat, dan semuanya harus transparansi.” “Partisipasi masyarakat Petukangan Utara dalam setiap pelaksanaan kegiatannya sangat antusias ya.., khususnya dalam pembangunan gedung PAUD meskipun banyak perbedaan, dari segi agama, budaya, status sosial, tetapi masyarakatnya tetap kompak, dan swadaya masyarakatnya lebih tinggi dari pada anggaran yang dari PNPM.” Seperti wawancara dengan Mbak DO mengatakan :27 “Masyarakat Petukangan Utara tingkat partisipasi pada awal kegiatan sedikit sekali yang menghadiri, namun setelah kita (faskel) bersama dengan LKM memberikan motivasi agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari program ini maka tingkat partisipasi dari warga sangat tinggi, setiap ada rembug, rapat-rapat, pelaksanaan masyarakatnya selalu banyak, dan LKM nya juga transparansi, bersinergi juga. Dan juga mengenai laporanlaporan pertanggung jawabannya bagus, sudah sesuai dengan peraturan dan kemungkinan besar Petukangan Utara ini akan tetap dilanjutkan sebagai lokasi tetap program PNPM Mandiri Perkotaan.”
26
Wawancara dengan LH sebagai Fasilitator Senior pada tanggal 29 Oktober 2013 Wawancara dengan Mbak DO sebagai fasilitator kelurahan dan dokumentasi pada tanggal 25 Oktober 2013 27
77
Gambar 2: Rembug warga dengan KSM dan LKM
Terlihat juga dari hasil observasi peneliti dalam pelaksanaan program pembangunan gedung PAUD di Kelurahan Petukangan Utara: 28 “Pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan oleh masyarakat dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu pagi, dalam pekerjaan ini semua masyarakat diundang untuk bergotong royong mengerjakan programnya. Masyarakat yang hadir cukup banyak dan terlihat ke kompakakan dan canda tawa satu sama lain, terlihat sekali kalau tingkat partisipasi di Petukangan Utara sangat tinggi.”
Gambar 3: Kegiatan kerja bakti warga yang berpartisipasi dalam pembangunan gedung PAUD di RW 002 Kelurahan Petukangan Utara
Dari hasil observasi peneliti salah satu bentuk partisipasi masyarakat yaitu:29
28
Hasil observasi dan dokumentasi Pada Kegiatan Pelaksanaan Program pada tanggal 6-7
April 2013 29
Hasil Observasi dan Dokumentasi Pada Kegiatan Penyerahan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada tanggal 26 Maret 2013
78
“Penyerahan dana BLM diadakan di gedung PAUD. Semua KSM berkumpul untuk penyerahan dana dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Di awal acara ada sambutan dari tim Fasilitaor sebagai pemaparan dan penjelelasan dana tersebut. Dan kemudian serah terima dan kepada semua KSM yang disaksikan oleh LKM Petukangan Utara.”
Gambar 4: Serah terima dana dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
i.
Evaluasi Program Dalam setiap tahapan program penting untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan berjalan sesuai rencana, bagaimana hasilnya? Apakah target yang ditentukan sudah tercapai, apakah ada hal-hal yang harus diperbaiki. Kegiatan ini disebut dengan kegiatan evaluasi. Seperti yang dikatakan oleh Mbak DO dalam wawancara peneliti :30 “Evaluasi yang biasanya yang kami lakukan ada dua cara, yaitu pemantauan/ evaluasi ketika kegiatan sedang berjalan dan ketika kegiatan sudah selesai. Biasanya kalau evaluasi ketika kegiatan berjalan, masalah yang muncul itu kadang-kadang volume kegiatannya kurang/ tidak sesuai dengan proposal dan itu harus dipertanggung jawabkan oleh KSM/ panitianya” “Petukangan Utara ini merupakan salah satu lokasi program PNPM Mandiri Perkotaan yang sukses di Jakarta Selatan, karena semua program, pelaksanaan dan tanggung jawabnya sangat bagus, dan 30
2013
Wawancara dengan Mbak DO sebagai Fasilitator Kelurahan pada tanggal 25 Oktober
79
tidak ada pelanggaran-pelanggaran kesepakatan dengan PNPM Mandiri Perkotaan dan mungkin juga Petukangan Utara ini akan direkomendasikan lagi menjadi wilayah fokus PNPM Mandiri Perkotaan”
Gambar 5: Peninjauan langsung yang dilakukan oleh perwakilan pihak PNPM-MP.
2. Siklus 2 a. Review Partisipatif Pada tahap/ siklus tersebut merupakan bagian dari siklus ke-2, yang mana didalamnya termasuk dalam mereview/ mengkaji kembali tentang pelaksanaan program, pemanfaatan program, rencana tahunan program penanggulangan kemiskianan (Renta Pronangkis), kinerja Lembaga
Keswadayaan
Masyarakat
(LKM),
Kelompok
Swadaya
Masyarakat (KSM), Audit, Rembug Warga Tahunan (RWT) dll. Seperti yang dikatakan oleh LH :31 “Pada siklus ke-2 ini merupakan review ulang, pengkajian ulang tentang pelaksanaan program, kinerja LKM, KSM, pemanfaatannya seperti apa, bagaimana auditnya, apakah sesuai dengan yang direncanakan oleh masyarakat.” “Tak kalah penting juga, review ini merupakan alat pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan LKM kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap penanggulangan kemiskinan terutama masyarakat miskin. LKM harus 31
Wawancara dengan LH sebagai Fasilitator Senior pada tanggal 30 Oktober 2013
80
mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan kepada masyarakat miskin sebagai pemegang mandat keberadaan LKM.” Penilaian terhadap kinerja kelembagaan LKM mencakup bebarapa poin, seperti yang dikatakan oleh ZA :32 “Penilaian terhadap LKM di kelurahan Petukangan Utara mencakup penilaian kinerja LKM, keaktifan anggota, agenda pertemuan rutin, penerapan transparansi, akuntabilitas dan demokrasi, penilaian capaian target indikator kinerja pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Hal ini lah poin-poin pada penilaian yang dipakai untuk penilain LKM” “Sebenarnya intinya ada tiga poin dalam penilaian yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perkotaan. Pertama, penilaian terhadap kinerja kelembagaan LKM. Kedua penilaian terhadap capaian Rencana Tahunan. Dan ketiga penilaian kinerja keuangan LKM. Ketiga hal ini harus menjadi bagian utama dalam dokumen pertanggung jawaban yang dimusyawarahkan dalam rembug warga tahunan dibulan Desember setiap tahunnya.” Dalam program PNPM Mandiri Perkotaan yang ada di Petukangan Utara cukup bermanfaat/memberikan dampak baik bagi masyarakat khususnya dalam Program Gedung PAUD. Seperti kutipan wawancara dengan Ibu T :33 “Kalau manfaat gedung PAUD ini sangat banyak nak, gedung PAUD selain digunakan sebagai sarana pendidikan dapat pula digunakan sebagai gedung serbaguna seperti untuk acara resepsi pernikahan, tempat pertemuan, untuk kursus ibu-ibu, dll. Kalau kerugiannya alhamdulillah tidak ada sama sekali sejak gedung ini jadi pun masyarakat sangat merasakan manfaatnya.”
32
Wawancara dengan Bapak ZA sebagai Ketua Koordinator Kota pada tanggal 23 September 2013 33 Hasil Studi Dokumentasi dan Wawancara dengan Ibu T sebagai LKM pada tanggal 12 Februari 2014
81
Gambar 6: Selain dimanfaatkan sebagai gedung PAUD, gedung tersebut juga dapat digunakan sebagai tempat pertemuan warga.
Ada pula kutipan wawancara dengan Bapak AK :34 “Kalau menurut saya pribadi tidak ada sama sekali kerugiannya bahkan lebih banyak manfaatnya, terutama untuk warga sekitar sini de.” Selanjutnya kutipan wawancara dengan Ibu PH :35 “Wahh.. bermanfaat sekali de.. gedung PAUD ini selain untuk anak saya sekolah, saya sama ibu-ibu yang lain juga pernah ngegunain sebagai tempat kursus bikin kue, dan menjahit. Kalau untuk kerugian sama sekali tidak ada ko..” Perubahan yang dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Petukangan Utara dengan terlaksananya program pembangunan gedung PAUD :36 “Dengan selesainya pembangunan gedung PAUD di Kelurahan Petukangan Utara, masyarakat dapat merasakan manfaatnya, terlihat proses belajar mengajar di PAUD sudah efektif sehingga guru, anak-anak dan juga orangtua sangat puas dengan adanya gedung PAUD yang baru ini.”
34
Wawancara dengan Bapak AK selaku penerima manfaat/warga pada tanggal 4 Maret 2014 Wawancara dengan Ibu PH selaku penerima manfaat/warga pada tanggal 4 Maret 2014 36 Hasil observasi Pada Kegiatan Kehidupan masyarakat setelah adanya PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Petukangan Utara pada tanggal 13 Agustus 2013 35
82
3. Siklus 3 Pada dasarnya siklus 3 adalah sama dengan siklus 2 karena LKM juga masih pada kurun masa bakti dan siklus tersebut dilaksanakan pada tahun ketiga (Januari s/d Desember) Seperti yang dikatakan oleh LH :37 “Memang disiklus 3 ini sama saja dengan siklus 2, dikarenakan pada siklus tersebut semua pengurus, keanggotaan LKM nya tetap sama, karena LKM tersebut memiliki masa bakti selama tiga tahun”
37
Wawancara dengan LH sebagai Fasilitator senior pada tanggal 29 Oktober 2013
83
B. Analisis Data 1. Analisis
Bentuk
dan
Tipe
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Pembangunan Gedung PAUD pada PNPM MP di Kelurahan Petukangan Utara. Adanya partisipasi didalam masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi terarah, sehingga rencana atau program pembangunan yang disusun itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien. Menurut Ach. Wazir Ws Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. 38 Tokoh masyarakat yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi di Kelurahan Petukangan Utara dalam Program pembangunan gedung PAUD adalah Ibu T, pihak dari Rt serta Rw, dan Fasilitator Kelurahan PNPM Mandiri Perkotaan. Dengan peran tokoh-tokoh tersebut pelaksanaan program pembangunan gedung PAUD dapat meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat dan berjalan dengan lancar.
38
Bab II skripsi h, 30,
84
Pada masyarakat Kelurahan Petukangan Utara walaupun terdapat perbedaan agama, budaya, dan status sosial namun hal tersebut tidak menjadi suatu hambatan bagi berjalannya program pembangunan gedung PAUD tersebut. Dalam hal ini dapat terlihat tercapainya tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan gedung PAUD. Partisipasi masyarakat selalu memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bukan reaktif artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak, ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara. Partisipasi dimaksudkan untuk menjamin setiap kebijakan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi masyarakat. Saluran komunikasi sebagai salah satu wadah atau media yang sangat urgen bagi masyarakat dalam memudahkan penyampaian pendapatnya, kerap menjadi salah satu kendala tersendiri dalam memaksimalkan peran partisipasi masyarakat Petukangan Utara dalam proses pelaksanaan program pembangunan gedung PAUD. Untuk itu, fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan dan para pengurus LKM dan KSM sudah mulai menggunakan sarana maupun jalur komunikasi yang efektif meliputi pertemuan-pertemuan atau rembugrembug umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat baik tertulis maupun tidak tertulis. Perencanaan partisipasi juga merupakan salah satu metode yang cukup efektif untuk menstimulan keterlibatan masyarakat menyiapkan
85
agenda pembangunan yaitu program pembangunan gedung PAUD yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dalam upaya penyelesaian masalah-masalah di masyarakat, yang dilakukan secara bersama-sama. Satu hal terpenting dalam menjamin hak warga masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan adalah adanya keinginan dari semua pihak, mulai dari tataran pemerintah pusat sampai ke daerah, sehingga masyarakat itu sendiri mengedepankan nilainilai luhur dan prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi dan dilestarikan (demokrasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas serta desentralisasi). Menurut Totok, bentuk pemberdayaan partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan dengan sukarela tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak luar. Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. 39 Namun keadaan dari kesukarelaan sebuah partisipasi tidak akan didapatkan dari masyarakat tanpa adanya orang-orang yang menggerakan hingga keinginan masyarakat timbul dengan sendirinya untuk ikut pada kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan.
39
Bab II skripsi, h. 35.
86
Pada dasarnya PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebuah kebijakan pemerintah yang penekanannya adalah pemberdayaan masyarakat di perkotaan tempat tinggalnya dan mendapatkan fasilitas pembangunan dengan layak sehingga ikut merasakan hasil dari pembangunan yang telah diprogramkan oleh Pemerintah melalui PNPM Mandiri Perkotaan. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam PNPM Mandiri Perkotaan ada beberapa bentuk dan tipe yang menjadi tolak ukur dalam menjalankan tahapan program pembangunan gedung PAUD di Kelurahan Petukangan Utara sebagai berikut: a. Bentuk Partisipasi 1) Bentuk partisipasi nyata seperti partisipasi dalam bentuk uang dan tenaga. Partisipasi tersebut untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan, dalam hal ini pembangunan gedung PAUD di Kelurahan Petukangan Utara merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang nyata. Pada dasarnya pembangunan gedung PAUD tersebut terdapat swadaya dari masyarakat Kelurahan Petukangan Utara dengan memberikan sejumlah uang yang berkisar Rp 20.000,00 sampai Rp 100.000,00 ada juga dari masyarakat Petukangan Utara hanya dapat memberikan sumbangan tenaga seperti pada saat proses pengukuran gedung, pengadukan semen, pembelian bahan-bahan bangunan dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan pembangunan gedung PAUD. Dalam bentuk partisipasi nyata ini bapak AK memberikan swadaya berbentuk
87
tenaga
seperti
dalam
proses
pembangunan
gedung
PAUD,
memberikan swadaya uang dan dari seluruh masyarakat dapat mengumpulkan dana sebesar Rp 75.725.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Semua partisipasi masyarakat yang berupa tenaga maupun uang tidak akan tercipta kalau tidak karena ada rasa kebersamaan untuk membangun daerahnya dalam hal ini pembangunan gedung PAUD. 2) Bentuk partisipasi tidak nyata (abstrak) seperti buah pikiran. Partisipasi tersebut berupa sumbangan ide perencanaan kegiatan program dan ide pengolahan dana yang telah terkumpul dari masyarakat, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan untuk mewujudkan dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikuti. Dalam bentuk partisipasi abstrak ini ibu T selaku LKM memberikan sumbangan ide untuk menumbuhkan swadaya masyarakat. Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama dalam hal ini pembangunan gedung PAUD di Kelurahan Petukangan Utara. b. Tipe Partisipasi 1) Tipe partisipasi fungsional yaitu masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan
88
dengan proyek, pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati, pada awalnya kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator, dll) tetapi pada saatnya mampu mandiri. Sebagaimana didalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok kerja untuk melakukan perencanaan kegiatan dalam program pembangunan gedung PAUD di Kelurahan Petukangan Utara seperti, adanya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang di ketuai oleh ibu T, dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang termasuk didalamnya ketua RT. Dalam pembentukan LKM, KSM dan kegiatan-kegiatan rembuk lainnya biasanya dilakukan di ruang Aula Kelurahan Petukangan Utara, di rumah Ketua Rt atau Rw, atau pun dirumah warga. 2) Tipe partisipasi interaktif yaitu masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada, Partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur
dan
sistematik,
Kelompok-kelompok
masyarakat
mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan. Seperti LKM dan KSM dalam program pembangunan gedung PAUD merupakan hasil kesepakatan yang di setujui oleh kelompok masyarakat kelurahan Petukangan Utara.
89
2. Analisis Manfaat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Gedung PAUD pada PNPM MP di Kelurahan Petukangan Utara. Pemberdayaan partisipasi merupakan pendekatan pemberdayaan yang sesuai
dengan
hakikat
otonomi
daerah
yang
meletakkan
landasan
pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Melalui program-program pemberdayaan partisipasi tersebut diharapkan bermanfaat bagi semua elemen masyarakat agar dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri.40 Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa “tidak memiliki” dan “acuh tak acuh” terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. PNPM Mandiri Perkotaan dalam hal ini sudah mulai kerjasama dengan para pihak LKM dan KSM untuk membangun/ memberdayakan partisipasi yang dimiliki masyarakat Petukangan Utara. Dengan lebih melibatkan atau memprioritaskan pendapat, saran atau komunikasi yang di utarakan oleh masyarakat dalam menentukan perencanaan program pembangunan PAUD. 40
Burke, M .Edmun. Pendekatan Partisipatif Dalam Perencanaan Kota. Terjemahan Puji Lestari, Bandung: Yayasan Sugijanto Soegijoko Indonesia. 2004.
90
Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Dalam menjalankan program sangat diharapkan partisipasi yang diberikan oleh masyarakat berupa swadaya. Swadaya yang diberikan dapat berupa uang, tenaga, pangan ataupun buah pikiran yang dapat diberikan masyarakat agar program pembangunan gedung PAUD dapat berjalan dengan baik. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokal-lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Bahkan pula mereka akan mempunyai “pengetahuan lokal” untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat Petukangan Utara. Midgley (1986) menyatakan bahwa partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya. Tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin menggejala seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Kegagalan pembangunan berperspektif modernisasi yang mengabaikan partisipasi negara miskin (pemerintah dan masyarakat) menjadi momentum yang berharga dalam tuntutan peningkatan partisipasi negara miskin, tentu saja termasuk di dalamnya adalah masyarakat. Tuntutan ini semakin kuat seiring semakin kuatnya negara menekan kebebasan masyarakat. Post-
91
modernisme dapat dikatakan sebagai bentuk perlawanan terhadap modernisme yang dianggap telah banyak memberikan dampak negatif daripada positif bagi pembangunan di banyak negara berkembang. Post-modernisme bukan hanya bentuk perlawanan melainkan memberikan jawaban atau alternatif model yang dirasa lebih tepat. Post-modernisme merupakan model pembangunan alternatif yang ditawarkan oleh kalangan ilmuan sosial dan LSM. Isu strategis yang diusung antara lain anti kapitalisme, ekologi, feminisme, demokratisasi dan lain sebagainya. Modernisme dianggap tidak mampu membawa isu-isu tersebut dalam proses pembangunan dan bahkan dianggap telah menghalangi perkembangan isu strategis itu sendiri. Post-modernisme dinyatakan sebagai model pembangunan alternatif karena memberikan penawaran konsep yang jauh berbeda dengan modernisme. Tekanan utama yang dibawa oleh postmodernisme terbagi dalam tiga aspek, yaitu agen pembangunan, metode dan tujuan pembangunan itu sendiri.41 Partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua buah konsep yang saling berkaitan. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya berupa pemberdayaan. Masyarakat yang dikenal “tidak berdaya” perlu untuk dibuat “berdaya” dengan menggunakan berbagai model pemberdayaan. Dengan proses pemberdayaan ini diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkat. Partisipasi yang lemah dapat disebabkan oleh kekurangan kapasitas dalam masyarakat tersebut, sehingga peningkatan kapasitas perlu dilakukan. 41
Handayani, Suci. 2006. Pelibatan Masyarakat Marginal dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif (Sebuah Pengalaman di Kota Solo). Solo: Kompip
92
Pemberdayaan yang memiliki arti sangat luas tersebut memberikan keleluasaan dalam pemahaman dan juga pemilihan model pelaksanannya sehingga variasi di tingkat lokalitas sangat mungkin terjadi. Konsep partisipasi dalam pembangunan di Indonesia mempunyai tantangan yang sangat besar. Model pembangunan yang telah kita jalani selama ini tidak memberikan kesempatan pada lahirnya partisipasi masyarakat. Oleh karenanya PNPM Mandiri Perkotaan dan LKM dan juga KSM Kelurahan Petukangan Utara berupaya “membangkitkan partisipasi” masyarakat tersebut. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat akan berpartisipasi secara langsung terhadap pembangunan gedung PAUD di kelurahan Petukangan Utara. PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu program bertujuan mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan anak usia dini yang berkualitas melalui progam pembangunan gedung PAUD. Kelurahan Petukangan Utara merupakan salah satu lokasi fokus program PNPM Mandiri Perkotaan dalam pembangunan gedung PAUD. Adapula manfaat dari partisipasi yang akan dirasakan oleh masyarakat diantaranya,
masyarakat
mendapatkan
informasi
mengenai
rencana
pembangunan di kelurahan Petukangan Utara sehingga dapat mengetahui dampak apa yang akan terjadi baik yang positif maupun yang negatif, dan cara menanggulangi dampak negatif yang akan dan harus dilakukan. Masyarakat akan ditingkatkan pengetahuannya mengenai masalah lingkungan,
93
pembangunan dan hubungannya, sehingga Pemerintah dalam hal ini PNPM Mandiri Perkotaan dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggungjawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat dapat menyampaikan informasi dan pendapatnya atau persepsinya kepada PNPM Mandiri Perkotaan terutama masyarakat di tempat proyek yang akan terkena dampak. Apabila masyarakat telah mengetahui cukup banyak mengenal proyek tersebut termasuk dampak apa saja yang akan terjadi (positif dan negatif) dan usaha-usaha apa saja yang akan dilakukan untuk mengurangi dampak negatif, sedang dari pihak PNPM Mandiri Perkotaan dan pemrakarsa proyek mengetahui pendapat masyarakat Kelurahan Petukangan Utara serta keinginannya atau hal apa yang diperlukan, sehingga salah paham atau terjadinya konflik dapat dihindari. Partisipasi masyarakat Kelurahan Petukangan Utara merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama melaksanakan program pembangunan gedung PAUD dalam memecahkan persoalan pendidikan usia dini yang ada di Kelurahan Petukangan Utara. Manfaat tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Petukangan Utara mulai dari tahap sosialisasi hingga tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung PAUD sudah bagus, terlihat dari masyarakatnya sendiri sudah mulai bersama-sama memikirkan dan menyelesaikan permasalah yang ada di Kelurahan Petukangan Utara, yaitu; pembangunan gedung PAUD.
94
Dengan terbentuknya partisipasi masyarakat dapat membangun visi warga kelurahan Petukangan Utara mengenai kondisi ideal di masa yang akan datang (kurun waktu tertentu), dapat menumbuhkan kesadaran warga terhadap pentingnya menyusun perencanaan sebagai acuan dalam mencapai visi yang sudah ditentukan dalam penanggulangan kemiskinan dan membangun tanggungjawab warga untuk ikut serta dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program, seperti contoh terwujudnya harapan dan aspirasi masyarakat untuk pembangunan gedung PAUD. Motivasi pada dasarnya merupakan alasan untuk bertindak atau dorongan manusia untuk mencapai tujuannya. Motivasi juga merupakan suatu proses untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan. Teori motivasi menjelaskan bagaimana alasan bisa muncul pada diri seseorang. Seseorang bisa bertindak jika dia memiliki motivasi. Apabila seseorang tidak bertindak, maka motivasinya terhambat. Ada dua hal yang menyebabkan terhambatnya motivasi seseorang, yaitu ketakutan dan malas. Agar motivasi meningkat, maka hambatan-hambatan tersebut harus dikurangi.42 Motivasi dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam hal ini program pembangunan gedung PAUD di Kelurahan Petukangan Utara. Karena dengan adanya motivasi, program kegiatan yang ada di masyarakat dapat terlaksana dengan baik. 42
Isbandi Rukminto Adi. Psikologi Pekerja Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Dasardasar Pemikiran, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Bentuk dan Tipe Partisipasi Masyarakat Bentuk partisipasi yang ada di dalam masyarakat kelurahan Petukangan Utara merupakan partisipasi nyata dan abstrak. Partisipasi tersebut untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan, dalam hal ini pembangunan gedung PAUD di Kelurahan Petukangan Utara merupakan bentuk partisipasi masyarakat. Pada dasarnya pembangunan gedung PAUD tersebut terdapat swadaya dari masyarakat Kelurahan Petukangan Utara dengan memberikan uang dan tenaga untuk pembelian kebutuhan bahanbahan untuk gedung PAUD. Tipe partisipasi yang terdapat di kelurahan Petukangan Utara diantaranya tipe partisipasi fungsional dan interaktif. Dengan tipe partisipasi tersebut, masyarakat dapat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek. Pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati, pada awalnya kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator, dll) tetapi pada saatnya mampu mandiri. Sebagaimana didalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok kerja untuk melakukan perencanaan kegiatan dalam program pembangunan gedung PAUD di
95
96
Kelurahan Petukangan Utara seperti, adanya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). 2. Manfaat – Manfaat Yang Dirasakan Masyarakat Manfaat
dari partisipasi
yang dirasakan
oleh masyarakat
diantaranya; masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan di kelurahan Petukangan Utara sehingga dapat mengetahui dampak apa yang akan terjadi. Masyarakat mendapat peningkatan pengetahuannya mengenai masalah lingkungan, sehingga PNPM Mandiri Perkotaan
dapat
menumbuhkan
dan
mengembangkan
kesadaran
masyarakat akan tanggungjawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat dapat menyampaikan informasi dan pendapatnya atau persepsinya kepada PNPM Mandiri Perkotaan. Apabila masyarakat telah mengetahui cukup banyak mengenal proyek tersebut termasuk dampak apa saja yang akan terjadi (positif dan negatif) dan usaha-usaha apa saja yang akan dilakukan untuk mengurangi dampak negatif, sedang dari pihak PNPM Mandiri Perkotaan dan pemrakarsa proyek mengetahui pendapat masyarakat Kelurahan Petukangan Utara serta keinginannya atau hal apa yang diperlukan, sehingga salah paham atau terjadinya konflik dapat dihindari. Partisipasi masyarakat Kelurahan Petukangan Utara merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama melaksanakan program pembangunan gedung PAUD dalam memecahkan persoalan
97
pendidikan usia dini yang ada di Kelurahan Petukangan Utara. Manfaat tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Petukangan Utara mulai dari tahap sosialisasi hingga tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung PAUD sudah bagus, terlihat dari masyarakatnya sendiri sudah mulai bersama-sama memikirkan dan menyelesaikan permasalah yang ada di Kelurahan Petukangan Utara, yaitu; pembangunan gedung PAUD.
B. Saran-saran Penulis memberikan saran-saran yang bersumber dari masyarakat Kelurahan Petukangan Utara kepada PNPM Mandiri Perkotaan, antara lain: 1. Penulis melihat bahwa dalam PNPM Mandiri Perkotaan untuk dapat meningkatkan kualitasnya diperlukan pekerja sosial (social worker) yang memang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. 2. Agar masyarakat lebih mudah mengerti untuk menjalankan program kegiatan yang sudah direncanakan diperlukan sebuah buku panduan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. 3. Kelembagaan
PNPM
Mandiri
Perkotaan
harus
lebih
membantu
menguatkan hubungan internal maupun eksternal organisasi masyarakat yang ada di Kelurahan Petukangan Utara, karena nantinya organisasi tersebut diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
DAFTAR PUSTAKA Ach. Wazir Ws. Panduan penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan Dukungan AusAID, 1999. Adisasmita, Rahardjo. Membangun Desa Partisipatif . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006. Adi, Isbandi Rukminto. Pemikiran-pemikiran dalam Kesejahteraan Sosial, Seri II. Jakarta: FEUI, 2002. Adi, Isbandi Rukminto. Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis, cet. Ke-3.Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2003. Adi, Isbandi Rukminto. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press, 2007. Adi, Isbandi Rukminto. Pemikiran-pemikiran dalam Kesejahteraan Sosial. Depok: Fisip UI, 2003. Adi, Isbandi Rukminto. Psikologi Pekerja Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Dasar-dasar Pemikiran, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994. Burhan Bungin. Analisis Data Penelitian Kuantitatif, Cet. Ke-2. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003. Burke, M. Edmun. Pendekatan Partisipatif Dalam Perencanaan Kota. Terjemahan Puji Lestari, Bandung: Yayasan Sugijanto Soegijoko Indonesia. 2004. Conyers, Diana. Perencanaan Sosial di Dunia ketiga. Yogyakarta: UGM Press, 1991. Data statistic BPS. Jumlah Masyarakat Miskin di Indonesia. 2011. Direktorat Jenderal Cipta Karya. Bersama Membangun Kemandirian, Jakarta: Kementrian Pekrjaan Umum Republik Indonesia, 2010. Fahrudin, Adi. Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat. Bandung: Humaniora, ISBN 978-979-778-141-5. Handayani, Suci. Pelibatan Masyarakat Marginal dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif. Solo: Kompip, 2006.
98
99
Kilun, Yusra M.Pd, Dkk. Pengembangan Komunitas Muslim: Pemberdayaan Masyarakat Kampung badak Putih dan Kampung Satu Duit. Jakarta: CIDA, McGill University, DEPAG RI, FDK UIN, 2007. Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, 2012. Mikkelsen, Britha. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999. Patilima, Hamid. Metode Penelitian Kualitatif , Cet. Ke-3. Bandung: Alfabeta, 2011. Prof. Dr. Emzir, M.Pd. Metodologi penelitian Kualitatif Analisis Data, Cet. Ke-3. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012. PNPM Mandiri. Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Soelaiman , Holil. Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial. Bandung. Soetomo. Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Januari 2011. Sugiyono. Statistika Untuk Penelitian . Bandung: CV. Alfabeta, 2003. Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-5 Bandung: Alfabeta, 2009. Suharto drs & Tata Iryanto drs. Kamus Bahasa Indonesia. Surabaya: Penerbit Indah, 1996. Suharto, Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategi Pembangunan kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: PT Refika Aditama, 2005. Sumadiningrat, Gunawan. Pembangunan Masyarakat, Bandung: Alfabeta, 2009
Daerah
dan
Pemberdayaan
Sumampouw, Monique. Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004. Sutopo, Heribertus B. Metodologi Penelitian Kualitatif: Metodologi penelitian untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1996.
100
MEDIA DAN INTERNET www.pnpm-mandiri.org diakses pada 3 Juni 2013. “Pemberdayaan Masyarakat.” www.wikipedia.com
Artikel
diakses
pada
4
Juni
2013
Sty-rabiuldy.blogspot.com/2012/02/batasan-upaya-pemberdayaan diakses pada tanggal 28 April 2014.
WAWANCARA Wawancara Pribadi dengan Pak ZA sebagai Ketua Koordinator Kota PNPM Mandiri Perkotaan. Jakarta, 23 September 2013. Wawancara Pribadi dengan LH sebagai Fasilitator Senior. Jakarta, 29 Oktober 2013. Wawancara Pribadi dengan LH sebagai Fasilitator Senior. Jakarta, 30 Oktober 2013. Wawancara Pribadi dengan Ibu T sebagai LKM. Jakarta, 12 Februari 2014. Wawancara Pribadi dengan Ibu T sebagai LKM. Jakarta, 4 Maret 2014. Wawancara Pribadi dengan Ibu T sebagai LKM dan relawan. Jakarta, 14 Maret 2014. Wawancara Pribadi dengan Bapak AK sebagai penerima program/ warga pada tanggal 4 Maret 2014. Wawancara Pribadi dengan Ibu PH sebagai penerima manfaat/warga. Jakarta, 4 Maret 2014. Wawancara Pribadi dengan Mbak DO sebagai Fasilitator Kelurahan. Jakarta, 25 Oktober 2013.
101
OBSERVASI Hasil Observasi Pada Kegiatan Penyerahan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada tanggal 26 Maret 2013 Hasil observasi Pada Kegiatan Pelaksanaan Program pada tanggal 6-7 April 2013 Hasil observasi Pada Kegiatan Kehidupan masyarakat setelah adanya PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Petukangan Utara pada tanggal 13 Agustus 2013
Pedoman Observasi
Kegiatan ditingkat masyarakat 1. Sosialisasi awal PNPM Mandiri Perkotaan 2. Rembug kesiapan masyarakat (RKM) 3. Refleksi Kemiskinan 4. Pemetaan Swadaya 5. Pembentukan LKM 6. Penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) 7. Pengorganisasian Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 8. Penyerahan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 9. Pelaksanaan Program 10. Kehidupan masyarakat setelah adanya PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Petukangan Utara?
PEDOMAN WAWANCARA (Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Program Infrastruktur di PNPM MP Kelurahan Petukangan Utara)
Informan
: Ketua Koordinator Kota PNPM Mandiri Jakarta Selatan
1.
Apa yang melatar belakangi terbentuknya PNPM MP?
2.
Apa yang menjadi misi diadakannya PNPM MP?
3.
Apa yang menjadi prioritas dengan diadakannya PNPM MP?
4.
Sejak kapan PNPM MP Jaksel terbentuk?
5.
Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi fokus wilayah/dampingan PNPM-MP?
6.
Program apa saja yang dilakukan oleh PNPM MP?
7.
Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan program?
8.
Bagaimana peran serta PNPM MP dalam menjalankan program infrastruktur?
9.
Bagaimana
cara
PNPM
MP
dalam
mengajak
masyarakat
untuk
berpartisipasi? 10. Dalam bentuk apa saja partisipasi yang diberikan oleh masyarakat? 11. Seberapa besar yang diharapkan oleh PNPM MP untuk swadaya yang diberikan oleh masyarakat? 12. Swadaya apa saja yang biasanya diberikan oleh masyarakat untuk menjalankan program infrastruktur? 13. Jika swadaya telah terkumpul, maka dikelola oleh siapa swadaya tersebut?
Informan 1.
: Fasilitator Senior Kelurahan PNPM-MP
Apa yang melatar belakangi adanya PNPM-MP di Kelurahan Petukangan Utara?
2.
Sejak kapan Kelurahan Petukangan Utara menjadi dampingan PNPM MP?
3.
Apa yang menjadi misi diadakannya PNPM-MP di Kelurahan Petukangan Utara?
4.
Siapa saja yang berperan dalam terbentuknya wilayah dampingan di Kelurahan Petukangan Utara?
5.
Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi wilayah dampingan PNPMMP?
6.
Dimana tempat berkumpulnya masyarakat untuk mendiskusikan/rapat program?
7.
Berapa orang yang menghadiri rapat tersebut?
8.
Program apa saja yang di lakukan oleh PNPM-MP dalam hal pemberdayaan partisipasi masyarakat?
9.
Seberapa besar peran masyarakat dalam program infrastruktur yang diadakan oleh PNPM Mandiri?
10. Bagaimana cara mengajak masyarakat agar mau berpartisipasi dalam menjalankan program infrastruktur yang diadakan oleh PNPM Mandiri? 11. Kesulitan apa saja yang dihadapi untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam program pembangunan infrastruktur? 12. Mengapa bisa demikian? 13. Swadaya apa saja yang biasanya diberikan oleh masyarakat untuk menjalankan program infrastruktur? 14. Tipe partisipasi seperti yang Bapak berikan dalam program ini? 15. Bentuk partisipasi apa yang Bapak berikan dalam program pembangunan gedung PAUD? 16. Jika swadaya telah terkumpul, maka dikelola oleh siapa swadaya tersebut? 17. Apakah ada manfaat dan kerugian dengan adanya gedung PAUD ini?
Informan
: Masyarakat 4 orang
1.
Sejak kapan anda mengetahui PNPM MP?
2.
Menurut anda bermanfaatkah adanya PNPM MP terhadap masyarakat Kelurahan Petukangan Utara? Jelaskan!
3.
Apakah anda mengetahui program infrastruktur yang dilakukan oleh PNPM MP?
4.
Apakah anda cukup aktif dalam pelaksanaan program infrastruktur yang diadakan oleh PNPM Mandiri?
5.
Menurut anda bagaimana pemberdayaan partisipasi yang dilakukan oleh PNPM MP?
6.
Peran apa saja yang dilakukan anda dalam program infrastruktur yang dilakukan oleh PNPM Mandiri?
7.
Dalam bentuk apa saja partisipasi yang anda berikan/lakukan dalam menjalankan program infrastruktur?
8.
Apakah anda keberatan dengan memberikan swadaya tersebut?
9.
Dimanakah lokasi masyarakat untuk mengumpulkan pendapat (rapat) yang berkaitan dengan program PNPM MP ?
10. Siapa saja yang terlibat didalamnya? 11. Apa saran anda untuk PNPM Mandiri ke depan?
TRANSKIP OBSERVASI
Fokus Observasi
: Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Gedung PAUD pada PNPM MP di Keluarahan Petukangan Utara
Waktu Observasi
: Rabu, 17 Oktober 2012
Tempat Observasi : Aula Kantor Lurah Petukangan Utara Orang yang terlibat : Lurah Petukangan Utara, Ketua RW dan RT , Tim Fasilitator, dan masyarakat
Aspek Kegiatan
Deskripsi
Makna
Sosialisasi awal
Dalam sosialisasi awal di
Secara organisasi sudah
PNPM Mandiri
Kelurahan Petukangan
tepat pengundang adalah
Perkotaan
Utara dilaksanakan oleh
yang memimpin pertemuan
tim Fasilitator Kelurahan
awal sosialisasi awal
yang terdiri dari lima
PNPM Mandiri Perkotaan.
orang, Lurah Petukangan
Peserta adalah orang-orang
Utara, dan juga para
yang berkepentingan
perangkat masyarakat dari
langsung dengan materi
RW dan RT untuk
yang diberikan oleh pihak
mensosialisasikan kepada
terkait.
masyarakat, dalam sosialisasi ini pak Lurah memberikan sedikit kata sambutan dan penjelasan awal tentang program PNPM Mandiri Perkotaan, yang mana langsung dibuka oleh ketua tim fasilitator dan , dan juga masyarakat Petukangan Utara cukup
antusias dalam sosialisasi awal PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah mereka.
TRANSKIP OBSERVASI
Fokus Observasi
: Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Gedung PAUD pada PNPM MP di Keluarahan Petukangan Utara
Waktu Observasi
: Rabu, 14 November 2012
Tempat Observasi : Aula Kantor Lurah Petukangan Utara Orang yang terlibat : Lurah Petukangan Utara, Ketua RW dan RT , Tim Fasilitator, dan perwakilan masyarakat
Aspek Kegiatan
Deskripsi
Makna
Rembug kesiapan
Rembug Kesiapan
Keputusan untuk menerima
masyarakat (RKM)
Masyarakat di Kelurahan
program harus merupakan
dihadiri oleh Lurah
kesepakatan seluruh warga
Petukangan Utara, RT,
masyarakat, bukan hanya
RW, perwakilan
ditentukan oleh beberapa
masyarakat dan juga tim
orang tertentu saja. Agar
fasilitator kelurahan. Pak
warga masyarakat mampu
Lurah membuka rembug
menentukan keputusan apa
tersebut sebelum
yang harus diambil, tentu
dilanjutkan oleh pihak
pada
PNPM Mandiri
masyarakat
Perkotaan, dalam rembug
mengetahui apa itu PNPM,
ini terjadi rapat-rapat
tahapan
kecil antar warga, dan
dilakukan,
menghasilkan
yang harus dihadapi dan
bahwasanya Masyarakat
komitmen
Petukangan Utara siap
diberikan apabila program
menerima PNPM
ini dijalankan.
Mandiri Perkotaan diwilayah mereka, dan sebelumnya juga tim
tahap
awal harus
yang
harus
konsekuensi
yang
harus
fasilitator memberikan materi terhadap peserta rembug warga yang hadir.
TRANSKIP OBSERVASI
Fokus Observasi
: Refleksi Kemiskinan di Petukangan Utara
Waktu Observasi
: Kamis, 20 Desember 2012
Tempat Observasi : Salah satu kediaman warga RW 002 Orang yang terlibat : Ketua RT, LKM dan Tim Fasilitator Kelurahan dan warga
Aspek Kegiatan Refleksi Kemiskinan
Deskripsi
Makna
Pelaksanaan refleksi
Refleksi Kemiskinan
kemiskinan di
dilakukan untuk
Petukangan Utara
menumbuhkan kesadaran
dijalankan oleh LKM
kritis masyarakat terhadap
setempat dan didampingi
akar penyebab masalah
oleh tim fasilitator
kemiskinan. Kesadaran
kelurahan, Ketua RT
kritis ini menjadi penting
mendata warga yang
karena selama ini seringkali
kurang mampu dan
dalam berbagai program
dimulai dengan
hanya menempatkan
perkenalan dan
masyarakat sebagai 'objek',
wawancara kepada warga seringkali masyarakat tersebut. Warga tersebut
diajak untuk melakukan
diberikan kesadaran
berbagai upaya pemecahan
kritis/ penyadaran, apa
masalah tanpa mengetahui
sebenarnya yang
dan menyadari masalah
menyebabkan
yang sebenarnya.
kemiskinan itu.
TRANSKIP OBSERVASI
Fokus Observasi
: Partisipasi masyarakat Kelurahan Petukangan Utara
Waktu Observasi
: Kamis, 3 Januari 2013
Tempat Observasi : Aula Kelurahan Petukangan Utara Orang yang terlibat : Ketua RT, RW, LKM Petukangan Utara, Tim Fasilitator Kelurahan dan warga.
Aspek Kegiatan Pemetaan Swadaya
Deskripsi
Makna
Pemetaan Swadaya
Tujuan dari pemetaan
dilakukan di aula
swadaya ini yaitu
Kelurahan Petukangan
menghasilkan relawan yang
Utara, Peserta yang hadir
mampu memfasilitasi dan
adalah Ketua RW dan RT, melaksanakan pemetaan LKM dan Tim Fasilitator
swadaya, relawan yang
,dan juga perwakilan
mampu menganalisis
masyarakat, dalam
masalah dan potensi
pemetaan swadaya ini
masyarakat, membangun
masyarakat diajak
kesadaran akan realita
menggali informasi,
persoalan dan potensi
mengakaji, dan
masyarakat kelurahan
merumuskannya, dalam
Petukangan Utara, dan
sesi ini masyarakat
membangun motivasi untuk
sempat kebingungan dan
berbuat/ menyelesaikan
dengan hal ini ada bebepa
persoalan.
masyarakat yang bertanya. Kemudian salah satu fasilitator mencoba untuk menjelaskannya.
TRANSKIP OBSERVASI
Fokus Observasi
: Partisipasi dan manfaat Program
Waktu Observasi
: Selasa, 15 Januari 2013
Tempat Observasi : Aula Madrasah RW 002 Orang yang terlibat : Perkawakilan RW , Tim Fasilitator, dan Masyarakat
Aspek Kegiatan Pembentukan LKM
Deskripsi Pembentukan LKM Petukangan Utara dilaksanakan di Aula Madrasah RW 002, yang hadir dalam acara ini setiap perkawakilan RW yang ada di Petukangan Utara yang berjumlah enam orang, jadi total peserta yang hadir ada dua puluh empat peserta dan ditambah para undangan tim fasilitator yang berjumlah lima orang. Pembentukan LKM ini dilaksanakan dari jam 09.00 pagi sampai jam 12.30, sebelum pembentukan para peserta diberikan seminar motivasi dan penyadaran tentang penanggulang kemiskinan, yang mana narasumbernya sendiri diundang oleh panitia. Narasumber juga memberikan permainan kepada peserta agar acara nya tidak merasa bosan, bapak-bapak dan ibu-ibu cukup antusias mengikutinya, mereka sangat menikmatinya. Tak lama berselang setalah permainan, tiba lah waktunya untuk pembentukan LKM. Pembentukan LKM dengan cara para peserta diberikan kertas kecil, dan menuliskan nama yang mereka inginkan jadi ketua LKM, tapi tanpa diskusi dan tanpa diatur. Jadi dalam pembentukan nya tidak ada pencalonan. Dan yang terpilih adalah seorang ibu, yang mana dia ini juga seorang aktivis lingkungan dan terlibat dalam organisasi sosial di Petukangan Utara.
Makna Pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) ini merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat terhadap adanya organisasi masyarakat warga yang mampu menerapkan nilai nilai luhur yang dimotori oleh pemimpin yang mempunyai kriteria yang sudah ditetapkan oleh masyarakat sebagai jawaban dari hasil analisa kelembagaan dan refleksi kepemimpinan yang sudah dilaksanakan dalam siklus Pemetaan Swadaya.
TRANSKIP OBSERVASI
Fokus Observasi
: Partisipasi masyarakat
Waktu Observasi
: Senin, 28 Januari 2013
Tempat Observasi : Rumah ketua LKM Petukangan Utara Orang yang terlibat : Ketua dan anggota LKM
Aspek Kegiatan
Deskripsi
Makna
Penyusunan
Penyusunan program
PJM pronangkis adalah
Program Jangka
jangka menengah atau
perencanaan partisipatif
Menengah (PJM)
penyusunan program
warga untuk
yang akan menyusul di
mengembangkan program
adakan di rumah ketua
penanggulangan
LKM, yang hadir dalam
kemiskinan, baik jangka
acara ini para anggota
pendek selama satu tahun
LKM, acara di awali
maupun jangka menengah
dengan kata sambutan
selama tiga tahun. Program
dari ketua LKM, dan
dikembangkan berdasarkan
kemudian berdiskusi
hasil kajian masalah
program apa yang akan
(kebutuhan) dan analisa
dilaksanakan di
potensi dalam Pemetaan
Petukangan Utara.
Swadaya.
Setelah berdiskusi, para peserta yang hadir telah memustuskan program yang akan diajukan untuk Petukangan Utara, yaitu Drainase, Jalan Rabat, jalan aspal dan Pembangunan gedung PAUD.
TRANSKIP OBSERVASI
Fokus Observasi
: Partisipasi masyarakat
Waktu Observasi
: Rabu, 6 Februari 2013
Tempat Observasi : Rumah salah satu LKM Orang yang terlibat : Pengurus LKM dan calon-calon KSM
Aspek Kegiatan
Deskripsi
Makna
Pengorganisasian
Diskusi kelompok LKM
Di sisi lain penerima
Kelompok Swadaya
diadakan di rumah LKM
manfaat dari program ini
Masyarakat (KSM)
untuk pengorganisasian
diprioritaskan warga
Kelompok Swadaya
miskin yang sudah
Masyarakat (KSM),
diidentifikasi dalam
KSM di pilih atau di
pemetaan swadaya, dan
tunjuk para anggota
tergabung dalam KSM,
LKM, dalam acara ini
sehingga KSM dibentuk
terlebih dahulu ada
bukan karena adanya
penjelasan dan tanggung
Pronangkis tetapi justru
jawab bagi KSM yang
sebaliknya penerima
terpilih. KSM ini
manfaat program
nantinya yang akan
didasarkan kepada KSM
menjalankan program
yang sudah ada.
yang sudah direncanakan oleh LKM di setiap RW yang ada di Petukangan Utara.
TRANSKIP OBSERVASI
Fokus Observasi
: Partisipasi masyarakat
Waktu Observasi
: Selasa, 26 Maret 2013
Tempat Observasi : Di gedung PAUD Orang yang terlibat : Pengurus KSM, LKM dan Fasilitator
Aspek Kegiatan
Deskripsi
Makna
Penyerahan dana
Penyerahan dana BLM
Proses pembelajaran
Bantuan Langsung
diadakan di gedung
lainnya dalam pemanfaatan
Masyarakat (BLM)
PAUD. Semua KSM
dana BLM PNPM Mandiri
berkumpul untuk
Perkotaan adalah
penyerahan dana dari
menumbuh kembangkan
Lembaga Keswadayaan
dan melembagakan modal
Masyarakat (LKM) ke
sosial sehingga terwujud
Kelompok Swadaya
solidaritas sosial dan
Masyarakat (KSM). Di
kesatuan sosial.
awal acara ada sambutan dari tim Fasilitaor sebagai pemaparan dan penjelelasan dana tersebut. Dan kemudian serah terima dan kepada semua KSM yang disaksikan oleh LKM Petukangan Utara.
TRANSKIP OBSERVASI
Fokus Observasi
: Partisipasi masyarakat
Waktu Observasi
: Sabtu, Minggu, 6-7 April 2013
Tempat Observasi : Lingkungan Masyarakat RW 04 Petukangan Utara Orang yang terlibat : Pengurus KSM, Tim Fasilitator dan Masyarakat
Aspek Kegiatan
Deskripsi
Makna
Pelaksanaan
Pelaksanaan program-
Pelaksanaan Program yang
Program
program yang sudah
dilaksanakan masyarakat
direncanakan oleh
sendiri bukti dari masih
masyarakat dilaksanakan
tinggi nya tingkat
pada hari sabtu dan
partisipasi masyarakat
minggu pagi, dalam
untuk membangun atau
pekerjaan ini semua
menanggulangi kemiskinan
masyarakat diundang
di daerah mereka. Dan
untuk bergotong royong
dalam pembangunan
mengerjakan
nasional harus menjadikan
programnya. Masyarakat
masyarakat sebagai subyek
yang hadir cukup banyak
dan objek sebagai
dan terlihat ke
perencana pembangunan.
kompakakan dan canda tawa satu sama lain, terlihat sekali kalau tingkat partisipasi di Petukangan Utara sangat tinggi.
TRANSKIP OBSERVASI
Fokus Observasi
: Perubahan-perubahan setelah adanya PNPM Mandiri Perkotaan
Waktu Observasi
: Selasa, 13 Agustus 2013
Tempat Observasi : Lingkungan masyrakat Petukangan Utara
Aspek Kegiatan
Deskripsi
Makna
Kehidupan
“Dengan
selesainya
masyarakat setelah
pembangunan
adanya PNPM
PAUD
di
Kelurahan
Mandiri Perkotaan
Petukangan
Utara,
di Kelurahan
masyarakat
dapat
Petukangan Utara?
merasakan manfaatnya,
daerah. Banyak masyarakat,
terlihat proses belajar
mengharapkan
mengajar
keberlangsungan program
gedung
di
PAUD
Cerita sukses PNPM ini, bukan hanya terjadi di daerah Petukangan Utara saja, tetapi banyak ditemukan di sejumlah
sudah efektif sehingga
ini sebagai upaya
guru,
membangun keterpurukan
anak-anak
dan
juga
orangtua
sangat
ekonomi dan ketertinggalan
puas
dengan
adanya
pembangunan di daerah-
gedung baru ini.”
PAUD
yang
daerah.
TRANSKIP WAWANCARA
Informan
: ZA, SE (Ketua Koordinator Kota PNPM-MP Jakarta Selatan)
Waktu Wawancara
: 23 September 2013
Tempat Wawancara : Kantor Korkot PNPM-MP Jakarta Selatan No. 1.
Pertanyaan
Jawaban
Seberapa besar pengaruh
Pengaruh PNPM Mandiri Perkotaan pada
PNPM Mandiri Perkotaan
saat ini cukup besar, karena terlihatnya
terhadap masyarakat yang ada
perubahan-perubahan
di Kelurahan Petukangan
infrastruktur
Utara? Apa alasannya?
pendukung
peningkatan
untuk
kemajuan
lingkungan
sarana
ekonomi
dan
sosial. 2.
Apa yang menjadi misi
Misi adanya PNPM Mandiri Perkotaan di
diadakannya PNPM Mandiri
Kelurahan
Perkotaan di Kelurahan
meningkatkan
Petukangan Utara?
masyarakat dalam semangat kemandirian,
Petukangan atau
kebersamaan
dan
Utara
untuk
memberdayakan
kepedulian
untuk
mengatasi persoalannya secara bersama. 3.
Apakah PNPM Mandiri
Tujuan umum PNPM telah ditetapkan di
Perkotaan memiliki tujuan
Pedoman
umum dan khusus?
“Meningkatnya
Umum
PNPM
kesejahteraan
yaitu dan
kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri”. Dengan demikian secara khusus tujuan PNPM Mandiri Perkotaan dirumuskan sebagai berikut: “Masyarakat
di
kelurahan
peserta
program menikmati perbaikan sosialekonomi dan tata kepemerintahan lokal”.
4.
Apa ada syarat-syarat tertentu
Untuk
untuk
menjadi
wilayah
dampingan
menjadi
fokus
PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta
wilayah/dampingan
PNPM
khususnya Jakarta Selatan adalah wilayah
Mandiri Perkotaan?
RW dengan jumlah penduduk miskin paling banyak dari wilayah RW yang lain sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5.
Program
apa
saja
yang
Pada
dasarnya
dana
BLM
dapat
dilakukan oleh PNPM Mandiri
digunakan secara cukup luwes dengan
Perkotaan?
berpedoman kepada PJM Pronangkis, pembelajaran
aspek
(Infrastruktur, kesepakatan sehingga
Sosial, serta
hasilnya
Tridaya
Ekonomi) kearifan
dapat
dan warga
benar-benar
memberikan manfaat yaitu berkurangnya kemiskinan di kelurahan bersangkutan. PNPM Mandiri Perkotaan melarang dana BLM dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan
kemiskinan,
menimbulkan dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan, berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan normanorma, hukum serta peraturan yang berlaku. 6.
Dari segi pemberdayaan
Salah satu tujuan PNPM Mandiri adalah
manusia, bagaimana tanggapan
daya pembangunan lingkungan. Program-
PNPM Mandiri Perkotaan
program yang ada dimasyarakat di
dalam program yang ada di
wilayah Petukangan Utara dapat
Petukangan Utara?
menjangkau berdayanya ekonomi masyarakat, dan juga daya sosialnya.
7.
Dalam bentuk apa saja
Dengan kesadaran yang tumbuh
partisipasi yang diberikan oleh
dimasyarakat maka setiap anggota
masyarakat?
masyarakat seharusnya mampu untuk memberikan sumbangan baik tenaga, waktu, pikiran, dana (swadaya).
8.
Seberapa besar yang
Dalam PNPM Mandiri Perkotaan
diharapkan oleh PNPM
mengupayakan minimal 30 % swadaya
Mandiri Perkotaan untuk
masyarakat terwujud dalam bentuk
swadaya yang diberikan oleh
dukungan pendanaan.
masyarakat? 9.
10.
Jika swadaya telah terkumpul,
Untuk kegiatan infrastruktur, swadaya
maka dikelola oleh siapa
masyarakat yang terhimpun dikelola oleh
swadaya tersebut?
tiap-tiap KSM.
Bagaimana siklus program
Semua, siklus kegiatan PNPM Mandiri
kegiatan PNPM Mandiri
Perkotaan yang di Indonesia ini sama aja,
Perkotaan yang ada di
Begitu juga dengan Petukangan Utara.
Petukangan Utara?
Mulai dari sosialisasi awal/ pemetaan sosial, Rembug Kesiapan Masyarakat, Refleksi Kemiskinan, Pemetaan Swadaya, Pembentukan LKM, Penyusunan PJM/ Renta Pronangkis dan Pengorganisasian KSM, mungkin itu lah intinya.., lebih jelasnya mba Resty bisa lihat di buku pedoman pelaksanaan PNPM.
11.
Apa tujuan dari rembug
Di PNPM Mandiri Perkotaan sebelum
kesiapan masyarakat?
siklus dijalankan, ada yang namanya
Bagaimana hasilnya?
Rembug
Kesiapan
Masyarakat,
yang
mana hal ini merupakan proses awal
dalam siklus PNPM Mandiri Perkotaan karena PNPM-Mandiri Perkotaan adalah upaya penanggulangan kemiskinan yang diintervensi oleh pihak luar (pemerintah), sehingga
masyarakat
harus
diberi
kesempatan untuk mengambil keputusan berkehendak menolak
untuk
PNPM
menerima
Mandiri
atau
Perkotaan
sebagai alternatif pemecahan masalah di wilayah mereka. Sebagai contoh saja, ada satu kelurahan di Jakarta Selatan yang menolak PNPM Mandiri Perkotaan yaitu Melawai, karena di daerah tersebut adalah orang-orang
kaya,
jadi
mereka
menolaknya.” 12.
Bagaimana proses RKM di
Proses Rembug Kesiapan Masyarakat
kelurahan Petukangan Utara?
tidak begitu panjang atau mungkin banyak tahap-tahapnya, yang penting dari kita/ pihak PNPM hanya menunggu jawaban sesudah kita melakukan sosialisasi awal, apakah masyarakat kelurahan Petukangan Utara dapat menerima PNPM Mandiri Perkotaan di tempat mereka? Itu semua mereka pertimbangkan dengan Lurah, RW, RT, Tokoh-tokoh masyarakat dan juga masyarakat pastinya, yang mana semuanya
hadir
pada
rembug.
Dan
antusiasme masyarakat pada rembug ini cukup tinggi, yaahh mungkin juga salah satu dari dampak sosialisasi awal yang telah dilakukan.
13.
Apa maksud dari PJM
“PJM pronangkis adalah perencanaan
Pronangkis? Apa yang
partisipatif warga untuk mengembangkan
diharapkan dari PJM
program
Pronangkis?
baik jangka pendek selama satu tahun
penanggulangan
kemiskinan,
maupun jangka menengah selama 3 tahun. Program dikembangkan berdasarkan hasil kajian masalah (kebutuhan) dan analisa potensi dalam Pemetaan Swadaya. Dan yang utamanya adalah harus ada keadilan, kejujuran, dan kebersamaan dalam upaya memenuhi
kebutuhan
agar
persoalan
kemiskinan dapat ditanggulangi.” 14.
Apa saja kriteria seorang
“Dalam menentukan kriteria pemimpin di
pemimpin ataupun anggota
Lembaga
LKM?
masyarakat diajak berdiskusi. Fasilitator
Keswadayaan
Masyarakat,
dapat menggunakan metode Focus Group Discussion
(FGD)/
dipraktekkan
di
seperti
refleksi
yang
kemiskinan,
dengan menggunakan beberapa alat yang sudah
disiapkan
pertanyaan
kritis
berupa
pertanyaan
untuk
menemukan
bahwa pemimpin itu sesungguhnya dipilih bukan berdasarkan golongan, jabatan, jenis kelamin dan lainnya akan tetapi berdasarkan pada sejumlah sifat-sifat baik yang masyarakat miliki. 15.
Bagaimana tahapan dalam
Tahapan pembentukan LKM itu diawalin
pembentukan LKM?
dengan rapat penyusunan tata tertib pemelihan anggota LKM dan penyusunan anggaran dasar LKM”
16.
Apa nantinya fungsi dan tugas-
Fungsi LKM ini nantinya diharapkan bisa
tugas dari LKM tersebut?
menjadi
penggerak
dan
penumbuh-
kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan prinsip-prinsip
kemasyarakatan
pengembangan aturan dan kode etik, pengambil keputusan dan kebijakan yang adil, jujur, transparan, akuntabel dan demokratis untuk urusan penanggulangan kemiskinan di lingkungan mereka, tempat mediasi
aspirasi
masyarakat,
dan
pusat
partisipasi
informasi
dan
komunikasi bagi masyarakat kelurahan untuk
penanggulangan
kemiskinan,
advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan pemerintah setempat.” “Tugas-tugas LKM itu ada yang namanya merumuskan kebijakan serta aturan main dalam
demokratis,
mengorganisasikan
masyarakat, memonitori, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan, membangun transparansi dan akuntabilitas, membuka akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk
melakukan
kebijakan,
kontrol
keputusan
dan
terhadap kegiatan,
termasuk penggunaan keuangan tuh.., karena keuangan itu sangat sensitif, memfasilitasi
usulan
penanggulangan
kemiskinan
diintegrasikan
dengan
program untuk kebijakan
pemerintah kelurahan/ kecamatan.”
TRANSKIP WAWANCARA Informan
: Ibu T (LKM dan Relawan)
Waktu Wawancara
: Rabu, 12 Februari 2014 Jam 11.00-13.00
Tempat Wawancara : Kediaman Ibu T No. 1.
Pertanyaan Sejak
kapan
anda
Jawaban mengetahui Sejak bulan September 2009 program PNPM MP
PNPM MP? 2.
masuk di Kelurahan Petukangan Utara.
Berapa jumlah penduduk di RW Kalau dari jumlah KK 1510, sedangkan jumlah 002?
penduduk 5699 jiwa terdiri dari 13 RT diwilayah RW 002 Kel. Petukangan Utara. Rinciannya ada dilampiran ya nak.
3.
Berapa dana yang diberikan oleh Tahap 1: PNPM MP dari tahap awal hingga
BLM PNPM : 31.350.000
tahap akhir pembangunan gedung
Rencana Swadaya: 26.000.000
PAUD ini?
Realisasi Swadaya: 58.150.000 Total : 89.500.000 Tahap 2: BLM PNPM: 16.500.000 Rencana Swadaya: 8.360.000 Realisasi Swadaya: 8.753.000 Total : 25.253.000 Tahap 3: BLM PNPM: 9.000.000 Rencana Swadaya: 1.800.000 Realisasi Swadaya: 5.518.000 Total: 14.518.000 Tahap 4: BLM PNPM: 5.000.000
Rencana Swadaya: 1.000.000 Realisasi Swadaya: 3.304.000 Total : 8.304.000 4.
Bagaimana bisa terkumpul dana Kami semua (LKM) berusaha membuktikan dan dari masyarakat hingga melebihi menanamkan kepercayaan masyarakat dengan rencana swadaya yang telah cara, mendatangi tiap pintu rumah warga dengan direncanakan tersebut?
menanyakan kebutuhan atau kemauannya apa? Kemudian setelah percaya maka masyarakat yang tidak mampu pun akan berusaha memberikan swadayanya sendiri tanpa harus kita minta. Swadaya itu tidak hanya berbentuk uang saja ya nak, namun dapat berbentuk tenaga/jasa, alat-alat untuk membangun gedung, bahkan makanan dan minuman untuk yang bekerja pun disebut juga swadaya.
5.
Apakah program yang telah di
Program yang kita jalani sudah berjalan dengan
jalankan berjalan dengan baik?
baik, melibatkan masyarakat dalam program yang
Apakah berkelanjutan sesuai
berkelanjutan. Ada banyak program kita jalani
dengan prinsip dasar
misalnya saja pembangunan sarana pendidikan
penanggulangan kemiskinan?
PAUD,
nah
bagaimana
agar
PAUD
ini
bermanfaat sebagai sarana pendukung pendidikan usia dini. 6.
Bagaimana cara Anda meyakinkan Ya.. tadi itu dengan menanyakan kebutuhan masyarakat untuk mau bergabung warga apa, kemudian dari sebagian besar warga dalam
program
gedung PAUD ini?
pembangunan miskin (warmis) di RW 002 membutuhkan sarana pendidikan yang murah ataupun gratis untuk anak-anak mereka. Setelah masyarakat percaya dengan program dari PNPM MP ini, maka kami mengajak masyarakat untuk dapat membantu mempermudah menjalankan program ini dengan cara berpartisipasi dalam bentuk apapun juga.
7.
Bagaimana gedung
menentukan PAUD
yang
lokasi Sebetulnya gedung PAUD sudah ada namun akan numpang di gedung sekretariat RW 002 dengan
dibangun?
kondisi yang sempit sehingga kami bekerja sama dengan PNPM MP beserta masyarakat untuk membangun
menjadi
tingkat
agar
dapat
membantu anak-anak lain dari warga miskin sehingga dapat bersekolah disini. 8.
Siapakah pemilik tanah/bangunan Tanah ini telah diwakafkan, ada akta Hibahnya PAUD?
9.
Apakah
juga. masyarakat
kesempatan
untuk
diberikan Harus harus diberi kesempatan. Karena program
menyalurkan PNPM MP ini ada dari masyarakat, oleh
aspirasinya? Dan pada saat apa?
masyarakat, dan untuk masyarakat. Sehingga masyarakat yang harus lebih aktif baik bertanya ataupun memberikan saran-sarannya.
10.
Apakah ada kesenjangan sosial Tidak ada, karena ada kesetaraan yang memang antar warga RW 002?
dari dulu sudah warga anut, sehingga dalam proses pembangunan PAUD pun tidak ada kesenjangan sosial dalam bentuk apapun. Dapat terlihat pada saat weekend banyak sekali warga yang di hari biasa bekerja nah pada saat weekend itu semua berkumpul untuk membantu proses pembangunan PAUD, dan kondisinya pun sangat ramai sekali sehingga kami dapat tertawa bersama walaupun kondisi letih.
11.
Bagaimana
cara
meningkatkan Dengan cara mensosialisasikan program ini untuk
kerjasama masyarakat untuk saling bersama bukan untuk si kaya ataupun si miskin. berbagi kelebihan dan mengurangi Setiap hari Minggu diadakan pertemuan untuk kelemahan,
khususnya
kemampuan SDM?
dengan mengevaluasi
pekerjaan
warga
saat
proses
pembangunan PAUD, sehingga warga yang bekerja dihari biasa semakin dekat dengan warga yang lainnya.
12.
Berapa banyak masyarakat yang Hari kerja ± 12 orang sudah termasuk ahli tukang berpartisipasi
dalam
proses dan warga miskin.
pembangunan gedung PAUD?
Hari libur ± 65 orang. Jadi 1 RT 5 orang. Pada saat proses awal memang banyak yang mengerjakan namun setelah hampir selesai memang sudah dikurangi tidak memakai ahli tukang karena hanya tinggal finishing saja. Semua
tergantung
dengan
kebutuhan
dari
pembangunan PAUD itu sendiri. 13.
Apakah pada tahap terminasi ada Ada, kira-kira bangunan sudah berbentuk 60% peresmian?
yaitu sudah ada atap, dan lantai sudah di keramik maka
bangunan
sudah
bisa
digunakan.
Peresmiannya berbentuk pemasangan prasasti yang
diberikan
dari
PNPM
MP
untuk
dipasangkan di sisi bangunan PAUD itu sendiri. Kemudian ketua RW mengadakan rembuk warga untuk menginformasikan bahwa gedung sudah layak digunakan. Kemudian kami mengadakan selamatan kecil-kecilan yang semua dananya dari warga sendiri nak... 14.
Bagaimana
dengan
gedung PAUD? 15.
rehabilitasi Biaya rehabilitasi berasal dari uang kas RW yang tiap bulan di iurkan oleh warga.
Apakah ada manfaat lain dari Banyak
sekali
manfaatnya,
seperti
gedung
gedung PAUD selain untuk belajar serbaguna untuk pernikahan, gedung pertemuan, anak-anak?
atau pun sebagai tempat kursus untuk melatih kreatifitas ibu-ibu dengan cara mencari mitra kerja. Gedung PAUD ini tidak hanya untuk warga RW 002 saja, namun untuk umum. Jika warga luar RW 002 ingin menggunakan gedung dikenakan
biaya 500.000 untuk satu hari penuh. Uang tersebut untuk biaya rehabilitasi gedung yang kemudian masuk ke kas RW. Kalau untuk warga RW 002 sendiri tidak dikenakan biaya. 16.
Siapa saja yang menjadi motivator Yang menjadi motivator diantaranya relawan pembangunan gedung PAUD?
masyarakat, perangkat masyarakat (RT, RW) dan Fasilitator Kelurahan.
17.
Komitmen apa yang di minta oleh
Memang sebelumnya harus ada terlebih dahulu
PNPM?
rembug
kesiapan
masyarakat
kelurahan
Petukangan Utara, ketika Kelurahan Petukangan Utara menerima PNPM Mandiri Perkotaan ada diwilayah ini, dari pihak pemerintah meminta komitmen, yaitu ada tiga hal: 1) Harus ada penggerak motor (relawan), 2.) Masyarakat harus ikut dalam setiap diskusi siklus kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, 3.) Harus ada swadaya dari masyarakat.” 18.
Apakah ada persiapan-persiapan
Petukangan Utara kan sudah menerima PNPM
untuk menjadi seorang relawan?
Mandiri Perkotaan, melalui rembug masyarakat, setalah itu kan ada pemilihan relawan, kebetulan nih salah satu relawannya saya sendiri, karena saya tertarik juga, dan sebelumnya juga kan saya sudah aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Dan kalau masalah persiapan relawan itu pasti ada, setelah relawan-relawan terpilih, pihak PNPM akan mengadakan pelatihan organisasi dan motivasi menjadi seorang relawan sosial, kegiatan itu waktu dulu ya.., diadakan selama dua hari di Puncak Bogor.
19.
Bagaimana cara LKM
Cara kami yaa.. hanya meminta data ke tiap RT
memberdayakan partisipasi
mengenai data warga miskin (warmis) di RW 002
masyarakat? (4 Maret 2014)
Petukangan Utara. Setelah mengetahui data tersebut baru kami mendatangi kerumah tiap-tiap warmis itu mengenai kebutuhan masyarakat untuk saat ini dan kedepannya apa. Nah.. sebagian besar warganya itu membutuhkan tempat untuk pendidikan anak-anak mereka yang murah ataupun gratis.
20.
Tipe partisipasi seperti apa yang
“Mungkin saya bisa dikategorikan sebagai tipe
Ibu berikan dalam program ini?
yang memberikan informasi dan insentif materil.”
(4 Maret 2014) 21.
Bentuk partisipasi apa yang Ibu
“Saya
biasanya
mendengarkan,
menjawab
berikan dalam program
aspirasi dari masyarakat, dan saya juga hanya
pembangunan gedung PAUD?
dapat memberikan sedikit uang.”
(4 Maret 2014) 22.
Apakah ada kerugian dari
Kalau kerugiannya alhamdulillah tidak ada sama
pembangunan gedung PAUD ini?
sekali sejak gedung ini jadi pun masyarakat sangat merasakan manfaatnya.”
TRANSKIP WAWANCARA
Informan
: LH (Senior Fasilitator Kelurahan)
Waktu Wawancara
: Selasa, 29 Oktober 2013
Tempat Wawancara : Basecamp Faskel Kelurahan Petukangan Utara
No. 1.
Pertanyaan
Jawaban
Apakah ada syarat untuk
Mungkin syarat intinya hanya wilayah yang
menjadi wilayah fokus
ditargetkan
menerima
PNPM-MP?
diwilayah
mereka,
PNPM-MP tentunya
ada
dengan
keputusan semua masyarakat. Itu saja syaratnya..,yang penting juga agar warga masyarakat mampu menentukan keputusan apa yang harus diambil, tentu pada tahap awal masyarakat harus mengetahui apa itu PNPM
P2KP,
tahapan
yang
harus
dilakukan, konsekuensi yang harus dihadapi dan komitmen yang harus diberikan apabila program ini dijalankan. 2.
Apa saja bentuk program
Program PNPM yang ada di Petukangan
PNPM-MP yang ada di
Utara untuk sementara ini hanya bentuk
Petukangan Utara?
fisik/
Bagaimana Prosesnya?
kesehatan,
Infrastruktur, sarana
seperti; pendidikan,
Sarana sarana
perdagangan, drainase (meter), Jalan tanah, jalan
beton,
dan
jembatan
juga
bisa.,jembatan kayu, jembatan besi. Dan prosesnya.. setelah dana BLM masyarakat terima, mereka bisa langsung melaksanakan
programnya,
dan
ketika
pelaksanaan
program harus ada minimal dari Fasilitator yang datang ketempat untuk mengawasi/ meninjau jalannya program, mungkin itu saja.. proses awalnya. 3.
Apakah dari pihak PNPM-
Mungkin
kalau
ada
MP secara langsung
dimasyarakat atau penyalahgunaan oleh
menangani masalah
masyarakat, LSM, Profesi, atau LKM dan
perbedaan kepentingan di
lain-lain
lingkungan masyarakat?
pengaduan berupa surat, SMS, Faksimil
Bagaimana prosesnya?
email, web, telepon, temuan lapangan, tatap
dapat
pun
perbedaan
menggunakan
media
langsung, terus.., pengaduan dan lainnya. Diterima oleh PPM LKM (bila telah terbentuk) atau Faskel/ Fasilitator/ Relawan, (bila
LKM
belum
terbentuk).
Kalau
menangani secara langsung bisa dibilang tidak, karena kita kan hanya pendamping, kalau adapun kita hanya penengah. 4.
Bagaimana koordinasi
Selama ini koordinasi Fasilitator dengan
antara fasilitator yang
masyarakat
mewakili PNPM-MP
berjalan lancar, meskipun ada beberapa
dengan masyarakat?
masyarakat yang sulit untuk diajak rembug
Petukangan
Utara
cukup
bersama.., yah mungkin menurut mereka kurang setuju kali…. 5.
Apa proses awal siklus
“Tahap awal sebelum PNPM Mandiri
PNPM, dan apa tujuannya?
Perkotaan masuk diwilayah Petukangan Utara, kami akan melalukan sosialisai awal terlebih dahulu kepada masyarakat, agar mereka dapat memahami maksud dan tujuan dari PNPM tersebut dan tentunya terlebih
dahulu kita melewati dari atas dulu, maksudnya
kelurahan
setempat,
kita
menjelaskannya, meminta izinnya juga” 6.
Apakah ada ketentuan
Kalau ketentuan untuk peserta diskusi itu
peserta diskusi ?
sendiri kan labih efektifnya tidak lebih dari 10-12 orang. Dan diskusi bisa dilakukan dalam waktu bersamaan, kelompok besar dibagi
ke
dalam
kelompok–kelompok
kecil.” 7.
Bagaimana proses refleksi
Kalau proses Refleksi Kemiskinan ini
kemiskinan di Petukangan
berlangsung
Utara?
mbak, seperti; persiapan teknis, pembagian
melalui
persiapan-persiapan
tugas-tugas tim pemandu, persiapan materi, latihan (simulasi). Heemm.. mungkin lebih lengkap penjelasannya kamu bisa lihat di panduan diskusi refleksi kemiskinan, itu adanya di kantor Koordinator Kota” 8.
Bagaimana RK dilakukan
Kalau
pandangan
menurut pandangan yang
Petukangan
mengalami?
saudara kita yang kurang mampu/ atau
Utara,
dari
masyarakat
khususnya
saudara-
mungkin orang-orang bilang seperti orang miskin, tapi dalam prinsip kerja kami tidak ada orang miskin tapi orang yang kurang mampu, pandangan mereka itu sangat terbuka ya.., sangat setuju dengan adanya refleksi kemiskinan ini. 9.
Apa yang diharapkan
“Dalam refleksi kemiskinan ini intinya
setelah refleksi kemiskinan
adalah masyarakat itu sendiri harus dapat
ini?
berpartisipasi, terlibat untuk menentukan masalah
utama
kemiskinan
secara
transparan dan demokratis. Nilai-nilai yang diangkat
disini
adalah
Keadilan
dan
kesetaraan, saling memahami, dan saling perduli terhadap permasalahan orang lain. Kejujuran untuk mengakui permasalahan.
10.
Apa tujuan utama dari
”Pembentukan organisasi tersebut tujuan
pembentukan LKM ?
utamanya adalah Mengangkat Demokrasi, Partisipasi,
Desentralisasi
membangun
kelembagaan
di milik
dalam warga
masyarakat yang representative, yang mana kejujuran,
keadilan,
kerelawanan
kesetaraan,
menjadi komitmen semua
warga masyarakat, dan diharapkan nantinya organisasi
tersebut
masyarakat
dalam
sebagai
wadah
menyelesaikan/
menanggulangi kemiskinan diwilayahnya. 11.
Apa yang dimaksud dari
“Artinya dalam sinergi ini, diharapkan nanti
sinergi PJM Pronangkis?
program
yang
sudah
disusun
oleh
mayarakat, dapat dilanjutkan kepada tingkat kelurahan, atau dapat dikembangkan dengan peran
pelaku
pemberdayaan
baik
itu
pemerintah daerah/ ataupun CSR dari Perusahaan yang ada dilingkungan mereka.” 12.
Bagaimana partisipasi
“Partisipasi masyarakat Petukangan Utara
masyarakat pada
dalam
pelaksanaan program?
sangat antusias ya.., meskipun banyak
setiap
pelaksanaan
kegiatannya
perbedaan, dari agama, budaya, status sosial, tetapi masyakatnya tetap kompak, dan swadaya masyarakatnya lebih tinggi daripada anggaran yang dari PNPM.”
TRANSKIP WAWANCARA
Informan
: DO, S. Tehnik (Fasilitator Kelurahan)
Waktu Wawancara
: Jumat, 25 Oktober 2013 09:45-10:30 WIB
Tempat Wawancara : Basecamp Faskel Kelurahan Petukangan Utara
No. 1.
Pertanyaan
Jawaban
Bagaimana kriteria untuk
“PNPM-MP yang ada semuanya sama..,
menjadi anggota LKM?
eehhmm.. begitu juga di PNPM-MP di Petukangan Utara. Setiap warga dewasa pada masyarakat dikelurahan Petukangan Utara berhak
menuliskan beberapa nama
yang menurut mereka memenuhi kriteria yang telah disepakati, artinya anggota LKM yang dipilih adalah yang merepresentasikan nilai-nilai
luhur,
bukan
atas
dasar
keterwakilan wilayah, agama, ras, golongan, dan lain sebagainya. 2.
Program-program apa saja
Program-program yang ada di Petukangan
yang dilakukan oleh PNPM
Utara
di Kelurahan Petukangan
lingkungan atau infranstrktur, seperti; jalan
Utara?
tanah,
ini
lebih
jalan
kepada
beton,
pembangunan
drainase
(meter),
jembatan kayu, jembatan besi, sumur gali, sumur pompa, sarana pendidikan…, dan juga penerangan umum.., pokok nya mba selama ini program yang ada di Petukangan Utara itu.. lebih kepada fisik, seperti halnya mungkin mba sudah pernah lihat atau mba ikutin .
3.
Bidang apa saja yang
Seperti isinya Tridaya yang ada di PNPM-
terdapat dalam PNPM
MP itu adalah Daya pembangunan sosial,
Mandiri Perkotaan?
daya pembangunan lingkungan, dan daya pembangunan ekonomi..
4.
Mengapa PNPM Mandiri
Proses awal dalam siklus di
perkotaan memilih
Manidiri Perkotaan itu kan…, dilaksanakan
Kelurahan Petukangan
karena PNPM-Mandiri Perkotaan adalah
Utara sebagai salah satu
upaya penanggulangan kemiskinan yang
fokus wilayah program?
diintervensi oleh pihak luar (pemerintah), sehingga
masyarakat
harus
PNPM
diberi
kesempatan untuk mengambil keputusan berkehendak untuk menerima atau menolak PNPM Mandiri Perkotaan sebagai alternatif pemecahan
masalah,
dan
dimana
di
Kelurahan Petukangan Utara ini menerima PNPM Mandiri Perkotaan ada di wilayah mereka, dan tentunya dengan kesepakatan semua warga masyarakat. 5.
Apa perbedaan PNPM
Sebenarnya PNPM dan P2KP itu gak ada
dengan P2KP?
perbedaan…,
PNPM
ini
merupakan
kelanjutan dari P2KP, PNPM Mandiri Perkotaan yang menjadi kelanjutan P2KP merupakan bagian dari PNPM inti, pada tahun 2008 meliputi 8.813 kelurahan/desa, 955 kecamatan, 245 kota/kabupaten di 33 provinsi. Lokasi ini merupakan lokasi lanjutan P2KP tahun 2007 dan lokasi baru. 6.
Apa yang dimaksud dengan
LKM
itu..,
LKM?
Masyarakat, LKM ini merupakan organisasi masyarakat
Lembaga
yang
bisa
Keswadayaan
membangun
semangat saling percaya, bekerjasama dalam kemitraan, secara damai memperjuangkan berbagai hal, termasuk dalam hal ini menanggulangi
kemiskinan
diwilayah
mereka. 8.
Bagaimana pemilihan dan
“….mereka
kan
terpilih
bukan
pembentukan LKM?
representative warga, jadi ketika terpilih di tingkat Kelurahan, ini tidak mewakili keseluruhan, jadi presentasi nilai, bukan presentasi masing-masing yang lain. Jadi proses
seleksi
seperti
itu
tidak
ada
pencalonan hhheeem…gak ada lobi-lobi, tidak atas nama militer, tidak atas nama yang lain… tapi atas nama pribadi. Dan ini berdasarkan
rekan
jejak-jejak.
Artinya
seorang pemimpin yang dipilih itu seorang pengelola, pemimpin kolektif itu karena berdasarkan kesalehan sosialnya, kemudian nilai-nilai yang ada pada dirinya” 9.
Bagaimana proses Refleksi
Refleksi Kemiskinan di lakukan dengan
Kemiskinan? dan siapa saja
metode FGD atau Diskusi Kelompok Tearah
yang terlibat?
(DKT). Untuk setiap kelurahan dampingan, termasuk
kelurahan
jumlah
diskusi
Petukangan
Utara
sebanyak–banyaknya
kelompok yang mungkin dilakukan dengan mempertimbangkan rentang waktu dalam siklus Refleksi kemiskinan tesebut. Pada pelaksanaan FGD bisa dilakukan di satu tempat
dengan
pembagian
kelompok–
kelompok yang lebih kecil, dan masing–
masing kelompok didampingi oleh seorang moderator. Peserta diskusi pada tingkat komunitas
terkecil
dipisahkan
antara
kelompok perempuan, kelompok laki–laki, kelompok warga miskin, kelompok warga non
miskin
kelompok
pemuda
dan
kelompok campuran. Hal ini dilakukan agar bisa diketahui gambaran persepsi dan kesempatan bagi masing–masing
kelompok
mengemukakan
harapannya.
untuk Sedangkan
peserta pada tingkat kelurahan disatukan antar berbagai unsur masyarakat karena merupakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan–kesepakatan. Apabila diskusi dalam kelompok-kelompok sudah selesai, maka dilakukan musyawarah di tingkat kelurahan
untuk
kemiskinan
menyepakati
dan
kritreria
kesepakatan
untuk
penanggulangan kemiskinan di kelurahan bersangkutan.” 10.
Bagaimana caranya
Membangun kesadaran masyarakat yaah..
membangun kesadaran
dengan melalui refleksi kemiskinan, refleksi
masyarakat dalam pemetaan kemiskian itu kan mengolah rasa dan olah swadaya tersebut?
pikir,
kita
sebagai
memberikan
pendamping
sebuah
perbandingan-perbandingan. kemiskinan
itu
menyadarkan
kan
tujuan
masyarakat,
juga
motivasi/ Refleksi utamanya ini
loh
permasalahan mereka, dan mereka harus tahu
juga
bagaimana
cara
menyelesaikannya. Kalau kita hanya sebagai pendamping/yang
memfasilitasi
masyarakat.” 11.
Bagaimana caranya PNPM
Menyelesaikan permasalahan di masyarakat
dalam menyelesaikan
dapat
permasalahan yang ada di
persoalan kehidupan dan lingkungan yang
masyarakat?
mereka hadapi, sehingga diharapkan terjadi
dilakukan
dengan
menyadari
pemahaman terhadap kondisi warga di lingkungannya. Penyadaran ini merupakan renungan terhadap permasalah dirinya dan orang lain di lingkungannya sehingga diharapkan tumbuh kebersamaan, berbagi informasi
dan
pengetahuan,
toleransi,
kepedulian terhadap warga sekitar dan mencari jalan keluar dari keadaan–keadaan yang dianggap mengganggu (masalah). Dan juga masyarakat menyadari potensi–potensi yang
dimiliki
oleh
mereka,
sehingga
pemecahan masalah (pemenuhan kebutuhan) tidak
semata–mata
didasarkan
kepada
kehendak dan bantuan “orang luar” akan tetapi
lebih
kemampuan
banyak
mengutamakan
sumberdaya
dan
swadaya
masyarakat, begitu lah penyelesaian masalah di PNPM Mandiri Perkotaan.” 12.
Apa tujuan dari proses
“Proses
perencanaan
partisipatif
PJM
partisipatif PJM
Pronangkis ini bertujuan untuk: Membangun
Pronangkis?
visi warga Petukangan Utara mengenai kondisi ideal kelurahan Petukangan Utara di masa yang akan datang (kurun waktu
tertentu), menumbuhkan kesadaran warga terhadap pentingnya menyusun perencanaan sebagai acuan dalam mencapai visi yang sudah ditentukan dalam penanggulangan kemiskinan dan membangun tanggungjawab warga untuk ikut serta dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program.” 13.
Siapa-siapa saja yang
Orang-orang yang terlibat dalam proses PJM
terlibat dalam proses PJM
Pronangkis ini adalah Panitia Perencanaan
Pronangkis tersebut?
Partisipatif
(Tim
PP),
Lembaga
Keswadayaan Masyaraka,dan RT/ RW/ Perangkat kelurahan.” 14.
Bagaimana tingkat
“Masyarakat
partisipasi masyarakat
partisipasi pada awal kegiatan sedikit sekali
kelurahan Petukangan
yang
Utara?
(faskel) bersama dengan LKM memberikan
Petukangan
menghadiri,
namun
Utara
tingkat
setelah
kita
motivasi agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari program ini maka tingjkat partisipasi dari warga sangat tinggi, setiap ada
rembug,
rapat-rapat,
pelaksanaan
masyarakatnya selalu banyak, dan LKM nya juga transparansi, bersinergi juga. Dan juga mengenai
laporan-laporan
pertanggung
jawabannya bagus, sudah sesuai dengan peraturan
dan
kemungkinan
besar
Petukangan Utara ini akan tetap dilanjutkan sebagai lokasi tetap program PNPM Mandiri Perkotaan.”
15.
Bagaimana pihak PNPM
“Evaluasi yang biasanya kami lakukan ada
Mandiri Perkotaan
dua cara, yaitu pemantauan/ evaluasi ketika
melakukan evaluasi?
kegiatan sedang berjalan dan ketika kegiatan sudah selesai. Biasanya kalau evaluasi ketika kegiatan berjalan, masalah yang muncul
itu
kadang-kadang
volume
kegiatannya kurang/ tidak sesuai dengan proposal
dan
itu
harus
dipertanggung
jawabkan oleh KSM/ panitianya” 16.
Bagaimana selama ini hasil
Petukangan Utara ini merupakan salah satu
evaluasi dari PNPM yang
lokasi program PNPM Mandiri Perkotaan
ada di kelurahan
yang sukses di Jakarta Selatan, karena semua
Petukangan Utara?
program,
pelaksanaan
dan
tanggung
jawabnya sangat bagus, dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran
kesepakatan
dengan PNPM Mandiri Perkotaan dan mungkin juga Petukangan Utara ini akan direkomendasikan lagi menjadi wilayah fokus PNPM Mandiri Perkotaan.”
TRANSKIP WAWANCARA
Informan
: AK (Penerima manfaat/warga)
Waktu Wawancara
: Selasa, 4 Maret 2014, 10:15-10:45 WIB
Tempat Wawancara : Kediaman rumah Bapak AK
No. 1.
Pertanyaan
Jawaban
Apa yang diharapkan setelah
“Pada tahap ini, apabila masyarakat sudah siap, dapat
melaksanakan Rembug
menerima PNPM Mandiri Perkotaan di kelurahan
Kesiapan Masyarakat (RKM) ?
Petukangan Utara, maka akan ada yang namanya pemilihan relawan/ penggerak motornya, dipemilihan ini tidak ada pencalon-calonan, tetapi bagi siapa saja yang sanggup mengemban tanggung jawab yang diberikan oleh PNPM dan masyarakat bagi calon relawan harus memiliki tanggung jawab, jujur, adil, peduli, ikhlas dan
memilki komitmen untuk
membantu masyarakat dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan program.”
2.
Tipe partisipasi seperti yang
“Tipe partisipasi yang saya berikan yaitu tipe
Bapak berikan dalam program
materil.”
ini? 3.
4.
Bentuk partisipasi apa yang
“Dalam
program
Bapak berikan dalam program
Petukangan Utara ini saya hanya bisa memberikan
pembangunan gedung PAUD?
tenaga dan sedikit uang.”
Menurut Bapak apakah ada
“Kalau menurut saya pribadi tidak ada sama sekali
manfaat dan kerugian dengan
kerugiannya
adanya gedung PAUD ini?
terutama untuk warga sekitar sini de.”
bahkan
pembangunan
lebih
banyak
PAUD
di
manfaatnya
TRANSKIP WAWANCARA
Informan
: PH (Penerima manfaat/warga)
Waktu Wawancara
: Selasa, 4 Maret 2014, 12:15-12:45 WIB
Tempat Wawancara : Kediaman rumah Ibu PH
No. 1.
Pertanyaan Bagaimana dengan
Jawaban
menurut
adanya
Ibu
refleksi
kemiskinan?
“Saya sendiri sangat setuju dengan adanya refleksi
kemiskinan
ini,
saya
sangat
menerima, jadi semua masyarakat maupun kelurahan dan pemerintah pusat tahu kalau sebenarnya bagaimana kemiskinan disini.. melalui refleksi kemiskinan itu, kita tahu bersama apa yang kita butuhkan, kita tahu permasalahan di
kelurahan Petukangan
Utara itu apa.” 1.
Tipe partisipasi seperti apa
“Kalau saya mungkin bisa dibilang tipe
yang Ibu berikan dalam
partisipasi materil ya de.”
program ini? 2.
Bentuk partisipasi apa yang
“Saya
Ibu berikan dalam program
peralatan makan. Bisa dibilang kalo ibu-ibu
pembangunan gedung
bagian konsumsinya ya de..”
nyediain
makanan,
minuman,
PAUD? 3.
Menurut Ibu apakah gedung “Wahh.. bermanfaat sekali de gedung PAUD ini memiliki
PAUD ini selain untuk anak saya sekolah,
manfaat dan kerugian?
saya sama ibu-ibu yang lain juga pernah ngegunain sebagai tempat kursus bikin kue, dan menjahit. Kalau untuk kerugian sama sekali tidak ada ko..”
