RINGKASAN PERMOHONAN Perkara Nomor 105/PUU-XI/2013 Cakupan Wilayah Kabupaten Tambraw I.
PEMOHON 1. Keliopas Meidogda, selaku Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Keturunan Irogi Meidogda, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; 2. Dominggus Mandacan, selaku Kepala Suku Besar Arfak Keturunan Lodewijk Mandacan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; 3. Samuel Mandacan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III; 4. Obed Rumbruren, selaku Ketua Ikatan Pemuda Pelopor Pembaharuan (Ippp) Arfak - Mekkesa (Pegunungan Dan Daratan), selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV; 5. Dr Bastian Salabai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V.
II.
OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat terhadap UUD 1945
III.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.
IV.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia (Pemohon I s/d Pemohon IV) yang mewakili suku-suku yang berdiam dan tinggal di distrik walam wilayah Kabupaten Manokwari, dan Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Manokwari yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari (Pemohon V). Para Pemohon merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat. Kerugian konstitusional yang dimaksud adalah terbelenggunya dan terhambatnya aspirasi para Pemohon. Bahwa dimasukannya Distrik Amberken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani kedalam wilayah Kabupaten Tambraw dan penentuan batas-batas wilayah sebelah timur yang berbatasan dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari serta Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak adalah bertentangan dengan aspirasi warga masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat. V.
NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI A. NORMA FORMIL dan MATERIIL Norma yang diujikan, yaitu: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 Kabupaten Tambraw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah: a. Distrik Fet; b. Distrik Miyah; c. Distrik Yembun; d. Distrik Kwoor; e. Distrik Sausapor; f. Distrik Abun; g. Distrik Amberbaken; h. Distrik Kebar; i. Distrik Senopi; j. Distrik Mubrani; dan k. Distrik Moraid. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 Dengan terbentuknya Kabupaten Tambraw sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari dikurangi dengan wilayah Kabupaten Tambraw sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 Kabupaten Tambraw mempunyai batas-batas wilayah: a. Sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik; b. Sebelah timur dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak; c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Aifam distrik Aifa Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare
Kabupaten Maybrat, dan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni; dan d. Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong. Pasal 6A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 Dengan dimasukannya Distrik Amberken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani dari Kabupaten Manokwari dan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong menjadi cakupan wilayah Kabupaten Tambraw, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tambraw sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 14A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 1) Bupati Sorong bersama Bupati Tambrauw menginventarisasi, mengatur, serta melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen Distrik Moraid kepada Pemerintah Kabupaten Tambrauw; 2) Bupati Manokwari bersama Bupati Tambrauw menginventarisasi, mengatur, serta melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani kepada Pemerintah Kabupaten Tambrauw; 3) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah selesai dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan; 4) Pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi dan dikoordinasi oleh Gubernur Papua Barat; 5) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah selesai dilakukan paling lama 1(satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan; 6) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Tambrauw; 7) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tambrauw sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi: a. Barang milik dan/atau yang dikuasai, baik barang bergerak maupun tidak bergerak dan/atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw yang berada dalam wilayah Kabupaten Tambrauw; b. Badan Usaha Milik Daerah yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Tambrauw; c. Utang piutang yang kegunaannya untuk Kabupaten Tambrau; dan
i.
Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan di Kabupaten Tambrauw. 9) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen tidak diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur Papua Barat selaku wakil Pemerintah menyelesaikan penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen paling lama 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 10)Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Papua Barat kepada Menteri Dalam Negeri. Pasal 20A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 Semua Peraturan Daerah Kabupaten Sorong dan Peraturan Bupati Sorong masih tetap berlaku di Distrik Moraid dan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari dan Peraturan Bupati Manokwari masih tetap berlaku di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, sepanjang belum ditetapkan dengan yang baru oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu : Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersidat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. VI.
ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 1. Dimasukannya Distrik Amberken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani kedalam wilayah Kabupaten Tambraw dan penentuan batas-batas wilayah sebelah timur yang berbatasan dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari serta Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak, tidak atas persetujuan dari warga masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat dan juga tanpa meminta
2.
3.
4.
5.
6. 7.
pertimbangan serta persetujuan Bupati Kabupaten Manokwari sebagai kepala daerah setempat; Sejak berlakunya Undang-Undang a quo tersebut, warga masyarakat yang berdiam dan tinggal di Distrik Amberken, Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Mubrani Kabupaten Manokwari tidak lagi leluasa hidup sesuai dengan tata cara adat istiadat dan kebiasaannya karena merasa harus bergabung dengan masyarakat adat di Kabupaten Tambraw yang pada umumnya berbeda suku, bahasa dan tata cara ada istiadatnya; Pada awalnya setelah serangkaian kajian dan pertimbangan, baik politis, teknis serta administratif yang dipersyaratkan dalam pembentukan daerah otonom baru dengan mengacu kepada usulan dan aspirasi dari masyarakat yang berdiam dan tinggal di 6 distrik (Distrik Fet, Distrik Sausafor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Yembun, Dan Distrik Miyah), pilihan kebijakan yang diambil adalah Kabupaten Tambraw yang akan dibentuk sepenuhnya merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong saja; Bahwa hasil Keputusan Musyawarah Adat I Lembaga Masyarakat Adat (LMA) AKK Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong dan Hasil Keputusan Musyawarah Adat II Lembaga Masyarakat Adat (LMA) AKK Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong tanggal 17-18 Desember 2004 dan 9-10 Juni 2006 yang menyatakan dimasukkannya distrikdistriknya kedalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw yang dijadikan dasar dimasukannya distrik-distrik tersebut ke dalam wilayah Kabupaten Tambraw, pada kenyataannya bukan atas aspirasi, kehendak dan keinginan dari warga masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat yang berdiam dan tinggal menetap di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari; Pembentukan Undang-Undang a quo secara formal tidak melibatkan DPD dari perwakilan Papua Barat yang mengetahui kondisi riil yang terjadi pada masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani di wilayah Kabupaten Manokwari dan Distrik Moraid di wilayah Kabupaten Sorong, walaupun pada beberapa kesempatan seluruh pihak diundang pada proses pembentukan UndangUndang a quo tersebut, aspirasi yang disampaikan tidak didengarkan oleh Pemerintah dan DPR sebagai lembaga yang mengesahkannya; Pengabaian aspirasi tersebut oleh DPR dan Pemerintah telah melanggar Pasal 28I ayat (3) UUD 1945; Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 situasi daerah di wilayah Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani di Kabupaten Manokwari terus bergejolak hingga saat ini dikarenakan bertentangan dengan hak tanah adat Arfak dan masyarakat adat disana tidak bersedia serta menolak untuk dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Tambraw dan tetap ingin berada dalam wilayah Kabupaten Manokwari.
VII. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang menyangkut frasa, “Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah” : a. Distrik Fet; b. Distrik Miyah; c. Distrik Yembun; d. Distrik Kwoor; e. Distrik Sausapor; f. Distrik Abun; g. Distrik Amberbaken; h. Distrik Kebar; i. Distrik Senopi; j. Distrik Mubrani, dan k. Distrik Moraid. 3. Menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang menyangkut frasa, “Dengan terbentuknya Kabupaten Tambrauw sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari dikurangi dengan wilayah Kabupaten Tambrauw sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”. 4. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat (bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang menyangkut frasa, “Kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas wilayah” : a. sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik; b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Aifam Distrik Aifat Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat, dan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong. 5. Menyatakan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang
6.
Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang menyangkut frasa, “Dengan dimasukannya Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani dari Kabupaten Manokwari, dan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong menjadi cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tambrauw sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Menyatakan Pasal 14A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang menyangkut frasa : Pasal 14A, berbunyi : (1) Bupati Sorong bersama Bupati Tambrauw menginventarisasi, mengatur, serta melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen Distrik Moraid kepada Pemerintah Kabupaten Tambrauw; (2) Bupati Manokwari bersama Bupati Tambrauw menginventarisasi, mengatur, serta melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani kepada Pemerintah Kabupaten Tambrauw; (3) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah selesai dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Undangundang ini diundangkan; (4) Pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi dan dikoordinasi oleh Gubernur Papua Barat; (5) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah selesai dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan; (6) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kamupaten Tambrauw; (7) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tambrauw sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; (8) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi : a. Barang milik dan/atau yang dikuasai, baik barang bergerak maupun tidak bergerak dan/atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw yang berada dalam wilayah Kabupaten Tambrauw; b. Badan Usaha Milik Daerah yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Tambrauw;
7.
8.
9.
c. Utang piutang yang kegunaannya untuk Kabupaten Tambrau; dan d. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan di Kabupaten Tambrauw. (9) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen tidak diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur Papua Barat selaku wakil Pemerintah menyelesaikan penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen paling lama 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (10)Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Papua Barat kepada Menteri Dalam Negeri. Menyatakan Pasal 20A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang menyangkut frasa, “Semua Peraturan Daerah Kabupaten Sorong dan Peraturan Bupati Sorong masih tetap berlaku di Distrik Moraid dan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari dan Peraturan Bupati Manokwari masih tetap berlaku di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, sepanjang belum ditetapkan dengan yang baru oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini”. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang menyangkut frasa, “Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah” : a. Distrik Fet; b. Distrik Miyah; c. Distrik Yembun; d. Distrik Kwoor; e. Distrik Sausapor; f. Distrik Abun; g. Distrik Amberbaken; h. Distrik Kebar; i. Distrik Senopi; j. Distrik Mubrani, dan k. Distrik Moraid. Menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang menyangkut frasa, “Dengan terbentuknya Kabupaten Tambrauw sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari dikurangi dengan wilayah Kabupaten Tambrauw sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”. 10. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat (dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang menyangkut frasa, “Kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas wilayah” : a. sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik; b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Aifam Distrik Aifat Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat, dan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong. 11. Menyatakan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang menyangkut frasa, “Dengan dimasukannya Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani dari Kabupaten Manokwari, dan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong menjadi cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tambrauw sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”. 12. Menyatakan Pasal 14A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang menyangkut frasa : Pasal 14 A, berbunyi : a. Bupati Sorong bersama Bupati Tambrauw menginventarisasi, mengatur, serta melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen Distrik Moraid kepada Pemerintah Kabupaten Tambrauw; b. Bupati Manokwari bersama Bupati Tambrauw menginventarisasi, mengatur, serta melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani kepada Pemerintah Kabupaten Tambrauw; c. Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah selesai dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Undangundang ini diundangkan;
d. Pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi dan dikoordinasi oleh Gubernur Papua Barat; e. Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah selesai dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan; f. Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kamupaten Tambrauw; g. Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tambrauw sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; h. Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi : a. Barang milik dan/atau yang dikuasai, baik barang bergerak maupun tidak bergerak dan/atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw yang berada dalam wilayah Kabupaten Tambrauw; b. Badan Usaha Milik Daerah yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Tambrauw; c. Utang piutang yang kegunaannya untuk Kabupaten Tambrauw; dan d. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan di Kabupaten Tambrauw. i. Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen tidak diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur Papua Barat selaku wakil Pemerintah menyelesaikan penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen paling lama 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Papua Barat kepada Menteri Dalam Negeri. 13. Menyatakan Pasal 20A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang menyangkut frasa, “Semua Peraturan Daerah Kabupaten Sorong dan Peraturan Bupati Sorong masih tetap berlaku di Distrik Moraid dan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari dan Peraturan Bupati Manokwari masih tetap berlaku di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, sepanjang belum ditetapkan dengan yang baru oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini”.
14. Menyatakan frasa, “Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah” : a. Distrik Fet; b. Distrik Miyah; c. Distrik Yembun; d. Distrik Kwoor; e. Distrik Sausapor; f. Distrik Abun; g. Distrik Amberbaken; h. Distrik Kebar; i. Distrik Senopi; j. Distrik Mubrani, dan k. Distrik Moraid. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua, harus dirubah menjadi : frasa, “Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah”: a. Distrik Fet; b. Distrik Miyah; c. Distrik Yembun; d. Distrik Kwoor; e. Distrik Sausapor; dan f. Distrik Abun Dan, menyatakan frasa, “Kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas wilayah” : a. sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik; b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Aifam Distrik Aifat Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat, dan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat, harus dirubah menjadi : frasa, “Kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas wilayah” : a. sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasific;
b. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Amberbaken dan Distrik Senopi Kabupaten Manokwari; c. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Aifat Utara, Distrik Mare, dan Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Sayosa dan Distrik Moraid Kabupaten Sorong. 15. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
