RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN Perkara Nomor 4/PUU-XII/2014 Cakupan Wilayah Kabupaten Tambrauw I.
PEMOHON 1. Isak Malak, selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Distrik Moraid, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; 2. Silas Malak, selaku Tokoh Adat Distrik Moraid, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; 3. Yonatan Yeblo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III; 4. Hamidah Sangaji, selaku Tokoh Perempuan Distrik Moraid, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV; 5. Taslim Talib, selaku Tokoh Agama Distrik Moraid, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V; 6. Silas Ongge Kalami, selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI; 7. Matias Wally, selaku Perwakilan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Distrik Makbon Kab. Sorong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII; 8. Gerardus Mainolo, selaku Tokoh Masyarakat Distrik Makbon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII; 9. Yusuf Kadakolo, selaku Tokoh Pemuda Distrik Makbon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX; 10. Mince Kadakolo, selaku Tokoh Perempuan Distrik Makbon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon X; 11. Abner Paa selaku Tokoh Intelektual Distrik Makbon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XI; 12. Matius Yempolo, selaku Tokoh Adat Distrik Sayosa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XII; 13. Maurid Patele, selaku Tokoh Agama Distrik Sayosa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIII; 14. Ismael Miskidi, selaku Tokoh Pemuda Distrik Sayosa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIV; 15. Oktovianus Balinsa, selaku Perwakilan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Distrik Sayosa selanjutnya disebut sebagai Pemohon XV; 16. DR. Drs. Stepanus Malak, M.Si, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XVI;
II.
OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat terhadap UUD 1945
III.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.
IV.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Pemohon adalah kumpulan perseorangan warga negara Indonesia (Pemohon I s/d Pemohon XV) dan Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Manokwari yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari (Pemohon XVI). Para Pemohon merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat. Kerugian konstitusional yang dimaksud adalah terbelenggunya dan terhambatnya aspirasi para Pemohon untuk tetap menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Sorong dan terhambat aspirasinya dalam mengajukan usulan Daerah Otonom Baru yaitu Kabupaten Malamoi.
V.
NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI A. NORMA FORMIL dan MATERIIL Norma yang diujikan, yaitu: − Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah: a. Distrik Fet; b. Distrik Miyah; c. Distrik Yembun;
−
−
−
−
d. Distrik Kwoor; e. Distrik Sausapor; f. Distrik Abun; g. Distrik Amberbaken; h. Distrik Kebar; i. Distrik Senopi; j. Distrik Mubrani; dan k. Distrik Moraid. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 Dengan terbentuknya Kabupaten Tambrauw sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari dikurangi dengan wilayah Kabupaten Tambrauw sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 Kabupaten Tambraw mempunyai batas-batas wilayah: a. Sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik; b. Sebelah timur dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak; c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Aifam Distrik Aifa Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat, dan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni; dan d. Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong. Pasal 6A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 Dengan dimasukannya Distrik Amberken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani dari Kabupaten Manokwari dan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong menjadi cakupan wilayah Kabupaten Tambraw, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tambrauw sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 14A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 1) Bupati Sorong bersama Bupati Tambrauw menginventarisasi, mengatur, serta melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen Distrik Moraid kepada Pemerintah Kabupaten Tambrauw; 2) Bupati Manokwari bersama Bupati Tambrauw menginventarisasi, mengatur, serta melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani kepada Pemerintah Kabupaten Tambrauw; 3) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah selesai dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan;
4) Pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi dan dikoordinasi oleh Gubernur Papua Barat; 5) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah selesai dilakukan paling lama 1(satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan; 6) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Tambrauw; 7) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tambrauw sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi: a. Barang milik dan/atau yang dikuasai, baik barang bergerak maupun tidak bergerak dan/atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw yang berada dalam wilayah Kabupaten Tambrauw; b. Badan Usaha Milik Daerah yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Tambrauw; c. Utang piutang yang kegunaannya untuk Kabupaten Tambrau; dan i. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan di Kabupaten Tambrauw. 9) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen tidak diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur Papua Barat selaku wakil Pemerintah menyelesaikan penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen paling lama 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 10) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Papua Barat kepada Menteri Dalam Negeri. − Pasal 20A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 Semua Peraturan Daerah Kabupaten Sorong dan Peraturan Bupati Sorong masih tetap berlaku di Distrik Moraid dan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari dan Peraturan Bupati Manokwari masih tetap berlaku di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, sepanjang belum ditetapkan dengan yang baru oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu : − Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. − Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. − Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersidat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. VI.
ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 1. Pada saat pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat yang melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Januari 2010, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang a quo telah merekayasa statusnya sebagai Kepala Suku Ireres Yang Berada Di Distrik Moraid Kabupaten Sorong sebab faktanya para Pemohon tersebut bukanlah Kepala Suku Ireres Atau Kepala Suku Moi dan tidak pernah dinobatkan sebagai Kepala Suku Ireres atau Kepala Suku Moi oleh masyarakat adat, serta para Pemohon bukanlah orang yang lahir, berdiam dan tinggal di Moraid Kabupaten Sorong, sehingga secara hukum para Pemohon tersebut sebenarnya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing); 2. Setelah Pemerintahan Republik Indonesia masuk ke Irian Barat, maka lokasi kedudukan ibukota Distrik Mega dipindahkan ke Distrik Moraid dan selanjutnya masyarakat di 6 (enam) Distrik, yaitu Distrik Klaso, Distrik Makbon, Distrik Klayili, Distrik Sayosa, Distrik Maudus, dan Distrik Moraid yang berada di wilayah Kabupaten Sorong telah menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Kabupaten Sorong untuk usulan pembentukan dan atau pemekaran sebagai Kabupaten Malamoi. Usulan ini telah dimasukkan dalam Desain Besar (Grand Design) Pemetaan Wilayah Daerah Otonom Baru di Provinsi Papua Barat oleh Kementerian Dalam Negeri; 3. Pemohon XVI selaku Kepala Pemerintahan Daerah tidak pernah diberitahukan dan memberi restu maupun persetujuan atas dimasukkannya 1 (satu) Distrik, yaitu Distrik Moraid masuk kedalam cakupan wilayah
4.
5.
6.
7.
Kabupaten Tambrauw, dan tidak pernah memberikan atau melepaskan batas-batas wilayah sebelah barat yaitu Kampung Asbaken Distrik Makbon serta Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong, masuk kedalam cakupan batas-batas wilayah Kabupaten Tambrauw; kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon adalah dimasukannya Distrik Moraid yang merupakan wilayah Kabupaten Sorong ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, dan adanya pencaplokan batas-batas wilayah yaitu Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong masuk menjadi batas wilayah Kabupaten Tambrauw; Dengan dimasukannya Distrik Moraid dan batas-batas wilayah Distrik Makbon dan Distrik Sayosa Kabupaten Sorong kedalam cakupan dan batas-batas wilayah Kabupaten Tambrauw secara struktural telah menyimpangi aspirasi warga masyarakat adat (suku Moi) yang berdiam dan tinggal menetap di Distrik Moraid, Distrik Makbon, dan Distrik Sayosa wilayah Kabupaten Sorong; Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 seringkali terjadi terjadi konflik horizontal dan vertikal antara masyarakat yang ada di Distrik Moraid Kabupaten Sorong dengan masyarakat Kabupaten Tambrauw dan Pemerintah Kabupaten Sorong; Sejak terbentuknya Distrik Moraid, Distrik Makbon, dan Distrik Sayosa di Kabupaten Sorong, sampai dengan saat ini segala urusan penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat dan pembiayaan masih menjadi tanggung jawab Kepala Pemerintahaan Daerah Kabupaten Sorong, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong belum menyerahkan personel, aset-aset, dokumen berupa kantor-kantor dan surat-surat (P3D) yang berada di Distrik Moraid, Distrik Makbon, dan Distrik Sayosa Kabupaten Sorong kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw.
VII. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, Pasal 3 ayat (1), sepanjang anak kalimat “Disrtik Moraid” bertentangan dengan UUD 1945; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, Pasal 3 ayat (1), sepanjang anak kalimat “Disrtik Moraid” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, Pasal 5 ayat (1) huruf d, bertentangan dengan UUD 1945;
5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, Pasal 5 ayat (1) huruf d, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Catatan: − Perubahan pada Petitum a) Permohonan Awal 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang menyangkut frasa, “Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah” : a. Distrik Fet; b. Distrik Miyah; c. Distrik Yembun; d. Distrik Kwoor; e. Distrik Sausapor; f. Distrik Abun; g. Distrik Amberbaken; h. Distrik Kebar; i. Distrik Senopi; j. Distrik Mubrani, dan k. Distrik Moraid. 3. Menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang menyangkut frasa, “Dengan terbentuknya Kabupaten Tambrauw sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari dikurangi dengan wilayah Kabupaten Tambrauw sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”. 4. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang menyangkut frasa, “Kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas wilayah” : a. sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik; b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Aifam Distrik Aifat Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat, dan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong. 5. Menyatakan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang menyangkut frasa, “Dengan dimasukannya Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani dari Kabupaten Manokwari, dan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong menjadi cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tambrauw sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”. 6. Menyatakan Pasal 14A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang menyangkut frasa : Pasal 14A, berbunyi : (1) Bupati Sorong bersama Bupati Tambrauw menginventarisasi, mengatur, serta melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen Distrik Moraid kepada Pemerintah Kabupaten Tambrauw; (2) Bupati Manokwari bersama Bupati Tambrauw menginventarisasi, mengatur, serta melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani kepada Pemerintah Kabupaten Tambrauw; (3) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah selesai dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Undangundang ini diundangkan;
(4) Pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi dan dikoordinasi oleh Gubernur Papua Barat; (5) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah selesai dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan; (6) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kamupaten Tambrauw; (7) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tambrauw sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; (8) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi : a. Barang milik dan/atau yang dikuasai, baik barang bergerak maupun tidak bergerak dan/atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw yang berada dalam wilayah Kabupaten Tambrauw; b. Badan Usaha Milik Daerah yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Tambrauw; c. Utang piutang yang kegunaannya untuk Kabupaten Tambrau; dan d. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan di Kabupaten Tambrauw. (9) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen tidak diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur Papua Barat selaku wakil Pemerintah menyelesaikan penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen paling lama 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (10) Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Papua Barat kepada Menteri Dalam Negeri. 7. Menyatakan Pasal 20A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang menyangkut frasa, “Semua Peraturan Daerah Kabupaten Sorong dan Peraturan Bupati Sorong masih tetap berlaku di Distrik Moraid dan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari dan Peraturan Bupati Manokwari masih tetap berlaku di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, sepanjang belum ditetapkan dengan yang baru oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini”.
8. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang menyangkut frasa, “Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah” : a. Distrik Fet; b. Distrik Miyah; c. Distrik Yembun; d. Distrik Kwoor; e. Distrik Sausapor; f. Distrik Abun; g. Distrik Amberbaken; h. Distrik Kebar; i. Distrik Senopi; j. Distrik Mubrani, dan k. Distrik Moraid. 9. Menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang menyangkut frasa, “Dengan terbentuknya Kabupaten Tambrauw sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari dikurangi dengan wilayah Kabupaten Tambrauw sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”. 10. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang menyangkut frasa, “Kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas wilayah” : a. sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik; b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Aifam Distrik Aifat Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare
Kabupaten Maybrat, dan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong. 11. Menyatakan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang menyangkut frasa, “Dengan dimasukannya Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani dari Kabupaten Manokwari, dan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong menjadi cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tambrauw sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”. 12. Menyatakan Pasal 14A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang menyangkut frasa : Pasal 14 A, berbunyi : a. Bupati Sorong bersama Bupati Tambrauw menginventarisasi, mengatur, serta melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen Distrik Moraid kepada Pemerintah Kabupaten Tambrauw; b. Bupati Manokwari bersama Bupati Tambrauw menginventarisasi, mengatur, serta melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani kepada Pemerintah Kabupaten Tambrauw; c. Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah selesai dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Undangundang ini diundangkan; d. Pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi dan dikoordinasi oleh Gubernur Papua Barat; e. Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah selesai dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan; f. Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kamupaten Tambrauw;
g. Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tambrauw sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; h. Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi : a. Barang milik dan/atau yang dikuasai, baik barang bergerak maupun tidak bergerak dan/atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw yang berada dalam wilayah Kabupaten Tambrauw; b. Badan Usaha Milik Daerah yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Tambrauw; c. Utang piutang yang kegunaannya untuk Kabupaten Tambrauw; dan d. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan di Kabupaten Tambrauw. i. Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen tidak diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur Papua Barat selaku wakil Pemerintah menyelesaikan penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen paling lama 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. Pelaksanaan pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Papua Barat kepada Menteri Dalam Negeri. 13. Menyatakan Pasal 20A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang menyangkut frasa, “Semua Peraturan Daerah Kabupaten Sorong dan Peraturan Bupati Sorong masih tetap berlaku di Distrik Moraid dan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari dan Peraturan Bupati Manokwari masih tetap berlaku di Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, sepanjang belum ditetapkan dengan yang baru oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini”. 14. Menyatakan frasa, “Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah” : a. Distrik Fet; b. Distrik Miyah; c. Distrik Yembun; d. Distrik Kwoor; e. Distrik Sausapor; f. Distrik Abun;
g. Distrik Amberbaken; h. Distrik Kebar; i. Distrik Senopi; j. Distrik Mubrani, dan k. Distrik Moraid. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416), harus dirubah menjadi : frasa, “Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas cakupan wilayah”: a. Distrik Fet; b. Distrik Miyah; c. Distrik Yembun; d. Distrik Kwoor; e. Distrik Sausapor; dan f. Distrik Abun Dan, menyatakan frasa, “Kabupaten Tambrauw mempunyai batasbatas wilayah” : a. sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik; b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Aifam Distrik Aifat Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat, dan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416), harus dirubah menjadi : frasa, “Kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas wilayah” : 1. sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasific; 2. sebelah timur berbatasan dengan Distrik Amberbaken dan Distrik Senopi Kabupaten Manokwari; 3. sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Aifat Utara, Distrik Mare, dan Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan; dan 4. sebelah barat berbatasan dengan Distrik Sayosa dan Distrik Moraid Kabupaten Sorong.
15. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). b) Perbaikan Permohonan 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, Pasal 3 ayat (1), sepanjang anak kalimat “Disrtik Moraid” bertentangan dengan UUD 1945; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, Pasal 3 ayat (1), sepanjang anak kalimat “Disrtik Moraid” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, Pasal 5 ayat (1) huruf d, bertentangan dengan UUD 1945; 5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, Pasal 5 ayat (1) huruf d, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
