KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 178/Y7KIP-PS-M-A/2012
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
I. IDENTITAS
[1.1]
Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan
menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 178/V/K1PPS/2011 yang diajukan oleh:
Nama
: LSM Sarvodaya
Alamat
: Jalan Bambu Hitam No. 28A, Kecamatan Cipayung. Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon, Terhadap Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi , . dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Nama
:
Alamat
: .11. Prof. Dr. Soepomo, S.H Nomor 10. Jakarta.
Yang di dalam persidangan. Ir Harva Adityawarman selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Minerba/Sckretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 23.KS/06/SDB/2012 memberikan kuasa kepada: 1. Sony Hcru Prasetyo. S.H: jabatan Pelaksana Bagian Hukum 2. Buana Sjahboeddin, S.II., M.l I; jabatan Pelaksana Bagian I lukum 3. Iko Desy Anggraeni. S,H; jabatan Pelaksana Bagian ! lukum 4. Indra Yuspiar, S.E; jabatan Pelaksana Bagian Keuangan 5. Abdullah; jabatan Pelaksana Bagian Keuangan
selanjutnya disebut sebagai Termohon.
[ 1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah membaca keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;
2. DUDUK PERKARA
A.
Pendahuluan
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 9 Mei 2012, yang diterima dengan registrasi Sengketa Nomor: 178/V/KIP-PS/2012.
Kronologi [2.2] Pada tanggal 2 Maret 2012, Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Termohon dengan Nomor Surat: 007/DPP.KPODI/III/2012 melalui PPID Ditjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Kementerian ESDM RI, yang diterima pada tanggal 6 Maret 2012. Adapun informasi yang dimohon adalah Salinan dokumen realisasi anggaran TA 2010 sebesar Belanja Barang Rp. 380.862.656.000 + Belanja Modal Rp. 36.075.823.000 meliputi jenis kegiatan (pengadaan barang dan jasa), tempat/lokasi, nama dan alamat penyedia jasa, BAST I dan II, copy kuitansi, serta dokumen pendukung lainnya, sebagaimana di dalam persidangan telah diubah dan disepakati Termohon menjadi: 1. Rekapitulasi realisasi pengadaan barang dan jasa untuk jenis kegiatan Sumur Pantau, nama pelaksana, dan lokasi, yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2010. 2. Surat Perintah Pencairan Dana Kegiatan Sumur Pantau Tahun Anggaran 2010. 3. Berita Acara Serah Terima I dan Berita Acara Serah Terima II Kegiatan Sumur Pantau Tahun Anggaran 2010.
[2.3] Karena tidak mendapatkan jawaban dari Termohon, pada tanggal 20 Maret 2012 Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Ditjen Mineral, Batubara dan Panas
2
Bumi Kementerian ESDM RI dengan Surat Nomor: 079/DPP.KPOIDI/III/2012 yang diterima pada tanggal 21 Maret 2012.
[2.4] Karena tidak juga mendapatkan tanggapan, pada tanggal 9 Mei 2012 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat.
Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi [2.5] Sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku kontrol sosial masyarakat.
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [2.6] Termohon tidak menanggapi permohonan dan keberatan Pemohon.
Petitum [2.7] Meminta Komisi Informasi Pusat menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada Pemohon.
B.
Alat Bukti
Keterangan Pemohon [2.8] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Tujuan sarvodaya adalah untuk melakukan kontrol sosial, atau seperti LSM pada umumnya sbg lembaga yg menjadi penyeimbang atau kontrol sosial. Maka apabila data didapatkan maka Pemohon akan bisa melakukan tugas dan fungsi Pemohon. 2. Pemohon beranggapan bahwa BAST 2 itu sebenarnya berfungsi sebagai penilaian apakah kontraktor bisa bekerja dengan baik hingga akhir pemeliharaan atau tidak. Pemohon mengerti jika BAST 2 merupakan modal untuk melakukan pencairan untuk pemeliharaan. Ini mungkin masalah internal di satker. Pemohon berpendapat harus dipenuhi agar ke depan pelaksanaan kegiatan jangan seperti itu. 3. Pemohon berpendapat bahwa terkait BAST 2 itu, pemerintah justru memberikan kemudahan bagi penyedia jasa ataupun kontraktor untuk bisa menagih retensi 5% dengan satu jaminan dari asuransi atau bank. Tetapi Pemohon melihat banyak kendala di lapangan dengan adanya jaminan asuransi ini yang sebenarnya notabene “ecekecek”. Dengan ini 5% bisa dicairkan. Sehingga jika ada persoalan-persoalan yang timbul di lapangan setelah selesai kontrak, kontraktor tidak mau tahu. 3
4. Bahwa jikapun ada 1 (satu) Direktorat yang keluar dari Minerba, Pemohon berpendapat dokumen yang dimaksud masih ada di Minerba. 5. Terkait pengadaan barang dan jasa, prioritas Pemohon sudah jelas tercantum di dalam permohonan yaitu data belanja barang dan modal tahun 2010. 6. Bahwa Peohon belum dapat menunjukkan prioritas kegiatan yang mana karena belum mengetahui seluruh kegiatan. Termohon dapat menyampaikan DIPA 2010 sehingga Pemohon dapat memilahnya.
Surat-Surat Pemohon 12.91Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:
Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyrakat Sarvodaya (LSM
Bukti P-l
Sarvodaya) Komisi Pemantau Otonomi Daerah Indonesia Nomor 1120 tanggal 14 Agustus 2004 dengan Notaris Jauhar Aril m, S.l 1. Salinan permohonan informasi secara kepada Termohon tertanggal 2 Maret
Bukti P-2
2012
dengan Notnor Surat:
007/DPP.KPODI/111/2012
yang diterima
Termohon pada tanggal 6 Maret 2012. Bukti P-3
Salinan surat keberatan kepada Termohon tertanggal 20 Maret 2012 dengan Nomor Surat: 079/DPP.KPODI/III/2012 yang diterima Termohon pada tanggal 21 Maret 2012.
Bukti P-4
Salinan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi informasi Pusat pada tanggal 9 Mei 201.2,
12.101 Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir. Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4
Keterangan Termohon [2.11] Menimbang bahwa di persidangan Termohon memberikan pernyataan sebagai berikut: ]. Bahwa sejak tahun 2010 telah ada perubahan nomenklatur dari “mineral dan panas bumi” menjadi Direktorat Mineral dan Batu Bara. 2. Bahwa Termohon meminta untuk dilakukan mediasi lagi. 3. Termohon meminta anggaran rumah tangga Pemohon dan tujuannya untuk apa, dan apakah Pemohon mempunyai kompetensi untuk meminta data ini. 4. Bahwa terkait kuitansi, sebagaimana Ditjen Ketenagalistrikan digantikan oleh SP2D, maka Termohon juga melakukan hal yang sama karena ada di dalam satu Kementerian. 5. Sepanjang pengetahuan Termohon, kalau pemeliharaan masih dalam tahun berjalan maka jelas bahwa BAST 2 itu untuk keperluan pencairan retensi 5 %. Tapi jika melewati batas waktu, 5% itu sudah dibayar dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan. Jaminan pemeliharaan itu waktunya 6 bulan. Kalau masih dalam waktu tahun 2010 itu ditahan 5 %, rekanan tidak dibayar. Begitu dia menyerahkan BAST 2, dari keuangan baru bisa membayar. Kalau lewat, dia cukup menyerahkan jaminan pemeliharaan dari asuransi, lalu Termohon bayar. 6. BAST
2
diserahkan
pada
saat
pemeliharaan
selesai,
biasanya
yang
bertanggunghawab memonitoring adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tim teknis. Termohon sudah berkoordinasi dengan 2 PPK dan PPK menyatakan akaan berusaha maksimal. Akan tetapi karena dokumen yang bersangkutan tidak ada di Termohon maka Termohon tidak dapat menggaransi. 7. Bahwa karena Termohon pada tahun 2010 masih bergabung dengan Ditjen Panas Bumi dan Air Tanah maka informasi yang diminta oleh Pemohon yang mana? Bahwa satker yang keluar pada saat itu hanya 1 (satu) satker. Setelah sidang akan Termohon cek mengenai keberadaan dokumen tersebut. Termohon juga meminta kejelasan atas pagu yang disebutkan dan terhadap jenis kegaiatan mana yang difokuskan sehingga Termohon bisa menyiapkan, 8. Bahwa ada SK Menteri yang menunjuk PPID di Kementerian dan setiap unit utama harus menunjuk PPID disertai dengan tugasnya namun belum ada SOP. Surat Pemohon sampai pada bulan Maret dimana pada saat itu Termohon belum memiliki PPID.
5
Surat-Surat Termohon [2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti T-l
Salinan
Keputusan
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor
351.K73.07/DJB/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tertanggal 19 September 2012. Bukti T-2
Salinan Surat Kuasa dari Ir Harya Adityawarman selaku Pejabat Pengelola Informasi
dan
Dokumentasi
Direktorat
Jenderal
Minerba/Sekretaris
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 23.KS/06/SDB/2012 tertanggal 13 November 2012. Bukti T-3
Salinan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
Bukti T-4
Salinan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
[2.13] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Komisioner: 1, Primer Menolak permohonan Termohon untuk seluruhnya. 2, Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. KESIMPULAN PARA PIHAK
Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan.
Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.
6
4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (I) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (3) huruf b Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.
[4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (3) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) Perki PPSIP.
[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 4 ayat (1) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan 7
Sengketa Informasi Publik apabila permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Pusat.
[4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah bagian dari Badan Publik Pusat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Salinan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.6] dan [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (I), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik {Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Sarvodaya berdasarkan Salinan Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyrakat Sarvodaya (LSM Sarvodaya) Komisi Pemantau Otonomi Daerah Indonesia Nomor 1120 tanggal 14 Agustus 2004 dengan Notaris Jauhar Arifin, S.H. (Bukti P-1) 2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik tertanggal 2 Maret 2012. (Bukti P-2) 3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon pada tanggal 20 Maret 2012, yang diterima oleh Termohon pada tanggal 21 Maret 2012. (Bukti P-3);
S
4. Salinan surat peermohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 9 Mei 2012. (Bukti P-4).
[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] dan [4.10] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.
C. Tujuan Permohonan Informasi Publik [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan : 1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI Tahun 1945) juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik; 2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permohonan informasi publik disertai alasan; 3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik apabila: a. Informasi publik yang diminta termasuk informasi publik yang dikecualikan; b. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 4. Pasal 7 ayat (1) UU KIP juncto
Pasal 14 Perki SLIP yang pada pokoknya
menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan; 5. Pasal 9 huruf c Perki SLIP menyatakan bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi publik yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon utnuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; 6. Pasal 11 UU KIP juncto Pasal 13 Perki SLIP mengatur mengenai jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik; 7. Pasal 19 ayat (1) Perki SLIP yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik;
9
8. Pasal 22 Perki SLIP yang menyatakan bahwa seluruh informasi publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.
[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya dan di dalam permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat.
[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.12] dan [4.13], Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
D. Pokok Permohonan [4.15] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; c. Pemohon tidak
mendapatkan tanggapan
atas keberatan dari Termohon
sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2]; 3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya.
E. Pendapat Majelis [4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum, Majelis akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut. 10
[4.17] Menimbang berdasarkan kesepakatan di dalam persidangan Pemohon memohon informasi sebagai berikut: 1. Rekapitulasi realisasi pengadaan barang dan jasa untuk jenis kegiatan Sumur Pantau, nama pelaksana, dan lokasi, yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2010. 2. Surat Perintah Pencairan Dana Kegiatan Sumur Pantau Tahun Anggaran 2010. 3. Berita Acara Serah Terima I dan Berita Acara Serah Terima II Kegiatan Sumur Pantau Tahun Anggaran 2010.
[4.18] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyatakan bahwa sejak tahun 2010 telah ada perubahan nomenklatur dari “Direktorat Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi” menjadi “Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara”
[4.19] Menimbang bahwa Termohon menyepakati terdapat perubahan rincian permohonan sebagaimana dimaksud paragraf [4.17]
[4.20] Menimbang bahwa Majelis akan menjawab beberapa pertanyaan hukum terkait sengketa informasi a quo.
1. Apakah Ketiadaan Organ PPID Dapat Menjadi Alasan Penolakan Pemberian Informasi? [4.21] Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat telah pada telah memanggil PPID Utama Kementerian Energi Sumber Daya Mineral untuk memberikan keterangan namun yang bersangkutan tidak dapat hadir tanpa memberikan keterangan. Panggilan tersebut dilakukan melalui surat pada tanggal 23 Oktober 2012 dengan Nomor Surat : 459/X/KIP-RLS/2012, tanggal 8 November 2012 dengan Nomor Surat : 488/XI/KIP-RLS/2012, dan 29 November 2012 dengan Nomor Surat: 498/XI/KIP-RLS/2012.
[4.22] Menimbang Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya disebut PP 61 Tahun 2010 menyatakan bahwa: (1) PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan (2) Dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan. 11
[4.23] Menimbang bahwa PP 61 Tahun 2010 berlaku dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2010.
[4.24] Menimbang Pasal 42 Perki SLIP menyatakan bahwa: “Pada saat Peraturan ini berlaku, dalam hal belum terbentuk PPID, PP1D dilaksanakan sementara oleh pejabat yang berwenang di bidang pelayanan informasi.” [4.25] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.22], [4.23] dan [4.24], Termohon seharusnya sudah memiliki PPID selambat-lambatnya pada tanggal 20 Agustus 2011 .
[4.26] Menimbang bahwa Termohon menyatakan telah ada SK Menteri yang menunjuk PPID di Kementerian dan setiap unit utama harus menunjuk PPID disertai dengan tugasnya namun belum ada SOP. Sementara itu, surat Pemohon diterima pada bulan Maret 2012.
[4.27] Menimbang pada tanggal 13 Januari 2012 telah terbit Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor:
0106
K/73/MEM/2012 tentang Penunjukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
[4.28] Menimbang bahwa meskipun Keputusan tersebut tidak menunjuk secara langsung PPID dan jajarannya di masing-masing satuan kerja. Termohon tidak dapat menghindar dari fungsi pelayanan informasi yang diwajibkan oleh UU KIP, Perki SLIP, dan PP 61 Tahun 2010, sebelum PPID di satuan kerja terbentuk.
[4.29] Menimbang di dalam persidangan Termohon menyampaikan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 351 .K73.07/DJB/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tertanggal 19 September 2012. (Bukti T-l)
[4.30] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud di atas, Majelis berpendapat bahwa pendapat Termohon yang menolak memberikan informasi atas alasan permohonan diterima pada saat PPID belum terbentuk adalah tidak berdasarkan hukum.
12
2. Apakah Informasi Rekapitulasi Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk Jenis Kegiatan Sumur Pantau, Nama Pelaksana, dan Lokasi Kegiatan Merupakan Informasi yang Terbuka? [4.31] Menimbang bahwa Termohon di dalam persidangan tidak sekalipun menyatakan bahwa alasan penolakan pemberian informasi adalah karena merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU KIP. [4.32] Menimbang Pasal 9 ayat (2) huruf b dan c UU KIP pada pokoknya menyatakan bahwa:
Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala meliputi: (b) informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; dan (c) informasi mengenai laporan keuangan. [4.33] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf b Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa: “Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1) nama program dan kegiatan 2) penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi 3) target dan/atau capaian program dan kegiatan 4) jadwal pelaksanaan program dan kegiatan 5) anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan lumlah 6) agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik 7) informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat 8) informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara _ 9) informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.” [4.34] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf c Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa: “Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: (c) ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.” [4.35] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf d Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa: “Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: (d) ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Rencana dan laporan realisasi anggaran; 2.
13
Neraca; 3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; 4,daftar aset dan investasi. [4.36] Menimbang Pasal 13 ayat (1) huruf c Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa: “Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas: (c) seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. ”
[4.37] Menimbang bahwa informasi Nama Kegiatan, Nama Pelaksana, dan Nama Lokasi Kegiatan bukanlah informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. [4.38] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada pragraf [4.31] sampai dengan paragraf [4.37], Majelis berpendapat dalil Termohon semula yang menolak memberikan informasi kepada Pemohon adalah tidak berdasarkan hukum.
3. Apakah Salinan Surat Perintah Pencairan Dana Terkait Informasi Kegiatan Sumur Pantau adalah Informasi yang Terbuka? [4.39] Menimbang Pasal 13 ayat (1) huruf f Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa:
“Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas: (f) surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.” [4.40] Menimbang bahwa Termohon tidak menyatakan dan tidak membuktikan bahwa alasan penolakan pemberian informasi adalah berdasarkan Pasal 17 UU KIP.
[4.41] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil Termohon semula yang menolak memberikan informasi adalah tidak berdasarkan hukum. 4. Apakah Salinan Berita Acara Serah Terima adalah Informasi yang Dikecualikan [4.42] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa kalau untuk keperluan pencairan, retensi 5%. Namun, jika sudah melewati batas waktu, 5% itu sudah dibayar dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan yang waktunya 6 14
bulan. Begitu menyerahkan Berita Acara Serah Terima II (BAST II), pihak keuangan baru bisa membayar, yaitu pada saat pemeliharaan selesai.
[4.43] Menimbang bahwa penjelasan Termohon mengenai BAST II bukanlah penjelasan yang terkait dengan alasan penolakan pemberian informasi.
[4.44] Menimbang bahwa proses kegiatan dan laporan tahun anggaran 2010 telah selesai.
[4.45] Menimbang bahwa Termohon tidak menyatakan serta tidak membuktikan bahwa penolakan pemberian informasi adalah berdasarkan Pasal 17 UU KIP.
[4.46] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.42] sampai dengan paragraf [4.45] Majelis berpendapat dalil Termohon semula yang menyatakan menolak memberikan informasi adalah tidak berdasarkan hukum.
[4.47] Menimbang bahwa Atasan Badan Publik yang dimaksud di dalam Pasal 46 UU KIP adalah sama dengan Atasan PPID sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 5 Perki SLIP.
Pasal 1 angka 5 Perki SLIP: “Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.” [4.48] Menimbang bahwa keterangan sebagaimana dimaksud di dalam paragraf [4.47], Majelis berpendapat bahwa Atasan PPID di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara sebagai Pimpinan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
5. KESIMPULAN MAJELIS
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. 15
[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.
6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
[6.2] Menyatakan bahwa: Informasi yang diminta Pemohon berupa: 1. Rekapitulasi realisasi pengadaan barang dan jasa untuk jenis kegiatan Sumur Pantau, nama pelaksana, dan lokasi, yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2010. 2. Surat Perintah Pencairan Dana Kegiatan Sumur Pantau Tahun Anggaran 2010. 3. Berita Acara Serah Terima I dan Berita Acara Serah Terima II Kegiatan Sumur Pantau Tahun Anggaran 2010. adalah informasi yang terbuka. [6.3] Memerintahkan Termohon dalam hal ini Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan diterima oleh Termohon.
16
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ahmad Alamsyah Saragih selaku Ketua merangkap Anggota, Henny S. Widyaningsih dan Ramly Amin Simbolon masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis dan Jumat 6 Desember dan 7 Desember 2012 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 7 Desember 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Indah Puji Rahayu sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; Ketua Majelis
Anggota Majelis
Anggota Majelis
(Henny S, Widyaningsih) Petugas Kepaniteraan
(Indah Puji Rahayu)
17
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
7 Desember 2012
(Indah Puji Rahayu)
18
