Bagian I Identitas Universitas

Bagian I Identitas Universitas Dalam bab ini:      

Sejarah singkat Identitas (Nama, Lambang, Bendera, Asas, Visi, Misi, dan Tujuan) Yayasan Penyelenggara Pimpinan Universitas Islam Fakultas, Program Studi, Jurusan, Dekan, dan Bendera Senat UNISBA

U

niversitas Islam Bandung adalah sebuah universitas yang secara filosofis terkandung harapan melaksanakan ajaran Islam dalam arti yang seluas-luasnya, terutama dalam menyiapkan manusia Indonesia yang berpendidikan tinggi, bertanggung jawab terhadap bangsa, negara, dan umat manusia dalam rangka mencapai ridha Allah Swt. Dalam bab ini anda dapat melihat mengenai sejarah singkat UNISBA Identitas (Nama, Lambang, Bendera, Asas, Visi, Misi, dan Tujuan), Yayasan Penyelenggara, Pimpinan Universitas Islam, Fakultas, Program studi, Jurusan, Dekan, Bendera dan Senat UNISBA.

Sejarah Singkat Sekitar tahun 1957-1958, sejumlah tokoh umat Islam Jawa Barat bersama beberapa ulama dan zu'ama yang pada saat itu menjadi anggota Konstituante, melahirkan gagasan kaderisasi pimpinan umat yang faqih fiddin di masa BUKU PANDUAN KPM UNISBA 2017

1

mendatang. Gagasan ini diwujudkan pada tanggal 15 November 1958 dalam sebuah kesepakatan yang melahirkan Perguruan Islam Tinggi (PIT), yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) dan sekarang berganti menjadi Yayasan Unisba. Secara filosofis, di balik semua itu terkandung harapan melaksanakan ajaran Islam dalam arti yang seluas-luasnya, terutama dalam menyiapkan manusia Indonesia yang berpendidikan tinggi, bertanggung jawab terhadap bangsa, negara, dan umat manusia dalam rangka mencapai ridla Allah SWT. Untuk mewujudkan harapan di atas, didirikanlah Fakultas Syari’ah pada tahun 1958, kemudian Fakultas Ushuludin (sekarang Fakultas Dakwah) dan Fakultas Tarbiyah (sekarang Fakultas Tarbiyah & Keguruan) pada tahun 1961. Kehadiran perguruan tinggi tersebut selaras dengan kebutuhan masyarakat Jawa Barat akan adanya perguruan tinggi yang bernafaskan Islam di tengah-tengah berdirinya berbagai perguruan tinggi dengan bermacam corak dan ragam pada waktu itu. Pembentukan perguruan tinggi ini, didukung sepenuhnya oleh masyarakat Jawa Barat yang dituangkan dalam keputusan DPRD Propinsi Jawa Barat pada saat itu. Untuk pertama kalinya, kegiatan perkuliahan diselenggarakan di Gedung Muslimin Jalan Palasari Nomor 9 Bandung. Kemudian pada tahun 1960 kegiatan akademik dipindahkan ke Jalan Pungkur (Jalan Abdul Muis) Nomor 73 Bandung. Selanjutnya, sejak tahun 1972 seluruh kegiatan universitas diselenggarakan di kampus baru Jalan Tamansari Bandung. Kampus Tamansari dibangun secara bertahap di atas lahan seluas 10.808 m2 yang disediakan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung. Berbekal swadana dan swadaya kaum muslimin, didirikan bangunan-bangunan semi permanen untuk ruang kuliah dan kantor, perpustakaan dan fasilitas akademik lainnya, serta Masjid Al-Asya'ri dan aula serba guna. Memperhatikan jumlah mahasiswa yang semakin bertambah dan program akademik semakin banyak, maka BUKU PANDUAN KPM UNISBA 2017

2

pada tahun 1980 dibangun kampus II di desa Ciburial Dago, sekitar tujuh kilometer dari Kampus Tamansari. Kampus II tersebut dibangun pada lahan sumbangan dari H. Amir Machmud, (Menteri dalam Negeri pada waktu itu). Melalui berbagai pertimbangan, terutama kelancaran transportasi, sejak tahun 1987 seluruh kegiatan akademik dan kemahasiswaan dipusatkan kembali di Kampus Jalan Tamansari. Pada tahun 1966 berdiri Fakultas Ekonomi dalam upaya merintis PIT menjadi universitas, tetapi fakultas ini tidak dapat bertahan lama. Pada tahun 1969 PIT diganti menjadi Universitas Islam Bandung (Unisba) dan selanjutnya berturut-turut didirikan Fakultas Hukum (1971), Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam (1972) sekarang Fakultas MIPA, Fakultas Psikologi (1973), Fakultas Teknik (1973), Fakultas Ekonomi (1979) sekarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Ilmu Komunikasi (1982). Pada tahun 1979, Fakultas Ekonomi dibuka kembali dengan Jurusan Manajemen dan Akuntansi, yang kemudian tahun 1986 dibuka Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Fakultas Ilmu Komunikasi merupakan pengembangan dari Akademik Cinematografi dan Perfilman yang didirikan tahun 1982 dengan tiga jurusan yaitu Ilmu Hubungan Masyarakat, Ilmu Penerangan, dan Ilmu Jurnalistik. Pada tahun 1972-1979, Unisba memiliki Akademi Bahasa Asing, namun karena semakin kurangnya peminat, program ini terpaksa dihentikan. Tahun 1979, atas saran Direktorat Perguruan Tinggi Swasta, beberapa program pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Muslimin bergabung dengan Unisba. Program pendidikan tersebut adalah Akademi Pimpinan Perusahaan dan Akademi Seketaris dan Manajemen yang kemudian diintegrasikan ke Fakultas Ekonomi, Akademi Teknik Manajemen Industri diintegrasikan ke Fakultas Teknik menjadi Jurusan Teknik dan Manajemen Industri. Sementara itu, pada tahun 1982 Akademi Cinematografi dan Perfilman berkembang menjadi Fakultas Ilmu Komunikasi dengan jurusan Ilmu Hubungan Masyarakat, Ilmu Penerangan, dan Ilmu Jurnalistik. BUKU PANDUAN KPM UNISBA 2017

3

Tahun akademik 1996/1997 Fakultas Psikologi membuka Program Profesi Psikologi. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 235/DIKTI/Kep/1998 tanggal 9 Juli 1998, Unisba membuka Program Pascasarjana Magister (S2) Ilmu Hukum, konsentrasi Hukum Islam dan Hukum Pidana. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama Nomor E/335/99 tanggal 20 Oktober 1999, dibuka Program Pascasarjana (S2) Ilmu Agama Islam Program Studi/Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam. Pada tanggal 27 Oktober 2004 Unisba membuka program studi pendidikan dokter berdasarkan SK Dikti Nomor: 4224/D/T/2004. Tahun 2006 dibuka program Magister Profesi Psikologi. Pada Bulan desember 2006, Program Pascasarjana Unisba membuka program studi Doktor (S3) Ilmu Hukum, berdasarkan SK Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Depdiknas RI. Pada tahun 2006 Unisba melengkapi program studinya dengan berdirinya Farmasi di bawah Fakultas MIPA, dan tahun 2013 Prodi PG PAUD di bawah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Berbagai sarana dan prasarana belajar, praktek dan penelitian sebagai penunjang proses pendidikan di Unisba, disediakan secara lengkap, antara lain: laboratorium, perpustakaan, pusat pembinaan dan laboratorium bahasa, pusat pengolahan data, internet, serta berbagai pusat penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Unisba adalah salah satu Perguruan Tinggi yang telah memenangkan berbagai hibah kompetisi baik dari Diknas maupun Depag. Unisba didukung oleh dosen-dosen yang sudah banyak memperoleh hibah kompetisi dibidang penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari Diknas dan Depag. Serta dosen-dosen yang mempunyai kualifikasi akademik ratarata Magister. Di samping itu, berbagal prestasi diraih para mahasiswa di antaranya; menjuarai MTQ Hafalan Hadits tingkat ASEAN, LKTI Beasiswa Djarum tingkat regional, MTQ Hafalan Al-Quran tingkat nasional, Olimpiade Bahasa Arab Tingkat Nasional, dan Presentasi Terbaik Karya Ilmiah BUKU PANDUAN KPM UNISBA 2017

4

pada The 63rdAnnual Congress of the Japan Society of Obstetrics and Gynecology tingkat Internasional.

Identitas (Nama, Lambang, Bendera, Asas, Visi, Misi, dan Tujuan)  Nama Universitas bernama Universitas Islam Bandung disingkat Unisba, dalam Bahasa Arab disebut Jami’ah Bandung AlIslamiyyah dan dalam Bahasa Inggris disebut Bandung Islamic University.

 Lambang IS

UNIVE

SITAS Lambang Unisba adalah gambar Kabah R berwarna hitam berbentuk bujur sangkar, terdiri atas tiga bagian dengan susunan 3/16 bagian atas berwarna hitam, 1/16 bagian tengah berwarna B G AN DUN putih, dan 12/16 bagian bawah berwarna hitam; dilingkari tulisan “UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG”, berwarna hitam.

Bendera Unisba berukuran panjang berbanding lebar adalah 3 : 2 berwarna dasar biru ultra marine, ditengahnya terdapat bulatan putih bergambar lambang Unisba.

 Asas, Visi, Misi, dan Tujuan  Asas Universitas Islam Bandung berasaskan Islam.

BUKU PANDUAN KPM UNISBA 2017

5

LAM

 Bendera

 Visi Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang mandiri, maju, dan terkemuka.

 Misi Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan kompeten, melaksanakan penelitian yang menghasilkan pemikiran dan teori-teori baru, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

 Tujuan 1) Menghasilkan insan terdidik yang berpotensi mujahid (pejuang), mujtahid (peneliti) dan mujaddid (pembaharu). 2) Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang IPTEKS serta mempunyai jiwa kewirausahaan, 3) Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan umat manusia, 4) Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakkan nilai-nilai Islam dan budaya Islami, 5) Membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berkarakter kewirausahaan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.


6

Yayasan Penyelenggara Susunan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Periode 2012-2017  Pembina Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota

: Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL. : Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si : H. Sulaeman Baihaki, SE : Ir. H. Achmad Noe’man, IAI H. Abdullah Cholil Prof. Dr. H. Abdurahman, MA.

 Pengawas Ketua : Dr. H. M. Faiz Mufidi, SH., MH. Wakil Ketua : Hendra Gunawan, SE., M.Si.  Pengurus Ketua : Dr. H. Miftah Faridl Wakil Ketua : H. Ramlan Sasmita, Drs., M.pd.I Sekertaris umum : Dr. H. Irfan Safrudin, M.Ag. Wakil Sekretaris : Yani Krishnamurti, Drs., M.Si. Bendahara Umum : H. Aminuddin Irfani, SE., M.Si. Wakil Bendahara : Elly Halimatusadiah, SE.,Ak.,M.Si. Anggota : H. Fauzan AT Noe’man, BFA., B.Arch.


7

Pimpinan Universitas Pimpinan Universitas Islam Bandung Rektor : Prof. Dr. dr. M. Thaufiq S. Boesoirie, M.S., Sp.THT-KL (K) Waki l Rektor I : Dr. H. Rakhmat Ceha, M.Eng. Wakil Rektor II : Dr. Efik Yusdiansyah, SH., MH. Wakil Rektor III : H. Asep Ramdan Hidayat, , Drs., M.Si.

Fakultas, Program Studi, Jurusan, Dekan, dan Bendera Dekan

Warna Bendera

No

Fakultas dan Jurusan

1.

Syariah - Peradilan Agama - Muamalat/ Keuangan dan Perbankan Syariah

M. Roji Iskandar, Drs., M.H

Orange

2.

Dakwah - Komunikasi Penyiaran Islam

Dr. H. Bambang S. Ma’arif, M.Si.

Biru Muda

3.

Tarbiyah dan Keguruan - Pendidikan Agama Islam

Enoh, Drs., M.Ag.

Hijau Lumut


8

- Diploma II PGTK - PG-PAUD 4.

Hukum - Ilmu Hukum

Prof. Dr. Nandang Sambas, SH., MH

Merah

5.

Psikologi

Hj. Lisa Widawati, Dra., M.Si.

Ungu

6.

MIPA - Statistika - Matematika - Farmasi

Dr. Suwanda., MS

Hijau Terang

Dr. Nugraha., ST., MT

Biru

Dr. O. Hasbiansyah, Drs., M.Si.

Hijau Daun

7.

8.

9.

Teknik - Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) - Pertambangan - Teknik Industri Ilmu Komunikasi - Jurnalistik - Public Relations - Manajemen Komunikasi Ekonomi dan Bisnis - Akuntansi - Ilmu Ekonomi - Manajemen - Program Profesi Akuntansi (PPA)

Dr. Atih Rochaeti. Dariah, SE., M.Si

Kuning

10.

Kedokteran - Pendidikan Dokter

Prof. Dr. Hj. Ieva B. Akbar, dr., AIF.

Hijau Toska

11.

Program Pascasarjana - Ilmu Hukum - Manajemen Pendidikan Islam - Ilmu Komunikasi

Prof. Dr. Dey Ravena, SH., M.H.

Merah Hati


9

- Profesi Psikologi

Senat Universitas Islam Bandung 46 44 42 40 38 36 34 32 39 41 43 45

47

30 28 26 24 22 23 25 27 29 31 33 35

37

20 8

18

16 6

14 4

12 2

10

11 1

13 3

15 5

17

19

21

7

9

MEJA SENAT 






10

NAMA/JABATAN

NAMA/JABATAN

1

(02) Dr. H. Rakhmat Ceha, Ir., M.Eng. (Warek I )

(01) Prof. Dr. dr. H. Thaufiq S. Boesoirie, MS. Sp.THT.KL (K) (Rektor/Ket ua Senat)

1

2

(04) Prof. Tony S. Djajakusu mah, dr., Sp.KK. (K). (Gubes Kedokter an)

(03) Prof. Dr. Hj. Atie Rachmiatie, Dra., M.Si./Gubes Fak. Ilmu Komunikasi (Sekretaris Senat)

2

3

(06) Prof. Dr. KH. Miftah Faridl (Ketua Yayasan & Gubes Fak. Dakwah)

(05) Prof. Dr. Hj. Neni Yulianita, Dra., MS. (Gubes Fak Ilmu Komunikasi)

3

4

(08) Prof. Dr. H.M. Abdurrah man, MA. (Gubes Syari'ah)

(07) Prof. Dr. Mella Ismelina FR., SH., MH. (Gubes Fak Hukum)

4


11

5

(10) Prof. Dr. Ahmad Tafsir, MA. (Gubes Fak. Tarbiyah)

(09) Prof. Dr. Ieva Baniasih Akbar, dr., AIF. (Dekan dan Gubes Fak. Kedokteran)

5

6

(12) Prof. Dr. Irwandy Arif, Ir., M.Sc., DEA. (Gubes Fakultas Teknik)

(11) Prof. Dr. Sawitri S. Sutardjoen, Psi. (Gubes Fak Psikologi)

6

7

(14) Prof. Dr. Suganda Tanuwidj aja, dr., Spa., (K). (Gubes Fak. Kedokter an)

(13) Prof. Dr. Kusdwiratri Setiono. Sudarjoen, S.Psi. (Gubes Fak. Psikologi)

7

8

(16) Prof. Dr. Muhardi, SE., M.Si. (Gubes Fak. Ekonomi)

(15) Prof. Dr. Hj. Mien S. Hidayat, MS. (Gubes Fak Ilmu Komunikasi)

8


12

(18) Dr. Hj. Nan Rachmina wati (Ketua BPM)

(17) Prof. Dr. Hj. Nina W. Syam. (Gubes Fak. Ilmu Komunikasi)

9

10

(20) Prof. Dr. H. Toto Tohir, SH., MH. (Gubes Fak. Hukum)

(19) Prof. Dr. Hidayat Widjajanega ra, dr., Sp.OG.(K). (Gubes Fak. Kedokteran)

10

11

(22) Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH., MH. (Ketua LPPM & Gubes Fak. Hukum)

(21) Prof. Dr. H. Dey Ravena, SH., MH.(Direktu r Pascasarajan a dan Gubes Fak. Hukum)

11

12

(24) Prof. Dikdik M. Sodik, SH, MH., Ph. D. (Gubes Fak. Hukum)

(23) Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati., SH., MH. (Guru besar Fak. Hukum)

12

9


13

13

(26) Prof. Dr. Nandang Sambas, SH., MH. (Dekan dan Gubes Fak. Hukum)

(25) Prof. Dr. Ir. H. R Febri Himawan, Ir. (Gubes Fak. Teknik).

13

14

(28) Dr. Efik Yusdians ah, SH., MH. (Warek II)

(27) H. Asep Ramdan Hidayat, Drs., M.Si. (Warek III)

14

15

(30) Dra. Dewi Sartika, M.Si (Senat Fak. Psikologi)

(29) Dr. H. Bambang S. Ma’arif, M.Si. (Dek.an Fakultas Dakwah)

15

16

(32) HM. Zainuddi n, Drs., Lc., MH. (Senat Fakultas Syari'ah)

(31) Enoh, Drs., M.Ag. (Dek.an Fakultas Tarbiyah)

16


14

17

(34) Dr. H. Irfan Safrudin, M. Ag. (Senat Fakultas Dakwah

(33) M. Roji Iskandar., Drs., MH (Dekan Fak. Syariah)

17

18

(36) H. Agus Halimi, Drs., M. Ag. (Senat Fakultas Tarbiyah)

(35) Dr. H. O. Hasbiansyah ., Drs.,M.Si (Dekan Fak. Ilmu Komunikasi)

18

19

(38) Dr. H.M. Faiz Mufidi, SH., MH (Senat Fakultas Hukum)

(37) Dr. H. Wildan Yahya., M.P (Ketua LSIPK)

19


15

20

(40) Dr. Suwanda, M.S (Dekan Fakultas MIPA)

(39) Dr. H. Wawang S. Sukarya, dr., Sp.OG., MH. Kes., MARS (Senat Fak Kedokteran)

20

21

(42) Dr. Nusar Hajarism an, M.Si (Senat Fak MIPA)

(41) Dr. Nugraha, ST, MM (Dekan Fakultas Teknik)

21

22

(44) Yunus Azhary, Ir., MT (Senat Fakultas Teknik)

(43) Dr. Ani Yuningsih, Dra., M.Si (Senat Fakultas Ilmu Komunikasi)

22


16

23

(46) Dr. Atih Rochaeti Dariah., S. E., M.Si (Dekan Fakultas Ekonomi)

(45) Hj. Lisa Widawati, Dra., M.Si (Dekan Fakultas Psikologi)

23

24

(48) Prof. Dr. Sutawani r Darwis (Guru Besar Fak MIPA)

(47) Dudung Abdurrahma n., SE., M.Si (Senat Fakultas Ekonomi)

24


17

Bagian II Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Islam Bandung Dalam bab ini :  Sejarah singkat.  Identitas (Nama, Lambang, Bendera, Visi, Misi dan Tujuan).  Motto Protokoler.  Struktur Organisasi.  Susunan Kepengurusan Korps Protokoler Mahasiswa Unisba.  Uraian Kerja Pengurus Korps Protokoler Mahasiswa Unisba.  Komisi Pengawasan dan Pertimbangan Aparatur Organisasi (KPPAO) Korps Protokoler Mahasiswa Unisba.

S

etiap perguruan tinggi dalam kegiatan sehariharinya tidak terlepas dari serangkaian seremonial, yang akan menjadikan suasana akademik di perguruan tinggi tersebut menjadi lebih baik dan terhormat. Menurut Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0602-a/U/1984 tentang pedoman Tata Upacara Akademik Perguruan tinggi di Lingkungan Depdikbud RI, seremonial di Perguruan Tinggi terdiri atas tiga macam, yaitu Upacara Akademik, Upacara Non Akademik dan Upacara Nasional. Di Universitas Islam Bandung, pelaksanaan upacara dilaksanakan oleh korps protokoler mahasiswa (KPM) bekerjasama dengan bagian humas.


18

Sejarah Singkat Unit Protokoler Universitas Islam Bandung adalah Unit Kegiatan Mahasiswa yang melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan keprotokoleran. Didirikan pada tahun 1992 oleh tangan-tangan yang superior dari sekelompok mahasiswa fakultas Teknik, Psikologi dan Tarbiyah dengan maksud untuk membantu dan melaksanakan acara-acara formal baik didalam maupun diluar lingkungan Universitas Islam Bandung. Saat itu rektor Unisba dijabat oleh Prof. Dr. H. Achmad Tirtosudiro. Unit Protokoler Universitas Islam Bandung merupakan suatu perkumpulan atau organisasi yang mengatur segala tata cara berdasarkan peraturan yang sudah baku dalam rangka pengelolaan pertemuan formal. Kedudukan Unit protokoler ini berada di bawah naungan bagian kemahasiswaan Universitas Islam Bandung. Pada tanggal 1 Februari 2014, Unit Protokoler Unisba resmi menjadi Lembaga Kegiatan Mahasiswa (LKM) Unisba, sehingga berubah nama menjadi Korps Protokoler Mahasiswa (KPM) Unisba ketika diketuai oleh Dwi Radi Salim (Angkatan XX) dari Fakultas Kedokteran. Sampai sekarang KPM Unisba menjalin kerjasama dengan organisasi protokoler lainnya seperti, Unpad, UPI, Unikom, STKIP Siliwangi, Telkom Univercity yang tergabung dalam KPMI (Korps. Protokoler Mahasiswa Indonesia). Dengan tujuan bisa berbagi pengetahuan mengenai keprotokoleran serta menjalin hubungan baik dengan beberapa universitas.


19

Identitas (Nama, Lambang, Bendera, Visi, Misi dan Tujuan)  Nama Lembaga Kegiatan Mahasiswa ini bernama Korps Protokoler Mahasiswa (KPM) Universitas Islam Bandung dalam Bahasa Inggris disebut Student Corps Protocol of Bandung Islamic University.

 Lambang Lambang Korps Protokoler Mahasiswa Unisba adalah berbentuk bujur sangkar, dengan warna dasar biru ultra –marine di dalamnya terdapat lingkaran serta bujur sangkar yang lebih kecil dengan lambang Unisba di bagian kanan atasnya. Tulisan Korps Protokoler Mahasiswa dan Unisba serta tiga garis bergelombang di dalam bujur sangkar berwarna emas.

 Bendera Korps Protokoler Mahasiswa Unisba memiliki bendera biru tua Unisba, di bagian tengah terdapat tulisan Korps Protokoler Mahasiswa berwarna emas. Di bagian kanan atas terdapat lambang Unisba.

 Visi Terwujudnya pelayanan yang prima dalam setiap penugasan dengan didukung oleh petugas yang cerdas, berkualitas, efisien dan profesional.


20

 Misi 1) Terwujudnya pelayanan yang prima kepada unsur pimpinan di lingkungan Unisba dan unsur lain. 2) Mengembangkan potensi mahasiswa di lingkungan Unisba dan turut menciptakan mahasiswa yang memiliki kualitas dan kuantitas mumpuni agar terlahir petugas yang cerdas, berkualitas, efisien dan profesional. 3) Menjalin silaturahmi yang baik dengan pihak pimpinan di lingkungan Unisba dan pihak lain.

 Tujuan 1) Korps Protokoler Mahasiswa Unisba didirikan dengan tujuan membantu dan melaksanakan acara-acara formal dan informal, di luar dan di dalam lingkungan Unisba. 2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keprotokoleran pada setiap anggota Korps Protokoler Mahasiswa Unisba. 3) Mewujudkan visi dan misi Unisba.

Motto Protokoler “If You Do The Right Thing No One Remember If You Do The Wrong Thing No One Forgotten” “Jika kita membuat hal yang benar tidak seorang pun mengingat, jika kita membuat kesalahan tidak seorang pun yang melupakannya”.


21

Struktur Organisasi


22

Susunan Kepengurusan SUSUNAN KEPENGURUSAN KORPS PROTOKOLER MAHASISWA (KPM) UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG PERIODE 2017 Jabatan Ketua Umum Wakil Ketua Sekretaris Umum Staff Kesekretariatan Bendahara Umum Staff Keuangan

Nama Khairurizki Prabowo M. Andara Munazar R Mega Aliya Reny Anggraeny Nadiatulfath Indrawati Hannisah Rr. Shabrina Alyani Kartika Ighra Nurani Fathya Kartini R. Maulinnisa Siti. A. S

NPM (10060114029)

(10080015152) (10080014107) (10080014256) (10010213144)

(10060315032) (10050015144) (10040014057) (10010213139) (10080014093) (10080015031)

 Departemen Penelitian Dan Pengembangan Jabatan Kadept

Staff

Nama Muhammad Naufal Pratama Andryanti Puspita Dewi Rifa Fauziyah Rabbani Shintya Rofiatul Islania Iqbal Mujahid Haidar Lutfi Zahroni Yoga Iswara Nina Nurmila Yoga Iswara


NPM (10090114088) (10080013341) (10060314103) (10060314090) (10010214154) (10010214125) (10020214021) (10030113023) (10020214021) 23

Nadia Nur Ashfahani

(10050014145)

Kevin Fasha Muhammad Nugraha Siti Sarah Sobariah Lestari

(10080015233)

Della Mart Delani Azhari

(10050015037)

Ridha Azzahra

(10050014171)

Azrina Sabilla

(10080014229)

Salwa Najiah

(10050015141)

(10060114056)

 Departemen Hubungan Masyarakat Jabatan Kadept

Staff

Nama Muhamad Lutfi Nurmansyah Muhammad Rhendy Emizar Naufal Zakiy R Ajie Satrio

NPM (10080014097)

Ulfa Dwiningrum Tia Siti Hoeriyah Kemalia Witnasari Nurul Hidayah Fachriani M. Mujahid Do Ali Syifa Selviani Ahmad Khoerudin Mohamad Yusup Nurjaman Elfrida Liani Sani Nur Azizah Suhara

(10020214051) (10080013335) (10080014326) (10060114016) (10020214012) (10050015114) (10030155002) (10020215021) (10020215030) (10060315035)


(10080014367) (10010214100) (10090114076)

24

 Departemen Umum Jabatan Kadept

Nama Nisrina Roby Syaftian Putra Mehmet Akmal S Muhammad Rizky Fauzi Mohamad Haikal Raka Agnia Gifari Syifa Fauziah Restu Dwi Pangestu

NPM (10080014054) (10080013073) (10020214023) (10020214026) (10010214022) (10010113014) (10050013116) (10010214165)

Ridlo Adika Nur Alifah Suhara Daeng Rahima Pasca Utami Jody Alwin Irawadi Yusuf Rafsanjani Devi Hasanah

(10090114041) (10060315036) (10010214147) (10060115040) (10060115054) (10020215016)

Staff

Uraian Kerja Pengurus Korps Protokoler Mahasiswa Unisba  Ketua Umum Syarat-syarat calon Ketua Umum: 1) Ketua Umum dipilih berdasarkan pada keputusan pada musyawarah besar dan musyawarah luar biasa. 2) Beragama Islam dan taat kepada Allah SWT. 3) Menjunjung tinggi asas dan tujuan Universitas Islam Bandung. BUKU PANDUAN KPM UNISBA 2017

25

4) Terdaftar sebagai mahasiswa Unisba. 5) Mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugas sebagai ketua korps protokoler mahasiswa Unisba. 6) Tidak merangkap pada jabatan fungsionaris pada organisasi kemahasiswaan di Unisba. 7) Menyatakan kesediaan secara lisan dan atau tulisan, serta bersedia bertanggung jawab atas segala pelaksanaan program kerja. 8) Minimal telah menjadi anggota selama satu tahun. 9) Mengerti dan mengetahui peran protokoler. 10) Bersedia mematuhi PD PRT dan peraturan Korps Protokoler Mahasiswa Unisba. Tugas-tugas Ketua Umum: 1) Mengawasi dan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Korps Protokoler Mahasiswa Unisba. 2) Membuat kebijakan umum yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan Korps Protokoler Mahasiswa Unisba serta berdasarkan pada aturanaturan tetap. 3) Melengkapi dan menetapkan susunan kepungurusan pada masa periode yang dipimpinnya. 4) Menetapkan program kerja pada masa kepengurusannya. 5) Melakukan evaluasi sebagai upaya memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. 6) Melakukan koordinasi dengan seluruh pengurus dan anggota Korps Protokoler Mahasiswa Unisba. 7) Menandatangani setiap surat yang dikeluarkan oleh Korps Protokoler Mahasiswa Unisba, baik yang berasal dari pengurus harian maupun panitia pelaksana kegiatan. 8) Memperhatikan kondisi objektif, internal dan eksternal Korps Protokoler Mahasiswa Unisba.


26

 



Kondisi objektif adalah membentuk dan menyusun kepengurusan untuk mempermudah kinerja dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Kondisi internal adalah membentuk rasa kekeluargaan dan keakraban agar dapat menghasilkan tim yang tangguh serta dapat menjaga loyalitasnya. Kondisi eksternal adalah membentuk kerjasama dengan lembaga kemahasiswaan serta unit-unit kegiatan mahasiswa di lingkungan Unisba.

Wakil Ketua Umum, Sekertaris Umum, Bendahara Umum, Tim kesekretariatan dan Tim bendahara dipilih langsung oleh Ketua Umum Korps Protokoler Mahasiswa Unisba.

 Wakil Ketua Umum 1) Mengorganisir segala jenis kegiatan serta mewakili Ketua Umum jika yang bersangkutan berhalangan hadir. 2) Bersama-sama dengan Ketua Umum menetapkan kebijakan umum. 3) Memberikan saran atau masukan kepada Ketua Umum dalam rangka mengambil keputusan. 4) Bersama-sama dengan Ketua Umum melakukan koordinasi dengan seluruh pengurus dan anggota.

 Sekretaris Umum 1) Memberi saran atau masukan kepada Ketua Umum dalam mengambil keputusan. 2) Menyimpan seluruh surat, arsip, dan berkas-berkas penting yang berhubungan dengan pengurus harian atau panitia pelaksana kegiatan. 3) Mendampingi Ketua Umum dan bertindak sebagai notulen dalam rapat rutin pengurus. BUKU PANDUAN KPM UNISBA 2017

27

4) Bertanggung jawab atas tertib administrasi dan kesekretariatan organisasi. 5) Mengurus organisasi surat, baik yang keluar maupun yang masuk pada Korps Protokoler Mahasiswa Unisba. 6) Mengecek setiap proposal maupun laporan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan. 7) Bersama Ketua Umum menandatangani surat yang dikeluarkan oleh pengurus harian Korps Protokoler Mahasiswa Unisba.

 Staf Sekretaris

1) Membantu kinerja dan mewakili sekretaris umum bila berhalangan hadir di dalam melaksanakan tugasnya. 2) Menginventarisir dan mengatur sirkulasi barangbarang inventaris. 3) Membuat data pengurus dan anggota Korps Protokoler Mahasiswa Unisba. 4) Membuat dan mengefektifkan jadwal piket ruang kesekretariatan.

 Bendahara Umum 1) Merencanakan dan mengelola keuangan organisasi. 2) Menyusun pembukuan keuangan dan membuat transparasi keuangan. 3) Menyusun arsip yang berhubungan dengan anggaran organisasi. 4) Mengeluarkan kebijakan keuangan berdasarkan kesepakatan anggota dengan pengesahan Ketua Umum. 5) Sebagai pemegang dan penanggung jawab rekening organisasi. 6) Membawahi, mengelola, dan mengawasi kinerja tim bendahara. 7) Mengecek setiap proposal maupun laporan pertanggungjawaban (berkaitan dengan anggaran kegiatan) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. BUKU PANDUAN KPM UNISBA 2017

28

 Staf Bendahara 1) Membantu kinerja dan mewakili bendahara umum bila berhalangan hadir di dalam melaksanakan tugasnya. 2) Melakukan penarikan uang kas setiap bulannya kepada pengurus dan anggota Korps Protokoler Mahasiswa Unisba 3) Membantu bendahara umum dalam penyusunan arsip yang berhubungan dengan anggaran belanja dan anggaran pendapatan organisasi. 4) Bekerja di bawah koordinasi bendahara umum.

 Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Koordinator dan anggota Departemen Litbang dipilih langsung oleh ketua umum. 

Tugas Kadept Litbang:

1) Memimpin dan mengkoordinir setiap kegiatan yang berhubungan dengan Departemen Litbang. 2) Mengusulkan dan merumuskan tujuan program kerja atau kegiatan yang berkaitan dengan departemennya. 3) Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan program kerja Departemen Litbang. 

Job Description Litbang

1) Melakukan fungsi, perekrutan, dan pembinaan anggota serta pengurus Korps Protokoler Mahasiswa Unisba. 2) Memberikan rekomendasi dan mengoptimalkan kinerja panitia kegiatan yang diselenggarakan oleh Korps Protokoler Mahasiswa Unisba. 3) Melakukan perbaikan sistem kaderisasi, salah satunya dengan melakukan pelatihan bagi anggota dan pengurus. BUKU PANDUAN KPM UNISBA 2017

29

4) Menentukan penugasan protokol pada setiap kegiatan yang melibatkan Korps Protokoler Mahasiswa Unisba atas persetujuan Ketua Umum. 5) Menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan keprotokoleran. 6) Meningkatkan kinerja dan profesionalitas organisasi. 

       

Program Litbang Pelantikan pengurus Korps Protokoler Mahasiswa Unisba Rapat kerja Korps Protokoler Mahasiswa Unisba Pengaturan Penugasan Open Recruitment dan Seleksi Pendidikan dan Pelatihan anggota baru Korps Protokoler Mahasiswa Unisba Upgrading Seminar Keprotokoleran Musyawarah Besar

 Departemen Hubungan Masyarakat (Humas). Koordinator dan anggota Departemen Humas dipilih langsung oleh ketua umum  Tugas Kadept Humas: 1) Memimpin dan mengkordinir Departemen Humas. 2) Mengatur tugas kehumasan di lingkup Korps Protokoler Mahasiswa Unisba. 3) Bertanggung jawab atas kegiatan humas di lingkup Korps Protokoler Mahasiswa Unisba. 4) Merumuskan program kerja atau kegiatan yang berkaitan dengan departemennya. 5) Mengawasi pelaksanaaan program kerja atau kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. 6) Melaksanakan pendelegasian staf-nya secara profesionalitas. 7) Membuat LPJ.


30



Departemen Humas terbagi menjadi dua bagian:

1) Humas Internal - Membuat jalinan kerjasama dengan unit-unit kegiatan dan lembaga-lembaga organisasi di dalam kampus Unisba. - Menjaga nama baik Korps Protokoler Mahasiswa Unisba dan almamater. - Mengaktifkan e-mail, instagram, twitter, website dll. 2) Humas Eksternal a. Menjalin hubungan baik antara Korps Protokoler Mahasiswa Unisba dengan masyarakat umum dan alumni. b. Membuat jalinan kerjasama dengan unit-unit kegiatan dan lembaga-lembaga di luar Unisba. c. Menjaga nama baik Korps Protokoler Mahasiswa Unisba dan almamater. 

Program Hubungan Masyarakat 1) Humas Internal      

Buka bersama dan temu alumni (Reuni Protokoler) Pelantikan Sarjana Pelantikan mahasiswa baru Milad Unisba Milad Protokoler Audiensi dengan Rektor

2) Humas Eksternal 

Table Manner


31

Departemen Umum



Koordinator dan anggota Departemen Umum dipilih langsung oleh ketua umum.  Tugas Kadept Umum: 1) Memimpin dan mengkordinir Departemen Umum. 2) Mengusulkan dan merumuskan tujuan program kerja atau kegiatan yang berkaitan dengan departemennya. 3) Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan program kerja departemennya. 4) Membuat LPJ .  Tugas Departemen Umum: 1) Membantu departemen lain di dalam pelaksanaan program kerjanya, terutama yang berkaitan dengan pengadaan saran dan prasarana. 2) Membantu mempublikasikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Korps Protokoler Mahasiswa Unisba. 3) Mengumpulkan dan mengorganisir dokumentasi kegiatan Korps Protokoler Mahasiswa Unisba. 4) Membuat kegiatan yang berhubungan dengan Media, Informasi dan Komunikasi. 

  

Program Departemen Umum Foto Pengurus Protokoler. Mengkordinir pembuatan seragam KPM Unisba. Membuat spanduk, banner atau pamflet yang berkaitan dengan publikasi kegiatan KPM Unisba.


32

Komisi Pengawasan dan Pertimbangan Aparatur Organisasi (KPPAO) Korps Protokoler Mahasiswa Unisba. Tentang KPPAO Dalam rangka meningkatkan kualitas, kedisiplinan, profesionalisme serta integritas seluruh anggota Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Islam Bandung. Maka dari itu ketua umum memberikan kebijakan dengan membentuk suatu badan, yaitu Komisi Pengawasan dan Pertimbangan Aparatur Organisasi (KPPAO) yang sesuai dengan Surat Keputusan KPM Unisba No: 002/A/2/SK/PROTO/XII/2016. Komisi Pengawasan dan Pertimbangan Aparatur Organisasi merupakan satuan tugas non-departemen yang dibawahi langsung oleh ketua umum Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Islam Bandung dan sejajar dengan Wakil Ketua namun dengan tugas yang berbeda. Komisi Pengawasan dan Pertimbangan Aparatur Organisasi (KPPAO) yang terdiri dari 4 orang dengan bagian bagian koordinator, sekretaris dan anggota. Koordinator Komisi Pengawasan dan Pertimbangan Aparatur Organisasi mempunyai tugas memberikan arahan dalam kegiatan pengawasan aparatur organisasi. Sekretaris Komisi Pengawasan dan Pertimbangan Aparatur Organisasi mempunyai tugas membantu kinerja koordinator serta membuat surat pemanggilan. Komisi Pengawasan dan Pertimbangan Organisasi dipilih oleh Ketua Umum dari pengurus Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Islam Bandung tanpa mengugurkan jabatan yang dipegang pada kepengurusan.


33

Identitas KPPAO (Lambang dan Kop Surat) Lambang

Kop Surat


34

Visi KPPAO Seluruh aparatur Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Islam Bandung dapat menjunjung tinggi AD/ART Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Islam Bandung memiliki sifat disiplin, professional dan berperan aktif dalam setiap kegiatan internal maupun eksternal.

Misi KPPAO 1. Membuat laporan kinerja setiap anggota berdasarkan kegiatan penugasan dan kegiatan internal ( kepanitiaan). 2. Mengawasi kegiatan penugasan dan kegiatan internal yang kemudian penilaiannya menjadi bahan dari laporan kinerja. 3. Mengawasi kepatuhan anggota dan pengurus Korps Protokoler Mahasiswa Univesitas Islam Bandung terhadap aturan (SK, AD/ART) serta kode etik. 4. Memanggil pelanggar serta mengklarifikasi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota serta pengurus Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Islam Bandung. 5. Menindaklanjuti seluruh kajian individu anggota serta pengurus Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Islam Bandung dengan cara memohon surat peringatan kepada Ketua Umum.

Hak KPPAO 1. Memberikan surat pemanggilan kepada anggota serta pengurus Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Islam Bandung. 2. Meminta informasi serta meminta klarifikasi kepada anggota serta pengurus Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Islam Bandung. 3. Memohon surat peringatan kepada Ketua Umum jika diperlukan atau jika surat pemanggilan diabaikan sebanyak 3 kali. 4. Memberikan sanksi kepada anggota serta pengurus Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Islam Bandung jika sudah diadakannya pengambilan informasi, klarifikasi dan telah diadakannya sidang kepada yang bersangkutan


35

Sidang KPPAO 1.

2. 3.

4. 5.

Memanggil yang bersangkutan dengan surat pemanggilan yang dibuat oleh sekretaris KPPAO dan ditandatangani oleh koordinator KPPAO dan diketahui oleh Ketua Umum. Sidang dihadiri oleh seluruh KPPAO dan dipimpin oleh koordinator. Sidang disaksikan oleh 2 orang saksi dari anggota atau pengurus Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Islam Bandung. Pihak yang bersangkutan berhak mengklarifikasi dan berkewajiban memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Sanksi dapat dijatuhkan setelah keempat komisi telah sepakat serta bermusyawarah dan ditetapkan oleh koordinator komisi.


36

Bagian III Keprotokoleran Dalam bab ini:        

Pengertian Protokol. Tugas dan fungsi protokol. Jenis-jenis dan sifat acara. Tata tempat “preseance/precedence”. Piramidal Preseance. Seating Arrangement. Penanganan EO (Event Organizer). Master of Ceremony.

P

ada hakekatnya keprotokolan mengatur tatacara pergaulan antar pejabat yang dilibatkan dalam suatu kehiatan tertentu yang bersifat resmi berdasarkan norma, kesepakatan, atau kelaziman yang berlaku dalam tata pergaulan tersebut. Protokol adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keamanan, kenyamanan, dan keteraturan jalannya kegiatan atau acara serta pejabat penting yang menghadiri kegiatan atau acara tersebut. Oleh karena hal tersebut seorang protokol harus mencintai tugas dan pekerjaannya, memiliki wawasan dan intelektualitas, menguasai pengetahuan tentang ke-protokolan, mempunyai dedikasi, etos kerja, dan disiplin tinggi, mampu bekerja dalam team work secara mutlak, penuh loyalitas, tanggung jawab, dan percaya diri.

Pengertian Protokol BUKU PANDUAN KPM UNISBA 2017

37

Kata Protokol dahulu dibawa ke Indonesia oleh Belanda dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dari bahasa Perancis “Protocole”, yang di ambilnya dari bahasa latin “Protokollum” akan tetapi ini juga bukan kata aslinya. Asal kata protokol berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari “Protos” dan “Kolla”. Protos berarti yang pertama, Kolla berarti lem atau perekat, yaitu lembaran pertama yang dilekatkan pada gulungan papyrus atau kertas tebal yang berisi perintah atau keputusan-keputusan raja kepada rakyatnya pada waktu itu. Jadi protokol dapat diartikan sebagai lembar pertama yang diletakkan pada suatu buku atau dokumen, hal ini lumrah disebut cover. Cover sebuah buku mencerminkan isi buku tersebut, jika dikaitkan dengan pengertian protokol sebagai unit kerja berarti petugas-petugas protokol merupakan tolok ukur keberhasilan unit kerjanya. Hal tersebut dikarenakan petugas protokol tampil paling depan dalam menangani berbagai kegiatan (acara atau upacara). Berhasil atau gagal acara atau upacara tersebut sangat bergantung pada petugas protokolnya.

Dari pengertian tersebut di atas, tampak bahwa inti dari pengertian protokol adalah pengaturan yang berisi norma-norma mengenai tata kerja agar suatu tujuan yang telah di sepakati dapat di capai. Pengertian Protokol dalam UU No.8 tahun 1987 tentang Protokol : ”Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan, sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat”.


38

Tugas dan Fungsi Protokol 1. Tugas Protokol menyangkut segi-segi keupacaraan. Hal ini tercermin di dalam banyaknya jenis acara yang harus dilaksanakan, yaitu: a. Penerimaan tamu b. Kunjungan tamu c. Perjalanan ke daerah atau ke luar negeri d. Pengaturan sidang e. Penyelenggaraan sidang f. Penyelenggaraan upacara-upacara 2. Tugas protokol sebagai unsur staff yang menyangkut kegiatan pimpinan. Pimpinan di dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya membutuhkan staff untuk mengatur agar tugas dan kegiatannnya dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Protokol sebagai salah satu unsur staff, membantu pimpinan untuk mempersiapkan tugas dan kegiatan tersebut mulai dari perencanaan, sampai dengan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Seorang petugas protokol, diharapkan memenuhi Prinsip TASBIH, yaitu Teliti, Andalan, Serius, Bersih, Integritas, Handal. Guna mencapainya, seorang petugas protokol harus memiliki kemauan, kemampuan dan tanggung jawab. Petugas protokol diharapkan memiliki hal-hal sebagai berikut: a. Penampilan yang menarik; b. Ketelitian dan kepekaan; c. Wawasan yang luas dalam bidang dan ilmu sosial lainnya; d. Kepribadian yang baik; e. Kemampuan berkomunikasi yang baik; f. Cerdas. BUKU PANDUAN KPM UNISBA 2017

39

Penampilan ideal petugas protokol, yaitu : a. Sikap yang luwes dan menarik yang meliputi: Cara berdiri, cara duduk, cara berjalan, cara berbicara, gerak-gerik tangan . b. Ekspresi Muka, Pandangan Mata dan Sikap Kepala. c. Kesehatan Fisik dan Jasmani: tidur dan makan teratur, olah raga, dan optimistis. d. Kebersihan serta kerapihan badan dan pakaian. Dalam menjalankan tugasnya, petugas memiliki pedoman tugas, yaitu: a. Planning (Perencanaan yang baik). b. Organizing. c. Actuating. d. Courtesy (Keramahtamahan). e. Controlling. f. Self Confidence (Percaya Diri).

protokol

Kriteria Pelayanan Keprotokolan  Pelayanan harus sesuai atau memenuhi persyaratan yang ditentukan Standar Operasional Prosedur (SOP).  Pelayanan harus selalu berorientasi terhadap pengontrolan (control by process, control by output, control by outcome) untuk mempertahankan kualitas.  Operasional pelayanan harus didasarkan pada perencanaan manajerial dan content.  Perilaku pelayanan harus berorientasi pada emotional (perasaan), expectatiton (harapan), wish (keinginan) dan need (kebutuhan).  Mempertahankan faktor dignity (martabat).


40

Outcome Keprotokolan  Menentukan terciptanya suasana yang mempengaruhi keberhasilan suatu usaha.  Menciptakan tata pergaulan yang mendekatkan satu sama lain (antar lembaga) walaupun membatasi gerak pribadi.  Menciptakan suatu upacara atau acara yang khidmat, tertib dan lancar.  Menciptakan pemberian perlindungan.Ketertiban dan rasa aman menjalankan tugas.  Menciptakan kredibilitas kepemimpinan.

Istilah-Istilah dalam Keprotokoleran  Pejabat Negara: Pimpinan dan anggota lembaga tertinggi dan atau tinggi negara, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.  Pejabat Pemerintah: Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintahan. Contohnya Dirjen, Kepala Biro.  Tomastu: Tokoh Masyarakat Tertentu, seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan atau pemerintah. Tomastu tingkat nasional (Mantan Presiden) dan Tomastu tingkat daerah (Ketua DPD Parpol).  Tata Upacara : Aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.  Tata Penghormatan : Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau resmi.  Keprotokolan: Suatu proses dan kegiatan aplikasi kaidah atau norma keprotokolan dalam suatu acara. BUKU PANDUAN KPM UNISBA 2017

41

 Protokol Pejabat: Ketentuan-ketentuan di bidang keprotokolan yang harus dilaksanakan oleh pejabat tertentu.  Pejabat Protokol: Seseorang yang mengemban tugas jabatan memimpin kegiatan keprotokolan (protokol profesi) atau bidang tugasnya berkaitan dengan kegiatan keprotokolan (protokol fungsi).  Tata Cara Keprotokolan: Sistem penyelenggaraan sesuatu kegiatan yang menerapkan sendi-sendi keprotokolan yang meliputi aturan tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, tata pakaian, tata urutan sambutan dan tata lambang kehormatan negara.  Kedudukan Protokol: Hak yang diberikan kepada seseorang atau lambang untuk mendapatkan penghormatan dan perlakuan tata tempat dalam acara kenegaraan, acara resmi atau pertemuan resmi dan hak memperoleh fasilitas maupun pelayanan sesuai dengan kedudukan atau.

Jenis – Jenis dan Sifat Acara Jenis-jenis Acara 



Acara Sangat Formal, contohnya adalah pelantikan pejabat, penganugrahan tanda jasa, peringatan hari-hari besar nasional, penyambutan kunjungan pejabat, pengukuhan, wisuda, penerimaan mahasiswa baru, dan ijab kabul dalam pernikahan. Acara-acara di atas memiliki aturan protokoler yang relatif baku, oleh karena itu MC tidak diperkenankan untuk berimprovisasi. Acara Formal, contohnya adalah Seminar, rapat kerja, workshop, simposium, saresehan, kokakarya dan diskusi panel. MC atau moderator boleh melakukan improvisasi sepanjang ada relevansinya dengan permasalahan, tetapi jika tidak menguasainya lebih baik tidak berimprovisasi.


42







Acara Semi Formal, contohnya adalah pernikahan (di luar acara ijab kabul), launching, konser paduan suara, syukuran, pertunangan, dan acara ulang tahun organisasi atau lembaga. Untuk acara-acara tersebut memiliki tata cara yang tidak terlalu baku, tapi tetap harus tersaji secara apik dengan ketentuan-ketentuan yang telah dirancang MC sesuai dengan kebutuhan. Dalam acara ini MC diperbolehkan berimprovisasi tetapi harus yang relevan dengan sajian acara. Acara Non Formal, contohnya dalah acara pameran, konser musik, pentas seni, ulang tahun, fashion show. Untuk acara-acara di atas jarang diperlukan protokoler, tapi diperlukan MC yang pandai berimprovisasi sehingga menarik penonton untuk ikut gembira dan terkesan. Acara-acara Kombinasi, acara gabungan dua atau lebih acara yang disajikan, yang di dalamnya terdiri dari kemungkinan-kemungkinan acara seperti kombinasi acara formal dan semiformal. Acara-acara tersebut diperlukan MC yang serba bisa, baik untuk mengekspresikan acara formal maupun acara informal.

Sifat Acara Pada ketiga acara tersebut diterapkan ketentuan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.  Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan diselenggarakan oleh negara, dilaksanakan oleh Panitia Negara yang diketuai oleh Menteri Sekretaris Negara, dihadiri oleh Presiden dan atau Wakil Presiden dan undangan lainnya. Contohnya adalah Upacara Proklamasi Kemerdekaan RI.  Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau Lembaga Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan atau pejabat pemerintah serta undangan lainnya.


43



Acara yang dipersamakan dengan acara resmi adalah acara yang diatur dan diselenggarakan oleh organisasi Non Pemerintah atau swasta yang dihadiri oleh Pejabat Negara dan atau Pejabat Pemerintah dan undangan lainnya.

Upacara Akademik        

Penerimaan Mahasiswa Baru. Wisuda Sarjana atau Lulusan. Dies Natalis atau Milad. Penganugerahan Kehormatan Akademik. Ujian Terbuka Doktor. Pelantikan Pejabat (Rektor atau Dekan). Orasi Ilmiah. Pembukaan Seminar, Simposium, Lokakarya dll.

Upacara Non Akademik      

Pelantikan Pejabat Negara. Penandatangan MoU (Kerjasama). Penghormatan Jenazah, Purnabakti dll. Penerimaan Tamu Resmi. Jamuan Resmi. Peresmian Fasilitas Lembaga.

Pelaksanaan Acara di Perguruan Tinggi Universitas Islam Bandung, merupakan suatu lembaga yang sarat dengan kegiatan yang bersifat keprotokoleran. Tentunya setiap kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan lancar, sehingga dapat memberi kesan atau citra yang baik. Hal ini harus di dukung oleh tenaga protokol yang profesional. Profesionalisme di sini berarti harus dipenuhi minimal tiga persyaratan yaitu : 1. Expertness: Seseorang bertugas dalam keprotokolan harus ahli dalam bidang tugasnya baik dalam tata tempat, tata upacara, maupun tata penghormatan.


44

2. Comitment: Para tugas keprotokolan harus memiliki tingkat keberpihakan, loyalitas dan kecintaan dalam tugasnya dengan baik. 3. Etika: Petugas keprotokolan harus mengetahui hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Etika juga menyangkut nilai-nilai dasar dan budaya yang harus menjadi acuan dan pedoman dalam bertindak.

Tata Tempat, “Preseance/Precedence” 

Arti, Pengertian dan Definisi Tata Tempat

Kata tata jika dipergunakan dalam kata majemuk, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti “aturan, peraturan, susunan, sistem”, Sedangkan kata tempat antara lain mengandung arti kedudukan. (dalam hal ini ialah kedudukan sesorang atau lambang didalam negara, pemerintahan dan masyarakat). Jadi tata tempat mempunyai pengertian Tata Urutan yang biasa di gunakan dalam berbagai upacara. Tata Urutan yang biasa di gunakan dalam berbagai acara. Tata tempat di sebut juga “Preseance” (bahasa Perancis) atau “Precedence” (bahasa Inggris). Untuk selanjutnya sesual kelaziman dalam dunia keprotokolan uraian di bawah ini di pergunakan istilah preseance. Preseance pada hakekatnya mengandung unsurunsur; siapa yang berhak lebih didahulukan “order of precedence”. Susunan preseance yang telah ditetapkan, diekspresikan dalam lay out atau tata ruang. Orang yang mendapatkan tempat untuk didahulukan adalah seseorang karena jabatan atau pangkatnya (disebut VIP=Very Important Person) dan kadang-kadang pula karena derajatnya (disebut VIC=Very Important Citizen). Preseance itu dapat diperoleh seseorang antara lain karena hal-hal sebagai berikut: 1. Pemilihan atau pengangkatan untuk suatu jabatan atau kedudukan. 2. Kelahiran, seperti halnya dengan kaum ningrat. BUKU PANDUAN KPM UNISBA 2017

45

3. Dinobatkan atau mewarisi kerajaan karena keturunan. 4. Kedudukan sosialnya di dalam masyarakat, seperti halnya tokoh masyarakat tertentu. 5. Pernikahan seperti halnya isteri atau suami dan pejabat negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu. Kemudian mengenai definisi Tata Tempat berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 adalah “Aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi”.

 Aturan Umum Preseance     

 

Jika mereka berjajar, maka biasanya sebelah kanan dianggap lebih tinggi dari sebelah kiri Jika menghadapi meja, maka yang dianggap tempat pertama adalah yang menghadap pintu keluar, dan tempat terakhir adalah yang paling dekat pintu keluar. Dalam pengaturan tempat suatu jajaran dan pada garis yang sama, maka yang paling tinggi sebelah kanan atau ditengah, tergantung pada keadaannya. Kedatangan dan pulang, orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang terlebih dahulu. Naik kendaraan, bagi seseorang yang mendapat tata urutan paling utama, apabila naik atau turun kendaraan:  Kapal terbang: naik paling akhir, turun paling dahulu.  Kapal laut: naik dan turun paling dahulu.  Mobil atau kereta api: naik dan turun paling dulu, duduk paling kanan (orang ketiga duduk di tengah). Letak kendaraan (mobil). Pintu kanan mobil berada di arah pintu keluar gedung. Jajaran kehormatan, orang yang paling dihormati, harus datang dari sebelah kanan dari penyambut. Bila yang paling dihormati yang menyambut tamu, maka tamu akan datang dari arah sebelah kirin


46

Piramidal Preseance PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH DAN TOMASTU TINGKAT NASIONAL, PROPINSI, KABUPATEN/KOTA Presiden Republik Indonesia Wakil Presiden Republik Indonesia Mantan Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia Ketua lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Perintis Kebangsaan Kemerdekaan Indonesia Menten Negara, Setingkat Merited Negara, Wakil Ketua Lembaga Teringgi/tinggi negara Duta Besar RI, Panglima ABRI/TNI, Kepala stat Angkatan dan KAPOLRI Ketua umum dewan pimpinan pusat partai politik Ketua Muda MA, Anggota Lembaga Tertinggi negara, Hakim Agung pada MA Pemilik tanda kehormatan RI berbentuk bintang (Adipura, Adipradana, Utama, Pratama, dan Nararya) Gubernur, Ketua Dewan perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Pimpinan LPND dan pejabat Eselon Ia/setingkat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua presidium wali-wali Gereja Indonesia, Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Ketua Parisada Hindu dharma dan Ketua perwalian umat buddha Indonesia Panglima Komando Daerah mliter/komandan Resort Muter, Komandan tertinggi kesatuan angkatan dan POLRI tingkat propinsi, Ketua pengadilan Tinggi, Kepala kejaksaan tinggi Wakil gubernur, Wakil ketua DPRD Propinsi Sekretaris Daerah Propinsi, (Eselon Ib)/setingkat Bupati/Walikota, Ketua DPRD Kab/Kota Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat propinsi (Ketua DPD Parpo Pemuka agama/adat setempat) Anggota DPRD Propinsi Dan Dim, Dan Ti Kesatuan Angkatan dan POLRI Tingkat Kab/kota Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri Wakil Bupati, Wakil Wali kota, Wakil ketua DPRD Kabupaten/kota Kelompok eselon IIa/setingkat Tokoh masyarakat tertentu tingkat kabupaten/kota (Ketua DPD Parpol, Pemuka Agama/Adat Setempat) Anggota DPRD Kabupaten I kota Kelompok Pejabat Eselon IIb/Setingkat Kelompok Pejabat Eselon IIIa/Setingkat Kelompok Pejabat Eselon IIIb/Setingkat Kelompok Pejabat Eselon IVa/Setingkat Kelompok Pejabat Eselon IVb/Setingkat


47

Seating Arrangement Penyusunan tata tempat dalam suatu acara disebut seating arrangement, mekanismenya meliputi hal-hal sebagai berikut : 1. Mengidentifikasi golongan penerima preseance. 2. Menyusun urutan Pejabat negara, pejabat pemerintah dan pejabat tokoh masyarakat. 3. Jika terdapat persoalan untuk menentukan susunan preseance terhadap dua orang yang sama/sederajat, maka diambil sebagai dasar untuk menetapkan siapa yang berhak memperoleh preseance pertama dengan parameternya dilihat dan kedudukan ketatanegaraan, kedudukan administrasi, sosial dan hal-hal yang bersifat khusus yang menyangkut ruang, waktu dan tempat. 4. Susunan preseance yang telah ditetapkan tersebut, diekspresikan dalam tata ruang atau layout dengan komposisinya meliputi : Pertama : Front Row


48

Kedua : First Row

FirstBaris Row (left) First Row Pada pertama sayap kanan atau(right) kiri dari baris utama, jika nomor 5 jatuh pada seorang wanita, maka wanita tersebut menempati nomor unit (4) sedangkan pria yang menempati nomor urut (4) dialihkan pada nomor urut (5). Rumus pada first row tersebut dapat juga menggunakan rumus seperti pada front row (4) (2) (1) (3) (5) tergantung letaknya.

Rumus seperti ini biasanya diterapkan jika letak baris pertama berada di sayap kanan dan kiri baris utama (bukan berada di sebelah kanan/kiri baris utama. Rows lainnya menyesuaikan dengan rumus tersebut.

 Etika Protokoler   

Disiplin waktu adalah mutlak. Tidak dibenarkan melecehkan seseorang dengan memindahkan tempat duduk dari depan ke belakang. Tidak membicarakan hal-hal yang merupakan “fakta di balik panggung”.

 Tata Busana 

Tata busana adalah pakaian yang harus dikenakan pada suatu aktivitas protokoler, baik oleh para pejabat undangan ataupun pelaksana kegiatan.


49



Tata busana harus ditentukan atau dicantumkan pada surat undangan yang dikirimkan baik formal maupun informal.

 Tata Warkat   -

-

-

-

-

-

Tata warkat adalah Pengaturan mengenai undangan yang akan dikirim untuk suatu kegiatan. Hal yang perlu diperhatikan ialah: Daftar nama tamu yang akan diundang hendaknya sudah disiapkan sesuai dengan jenis keperluan kegiatan. Jumlah undangan disesuaikan dengan kapasitas tempat, kepentingan serta tercapainya tujuan kegiatan sendiri. Bentuk undangan sedapat mungkin dibakukan untuk setiap jenis kegiatan, baik mengenai format, isi dan sebagainya. Menulis nama orang yang diundang hendaknya secara benar dan jelas baik mengenai nama, pangkat, jabatan dan alamatnya. Dalam undangan perlu dijelaskan undangan diperuntukkan beserta istri/suami atau tidak. Tidak dibenarkan dalam undangan resmi disebutkan undangan berlaku untuk beberapa orang. Mencantumkan kode undangan pada sampul undangan untuk mempermudah penempatan duduknya. Mencantumkan ketentuan mengenai pakaian yang dikenakan. Menentukan batas waktu penerimaan tamu. Catatan dalam undangan agar memberitahukan kehadirannya atau ketidak hadirannya (RSVP yang merupakan singkatan: Respondez s’il vous plaiz) Undangan dikirim dalam waktu relatif tidak terlalu lama dengan waktu pelaksanaan kegiatan (seminggu sebelumnya hendaknya sudah terkirim).


50

*Materi Keprotokoleran pada Upgrading Pengurus Unit Protokoler Unisba Periode 2012-2013 yang disampaikan oleh Dr. Hj. Ani Yuningsih, Dra., M.Si.

Penanganan Event

 Standar Proses Penanganan Event

 Pedoman Pelaksanaan Protokol


51

 Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun sebuah acara :  Tema dan tujuan acara  Sasaran (tamu yang akan hadir siapa saja)  Disiplin waktu (ketepatan waktu dan porsi)  Pembagian tugas (siapa koordinator acara, MC, pembaca Al-Qur’an, saritilawah, siapa yang memberi sambutan dan membuka acara, siapa pembaca do’a, dll)  Paham dan mengerti dalam menganalisa situasi dan kondisi, sehingga bila ada perubahan sekecil apapun, protokol harus siap improvisasi atau mengubah bagian kecil mata acara (tergantung konteks).

Master of Ceremony Setiap acara membutuhkan MC atau Pembawa Acara untuk dapat menghantarkan acara dengan tersusun, teratur dan lancar. Akan tetapi masih banyak orang rancu terhadap beberapa istilah tentang profesi ini, antara lain:



MC

Istilah ini sebenarnya lebih tepat digunakan untuk pembawa acara yang sifatnya lebih mendekati ke entertainment atau semi hiburan. Oleh karena itu MC disini dituntut daya kreativitas dan improvisasinya yang lebih tinggi. Seorang MC harus mampu membaca situasi secara cepat, dapat menciptakan suasana sesuai dengan karakteristik acaranya, dan memungkinkan adanya dialog dengan audience.



Pembawa acara

Istilah ini mungkin lebih umum lagi dan memang lebih lazim menggunakannya sesuai dengan bidang tugasnya, tetapi lebih cocok untuk acara-acara yang sifatnya resmi, sebab BUKU PANDUAN KPM UNISBA 2017

52

sangat terikat pada etika protokoler, dan tidak banyak improvisasi dalam mengantarkan acaranya.



Announcer

Istilah ini mungkin akan lebih tepat untuk istilah penyiar, baik radio maupun televisi. Penyiar sebagian besar hanya melaksanakan komunikasi satu arah (one way communication) meskipun dalam perkembangan teknologi terlebih dalam era demokrasi dan reformasi sering kita saksikan dan dengarkan acara dialog interaktif antara announcer dengan audience dan nara sumber yang semakin menjadi tren acara masa kini.



Entertainment

Istilah ini mungkin tampak setingkat lebih tinggi dari MC, karena tuntutan acaranya mengharuskan seorang entertainer menampilkan kepandaiannya yang lain, misalnya seorang artis penyanyi/ pelawak/ bintang film menjadi MC.



Public Speaker

Seorang pakar yang berbicara untuk publik, baik secara langsung berhadapan maupun melalui media radio dan televisi.



Figure MC    



Friendly, orang yang mudah bergaul Flexible, orang yang mudah menyesuaikan diri Ekstrovert, orang yang dapat mengekspresikan diri Generalis, orang yang memiliki banyak pengetahuan

Syarat MC    

Pengetahuan memadai dan pengalaman Cerdas Imajinatif Antuasiasme


53

    

Adaptasi Rendah hati dan Bersahabat Netral dan Mandiri Sabar dan Tenang Kerjasama

Teknik Pelaksanaan Acara    

Suara dan Cara bicara Penguasaan bahasa Bahasa tubuh Penampilan


54

Bagian I Identitas Universitas

Recommend Documents