BATAN
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 192/KA/XI/2010 TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
Menimbang :
a.
bahwa dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 055/KA/III/2007 telah ditetapkan Pengelolaan Kendaraan Badan Tenaga Nuklir Nasional;
b.
bahwa dalam rangka penertiban pengelolaan kendaraan BATAN, perlu untuk meninjau kembali Peraturan Kepala BATAN sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Pengelolaan Kendaraan Badan Tenaga Nuklir Nasional;
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1997
Nomor
23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676); 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
3.
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
4.
Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2007;
5.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
PER/87/MenPAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja;
BATAN
-26.
Keputusan Kepala BATAN Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
7.
Peraturan Kepala BATAN Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN
KEPALA
BADAN
TENAGA
NUKLIR
NASIONAL
TENTANG
PENGELOLAAN KENDARAAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Kendaraan Operasional adalah alat transportasi berupa kendaraan roda dua atau lebih yang digunakan dalam rangka kedinasan.
2.
Kendaraan Jabatan eselon I dan eselon II yang selanjutnya disebut kendaraan jabatan adalah alat transportasi berupa kendaraan roda empat yang digunakan oleh pejabat eselon I dan eselon II untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3.
Kendaraan Evakuasi adalah alat transportasi berupa kendaraan roda enam yang digunakan untuk mengevakuasi personil dalam kondisi darurat.
4.
Kendaraan Ambulance adalah alat transportasi berupa kendaraan roda empat atau lebih yang digunakan untuk mengangkut Pegawai yang mengalami kecelakaan kerja.
5.
Kendaraan Shift adalah kendaraan yang digunakan untuk antar jemput Pegawai yamg melaksanakan tugas shift.
6.
Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kepala Satker adalah Kepala Pusat/Inspektur/Ketua Sekretariat Utama.
STTN/Kepala
Biro
Umum
untuk
lingkungan
BATAN
-37.
Pemegang
Kendaraan
adalah
Pejabat
eselon
I,
eselon
II,
dan
Pejabat/Pegawai yang oleh karena tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan menggunakan kendaraan. 8.
Pengatur Kendaraan adalah pejabat setingkat eselon IV yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Kepala Satker untuk mengatur penggunaan kendaraan.
Pasal 2 (1) Pengelolaan kendaraan menjadi tanggung jawab Kepala Satker yang dalam
pelaksanaannya
dilakukan
oleh
Kepala
Bagian/Kepala
Bidang/Kasubbag Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola kendaraan. (2) Pengelolaan kendaraan oleh Kepala Bagian/Kepala Bidang dilaksanakan oleh Pengatur Kendaraan.
Pasal 3 Sekretaris Utama atas nama Kepala BATAN menetapkan penggunaan kendaraan jabatan atas usulan dari Kepala Satker.
Pasal 4
(1) Kepala Satker dapat mengusulkan Pejabat/Pegawai untuk menggunakan dan menyimpan kendaraan operasional roda empat kepada Kepala BATAN, melalui Sekretaris Utama. (2) Penggunaan
dan
penyimpanan
kendaraan operasional
roda
empat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BATAN yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama atas nama Kepala BATAN.
BATAN
-4Pasal 5 (1) Kepala
Bagian
Tata
Usaha/Kepala
Bidang/Kasubbag
TU
dapat
mengusulkan Pejabat/Pegawai untuk menggunakan dan menyimpan kendaraan roda dua kepada Kepala Satker masing-masing. (2) Kepala Biro dapat mengusulkan Pejabat/Pegawai untuk menggunakan dan menyimpan kendaraan roda dua kepada Kepala Satker Kantor Pusat. (3) Kepala Satker menetapkan Keputusan Pemegang Kendaraan untuk kendaraan roda dua, berdasarkan usulan dan kepentingan/kelancaran tugas organisasi.
Pasal 6 Kecuali Kepala BATAN, Pemegang Kendaraan hanya diizinkan menggunakan dan menyimpan 1 (satu) unit kendaraan.
Pasal 7 (1) Kendaraan Operasional digunakan untuk kepentingan dinas pegawai. (2) Kendaraan Jabatan digunakan untuk: a. kepentingan dinas pejabat eselon I dan eselon II; dan b. melaksanakan tugas kedinasan atas perintah dari pejabat eselon I dan eselon II. (3) Kendaraan Evakuasi selain digunakan untuk mengevakuasi Pegawai dalam keadaan darurat dapat juga digunakan untuk kendaraan antar jemput Pegawai serta kepentingan sosial dengan izin dari Kepala satker. (4) Kendaraan Ambulance selain digunakan untuk mengangkut Pegawai yang mengalami kecelakaan kerja dapat juga digunakan untuk mengangkut jenazah
Pegawai
dan
keluarganya,
serta
dapat
digunakan
untuk
kepentingan sosial dengan izin dari Kepala satker. (5) Kendaraan Shift selain digunakan untuk antar jemput Pegawai yang jam kerjanya dengan sistem shift dapat juga digunakan untuk kepentingan dinas lainnya.
BATAN
-5(6) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) dapat digunakan sebagai kendaraan evakuasi dalam kondisi darurat.
Pasal 8 (1) Biaya pemeliharaan dan perawatan dibebankan pada DIPA satker dan sumber dana lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Teknis
pemeliharaan
dan
perawatan
harus
sesuai
dengan
prosedur/instruksi kerja, sesuai standar pemeliharaan dan perawatan pabrikan.
Pasal 9 Pemegang Kendaraan/Pengemudi harus memastikan bahwa kendaraan layak jalan, sebelum menggunakan kendaraan.
Pasal 10 (1) Untuk menjaga keamanan kendaraan, Pemegang Kendaraan/Pengemudi harus
memastikan
kendaran
dalam
keadaan
aman
di
tempat
parkir/penyimpanan kendaraan. (2) Untuk menjamin keamanan kendaraan, Pemegang Kendaraan sangat dianjurkan untuk mengasuransikan kendaraan.
Pasal 11 (1) Pemegang Kendaraan tidak dibenarkan menggunakan kendaraan selain untuk kepentingan dinas. (2) Penggunaan
kendaraan
selain
untuk
memperoleh izin tertulis dari Kepala Satker.
kepentingan
dinas,
harus
BATAN
-6Pasal 12 Pemegang Kendaraan mempunyai kewajiban: a. memelihara dan merawat kendaraan dengan sebaik-baiknya; b. mengembalikan kendaraan apabila telah tidak memenuhi persayaratan sebagai Pemegang Kendaraan; dan c.
mentaati peraturan lalu lintas.
Pasal 13 Penetapan Pemegang Kendaraan berakhir apabila Pemegang Kendaraan: a. meninggal dunia; b. tidak menjabat lagi; atau c.
tidak melaksanakan kewajiban.
Pasal 14 (1) Pengembalian kendaraan kepada Kepala Satker ditentukan sebagai berikut: a. setelah Pemegang Kendaraan mendapat surat pencabutan; b. kendaraan dalam kondisi terawat dengan baik; c. paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Keputusan Pemegang Kendaraan dicabut. (2) Dalam hal Pemegang Kendaraan meninggal dunia, ahli warisnya harus menyerahkan kendaraan kepada Kepala Satker paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Pemegang Kendaraan meninggal dunia.
Pasal 15 (1) Segala kerugian negara akibat kerusakan/kehilangan kendaraan menjadi tanggung jawab Pemegang Kendaraan.
BATAN
-7(2) Penentuan ganti rugi atas kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16 (1) Pemegang
Kendaraan
yang
tidak
melaksanakan
kewajiban
akan
memperoleh teguran tertulis dari Kepala Satker. (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhatikan oleh
Pemegang
Kendaraaan,
dapat
dilakukan
pencabutan
sebagai
Pemegang Kendaraan
Pasal 17 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala BATAN Nomor 055/KA/III/2007
tentang
Pengelolaan
Kendaraan
BATAN
dicabut
dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Nopember 2010 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdHUDI HASTOWO Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat,
Ferhat Aziz
