2009 Setjen Sebagai Motor

Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal

Vol. IV No. 28/Desember/2009

Membedah Persoalan

Bank Century Kaleidoskop

2009

Setjen Sebagai Motor

Revitalisasi Depkeu

ISSN 1907-6320

Reportase

Daftar Isi 3-5

Laporan Utama

Membedah Persoalan Bank Century

6

Kaleidoskop

Pengantar Kaleidoskop

7-9

 • • • • •

Pembukaan Perdagangan BEI 2009 Realisasi APBN 2008 Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2009 Kebijakan Penurunan Harga Sunset Policy Diperpanjang

10-11

• Sosialisasi PMK No.190/PMK.01/2008 • DPR Setujui Stimulus Fiskal 2009 • DJPU Selenggarakan Sosialisasi SBSN

• • • •

Creditor’s Meeting Tanggapan terhadap Persoalan Bank Century Stakeholders Gathering Reformasi Birokrasi PAN

• • • • •

• Kesepakatan Delegasi Negara-Negara G-20 • RUU JPSK dan Kebijakan Stimulus Fiskal APBN 2009

April

30-32

34-36

12-13

• Outlook 2010: Investor Summit dan Capital Market Expo 2009 • Setjen sebagai Motor Revitalisasi Depkeu

14-15

Dari Lapangan Banteng

16-17

PEREKONOMIAN NASIONAL STABIL PADA 2009

• Hasil Penilaian Tim Diagnostic WCO terhadap DJBC • MoU Penempatan Dana Haji dan DAU Dalam SBSN • Penandatangaan Kredit Pendanaan 13 Proyek PLTU 10.000 MW

Mei Sidang Tahunan ADB ke-42 Penerbitan dan Penjualan SBSN Seri SDHI 2010 A Arah Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal 2010 The 12th ASEAN+3 Finance Minister’s Meeting

Juni • Perkembangan Utang negara • Rapat Kerja Pengelolaan Utang • RKP, Kerangka Ekonomi Makro, dan Kebijakan Fiskal 2010

18-19 20-21

Juli

• Financial Crisis Green Growth & Climate Change • Dampak Pasca Bom Kuningan terhadap Perekonomian Indonesia • LKPP Tahun 2008

Agustus Nota Keuangan dan RAPBN 2010 Keynote Speech The 2nd Master Journey in Management Pendapat Akhir Pemerintah atas RUU PDRD Penandatanganan Akta Hibah dengan Pemprov Aceh

22-23

24-25

September

• RUU PPN Barang Jasa dan PPn BM Disahkan • Pertemuan Delegasi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 • DPR-RI Sahkan RUU APBN 2010 menjadi UU APBN 2010

Oktober • Tata Cara Penunjukan Tempat Pembayaran PBB

Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal Redaksi menerima sumbangan tulisan atau artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

26-27

28-29

Lokakarya Bagan Akun Standar Penandatanganan Kredit Pembangunan 3 Proyek PLTU 10.000 MW Rakerwas Pola Pengawasan Pemusnahan 103.057 Botol Minuman Keras Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2009

Reportase

Maret

• • • •

November

Desember

Februari

• • • •

• National Summit 2009 • Kontrak Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014 • Ditjen Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Shabu-Shabu

P

erkembangan perekonomian nasional selama kurun waktu satu tahun cukup stabil, sehingga dampak terhadap sektor lain cukup bagus. Dalam edisi Kaleidoskop, Media Keuangan memaparkan kondisi perekonomian nasional, Pasar Modal dan Perbankan. Menggeliatnya perekonomian Indonesia pada 2009, seiring dengan banyaknya kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah sesuai dengan situasi berjalan, sehingga mendorong perekonomian nasional ke titik normal. Salah satu kebijakan yang diambil Pemerintah misalnya dalam persoalan Bank Century sudah cukup tepat, karena bila hal itu tidak dilakukan Pemerintah, maka akan berdampak ke bank-bank lain yang saat itu terancam perekonomian dunia yang sedang digoncang krisis. Kebijakan Pemerintah melakukan Penyertaan Modal Sementara ke Bank Century ditanggapi sebagian kecil masyarakat (kelompok politik tertentu) dengan menjadikannya sebagai obyek politisasi sekaligus bahan baku mereka dalam menyuarakan kepentingan politik. Mengapa dijadikan obyek politisasi, karena patut diduga mereka menganggap ini tidak benar. Padahal pengambilan kebijakan tersebut sudah mengkaji perhitungan yang mendalam untung ruginya bagi perekonomian nasional. Sudah dari dahulu seharusnya pengambilan kebijakan berdasarkan profesional judgment guna mendapatkan hasil yang lebih baik, mendapatkan penghargaan bukan kritikan yang tidak pada tempatnya. Sekarang tinggal bagaimana kita melihat suatu kebijakan itu dengan kacamata kejujuran, bukan juga kacamata balas dendam yang ingin meruntuhkan stabilitas ekonomi nasional. mk

Diterbitkan oleh : Biro Humas, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Pelindung: Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati. Ketua Pengarah: Sekjen Depkeu Mulia P. Nasution. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Kabiro Humas Depkeu Harry Z. Soeratin. Pemimpin Redaksi: Eddy M. Effendi. Wakil Pemimpin Redaksi: Hirwy Pudji Soebagijo. Redaktur Pelaksana: Sundari. Dewan Redaksi: Supriyatno, Agung Ardhiyanto. Tim Redaksi: Sasi Atiningsih, Zainal Sutanto, Suhartini, Faisal, Rizwan Pribhakti, Ferry Gunawan, Alphiani NP, Bigner L Tobing, Zachrony, Budi Wahyuni, Heru Preyambul J., Muh. Romli, Bagus Wijaya, Nico Adhitya, Pandu Rizky. Sekretariat: H. Siahaan, Hufron Purwanto, Eva Lisbeth, Soleh Pulungan, Murgani, Hesti Sulistiowati, Indri Maria, Lili Marini T, Novita A. H, Endah Setyorini, Sularno, Hilman Ibrahim, Syamsul Maulana, Lutfianan Nadzoh, Anas Nur Huda, Fita Rahmat. Desain Grafis: Basuki Rahmat, Wardah Adina. Alamat Redaksi: Gedung Djuanda (Gedung E) Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Telp : (021) 3849605, 3449230 pst. 6316, e-mail: [email protected] /website : http://www.depkeu.go.id

Media Keuangan Departemen Keuangan

2


“Sebanyak 64.000 karyawan kita harus punya keyakinan bahwa organisasi ini punya sistem database SDM yang reliable. Mereka harus tahu track record-nya, kapan dia harus di assess kalau ada posisi yang memungkinkan, promosi, mutasi, dan kenapa dia mendapatkan grade sekian. Itu adalah bagian dari yang disebut kualitas organisasi, dan saya minta betul di Departemen Keuangan ini tidak boleh dikompromikan.” pungkas Menkeu. Ketiga adalah perkembangan program e-procurement, menurutnya hal itu adalah salah satu bentuk contoh dimana Departemen Keuangan terdepan dalam hal implementasinya. “Saya memberi apresiasi kepada pak Sekjen dan seluruh jajaran, yang sudah menjadikan e-procurement Depkeu sebagai contoh di Republik ini,” ucapnya bangga. Terakhir, terkait pengelolaan aset Negara, Menkeu menyampaikan pesan kepada para Kepala Perwakilan dan Penanggung Jawab Gedung Keuangan Negara agar Gedung Keuangan Negara dikalkulasi dan di-maintenance secara benar. “Maintenance adalah bagian dari sikap kita, begitu anda membuat gedung, anda harus menyediakan anggaran untuk merawatnya,” tegas Menkeu. “Kalkulasi aset negara dengan baik, dihemat anggarannya, karena sulit sekali

kita mengumpulkan pajak. Tiap tahun kita ngumpulin rupiah demi rupiah adalah untuk mengelola seluruh keuangan negara. Prioritaskan anggaran untuk membuat seluruh aset kita terawat dengan baik. Dengan demikian, Departemen Keuangan di seluruh pelosok Indonesia bisa dilihat sebagai institusi yang diisi dengan orangorang yang baik.” Harapan Kepada para peserta Radin, tak lupa Menkeu menyampaikan harapannya terhadap

organisasi Setjen kedepan. Menurutnya, Setjen harus menjadi organisasi yang terbuka, profesional, dan mampu menjawab berbagai tantangan dan perubahan kedepan. “Saya membayangkan suatu saat, dari unit manapun dia bisa masuk ke Setjen dan Setjen diisi oleh orang-orang yang profesioal dan menjadi organisasi yang open, dynamic, dan terus berubah mengikuti tuntutan dan perubahan Departemen Keuangan,” harapnya. mk

Segenap Pimpinan dan Pegawai Departemen Keuangan turut berduka-cita atas wafatnya:

Bapak K.H. Abdurrahman Wahid Mantan Presiden Republik Indonesia ke-4

Bapak Fransiscus Xaverius Seda Mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia ke-13


3


Reportase

Liputan Utama

Setjen sebagai Motor Revitalisasi Depkeu berbenah untuk mengelola perubahan yang begitu besar dan mengantisipasi tantangan yang makin rumit ke depan. “Saya senang bahwa ada rapat kerja dua kali, termasuk berbagai evaluasi yang kiranya akan dilakukan,” ungkapnya. “Memang penting untuk mengevaluasi terus di masing-masing unit kita, kebetulan akhir tahun menjadi masa yang cukup baik untuk melakukan refleksi. Anda ini termasuk bagian dari masalah atau bagian dari solusi?” Lanjut Menkeu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati:

“Setjen harus menjadi organisasi yang terbuka, profesional, dan mampu menjawab berbagai tantangan dan perubahan kedepan.” Demikian diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pengarahannya dihadapan peserta Rapat Dinas (Radin) Sekretariat Jenderal di Gedung Djuanda I Departemen Keuangan, Senin (28/12).

menempel sangat dekat dengan organisasi Departemen Keuangan sebagai holdingnya. Sementara Departemen Keuangan sendiri terdiri dari beberapa Direktorat Jenderal yang sangat besar.

Rapat dinas ini merupakan kali kedua yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal pada tahun 2009. Mengangkat tema “Meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kebersamaan dalam rangka mengoptimalkan peran Sekretariat Jenderal sebagai Pembina Sumber Daya Aparatur” Radin difokuskan untuk membahas sejumlah masalah yang menjadi concern Sekretariat Jenderal (Setjen) seperti pengelolaan SDM, proses bisnis, perencanaan keuangan, kehumasan, serta sarana dan prasarana.

“Depkeu adalah organisasi yang luar biasa besar dan rumit. Di setiap unit segmennya dia punya tugas yang sangat strategis dimana seluruh Indonesia dapat merasakan kalau dia beres atau tidak beres,” ujar Menkeu.

Peran Vital Setjen Dalam arahannya, Menkeu menyampaikan bahwa Setjen adalah organisasi yang sangat penting karena organisasi ini

Oleh karena itu, Menkeu kembali mengingatkan pentingnya Setjen sebagai core dari organisasi Departemen Keuangan secara keseluruhan, dekat dengan pembuat keputusan. Setjen sendiri barangkali tidak membuat keputusan, tetapi Setjenlah yang mengelola mulai dari logistik sampai seluruh dokumentasi, filing, dan organisasinya. Sebagai motor perubahan, sudah barang tentu Setjen harus banyak


34

Arahan Menkeu Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menggaris bawahi sejumlah permasalahan yang menjadi core business Setjen. Pertama, perencanaan dan realisasi anggaran di Departemen Keuangan. Menurutnya, anggaran Depkeu tergolong cukup besar untuk ukuran sebuah departemen. Akan tetapi penyerapannya masih dirasa agak kurang memuaskan, dan baru akhir-akhir ini sudah mulai bagus. “Ini berarti akurasi perencanaan anggaran perlu untuk kita perbaiki terutama belanja untuk barang atau program yang membutuhkan anggaran yang cukup signifikan,” tegas Menkeu. Menkeu menekankan bahwa kinerja Departemen Keuangan harus menjadi contoh dalam hal penganggaran. “Kita harus bisa merencanakan dan mengelola anggaran dengan baik dan akurat. Kita pun harus bisa melaksanakan rencana itu dengan konsisten dan kita bisa melaporkan secara accountable,” lanjut Menkeu. Hal kedua yang sangat penting dari tugas Setjen menurut Menkeu adalah pengelolaan SDM. Menkeu mengakui, bahwa masalah SDM menjadi perhatiannya sejak pertama kali bertugas di Depkeu. Berbagai masalah pengelolaan SDM sedikit demi sedikit harus dibenahi.


Laporan Utama Membedah Persoalan Bank Century Bank Century (BC) membuat hingar bingar pemberitaan di paruh kedua tahun ini. Hal ini dipicu oleh hasil audit BPK terhadap kebijakan yang diambil Pemerintah. Audit terhadap akuntabilitas suatu kebijakan atau tindakan adalah memeriksa apakah tindakan itu diambil dengan mematuhi syarat (1) asas kesesuaian aturan perundangundangan, (2) asas kewenangan yang sah dan (3) asas tujuan yang bermanfaat dan bertanggung-jawab. Pengambilan kebijakan pada tanggal 20 - 21 November 2008 yang menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik, telah memenuhi dan mematuhi ketiga persyaratan tersebut.

Pertama, informasi yang dipakai Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) cukup lengkap dan telah memadai sebagai dasar penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik. Menteri Keuangan periode 2004-2009 dalam kedudukannya sebagai Ketua KSSK menghargai independensi dan kompetensi Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter dan perbankan yang melakukan assessment terhadap keadaan bank yang berada di bawah pengawasannya. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Perppu JPSK), data yang disampaikan BI tersebut telah memenuhi syarat dapat dijadikan sebagai dasar penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. Data, fakta, informasi dan analisa BI tentang

keadaan Bank Century per 31 Oktober 2008 yang diterima oleh KSSK dari BI pada tanggal 20 November 2008 telah cukup menggambarkan kondisi Bank Century yang telah ditetapkan oleh BI sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik. Selain data, fakta, informasi dan analisis yang diterima dari BI, data, fakta, informasi dan analisis yang bersifat makro tentang perkembangan situasi dan kondisi krisis keuangan dunia dan indikator-indikator ekonomi dan keuangan nasional juga dipakai sebagai dasar penentuan dampak sistemik. Seluruh gabungan Data, fakta, informasi dan analisis yang disampaikan oleh BI dan data, fakta, informasi dan analisis yang bersifat makro tersebut sesuai dengan Perppu JPSK telah memenuhi cukup syarat untuk diadakannya rapat KSSK yang menggambarkan kondisi BC sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak


3

sistemik. Selain data yang diterima dari Bank Indonesia, data yang bersifat makro tentang perkembangan situasi dan kondisi krisis keuangan dunia dan indikator-indikator ekonomi dan keuangan nasional juga dipakai menjadi dasar penentuan dampak sistemik. DAMPAK SISTEMIK Kedua, Penetapan Dampak Sistemik Bank Century telah menggunakan berbagai informasi, analisa dan metodologi baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif termasuk menggunakan judgment. Penggunaan judgment tidak mempunyai konotasi negatif, sebab artinya tidak lain ialah mempertimbangkan dengan akal sehat semua data dan informasi yang tersedia dengan memadai. Secara umum Bank Century telah memenuhi kualifikasi sebagai Bank Gagal karena pada saat itu Capital Adequacy Ratio (CAR)-nya negatif


Liputan Utama

Reportase

Outlook 2010

Investor Summit dan Capital Market Expo 2009 3,53 persen. Sedangkan mengenai dampak sistemik Bank Century, dalam kondisi pasar normal jika bank ini ditutup, diperkirakan relatif tidak akan menimbulkan dampak sistemik bagi bank lain atau sistem perbankan nasional. Namun, dalam kondisi pasar saat itu ditengah terjadinya krisis keuangan global yang meruntuhkan kepercayaan dunia sudah pasti sangat rentan terhadap berita negatif, maka penutupan Bank Century dipastikan dapat menimbulkan contagion effect berupa upaya atau kondisi rush terhadap bank-bank lainnya, terutama peer banks atau bank yang lebih kecil. Sesuai dengan data, fakta, informasi dan analisis BI, pada waktu itu terdapat sejumlah 23 bank setara atau lebih kecil dari Bank Century serta sejumlah BPR yang mempunyai masalah likuiditas dan permasalahan lain yang kurang lebih sama dengan Bank Century. Dengan demikian, bila dilakukan penutupan Bank Century maka secara sistemik akan mempengaruhi bank-bank lainnya, dan muncul eskalasi permasalahan yang secara cepat menjalar ke seluruh sistem perbankan nasional. Hal ini sangat dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran sistem pembayaran, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan sistem keuangan secara keseluruhan seperti yang pernah terjadi dalam krisis keuangan yang kita alami pada tahun 1997-1998 dengan dampak negatif yang luar biasa terhadap perekonomian Indonesia. Pada saat itu, kondisi makroekonomi juga sedang mengalami tekanan serta adanya gangguan pada sistem perbankan/ keuangan yang dapat memperburuk situasi sehingga dapat menimbulkan instabilitas yang signifikan. Kondisi tersebut antara lain: (1) Situasi pasar keuangan pada Q-III/2008

mengalami tekanan dalam menghadapi berita negatif pasca kejatuhan Lehman Brothers dan lembaga-lembaga keuangan global lainnya;

akibat pelebaran bid-ask spread dalam perdagangan di pasar saham, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadi capital flight;

(2) Pasar modal dunia mengalami gejolak dan koreksi tajam ditunjukkan dengan penurunan indeks harga saham secara tajam yakni dari 2830 pada tanggal 9 Januari 2008 menjadi 1155 pada tanggal 20 November 2008 atau penurunan yang lebih dari 50%;

(6) Cadangan Devisa mengalami penurunan 13% dari USD 59.45 Milyar per Juni 2008 menjadi 51.64 Milyar per Desember 2008 yang mengindikasikan terjadi capital flight;

Namun, dalam kondisi pasar saat itu ditengah terjadinya krisis keuangan global yang meruntuhkan kepercayaan dunia sudah pasti sangat rentan terhadap berita negatif, maka penutupan Bank Century dipastikan dapat menimbulkan contagion effect berupa upaya atau kondisi rush terhadap bankbank lainnya, terutama peer banks atau bank yang lebih kecil.

(3) Pasar SUN mengalami tekanan hebat tercermin dari penurunan harga SUN atau kenaikan yield SUN secara tajam yakni dari rata-rata sekitar 10% sebelum krisis menjadi 17,1% pada tanggal 20 November 2008; (catatan: setiap 1% kenaikan yield SUN akan menambah beban biaya bunga SUN sebesar Rp1,4 Triliun di APBN); (4) Credit Default Swap (CDS) Indonesia mengalami peningkatan secara tajam yakni dari sekitar 250 bps awal tahun 2008 menjadi di atas 980 bps pada bulan November 2008. Hal ini menunjukkan bahwa pasar menilai country risk Indonesia yang tinggi pada saat itu; (5) Terdapat gangguan likuiditas di pasar karena peningkatan liquidity premium


4

stimulus tetap bisa berlanjut. Kenaikan defisit dilakukan agar efek dari instrument fiskal tersebut bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk infrastruktur spending, subsidi, insentif, atau dalam bentuk tarif yang ditanggung pemerintah. Peningkatan peran lembaga untuk menguatkan dan meningkatkan investasi serta perbaikan kebijakan pemerintah pusat dalam mendukung investasi.

(7) Rupiah terdepresiasi 30.9% dari Rp 9.840 per Januari 2008 menjadi Rp 12.100 per Nopember 2008 dengan volatilitas yang tinggi; (8) Banking Pressure Index (dikeluarkan Danareksa Research Institute) dan Financial Stability Index (dikeluarkan oleh BI) yang masuk dalam ambang batas kritis menunjukkan bahwa sistem perbankan dan sistem keuangan domestik dalam keadaan genting; (9)Terdapat potensi terjadi capital flight yang lebih besar lagi dari para deposan bank karena tidak adanya sistem penjaminan penuh (full guarantee) di Indonesia seperti yang sudah diterapkan di Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Taiwan dan Korea, disamping Uni Eropa; (10) Keadaan genting perekonomian/ keuangan dunia pada saat itu mendorong diadakannya Pertemuan G-20 pada tanggal 13-15 November 2008 (dihadiri oleh Presiden dan Menkeu RI) untuk membahas langkah-langkah penanganan krisis global. Dari pertimbangan-pertimbangan di atas, judgment yang diambil oleh KSSK dalam penanganan Bank Century, memiliki dasar pertimbangan yang kuat. Oleh karenanya, audit terhadap akuntabilitas suatu kebijakan atau tindakan tidak menutup Bank Century telah memenuhi: (1) asas kesesuaian aturan perundang-undangan; (2) asas kewenangan yang sah; dan (3) asas tujuan yang bermanfaat dan bertanggung-jawab.


Bertempat di Ritz Carlton Hotel, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sambutan pada acara peresmian Investor Summit dan Capital Market Expo 2009 (2/12). Dalam sambutannya Menkeu mengulas kondisi perekonomian Indonesia beberapa tahun terakhir dan memberikan suatu guidance pada kebijakan pemerintah. Guidance of Government Policy Perekonomian dunia, khususnya Indonesia saat ini tengah mengalami recovery. Untuk menghadapi situasi ini Menkeu memberikan beberapa guidance pada kebijakan pemerintah. Penggunaan policy mix dalam kebijakan makro ekonomi. Policy mix adalah kebijakan kombinasi antara fiscal policy dengan moneter policy, yang tujuan utamanya untuk menjaga momentum pertumbuhan. Hal ini dikarenakan grows story Indonesia merupakan salah satu aset pembeda dari negara-negara emerging lainnya. Saat ini, tingkat inflasi Indonesia relatif stabil dan rendah. Sehingga, untuk saat ini inflasi tidak menjadi perhatian utama, yang menjadi perhatian utama yakni recovery serta pertumbuhan dan penciptaan kesempatan kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut kebijakan fiskal akan diarahkan kepada bagaimana

Peningkatan peran lembaga ini dapat terlihat misalnya dalam reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan di Departemen Keuangan. Saat ini, jajaran menteri diharapkan untuk tetap memiliki program yang jelas demi memperbaiki kinerja dan transparansinya, governance yang berkeyakinan, dan akuntabilitas publik. Semua ini perlu dilakukan mengingat potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih sangat besar. “Percuma iklim investasi yang baik tanpa birokrasi yang baik,” tegas Menkeu. Policy mikro pada level sektor riil selalu berusaha untuk memberikan peluang yang kondusif untuk berinvestasi. Namun, semua guidance ini pada akhirnya bergantung pada kepercayaan para investor pada perekonomian Indonesia. Untuk itu, para investor perlu menyusun beberapa skenario apabila kondisi makro berubah baik dari sisi inflasi, exchange rate, maupun environment yang lain. Pada dasarnya Menkeu berharap agar investor tetap percaya bahwa Pemerintah akan terus menjaga perekonomian ini secara baik. “I will try to do my best to serve the country,” tutur Menkeu. Flash Back Kondisi Perekonomian Indonesia Indeks Harga Saham Gabungan menurun


33

tajam, lebih dari 50%, dari 2830 pada tanggal 9 Januari 2008 menjadi 1155 pada tanggal 20 November 2008. Kondisi dari credit default swoth Indonesia pada situasi turbulence melonjak sampai 1200 basis poin, cadangan devisa merosot dari mendekati 60 billion USD menjadi hanya 51,6, Capital flow depresiasi 30% dari kisaran 9.800 menjadi 12.000, serta banking pressure indeks baik yang dihitung oleh Financial Institution seperti Dana Reksa atau yang dihitung oleh Financial Stability Index oleh Bank Indonesia menunjukkan situasi critical.

Kondisi ekonomi Indonesia selalu relatif dan menantang. “Jangan pernah punya ilusi bahwa situasi dunia dan situasi Indonesia akan selalu tenang dan menyenangkan,” ujar Menkeu. Oleh karena itu, lanjutnya, prinsip di dalam mengelola ekonomi sama dengan mengelola korporasi, sama dengan mengelola investasi, selalu punya prinsipprinsip fundamental yang sebetulnya sama. Salah satunya adalah prinsip kehati-hatian (prudent) dalam pengelolaan ekonomi kebijakan publik dan korporasi maupun investasi. Banyak atau sedikitnya resiko yang diambil adalah relatif, namun setiap resiko yang diambil seharusnya merupakan calculated risk. Prinsip-prinsip lainnya yakni transparansi, governance dan konsistensi. “Krisis ini belum berakhir, “ kata Menkeu, “mungkin magnitude-nya tidak sebesar tahun 2008. Tapi seperti yang saya katakan bahwa seluruh proses restrukturisasi perekonomian dan lembaga keuangan di tingkat global sebetulnya belum selesai dan itu akan menjadi salah satu faktor untuk menjadi kendala pemulihan ekonomi secara cepat dan sehat,” jelasnya. Oleh karena itu, Menkeu menetapkan tema perekonomian Indonesia pada akhir tahun 2009 dan menjelang tahun 2010, yakni meneruskan restructuring dan melakukan hal-hal yang sifatnya corrective pada tingkat korporasi dan regulasi. mk


Kaleidoskop

Liputan Utama

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2009 7 KATA TIDAK Dari bedah permasalahan Bank Century, dapat disimpulkan ada 7 (tujuh) kata tidak untuk menjawab isu tidak bertanggung jawab.

15 Desember Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan Menuju LKKL dan LKPP yang WTP dengan SAP Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan tema “Langkah Menuju Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan SAP - Kontrak Kinerja Menteri/Pimpinan Lembaga dengan Presiden” di Hotel Borobudur, Jakarta.

Pertama, pada saat Menteri Keuangan mendampingi Presiden RI di luar negeri dalam rapat G-20 pada bulan November 2008, apakah Menteri Keuangan diinstruksikan secara khusus oleh Presiden untuk menyelamatkan Bank Century? Tidak pernah.

15 Desember DJPK Raih Award sebagai Website Terbaik Kategori Direktorat Jenderal Tahun 2009 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima award dari Warta Ekonomi sebagai Website Terbaik Kategori Direktorat Jenderal.

15 Desember Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Template dalam Bahasa Inggris Dirjen Pajak menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk Dan Tata Cara Penggunaan Template dalam Bahasa Inggris untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya yang dituangkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-63/PJ/2009.

Menteri Keuangan menutup perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari Rabu (30/12) pukul 16.00 WIB. Perdagangan ditutup pada level 2.534,35 atau menguat 15,362 poin (0,61%). Ini merupakan level tertinggi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama 2009, sekaligus penguatan terbesar kedua di Asia Pasifik setelah Bursa Shenzen (Tiongkok).

Sepanjang 2009, IHSG menguat 86,98% dibandingkan dengan penutupan tahun lalu yakni pada posisi 1.355,4. Pencapaian IHSG tahun ini menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia, dan hal tersebut tidak akan terjadi tanpa didukung oleh pertumbuhan perekonomian nasional yang baik. “Indeks tidak dapat tumbuh sendiri tanpa didukung perekonomian yang memang mendorong pertumbuhan indeks itu sendiri, “ ujar Ketua Bapepam LK Fuad Rahmany. mk

Menkeu Lantik Eselon I Ditjen Bea dan Cukai

28 Desember Marching Band Bhina Caraka Juarai Grand Prix Marching Band XXV Marching Band Bhina Caraka binaan Ditjen Bea dan Cukai berhasil meraih juara I untuk kategori umum pada Grand Prix Marching Band XXV tahun 2009. Menteri Keuangan turut hadir pada Final Grand Prix Marching Band XXV tahun 2009 pada Minggu di Istora Senayan Jakarta untuk memberikan dukungan.

Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009 ditutup lebih meriah dibandingkan tahun 2008.

Di penghujung tahun, tepatnya tanggal 31 Desember 2009, Menteri Keuangan melantik Drs. Thomas Sugijata, Ak., M.M. sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai menggantikan Anwar Supriyadi , M.Sc., yang telah memasuki masa purna bakti sebagai Dirjen Bea dan Cukai.


32

Dalam sambutannya, Menkeu menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anwar Suprijadi atas kerja keras, dedikasi dan loyalitas yang diberikan pada Ditjen Bea dan Cukai . Menkeu juga berpesan kepada Dirjen Bea dan Cukai yang baru agar selalu meresapi sumpah jabatannya dan menjalankannya secara konsisten dalam memimpin lebih dari 13.000 pegawai Ditjen Bea dan Cukai. mk


Kedua, apakah Pemerintah melakukan rekayasa terhadap peraturan dalam rangka menyelamatkan Bank Century? Tidak. Ketiga, Pada saat rapat KSSK tanggal 20 & 21 November 2008, mengapa Menteri Keuangan mengubah pendapat dari yang semula mengkritisi argumen Bank Indonesia bahwa Bank Century tidak berdampak sistemik menjadi menyetujui Bank Century berdampak sistemik pada rapat pengambilan keputusan KSSK. Apakah benar ada instruksi Presiden melalui telepon pada saat itu? Tidak ada.

bisa, karena yang selama ini menuntut pengembalian dana dari Bank Century sebenarnya bukan lagi sebagai nasabah Bank Century karena dana simpanan mereka telah diinvestasikan ke dalam produk investasi Discretionary Fund perusahaan sekuritas Antaboga. POLITISASI Kebijakan Pemerintah melakukan Penyertaan Modal Sementara Bank Century (BC) juga ditanggapi sebagian kecil masyarakat (kelompok politik tertentu) dengan menjadikannya sebagai obyek politisasi sekaligus bahan baku mereka dalam menyuarakan kepentingan politik, baik untuk kelompoknya maupun kepentingan publikasi pribadi Bila ditilik

lebih dalam, sesungguhnya opini sebagian kecil masyarakat ini bermula dari sikap resistensi yang selalu ditunjukkan beberapa “tokoh” politik yang dahulu mendukung kini tampak menyuarakan hal-hal yang berseberangan. Namun meriahnya pemberitaan mereka tentang Bank Century di media-media telah sampai ke tingkat puncak di mana secara kuantitatif berita tersebut banyak namun kualitas isi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu berita BC layak dikategorikan sebagai berita yang dipolitisasi untuk kepentingan para komentator dan kelompoknya. mk

Menkeu Bantah Pernah Berkomunikasi dengan Robert Tantular

Keempat, Apakah benar bahwa penanganan Bank Century oleh LPS setelah 18 Desember 2008 tidak memiliki dasar hukum? Tidak benar karena dasar hukumnya adalah UU LPS. Kelima, apakah benar dana Penyertaan Modal Sementara LPS pada Bank Century merupakan dana talangan yang berasal dari APBN melalui Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD)? Tidak benar. Keenam, Apakah benar dana PMS digunakan untuk membayar nasabah besar saja, sementara nasabah kecil tidak dibayar? Tidak benar. Ketujuh, Apakah Bank Century harus membayar simpanan nasabah tertentu yang terkait dengan Antaboga? Tidak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan dengan tegas bahwa beliau tidak pernah melakukan komunikasi dalam bentuk apapun dengan Robert Tantular. Pernyataan ini menjawab tuduhan atas adanya pembicaraan Menteri Keuangan dengan Robert Tantular pada rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Sebagai bukti pernyataan tersebut, ditampilkan pula video rekaman rapat KSSK yang menunjukan bahwa orang yang dituduhkan sebagai Robert Tantular pada rapat tersebut adalah Marsilam Simanjuntak




dari UKP3R. Menkeu berharap proses investigasi kasus Bank Century tetap dapat berjalan secara objektif, adil, transparan dan kredibel serta tidak dimuati oleh motif politik yang kotor. “Dengan demikian, harapan masyarakat, mahasiswa, dan para demonstran untuk mendapat kebenaran terhadap kasus ini bisa tercapai,” ujar Menkeu dalam konferensi pers mengenai rapat KSSK tentang Bank Century di Kantor Pusat Depkeu Jakarta, (13/12). mk


Kaleidoskop

Kaleidoskop

Pengantar Kaleidoskop Kondisi Ekonomi Dunia Krisis Perekonomian Indonesia Membaik Pada akhir tahun 2009, Media Keuangan membuat tulisan kilas balik perekonomian di Indonesia. Seperti biasanya dalam kilas balik ini mengangkat masalah perekonomian Indonesia yang terjadi di tahun 2009, diantaranya masalah Pasar Modal yang menunjukan perkembangan yang baik dan juga masalah Perbankan yang sedikit digoyang kasus Bank Century, namun tidak berdampak ke bank lainnya. Pada pembukaan Pasar Modal Indonesia awal tahun 2009, Menteri Keuangan menegaskan bahwa Pasar Modal Indonesia mengalami goncangan yang cukup besar akibat krisis ekonomi global, sehingga berdampak pada melemahnya IHSG BEI hingga 50%. Menghadapi krisis tersebut pemerintah berupaya untuk mencegah agar tidak berkelanjutan. Upaya pemerintah berhasil sehingga Pasar Modal mengalami peningkatan.

Amerika, Tim Geithner, serta perwakilan dari Internasional Monetary Fund (IMF) dan European Central Bank (ECB) dalam working dinner (sambil bekerja) diawali pertemuan. Revisi proyeksi ekonomi global IMF tahun 2009 mengalami penurunan cukup drastis dari level 0,5% - 0 menjadi -0,5% sampai -1,5% atau masuk dalam zona negative. Hal ini berarti hampir semua Negara banyak yang masuk dalam kondisi kontraksi ekonomi tahun ini.

Pemerintah juga mentargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2009 6,0%, presentase penduduk miskin turun menjadi 12-14% dan tingkat pengangguran turun 78% angka imflasi diharapkan dapat ditekan di bawah 6,0% dan suku bunga Bank Indonesia rata-rata 7,5%. Selain itu juga nilai tukar rupiah tidak jauh meleset dari asumsi APBN yaitu Rp 9.400 per dolar Amerika.

Selain kontraksi ekonomi yang serius, trade dan industrial activity mengalami kemerosotan yang sangat tajam di semua Negara. Hal ini dipengaruhi oleh berfungsi atau tidak berfungsinya bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera menyelesaikan masalah, terutama pada perbankan internasional dan lembaga keuangan non bank.

Selain itu juga pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Ashari dan Gubernur Bank Indonesia Boediono, melakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pembentukan TIM Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pembiayaan Perumahan. Ini merupakan suatu usaha pemerintah untuk menambah kapasitas pembiayaan perumahan rakyat. Kondisi Perekonomian Dunia saat ini Kondisi ekonomi dunia makin mengalami kontraksi yang cukup serius. Demikian yang disampaikan Menteri Keuangan

Arah Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal 2010 Menteri Keuangan menjelaskan dalam arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal untuk mendukung RKP 2010 “Ada empat hal yang harus dilaksanakan untuk memulihkan kondisi ekonomi”,katanya “Pertama adalah menjaga confident dari semua pihak, kedua menghindari segala bentuk proteksionisme dalam perekonomian, ketiga melakukan fiscal stimulus dalam rangka counter cyclical perlemahan ekonomi, dan terakhir adalah perbaikan regulasi sektor keuangan dunia”. Menkeu menjelaskan lebih lanjut bahwa




pokok-pokok kebijakan fiskal 2010 diarahkan untuk mendukung pemulihan perekonomian nasional. Satu program unggulan yang akan dilakukan, yakni program stimulus fiskal, diarahkan pada pemberian insentif perpajakan melakukan penurunan tarif PPh badan, mempertahankan stimulus belanja Negara melalui peningkatan daya beli masyarakat dan program pembangunan padat karya, serta mempertahankan rasio anggaran Pendidikan minimal 20%. Program ini menjadi unggulan karena APBN 2010 diperkirakan defisit sekitar 1,3% PDB. Terkait dengan perkembangan Pasar Modal, pada akhir tahun 2009, pergerakan saham cukup menggembirakan. Indeks ditutup menguat 34,8 poin atau 1,4% ke posisi 2.509,69. Volume transaksi sebesar Rp 2,37 triliun per 28 Desember 2009. Dua Hal Mendapat Perhatian Masyarakat Ada dua hal yang menarik perhatian masyarakat di tahun 2009 yaitu kasus BOM Kuningan dan persoalan Bank Century. Kasus BOM Kuningan yang dikawatirkan akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia, namun hal itu tidak terjadi. Karena telah diantisipasi oleh pemerintah dengan melakukan monitoring dan secepat mungkin memulihkan kepercayaan para pelaku ekonomi dan masyarakat luas. mk


Rakerwas Pola Pengawasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sambutan dalam Rapat Kerja Pengawasaan (Rakerwas) Internal Pemerintah yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 8-12 Desember 2009 di kantor pusat BPKP Jakarta. Dalam rakerwas yang mengangkat tema “Peran APIP sebagai pengawas Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel” tersebut, Menteri Keuangan menyampaikan materi terkait Prioritas Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara. Pola pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) saat ini mulai mengalami transformasi. Pengawasan

yang semula dilakukan hanya sebatas mengumpulkan dan melaporkan unit yang diperiksa, saat ini mengalami pergeseran menjadi kegiatan pembinaan (fostering) manajemen risiko, penanaman pengendalian intern yang diperlukan, mendorong penyediaan sarana/prasarana proses governance, penyediaan kegiatan yang bersifat Early Warning System, Consultative Management, serta Quality Assurance. Dengan adanya transformasi pola pengawasan tersebut, APIP termasuk Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) memegang peranan yang strategis. BUN sebagai APIP antara lain berperan dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi kebendaharaan umum negara. mk

Pemusnahan 103.057 Botol Minuman Keras Menteri Keuangan bersama Jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemusnahan minuman keras ex-impor di Jakarta International Container Terminal (JICT) I Tanjung Priok pada hari Kamis, (10/12). Minuman keras yang telah ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara tersebut berasal dari hasil penindakan yang dilaksanakan oleh aparat Bea dan Cukai Tanjung Priok tahun 2009. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.04/2008 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai, dan Barang yang Menjadi Milik Negara, maka barang yang dikuasai negara

berupa barang kena cukai berupa minuman mengandung etil alkohol, konsentrat yang mengandung etil alkohol harus segera dimusnahkan. Sejumlah 103.057 botol minuman keras berbagai merk dan jenis yang dimusnahkan tersebut terdiri dari 4.723 karton Natural Soju eks Korea, serta 8.597 botol minuman keras berbagai merk dan jenis lainnya. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam upaya importasi minuman keras yang dimusnahkan ini antara lain menggunakan pemberitahuan pabean melalui barang pindahan, memalsukan data impor, serta memakai nama perusahaan lain (undername) dengan total potensi kerugian negara yang ditimbulkan diperkirakan mencapai Rp 18 miliar. mk


31

8 Desember Penilaian Barang Milik Negara Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara. Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara yang dilakukan oleh Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

8 Desember DJBC Musnahkan 11 Juta Batang Rokok Ilegal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus memusnahkan sekitar 11 juta batang rokok ilegal dengan nilai mencapai Rp 4,48 miliar. Pelaksanaan pemusnahan dilakukan di incinerator desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.

14 Desember Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Mahasiswa Prodip I Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai STAN Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan dan dikeluarkan dari STAN kepada Mahasiswa Prodip I Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai STAN Tahun Akademik 2009/2010 atas nama Dimas Danang Srimurti. Keputusan ini diambil karena yang bersangkutan terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin berat berupa pemalsuan dokumen pendaftaran Ujian Saringan Masuk (USM) mahasiswa baru Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).


Kaleidoskop

Kaleidoskop

Desember 2009 Lokakarya Bagan Akun Standar 1 Desember Tarif Pajak Penghasilan Pesangon, Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua Dibayar Sekaligus Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang menetapkan tarif pajak penghasilan yaitu berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, serta jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.

Lokakarya hasil kerjasama Direktorat Transformasi Perbendaharaan (DTP) Ditjen Perbendaharaan dengan Government Partnership Fund - Australia Indonesia Partnership (GPF-AIP) ini mengambil tema “Peningkatan Kualitas dalam Klasifikasi Anggaran dan Pelaporan Keuangan melalui Single Framework”.

3 Desember Ujian PPAKP dengan Pendekatan E-Learning 2009 Pelaksanaan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah dengan Pendekatan E-Learning telah sampai pada tahap ujian yang dilaksanakan mulai 2 Desember 2009 dan berakhir pada 3 Desember 2009. Ujian ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu Ujian tertulis berupa teori dan Ujian Praktek Aplikasi SIMAK-BMN serta SAK.

Pekerjaan back office ini terlihat sederhana dalam konsepnya, hanya melakukan proses standardisasi kode pada Bagan Akun Standar (Chart of Account-COA). Namun, pada tahap implementasinya proses tersebut bukanlah pekerjaan yang sederhana. Banyak pihak dan kepentingan

4 Desember Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kredit Jangka Panjang antara PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan perbankan dalam dan luar negeri di Kantor Pusat Departemen Keuangan Jakarta, (14/12).

4 Desember DJPU Terbitkan Buku Perkembangan Utang Negara Edisi November 2009

Penandatanganan perjanjian dilakukan dalam rangka pendanaan Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Berbahan Bakar Batubara (proyek 10.000 Mega Watt) dengan total pinjaman yang ditandatangani mencapai setara dengan Rp10 triliun. Perjanjian kredit yang ditandatangani adalah pertama, dengan Bank of China untuk porsi USD proyek Pembangkit Listrik


30

Pembukaan Perdagangan BEI 2009

terlibat sehingga menimbulkan banyak masalah. Selama ini pekerjaan menyusun klasifikasi anggaran dan pelaporan keuangan tersebar di berbagai instansi. Oleh karena itu, dibutuhkan satu kerangka kerja yang terpadu antara para pengelola COA tersebut. Hal ini sejalan dengan kebutuhan di dalam menyiapkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). melalui COA yang terintegrasi dalam satu framework maka akan memudahkan proses penerapan SPAN. Hasil terpenting dari acara ini adalah komitmen dan kesepakatan semua pihak yang hadir bahwa penerapan single framework merupakan keniscayaan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Menurut Hekinus Manao, Irjen Depkeu, “Suatu omong kosong fiscal integrity dapat dicapai kalau bahasanya tidak seragam.” mk

Penandatanganan Kredit Pembangunan 3 Proyek PLTU 10.000 MW

Direktur Jenderal Bea dan Cukai menetapkan Perdirjen Bea dan Cukai Nomor : P-48/BC/2009 tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol. Pita cukai hasil tembakau disediakan berbentuk lembaran dalam tiga seri, sedangkan pita cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) disediakan berbentuk lembaran dalam satu seri.

Dalam rangka publikasi informasi mengenai kinerja pengelolaan utang negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menerbitkan Buku Perkembangan Utang Negara Edisi November 2009.

“It’s look so simple but difficult in implementation”, demikian diutarakan oleh Hekinus Manao, Irjen Departemen Keuangan saat menutup rangkaian Lokakarya Bagan Akun Standar (BAS) dua hari 1-2 Desember 2009 yang bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta.

Januari 2009

Tenaga Uap (PLTU) 3 Jawa Timur Tanjung Awar-Awar senilai USD371,5 juta dengan tenor 13 tahun termasuk masa tenggang tiga tahun dan suku bunga mengambang berbasis LIBOR. Kedua, perjanjian dengan sindikasi Bank BRI dan Bank BCA untuk PLTU Kepri Tanjung Bale Karimun, PLTU 1 Riau Bengkalis, PLTU 2 Riau Selat Panjang, dan PLTU 1 Kalimantan Barat Parit Baru, dengan jumlah total senilai Rp1,51 triliun. Perjanjian ini terbagi dalam dua perjanjian kredit, yaitu porsi Rupiah sebesar Rp636 miliar dan porsi USD sebesar USD87,2 juta, atau setara dengan Rp872 miliar. mk

6 Januari Keynote Speech Menteri Keuangan pada the UNICEF Conference

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2009 pada Senin pagi (05/01) di Lantai BEI. Pembukaan perdagangan BEI tahun ini mengusung tema “Building Confidence in The Global Market Turbulence”.

mengenai kondisi Pasar Modal Indonesia tahun 2008, antara lain mengenai terjadinya guncangan yang cukup besar akibat krisis ekonomi global sehingga berdampak pada melemahnya IHSG BEI hingga sekitar 50%.

Dalam pidatonya Presiden SBY menegaskan bahwa hal yang paling penting dalam menghadapi kondisi krisis adalah menjaga agar tidak terjadi crisis of confidence and trust. Dalam acara peresmian ini, Menteri Keuangan menyampaikan laporan

Namun, beliau juga menyampaikan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mengurangi dampak krisis global. Hal ini tercermin melalui beberapa peningkatan kinerja Pasar Modal Indonesia tahun 2008, antara lain peningkatan nilai transaksi saham harian BEI sebesar 4%, peningkatan nilai emisi saham perdana sebesar 38%, serta peningkatan nilai emisi right issue sebesar 86%. mk

Realisasi APBN 2008 Secara umum pencapaian indikator ekonomi makro nasional dalam tahun 2008 masih baik, dengan laju pertumbuhan ekonomi masih berada di atas 6% atau sekitar 6,2%, tingkat inflasi masih terkendali di sekitar 11%, suku bunga SBI-3 bulan rata-rata 9,3% dengan kecenderungan menurun sejalan dengan berkurangnya tekanan inflasi, nilai tukar rupiah ratarata Rp 9.694/US$, harga minyak mentah rata-rata US$ 96,8/barel, dan lifting minyak mentah mencapai 931.000 barel per hari, yang berarti diatas target tahun 2008 yang sebesar 927 ribu barel per hari. Kinerja realisasi APBN-P tahun 2008 nyatanya aman dan memberikan confidence kepada para pelaku ekonomi. Realisasi defisit APBN-P Rp 4,2 triliun atau setara 0,1% PDB, jauh lebih rendah dari target awal Rp 94,5 triliun atau 2,1% PDB.

triliun atau 9,6% di atas target, dengan realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 658,7 triliun (8,1% di atas pagunya), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 320,1 triliun (13,2%) di atas pagunya. Dari segi belanja Negara realisasinya malah cukup mengagumkan karena dapat dipertahankan pada level yang tinggi, yakni mencapai Rp 985,3 triliun atau 99,6% dari pagu APBN-P. APBN tahun 2009 ditetapkan dengan target deficit sebesar Rp 51,3 triliun atau setara dengan 1% PDB dengan pertumbuhan penerimaan pajak diperkirakan masih moderat yaitu sekitar 20%. Pendapatan Negara direncanakan Rp 985,7 triliun dengan mempertimbangkan pemberian insentif perpajakan, baik pada dunia usaha maupun perorangan. Di sisi belanja Negara, anggaran keseluruhan di tahun 2009 direncanakan sebesar Rp 1.037,1 triliun. mk

Menteri Keuangan menyampaikan keynote speech pada the UNICEF Conference on “Impact of the Economic Crisis on Children” di Singapura. Keynote speech yang disampaikan berjudul Global Financial Crisis and Its Potential Impact on Children’s Welfare.

7 Januari Depkeu Selenggarakan Forum Orientasi Sarjana Depkeu Depkeu menyelenggarakan Forum Orientasi Sarjana Depkeu di Auditorium Dhanapala diikuti oleh Calon Pegawai Negeri Sipil yang lolos Seleksi Penerimaan CPNS Depkeu Tingkat Sarjana Tahun 2008.

7 Januari Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara Ritel Tahun 2009 Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto didampingi oleh Direktur Kebijakan Pembiayaan Syariah Dahlan Siamat memberikan Keterangan Pers mengenai Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara Ritel Tahun 2009.

16 Januari DJP Terima Penghargaan Rekor MURI Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen Keuangan menerima dua penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indoesia (MURI) pada hari Jumat di Kantor Pusat DJP Jakarta. Antara lain untuk prestasi Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Baru Terbanyak di Seluruh Indonesia yaitu 3.545.076 NPWP pada tahun 2008 dan Pendaftaran NPWP Terbanyak pada Satu Hari di Seluruh Indonesia yaitu 163.255 NPWP pada Hari Rabu Tanggal 31 Desember 2009.

Penerimaan Negara mencapai Rp 981






Kaleidoskop

Kaleidoskop

Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2009

Stakeholders Gathering 17 November Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2009

14 Januari Menkeu Sampaikan Keynote Speech pada Diskusi Panel “Indonesia and the Global Economy”

Indonesia menduduki peringkat 111 dari 180 negara dalam Corruption Perceptions Index (CPI) 2009 yang diluncurkan Transparency International di seluruh dunia. Menurut Transparecy International Indonesia, meskipun tidak berkorelasi secara langsung dengan meningkatnya skor CPI Indonesia, reformasi di lingkungan Departemen Keuangan cukup signifikan dan dapat diobservasi dengan jelas.

Menteri Keuangan menghadiri acara diskusi panel dengan tema “Indonesia and the Global Economy” yang diselenggarakan di Financial Club, Graha Niaga Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Indonesian Council on World Affair (ICWA) dan disponsori oleh Ernst and Young.

Departemen Keuangan kembali menyelenggarakan stakeholders gathering di Aula Djuanda Gedung Djuanda I Departemen Keuangan Jakarta, (02/11).

20 Januari Lelang Surat Utang Negara Seri SPN20100114 (reopening), Seri FROOSI(reopening), Seri FR0030 (reopening), dan FR0036 (reopening) Jumlah indikatif Surat Utang Negara yang dilelang oleh Pemerintah yakni sebesar tiga triliun rupiah, dan digunakan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2009.

21 Januari Menkeu Sampaikan Keynote Speech pada “The 4th International Indonesia Gas Conference and Exhibition” Menteri Keuangan menyampaikan keynote speech pada konferensi dan pameran Indogas 2009 “The 4th International Indonesia Gas Conference and Exhibition” yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta.

21 Januari Departemen Keuangan Selenggarakan Donor Darah Rutin Departemen Keuangan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat menyelenggarakan acara donor darah bertempat di Poliklinik Departemen Keuangan Jakarta. Acara yang rutin diselenggarakan setiap tiga bulan sekali ini diikuti oleh sekitar 150an peserta.

Senin (05/01), berlokasi di Istana Negara, Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara menyerahkan DIPA Tahun 2009 kepada para Pimpinan Lembaga, Menteri selaku pengguna Anggaran dan Gubernur yang menerima pendelegasian kekuasaan dalam Pengelola Keuangan di Daerah serta Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. DIPA yang diserahkan langsung oleh Presiden meliputi DIPA Sektoral sebanyak 5.948 DIPA dengan nilai Rp. 273,4 triliun; DIPA Tugas Pembantuan sebanyak 4.425 DIPA dengan nilai Rp. 13,1 triliun; dan DIPA Dekonsentrasi sejumlah 1.835 DIPA dengan nilai Rp. 35,9 triliun. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009 bertema “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan”. Oleh karena itu pemerintah menetapkan tiga prioritas pembangunan nasional, yakni peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan; percepatan pertumbuhan


8

yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi; serta peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi serta pertahanan dan keamanan dalam negeri. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2009 sebesar 6,0%, persentase penduduk miskin turun menjadi 12-14% dan tingkat pengangguran menjadi 7-8%. Angka inflasi diharapkan dapat ditekan di bawah 6,0% dan suku bunga Bank Indonesia rata-rata 7,5%. Selain itu nilai tukar rupiah diharapkan tidak jauh meleset dari asumsi APBN yaitu Rp. 9.400 per dolar Amerika. Dalam pidatonya, Presiden SBY meminta kepada seluruh jajaran pemerintah agar bekerja dengan jujur, penuh dedikasi, dan jauh dari segala kepentingan yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. mk


Acara yang diselenggarakan untuk kedua kalinya sejak tahun 2008 ini antara lain dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Negara/Lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Daerah, stakeholder dari unsur perekonomian, lembaga keuangan nonbank, lembaga keuangan internasional, serta media massa. Stakeholders gathering diselenggarakan sebagai sarana bagi Departemen Keuangan untuk lebih mempererat hubungan

dan komunikasi yang telah terjalin dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). “Selain bertujuan untuk memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih bagi seluruh pihak yang menjadi stakeholders, acara ini juga merupakan suatu cara untuk mengekspresikan akuntabilitas Departemen Keuangan,” ujar Menteri Keuangan. Dalam acara ini, untuk pertama kalinya Departemen Keuangan memberikan reward sebagai bentuk apresiasi kepada daerahdaerah yang berkinerja baik, yang atas persetujuan DPR dan DPD akan diberikan implikasi anggaran kepada daerah-daerah dimaksud. mk

Reformasi Birokrasi PAN Menteri Keuangan menyampaikan pengarahan pada Rakornas Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) yang diselenggarakan pada 19-20 November 2009 di Hotel Sahid Jakarta. Sesuai dengan tema yang diusung, yakni Memanfaatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Optimalisasi Agenda Mewujudkan Pemerintah yang Bersih (Good Governance), Menkeu menyampaikan pengarahan mengenai reformasi birokrasi. Menurut Menkeu, setiap organisasi memiliki karakteristik dan kekhususan yang berbedabeda karena lokasi, fungsi, maupun

kultural yang sangat mempengaruhi. Namun, belum ada sinkronisasi antara seluruh kerangka aturan dan hukum yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itulah, reformasi birokrasi perlu diterapkan. Reformasi birokrasi setidaknya ditujukan untuk memberikan keuntungan atau manfaat bagi masyarakat, negara, perekonomian, serta memiliki implikasi anggaran. Reformasi birokrasi yang terjadi di Departemen Keuangan saat ini dapat dijadikan sebagai contoh gambaran bagaimana sebuah reformasi dilakukan. mk


29

24-25 November Rakernas DJKN 2009 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2009 bertema “Meningkatkan Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara, dan Kualitas Pelayanan Lelang”, pada 24-26 November 2009 di Jakarta.

25 November Tempat Pembayaran Elektronik PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menandatangani perjanjian dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (Bank Sumsel) mengenai pembayaran dan pemindahbukuan Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara elektronik.

26 November DJBC Gagalkan Penyelundupan Bahan Baku Peledak Departemen Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau berhasil melakukan penangkapan penyelundupan Amonium Nitrat, bahan baku pembuatan bahan peledak ilegal.


Kaleidoskop

Kaleidoskop

November 2009 Creditor’s Meeting

Plt. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kebijakan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), biaya listrik, tarif angkutan, pengendalian harga minyak goreng dan bahan pokok lainnya pada hari Senin (12/01) di Aula Graha Sawala.

4 November Kerja Sama Depkeu dan Dephan dalam Pelaksanaan Inventarisasi dan Revaluasi BMN di Dephan dan TNI Departemen Keuangan akan bekerja sama dengan Departemen Pertahanan dalam melakukan inventarisasi dan revaluasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).H al tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam konferensi pers bersama yang digelar oleh Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) di Kantor Pusat Departemen Keuangan Jakarta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri “Creditors’ Meeting” yang diadakan di Lantai Mezzanin Gedung Djuanda I Departemen Keuangan Jakarta, (30/11). Acara tersebut merupakan pertemuan dan dialog antara Menkeu dengan para kreditur dan investor yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan ekonomi terkini dan kebijakan ekonomi pemerintah serta untuk mendapatkan masukan dari para kreditur dan investor. Penjelasan Menkeu meliputi perkembangan terkini ekonomi global,

10 November Wisuda STAN Tahun Akademik 2008/2009 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewisuda lulusan terbaik Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Tahun Akademik 2008/2009 di Jakarta Convention Center. Sebanyak 1.519 lulusan mengikuti wisuda.

13 November Pernyataan Bersama Menteri Keuangan Negara APEC Menteri Keuangan negara-negara AsiaPacific Economy Cooperation (APEC) menyampaikan pernyataan bersama dalam rangka pemulihan ekonomi. Para Menteri Keuangan menyampaikan pandangannya terkait kebijakan stimulus fiskal dan exit strategy.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Rudjito dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Jakarta.

gambaran ekonomi Indonesia di tahun mendatang, serta kebijakan fiskal dan APBN untuk tahun 2009 dan 2010. Menkeu menerangkan bahwa secara makroekonomi kondisi ekonomi Indonesia untuk tahun mendatang tetap positif dan stabil di tengah-tengah proses pemulihan krisis ekonomi global. Dengan fundamental pondasi ekonomi yang kuat dan pencapaian anggaran di tahun 2009, pemerintah optimis dapat mencapai target fiscal dan perekonomian di tahun 2010 mendatang. mk

Tanggapan Sementara terhadap Persoalan Bank Century Pemerintah akan mempelajari lebih dahulu secara seksama hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh BPK terkait persoalan Bank Century ke DPR, (24/11).

1.

2.

17 November Penandatangan Kerjasama LPS dan PPATK

Kebijakan Penurunan Harga

Menteri Keuangan akan memberikan tanggapan sementara secara umum, mengenai beberapa pokok yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab selaku mantan Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009 dalam menjalankan fungsi menetapkan kebijakan pencegahan dan penanganan krisis dalam kapasitas sebagai Anggota/Ketua KSSK 2008. Terhadap beberapa pernyataan Ketua BPK RI pada saat penyerahan hasil pemeriksaan investigatif persoalan Bank Century ke DPR tanggal 23 November 2009, ditanggapi sebagai berikut:


28

3.

4. 5.

Informasi yang dipakai KSSK cukup lengkap dan telah memadai sebagai dasar penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik. Penetapan Dampak Sistemik Bank Century telah menggunakan berbagai informasi, analisa dan metodologi baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif termasuk menggunakan judgment. Komite Koordinasi (KK) telah beroperasi secara aktif sebelum penyerahan Bank Century kepada LPS. Keputusan KSSK tanpa menyebutkan biaya penanganan oleh LPS. Komite Koordinasi tidak mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui pengucuran PMS kepada BC oleh LPS. mk


Kebijakan penurunan harga BBM antara lain penurunan harga Premium sebesar Rp 500/liter, yakni dari Rp 5.000/liter menjadi Rp 4.500/liter. Dan penurunan harga Solar sebesar Rp 300/liter, yakni dari Rp 4.800/liter menjadi Rp 4.500/liter. Kebijakan kedua adalah pencabutan sebagian Tarif Daya Maksimum mulai rekening bulan Januari 2009, dan pencabutan sebagian tarif tinggi pada beban puncak kepada pelanggan

industri I-3 (daya 201 kVA-30 MVA) dan I-4 (daya > 30 MVA). Hal ini dapat menurunkan biaya listrik industri rata-rata sebesar 8%, bahkan 12-15% untuk kegiatan padat energi. Untuk bahan-bahan pokok seperti beras, gula, daging ayam, telur, daging sapi, susu, serta bahan pokok lainnya diharapkan akan semakin terjangkau dengan simultan yang telah dilakukan. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat agar daya beli masyarakat tetap terjangkau atau bahkan ditingkatkan. Selain itu, inflasi juga diharapkan dapat turun hingga mencapai angka yang normal. mk

Sunset Policy Diperpanjang Tahun 2008, pemerintah mengeluarkan kebijakan Sunset Policy, yaitu fasilitas penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) dan ketentuan pelaksanaannya. Kebijakan ini mengajak wajib pajak dan masyarakat untuk mulai melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Fasilitas ini hanya berlaku dalam kurun waktu mulai dari 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, dan kemudian diperpanjang sampai dengan batas waktu 28 Februari 2009. Fasilitas penghapusan sanksi administrasi di atas diberikan kepada seluruh masyarakat dan Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan, dengan syarat: 1. Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 dan menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya, selambat-lambatnya tanggal 31 Maret

2.

2009. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang dalam tahun 2008 membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2006 dan tahun-tahun sebelumnya sehingga pajak yang kurang dibayar menjadi lebih besar. Sanksi yang dihapuskan adalah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% tiap bulan dari pajak yang kurang dibayar. Selain itu, tidak dilakukan pemeriksaan kecuali ada data yang menyatakan SPT Tahunan PPh tersebut tidak benar atau SPT tersebut menyatakan lebih bayar atau rugi. Demikian pula dengan data dan informasi yang tercantum pada SPT tahunan PPh yang disampaikan, tidak digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan SKP atas pajak lainnya. Khusus tahun 2008 terjadi penambahan 3.323.566 Wajib Pajak terdiri dari 3.189.709 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 133.857 Wajib Pajak Badan. Adapun penerimaan SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy, hingga Desember 2008 diterima sebanyak 556.194 SPT dengan nilai pajak kurang bayar sebesar Rp 5.559.127.029.298,-.

27 Januari Peringatan Hari Pabean Internasional Ke-57 Peringatan Hari Pabean Internasional Ke-57 yang berlokasi di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dihadiri oleh Menteri Keuangan , Para Pejabat Eselon I Departemen Keuangan, para Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, para atase dari beberapa negara sahabat serta seluruh pegawai DJBC.

29 Januari Sekjen Hadiri Seminar “Pemanfaatan dan Pengelolaan Gedung Cagar Budaya Departemen Keuangan” Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan bekerja sama dengan Pusat Dokumentasi Arsitektur (PDA) dan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) menyelenggarakan Seminar “Pemanfaatan dan Pengelolaan Gedung Cagar Budaya Departemen Keuangan” di Aula Prijadi Praptosuhardjo Departemen Keuangan Jakarta. “Gedung A.A. Maramis I merupakan gedung bersejarah yang telah dibangun kurang lebih 200 tahun yang lalu, sehingga harus kita jaga, lestarikan, dan manfaatkan sesuai dengan fungsi yang relevan pada masa kini,” tutur Sekretaris Jenderal Depkeu Mulia P. Nasution dalam sambutannya.

30 Januari Sambutan Menkeu pada “Public Expose and Grand Launching Sukuk Ritel” Menteri Keuangan membuka acara “Public Expose and Grand Launching Sukuk Ritel” yang bertempat di Gedung Dhanapala Departemen Keuangan, Jakarta. Selain Menkeu, acara tersebut dihadiri pula oleh Deputi Gubernur BI, Ketua Dewan Syariah Negara MUI, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, jajaran Pejabat Eselon I di lingkungan Depkeu, serta jajaran direksi 13 agen penjual sukuk ritel yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

mk


9


Kaleidoskop

Kaleidoskop

Februari 2009 Sosialisasi PMK No.190/PMK.01/2008

Kontrak Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014

2 Februari Temu Wicara Menkeu dengan Mahasiswa UI

26 Oktober Depkeu Selenggarakan International Seminar Managing Public Finance – Delivering on Public Mandate

Menteri Keuangan mengadakan temu wicara dengan mahasiswa Universitas Indonesia di Auditorium Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Depok. Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyempatkan diri untuk memberikan kuliah mengenai pengantar ekonomi makro di hadapan sekitar 350 mahasiswa tingkat I. Sri Mulyani Indrawati menandatangani Pakta Integritas dan Kontrak Kinerja saat dilantik menjadi Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu Tahun 2009-2014 di Istana Negara, (22/10).

3 Februari Menkeu Terima Anugerah News Maker 2008 dari Metro TV Menteri Keuangan menerima penghargaan sebagai “News Maker 2008” dari Stasiun Televisi Metro TV. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Direktur Metro TV, Wisnu Hadi kepada Menkeu di ruang rapat Menteri Keuangan, Gedung Juanda I Departemen Keuangan. Anugerah News Maker yang baru pertama kali dilakukan oleh Metro TV merupakan penganugerahan yang diberikan kepada tokoh yang dianggap memberikan citra positif pada pemberitaan media dengan kriteria antara lain: tidak tercela, inspiratif, inovatif, dan kreatif.

7 Februari Penandatanganan SKB tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pembiayaan Perumahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Ashari, dan Gubernur Bank Indonesia Boediono melakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pembiayaan Perumahan di Gedung Radius Prawiro, Bank Indonesia, Jakarta. Pembentukan tim koordinasi ini merupakan suatu langkah untuk memajukan perumahan tanah air, karena tujuan dibentuknya tim ini adalah untuk menambah kapasitas pembiayaan keperluan rakyat, khususnya terhadap perumahan.

Biro Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan menyelenggarakan Sosialisasi PMK Nomor 190 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat bagi Pemangku Jabatan Pelaksana di Lingkungan Departemen Keuangan. Acara yang diikuti oleh seluruh Jajaran Pejabat Eselon IV dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan ini diselenggarakan pada 10-12 Februari 2009 di Aula Djuanda Departemen Keuangan Jakarta. Aturan mengenai penetapan, evaluasi, penilaian, kenaikan dan penurunan jabatan dan peringkat ini baru pertama kali diterapkan di Indonesia, dan Depkeu lah yang mempeloporinya. Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini para pelaksana di lingkungan Departemen Keuangan,


10

khususnya Sekretariat Jenderal diharapkan dapat lebih memahami substansi yang terkandung dalam PMK Nomor 190 Tahun 2008 tersebut. Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Abdul Kadir dalam sambutannya menyampaikan, Departemen Keuangan sebenarnya telah merintis pelaksanaan analisis jabatan sejak tahun 1987. Akan tetapi karena belum dapat terlaksana dengan baik, maka dilakukan suatu upaya penyempurnaan pada tahun 2007, sehingga pada akhirnya ditetapkanlah PMK Nomor 190/ PMK.01/2008. Dengan ditetapkannya aturan ini, diharapkan dapat tercipta keseragaman dalam melakukan penetapan, evaluasi, penilaian, kenaikan dan penurunan jabatan dan peringkat bagi pemangku jabatan pelaksana di lingkungan Departemen Keuangan. mk


Pakta Integritas dan Dokumen Kinerja atau Kontrak Kinerja ditandatangani pula oleh seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu Tahun 2009-2014. Kedua dokumen tersebut bukan merupakan hal yang asing di lingkungan Departemen Keuangan. ”Waktu saya mempelajari, saya sebetulnya berbahagia karena sekarang artinya semua Departemen/Menteri akan mengadopsi suatu Pakta Integritas dan suatu Dokumen Kinerja dalam situasi yang cukup terukur.” Demikian Menkeu menjelaskan di sela-sela

acara ramah tamah seusai pelantikannya. Bagi Departemen Keuangan yang merupakan organisasi besar, tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana cara menerjemahkan dokumen kinerja tersebut pada level eselon I, eselon II, sampai eselon III dan jajaran pelaksana. Hal ini sejalan dengan proses reformasi yang sedang dijalankan oleh Departemen Keuangan, sehingga di satu sisi merupakan suatu janji yang sangat serius dan fundamental, tetapi di sisi lain janji tersebut saat ini telah dikontrakkan kepada Presiden dan kepada Negara Republik Indonesia untuk bersama-sama diwujudkan. mk

Ditjen Bea dan Cukai Gagalkan Penyelundupan Shabu-Shabu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta, berhasil melakukan 3 (tiga) penegahan barang larangan secara berturut-turut dari 3 pesawat yang berbeda, (19/10). Hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 Jam, petugas bea dan cukai berhasil menggagalkan 3 kali upaya penyelundupan shabu-shabu dalam jumlah sangat besar, yakni kristal bening yang diduga shabu atau metamphetamine seberat bruto total ±9.872 gram, kristal bening yang diduga shabu atau metamphetamine seberat bruto total ±16.980 gram, cairan bening yang diduga

shabu atau metamphetamine dalam bentuk cair dengan jurnlah bruto total ±17.500 ml. Selanjutnya pada hari Selasa (20/10) KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta kembali berhasil melakukan satu penegahan barang larangan berupa cairan bening yang diduga shabu atau metamphetamine dalam bentuk cair dengan jumlah bruto total ±5.300 ml setara dengan ± 4,54 kg. Sehingga, total penyelundupan shabu yang berhasil digagalkan selama 2 (dua) hari adalah seberat bruto total ±26.852 gram kristal shabu dan ±22.800 ml shabu cair dengan nilai total ±Rp 102,064 Miliar. mk


2

Departemen Keuangan Republik Indonesia bekerja sama dengan World Bank Indonesia menyelenggarakan seminar internasional dengan tema “Managing Public Finance – Delivering on Public Mandate” yang berlangsung pada 26-27 Oktober 2009 di Jakarta. Seminar ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dalam menghadapi tantangan dan risiko pengimplementasian reformasi pengelolaan keuangan publik.

28 Oktober Pemerintah Melakukan Penataan Kembali Sistem Remunerasi Pejabat Negara Menteri Keuangan menggelar konferensi pers tentang penugasan dari Presiden RI kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara untuk melakukan kajian dan evaluasi seluruh sistem penggajian pejabat negara dalam rangka penataan sistem remunerasi dan penetapan tunjangan pejabat negara agar tidak bersifat parsial dan situasional di Aula Djuanda Gedung Djuanda I Departemen Keuangan Jakarta.

30 Oktober Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Fiskal untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Bangsa Dalam rangka memperingati Hari Keuangan ke-63, Departemen Keuangan Republik Indonesia mengadakan upacara peringatan bertempat di halaman Gedung A. A. Maramis I Jakarta. Peringatan kali ini mengusung tema “Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Fiskal untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Bangsa” yang sangat relevan dengan tugas berat Departemen Keuangan pada situasi perekonomian nasional saat ini.


Kaleidoskop

Kaleidoskop

Oktober 2009 Tata Cara Penunjukan Tempat Pembayaran PBB Dalam rangka memberikan petunjuk pelaksanaan penunjukan Tempat Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan, Direktur Jenderal Pajak menetapkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-58/ PJ/2009 tentang Tata Cara Penunjukan Tempat Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan.

13 Oktober Pertemuan Menteri Keuangan dengan Menteri Luar Negeri Jepang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Mr. Katsuya OKADA di Gedung Djuanda I lantai 3 untuk membahas mengenai bantuan Jepang bagi bencana gempa di Sumatera Barat.

Peraturan ini mengatur bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) setiap tahun menunjuk satu Bank Umum/Kantor Pos sebagai Tempat

14 Oktober BPPK Selenggarakan Seleksi Tertulis Beasiswa Pascasarjana Tahun 2009

Pembayaran (TP) untuk wilayah administrasi pemerintahan, yaitu desa/kecamatan dimana objek pajak berada. Apabila di wilayahnya tidak terdapat Bank Umum/ Kantor Pos, Kepala KPP Pratama dapat menunjuk Bank Umum/Kantor Pos di wilayah administrasi lain yang berbatasan atau terdekat dengan wilayah dimana objek pajak berada. Penunjukan TP dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang ditandatangani Kepala KPP Pratama dan Pimpinan Bank Umum/Kantor Pos yang ditunjuk. mk

National Summit 2009

Ditjen Bea dan Cukai Tanjung Priok bekerjasama dengan KWBC Sulawesi berhasil menegah upaya eksportasi kayu bulat yang diberitahukan sebagai Merbau Truck Flooring T&G tujuan India, China, dan Korea.

20 Oktober Kembangkan Pola Pendeteksian Kepatuhan WP melalui Bechmarking Direktorat Jenderal Pajak dalam dua tahun terakhir ini mengembangkan pola pendeteksian kepatuhan Wajib Pajak (WP) dengan benchmarking. Pola ini merupakan indikator penguji pembayaran pajak bagi sektor usaha yang akan mulai diaplikasikan dalam waktu dekat.

17 Februari Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset yang telah Ditetapkan Status Penggunaannya kepada KPK, BPS, dan Departemen Keuangan

DPR menyetujui paket kebijakan stimulus fiskal senilai Rp71,3 triliun dalam rangka mengantisipasi dampak krisis global pada Rapat kerja Panitia Anggaran DPR di Jakarta, (25/2). Stimulus fiskal itu mendorong terjadinya peningkatan defisit anggaran dari Rp51,3 triliun menjadi Rp139,5 triliun atau meningkat dari 1 persen menjadi 2,5 persen dari PDB berbasis perhitungan terakhir. Peningkatan defisit itu karena terdapat realokasi stimulus fiskal dari pembiayaan untuk penyertaan modal negara (PMN) menjadi pengeluaran untuk belanja infrastruktur.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Departemen Keuangan menyelenggarakan seleksi tertulis beasiswa pascasarjana (S2) tahun 2009. Sebanyak 349 peserta seleksi beasiswa yang telah lolos seleksi administratif mengikuti seleksi tertulis yang diselenggarakan selama 2 hari, yakni 13-14 Oktober 2009.

19 Oktober Pencegahan Eksportasi Kayu Bulat Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

DPR Setujui Stimulus Fiskal 2009

Untuk membiayai tambahan defisit itu,

“Tentu saya sungguh ingin memiliki komitmen yang tinggi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di awal pembahasan nasional summit 2009 di Gedung Bidakara Jakarta, (29/10). “dan saya memohon bantuan saudara semua, kerja sama kita semua agar 2014 lebih banyak lagi yang kita capai, yang kita hasilkan,” lanjutnya. Dalam konferensi pers tersebut Menkeu menjelaskan soal tiga kunci sukses pembangunan Indonesia di masa depan, yaitu semangat pantang menyerah harus tetap kita miliki, persatuan dan kebersamaan, dan rakyat sebagai tujuan pembangunan. Sejalan dengan tujuan tersebut, Indonesia perlu mengkoreksi konsep eksport oriented economic-nya. Konsep pertumbuhan ekonomi ke depan mesti ditata kembali dengan pengurangan global imbalances. Hal ini juga didukung


2

ASEAN Charter (piagam ASEAN).menuju tahun 2015 yang mengamanahkan 10 negara anggotanya untuk membangun masyarakat ekonomi, masyarakat politik dan keamanan, dan masyarakat sosial budaya. Namun, menurut Menkeu triple tracks strategy tetap berlaku. “Apa artinya pertumbuhan itu kalau menimbulkan kesenjangan yang lebih tinggi?” ujarnya. Kemudian, Menkeu menjelaskan cara efektif untuk mencapai pertumbuhan, lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan sekaligus, yaitu pemberdayaan, kewirausahaan interproduction, dan inovasi teknologi secara nasional. Kunci dari semua itu adalah sinergi semua pihak, yakni pemerintah, dunia usaha, dan rakyat dalam semangat menyukseskan pembangunan nasional di masa depan. mk


DPR menyetujui penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBN 2008 dan tambahan utang tanpa syarat dari bilateral dan multilateral. Stimulus fiskal sebagai kebijakan counter cyclical ditujukan untuk menahan dampak krisis global sehingga pertumbuhan ekonomi 2009 diharapkan dapat bertahan sekitar 4-5 persen. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Panitia Anggaran DPR, Emir Moeis, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah dan DPR telah berkomitmen untuk melaksanakan stimulus fiskal pada kuartal I 2009 dengan persetujuan yang cepat dan perbaikan dalam proses pencairan anggaran. mk

DJPU Selenggarakan Sosialisasi SBSN Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) menyelenggarakan Sosialisasi “Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara): Instrumen Investasi yang Aman dan Menguntungkan” di Flores Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, (18/02). Peserta sosialisasi terdiri dari para stakeholders di lingkungan Departemen Keuangan, Kementerian Negara/Lembaga, Perguruan Tinggi, Asosiasi dan Pemerintah Daerah se-Jabodetabek. Hadir sebagai pembicara Direktur Pembiayaan Syariah DJPU Dahlan Siamat, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA serta Kepala Subdit Analisis Keuangan dan Pasar

SBSN DJPU Fatati Sriwahyuni. Para pembicara menyampaikan presentasi dan penjelasan kepada para peserta dengan mengusung tiga topik utama yang berkaitan dengan SBSN (Sukuk Negara). Pertama, Surat Berharga Syariah Negara/ Sukuk Negara sebagai Instrumen Investasi dan Sumber Pembiayaan Fiskal oleh Direktur Pembiayaan Syariah DJPU. Kedua, Sukuk Negara: Instrumen Investasi Berbasis Syariah yang Aman dan Menguntungkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Depag. Ketiga, Aspek Hukum SBSN oleh Kepala Subdit Analisis Keuangan dan Pasar SBSN DJPU. mk


11

Berlokasi di ruang Rapat Utama DJKN Lantai 10, Gedung Syafrudin Prawiranegara, Jakarta Pusat, dilakukan acara penandatangan BAST Dokumen Aset atas Barang Milik Negara eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada 3 (tiga) lembaga pemerintah, yaitu KPK, BPS, dan Departemen Keuangan. Acara serah terima BMN ini merupakan salah satu bentuk implementasi asas transparansi dalam pengelolaan BMN yang menjadi salah satu landasan filosofis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah.

19, 20 Februari Menkeu Sampaikan Keynote Speech pada ASEAN High Level Regional Forum Menteri Keuangan menyampaikan keynote speech pada “High Level Regional Forum: Reducing Vulnerability in the Face of Crisis” yang berlangsung di Sekretariat ASEAN Jakarta. Acara dihadiri oleh Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN, perwakilan dari 10 negara anggota ASEAN, lembaga keuangan internasional, beberapa departemen, serta tamu undangan lainnya.

24 Februari Depkeu Terima Penghargaan Sepuluh Terbaik LAKIP Pusat Departemen Keuangan menjadi salah satu penerima penghargaan instansi pemerintah pusat yang dinilai terbaik dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penghargaan diserahkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Taufik Effendi kepada 10 instansi pusat, yakni Depdiknas, KPK, BPKP, Depkes, Depbudpar, Departemen PU, Depkeu, BPPT, Setneg, dan Setkab.


Kaleidoskop

Kaleidoskop

Maret 2009 Kesepakatan Delegasi Negara-Negara G-20

Delegasi Indonesia menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Sentral G-20 yang berlangsung di London pada 4-5 September 2009.

5 Maret Penandatanganan MoU Depkeu-BPK mengenai Akses Data Keuangan Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan (Depkeu) Mulia P. Nasution dan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dharma Bakti melakukan seremonial penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Depkeu dan BPK tentang Akses Data Keuangan dalam rangka Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Sistem Jaringan Komunikasi Data. Acara yang diselenggarakan di Aula Djuanda Gedung Djuanda I Departemen Keuangan Jakarta ini dihadiri oleh beberapa perwakilan dari kedua pihak.

“Seluruh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral anggota G20 melihat kondisi perekonomian global saat ini sedang mengalami kondisi yang sangat kritis. Hal ini menyebabkan mereka bersepakat untuk segera melakukan langkahlangkah konkret dan maksimal untuk bisa menyelesaikan atau mengontribusikan solusi terhadap permasalahan global in,” demikian diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers yang digelar di Aula Graha Sawala, Gedung Departemen Keuangan, (16/03).

7 Maret Menko Perekonomian Sampaikan Keynote Speech pada Korea-Indonesia CEO Business Dialogue Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keynote speech pada acara Korea-Indonesia CEO Business Dialogue. Pada acara yang diselenggarakan di Ballroom 1B 4th floor, Ritz Carlton Hotel One Pacific Place Jakarta ini dilakukan pula penandatanganan beberapa MoU antara Indonesia-Korea di bidang investasi dan perdagangan.

11 Maret Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Lingkungan Departemen Keuangan Menteri Keuangan menghadiri acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1430 H di Lingkungan Departemen Keuangan di Aula Djuanda Gedung Djuanda I Departemen Keuangan Jakarta. Acara yang diselenggarakan oleh bimbingan mental islam (bintal) Departemen Keuangan ini mengusung tema “Meneladani Kepemimpinan Rasulullah SAW”.

Pertemuan Delegasi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20

Dalam konferensi pers tersebut dijelaskan pula berbagai hasil kesepakatan pertemuan para delegasi menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara yang tergabung dalam G-20 pada 14 Maret lalu di London, Inggris. Kondisi Perekonomian Dunia Saat Ini Kondisi ekonomi dunia makin mengalami kontraksi yang cukup serius. Demikian yang disampaikan Menteri Keuangan Amerika, Tim Geithner, serta perwakilan dari International Monetary Fund (IMF) dan European Central Bank (ECB) dalam working dinner (sambil bekerja) diawal pertemuan. Revisi proyeksi ekonomi global IMF tahun 2009 mengalami penurunan cukup dari level 0,5% - 0 menjadi -0,5 sampai -1,5, atau masuk dalam zona negative. Hal ini berarti hampir semua negara banyak yang masuk dalam kondisi kontraksi ekonomi tahun ini. Selain kontraksi ekonomi yang serius, trade dan industrial activity mengalami kemerosotan yang sangat tajam di semua Negara. Hal ini dipengaruhi oleh berfungsi atau tidak berfungsinya bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera menyelesaikan masalah, terutama pada perbankan internasional dan lembaga keuangan non bank.


12

Hasil Pertemuan Sebelum pertemuan G-20, sepuluh anggota G-20 melakukan persiapan dengan membentuk empat working groups yang fokus membahas topik masing-masing. Working groups tersebut antara lain working group regulation and transparencies, market integrity, reformasi IMF, dan reformasi Bank Dunia dan bank-bank pembangunan di regional. Masing-masing working group diketuai oleh dua negara dari anggota G-20. Terdapat delapan poin hasil pembahasan keempat working group yang disampaikan dalam pertemuan ini, yaitu: 1. Pentingnya pemulihan pertumbuhan ekonomi di dunia dan perlunya melanjutkan reformasi untuk memperkuat sistem keuangan global. 2. Prioritas lembaga-lembaga keuangan dalam memulihkan pinjaman dan penanganan sistem keuangan yang sifatnya sistemik dengan memberikan injeksi likuiditas, rekapitalisasi dan penanganan aset-aset bermasalah dengan suatu kerangka kerja bersama 3. Pentingnya ekspansi fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.. 4. Kebijakan moneternya akan dipertahankan ekspansif dengan tingkat suku bunga rendah dan peningkatan jumlah penciptaan uang. 5. International financial Institution harus membantu negara berkembang dalam pembiayaan atau pendanaan pada masa kesulitan ekonomi. 6. Perbaikan dan penguatan system keuangan global. 7. Regulatory overside, yakni seluruh lembaga-lembaga, termasuk rating agency, yang melakukan regulasi dan mengawasinya harus diregister dan mengawasinya harus diregister dan memiliki standar yang sama sesuai ketetapan International Organization of


Indonesia diwakili oleh para delegasi yang terdiri atas Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Deputi dari Departemen Keuangan Chatib Basri, Deputi dari BI Muliaman Hadad, Co-Chair Working Group 4 (reformasi MDBs) Anggito Abimanyu, serta Anggota Delri dari Depkeu, BI dan Deplu. Tujuan pertemuan tersebut antara lain pertama, untuk mempersiapkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Pittsburgh yang diselenggarakan pada 24-25 September 2009. Kedua, mengevaluasi pencapaian komitmen KTT yang telah dilaksanakan sebelumnya di Washington DC dan London.

Ketiga, membahas langkah-langkah yang akan diambil pada masa mendatang, antara lain mengenai strategi keluar dari krisis (exit strategy) serta model pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berimbang yang tahan terhadap ancaman krisis (future balance and sustainable growth model). Keempat, membahas isu-isu global seperti WTO Doha Round dan Climate Financing. Sebagai anggota G-20, Indonesia telah dan akan terus memperjuangkan banyak hal, antara lain berkomitmen untuk terus mengawal reformasi sektor keuangan, International Financial Institutions (IFIs), dan pembiayaan pembangunan. Indonesia juga memegang peranan penting dalam mengakomodasikan kepentingan negaranegara berkembang. mk

DPR-RI Sahkan RUU APBN 2010 menjadi UU APBN 2010 Dengan mengusung tema “Menjaga Momentum Pemulihan Perekonomian dan Memperbaiki Kesejahteraan Rakyat”, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) mengesahkan Rancangan UndangUndang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2010 menjadi UndangUndang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (UU APBN) 2010, (30/09). Pendapatan negara dan hibah ditargetkan sebesar Rp949,7 Triliun, naik sebesar Rp38,2 Triliun dari yang diusulkan dalam RAPBN

2010 sebesar Rp911,5 Triliun. Belanja negara juga meningkat seiring penerimaan. Belanja negara direncanakan Rp1.047,7 Triliun, naik Rp38,2 Triliun dari usulan pagu RAPBN 2010 sebesar Rp1.009,5 Triliun. Dengan Pendapatan dan Belanja negara sebesar itu, Defisit tidak berubah dari yang diusulkan pemerintah awal yaitu 1,6% terhadap PDB atau Rp98,0 Triliun. Di mana pembiayaannya terdiri dari Rp. 107,9 Triliun dalam negeri dan pembiayaan luar negeri adalah Rp. -9,9 Triliun. mk

Asumsi Dasar Ekonomi Makro, APBN 2010 Uraian

RAPBN

APBN

Pertumbuhan Ekonomi (%)

5,0

5,5

Inflasi (%) y-o-y

5,0

5,0

Tingkat Bunga SBI 3 bulan (%)

6,5

6,5

10.000

10.000

Harga Minyak (US$/barel)

60,0

65,0

Produksi Minyak (MBCD)

0,965

0,965

Nilai Tukar (Rp/US$1)


2

16 September Pemberian Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) Berdasarkan hasil putusan Rakortas antara wakil presiden dengan beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu pada 28 Juni 2008, dipandang perlu adanya dukungan pengadaan satu juta ekor bibit sapi dalam lima tahun. Untuk itu pemerintah memberikan dukungan pendanaan dari perbankan dengan bunga yang disubsidi oleh pemerintah melalui Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/ PMK.05/2009.

17 September Pengumuman Sanksi Pembekuan Izin Akuntansi Publik dan Kantor Akuntansi Publik Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, Menteri Keuangan telah menetapkan sanksi pembekuan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Basyiruddin Nur, Drs. Hans Burhanuddin Makarao, dan Drs. Dadi Muchidin, serta Kantor Akuntan Publik kepada AP (KAP) Drs. Dadi Muchidin, Matias Zakaria, Drs. Soejono, Drs. Abdul Azis B., dan Drs. M. Isjwara.

07 September Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama dengan Wartawan Menteri Keuangan merangkap Plt. Menko Bidang Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menggelar acara silaturahmi dan buka puasa bersama dengan para wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Keuangan dan Moneter (Forkem) di Aula Djuanda Gedung Djuanda I Departemen Keuangan Jakarta.


Kaleidoskop

Kaleidoskop

September 2009 RUU PPN Barang Jasa dan PPn BM Disahkan Securities Commission (IOSCO) Reformasi international financial institution, seperti world bank dan IMF.

1 September Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)

8.

Menteri Keuangan meresmikan Operasionalisasi Indonesia Eximbank di Gedung Djuanda I Departemen Keuangan Jakarta. Pembentukan LPEI sendiri merupakan salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekspor nasional.

Manfaat Partisipasi Indonesia Ada beberapa manfaat yang didapatkan Indonesia dengan partisipasi dan peranannya sebagai anggota G20. Pertama, keanggotaan Indonesia dalam Financial Stability Forum (FSF) meningkatkan kesempatan Indonesia meng-upload peraturan BI dan Bapepam-LK untuk membantu membentuk peraturanperaturan yang berlaku bagi sektor

1 September Penggunaan BMN sebagai Underlying Asset SBSN Menteri Keuangan bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) membahas mengenai persetujuan penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai underlying asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Rapat Kerja di ruang rapat Komisi XI DPR-RI. Hasil pembahasan tersebut adalah persetujuan Komisi XI atas aset SBSN sebesar Rp25,9 triliun sebagai batas maskimal underlying asset selain aset-aset yang merupakan simbol-simbol kekuasaan negara dan simbol-simbol sejarah bangsa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didaulat untuk menyampaikan dua topik yang sedang popular saat ini, yakni Rancangan Undang-Undangan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) dan mengenai Kebijakan Stimulus Fiskal APBN 2009, di Aula Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), (4/3).

Dalam rangka publikasi informasi mengenai kinerja pengelolaan utang negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menerbitkan Buku Perkembangan Utang Negara Edisi Agustus 2009.

15 September Penegahan Importasi Barang pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar akhirnya mentepakati untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada tanggal 16 September 2009. Sebelumnya, draft final RUU tersebut telah disahkan dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan bersama Komisi XI DPR RI. Dalam pendapat akhir pemerintah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Rancangan Perubahan Ketiga Undang-Undang PPN dan PPnBM dilandasi oleh pemikiran karena adanya perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Selain itu


24

juga didasari oleh adanya perkembangan transaksi bisnis, perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa, serta adanya perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan keinginan untuk melakukan perubahan dalam rangka menciptakan good governance dan memberikan pelayanan yang lebih baik serta lebih menciptakan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Rancangan perubahan ketiga UndangUndang PPN dan PPnBM tersebut diharapkan akan lebih memberikan keadilan dan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya, kesederhanaan administrasi perpajakan, kepastian hukum, konsistensi dan transparansi, meningkatkan daya saing, serta dapat meningkatkan investasi asing maupun dalam negeri di Indonesia. mk


Topik RUU JPSK ini mencuat setelah pemerintah mengindikasikan kebutuhan Indonesia akan kerangka hukum yang kuat untuk mengambil kebijakan-kebijakan darurat yang mungkin diluar kebiasaan saat Negara dalam kondisi krisis. Dalam pembahasannya Menkeu mengatakan bahwa penggunaan JPSK hanya apabila kondisi perekonomian terutama sektor keuangan dan non keuangan mengalami suatu krisis yang berakibat secara sistemik. Sistemik adalah situasi dimana suatu bank atau satu institusi menghadapi persoalan likuiditas yang mengakibatkan lembaga itu tidak berfungsi dan kemudian bisa menular kepada lembaga lain, menyebar ke seluruh sistem, dan kemudian mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Topik Stimulus Fiskal terangkat lantaran kondisi perekonomian Indonesia yang perlu segera diselamatkan dari dampak krisis global yang melanda nyaris di

seluruh negara di dunia saat ini. Jadi, stimulus APBN adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan bersamasama mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai mekanisme untuk mengatasi dampak perekonomian global yang mengalami penurunan sangat tajam pada tahun 2009 ini. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, meningkatkan kemampuan daya tahan dari sektor usaha di dalam menghadapi kondisi yang tidak mudah, dan untuk menciptakan kesempatan kerja secara langsung. Dengan kebijakan stimulus serta pengaruh proyeksi penurunan indikator ekonomi makro terutama dari sisi pertumbuhan nilai tukar maupun harga minyak maka postur APBN tahun 2009 akan mengalami perubahan yang sangat besar. Pelaksanaan dari stimulus ini akan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dan diharapkan memberikan dampak yang senyatanyatanya di dalam perekonomian dan terutama kepada sektor riil dan masyarakat luas dan bagi Kementerian/Lembaga maupun daerah yang tidak mampu melaksanakan, maka dia akan mendapatkan implikasi pengurangan anggaran pada tahun 2010. mk


23 Maret Keynote Speech Menkeu pada “East Asia’s Response to the Global Economic Crisis” Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keynote speech pada acara “East Asia’s Response to the Global economic Crisis” yang berlangsung di Four Seasons Hotel Jakarta. Seminar ini diselengarakan sebagai persiapan Sidang Tahunan Asian Development Bank (ADB) ke-42 yang akan berlangsung di Bali pada 2-5 Mei 2009.

25 Maret Penandatanganan Naskah Perjanjian Penerusan Hibah untuk Kegiatan Mass Rapid Transit (MRT) DKI Jakarta

RUU JPSK dan Kebijakan Stimulus Fiskal APBN 2009

8 September DJPU Terbitkan Buku Perkembangan Utang Negara Edisi Agustus 2009

Bea dan Cukai Tanjung Priok pada periode September 2009 berhasil menegah 1 (satu) kasus impor aneka produk kosmetik dan 2 (dua) kasus ekspor berupa ekspor rotan mentah dan tanduk rusa.

keuangan di seluruh dunia. Kedua, Indonesia dapat mendukung perbaikan yang signifikan di sektor keuangan dunia terutama persoalan yang terjadi di Amerika dan Eropa dengan mencegah regulasi yang kurang atau tidak memadai dan berpotensi menimbulkan krisis serta meminimalisir penetapan regulasi yang memberatkan Indonesia. Ketiga, Indonesia mendapat prioritas dalam akses likuiditas APBN, DDO atau standby stability. Terakhir, adanya tambahan General Capital Increase (GCI) atau modal dari ADB hingga mencapai 200% karena partisipasi aktif Indonesia. mk

13

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Mardiasmo dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menandatangani Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) untuk kegiatan Mass Rapid Transit (MRT) DKI Jakarta di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I Depkeu. Penandatanganan NPPH ini merupakan syarat efektifnya penerusan pinjaman lunak Pemerintah Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) kepada Pemerintah Pusat Indonesia menjadi hibah kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk pelaksanaan MRT Jakarta yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah transportasi di Jakarta.

27 Maret Menteri Keuangan Lantik Pejabat Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bertempat di Aula Djuanda Gedung Djuanda I Depkeu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik pejabat Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dr. Marisi Zainudin Sihotang, S.H., M.M. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan dilantik sebagai Pj. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.


Kaleidoskop

Kaleidoskop

April 2009 Penilaian Tim Diagnostic WCO terhadap DJBC 7 April Penandatanganan Program Agreement dan Loan Agreement Dalam Rangka Market Access Recovery Support Facility Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Japan Bank For International Cooperation (JBIC) menyaksikan Upacara Penandatangan Program Agreement dan Loan Agreement antara Departemen Keuangan RI dan JBIC di Gedung A.A. Maramis II Departemen Keuangan Jakarta.

Diagnostic Mission merupakan salah satu tahap dalam cakupan Columbus Programme, yaitu program peningkatan kapasitas (capacity building) yang diluncurkan organisasi kepabeanan dunia atau WCO untuk mendukung penerapan SAFE Framework of Standard to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE FoS) di negaranegara anggota WCO. SAFE FoS adalah kerangka standar dalam pengamanan dan fasilitasi perdagangan global, dengan menawarkan prinsip-prinsip dan standar (aturan) untuk diadopsi sebagai langkah

7 April Penandatanganan Kontrak Kinerja Departemen Keuangan 2009 Menkeu menandatangani Kontrak Kinerja dengan seluruh Eselon I Depkeu. Kontrak Kinerja ini merupakan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2009 sebagai tolok ukur keberhasilan Departemen Keuangan yang menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2009 di Aula Djuanda Depkeu.

20 April Pertemuan Forum Mitra Auditorat Utama Keuangan Negara II BPK–Irjen Departemen/Kementerian Negara/Lembaga Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keynote speech pada acara Pertemuan Forum Mitra ke-3 antara Auditorat Utama Keuangan Negara II BPK RI dengan Irjen Departemen/Irjen Kementerian Negara/Lembaga.

28 April Menkeu Lantik Sejumlah Pejabat Eselon II di Lingkungan Depkeu Bertempat di Aula Mezanin gedung Djuanda I Departemen Keuangan Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sejumlah Pejabat Eselon II Departemen Keuangan antara lain, 4 orang pada Sekretariat Jenderal, 19 orang pada Direktorat Jenderal Pajak, dan 8 orang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktur Audit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Thomas Sugijata bersama dengan Direktur Kepabeanan Internasional, Wahyu Purnomo kepada para wartawan Selasa (14/04) menyampaikan keterangan pers mengenai hasil penilaian Tim Diagnostic Mission World Customs Organization (WCO) di Aula Media Center, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

minimal yang harus dilaksanakan oleh anggota WCO. Sampai dengan 19 Januari 2009, tercatat 155 negara dari 174 negara anggota WCO telah menyampaikan Letter of Intent (LoI) untuk menerapkan SAFE FoS, 105 negara diantaranya telah meminta capacity building dan akan menerima diagnostic mission. Indonesia telah menandatangani LoI SAFE FoS pada tanggal 16 September 2005. “DJBC telah berada di jalur yang tepat serta telah menunjukkan perkembangan yang progresif dari sisi implementasi prinsipprinsip administrasi kepabeanan modern, terutama di bidang trade facilitation, good governance, dan automation melalui penerapan Indonesian National Single Window,” ujar Wahyu Purnomo menyampaikan hasil penilaian Tim Diagnostic Mission WCO terhadap DJBC. mk

MoU Dana Haji dan DAU Dalam SBSN “Penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat (DAU) di dalam instrumen Sukuk Negara atau Sukuk Dana Haji Indonesia, dalam hal ini merupakan suatu proses yang sudah dipikirkan secara matang oleh kedua instansi,” ujar Menteri Agama pada acara penandatangan MoU antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama dalam rangka penempatan dana tersebut dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), (22/04). Dalam acara yang berlangsung di lantai Mezanin gedung Djuanda I Departemen Keuangan Jakarta ini, Menag juga menyebutkan bahwa para calon haji Indonesia yang sudah mencapai lebih dari 700.000 sementara kuota hajinya hanya 207.000. Dengan kondisi itu,


14

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya menjelaskan bahwa dalam suasana normal seorang calon haji walaupun dengan first in preserve harus menunggu sekitar 3 tahun atau lebih. Masa tunggu ini tentu akan berimbas besar pada nilai uang tersebut. Down payment yang telah dibayar calon haji berpotensi besar mengalami cash float. Dengan teori time value of money, hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pengelola dana karena di waktu pemilik dana tersebut berangkat berhaji, nilai dana haji telah mengalami penurunan. Apalagi pada iklim ekonomi yang mengalami inflasi seperti di Indonesia. Untuk itu, diperlukan langkah solutif demi menutupi potensi kerugian tersebut. mk


Pendapat Akhir Pemerintah atas RUU PDRD Menteri Keuangan menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada Rapat Paripurna DPR RI, (18/08). Penyelesaian UU PDRD merupakan suatu langkah yang strategis dan fundamental dalam memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang lebih ideal. Penyelesaian UU PDRD merupakan upaya perbaikan secara kontinyu dalam beberapa hal, antara lain: 1. Penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 2. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan (local taxing empowerment) 3. Peningkatan efektivitas pengawasan.

Ketiga hal tersebut harus berjalan secara bersamaan, sehingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan tetap sesuai dan konsisten terhadap prinsip-prinsip perpajakan yang baik dan tepat, dan diperkenankan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Melalui penguatan perpajakan daerah, struktur penerimaan daerah akan berubah dengan peningkatan peranan PAD dalam APBD secara signifikan. Diperkirakan pada tahun 2011 (tahun pertama pelaksanaan RUU ini secara efektif ) peranan PAD terhadap APBD provinsi meningkat menjadi 63% dari semula 50% dalam tahun 2009, sedangkan peranan PAD kabupaten/kota akan meningkat menjadi 10% dari semula sebesar 7% dalam tahun 2009. Secara nasional peranan PAD terhadap total APBD meningkat dari 19% menjadi 24%. mk

Penandatanganan Akta Hibah dengan Pemprov Aceh Bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto bersama Gubernur Provinsi Aceh Irwandi Yusuf, menandatangani Akta Perjanjian Hibah atas Tiga Buah Turbin Gas (GTG 3x22 MW) dan tanah seluas 6,64 Ha yang merupakan lokasi ketiga aset turbin dimaksud dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Aceh. (7/8). Acara penandatanganan turut disaksikan pula oleh perwakilan dari PT Pertamina (Persero) dan PT Arun NGL. Aset-aset tersebut sebelumnya telah dimintakan permohonan hibah oleh Gubernur Aceh kepada Menteri Keuangan pada tahun 2007 lalu. Permohonan diajukan agar ketiga turbin gas di Arun dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah

Provinsi Aceh sebagai pembangkit listrik dalam rangka mengatasi krisis listrik yang terjadi di Aceh. Ketiga turbin dan tanah yang dihibahkan tersebut sebelumnya merupakan aset idle dari PT Pertamina (Persero) dan PT Arun NGL. Setelah dilakukan penilaian oleh Tim DJKN, tiga turbin termasuk control building beserta aksesorisnya ditaksir senilai Rp65.670.900.000,- dan lahan seluas 6,64 Ha senilai Rp6.115.440.000,-. Mengingat nilai Objek Hibah yang melebihi Rp 10 miliar, Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S298/MK.06/2008 tanggal 19 Juni 2008 telah meminta persetujuan Presiden. Presiden kemudian menyetujui pemindahtanganan BMN dimaksud kepada Pemerintah Provinsi Aceh melalui surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-533/M.Sekneg/D5/10/2008 tanggal 22 Oktober 2008. mk


23

14 Agustus Tarhib Ramadhan 1430 H di Lingkungan Departemen Keuangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan pada acara Tarhib Ramadhan 1430 Hijriah di Lingkungan Departemen Keuangan yang diselenggarakan di Lantai Mezzanine, Gedung Juanda I departemen Keuangan Jakarta.

25 Agustus Upaya Penipuan Mengatasnamakan Departemen Keuangan Masih Terus Berlanjut Depkeu mengimbau masyarakat luas agar waspada dan berhati-hati terhadap upaya oknum dan atau institusi tertentu yang menawarkan bentuk kerja sama, pemberitahuan dengan muatan ancaman, ataupun menawarkan produk yang mengatasnamakan Departemen Keuangan (Depkeu). Masyarakat diharapkan dapat langsung menghubungi Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan melalui telepon: (021) 3500849 , fax: (021) 3500847, serta website Departemen Keuangan di: www.depkeu.go.id untuk melakukan konfirmasi dan memperoleh informasi lebih lanjut.

24 Agustus Penyelundupan Premium ke Singapura Digagalkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan ± 70 ton premium yang diangkut oleh KM. Alam Bahari.

31 Agustus DPR Setuju Penggunaan BMN sebagai Underlying Asset SBSN Komisi XI menyetujui dengan menambahkan catatan bahwa BMN yang digunakan tidak memasukkan aset-aset yang merupakan simbol-simbol kekuasaan negara dan simbol-simbol sejarah bangsa.


Kaleidoskop

Kaleidoskop

Agustus 2009 Nota Keuangan dan RAPBN 2010

Penandatangaan Kredit Pembangunan 13 Proyek PLTU 10.000 MW

5 Agustus Malam Anugerah dan Grand Final Olimpiade Membaca APBN Tingkat SMA Tahun 2009

16 April Silver Winner for Government PR untuk Departemen Keuangan Departemen Keuangan menerima Silver Winner for Government PR pada kategori PR People of The Year (Journalist Choice) dari majalah MIX Marketing Xtra. Acara penganugerahan berlangsung di Mid Plaza Hotel Jakarta.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati membuka Malam Anugerah dan Grand Final Olimpiade Membaca APBN Tingkat SMA Tahun 2009 di Aula Djuanda Gedung Djuanda I Departemen Keuangan.

11 Agustus Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2009 Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2009 yang berlangsung di Jakarta.

12 Agustus Malam Penganugerahan Annual Report Awards (ARA) 2008 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Ketua Bapepam-LK Fuad Rachmany dan Ketua Dewan Juri Annual Report Awards (ARA) 2008. Mar’ie Muhammad menyampaikan penghargaan Annual Report Award (ARA) 2008 di Ballroom Grand Hyatt Hotel Jakarta.

13 Agustus Pelantikan Sejumlah Pejabat Eselon II di Lingkungan Depkeu Menteri Keuangan Ri Sri Mulyani Indrawati melantik sejumlah Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Keuangan. Acara ini dihadiri pula oleh jajaran Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Departemen Keuangan.

13 Agustus Rakernas PT Taspen Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memberikan pidato pembukaan (keynote speech) pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PT Taspen Tahun 2009 di Kantor PT Taspen, Cempaka Putih, Jakarta.

Bertempat di Aula A Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan (03/08), Menteri Keuangan merangkap Plt. Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan pers mengenai Nota Keuangan dan RAPBN 2010. Dalam keterangan persnya, Menteri Keuangan didampingi oleh Kepala Bappenas Paskah Suzetta dan Deputi Gubernur Senior BI Darmin Nasution. Selain itu hadir pula jajaran Pejabat Depkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, Pengantar Nota Keuangan dan RAPBN

2010 disampaikan pada 3 Agustus 2009 berdasarkan kesepakatan bersama DPR RI dan pemerintah mengingat masa jabatan Anggota DPR akan berakhir pada Bulan September dimana terdapat hari libur Idul Fitri yang akan memotong waktu pembahasan. Dalam keterangannya Sri Mulyani menyampaikan aspek-aspek yang dijadikan landasan dalam penyusunan APBN 2010 yakni perkembangan ekonomi makro dan prognosa ekonomi makro 2010, sasaran pembangunan nasional tahun 2010, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2010, serta kerangka APBN jangka menengah 2010-2014. mk

Keynote Speech The 2nd Master Journey in Management Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapat kesempatan untuk menyampaikan Keynote Speech dalam acara The 2nd Master Journey in Management dan The 4th Doctoral Journey in Management di Auditorium Soerja Atmadja, FE UI Depok pada Rabu, 5 Agustus 2009. Perhelatan tersebut merupakan kerjasama Management Research Center FEUI dengan Harian Bisnis Indonesia dan Bursa Berjangka (BBJ). Tujuannya adalah agar menjadi ajang kompetisi bagi para Mahasiswa program Master dan Doktor untuk membuat proposal penelitian dan rekomendasinya guna memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam dunia bisnis dan


22

perusahaan. Dalam keynote yang disampaikan, Menkeu memaparkan kebutuhan Indonesia akan para manajer dan intelektual yang mampu untuk berfikir jernih dan mempunyai kapasitas intelektual yang baik. Menkeu juga berharap para lulusan program MBA nantinya lebih memperhatikan perilaku para pelaku pasar dan mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian yang sebaiknya dilakukan untuk menghindari timbulnya krisis keuangan global. Selain memberikan pandangannya, Menkeu menyatakan mendukung penuh hasil kolaborasi pihak akademisi, korporasi, dan media massa pada penyelenggaraan acara tersebut. mk


20 April Kepala BKF Gelar Konferensi Pers Optimalisasi Kerja Sama Internasional

Direktur Utama PT. PLN (Persero) Fachmi Mochtar melakukan penandatanganan perjanjian kredit kerja sama dengan Direktur Utama 23 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang tergabung dalam Sindikasi Asbanda-PLN Merah Putih pada di Aula Graha Sawala Departemen Keuangan Jakarta, (24/04). Penandatanganan kredit kerja sama ini dilakukan dalam rangka pendanaan pembangunan 13 proyek PLTU 10.000 MW senilai Rp 4.732 miliar antara PLN dengan Sindikasi Bank Pembangunan Daerah. Acara penandatangan yang disaksikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati ini antara lain juga dihadiri oleh Direktur Utama dan Direktur Pemasaran PLN, para gubernur dari beberapa provinsi, serta jajaran Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Negara BUMN dan Departemen Keuangan. Kerja sama ini adalah yang pertama kali dilakukan oleh PLN dan BPD, dan merupakan kerja sama yang positif dalam usaha mewujudkan listrik yang cukup di daerah, karena ketiga belas proyek tersebut

akan berlokasi di luar Pulau Jawa yang selama ini mengalami keterbatasan pasokan listrik. Dalam sambutannya, Menteri Keuangan berharap proyek ini dapat memperlancar jalannya roda perekonomian di daerah. “Dengan perjanjian ini, kita harapkan perekonomian Indonesia dapat lebih merata. Semoga banyak daerah yang dapat maju dengan lebih cepat,” ujarnya. Keberhasilan proses negosiasi dan disetujuinya pemberian kredit ini menunjukkan dukungan perbankan nasional dan pemerintah melalui Menteri Keuangan untuk keberhasilan pembangunan proyek PLTU 10.000 MW, yang merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perjanjian kredit tersebut terdiri dari dua paket, dengan paket pertama digunakan untuk pembiayaan porsi rupiah dan paket kedua digunakan untuk pembiayaan porsi USD. Tenor perjanjian kredit disepakati selama sepuluh tahun termasuk masa tenggang selama tiga tahun, dengan suku bunga floating berbasis JIBOR. mk


1

Kepala BKF Anggito Abimanyu menggelar konferensi pers mengenai optimalisasi kerja sama internasional bagi kepentingan Indonesia di press room Gedung Djuanda I Depkeu Jakarta. Kepala BKF menyampaikan tentang ringkasan situasi perekonomian global terkini, tindakan bersama dan komitmen dengan G20, kerja sama keuangan ASEAN+3, ADB Annual Meeting, serta kerja sama keuangan bilateral antara Indonesia-Jepang dan Indonesia-Cina.

28 April Depkeu Selenggarakan Acara “Temu Editor” Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar acara “Temu Editor” dengan sejumlah pimpinan redaksi media massa cetak dan elektronik di Aula Mezanin gedung Djuanda I Departemen Keuangan. Acara ini dihadiri sembilan belas media massa cetak dan elektronik dalam negeri dan tiga koresponden media massa asing.

29 April Sambutan Menkeu pada Munas III Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2009 Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menghadiri acara Musyawarah Nasional (Munas) III Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (Apkasi) 2009 di Hotel Borobudur Jakarta.


Kaleidoskop

Kaleidoskop

Mei 2009 Sidang Tahunan ADB ke-42 2 Mei Menteri Keuangan Resmikan Pembukaan “Unthinkable Week” Menteri Keuangan merangkap Plt. Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati secara resmi membuka acara “Unthinkable Week” di Victus Bali Collection.

2 Mei Menteri Keuangan Membuka Seminar International IICD Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka International Seminar and Award 2009 yang diselenggarakan oleh Indonesian Instititute for Corporate Directorship (IICD) di Hotel Le Meridien Bali.

2 Mei Seminar Nasional “Global Crisis and Early Warning System” Ikatan Sarjana Ekonomi Seluruh Indonesia (ISEI) bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Departemen Keuangan RI menyelenggarakan seminar nasional “Global Crisis and Early Warning System” di Nusa Dua, Bali.

4 Mei Menkeu Anugerahkan Penghargaan bagi 12 Pemda Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyerahkan penghargaan bagi 12 Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah menetapkan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Daerah (APBD) secara tepat waktu selama tiga tahun berturut-turut.

8 Mei Penerbitan dan Penjualan SBSN Seri SDHI 2010 A dengan Metode Private Placement Sebagai hasil tindak lanjut penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama pada tanggal 22 April 2009, maka dilakukan setelmen atas penempatan Dana Haji dalam SBSN.

Departemen Keuangan bertindak selaku tuan rumah Sidang Tahunan-ADB ke 42 tahun 2009 yang berlangsung tanggal 3-5 Mei 2009. Sidang secara resmi dibuka oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 4 Mei 2009 di BICC Nusa Dua, Bali.

•

Sidang ini dihadiri oleh 3.004 peserta dari 67 negara anggota ADB, lembaga keuangan internasional, NGO/civil society, akademisi, dan pemerintah daerah. ST-ADB juga dihadiri oleh Perdana Menteri Fiji, Perdana Menteri Georgia, Perdana Menteri Tonga, dan Wakil Presiden Palau, serta para Menteri Keuangan negara anggota ADB. Rangkaian kegiatan ST-ADB terdiri dari governor session, seminar, country presentation, diskusi panel, pertemuan manajemen ADB, pertemuan konstituensi dan investor seminar yang dimulai sejak tanggal 2 Mei 2009.

•

Sebagai host acara, Indonesia bekerja sama dengan sponsor platinum juga mengadakan cultural dinner bagi para delegasi dengan menampilkan berbagai pertunjukan kesenian dan kebudayaan Indonesia. Selain itu, diselenggarakan pula Indonesian Day yang menampilkan berbagai peluang investasi dan pariwisata di Indonesia, serta eksibisi kalangan swasta nasional.

•

Beberapa hasil diskusi dalam Sidang Dewan Gubernur ADB:

•

•

•

Menyambut baik resolusi ADB mengenai the fifth general capital increase (penambahan modal dasar ADB) yang meningkatkan modal ADB menjadi 200%; Mendorong ADB untuk mengerahkan segala sumber daya yang dimilikinya


1

•

•

•

•

bagi mengatasi dampak krisis keuangan global. Mendorong ADB untuk memanfaatkan comparative advantage-nya dalam pemahaman terhadap perekonomian kawasan untuk mendesain instrumen kebijakan yang tepat. Menyambut baik ekspansi Trade Finance Facilitation Program ADB dan mendorong ADB untuk mengatasi dampak pembalikan arus modal (capital outflow reversal). Mendorong ADB untuk tetap komit pada penguatan sistem kontrol internal ADB termasuk penyempurnaan manajemen risiko, internal audit, usaha-usaha untuk memerangi korupsi, dan meningkatkan transparansi. Mendorong ADB untuk aktif dalam upaya reformasi lembaga keuangan internasional. Mendorong ADB untuk mengkaji ulang sistem safeguard pinjamannya untuk mengurangi biaya pinjaman dan menghindari beban bagi penerima. Mendorong ADB untuk berperan aktif dalam pendalaman integrasi regional sektor keuangan dan perdagangan, termasuk pendalaman pasar obligasi regional (local currency bond markets). Mendorong ADB untuk memfasilitasi green economic recovery. Dalam ST-ADB, Indonesia mendorong ADB untuk fokus kepada countercyclical support, pengentasan kemiskinan, infrastruktur, serta adaptasi dan mitigasi climate change.

Kemudian, dalam penutupan telah diputuskan tuan rumah ST-ADB untuk tahun 2010 adalah Tashkent, Uzbekistan. mk


Dampak Pasca Bom Kuningan terhadap Perekonomian Indonesia Menyikapi kejadian yang sangat disesalkan seluruh rakyat Indonesia tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers (22/07) mengenai dampak yang timbul pasca Bom Kuningan terhadap perekonomian Indonesia. Disebutkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan kondisi perekonomian tetap kondusif. Salah satunya adalah dengan melaksanakan rapat koordinasi untuk memantau dampak Pasca Bom Kuningan pada perekonomian. Pemerintah berusaha melakukan tindakan monitoring sekaligus antisipasi terhadap dampak yang mungkin akan timbul. Hal itu bertujuan untuk secepat mungkin memulihkan rasa percaya dan ketenangan seluruh pelaku ekonomi dan masyarakat luas. Dengan demikian kegiatan ekonomi

dan pembangunan di Indonesia tidak terpengaruh akibat kejadian bom tersebut. Konferensi Pers yang dihadiri jajaran menteri perekonomian dan perwakilan dari BI tersebut menegaskan dua hal penting. Pertama, telah ditingkatkannya pengamanan pada obyek-obyek vital yang ada di negeri ini, sehingga terdapat situasi yang kondusif bagi terlaksananya kegiatan ekonomi dan pembangunan secara normal. Kedua, kejadian bom tersebut dapat terjadi dimana saja, sehingga hal itu tidak menjadikan Indonesia memiliki image yang terpisah. Ditambahkan pula, yang paling penting dalam kasus ini adalah mekanisme dan respon pemerintah yang bisa menangani masalah ini guna mencegah timbulnya dampak-dampak yang tidak perlu. mk

LKPP Tahun 2008 Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menggelar konferensi pers mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Aula Graha Sawala Departemen Keuangan Jakarta, (06/07). BPK memberikan opini disclaimer untuk LKPP Tahun 2008. Terdapat enam penyebab diberikannya opini disclaimer atas LKPP Tahun 2008. Pertama, adanya data pendapatan perpajakan dari dua sistem yang berbeda yang belum terekonsiliasi. Kedua, setoran PBB Migas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang belum menghasilkan dibebankan pada rekening migas. Ketiga, penertiban Barang Milik Negara yang belum selesai. Keempat, aset KKKS dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang belum diyakini kebenarannya. Kelima, data penarikan utang luar negeri dari dua

sistem yang berbeda belum terekonsiliasi. Terakhir, selisih lebih kas Saldo Anggaran Lebih (SAL). “Meskipun BPK memberikan opini disclaimer, tetapi terdapat beberapa kemajuan yang dicapai pemerintah dalam penyusunan LKPP,” ujar Menkeu. Pertama, penyebab atas LKPP yang semakin berkurang. Kedua, semakin membaiknya opini BPK atas Laporan Keuangan K/L. Ketiga, peningkatan Saldo Aset dan Ekuitas Dana Pemerintah. Keempat, semakin menurunnya selisih pencatatan belanja negara antara K/L dan BUN. Kelima, pengelolaan utang dalam dan luar negeri yang semakin membaik. Keenam, peningkatan kapasitas SDM bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Ketujuh, peningkatan koordinasi di jajaran pimpinan K/L dan Pemerintah Daerah dalam Rapat Kerja Nasional. mk


21

23 Juli Seminar Nasional BPK RI Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara dalam Seminar Nasional “Inisiatif BPK RI dalam Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara.”

27 Juli Penawaran Obligasi Negara Ritel (ORI) Seri ORI006 Departemen Keuangan memberikan kesempatan kepada WNI untuk berperan dalam pembiayaan pembangunan sekaligus memperoleh pendapatan melalui kegiatan investasi pada instrumen yang aman melalui ORI Seri ORI006.

28 Juli Persetujuan Permohonan Izin untuk Menyelenggarakan Pembukuan dengan Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar AS Menteri Keuangan RI menyetujui permohonan izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat bagi dua Wajib Pajak yakni PT. Management Banyan Tree Resort & Spas yang berdomisili di Pulau Bintan, Kepulauan Riau dan PT Nagata Opto Indonesia yang berdomisili di Ciawi, Bogor.

28 Juli Pelantikan Direktur Jenderal Pajak Baru Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Drs. Mochamad Tjiptardjo, M.A. sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Dr. Darmin Nasution.


Kaleidoskop

Kaleidoskop

Juli 2009 Financial Crisis, Green Growth & Climate Change

“Confident, hindari proteksionisme perekonomian, fiskal stimulus, dan perbaikan regulasi,” demikian inti tips solutif Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam misinya memulihkan kondisi perekonomian nasional, pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2009 di Menara Bidakara, Jakarta, (12/05).

3 Juli Persetujuan untuk Menyelenggarakan Pembukuan dengan Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar AS Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan RI menyetujui untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat bagi PT. Inabata Creation Indonesia.

10 Juli Penandatanganan Kontrak SPAN antara Departemen Keuangan dengan LG CNS Co.Ltd. South Korea Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan RI Mulia P. Nasution mewakili Menteri Keuangan RI menandatangani Kontrak Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dengan LG CNS Co.Ltd. (Korea Selatan).

14 Juli Peluncuran Buku Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta meluncurkan Buku Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran.

15 Juli Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dalam Perencanaan Sistem Transportasi Publik Terpadu Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rachmat Waluyanto bersama Duta Besar Perancis untuk Indonesia Philipe Zeller menandatangani perjanjian kerja sama dalam Perencanaan Sistem Transportasi Publik Terpadu.

Arah Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal 2010

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu membuka Seminar Nasional “Financial Crisis, Green Growth And Climate Change” yang berlangsung Kamis 16 Juli 2009 di Hotel Borobudur Jakarta. Seminar dihadiri oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia Bill Farmer, dan bertindak selaku para panelis Prof. Ross Garnaut (Melbourne University), Prof. Armida Alisjahbana (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia), Ms. Moekti Soedjachman (Yayasan Pelangi), serta Dr. Ing. Ilhamy Eliyas (Kamar Dagang dan Industri). Acara ini merupakan bagian dari usaha Departemen Keuangan dalam menyelaraskan kebijakan ekonomi dan perubahan iklim yang sehat. Bekerja sama dengan instansi terkait, Departemen Keuangan saat ini sedang mengembangkan ‘Green Paper’ atau ‘Dokumen Hijau’ yang berfokus kepada ekonomi dalam kebijakan perubahan iklim dan akan memuat saransaran tentang pembangunan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan dan dengan platform perubahan iklim yang sehat serta opsi kebijakan yang spesifik yang dapat diterapkan Indonesia dengan cepat. Green Growth adalah kebijakan yang berfokus pada Negara – Negara di Asia Pasifik yang menekankan kemajuan ekonomi untuk menopang lingkungan sehingga membantu dalam mengurangi emisi karbon, secara sosial sampai dengan berkembang. Agar mencapai Green Growth,


20

penting untuk mengubah pendekatan program pembangunan dari ‘Tumbuh dahulu, membersihkan belakangan’ menjadi sikap yang lebih bertanggung jawab secara jangka panjang. “Climate change telah menjadi fenomena global. Ini bukan saja menjadi suatu persoalan lingkungan, tetapi juga telah menjadi suatu persoalan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang akan diambil harus dapat merespon climate change.” Demikian disampaikan Kepala BKF dalam opening remarks nya. “In short, climate change mitigation may be more difficult politically in the immediate aftermath of the financial crisis, but it will be neither less important nor less urgent. Without effective global mitigation, climate change will still be here tomorrow. The possibility of effective action to remove great risks to economic as well as environmental values may not.” Ujar Prof. Ross Garnaut pada seminar ini. Indonesia juga memainkan peran penting dalam diskusi global mengenai perubahan iklim. Salah satunya adalah terselenggaranya World Ocean Conference serta Coral Triangle Initiatives pada bulan Mei 2009 yang lalu di Manado, serta UN Climate Change Meeting di Bali pada tahun 2007 sebagai pendahuluan Konferensi Copenhagen, yang akan mendiskusikan penggantian Protokol Kyoto yang akan habis masa berlakunya pada tahun 2012. mk


Paparan misinya tersebut ia jelaskan dalam arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal untuk mendukung RKP 2010. “Ada empat hal yang harus dilaksanakan untuk memulihkan kondisi ekonomi,” katanya. “Pertama adalah menjaga confident dari semua pihak, kedua menghindari segala bentuk proteksionisme dalam perekonomian, ketiga melakukan fiskal stimulus dalam rangka counter cyclical pelemahan ekonomi, dan terakhir adalah perbaikan regulasi sektor keuangan dunia.” Menkeu menjelaskan lebuh lanjut bahwa pokok-pokok kebijakan fiskal 2010

diarahkan untuk mendukung pemulihan perekonomian nasional. Satu program unggulan yang akan dilanjutkan, yakni program stimulus fiskal, diarahkan pada pemberian insentif perpajakan melalui penurunan tarif PPh Badan, mempertahankan stimulus belanja negara melalui peningkatkan daya beli masyarakat dan program pembangunan padat karya, serta mempertahankan rasio anggaran Pendidikan minimal 20%. Program ini menjadi unggulan karena APBN 2010 diperkirakan defisit sekitar 1,3% PDB. Musrenbangnas dibuka secara resmi pelaksanaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dihadiri oleh seluruh pimpinan Kementerian Negara/ Lembaga serta para Gubernur se-Indonesia. Acara yang berlangsung tanggal 12 15 Mei lalu ini membahas dan mematangkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010 dengan tema “Pemulihan perekonomian nasional dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat”. mk

The 12th ASEAN+3 Finance Minister’s Meeting Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menggelar konferensi pers mengenai hasil Pertemuan The 12th ASEAN+3 Finance Ministers’ Meeting yang diselanggarakan di Grand Ballroom Grand Hyatt Hotel, Bali, (03/05). Pertemuan tertutup yang diikuti para Menteri Keuangan ASEAN, Jepang, Cina, dan Korea Selatan menghasilkan beberapa kesepakatan penting, yaitu kesepakatan seluruh komponen paling utama Chiang Mai Initiative dan kesepakatan atas ASEAN Bond Market Initiative. Pertemuan ini juga berhasil memutuskan langkah-langkah signifikan dalam komitmen kerangka mekanisme bilateral swap arrangements. Pengimplementasian Chiang Mai Initiative,

jelasnya, antara lain disepakatinya nominal kontribusi masing-masing negara. Pemerintah China dan Jepang misalnya, berjanji untuk menyediakan dana sebesar 38,4 miliar USD, serta Korea Selatan sebesar 19,2 miliar USD. Untuk Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura masingmasing berkomitmen menyediakan dana 4,77 miliar USD. Sementara itu, Filipina menyetujui untuk menyediakan dana sebesar 3,68 miliar USD. Untuk negaranegara ASEAN selain yang telah disebutkan di atas, terakumulasi total dana sebesar 24 miliar USD. Mengenai voting power, Menkeu menjelaskan bahwa Cina, Jepang dan seluruh negara anggota ASEAN mempunyai level 28,4%, sedangkan untuk Korea Selatan sebesar 14,77%. mk


1

12 Mei Menkeu Hadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pembukaan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2009 yang diselenggarakan di Menara Bidakara, Jakarta.

13 Mei Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Depkeu dengan Agen Penjual ORI 2009 Mengawali rencana pemerintah menerbitkan ORI pada Agustus 2009, Departemen Keuangan RI melakukan penandatanganan perjanjian dengan agen penjual Obligasi Negara Ritel (ORI) 2009 di Aula Graha Sawala, Gedung A.A. Maramis II Departemen Keuangan, Jakarta.

15 Mei Penetapan Alokasi 20% Anggaran Belanja Negara untuk Pendidikan Pemerintah menetapkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan sekurangkurangnya 20% dari total belanja negara sebagaimana diatur dalam pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008.

20 Mei Pelantikan Sejumlah Pejabat Eselon II di Lingkungan Depkeu Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati melantik sejumlah Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Keuangan. Acara yang diadakan di Aula Djuanda ini dihadiri pula oleh jajaran Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Departemen Keuangan.

20 Mei Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2009 Departemen Keuangan menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2009 di Lapangan Upacara Departemen Keuangan.


Kaleidoskop

Kaleidoskop

Juni 2009 Perkembangan Utang negara 2 Juni Menkeu Terima Kunjungan Sekretaris Departemen Keuangan Australia Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan dari Secretary of The Department of Finance and Deregulation Australia, Dr. Ian Watt di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah agenda kerjasama dan pertukaran pengalaman reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Departemen Keuangan Indonesia.

4 Juni Dirjen Pajak Tetapkan Perlakuan PPh atas Royalti dari Hasil Karya Sinematografi

“Pengelolaan APBN dan utang Indonesia relatif lebih baik dibandingkan negara setara lain,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers mengenai Perkembangan Utang Negara di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, (14/06). Menkeu juga menjelaskan bahwa Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit Anggaran Penerimaan Dan Belanja Negara (APBN), penyediaan arus kas jangka pendek dan refinancing utang dalam rangka manajemen Utang Pemerintah. Untuk itu diperlukan pengelolaan Utang negara (Pinjaman Luar Negeri dan Surat Berharga

Negara) yang optimal.

5 Juni Kanwil DJBC Banten Tindak Importasi Refrigerant R-12 melalui Pelabuhan Merak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Bachtiar menggelar jumpa pers mengenai penindakan Refrigerant R-12 melalui Pelabuhan Merak di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A2 Merak. Barang hasil penindakan tersebut merupakan barang importasi ilegal yang masuk melalui Pelabuhan Merak dengan cara memalsukan dokumen Pemberitahuan Impor Barang.

7 Juni IMD: Daya Saing Perekonomian Indonesia Meningkat Spektakuler! IMD Competitive Center – lembaga think tank dan pendidikan terkemuka dunia yang berpusat di Lausanne, Swiss – menunjukkan kemajuan yang signifikan dari peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global dari peringkat 51 menjadi peringkat 42 dari seluruh 57 negara-negara utama dunia yang dinilai. IMD menulis: “The most spectacular movement are seen for Indonesia, rising from 51st place to 42nd...”

Menteri Keuagan menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR, (29/06). Rapat yang juga dihadiri oleh Kepala Bappenas Paskah Suzetta dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi A. Sarwono membahas mengenai posisi dan pengelolaan utang dalam rangka kesinambungan fiskal. Sri Mulyani mengatakan bahwa postur APBN selama 5 tahun ini menggambarkan adanya kebutuhan untuk tetap menjaga konsolidasi fiskal yaitu APBN yang sehat dengan rasio utang yang menurun. “Utang Indonesia memang secara nominal mengalami kenaikan namun secara relatif indikator utang manapun, rasio utang Indonesia menggambarkan perbaikan secara signifikan dalam empat tahun terakhir,” ujarnya. Kebijakan pengelolaan utang pemerintah saat ini adalah melaksanakan pembiayaan defisit dengan biaya utang dan resiko


18

9 Juni Workshop Penyempurnaan Kurikulum STAN

Selanjutnya dalam penyampaian yang didampingi Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto ini, ia menerangkan bahwa manajemen pengelolaan Utang Pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik. Manajemen itu terbukti dengan sinyal positif pengelolaan utang Indonesia, misalnya dalam indikator rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), PDB per kapita, dan rasio utang terhadap Penerimaan Negara. mk

Rapat Kerja Pengelolaan Utang

Dalam rangka memberikan kepastian hukum atas perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa royalti dari hasil Karya Sinematografi, Dirjen Pajak menetapkan Peraturan Nomor PER-33/ PJ/2009.

RKP, Kerangka Ekonomi Makro, dan Kebijakan Fiskal 2010

utang yang seminimal mungkin tanpa menimbulkan konsekuensi-konsekuensi politik. Bila dibandingkan dengan berbagai negara di dunia yang mengalami pembengkakan defisit dan pertumbuhan ekonomi yang negatif, defisit Indonesia jauh lebih baik dengan rasio 2,5 persen dan pertumbuhan ekonomi yang positif. Pembiayaan defisit yang berasal dari utang terdiri dari dalam negeri dan luar negeri. Sejak tahun 2004, pembiayaan dari pinjaman luar negeri neto adalah negatif, artinya pemerintah lebih banyak membayar utang daripada menarik utang baru. Sri Mulyani menambahkan, bahwa governance, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang juga mengalami perbaikan yang sangat besar. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mengenai pengelolaan utang yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). mk


Pemeliharaan kesejahteraan masyarakat miskin merupakan niat mulia yang menjadi salah satu prioritas program pembangunan nasional dalam RKP 2010. Paparan lengkapnya disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja Panitia Ad Hoc IV DPD RI di gedung DPR Jakarta, (16/06). “Sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010,” kata Menkeu mengenai prioritas program pembangunan nasional ini. Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menjelaskan mengenai 5 prioritas program dalam RKP bertema Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat ini, yaitu: 1.

2. 3.

4.

5.

Pemeliharaan kesejahteraan masyarakat miskin, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial; Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia; Pemantapan reformasi birokrasi dan hokum, serta pemantapan demokrasi dan kemanan nasional; Pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi, Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim.

Pada raker yang dihadiri Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta ini dijelaskan pula tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Arah Kebijakan Transfer ke Daerah tahun 2010. Nilai tukar Rp 9.500-Rp 10.500 per US$ menjadi sasaran ekonomi makro pemerintah tahun depan. Hal ini didukung dengan sasaran yang lain, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5-6 persen, tingkat inflasi 4-6 persen, tingkat bunga SBI 3 bulan 6-7,5 persen, harga minyak 50-70 US$ per barel, dan lifting minyak 960 juta barel per hari. Senada dengan prioritas program pemerintah pada RKP 2010, Menkeu menetapkan prioritas DAK untuk membantu daerah-daerah yang kemampuan keuangan daerahnya relatif rendah sebagai salah satu arah kebijakan transfer ke daerah tahun 2010. Arah kebijakan yang lain yaitu mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antar daerah, menetapkan besaran DAU tahun 2010 sebesar 26 persen dari PDN neto, mendukung kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan nasional yang menjadi urusan daerah, mengalokasikan DBH Cukai Hasil Tembakau kepada daerah penghasil cukai tembakau dan daerah penghasil tembakau, ,serta Dana Penyesuaian yang diprioritaskan untuk gaji guru PNS daerah. mk


19

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan pada acara “Workshop Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)” di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Jakarta. Menteri Keuangan dalam keynote speech-nya menyampaikan bahwa STAN dapat diibaratkan sebagai hulu Departemen Keuangan sehingga perlu terus meningkatkan fasilitas pendidikan, infrastruktur, kualitas tenaga pengajar dan kurikulum.

16 Juni Rapat Kerja Panitia Ad Hoc IV DPD RI Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Arah Kebijakan Transfer ke Daerah tahun 2010 pada rapat kerja Panitia Ad Hoc IV DPD RI di DPR. menkeu menyampaikan bahwa pemerintah mengambil langkah kebijakan 5 prioritas program pembangunan nasional yang sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah 2010 (RKP 2010) dengan tema Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat.

22 Juni Menkeu Canangkan Reformasi Perpajakan Jilid Dua Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati didampingi Dirjen Pajak, Darmin Nasution, pada hari ini mencanangkan Reformasi Perpajakan Jilid Dua, sebagai kelanjutan proses Reformasi Jilid Satu yang sudah selesai akhir Pebruari tahun 2009 yang diakhiri dengan Sunset Policy. Pencanangan ini ditandai dengan peresmian dimulainya PINTAR (Project For Indonesian Tax Administration Reform) yang merupakan salah satu dari kegiatan Reformasi Jilid Dua.


2009 Setjen Sebagai Motor

Recommend Documents