Sebagai Motor Penggerak
tgawasan Melekat
enggembirakan dad en Kehutanan yang n d mi l kirimi. Dist sementar
ktorat Jenderal
...
1.-,
'- "."Tet
sejawat di instansi peng lnspektur lV
PIMPINAN RED%K,~' Ir. Dwianto C. SubandrieM
REDAKSI PELAKSAI Ir. Rosihan Indrawanto, MI Ir. Poernarna Gandhi Nz, IV Ir
l n k n PI lrwnr
P -
it. Hemita Wr Desi lntan ~nggrad Ardyanto Nugroho,r ~ u t Dian Nugraha, S.Hut Suciaii
i-
Alamat Redaksi : Gedung Manggsla Wanabhakti
Blok l Lantai 10 JI. Gatot Subroto, Jakarta. Teb 10211 5720352
ax.
(021j 5705087. Telex : 48228 PRX IA
DtPA TAHUN 2006 INSPEKMRAT JENDEWL DEPARTEMEN KEHUTANAN'
.
Oleh karena itu, kan dan sarannya $ kuesioner yang ada di ir buietin ini. Terima kasih
Jenderal Departemen KehutanandenganMuan-gal media k-munikasi dan penyebaduasan berbagai infonam di a n m para a u d ' i , paktisi, pememati, dan
BULETINPENGAWASAN. DbrMtkan deh In-Bt
bwbagai pihkyangmsitdalarn u p a y a m m s a n dan pembinaan. Penclapat dan pandawn yang dikernukabn dalarn buletin ini, bukan rnenipkmn &t
yaw rnewakili Inspekwratg%nd%ralDepamrnen Kehulanan.
dan m&
:
DAFTAR IS1 Pengantar dad Redaksi Surat Pembaca info Peraturan Artikel - d a n w ~
9
T
i % & w w w
n
u
"
d
~
i
B
t
. .
~
,
d
a
n
~
I
~
~
CMadr:Ed&nmmesMk
~ w m - v -w ~ &kt*-*Ak5L -danPawmidhmMd i&m&k*As&O
Cedig Buwas ~
#
m
~
P
8
~
-
C
~
m
m
i%-Am,s.*
E
C
~
m
l
i
~
&
~
~
Hakmtmtwsy m w m n # -MI - M W-B:~S+a$-mrrdbr9iRenr;wTy& n
Kriterla Tulisan Untuk Buktin Fengawasan ltjen Dalam Berita Pojok Kuesioner
Credit Title : Lay out design : Ardyanto Nugroho S.Hut dan Dian Plugraha S.Hut Photo : Koleksi Itjen, Gamin, A . M . , S.Sos
m
~
m
~
M
~
Selamat atas terbitnya Buletin Pengawasan Edisi Perdana. Semoga Allah selalu memberkahinya (Amin-Red). Terlampir kami kirimkan kuesioner yang telah kami isi, juga artikel rnengenai GPS. Saya tertarik menulis hal tersebut setelah mcmbaca artikel di Buletin Pengawasan yang berjudul "Pemanfaatan GPS Untuk Memperoleh Bukti Hukum Pelanggaran di Bidang Kehutanan". & t -Kehutanan (BDK)
Penutis adatgh tenaga Kadipaten, &dang Fra mengenzfi GPS tersebut mpwpun PIKA dalam pel
, pengkayaan tulisan awan M k dari Baplan
Semoga Buletin Pengawapnteta~fim. # -;
Gamin, A.M.d., S.Sos. Widyaiswara Muda BDK Kadipaten
1
Terima kasih atas artikelnya. Semoga tetap setia rnernbaca BuIetin Pengawasan edisiedisi selanjutnya.
Mailing List Buletin Pengawusun Penuiis adalah CalonAuditor di Inspektorat Wilayah 11. Kami ingin mengusulkan agar dapat dibuat Mailing List Buletin PenSawasan, sehingga ada yang berupa file PDF yang bisa dibagi dan dicopy setelah terbit. Dengan cara ini diharapkan bisa terjalin komunikasi antar para pembaca Buietin Pengawasan. Andri Gunawan lnspektorat ll
Terima kasih atas masukannya. Akan karni pertimbangkan berdasarkan sarana prasarm
pendukung yang dimiliki oieh Redoksi Buietin Pengawasan
'
Departemen Kehutanan.
$X-;2 2.
1
Peraturan lnrpektur ~ i n d e r aNomor i P.36/ l l l -Sek.4/2006 tanggal 4 Juli 2006 ini diterbiikan guna mehcapai ef isiensi dan efektifitas dalam melaksanakztn kegiatan pengawasan. Dalam peraturan ini diatur rnengenai tata waktu setiap tahap kepiatan pengawasan, rnulai dari perencanaan dan pelakranaan audit, analisis laporan hasil audit certa pemantauan tindak (anjut.
q ;&&;
f
A
53
3
Pedoman Evaluasi Apli kasi Sistem lnformasi Manajemen Kepegawaia Lingkup Departemen Kehutanan.
2006.
.. *
=9 *\
p
.,-.
vA<s
Ir. Zulfan*+)
PENGAWASAM DAN UUBUIQ6ANNYA bf NGM Pf N6EMBAMGAN f LECTROWIC GOVERNMEWT (E-GOV) Latar Belakang
$3 I
.
'
,? ,: 1
3
I n
Pada era reforrnasi saat ini, l ndonesia tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem p e m e r i n t a h a n yang d e m o k r a t i s , transparan dengan menempatkan supremasi hukum (good governance) secara konsekwen dan benar. Perubahan yang tengah dialarni tersebut memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kepentingan rakyat dapat kernbali diletakkan pada posisi sentral. Namun setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Dengan demikian pemerintah harus dan t e r u s mengupayakan k e l a n c a r a n komunikasi dengan berbagai pihak, pemerintah daerah serta mendorong partisipasi seluruh lapisan masyarakat, agar ketidakpastian tersebut tidak mengakibatkan perselisihan paham dan ketegangan yang mehas, serta berpotensi menirnbulkan permasalahanbaru. Salah satu upaya untuk mengantisipasi hal-ha1 tersebut diatas kiranya diperlukan pengembangan E-Government yang diharapkan mampu berperan dan mendukung kelancaran komunikasi, disarnping untuk penyediaan data dan informasi yang akan digunakan dalam berbagai kepentingan, termasuk antara l a i n u n t u k pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh auditor i n t e r n a l Departemen, sehingga penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Datam kaitan tersebut lnspektorat Jenderal merupakan salah satu instansi di Departernen Kehutanan yang bertugas sebagai penjaga jalannya "kereta kehutanan" agar tidak menyimpang dan mempunyai posisi yang amat strategis berperan dalam mewujudkan good governace tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan no. 13/Menhut-11/2005 tanggal 6 Mei 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, lnspektorat Jenderal mempunyai tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen Kehutanan. Agar pelaksanaan tugas tersebut dapat berjalan dengan efisien, efektif dan ekonomis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka perlu didukung dengan ketersediaan data yang yang dapat cepat, lengkap dan valid terlaksana apabila E-Government telah berjalan baik di Departemen Kehutanan. Peranan E-Gov dalam pelaksanaan pengawasan 5ejak dikeluarkannya lnstruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan S t r a t e g i Nasional Pengembangan E-Goverment, maka setiap instansi pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai rugas, fungsi dan kewenangan masingmasing guna terlaksananya pengembangan €-Government secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Pengern bangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yans berbasis (rnenggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas ,w-,
>
k
2 '
d~aaandnpubliksecaraefektifdanefisien. Melalui pengembangan E-Government dilakukan penataan sistem manajemen clan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Peman f a a t an teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu :
4
3) Pembin~nhutanberapa~ua&l(me~ lahan kritis, berapa kkla:&k& reboisasi acau Gerhan d[l : sapaka kawa konservasi telah dikukuhkan.
Selain data-data teknis, untuk pengawasan diperlukan juga informasi mengenai data keuangan, laporan a* pen#'la data' pen!3e101asn akuntabilifas inrfansi dan peraturan informasi, sistem rnanajeme perundanganyang masih berlaku dan yang proses kerja secara elektronis; selatu di up date. Dengan demikian para b. pemanfaatan kemajuan tek auditor tidak ketinggalan informasi peraturan perundangan yang berlaku. Hal informasi agar pelayanan publik diakses secara mudah dan mur ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan masyarakat di seluruh idlayah sarana yang telah ada di web site Departemen Kehutanan, dengan selalu termasuk oleh para auditor. .- rnengupdate ~ r a t u r a nperundangan yang Sebagaimana di ketahui bahwa9 berlaku di ti&,,cselon I tampa, kecuali. 'lltuk pengawasan6iSebabsaatiniyangterjadi adalah%anYak dibutuhkan informasi yang maksimal serta yang amat peliang peraturan memadai tentang kondisi dari seluruh namun tidak tersedia di dalam web auditan atau instansi yanq - akan dan sedang , diaudit. lnforrnasi yang tetap biasanya If Apabila data-data rersebu dalam bentuk dokumen dan data, maupun telah tertata dengan rapi da elektronik maka setiap instan yang bersifat temporer. lingkungan Departemen Kehutanan, Data yang dipusat maupun yans didaerah t sebagai bukti yan3 kom~eten, terrambung secara online dengan demiki!N cuku~, da~at rangatbesar kontribusinya dalW CePat, l e n g b ~dan tePat waku { U P to rn b a a n k h t a na n 5 cca date ) serta d a ~ adi~ertanggundawabkan t kereluruhan dan khururnya dalam hwg ke absahannya. Selain i t u data-data , tugas pengawaran. tersebut dapat diakses Lebih cepat, untuk i t u d i b u t u h k a n pengembangan pengelolaan data secara elektronik Peqem6a~n E-Government menggunakan komputer berupa data base, mayakan u p y a un tuli pembuatan web site, e-mail don lain-lain, meqemknghnpnydenggaraun sebagai produk eiektronik yang merupakan aktivitas dari pengembangan . '"
.' '
<
a *<-$
e-government .
: .
.
Data sektor kehutanan misalnya dalam bidang: 1) Pemantapan kawasan hutan antara lain: kawasan hutan yang teiah ditetapkan, pinjam pakaikawasan(,,I,
2) Produksi kehutanan apakah telah di buat data base penerimaan PNPB, peredaran fiasil hut-andll,
ment antara lain : Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa kegiatan dalam instansi pemerintah
.
..-. .
.
L .
.
:
Manajer. fop Manajer sebagai penanggung jawab atas tercapainya tujuan manajemen biasanya mempunyai kebijakan-kebiiakan baik ~ a n ghifat jangka panjan%, menengah dan ~endek.TOP Manajer dipengaruhi oleh visi dari dirinya baik sebagai individu maupun sebagai pejabal publikyangmenentukankebijakanpublik pada bidang masing-masing. Akan tetapi di sisi tain sering top rnanajer, belum sepenuhnya memahami pcntingnya teknologi informasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Hal ini dapat dipahami, terutama di Indonesia, belum ada contoh nyata bahwa pemanfaatan teknologi informasi menglSrangi beban kerja dan meningkatkan produktivitas pelayanan pada masyarakat. Fakta ini menyebabkan visi maupun 'ebijakan yang
d i b u a t tidak ~engikutsertakanTeknologi lnformasi (TI)
sebapai komponen yanp dipertimbangkan untuk mencapai tujuan manajemendengan lebih baik.
& ?
Contoh konkritnya adalaw ap%~ila
Be[um (pnE\
b@
7.
Selain itu harus diusahakan agar selalu mcnggunakan data buse untuk mencari informasi dalam menyelesaikan berbagai kegiatan maupun masalah yang terjadi d i instansi, dengan demikian ketergantungan instansi akan data base
Pirat Ele
adanya Data tiapjenjangrnanajrmen
E
Sebagaimana diurai kan diatas Da a pengembangan e-government d i y im.,,~si pemerintah mencakup 2 (dualby: $' aktivitas yang k h h n yaitu : :a*
a. ~ e n g o l a h a n data, pengelolaai& informasi, sfstem manajemen dank__:& proseskerja secara elektronis;
,.
,%4
,,emanfaatan kemajuan teknolosi inforrnasi agar pelayanan publIk dapat diakses secara mudah dan murah oteh, masyarakat di seluruh wilayah negara5 , termasuk oleh para auditor.
Di Departemen Kehutanan secara parsial ha1 tenebut telah dllakukan dl masin g- mari ng jen janp manajemen ( e s e h ) . Namun tidak optimal, sepcrti kata pepatah ,6Bak krakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau". Hal ini terutama disebabkan :
'- a,
Eeorang mail dalam berbagai kesernpatan berkoordinasi antara menteri Lainnya, ~--?y$ggmaupun dalam memberikan arahan serta pnbinaan kepada bawahannya maka 2&~"9 <$$& antar sesama menteri tersebut akan selalu - . -,,I: siap dengan TI. Terlebih-lebih bawahan , . , Menteri, yaitu para Eselon I di masingmasing Departemen, demikian seterusnya secara berjenjang.
@:*
baik ysng berada di web site, data -bast lrnasing-masing jenjanq manajemen . akan meningkat karena digerakan oteh kepentingan akan informasi dalarn kegiatan rutin hariannya.
Input data kedalam program data b a s c , r yang tidak konsisten dan kontinyu oleh ' para petugasyang tclah ditunjuk
b. Tidak ada perhatian dari atasan masing-masing tentang keberadaan TI yang telah ada dan terpasang di instansinya. TI di Departemen belum teri ntegrasi secara mantap sehingga belum bisa dijadikan sebagai sumber informasi untuk berbagai kepentingan, termasuk untuk melakukan kegiatan evaluasi maupun pengawasan oleh lnspektorat Jenderal (Itjen) Departemen Kehutanan.
Untuk mengatasi hal tersebu t dan TI pads akan lebih menin'diatas, diperlukan kelernbagaan tersendiri kat* Palin# adalah a~abila keteryang ditanqanioleh ptugasyanq benargantungan tersebut ham~ir sama keterbenar mampu menangani penge[ola gantungan kita terhadap telepon saat ini. informasi secara elektronis, di t i a ~ t i a o Selanjutnya kepedulian seluruh jenjang manajemen berupar pusat-l;usai . . '.
Para petugas PDE tersebut harus terjarnin dalam ha1 perlengkapan kerja, jenjang karir maupun kesejahteraan secara Logis sesuai dcngan tingkat kebutuhan kehidupansaat inl.
kebutu han aar sudahtercukupi.
Budaya ! r i juga sangar berpengaruh ,,. ..--- p kelancaran pengelolaan TI, khususnya pengembangan e-government, yang pada gilirannya berakibat juga terhadap pelaksanaan pengawasan untuk perbaikdn manajemen. Kultur mcndokumcntul Mm,
P u sa t - p u sa t d a t a e l e k t r o n ik tersebut bukan bersifat tetap, tetapi secara bertahap di haruskan menularkan kemampuan pengelolaan data elektronik kepada tiap-tiap pegawai, sehingga pada saatnya, pengelolaan data secara elektronik tersebut telah bisa di ambil alih oleh para pegawai dan menjadi kegiatan rutin.
Salah satu kesulitan k s a r yang kita hadapi adala h kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini rnenjadi bagian dari IS0 9000 dan juga menjadi bagian dari standar software engineering.
Kultur berbagi belum ada
5
;eser- 7teraan send
Kultur berbagi (sharing) informasi
Kegiatan yang telah Lalu dianggap
dan mem~ermudahuru5ah be'um merasuk
' tidak ada bterbjtan denpan eva[uari atau bag1banyak orang di Indonesia. Bahkanads* perenCanaan yang a kan dan
3
pameo yang mengabkan: "A~abila bf diangeap ,..bagai ha yang t i d a k mengapa Banyak,> rnempunyai manfaatapa-apa, Atau bisa oknum kesempatan jadi karena pelabanaan kegiatan banyak dengan mepersulit mendapatkan in permasalahan sehingga in' pendakumentasian dianggap n a t I ~ Ir e r k a i t erar a "pengabadian kesalahan" sehingga banyak kepentingan-kepcntingan yang orang yang mengambit jalan pintas untuk t e r u n g k a p k a n y a n g berdas sesegera mungkin "menghilangkan jejak" pertimbangan secara pribadi dengan melenyapkan dokumen-dokumen kelompok Adanya ketakutan yang telah selesai. apabila informasi terlalu terbuka akany Untuk kebutuhan menguntungkan orang lain bahkan akan bahkan kebiasaan mendok mernbahayakan ataupun mengancam ,>%*s:juga h a r u s d i s e r r kegiatanrutinharian. %> k +? pendokumentasian dokume Namun lebih jauh budaya untuk. . ,' mendukung pembuktian berbagi berkaitan dengan masalah yang/$. pelurusan kegiatan yang rnenyimpang atau - I*:, lebih mendasar yaitu kemungkinanr", bahkan apabila ada unsur pelanggaran terjadlnya ketidakadilan yang terjadi terhadap hukum. secara rnencolok, rnisalnya adanya Pencatatan dokumen yang tetah ada praktek-praktek KKN yang W a d i df adalah file-fjle yans terdapat dalam b e r b a g a i b i d a n g kehidupan dan berbasai sarana penyimpanan antara lain kekuasaan untuk harddiskdalamkomputer,CDdandisketmenyelesaikanpermasalahan. disket serta daiam server-server baik Praktek KKN dan kekuasaan yang berupa data web site maupun data base di absolut dari pihak-pihak tertentu, secara masing-masing instansi. Kenyataannya tidak sadar menimbulkan "kemarahan" sangat disayangkan berbagai data ini yang mengendap dalam alam bawah sadar belum terintegrasi kedalam suatu sistem dan membuat orang untuk berlaku egois, terpadu yang sangat berguna untuk t i d a k p e d u l i dengan keadaan kelancaranpelaksanaantugasjugauntuk lingkungannya, yang penting asal pelaksanaan pengawasan
,
.
.. gL-
4
4
<;.
Fs :kyi%!$
:?o I
,1
I
.
dan
memberikan
membangk
pembinaan da
*) Auditor Ahli Madya pada lnspektorat II
.
LJ
.
.
SoGuali nadliat barl orang 6uaG, M a t monjadi taumpertengalian. #a atan te
monJaaipernimpln. Danjilia G e d l torgolong awam, din a h n tetap 6 i i krtaficmfiiaup, .
-
' *>
7,
PERANAN INTERNAL AUDITOR Dl DALAMNYd Sebaga.imarla dinyat Peraturan Ment e r i Ke P. 13/Menhut-11/ZOO5 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemem Kehutanah pasal 469, bahwa lnspektorat Jenderal mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen. Tugas I menjadikan lnspektorat Jenderat sebag auditor internal atau institusi y a n ~ melaksanakan audit internal di lingkunga Departemen Kehutanan. P
ada atau tidaknya kecurangan- dgn atau ' - e k e l i r u a n dengan p e n d e k a t a n ,,,vestigatif. Kecurangan:di tempat kerja d a p a t d i d e f i n is i k a n s e b a g a i penyalahgunaan jabatan yang digunakan untuk kepentingan pribadi/ketompok, dilakukan melalui penggunaan yang tidak ~ r n e s t i n y a secara sengaja a t a u !nggunaan y@g salah atas sumber daya yang ada. Wurangan dan kekeliman '%? , % %:a;lr;: dapat terjadi dalam berbagai bentuk, -,s,I, antara lain : A. rengeman umum " i' 'ntentional Error, yaitu kekeliruan Auditor internal adalah proses atai fang disengaja dengan tujuan untuk aktifitas penjaminan/penilaian dan menguntungkan diri sendiri dalam konsultasi obyektif untuk rnemberikan nilai bentuk window dressing (rekaya tambah bagi pengembangan operasional laporan keuangan-keuangan l organisasi. Proses ini membantu organisasi kegiatan agar tampak lebih baik). untuk memperbaiki kinerjanya B* E r r o r , yaitu btrdasarkan hasi1 evaluasi yang sistematik kekeliruan yang terjadi secara tidak terhadap tingkat efektifitas manajemen sengaja (kesalahan r n a n u ~ i a w i ) , _ ~ resiko yang diarnbil serta fungsi kontrol dan rnisalnya salah menjumlah atau prosedur tata kerja yang dilaksanakannya. m e n e r a p k a n s t a n d a c ; :;?. '
%
&%+if '1
be@ .T-.,
Audit internal yang diperankan oleh lnspektorat Jenderal secara umum sebagaimana yan3 dijelaskan dalam :Fg Peraturan Menteri Kehutanan No. ?:.A, % ..;?. P.13/Menhut-t 112005 pasal 470 huruf b . :,,, . .. adalah melaksanakan pengawasanlaudit kinerja, keuangan, dan audit untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri. Pada tulisan ini hanya akan dibahas tentang audit untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menten', yang salah satu bentuknya adalah audit investigatif. I..
CI
-<
'.
penilaian lakuntansi yang ~alah;~%c~-;. '
C.
karena ketidaktahuan. Kolos i, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bekerja sama dengan tujuan untuk menguntungkan orangorang tersebut. Kolusi merupakan bentuk kecurangan yang s u l i t dideteksi. Salah satu pencegahan yang banyak digunakan adalah larangan kepada pegawai yang rnempunyai keluarga untuk bekerja pada kantor yang sarna.
>, +
'
~ a t uitu benar, padahal i t u salah, ,~r~r*Y&ang$!qng meneetat..: "-?wac;:&
ku s%a
h
urangan telah terjadi rnaka haws juqa hbuktikan bahwa kecurangan
~&g,p
-
-
,
,-?
Sen ,amisrep 5encac4n! ; , ,Wy, 4. setlap pros t ?jeinyataan bqhwm sesuatu i , -7 kcurangan diasumsikan )b$h seseor$$ yang ~ d a mempunyai:. k . hr:-:7L,.padkt&ap litigasi / perad? da&r ryang kuat untuk menyatakan bly,a,hplteriebu t b e n x B. Prinsip-Pr~na !stigas ,
,
Satah saru te~nik/me&de yang _pat daiam audit nivegifl adalah investigasi. Dalarn pelaksanaan investigasi diperlukan ketekunan, ketelitian, pertirnbsngan yang sehat, pengalaman yang dapat dipakai sebagai pembanding, pemahaman terhadap perundangundangan yang berlaku, serta prinsip-
~ahqdiberikaa untuk ..:' tanpa kein~inan
nenuhi janji tersebut ,.
Fmployee fraud, yaitu kecurahgan lav$ d i lakukan pegawai wntuk nen&Jhhngkah@irisendiri, misalnya riehJ&ulasi esaran f. kturlbon iu pengeluarz
Fkonese
at~i
.
"d
it prinsip investigasi untuk memecahkan * n yang ada. Prinsip-prinsip kecuranga ~g dilakukan o1eh"Y Pe " +&a jernen sehingga r n e r ~ g i k a n ~ f i rsebut meliputi .F, **.. 4h%k y ~ e f n , misalnya pemenanqan der suatu pengadaan barangljasa ~epadapihak-pihaktertentu.
4
lnt
i .
<
w.
'&B*J' .,
+,; x;.
P.
I. Orgcrnized crime, yaitu kejahatan : ~ j . ....;: ..yang terorganisasi, misalnya 5:."kpengiriman barang melebihi/kurang , . yang seharusnya, di rnana si m !:,l qr;..*,,. +, dari pelaksanaakan memperoleh bagian.
..
,I '
I
.
t%J;,,: . " p?<''.ry
J. White collar crime, yaitu kecurangan ang dilakukan oleh kalangan atas. Audit terhadap kecurangan dimulai dengan bebcrapa aksioma/daIil, yaitu : 1.
,
!:,..,<, ,
,
2.
Kecurangan pada hakikatnya adalah tersembunyi, jadi tidak ada keyakinan absolut yang dapat diberikan bahwa kecurangan benar-benar terjadi atau tidak terjadi. Untuk mendapatkan bukti bahwa suatu kecurangan tidak terjadi rnaka harus d i b u k t i k a n juga bahwa suatu
-.. 'C.
,
spire prohirer, yaitu sesuatu janji ,
i
+ -
r +f ' d
yang berl-'--A. Kegiatan investigasi mencaku p pemanfaatan sumber-sumber bukti yang dapat mendukung fakta yang dipermasalahkan*
3. Semakin d e k a t selang w a k t u berjalannya kecyrangan direspon maka semakin besar kemungkinan untuk mengungkapnya. 4. Investigator harus mengum~ulkan fakta-faktaibukti-but akurat untuk menarik suatu kesimpulan tentang apa
yang terjadi. 5. Bukti fisik merupakan bukti nyata yang sampai kapanpun akan mengungkapkanha1yang sam
e3$..
...I
7. Berusaha rncngkonfimrasikan setiap 'lasit wawancara dengaqsaksi.
.
'I
Semakin banyak i&or masi yang diperoleh, semakin besar ,pula kemungkin?~, ernwlolel .& kebenaran.
Perencanaan audit investigatif harus bersifat fleksibei serta sesuai dengan permasalahan yang dihadapi 'dan sumber daya yang tersedia.
9. lnformasi merupakan penggerak utama dad investinasi
Pengumlulan bukti, merupakan suatu tahapan di mana auditor berupaya untuk mernperoleh jumlah dar kualitas bukti a U t y a n g cukup dalam
A
- .
10. Pengamatan, i n f o r m a s i , dai e yawancara rnerupakan bagia- ---3 4 penting dalarn investigasi. . ", h d iter@&art. '1. Pertakuan yang bcllih terhadap p e m k . -. " 4 dua?~*bukt~, merupaki grb b , i :' kecurangan diharapkan akan disCmut ; ,j'< u s di mana fakta-fakta ~ a n g ; ~.,I ~ dengan tanggapan yang bPk jqga. ,,?YL @parka@ membantu d a l m +$ menfukan apakah suatu h '$I
a
i
ii
penyusunan Mpotesis pengolahan h i p o t e hingga ditctapkannya simpulan cents -g l a -' atau ridaknya - dilaksanakai ~ L U I L investigatif.
6. Tenaga ahli merupakan bantuan bagi investigasi, ,bukan merupakan pengganti dari=investigasi.
. <
A
I
C. Tahap-Tahap Audit lnvestigatif
at@&,~&jdh& sesuai. Dalam
Dalam audit investigatif terdapat 3 hal yang saling berhubungan dan tidak dapat dlpisahkan antara satu dengan lainnya, yaitu mutu (quality), waktu (time), dan biaya (cost). Ada tidaknya temuan dalam suatu audit investigatif bukan merupakan ukuran utama atas bermutu tidaknya suatu audit investigatif dibkukan.
dilakdmn analisis buktiyangada.
6uatu aublt rnvdptlf&n alicltahn
6ermutuJifa wlurufipsee ptq bilahrinnkhm %latan terdutikyat
Untuk melakukan audit investigatif yang profesional diperlukan tahapantahapan sebagai berikut :
. (..A
perenCanaan? proses pengidentifikasian rnasalah,
-
5.
Maporan dan tidaknya p&r&dmpangan atad suatu kegiatan yang mengakigatkan kerugian keuangan Negara dqn atau perekonomian yfi
,. w.
D. Peranan Auditor Internal: dakm lnvestigasiKecurangan Standard for The Professional P r a c t i c e of I n t e r n a l A u d i t i n g menyebutkanbahwa audltor internal harur melakukan audit secara berhati-hati dengan menggunakan k e m a h i r a n jabatannya. Dalam ha1 ini auditor internal harus memperhatikan kemungkinankemungkinan terjadinya kccurangan, kesalahan, manipulasi, inefisiensi, dan konflik kepentingan dengan menggunakan
P ;9 ,
%
n
& &' % ; t+
+b.
?
segenap kemampuan dan kewenangan yangdimilikinya. =:',;+&-A
.
,
'S
cukup kubt,
syatu tip untuk melaporkan set$&: t c r t u ~ ~ ~ ~ manajtmen yang mencakup, fakta'; temuan. kesim?ulan, saran,. dan s
Dengan demikian sebagaimana askan oleh Prof. Dr. Sukirno Agus,Ak. ,MM., auditor harus membuka rbaikan ya mata secara lebar-lebar, rnemasang telinga baik-baik, dan harus mengetahui modus -operandi terjadinya bermacam-macam m ?$ --7 -. ~ i i kekurangan. Hal ini memerlukan keahlian, I.Badan Peng---*---ktekunan, dan ketelitian yang lebih l5 ,,-- -- 2005. M a t e r i . tinggi. Adalah tebih baik bila dapat . renararKan Prlntihon Auditmtncegah terjadinya kecurangan yang -+, 3 lnvestigatif, 'sudah terjadi. Namun demikian jika L* Agoes, Sukirno, rrr kecuran~ansudah teriadi atau sudah ada
b.* 1
-
X
I
-
indikasi terjadinya kecurangan maka auditor harus turun tangan. jib auditor internal menemukan indikasi dan mencurigai terjadinya suatu kecurangan maka harus rnemberitahukannya kepada manajemen.
Majalah Auditor nu. L2/2005. PT Auditor Media Citra Pariwara. Jakarta.
I,++II~ Selanjutnya
*)Auditor Ahli Pertarna pada lnspektorat !I, lnspektorat Jenderal Departemen Kehutanan.
"i
,I
4
Oleh: Ir.Abubakar Assagaf, M.Si*)
~ e j a k digulirkan surat lnspektur segala ketentuan yang berlaku. Agar Jenderal Dephut Nornor S. 1142/ 11 1. waskat dapat dilaksanakan sesuai yang Sek.3/2005, tanggal 5 Desemkr 2005 diharapkan maka unsur-uniur dari waskat peilhal Pembentuan Satuan Pengawas seharusnya dipahami oleh setiap pimpinan Intern (SPI), sering muncul pertanyaan selaku atasan langsung. "Apakah Satuan PengawasIntern atau yang Unsur-unsur Was1 adatah d i k e n a l ( J e n % a n ~ b u y S ~ I d a ~ * b e ~serangkaian a~~' kegiatan y 1 recara jauh ~ ~ n a n ~ a n ~ 7 m ' 'menjawab u~tuk bersama-sama [&sane n dalam ~ertan~aan*~efian~aa$I'.tenebuf mab mencapaj tujuan w e k t yartu mcliputi: ~ e r l uteflebfi dahuh mengetahut latar pengorganisasian, penonit, kebijakan, belakang pernbentukalyly5. perencanaan, prosedur, pencatat - -
SPI dibentuk Wens betierapa ha1 pelaporan, supervisi dan rwiu intern, antara lain: mailemahnya pngawaran 1 Penporganisadan ruatu prmelekat (Waskat) di setiap unit kerja dalam merancang dan mengalokasikan eselon I dan unit pelaksana teknis lingkup pekerjaan, kewenangan dan sumberDepartemen Kehutanan yang menjadi sumber daya d i antara masing-masing penyebab hakiki dari temuan pemeriksaan anggota organisasi audit untuk dan banyaknya permasalahan; serta mencapai tujuan. P Tpengaduanmasyarakat yang ditangani oleh 2 ~ ; 2. Per~~nil, mencakup aktivitas mulai dari 1 nrpekrorat Jendera[ relaku unit pengawasan internal Departemen penentuan formasi pegawai, peneriKehutanan ~ 9 , maan, pemanfaatan, pelaksanaan hubungan kerfa. Prinsip pengelolaan Berdasarkan data yang tercatat personil meliputi pegawai hendaknya bahwa dan' 162 satuan kerja unit eselon I '. dipandang sebagai investasi oleh dan Unit k(aksana Teknis Ill) kwena itu per[u diciptakan h u h g a n Iingkup Departemen Kehuhnan baik di kerja yang harmonis, perencanaan, pusat maupun di daerah sebanyak 55 kebfjakan, prosedur dan praktik yang satuan kerja telah membentuk SPI bafk. sedangkan sisanya 107 satuan kerja belum . 3. Kebijakan adalah sebagai Pedornan bagi pengambilan keputusan pada seiuruh tingkatan manajemen dan sekaligus sebagai batasan perilaku bagi seluruh anggota organisasi. Secara teoritis Waskat adalah segala
; 1
.
'\
... '
upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis, segala sumber d a y a dimanfaatkan clan dilfndungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan
4. Perencanaan adalah suatu proses penetapan komitrnen seseorang atau organisasi u n t u k melakukan serangkaian tindakan tertentu secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berdaya guna dan berhasil guna,
spesifik dan secara rinci menggambar-
r,
,
-.,-*> #d., -.
Peningkatan temuan maupun
ngaduan masyarakat bersifat a
,
-
lebih tinggi atau dari b$wahan kepada atasannG .$<, ~ m i tk ~ r i avanq
,
,.-
4,-,,
'"s@eflisi
adalah pengecekan langsung atasan terhadap kegiatan aw a a a n Ja ditindaklanjuti rebanyak 151 sedangkan tercapainya t u juan lab siranya rebanyak 38 tidak dapat . .-.a ditetapkan. yCSO/; -.-: ditindaklanjuti karena i s i pengaduannya
.o&h '
Pengaduan masyarakat Non TP yang selama ini ditangani oleh ltjen sampai dengan tahun 2005 ada 189 surat pengaduan ,,,yarakatat. Dari jumlah tenebut yang tela hi yara un
_
Review In tern adalah aktivitas independen o t eh staf pim pinan terhadap unit oqanisasi, program, atau kegiatan dengan tujuan untuk menilai efisiensi dan efek Waskat dalam membant aganisasi
secara administrasi tidak benar atias tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran udL informa~inya-,?~ :
..
.wi*-
Ci.,
Temuan Pemerl saan
r.bl
-
Salah satu indikator subyektif atas keberhasilan unit kerja 9 tercermin dari seberapa banyak temuan dan kerugian n q a r a yang timbul. *makin banyak temuan berarti kinerjanya semakin bufirk alias tidak berkimrja namun sebaliknyasemakin sedikit temuan berarti kinerja unit kerja semakin baik alias berkinerja. Data yang ads menunjukkan bahwa temuan dan kerugian negara sejak tahun 2002 sampai dengan Desernber 2005
Secara teoritis SPI adalah satu unit terdiri dari beberapa orang yang ditunjuk oleh k e ~ a l asatuan kerla (Satker) rnelalui Surat Keputusan Kepala Satker untuk melaksanakan Pen?i?awasan melekat di lin~ku~unitkerjan~amasin3-masing. Dari definisi tersebut tersurat bahwa semua kegiatanyang dilakukan oleh satuan k e r b harus terPantau oleh SPI nYa agar dalam memberikan masukan kepada
-'
r.q '"
-
7
pokok, dan fungsi atau tidak melenceng dari visi, rnisi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh satker tersebut.
3. Mernant tindak lanjut hasil a
.
12
4. Menyampaikan Laporan
tugas SPI (serneste a. Untuk satker di daerah :
"
Laporan disampaikan kepada pimpinan satker dengan tembusan kepada Eselon I masing-masing. b. Untuk satuan kerja Eselon II di pusat+:
d
g&\
w
kr,F.
'ru
Terdapat perbedakan antara SF dalam suatu organkasi bear deagan $PI yang dibentuk disetiap?: unit - kerja (organisasi kecil). Hal-.ini '~rfting agar setiap anggota SPI dapa mengetahui sejauh mana hak, kewajiban dan kewenangandaiam melaksanakan tugas. Pada prinsipnya SPI yang dimaksud dalam tulisan i n i adalah $PI yanq melaksanakan tugas secara independen dengan hak dan kewenangan terbatas sesuai dengan tugas yang dilimpahkan dari atasannya. Makna dari terbatas bukan k r a r t i segala tindakan yang diambil dalam rangka proses pemeriksaan harus secara mutlak mengikuti keinginan pimpinan namun dalarn rnelaksanakan tugasnya harusmendapatpenugasandaripimpinan.
I I
: '
&&i$
"
Hal ini terkait dengan hasil akhir dari pemeriksaan SPI yang dapat memberikan masukan serta rekomendasi kepada pimpinan untuk menentukan langkahlangkah yang cepat, tepat, dan akurat serta konkrit bagi peningkatan kinerja unit
&@J
kerj;
L a p r a n d isampai kan kepada pimpinan Eselon I I dengan tembusan kepada Eselon Imasing-masing. c. Untuk Inspektorwenderal: lap or,,^ :.
5. Esclon 1 melap In*ektorat Jenderal.
6.
.3
Terkait dengan tugas pada butir 6 perlu adanya suatu kesepahaman baik dar$ pirnpinan unit kerja maupun SPI itu sendik : Hal ini penting untuk menghindari adanya .' bias dalam penugasan dan pelaksanaari tugas. Tugas-tugas khusus yang dimaksudkan adalah tugas-tugas yang diberikan pimpinan dalam rangka m e n i n d a k l a n j u t i adanya temuan pemeriksaan, pengaduan masyarakat serta instruksi dari pimpinan yang lebih tinggi A (Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal dan Kepala Badan) dan sifatnya hanya sebatas memberikan informasi detil terhadap masalah tersebut.
-
Tugas SPI
Tugas SPI adalah sebagai berikut: 1. Mendorong terciptanya Waskat.
Personil SPI Personil yang ditunjuk sebagai
persyaratanlkriteria yaitu (1 ), memiliki
.
I t , *
Di samping kriteria tersebut,
teknis dan non teknis (administrasi keuangan) dengan ketua SP1 dapat ditunjuk
SPI merupakan wadah yang tepat
Kewenangan $PI
batas kewenangannya. Hal ini penting agar tujuan dan sasaran dari SPI dapat tercapai
tersebut diharapkan rneminirnalkan temuan-temuan pemcriksaan ban atau
diuraikan pada sub-sub bagian di atas, bahwa kewenangan SPI terbatas sesuai tugas yang diberikan oleh pimpinan unit
*) Kasubbag ~ a d aBagian Analis
.--
merafwsiallan Mufian; wreratimialian masalafi, ban merafiasiakn deGafi
yang t&li
BiMuarGaan
(Orang BijaGl
3
Oleh: Ir. Zulfan*) Ir. Tri Astotoe*)
AD^ dan mengapa Fraud? Fraud menurut kamus lnggris Indonesia diartikan sebagai penipuan, kecurangan atau penggelapan. Sedangkan beberapa pendapat yang menyatakan sebacjai penipuan yang sengaja dilakukan, sehingga menirnbulkan kerugian tanpa disadari pihak yang dirugikan dan memberi keuntungan bagi pelakunya. Konkritnya fraud adalah bentuk pelanggaran hukum/aturan yang terjadi karena adanya suatu rekayasa atau adanya penyalahgunaan wewenang seperti penzgelapan, pencurian dengan tipu muslihat, kecurangan pelaporan keuangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang menyatu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelaku fraud adalah individu ataupun pimpinan yang mengatur dan berwenang atas manajemen. Fraud terjadi disebabkan oleh adanya situasi seseorang tidak dapat mengendaiikan diri. Sifat serakahnya (tamak) muncul dalam intensitas yang tinggi dan didukung kebutuhan hidup yang boros. Bersamaan dengan itu keadaan institusi/organisasinya tidak memiliki perangkat kendali yang memadai, dan pelaksanaan sanksi hukum yang berkaitan dengan perbuatan kecurangantersebut juga tidak tegas. Disamping sebab tersebut diatas, terdapat faktor-faktor yang merupakan pendorong terjadinya fraud yang dapat ditinjau dari aspek-aspeksebagai berikut : 1. lndividu pelaku fraud
Menonjolnya sifat tamak dan moral yang kurang kuat atas sodaan karena penghasilan kurang mencukupi mana juga didukung oleh
gaya hidup yang konsurntif. Kemudian pada umumnya para pelaku fraud ini dikarenakan malas dan t i d a k melaksanakan ataupun menerapkan ajaran agama secara benar. 2. Organisasi Melalui organisasi diharapkan d diiakukan pembinaan kepemimp secara terkaderisasi dan benar; pada kenyataanya sering '
<
kurangnya keteladanan dari p dengan tidak adanya kultur nr
' < 3
1
TanggunaclwaCclubitor hlam
menktetsifrorubtermasutjugase6aaai toid u h r untuk menilai liimrja. P e n ~ * a n ~ c r+at ~ Tartih dagaipenilaian atw $idem Fengenklian Nanajemcn atau
pnilaian atas resito (tubit yang benar untuk dipedomani. Sistem akuntabilitas yang kurang memadai dan sistem pengendalian manajemen Lemah serta cenderung rnenutupi korupsi yang ada di dalam organisasi. 3. Masyarakat tempat individu dan organisasi berada Terdapat nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi dan masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh setiap praktek korupsi adalah masyarakat i t u sendiri. Disamping itu juga masyarakat kurang menyadari bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya dapat berhasil jika masyarakat ikut aktif melakukannya.
*
-
$
Kasus korupsi a odusnya rneiibatkan sindikasi yang undangan yang bersifat mono~istik danvd kuslitas peraturan kurang memadai. selain ituperaturan jugs kurang disosialisasikan serta sanksi bagi
I
rumit. Terlebih lagi jika d i bock-~pstruktur kekuasaan politik ekonomi Yang kuat dan berlapis. Bisa dipahami korupsi jenis ini seringkali ttidak terjangkau oleh hukum (untouchable by law), sekurangnya ada
m& Fenomena Fraud
Pertama, mcnggelandang koruptor rnengundang resiko tidak kecil, baik ; Sebagaimanadiuraikan diatar bahwa$+,, bagi pejabat penegzik hukum maupun salah satu perbuatan yang terrnasuk fraud 5 kepentingan masyarakat luas. Bentuk adalah korupsi. Pada era reformasi ini, resiko yang diterima bervariasi, dari yangsetiap saat kita membaca, melihat dan .Jf;r paling ringan hingga yang berat. mendengar melalui media cetak ataupun Kedua, menyangkut skala perioritas media elektronik (televisi dan radio) telah dilakukan upaya-upaya pemberantasan atas strate@ embera ant as an k ~ r u ~ s i korupsi. Para petaku diberi sanksi hukum Pengungkapan kasus korupsi jenis ini sangat bervariasi, dari sanksi bebas mengikuti strategi snowball yang berjalan hukuman sampai dengan yang menjalani secara berantai sesuai petunjuk lebih -lanjut ~ a n diberikan g oleh tersangka. hukuman. Namun setiap ada penindakan . man, ads Yan3 muncul sebagaiz:= Dari kedua strategi tersebut diat; ~ e l a k uYang baru. Seakan tmaman gulma 7 jika yang jadi pilihan adalah yang pertama, ~ a n gtidak habis-habisn~asetelah aka layak didukung sepenuhnya. Namun tumbuh la@ selalu silih berganti. pilihan strategi yang kedua maka ini ads ungka~ancari uan3 haram s k lebih dari seekor kucing yang takut " susah, apolagl yang halal. U terhadap gonggongan anjing besar artinya bernada pragmatis ini popular tegi yang digunakan sebagai sublimasi pembenaran bagi sebagian masya a r i ketidakberanian rnembongkar untuk melakukan fraud khusu ndikasi koruptor kakap. perbuatan korupsi.
:,
;a
-
.
C
'
Berbasai
.,wPI\N
ka'angandalam dan luar PERAN*)( TANGGUNG JAWAB negeri sudah mengemukakan pendapat . - -, tentang korupsi di Indonesia. Ada yang berpendapat bahwa korupsi di Indonesia Menyikapi fenomena fraud yang sudah sistem yang menyatu telah menjadi penyakit parah tersebut dan sudah menjadi sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Disebutkan bahwa days tahan den~an penyelenggaraan ~emerintahan negara, maka telah dilakukan komitmen struktur pemerintahan sangat tergantung politik nasional untuk mernberantasnya, pada kelancaran penyaluran dana kepada yang dituangkan d a l a m program unsur-unsur p e m e r i n t a h a n yang pembcrantasan KKNdidalamnya banyak mengandung unsurunsur korupsi. Bila korupsi di berantas Di Indonesia masalah penangmaka akan merusak arus penyaluran dana gulangan korupsi sudah lama. Pada i t u dan pemerintahan akan hancur. (?) 1957 di buat Peraturan Pe '+
1 t
1
1
I I I
1. Adanya kemauan p o l i f i k un membrantas KKN.
Meliter-Angkatan Darat dan laut Republik Indonesia No. PRT/PM/06/1957 yang mencantumkan istilah korupsi secara yuridis. Peraturan tersebut dapat dikatakan sebagai upaya awal pemerintah dalam menanggulangi korupsi sebeturn undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian sebagai langkah komitme~ diterbikkan peraturan dan perundangundangan secara berkelanjutan yaitu : 1.
'
R No. X/MPR/ 1998 dan TAP MPR xl/MPR/ 1998.
2. Meningkatkan keahlian dan ketrampilan auditor terutama di bidang fraut auditing.
3. Memiliki integritas yang tinggi, ditandai dengan adanya kandungkn unsur yaitu : bertangungjawab, , jujur, b e r k i - dan bijaksana. Maksud bari kandungar unsur tersebut adalah sebagai bcrikut : ' +
,
Bertanggung jawab adalah slkap tidak mengelak, tidak mengalihkan kesalahan pada orang lain dan rnenyelesaikan tugas sebagairnana semesqnya
pi*
w
,$& ,tahun ;>,ip
ang-undang . *(,%< tentang penyele@@W@n bersih dan bebar d*
s
1999 negara yang
I.
Undang-undang No. 31: tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
4.
Keputusan Presiden Replrotlk Indonesia NO. ' 81 tahun 1999 tentang pembent u k h komisi perneriksa kekayaan negara.
Namun kenyataannya banyak kasus korupsi yang tidak terungkap ataupun yang terungkap, tetapi penyelesaianhukumnya tidak berjalan sebagaimana semestinya. Hasil studi komprehensif dan pengkajian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dituangkan dalam buku StrategJ pemberantasan korupsi nasionai, meyimpulkan bahwa saiah satu sebab kegagalan pemberantasan korupsi adatah lemahnya aparat pemerintah yang rnenangani korupsi.
I 1
1,
Jujur adalah perpaduan dari keteguhan watak dalam prinsipp,rinsip moral, tabiat suka akan kebenaran, tulus hati, berperasaan Ralus mengenai etika, keadilan dan kebenaran.
'
Dalam upaya mencegah dan menangani kasus-kasus yang diduga mengandung unsur tidak pidana korupsi, Aparat Pejabat Fungsional kmerintah (APFP) selaku internal auditor pemerintah dapat meningkatkan perannya dalam upaya memberikan sumbangan bagi
.
Berani adalah tidak dapar di intimidasi oteh orang lain, tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain guna rne"mpengaruhi sikap pendapatnya. Juga dapat diartikan sebagai sanggup mengemukakan hal-hat yang menurut pertimbangan dan keyakinan perlu disampaikan. Atau dapat diartikan sebagai memiliki sikap percaya diri yang besar dalam menghadapi berbagai kesulitan. Bijaksana adalah sikap yang selalu menimbang permasalahan berikut akibatnya dengan seksama. Bagi auditor bahwa kepentingan negara Lebih utama dari kepentingan pribadi.
~ e n u r iRobert t K. Elliot dan John J. Wiltingham dalam buku Perspective in Auditing , bahwa tanggung jawab auditor
. - .perundang-u'ndanganyang berlaku.
4 fraud adalah sebagai berikut :
7
jamb au&r dalam fraud. ,termasuk j uga sebrgai
;$
unkqk mqnilai kinerja. fraud dapat diartikan sebasai penilaiani t i s isf fern Pengendalian Manajernen atau penilaian atas resiko tu zwditor harus melakukan it 'yang cukup dalam embe8 keyakinan a i bahwa peqleteksian p e n y i rn p an g an ukclm telah ikian tanggung gawab auditor sejauh auditor tersebut telah andar audit dan prosedur sebagaimana mestiny a secara memadai.
-
-
, ,
!
'
"+
'
*'* (.
Auditor harus rnela&@hfinguj@i atas ketaatan auditan terh&&$ pperafkd dan perundang-undangan yang berlaku termasuk pengujian atas kemungkinan a d a v kekeliruan, ketidakwajaran serta tindakan melawan hukum. Sedangkan * datam standar tindak lanjut butir keempat diatur bahwa tindak lanjut terhadap temuan yang berindikasi adanya rindakan yang melawan hukum, maka APFP harus rnembantu aparat hukum terkait datam
*
n temuan . ., .= tersebut. A. & T
-
235 :T3$y
-
+'fJ;kR%uG\-i@f ,.. rhIi Madya) uxe..5,:l
,"k
: : L . ~ ~ ~ , ~ ~
T&?O~O
(~uditor~h ~ lai d y a )
q
I
Menterf Kehutanan RI memberlkan sambutan d a b a r a bulm b e m a dl Masjld NurulAjarn Tgl. 9 Oktober 2006
I . . , Peserta Oiklat Sertifikad Jabatan Fungsionat Auditor (JFA) yang dilalcsanakan dl Ciawi, Bogor, tgl. 1-22 September 2006
I
Sekretaris ltjen bersama dengan lnspektur II dan lnspektur IH mendengarkan penjelasan mengenai proses pembuatan plywood dalam kegiatan Karyawisata Itjen Dep Kehutanan ke PT Sumber Graha Sejahtera, Balaraja, Banten Tgl. 15 Juni 2006
+
t
- .
l t j e n didampingi petugas dari B P D A S Dodokan Moyosari melakukan pemeriksaan terhadap kondisl blblt yang ditanam dl lapangan, dalam rangka pengumputan bahan dan keterangan (pulbaket) kegiatan Gerhan di Provinsi NTB, Agustus 2006
Tim
6 0
lnspektur Jenderal dengan didampingi pejabat Eselon II dan Ill lingkup ltjen berfoto bersama dengan peserta Diklat Standar Akuntansi InstansilStandar Akuntansi Pemerintah Pusat yang di laksanakan di Pusdiklatwas BPKP, Bogor, tanggal 17-21 JuM2006
1
Penyematan tanda peserta oleh lnspektur Jenderal kepada perwakilan peserta pada Pembukaan Diklat Standar Akuntansi / Standar Akuntansi h e r i n t a h Pusat .ti Pusdiklatwas BPKP, I 7 Juli 2006
M~KTUISTIK DMPnosa AUDIT"
kw
KINENA MAMJfMEN %+ Junediyono, S.Huta) ,-
Oleh:
Drs. Narjanto*")
PENGANTAR
Sebelum b e r b i c a r a t e n t a n g karakteristik dan proses audit kinerja manajemen, terlebih dahulu perlu dibatasi apa yang dimaksud dengan audit kinerja manajemen. Audit (SK lrjen No. 34/111sekj2005 tanggal 31 Oktober 2005) didefinisikan sebagai suatu pengujian atas kegiatanobyekpemeriksaandengancara membandingkan keadaan yang terjadi dengan keadaan yang se harusnya, melakukan analisis dan evaluasi serta merumuskan rekomendasi dan melaporkan hasil keglatannya. Kinerja rnenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefi nisikan sebagai (1) sesuatu yang dicapai; (2) prestasi yang diperlihatkan; (3) kemampuan kerja (ttg peralatan). Sedangkan arti rnanajcmensecara umum adalah (1) proses penggunaan sumberdaya secara efektif untuk mencapai sasaran (2) pimpinan
perencanaan (planing), pengorganisasian [organisationing), pelaksanaan (actuiting) dan pengendalian(controlling). J a d i batasan a u d i t k i n e r j a manajemen adalah pengujian atas kernampuan k e r j a l kegiatan obyek pemeriksaan dengan cara membandingkan keadaan yang terjadi densan keadaan yang seharusnya, m e l i p u t i k e g i a t a n perencanaan (planning), pengorganisasian (organisationing), pelaksanaan (actuiting) dan p e n g e n d a l i a n ( c o n t r o l l i n g ) , melakukan analisis dan evaluasi serta merumuskan rekomendasi dan melaporkan hasil kegiatanny
k' K A RA KTE R 1 s MANAJEMEN Andreas Lako (2004) menguraikan karakteristik audit kinerja manajemen sebagai berikut 1. Audit kinerja n dilakukan atas permintaan pemilik perusahaan atau top manajemen kepada auditor manajemen. Top manajemen atau pemilik perusahaan mengarahkan bidang-bidang dan arah proyek perneriksaan yang akan diaudit. Jadi dengan kata lain audit ini akan dilaksanakan bila top manajemenatau p e r n i l i k perusahaan m e m i n t a diadakannya audit oleh auditor terhadap permasalahan yang dihadapi perusahaandan organisasi, 2. Auditor harus bersikap fleksibel dalam melakukan audit, ha1 ini disebabkan cakupan dan sasaran audit kinerja manajemen Lebih luas d i banding dengan cakupan dan sasaran a u d i t keuangan dan operasional. A
Batasan auait riinerja manajemen &laC pengujion atas kmnmpuankrjd kgiatan 06ydpemerihan bengan cara membnainglian fieahan yay terjabi hngan Eieabaan yang seliarusnyaycmg meliputi fqiatclnperencanam (flnnningl, pn~oreanisagianhrpnhtloning). ,$ahnuan (actuiting)hnpengenhfian (controlfiryl,mme(ariuriananalisis &an evaluasi w t a merumusClan rebmenhi &an mehprkn tiasil fq~atcmnp
yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi Sedangkan p e n ~ ~ r t i arnanajemen n menurut Hani Handoko adalah suatu proses
.
h
,
j
! . L
I i .I
Klnerja Manajemen
nail
.
kompetens! tcrten tu tako (1997) profesional dapat tercermin dalam hal : (I) tingkat pengetahuan yaitu segala sesuatu yang telah di kenalp dike tahuip dipahami, atau dipelajari melalui proses belajar, pengalaman atau study, (2) keterampilan (skill) yaitu kemahiran, kecekatan atau keahlian dalam memanfaatkan tangan atau badan untuk mengerjakan sesuatu secara fisik. (3) kemampuan (ability) y a i t u m e n u n j u k k a n kualitas kesanggupan orang untuk mengerja-
atau melakukan secara
r ISIK,
individu/kebmpok Surnber Daya Manusi mdalui partisipasi aktif di dalam berbagai peristiwa atau kegiatan kerja. 4.
Audit kinerja rnanajemen bermaksud untuk mengevaluasi 3E (efektifitas, efesiensi dan ekonomisosi)organisasi baik untuk keseluruhan maupun hanya untuk departemen atau fungsifungsi tertentu saj a.Gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
Audit kinerja manajemen dilakukan melalui 2 tahap yaitu :
.
(2) Audit pengendalian manajernen. Pada tahapan ini auditor menelaah
1 Tahap pra audit
Tahap pertama terdiri dari 5 tahapan vaitu:
dan menguji proses pengendatian manajemen, Menurut Lawrence: 1996 dalam Soedarmo dan Syahroni dikemukakan bahwa datam pengendalian manajemen ada 8 unsur yang dapat diujj yaitu : pengorganisasi an, kebijakan, prosedur, personSl, perencanaan,
(1) Memastikan area dan luas audit,
tahapan i n i dilakukan setelah auditor mendapat persetujuan pemilik perusahaan atau top manajemen.
(2) Konsotidasi internal, hal yang dilakukan dalam tahap ini adalah a. melakukan perencanaan audit yang meliputi waktu, SDM da3 rincian tindakan ( PKA), b. Melakukan p e r ~ i a p ntWhi@@ segala s&uatu yang tdki&? mk direncanakan dan &Ph c. Melakukan organisasi dan" kaardinasi antara sesama tim auditor.
(3) Pengumpulan bukti, tahapan ini dilakukan melaiui pengumpulan d a t a d a n i n f o r m a s i yang berhubungan dengan p e r masalahan yang akan diaudit. (4) Melakukan study kelayakan ke
auditan dan menganalisis faktafakta dan bukti-bukti yang diperoleh.
(5) Membuat proposal audit hal ini berkaitan dengan temuan-temuan awal hasil tahapan sebelumnya. 2. Tahap petaksanaanaudit
Tahap ini meliputi tahapan-tahapan sebaaai berikut : (1) Survey pendahuluan. Pada t a h a p a n i n i a u d i t o r
mengumpulkan dan memeriksa l a t a r belakang dan semua informasi umum yang berkaitan dan dengan perusal ktifitasnya.
W
pencatatan, pelaporan, dan rwiu intern. (3) Analisis dan pengujian secara terinci. r Pads t a h a p a n i n i a u d i t o r mens&npulkan sernua bukti dan data, baik yang diperoleh melalui dokumentasi, observasi , dan pengamatan, rnaupun melalui wawancara dan kuisioner. Selanjutnya bukti-bukti tersebut
3
dianalisis lebih lanjut apakah telah relevan, kompeten, material, dan cukup (rekomacu) (4) Pelaporan. Pada tahapan ini auditor membuat laporan hasil audit berdasarkan hasil audit. Laporan tersebut berisi elemen dasar Laporan seperti : sasaran audit, uraian tentang bidang audit, hail-hasil audit, kesimpulandan saran. PENUTUP
D a r i u r a i a n di dta:, ;lapat disimpuikan Batasan audit kinerja manajemen adalah pengujian atas kemarnpuan kerja1 kegiatan obyek pemeriksaan dengan cara membandingkan keadaan yang cerjadi dengan keadaan yang seharusnya yang meliputi kegiatan perencanaan ( p l a n n i n g ) , peng-
manajemen memlBki L '
f n e r j a ' manajemen dilakukah.-ataspermintaan pemilik perusahaan atau top manajernen kepada auditor manajemen dalam melakukan audit
t
+ . - Sistem
Pengendalian Manajernen sebelum memeriksa kinerja r n a n a j e r n ~ w ; ' " ,
;:,
A
* '-&
OAFTARPUSTAW . , mHandoko, HanlT L@wDmdsManajemen Kamus Besar ~ahasaIndonesia. 19%. Edisi Kedua,
--
emimpinan Uan Kinerja , teori, don Solusl. 2004.Amara Books
bermaksud untuk rnengevatuasi 3E ekonomis) organisasi
2005 tentang Pedoman Pelaksamn Jabatan FungsionolAuditor ltjen Dephut
Auditor Ahli Madya pada Inspektorat I
6agian bari iman. SehngGan iman chlalijilia menuju Ge6aliagiaan lialiilii. (Tepatalil f
4
-,
-
q
SEBAGAI AlAT UKUR, MUNGKINKAH? Oleh : Gamin, A.Md., S.Sas.*) Pendahuluan Sernakin hari GPS semakin dikenal masyarakat. Meskipun sampai saat lm persepsi tentang GPS dan penggunaannya masih sangat bervariasi tergantung sejauh mana yang bersangkutan mengenal GPS dengan segala k e l e b i h a n dar kekurangannya. Beberapa pendapat persepsi yang dapat penulis tangkrtentang GPS adalah : '
)
2)
3)
.*
Ada yang rnengenal GPS baru sebatas alat navigasi untuk menentukan arah obyek yang sedang dicari. Pendapat seperti ini beranggapan bahwa GPS hanya dapat digunakan untuk kegiatan tidak resmi seperti pramuka, rekreasi pendakian gunung dan petunjuk perjalanan secara kasar. =: GPS sebagai alat penentuan pons~ (positioning) secara global, tidak bisa untuk rnengukur secara lebih detail. Persepsi yang kedua ini umumnya t i d a k mengizinkan penggunaan GPS untuk digunakan sebagai alat ukur rancangan teknis kegiatan yang sangat detail, GPS d a p a t digunakan untuk menentukan posisi secara kasar, agak detail bahkan dapat mengukur secara teli ti, namun bila bicara kepada kegiatan yang berkekuatan hukum tidak bisa digunakan. Pendapat yang ketiga ini narnpaknya Lebih fair karena sudah mengakui bahwa GPS terdiri dari beberapa tipe baik tipe navigasi maupun geodetic yang i e b i h t e l i t i dan untuk penggunaan sipil rnaupun militer. Selain itu juga mengakui bahwa ketelitian sendiri ada yang tingkat puluhan meter, meter, hingga ke centi meter. Penerapan ketelitian
ini tentunya dengan menerapkan tipe aiat, konstelasi satelit yang baik, metode pengambilan data serta pengolahan data yang tepat. Meskipun demikian, apabila digunakan untuk pengukuran kawasan yang mempunyai kekuatan hukum hingga saat ini belum diakui Legalitasnya. Dengan perkembangan teknologi saat ini, haruskah fun@ GPS masih demikian? Ataukah perangkat hukumnya yang mungkin harus disesuaikan?Sctelah membaca Makalah lnspektur IV pada saat PKS yang berjudul Pemanfaatan GPS Untuk Memperoleh Bukti tiukurn Pelanggaran Bidang Kehutanan, nampaknya pelaksaanaan kegiatan d i lapansan pun boleh menggukkan
Kegiatanpengelolaan kawasan hutan
Kegiatan pengelolaan kawasan (hutan) sangatlah luas cakupannya, Kegiatan tersebut hampir selalu menggunakan alat pengukuran, mutai dari 1) penataan batas baik batas luar rnaupun batas fungsi, 2) perencanaan, mulai dari kegiatan penentuan tingkat kckritisan lahan, penentuan lokasi dan luas kegiatan, 3) pelaksanaan (mernastikan areal pelaksanaan sesuai dengan rencana), maupun 4) evaluasi / monitoring yang berupa pengecekan kebenaran Letak dan luas pada tiap elemen kegiatan. Peralatan yang digunakan Peralatan pengukuran kawasan yang digunakan saat ini umumnya berupa peralatan pengukuran terrestrial (kompas, clinometer, theodolith dan sejenisnya) Penggunaan alat dan rnetode Lain baru
.
enjadi lebih cep terbantu, mehgingat obyek yang telah ditafsirkan pada foto udara maupun a,t hq citra satelit akan lebih valid kalauev dah dilakukan pengecekan lapangan. hingga dapat diketahui apakah' . F, a nafsiran yang d i l a k ~ k a n benar adanya. Kegiatan ground chek dapat akukan baik oleh institusi pusat upun daerah, asalkan terk-" iatan perencaan yan
A
pengecekan lapangan. si lokasi suatu obye
1) Pembuatantitik4kqtrol
{ .
46
l
~enggunean GPS untuk pembuatan titik kontrol tidak hanya digunakan pada Departemen Kehutanan, narnun ha1 ini lebih dahulu digunakan oleh Bakosur-tanal (Badan Koordinasi Survey dm Pemetaan Nasional) dan banvak departemen Lain di negeri ini.
(k$@
Titik-titik kontrol ini telah dibuat baik untuk orde propinsi maupun arde 1 kabupaten. Dengan adanya titik-titih I kontrol ini kmrdinat suatu wilayah dapat rnereferensi pada jaringan t i t i k kontrol yang telah dibuat dengan menggunakan GPS tersebut. Sudah barang tentu GPS yang digunakan untuk pembuatan titik kontrol ini adalah GPS geodetic dengan ting ketelitian yang cukup, diamati dan diolah dengan metode yang tepat, mengqunakan software yang tepat dan . . -.. - ,*. . '. +$$;&, $, - %$%, > t:akukan o l e h o p e r a t o r yang mpeten. ., . :+ < .? <'.:'/-
4
- a4 ,
k.$~ I
%
,
" <
'
y
Pada Departernen Uehutanan institusi yang berwenang dan sering melakukan kegiatan ini adalah Badan Planologi Kehutanan (BAPLAN).
2 ) Ground Check
GPS telah banyak digunakan untuk membantu pekerjaan penginderaan jauh baik berupa penafsiran dari output foto udara, citra satelit maupun output penginderaan jauh yang Lainnya. Dengan adanya GPS pekerjaan penginderaan jauh
niasi adalah kegiat s suatu areal berdasarkan jnformasi tentang letak batas i t u sendiri. lnformasi Letak batas yang dimaksud pada bahasan ini adalah yang beram! dari pengambilan data lapangan, dan didapat dengan menggjunakan GPS. Obyek yang&:& dimaksud dapat berupa habitat satwa w v (fauna), tumbuhan (flora), areal rawan + " kebakaran, areal rawan gangguan keamanan h u t a n , j a l u r i r o u t e pencurian kayu, jalurlroute pendakian, . taman nasional, lokasi pohon induk, *i' areal rencana tanarnan dan lain sebagainya. Penggunaan GPS untuk~ keperluan ini dapat dilakukan oleh para Pengendali Ekosistem Hutan '. (PEH), Polhut, Pencliti, Pemandu Visata, perencana di kabupaten dan lain sebagainya. ., . " 2l?,.'. ) . 4) Pengukuranluas 5.
a ,
*-
GPS dapat m&nBldis wrara jauh lebih cepat dibanding mengukur -has menggunakan, alat ukur terrestrial, karena data yang didapat dari GPS sudah berupa data kmrdinat yang dapat dihitunlsl luasnya secara matematis lebik cepat. - Disisi Lain pengukuran t e r r e s t r i a l p e r l u menkonversi sudut elevasi dan jarak lapangan menjadi jarak datar, kemudian dari jarak datar dan azimuth (sudut horizontal) baru dapat dihitung koordinat dengan suatu referen kontrol yang telah ada. Set
mendapatkan koordinat mi&" &pat diproses untuk mencari Luas ba,jk dihitung dari koordinatnya maupun menghitung tuas setelah digambar terlebih dahulu. Pengukuran yang telah dilakukan diantaranya luas areal kebakaran hutan, luas habitat satwa atau flora tertentu, has dan letak rencana lokasi tanaman Gerhan. Beberapa kabupaten di Pulau Jawa ( I n d r a m a y u dan Sumedang) menggynakan GPS untuk rnenentukan Lokasi dan luas kegiatan Gerhan. Dengan menggunahn GPS pengukuran dan penghitungan luas dapat dilaku kan secara lebih ce~patdengan tenaga yang lebih sedikit. Sementara di Kabupaten Majalengka lebih banyak menggunakan cara t e r r e s t r i a l yang ternyata memerlukan tenaga pengukur lebih banyak clan waktu penyelesaian yang lebih lama.
6.9 .
PemanfaatanGPS sebagai alat ukury
I
;4
Melihat kemampuan dan spesifikasi yang dimiiiki GPS, secara teknis dapat digunakan dalam spectrum yang cukup luas, mulai dari sekedar rekreasi, ground check, penentuan lokasi suatu obyek hingga untuk pengukuran luas suatu areai.
a
tertentu yang dimaksud dalam peraturan tersebut bukan GPS yang disebut, sehingga bila GPS yarig digunakan a k n menyatahi hukum. DisinRah point yang mernbatasi GPS tidak dapat digunakan sebagai alat ukur yang berkekuatan hukum. Padahal kalau dikembalikan ke segi teknis, pernbuatan titik kontrol yang digunakan sebagai referensi pengukuran terrestrial kan dibuat rnenggunakan GPS. Lantas rnengapa pengukuran selanjutnya meskipun menggunakan GPS yang kualifikasinya sama dengan yang digunakan untuk membuat titik kontrol t i d a k dapat disyahkan? Mungkin jawabannya, Rarena peratwan/ juknis yang ada berbunyi menggunakan atat tertentu dan bukan GPS. Pertanyaan berikutnya, mungkinkah bunyi peraturan tentang amar tersebut dirubah sehingga baik diukur menggunakan alat ukur terrestrial maupun dengan GPS khususnya bisa dibenarkan secara hukum?
Software pentransfer data dari GPS ke komputer beredar semakin banyak dan semakin mudah didapat seperti GP5 Utility yang berlaku untuk semua merek GPS, MapSource untuk GPS merek Garmin dan petengkap rnasing-masingmerek GPS. Software pengolah data dengan integrasi Geographic information System (GIs] j uga semakin mudah didapat seperti ArcView, . -.:,. Autocad, ErMapper, ErDAS, Surfer dan .. lain-lain. . 6: .,,,Sebal hukurn, bebe;apa surnber informas; d i d a p a t bahwa u n t u k k e g i a t a n pengukuran luas dan batas kawasan yang berkekuatan hukum, GPS belum dapat digunakan. Karena beberapa peraturan / petunjuk teknis mensyaratkan bahwa %' --. output suatu kegiatan diukur '
4
Selaku widyaiswara yang bertugas mentransfer IPTEK penutis cukup gembira setelah membaca artikel pada Bulletin Pengawasan bahwa ITJEN Dephut telah punya wacana untuk memanfaaatkan GPS untuk memperoleh b u k t i hukum peianggaran bidang kehutanan. Dengan demikian tersirat bahwa pelaksanaan kegiatan kehutananan di lapangan juga bisa dilakukan.
. '
Namun perangkat huk membat&i pen&~~naan GPS s&baGi alat ,J,; ukur vanq berkel tan hukum.
,
.
+XY p'",>44
;bewenang tm,Ws;kin Biro Hukum dan ;%undang-undangdn) untuk merespon hat tersebut dengan segala pertimbangan . hukum Lainnya. 5ehingga pelakranaan kegiatan di lapawan logis d a ~ a t dilaksanakan sesuai dengan beban dan target waktu maupun luasannya, dapat "benarkan sesuai kaidak teknis dan Legab
"lu ditinjau ketnba'li peraturan I penggunaan GPS sebagai ya dengan pertimbangandang hukum yang masih b w x C- 1 dapat mengizinkan untuk itu.& .
,
D A F T A R ~ ~ S ~ ~
&idin Z, GPS dun Aplikosinya. Pararnita, Jakarta.
Pradnya
Abfdin Z dkk, 2002. Survey Danga~GPC Pradnva Paramita. Jakarta.
Secara teknis GPS dapat digunakan dalam spectrum yang cukup luas, mulai dari sekedar rekreasi hingga untuk pengukuran luas suatu areal. Software pentransfer maupun pengolah data dengan
Memperoleh Bukti Hukum Pelanggaran Bidang Kehu tananMakalah PUS. Bulletin Pen3av.--anltjen Dephut Vol. I. No. 01, Juni i--5. *) WidyaiswaraMuda pada BDK Kadipate
Xafopetcak pngpafing 6emr A f a l i ktik ahpilikn antara 6aiGban Guru& tetapi tibat taliu mama png hanu 3ipiCili. (Peptali)
." A
HAKIKAT KEBERSAI - -ill
DALAM PERSPEKTIF ISLAM 4
E
zr*.
..
;
J*.
7 7
9 2
Oleh: Ir. Rosihan Indrawanto, MW) Maha Guru yang disqani m w d d dan m d s ~ a r a k a t d i sekitar ; i t u tidak lanqsunj
Purdiklatwas BPKP Ciawi, yang diikuti seturuh auditor lnspektorat Jenderal kebersamaan, melainkar Departemen Kehutanan terdapat acara verdamaian. KaQaAbu Qubaisy, "Hakikak kebersamaan itul adalah kerukunan darS, stlingan k r u p a arahan untuk mem bangun t?ersamaanantaqa sesama auditor. perdamaian". kata Sang, G U ~ Lad ' rnemenuh lntar . belq@$g arahan tersebut yaitu tuntutan Qari ' pimpinan kepada permintaan muridnya. auditor terhadap kandisi Lingkungan kerja "Bersediakah Tuan Guru me1 sng yang telah mengalami perubahan kan Lebih Lanjut tentang rukun dan darnai ~aradigma,membangun~od~overmme- itu?'',pintamuridnyayanglain. Sejauh mana auditor dapat memberikan Menanggapi permintaan itu, Abu kontribusi terhadap cita cita luhur itu. Qubaisy menanggapi dengan senyum. Arahan tersebut memberikan ,,Baiklah~, jawab Sang Guru samt,il rasi kebersamaan sebagaimana rnenyapu tatapannya ke seluruh sudut layaknya kepiatan bans berbaris yan# mangan t m p a t murid-muridnya duduk dipimpin oleh seorang komandan. bersila menimba ilmu, seolah-olah beliau Kebenamaan dalam baris berban's akan metihat jawaban di satah satu sLldut terlihat j@las dad bagaimana anggota wang, itu Di ~ a kyang t sama, para murid pasukan lYlemulai tangkah ~ertama,d e r a ~ n ,gu t,r psisi duduknya agar [ebih lan3kahberikutn~ayan3sera3am~sam~ainyamanmendengartausiahSangGuruyang kepada perintah behenti. Sernuanya disegani dan dicintai it". " Simaktah Sura dalam satu komando. ALi lmron : 103", kata beliau sambil *. ,. *-k? Resiko akan ditempuh anggota membacakan ayatl tersebut. , . pasukan dalam bentuk hukuman dati " h n berpqlanglah k;hb remo6rri. kornandan manakala yang bersangkutan kepada tali (asumo) A1 ioh, dan jangonlah tidak sama gerakannyah WaLaupun kamu bercercri darai. Dan ingotiah akon demikian, tidak dijelaskan lebih Lanjut niha kepadamu, ketfko komU tentang berat ringann~a hukuman yang dohu[u (dl z~mq/-~ johi(iy&) bermur"J) harus diterima anS9Qta ~asukan Yan% mushan, maka 1 ~ i l o hmempersotukan melang#ar, a ~kah a beru~aperingat an awai ha timu, i.1~ me?f ~ d i k ~ n n ykamu a wan g se~ertipush up atau set up atau langsung g ,, y,,g berso(~&mkare~unikmat-l(u, hukuman berat berupa ~encopotanbaju di &pi P&hol &umu ketika ftu kebesaran. jurang, lalu Allah menyelamatkanmu. Dalam perspektif lain, kebersamaan Demikiun Allah menerangkan ayat ayathakikidapatdiambildariilustrasi majelis Nyo kepadomu, agar kamumendapatkan taklim Abu Qubaisy, ulama salaf terkenal petunjuk". abad ke-2 H dari Persia. Kemudian Qeliaumembacakan lebih Suatu ketika dalam acara taklim, lanjut Surat Al Hujarat : 10, yang intinya smran3 murid Abu Qubais~ bertan~a, setiap mu'min itu bersaudara. Apabila di "Jelaskan wahai guru, hakikat kebersamaantara mereka ads yang saling bertengkar an menurut keyakinanyang kita anut !" dan sating cakar, kewajiban mu'min
m.
'
:
.\
'
n
'm +.
.
I
lainnya untuk menaamaikannya. Pembacaan ayat ini diteruskan dengan menguraikan hadits Rasulullah SAW tentang toleransi kebersamaan, yaitu manakala seorang : mu'min saki t (katakanlah sakit karena dicubit), maka sakitlah semua mu'min. I
Penjetasan Sang Guru amat sangat komprehensif, bahwa di alik kebersamaan ada kedamaian, jauh da ' sifat cerai berai, permusuhan, pertengkbran dan cakar mencakar. Selain i t u ada pula persatuan.
4
#
S
', . ' . a
>
Beliau metanjutkan nasehatnya. dengan sebuah ilustrasi gholat berjamamah. Dalam sholat berjama'qh kian jelas dan kian tarnpak kebersamaan dan persatuan itu. Shaf atau bahsqn dalam sholat berjama'ah terlihat beqitu tertib dalam jarak yang sama. Orang yang bertubuh pendek tidak berdiri lepih dekat dengan shaf didepannya, tetapi tetap sejajar denpan orang yang behubuh janpkuns. Ruku' dan sujud dilakukan bersamaan di bawah komando imam sholat. Ketika ruku', semua ma'mum ikhlas mensejajarkan kepala di betakang pantat ma'mum yang berada pada shaf di depannya. Begitu pula ketika sujud, semua ma'mum ikhlas menempatkan kepalanya di belakang kaki ma'mum yang berada pada shaf di depannya. "Jadi", kata Abu Qubaisy, "kebersamaan dan perdamaian hanya bisa dibentuk bila ada keikhlasan untuk rneninggalkan kepentingan pribadi dan status sosiai". Kata beliau lagi, "Sebelumnya hati harus suci sebagai cerminan berwudhusebelum sholat".
1
"I
>>
ringan, seandainya dia batal, misal kemur, dia harus mengulang sholatnya setelah sholat jama'ah pertamaseiesai. Oernikian halnya imam, bila batal kentut, kemudian pura-pura tidak batai padahal ma'mum tahu bahwa imam telah batal maka ma'mum pun berhak tidak berimam kepadanya. Iniyangdisebutmufaraqah.
Sejauh penulis ketahui, tentang bagaimana melakukan mufaruqah, imam rnazhab yang empat berbedi pandangan. Pandangari lmam Syafei yang banyak dianut di Indonesia, muf~ruqah tidak harus rnembatalkan shoiat. Menurut beliau, batalnya sholat hanya boleh disebabkan oleh hal-hat tertentu saja. Mufuraqah cukup di lafadz-kan dalam hati berupa niat, sambil ..melanjutkan rukun sholat berjama'ah. .
rn
Sang muridpun tambah manggutpenjelaran Sang Guru, seraya bergurnam, "lnilah yang keikhlaran dalam ,,embangun kebenamaan dan kedamaian didahului dengan hati yang suci,,. Penulispun terangguk-angguk mendengar tausiah Abu Qubaisy. Inilah yang membedakan ilustrasi kebersamaan dalam baris berbaris dengan kebersamaan dalam sholat. Paling tidak ada tiga ha1 yang membedakannyayaitu :
1. Sanksi hukurnan dalam sholat berjama'ah, adalah diri senditi yang rnenjatuhkannya dengan hati yang ikhlas. 2.
Seusai sholat, perasaan damai segera terbangun, tidak terkecuali antara ma'mum dengan imam ataupun antara ma'mum yang m e n y e l e s a i k a n sholatnya hingga selesai dengan ma'mum yang batal.
3.
Ma'mum berhak untuk tanpa harus gembar-gernbor.
Sang muridpun manggut-manggut serta menerima dengan jelas nasehat Sang Guru. "Satu lagi!",
kata Sang Guru.
"Dalam sholat, siapapun yang salah, imam atau ma'mum, dia dihukum d e h dirinya
sendiri". Ma'mum yang salah, misai rnendahului gerak imam, maka dia akan m e n d a ~ a t hukuman sendiri b e r u ~ a hitangnya kesempatan mendapatkan la sholat berjama'ah. Itu hukuman
*) AuditarAhli)&dya pa& inrppktorat IV **) Staf TU pada lnspektorat lV
harni seluruh auditor, dan ditambah bebe
sebagai tolok ukur.
dengan kegiatan auditan sehingga n o r m a l s t a n d a r tersebut dapat d,,, M;
nunakan keterangan tenaea ahli .
sepakat dengan kritcria yang diperoleh
T'
striteria politis adalah kriteria yang
Ketentuan manajemen yang harus ditaatildilaksanakan. Pengendalianmanajemenyang andal. d. Totok ukur keberhasilan, efisiensi dan kehematan.
e. Standar dan norma/ kaidah. Permasalahan yang dihadapi dan menonjol adalah tidak tersedianya kriteria dimaksud di tempat auditan, maka auditor dapat melakukan beberapa hal, antara lain:
a. Makukan konfirmasi kepada pihak ketiga (misalnya dalam hat harga
yang perlu dipertimbangkan antara lain : a. Fernantapan ideologi negara, dalam
rangka meningkatkan kesadaran b e r b a n g s a , b e r n e g a r a dan bermasyarakat. b. Peningkatan kestabilan politik dan keamanan.
c. P e n i n g k a t a n . k e s e j a h t e r a a n masyarakat.
d. Peny*iaan lapangan kerja. e. Pembukaan teritorial,
Dalam menilai program yang bersifat politis, audit akan Lebih rnenitikberatkan pada ketaatan pada peraturan
A a?;:
<*
perundang-undangan dan kewajaran pertanggung-jawaban.
hukum adal
f . Demonstrating of facts (peristiwak kon kretlkondisi - hrs dibuktikanl' dikonstanasi).
Kriteria Ekonomi Krfteria ekonorni adalah kriteria yang digunakan untuk menilai kegiatankegiatan dengan menggunakan kaidah ekonorni, kriteria ini dapat digolongkan menjadi : 1. ' Kriteriainput.
.
e: ?'
"
Adalah kriteria yang digunakan untub meWukur input a~akah di~@roll input Yang diinginkan deWan halga yang murah.
' -
2. Kriteria proses.
Kriteria proses addah kriteria digunakan untuk mengukur setiap . proses kegiatan auditan d menggunakan input tersedia, dan 2. harus diidentifikasi alat ukurnya sehingga dapat dinilai efisiensinya. 7%: ,
n
-*
>
7
,
Disini auditor dituntut untuk bisa menggunakan k e m a m p u a n n y a rnendeteksi dan rnenganalisa suatu keadaanl kondisi yang , ditemuinya adalah suatu rnasalah atau prestasi. Suatu k o n d i s i yang b e r u p a penyimpangan biasanya selalu berkembang seiring perkembangan zaman. Modus operand para p t a k u penyimpangan akan selalu berubah dan sernakin canggih wiring dengan majunya teknologi. Maka seorang auditor harus lebih cerdas dart jeli dalam menghadapi berba~ai rnodus operandi tersebut. Legal problem identification (peristiwa konkret diidentifikasi menjadi peristiwa hukum/ dikualifikasi). Dari permasalahan yang dihadap~
'
Adalah kdteria yang d i g u ~ k a nuntuk tersebut, sang auditor selanj utnyz mengukur setiap hasil kegiatan, harus dapat mengidentifikasi masatat apakah hasil kegiatan sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tujuan peristiwa hukum, ha1 ini sangat y a w direta~kansemuh serta apakah pentins agar kondisi y a y diternui hasil kegiatan dapat dimanfaatkan dapat terkait dengan kriteria yang resuai dengan yang dikehendaki. )%. g\.,akan digunakan. Krireria yang kerap -A " ' ,3 berubah secara dinamis menuntut '
,
.
-
8. Menurut Teorl Hukum : I
,
.
<
,$>
'*\
Dalam menjaian kan tugasnya, setiap auditor dituntut harus memiliki The Power of Soiving Leg01 Problem/ Kemampuan untuk memecahkan rnasalah hukum. Kemampuan ini menjadi sangat penting mengingat dalam penentuan sebuah kriteria audit hendaklah seorang auditor bisa berfikir jauh ke depan bagaimana kriteria tersebut menjadi norma yang tepat dan menyelesaikan masalah secara efisien dan tepat guna, Tahapan-tahapan ang terorganisasi dalam rangka memiliki kemampuan tersebut menurut teori
pm :
A;'
-
,
,
. "a
* .y LI,
-9
setiap auditor yang sering dianggap "serba tahu" harus selalu banyak belajar. la mesti cepat dan tanggap terhadap setiap perubahan kriteria
Ketidaktahua preseden yang tidak baik tidak hanya terhadap diri auditor sendiri namun juga terhadap instansi auditor tersebut. Maka peningkatan kualitas diri merupakan keniscayaan dalam jabaran fungsional auditor.
7+@4
Langkah selanjutnya sepert~ yang
sudah biasa para auditor laksanakan adatah mengarahkan kondisi dan kriteria ke arah perbaikan dengar memberikan saran/rekomendasi Saran/ rekomendasi ini selain haru! L.menghilstngkan sebab masalah, jug& hendaknya diarahkan pada ' tercapainyavisidanmisiinstansiyang diaudit. Sehingga eksistensi sebuah audit dapat dirasakan manfaatnya baik langsung maupun tidak Langsung, baik jangka pendek maupun jangka paniant oleh setiap instansi yangdiaudlt.
'
%$!
4, D e c i s i o n m a k i n g diambil kepltusanldikon~titu5i)~ Disini para pejabat pengarnbil keputuran rangat bcrperan dalam menindaklanjuti setiap temuan. Sebuah temuan yang strategis dan potensial hasil kerja auditor akan meningkatkan kinerja instansi yang diauditnya. Namun baeaimana hasil t i n d a k l a n j u t t e r s e b u t akan dilaksanakan maka harus sclalu dipantau dan diawasi ol@ +nrtansi auditor recara berkala. *
[mf:
I
undangan,
sedangkan
peraturan lengkap.
-
Hukumnya tidak lengkap.
:*I
Artinya masih banyak pen'sti~rdkonkrit' vang belum diatur secara l e n g k a ~ , lalam peraturan perundangundangan.
3
Untukmenerapkanhukumnya. Karena hukumnya tidak mungkin I diterapkan secara lengkap kepada w$ ' ' peristiwa konkritnya rnaka p e r i s t i w a w konkritnya harus diterjemahkan =* kedalam peristiwa hukurnnya lebih ." dahulu. -. Untuk menyesuaikan hukumnya
4.
dengan kondisiI peristiwa konkritnya.
Kriteria audit hendaknya juga haruz mengandunq norma ~ m u m / futuristik. Maksudnya suatu kriteria hendaknya - ,,. .* mengandung sesuatu aturan yang berlaku Untuk d a ~ a trnemecahkan maman untuk janpka waktu lama dan dapat tL.\ ,y ,L +,+, .r hukum, maka leorang auditor digunakan uptyk banyak kondisi/peristiwa mempunyai k e j e l i a n untuk dapat konkit,~ Y.; )&&? F y$ menemukan hukum, Hal ini selain untuk -. ,-r-, id5 , .C ,: rnengisi k e t e r b a t a s a n p c r a t u r a n .*, : perundang-undangan yang ada, juga DaftarPustaka; * +' rnenjadi sebuah dinamisasi dalam I . Mengenai Hukum Suatu Pensantar d m menentukan suatu kriteria audit. Penemuan Hukum, Prof. R.M. Sudikno Menurut teori hukum, penernuan Mertokusumo, Yogyakarta. hukum dapat dilakukan karena : 2. Bahan Kuliah Teori Hukum oleh Prof. 1. Peristiwa konkrit harus dijadikan R.M. Sudikno Mertokusumo, Magister peristiwa hukurn. Hukum UGM, Yosyakarta. Peristiwa konkrit yang kita hadapi diketemukan hukumnya' untuk *) Calon Auditor pada lmpektorat Ill, ttjen, dapat memecahkan masaiah konkrit Dep. khutanan. tersebut.
4.
;,;-; a: ;
1:
$+
-l%
$.(:
'
a>
,a
*. .
1. Topik tulisan berkaitan dengan pengawasan kehutanan
2. Judul tidak lebih dari 13 kata atau 2 baris
.
I-
.
34
-
1 ,
3. Nama penulis dicantumkan di bawah judul
4. Panjangtulisan minimal 4-5 halaman kuarto; dengan jarak 1,5 spasi. 5. Bila menyertakan ilustrasi berupa foto, harus jelas fotonya dengan mencantumkan keteranganyang lengkap.
"IB,
6. Bila merujuk pada suatu data atau kutipan pendapat/ tulisan orang lain agar menyebutkansumbernya.
7. Tulisan tidak bersifat prasangka maupun fitnah. 8. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia yang b tulisan dapat berupa "features", dapat digolongkan sebagai tulisan Fk
9. Redaksi berhak untuk rnengedit 'ulisan dengan tanpa mengubah 5~ bstansinya. ,L*k.>*;, 1O.Tulisan harus menyertakansoftcopy untuk memudahkan proses editing. 7'*j?f&
l!!!#j
Untuk Edisi mendatang, Redakd menerima tulisan-tulisan bertema Gerhan.
I
$4
NSPEKTORAT )r*---;RAL DALAY Bfmd', wr..* 1
1. Pengetahuan dan wawasan para Audit01 isusun dan ditetapkan dengan PP No. 6 harus senantiasa ditingklatt-bn u :ub rahun 2006 tentang Pengelolaan Barang mencapai keberhaslIan dalam ke& 9~ Milik Negara. Hal ini dimaksudkan untuk penqawaran. Untuk itu, lnqxhokal eningkatkan ketertiban administrasi Jenderal Departemen Kehutar melaksanakan kegjetan Karyawirata KC PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) di Balaraja, Kabupaten Banten, pada tanggal 15 Juni 2006. Kegiatan ini dipimpin oleh lnrpektur Jenderal diatur d a l a m m Departemen Kehutanan dan diikuti oleh :', PP tersebut? , Para Inspektur, Sekretaris lnspektorat 3. Dalarn rangka rnendorong kinerja ltjen Jenderal, para Auditor senior, Kabag dan untuk mendekatkan antara dan Kasubbag lingkup c ~ k r e t a r i a t pirnpinandan staf maka pada tanggal 14 lnspektorat Jenderal. Juni 2006 diadakan Pembinaan Pegawai PT SGS dipilih h r e n a perusahaan lingkup Sek. ltjen yang dipirnpin 4Vb pengolahan plywood ini dapat tetap langsung oleh lnspektur Jenderal. :, krtahan bahkan bisa tcrus berkembang Melalui acara ini informasi mengenai, di saat banyak perurahaan plywoad lahP- . perrnasalahan yanq dihadapi dalarn yang tutup karena bangkrut. k .* pelaksanaan typoksi dicoba untuk bisa iangsung disarrlpaikan dengan harapan Pcmbrlnjnran yang diperole d n r i solusipun segera diperoleh. I kunjungan i n i adalah d a l a m menjalankan usaha / bekerja harus
%
5
i'.\'4t
$$@ 4
T
-
,_ a
.
MERDEKA DARl KORUPSI
BA
Bagaimana Caran a? Ole. :.I MusyafiP) Siska Terasera Hastanti, S
w -..
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya politik Indonesia. Hal ini telah dimulai dari awal proses pernilihan pemimpin politik di tingkat bawah sarnpai di tingkat atas. Untuk dapat rnenjadi kepala desa saja seorang calon sering
Departemen-departemen pemerintah, lembaga legislatif bahkan Lembaga peradilan telah terjangkit pula oleh wabah penyakit ini.
mela ku kan money poif t i c s untu k mendapatkan kemenangan. Apalagi untuk meraih jabatan yang lebih tinggi dengan tingkat kekuasaan yang lebih besar, tentu diperlukan ongkos politik yang lebih besar. Setetah terpilih, munculnya tuntu tan untuk mengcmbalikan modal yang dikeluarkan ketika pemiiihan atau adanya kewajiban untuk mengembatikan hutang yang telah terpakai untuk rnenutupi ongkos politik yang tinggi. lnilah yang menjadi penyebab banyak politisi mudah tergoda untuk melakukan korupsi. lmplikasinya adalah demokrasi yang tumbuh ditengah praktek korupsi tersebut telah melahirkan pemimpin yang akan cenderung untuk korup ketika berkuasa.
k
-%-
ur
erdasar kan kenyataan yang dalam kehidupan sehari- hari ndonesia, harus diakui bahwa lah menjadi penyakit yang sulit disembuhkan. Korupsi sudah mewabah dari hulu sampai ke Mlir birokrasi negara.
.
.,
M"
4
Yang lebi h rnenyedihkan lagi, seirins dengan makin berkembangnya otonomi daerah, semangat desentralisasi korupsi juga menyebar secara massif ke daerah-daerah. Desentralisasi kekuasaan ternyata juga diikuti dengan desentralisasi korupsi. Seperti yang banyak diberitakan oleh media cetak maupun elektronik akhirakhir ini, dimana ada beberapa kepala daerah maupun wakil rakyat yang diseret ke pengadilan karena terkait tindak pidana korupsi. Beberapa bahkan telah dijatuhi hukuman penjara. Mengapa ha1 seperti ini dapat terjadi? Bangsa 1 ndonesia yang pa& 17 Agustus kemarin telah merayakan HUT kemerdekaan nya yang ke-6 1 , pada merdeka dari faktanya ternyata be praktek korupsi. Apa yang membuat kits sulit bebas dari koru~si?
Dari hasil penelaahan, ternyata terdapat beberapa penyebab yang membuat korupsi sulit diberantas di Indonesia. Pertama, korupsi telah
Kedua, korupsi sulit diberantas karena telah menjadi buda~a yang melekat termasuk dalam praktek bisnis dan ekonomi bangsa Indonesia. Tender proyek tidak Lepas dari komisi pengusaha dan s i k a ~ koruptif birokrat. Hal ini mengakibatkan
biaya-biaya yang dikeluarkan menjadi mahal termasuk di sektor publik, seperti biaya pengurusan perijinan, biaya naik haji, ongkos pesawat, kesehatan dan pendidikan.
Ketiga, di tengah praktek polirik dan bisnis yang korup seperti di atas, institusi hukum d i lndonesia juga mengalami pembusukan yang serius, seperti yang t e r j a d i daiam kasus hobosutedjo, pembobolan BNI dan kasuskasus suap baik di tingkat penyidikan sampai tingkat pengadilan. Mafia peradilan telah krhasil mgkonsolidasikan dirinya dengan rapi sehinggabanyak koruptor yang lepas dari jangkauan hukum telah membuat Indonesia menjadi miskin dan banyak hutang. Sistem hukurn masih lemah dan penegakan hukurn masih berjalan lunak dimana lembaga peradilan tidak steril dari wabah korupsi ini telah mengakibatkan pemberantasan korupsi bagai membentur tembok tebal dan patah di tengah jalan. 9
Keempat, ji ka ditelusuri lebih dalam sebenarnya korupsi adalah penyakit mental dimana pejabat telah terbiasa hidup mewah sehingga mempergunakan kekuasaan untuk memperkaya diri. Mentalitas hedonis dan materialistis telah menjadi style pejabat negara sehingga rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan untuk rnemcnuhi syahwat materinya. Kondisi di mana masyarakat telah terbiasa menggunakan jalan pintas di Luar prosedur yang berlaku untuk menyelesaikan permasalahan, juga mendukung tumbuh suburnya budaya korupsi.
Untuk mernerangi korupsi di lndonesiadiperlukan langkah-langkahyang bersifat komprehensif dan sistematis.
Pertama, pembinaan mental bangsa harus menjadi agenda utama dalam pendidikan, yaitu dengan menanamkan komitmen pada para pendidik untuk membina generasi baru yang menjadikan korupsi sebagai musuh yang harm diperangi bersama. 'L' Kedua, para pernimpin bangsa hams mampu menjadi teladan dalam upaya p e m b e r a n t a s a n k o r u p s i dengan mempraktekkan gaya hidup sederhana dan anti terhadap praktek korupsi. Kampanye anti korupsi akan iebih berhasil bila dilakukan oleh para pemimpin terutama dengan memberikan contoh dalarn kehidupan sehari-hari. Ketiga, sistem hukum termasuk di dalamnya penegakan hukum, harus marnpu memberikan efek pencegahan terhadap orang yang berniat melakukan korupsi serta efek penjeraan terhadap orang telah terbukti melakukan korupsi. Oleh karena itu, KPK, Kejaksaan Agung serta aparat penegak hukurn, lainnya, termasuk polisi dan para hakim di-' pengadilan, perlu mernbuktikan dan mewujudkan pemberantasan korupsi dengan rnengadili dan menghukum secara setimpal para koruptor baik kelas ringan maupun kelas kakap. Dengan cara ini diharapkan lndonesia secara bettahap terbebas dari korupsi.
adw:
"- . - J3,
*) Ammdit~rAhli Pertama pada lnspektorat 1,
Dep. Kehutanan
I L J ~ ~ ,
"'
Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat I, Irjen, Dep. Kehutanan
d a m rangka peningkatan kba(& briletin pengawasan, kami rnengharapkan partisipasi pembaca untuk demberi kan masukan dalam bent kuesioner di bawah ini. ~C511A '
i
t
j
&
Berikut adahh daftar pertanyaan ( s i t m g pada jawaban 1. Jenis kelamin pembaca adalah : a. Laki-laki b. Perempuan 2. Pendidikan terakhir pembaca, adalah : E' a. SLP sederajat b. SLA sederajat C. Akademi /D 3 d.51 e. $ 2 f. 5 3 g. laipmya, sebutkan 3. Usia pembaca adaiah ," c, 31 -40 tahun a. 20 tahun ke bawah .b. 21 -30 tahun d. 41 -50tahun e. 51 tahun ke atas 4. Profesi pembaca adalah a. PNS Departemen Kehutanan b. PNS Non Departemen Kehutar~dr~ c. Swasta bidang Kehutanan d. Swasta bidang non kehutanan e. PelaBr/mahasiswa kehutanan f. Pelajar/mahasiswa non kehutanan g. Lainnya, sebutkan..,, , 5. Tentang buletin pengawasan ini, menurut pembaca suctah sesuaikah format ukurannya? a. Sudah b. Belum, sebutkan format ukuran yang ideat 6. Menurut pembaca, rubrik yang dimuat bulletin pengawasan ini adalah a. Sudah cukup b. Perlu ditambah, sebutkan rubrik yang dimaksud 7. Kualitas kertas dan separasi gambar yang dimuat butletin pengawasan ini adalah ig a. Cukup memadai ' b. Beium memadai, untuk (-) Untuk kualitas kertas (-) Untuk separasai gambar 8. Menurut pembaca segala jenis artikel dan mock( tulisan Lainnya adalah a. Sesuai nama bulletin maka artikel dan jenis tulisan yang dimuat harap yang terkait dengan masalakmasalah pengawasan. b. Bisa diperkaya dengan artikel dan jenis tulisan yang lain sepanjang terkait pada bidang kehutanan
......
'
............... ..........
'
i
h
9 ,Artikel perihal apa yang Anda harapkan? (Boleh pilih lebih dari satu) a. Wawancara b. Profil Pelaku Kegiatan Pembangunan Kehutanan c. Gambaran Umum Hasit Pengawasan d. Opini di Bidang Kehutanan e. Pembahasan Peraturan Bidang Kehutanan f. Berita-berita lnspektorat Jendral Dephut. g. Tinjauan terhadap kebijakan pembangunan Kehutanan h. Surat Pembaca i.ArtikelRohaniah j. Lainnya, sebutkan 10.Terkait dengan kualitas Informasi, menurut pembaca, setelah mernbaca Buletin pengawasan ini, perasaan membaca adalah a. Tidak Puas b. Kurang Puas c. Cukup Puas d. Puas 11 .Dapatkah pembaca menjeiaskan hal-ha1 apa saja yang dapat menjadikan pembaca puss/ sangat puas sesaat setelah membaca buletin pengawasan ,
....................... . ..........
ini Kolom isi :
12.Menurut pembaca, sebaiknya buletin pengawasan ini terbit berkala a. Bulanan b. Tiga Bulanan c. Enam Bulanan 13 .Terkait dengan kepuasanlketidakpuasan pembaca dalarn membaca bulletin pengawasan ini, aspirasi pembaca ke redakturt staf redaksi akan disampaikan melalui a. Telepon b. Fax c . Surat d. Lainnya, sebutkan 14. lnginkah pembaca membaca buietin pengawasan edisi berikutnya a. Tidak lngin b. lngin d. Lainnya, sebutkan c. Sangat ingin
..........
..........
Kuesioner yang sudah diisi dapat dikembalikan ke Redaktur Buletin Pengawasan lnspektur Jenderal Departemen Kehutanan ke alamat yang tertulis dalam "box buletin".
