BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didasarkan pada salah satu penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dengan tugas untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 048 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi. Sedangkan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air yang efektif dan efisien, penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana jalan, penyediaan fasilitas umum, gedung dan perkantoran serta penataan ruang kawasan yang berwawasan ramah lingkungan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan perencanaan strategis didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang merupakan implementasi dan perwujudan visi, misi serta program Gubernur dan Wakil Gubernur yang pelaksanaannya ditetapkan ke dalam rencana kerja tahunan sehingga capaian kinerja dapat terukur dan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan. Sebagai wujud pertanggungjawaban beban tugas yang telah ditetapkan dan untuk mengukur tingkat keberhasilan capaian kinerja serta untuk memberikan gambaran secara tertulis kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu setiap tahun anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menyusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan nomor 239/IX/6/2003 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyimpulkan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga melalui laporan akuntabilitas instansi pemerintahan serta Peraturan Menteri Negara
1
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah. Penyajian laporan akuntabilitas kinerja tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan
Selatan
ini
merupakan
hasil
pengukuran
sasaran
strategis
melalui
program/kegiatan tahun 2013 yang diukur didasarkan parameter indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja terpilih dari beberapa keluaran (output) dan atau hasil (outcome) maupun indikator masukan (input) sehingga dapat terlihat sampai sejauh mana tingkat keberhasilan pelayanan yang telah diberikan dalam melaksanakan / penggunaan keuangan khususnya dana yang bersumber dari APBD tingkat I dibidang pekerjaan umum. . B. Analisis Perkembangan Strategis Sasaran strategis dalam perkembangannya dapat diketahui / diukur dengan melakukan lebih awal / kondisi saat ini dengan membandingkan saat posisi berakhirnya tahun anggaran berjalan dimana seluruh kegiatan dan dana yang tersedia di tahun anggaran tersebut telah berakhir, sehingga dalam perkembangannya dapat terlihat sejauh mana dampak yang diberikan secara langsung kepada masyrakat dan dampak lainnya dalam pertumbuhan ekonomi untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Pencapaian tingkat keberhasilan program / kegiatan bidang pekerjaan umum merupakan program dan strategis dan hasil kajian analisi yang tertuang ke dalam kebijakan umum anggaran didasarkan visi, misi dinas yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 tahapan kedua dari pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 yang terfokus pada pemantapan pondasi pembangunan daerah dan juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang dengan Visi Terwujudnya Kalimantan Selatan yang Berkembang, Maju, Unggul, Nyaman, Sejahtera dan damai (BERMUNAJAD) dapat dirasakan dan dinikmati masyarakat khusunya masyarakat provinsi Kalimantan Selatan. Keberhasilan melaksanakan program / kegiatan bidang pekerjaan umum tentu saja tidak terlepas dengan menganalisis dari beberapa factor yang terjadi, terutama dari factor lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga factor ini dapat difungsikan sebagai peninjauan strategis. Dengan peninjauan strategis untuk mencapai indikator suatu keberhasilan tentu saja tidak kalah penting dengan memperhatikan factor kekuatan dari instansi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan itu sendiri yang dapat dijadikan sebagai factor pendorong disamping factor kelemahan yang menjadi ancaman untuk mencapai tujuan dan misi melaksanakan program / kegiatan yang efektif dan efesien.
2
Akuntabilitas kinerja dari suatu instansi untuk mencapai visi dan mewujudkan misinya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang saling mempengaruhi baik dorongan maupun hambatan. Faktor-faktor dimaksud adalah ’kekuatan dan peluang’ sebagai unsur pendorong dan ’kelemahan dan tantangan’ sebagai unsur penghambat. Dengan Keempat faktor ini saling mempengaruhi dalam melaksanakan berbagai misi untuk mewujudkan visi yang ingin dicapai. Pada lingkup analisis ini diperlukan tingkat intelegensi dan manajerial seorang pemimpin instansi untuk dapat memanfaatkan faktor kekuatan dan peluang sebesarbesarnya dan menghindari melalui upaya pemecahan faktor kelemahan dan tantangan dengan melakukan berbagai strategi dan kiat guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Faktor Kekuatan; tersedianya karyawan dinas sebanyak 262 orang berstatus PNS dari berbagai disiplin ilmu, perundang-undangan yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi serta wewenang mengelola sumber daya, prasarana dan sarana perkantoran yang tersedia, Rencana Strategis yang dipadukan dengan pola Tata Ruang Wilayah guna memudahkan penentuan pola dan kebijakan umum serta anggaran kegiatan yang telah dialokasikan. Faktor Kelemahan; jumlah tenaga administrasi dan tenaga teknis yang belum memenuhi porsi sesuai kebutuhan instansi yag telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang diemban, disiplin karyawan yang perlu ditingkatkan. Kemampuan menggunakan fasilitas dan teknologi yang tersedia, belum optimalnya data pokok yang dimiliki sebagai bahan menentukan kebijakan dan strategi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang
dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah,
termasuk mengoptimalkan koordinasi. Faktor Peluang; menyangkut peranserta masyarakat yang dapat dikembangkan, motivasi karyawan yang dapat ditumbuhkembangkan, budaya lokal masyarakat yang berpotensi, serta adanya perhatian Pemerintah Pusat dan Legislatif dalam mempercepat terwujudnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Faktor Tantangan;
seperti tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya good
governance, (transparansi, akuntabilitas, partisipatif), kepastian dan penegakkan hukum serta aturan. Ketepatan jadual mengawali dan menyelesaikan kegiatan, ketepatan waktu pelaporan, pengaruh internal dan eksternal.
3
Kunci keberhasilan dari organisasi Dinas sebagai unsur dan perangkat daerah dapat dipetakan sebagai berikut : 1. Faktor
keberhasilan organisasi Dinas PU Provinsi Kalimantan Selatan adalah
suksesnya membuat program-program usulan karena bersifat nyata, menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, menyeluruh, logis dan berkelanjutan melalui tahapan hingga tuntas. Disatu sisi merupakan tantangan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 2. Faktor keberhasilan organisasi Dinas PU Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengelola dan mengendalikan kegiatan program mampu berpegang pada azas effektif dan efisien, menciptakan keterbukaan, tepat waktu dan sesuai prosedur, pelayanan lebih optimal serta mencapai mutu standar. 3. Kedua faktor tersebut, mensyaratkan berbagai aspek yang membutuhkan kehandalan aparatur dinas. Kehandalan disini memerlukan kapasitas, kapabalitas, kolaborasi serta kompetensi aparatur yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan kegiatan. Upaya
penyebaran
informasi
program
sebagai
perwujudan
transparansi,
partisipatif, kepastian hukum, akuntabel, guna percepatan good governance dengan merealisasikannya ke dalam berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan sejak penyusunan program / kegiatan diimplementasikan Koordinasi
Teknis
(Rakornis),
melalui koordinasi dan sinkronisasi pada forum
Konsultasi
Regional
(Rakonreg),
dan
Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten/ Kota dan provinsi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat dalam momentum kunjungan serta dukungan
dari
kabupaten/ kota yang memiliki wilayah kerja kegiatan termasuk kebijakan sharing. Evaluasi program dilakukan atas prinsip dasar bahwa sumber daya dan aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan program tersebut membuahkan hasil, baik keluaran (output)
maupun hasil (outcome) yang telah ditentukan. Dari evaluasi program meliputi
penentuan keluaran dan maupun hasil itu sendiri. Rencana Strategis (Renstra) merupakan rumusan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional,dan komprehensif. Langkah-langkah penyusunnya dengan memperhatikan berbagai pertimbangan dan arah kebijakan dipayungi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Provinsi) dan sejalan dengan Visi serta Misi Gubernur Kalimantan Selatan Periode 2011 – 2015. Kebijaksanaan pembangunan dalam aspek kewilayahan menciptakan bentuk struktur ruang melalui pembangunan system penanganan infrastruktur baik primer jalan dan pengairan serta permukiman guna mewujudkan pola pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang mendukung sektor-sektor ekonomi (pertanian, perkebunan, pertambangan, industri dan pariwisata) dan sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan) sehingga 4
berkembang secara terintegrasi, sesuai potensi dan daya dukung sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang ada dan atau yang dikembangkan. Strategi kebijakan pembangunan perkotaan ditujukan untuk membentuk struktur ruang melalui keterpaduan pembangunan jaringan prasarana kota guna mewujudkan pola pemanfaatan ruang secara optimal, efektif dan efisien dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah sehingga setiap kegiatan dapat saling bersinergi. Strategi kebijakan pembangunan perdesaan pada skala kawasan permukiman perdesaan, pembangunan prasarana dan sarana ke-PU-an dengan pola program pembangunan prasarana desa/ kelurahan terpadu dimana diprioritaskan pada desa-desa pusat pertumbuhan, desa-desa penyangga, desa-desa miskin dan terisolasi dengan meningkatkan fasilitas prasarana desa melalui pembangunan yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan bidang cipta karya bertujuan agar semua anggota masyarakat menikmati lingkungan bersih dan sehat dalam rangka meningkatkan
kualitas,
derajat
hidup
dan
kesejahteraan
masyarakat
tanpa
mengenyampingkan masalah kelestarian sumber daya alam dan keserasian lingkungan hidup. Keberhasilan dalam pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan arah pertumbuhan wilayah dan pola tata ruang untuk
turut menggerakkan pertumbuhan
perekonomian daerah serta mendorong kegiatan di sektor riil lainnya yang akan memberikan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha terutama di bidang konstruksi dan industri bahan bangunan. C. Aspek Strategis yang Berpengaruh Untuk menjamin konsistensi Program dan Kegiatan yang dikaitkan dengan Kebijakkan Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan pencapaian
visi dan misi Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis, Dimana kebijakkan dimaksud diinplementasikan dan dituangkan dalam bentuk Perencanaan Strategis dengan didasari pada RPJMD 2011 – 2015. Dalam kurun waktu RPJMD berjalan dari tahun ke tahun, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dalam menetapkan Rencana Strategis yang tertuang pada perencanaan strategisnya terdapat isu-isu strategis yang dihadapi dalam merencanakan program/ kegiatan antara lain:
5
1. Lajunya pertumbuhan penduduk 2. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan bertonase lebih 3. Kualitas dan kuantitas infrastruktur yang belum memadai 4. Tingginya potensi kejadian bencana, pencemaran, dan kerusakan lingkungan 5. Rendahnya mutu penyedia jasa yang kompetitif 6. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan program/ kegiatan 7. Belum tersedianya peraturan yang mengatur kebijakan tata ruang Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu intervensi dalam penanggulangan isu-isu yang terjadi dengan menyusun suatu produk perencanaan pembangunan yang berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan program dan kegiatan yang terkait dalam rangka percepatan dan pembangunan
6
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA A. Rencana Strategis Tahun 2011 – 2015 Rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistemati untuk meningkatkan kinerja aparatur termasuk pembinaan terhadap ahklak, perilaku, dan pengawasan serta pengendalian manajemen untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan produktivitas untuk melaksanakan program/ kegiatan. Renstra juga merupakan salah satu fungsi dalam memberikan arah kebijakan dan sasaran lebih jelas yang berpedoman sebagai tolok ukur kinerja pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang mengarah dengan kebijakan dan program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PJMD) 2011 – 2015, dan merupakan penjabaran Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Visi merupakan gambaran menantang dalam menatap ke depan yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, arah strategi yang jelas dan mampu menjadi perekat untuk menyatukan berbagai gagasan strategis guna mewujudkan harapan secara konsisten, eksis, antisipatif, inovatif, dan dapat dirasakan sebagaimana yang diharapkan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pendekatan Renstra yang jelas dan bersinergi dalam menyelaraskan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Renstra 2011 – 2015 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan untuk program dan kegiatan serta sebagai pedoman dalam pengendalian kinerja untuk mencapai visi dan misi 2011 – 2015 organisasi. Dari gambaran tersebut dapat diperjelas bahwa dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bagian dari visi dan misi Pembangunan Kalimantan Selatan, sehingga dapat dipandang sebagai: •
Alat bantu bagi manajemen pengelolaan pelaksanaan dan pembinaan masyarakat untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan;
•
Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjawab tantangan dan tuntutan serta hasrat orang banyak;
•
Alat untuk memicu dan memacu aparat bersama masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ingin dicapai.
7
Untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan selaras dengan visi dan misi Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk mencapai tujuan RPJMD tahun 2011 – 2015, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan melalui program dan kegiatannya menyatakan visi dan misi organisasi sebagai berikut: 1. Pernyataan Visi Memperhatikan visi pembangunan Kalimantan Selatan tahun 2011 – 2015: “KALSEL BERMUNAJAD”, merupakan akronim dari Kalimantan Selatan Berkembang, Maju, Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Damai, maka dalam kerangka mendukung pencapaian visi itu, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan visi : Tersedianya Infrastruktur yang mantap, handal, dan berwawasan lingkungan, dengan pengertian makna sebagai berikut: •
Mantap
: kondisi dan prasarana pekerjaan umum yang memiliki
kekuatan atau berdaya tahan tinggi •
Handal
: Prasarana dan sarana mampu / layak dimanfaatkan
secara efektif dan efisien •
Berwawasan Lingkungan
: Ramah lingkungan, memelihara dan melestarikan
lingkungan hidup 2. Pernyataan Misi Untuk melaksanakan visi tersebut,
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan
Selatan menjabarkannya ke dalam misi sebagai berikut : 1. Melaksanakan
tugas
umum
pemerintahan
dalam
pengaturan,
pelayanan,
dan
pembangunan bidang ke-PU-an. 2. Menyelenggarakan pembangunan bidang ke-PU-an yang berwawasan dan ramah lingkungan 3. Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia dan usaha/ penyedia jasa konstruksi untuk meningkatkan daya saing kemandirian di bidang ke-PU-an Pernyataan visi dan misi tersebut, secara implisit menunjukan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan berkeinginan menjadi pendorong utama dalam mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pembangunan infrastruktur / prasarana yang handal dan mantap, yang mengandung makna berdayaguna dan berhasilguna serta bermanfaat bagi kepentingan masyarakat; berkelanjutan memberi arti konsisten dalam tujuan dan sasaran dan mampu menanggulangi hambatan, bahkan mampu memberi nilai
8
tambah yang layak dalam mengelola lingkungan, yang pada gilirannya mengangkat harkat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maju dan unggul. Alat yang akan dipergunakan dalam mendorong visi tersebut, yakni dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor ekonomi dan lingkungan melalui pembangunan / pengembangan dan pembinaan sumberdaya air, kebinamargaan, keciptakaryaan yang diwujudkan pada penciptaan lingkungan permukiman yang nyaman, sejuk, serasi dan layak huni. Pembangunan bidang infrastruktur merupakan pemberi kontribusi yang cukup besar pada peningkatan angka PDRB Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan bidang ke-PU-an sehingga dapat berperan sebagai salah satu katup pengaman dalam hal penyerapan tenaga kerja. Sektor sumberdaya air yang berperan sebagai pembina dan penyedia prasarana pengairan sebagai penopang sektor pertanian yang menjadi mata pencarian terbesar di Kalimantan Selatan. Berikutnya, penyediaan prasarana kebinamargaan yang menjadi penopang kelancaran arus transportasi orang, barang dan jasa, sedangkan pembinaan dan pengembangan prasarana keciptakaryaan merupakan kegiatan pemenuhan hajat akan perumahan yang serasi dan layak huni serta lingkungan sehat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Untuk menjadi pendorong utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera diperlukan sarana pertanian yang beririgasi teknis, pengendalian banjir dalam upaya menghindari daya rusak air, penyediaan jaringan jalan yang mantap dalam upaya menciptakan kelancaran arus perekonomian masyarakat, kemudahan berusaha dan menciptakan lapangan kerja serta menata kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni melalui penyediaan air minum, pengelolaan sampah/air limbah dan drainase. Pemanfaatan
/
pengelolaan
dan
pembinaan
secara
profesional,
menuntut
pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang tersedia untuk tujuan dimaksud, sehingga dalam mengembangkan potensi daerah terjadi saling bersinergi dengan mengelola sumber daya yang tersedia serta komitmen pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat sebagai pendukung dan pendorong pembangunan dan dapat membiayai pembangunan daerahnya sendiri secara berkelanjutan. 3. Tujuan dan Sasaran Strategis Pada dasarnya pembangunan bidang ke-PU-an bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan, baik berupa prasarana dan sarara irigasi/ rawa, jalan/jembatan, permukiman, lingkungan bersih dan sehat yang mantap, berkelanjutan
dan
berwawasan
lingkungan.
Dengan
meningkatkan
kelestarian
sumberdaya alam dan keserasian lingkungan hidup. Sehingga Keberhasilan dalam pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan arah pertumbuhan wilayah dan 9
pola tata ruang untuk menggerakkan pertumbuhan perekonomian daerah serta mendorong kegiatan sektor lain yang akan memberikan kesempatan bekerja dan berusaha terutama di bidang konstruksi dan industri bahan bangunan. Renstra merupakan suatu rencana yang dibuat dan ditetapkan untuk kurun waktu lima tahun ke depan, dimana dalam penetapannya mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat lebih mengarah pada rumusan strategi kebijakan program dan kegiatan untuk merealisasikan tujuan visi dan misi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dengan strategi yang telah ditetapkan untuk kurun waktu lima tahun ke depan, tentu saja dengan
mempertimbangkan
sumberdaya
dan
kemampuan
yang
dimiliki,
faktor
lingkungan yang mempengaruhi serta faktor kunci keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum menetapkan tujuan strategis dan sasaran strategis berdasarkan visi dan misi yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang ditetapkan seperti pada tabel 1 berikut ini: TABEL 1 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS MISI 1
MISI 2
Tujuan 1
Meningkatkan peran dalam pelayanan publik, pengendalian dan pengawasan pembangunan prasarana & sarana pekerjaan umum
Sasaran 1
Tersedianya perangkat kebijakan, pedoman rencana pembangunan dan evaluasi program
Sasaran 2
Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang
Tujuan 2
Meningkatkan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana pekerjaan umum yang mantap dan berwawasan lingkungan
Sasaran 3 Sasaran 4 Sasaran 5
MISI 3
Meningkatkan infrastruktur Transportasi (jalan/jembatan) yang terintegrasi dan berkualitas yang mendukung pergerakan orang, barang dan jasa Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi
Sasaran 6
Meningkatnya Infrastruktur Publik dan Aparatur
Tujuan 3
Meningkatkan profesionalisme SDM penyelenggara & penyedia jasa konstruksi
Sasaran 7
Meningkatnya kemampuan teknologi SDM penyelenggara dan penyedia jasa konstruksi
Sasaran 8
Tersedianya sarana dan prasarana serta teknologi penguji mutu konstruksi
10
4. Kebijakan dan Program Cara pencapaian tujuan/sasaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sesuai renstra 2011-2015, terdiri dari kebijakan-kebijakan dan program mencakup, seperti pada tabel 2 berikut: TABEL 2 KEBIJAKAN DAN PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Sasaran 1 Tersedianya perangkat . kebijakan, pedoman rencana pembangunan dan evaluasi program
2 Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang
3 Meningkatkan . Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air
4 Meningkatkan infrastruktur Transportasi (jalan/jembatan) yang terintegrasi dan berkualitas yang mendukung pergerakan orang, barang dan jasa
Cara Mencapai Tujuan & Sasaran Kebijakan Mengoptimalkan koordinasi perencanaan dengan unit terkait dalam rangka mewujudkan program pembangunan Meningkatkan peranan tata ruang kawasan sebagai arah kebijakan pembangunan bidang pekerjaan umum Meningkatkan koordinasi antar sektor, pusat, provinsi & kabupaten/ kota Meneruskan pembangunan Prasarana & Sarana pekrerjaan umum bidang pengairan
Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
Pengembangan & pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya Penyediaan & pengelolaan air baku
Mempertahankan & mengoptimalkan pemberdayaan bangunan irigasi/rawa yang telah terbangun Menjamin tetap lancar prasarana transportasi sehingga dapat melayani kebutuhan lalulintas sesuai perkembangan Membangun prasarana baru dalam mengimbangi pertumbuhan lalu lintas & perkembangan wilayah Mewujudkan standar teknis yang dicapai secara bertahap Mengurangi jalan kritis yang & meningkatkan jalan
11
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Pembangunan Sistem Informasi Database ke-PU-an
Pengembangan, pengelolaan & konservasi sungai danau dan SDA lainnya Pembangunan jalan dan jembatan Rehab/pemeliharaan jalan dan jembatan
Sasaran
5 Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi
Cara Mencapai Tujuan & Sasaran Kebijakan tidak mantap menjadi mantap Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, penyebaran informasi, pembinaan, bimbingan teknis pembangunan permukiman Meningkatkan peran serta, menumbuhkan prakarsa melalui paket stimulan bidang Permukiman
Program
Peningkatan Kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Pengembangan Wilayah strategis dan cepat tumbuh Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan dan drainase
Meningkatkan kualitas lingkungan dengan Adil dan berkelanjutan
6 Meningkatnya Infrastruktur Publik dan Aparatur
7 Meningkatnya kemampuan teknologi SDM penyelenggara dan penyedia jasa konstruksi
8 Tersedianya sarana dan prasarana serta teknologi penguji mutu konstruksi
Mewujudkan pola pemanfaatan ru-ang secara optimal,efektif& efisien Memprioritaskan pengembangan desa, pusat pertumbuhan, pe-nyangga, miskin, terisolasi pada skala kawasan bertumpu pada keswadayaan masyarakat Mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang melalui penyediaan fasilitas stratejik yg mendukung sektor ekonomi, terintegrasi sesuai potensi Meningkatkan penelitian, pengkajian teknologi Meningkatkan dan melaksanakan penilaian terhadap penyedia jasa konstruksi Melaksanakan azas kemitraan di bidang jasa konstruksi Meningkatkan pengetahuan, keterampilan penyebaran informasi, pembinaan, bimbingan teknis bidang konstruksi
12
Pembangunan infrastruktur Perdesaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik dan Aparatur
Pengaturan Jasa Konstruksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi
Pengembangan Teknologi dan Konstruksi
Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dalam RPJM, sesuai bidangnya untuk tahun berjalan diperlukan dan lebih dikembangkan dengan paradigma baru dan pengaruh lainnya: a. Kebijakan Bidang Sumberdaya Air 1) Kebijakan pengelolaan sumber daya air dilaksanakan terpadu antar sektor terkait, komprehensif dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan asas keseimbangan dan asas keadilan. 2) Konservasi sumber daya air dilaksanakan untuk menjaga kelangsungan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumberdaya air dengan melaksanakan kegiatan pelindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, pengelolaan mutu air, dan pengendalian daya rusak air. 3) Pendayagunaan sumber daya air untuk pemanfaatan secara berkelanjutan dilakukan melalui penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber air. 4) Pengendalian daya rusak air dilakukan terpadu, menyeluruh, dan terkoordinasi serta mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan atau perbaikan akibat bencana dengan mengutamakan upaya pencegahan. 5) Pembentukan Kelembagaan sebagai wadah koordinasi pengelolaan sumberdaya air. 6) Penyelengaraan sistem informasi sumber daya air dilaksanakan sesuai kewenangan, dikelola secara terpadu untuk menjamin keakuratan dan kebenarannya.
b. Kebijakan Bidang Bina Marga 1)
Langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dalam tahun anggaran berjalan akan dilanjutkan dan meningkatkan sehingga ruas-ruas jalan yang saat ini berada dalam kondisi tidak mantap menjadi ruas-ruas jalan yang lebih baik dan mantap.
2)
Peningkatkan kemampuan struktur serta kapasitas jalan/jembatan dilaksanakan secara bertahap atau menyebar sehingga pada akhir Tahun Anggaran 2011 hingga akhir 2015 sistem jaringan jalan arteri dan kolektor diharapkan dapat menjadi baik dan mantap.
3)
Peningkatan dimaksud disesuaikan dengan pertambahan lalu lintas yang terjadi dimasing-masing ruas jalan dengan memperhatikan perubahan / pertambahan pusat kegiatan.
4)
Pembinaan jaringan jalan/jembatan diarahkan yang menghubungkan pusat kegiatan dan menunjang sektor-sektor strategi yang penting dalam perkembangan perekonomian dan membuka kawasan terpencil/susah ditembus di daerah pertumbuhan Kalimantan Selatan.
5)
Memberikan prioritas yang tinggi terhadap usaha kecil dan sedang, dengan pebgelolaan padat karya, meningkatkan / mengembangkan penggunaan produksi dalam negeri,
13
sedangkan untuk usaha besar diutamakan program kegiatan berskala besar dan penggunaan teknologi tinggi mendukung kegiatan perekonomian.
c. Kebijakan Bidang Cipta Karya 1) Peningkatan prasarana bidang cipta karya bertujuan peningkatan pengembangan peran dan prakarsa masyarakat dan aparat dalam pembangunan prasarana permukiman disertai dengan meningkatkan penyelenggaraan bimbingan teknik, pengawasan teknik dan pengendalian pelaksanaan program keciptakaryaa dalam rangka melaksanakan fungsi Cipta Karya. 2) Penataan ruang dengan tujuan pemanfaatan ruang disertai pengaturan ruang serta terciptanya pemanfaatan ruang yang berkualitas dengan berwawasan lingkungan. Dengan demikian diharapkan dicapai pemanfaatan ruang baik bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan. 3) Penyusunan rencana penataan kota dan kawasan, tujuan yang ingin dicapai melalui pengawasan dan pengendalian Rencana Induk Sistem (RIS) Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) kawasan perumahan dan permukiman, dapat terlaksananya pembangunan fisik PSD perkotaan dan pembangunan fisik kawasan fungsional dalam rangka pembangunan kota dengan fungsi kota yang optimal. 4) Pengendalian pelaksanaan penataan bangunan, kegiatan yang akan dilaksanakan ditujukan untuk memantapkan kelembagaan dan tata laksanaan penataan bangunan serta meningkatkan pengaturan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penata bangunan, sehingga peningkatan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian penataan bangunan. 5) Pembangunan/ rehabilitasi gedung/kantor/rumah jabatan, kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintah melalui pembangunan/ rehabilitasi gedung kantor dan rumah jabatan bagi pejabat
Dalam rangka menunjang serta mendukung kegiatan sektor-sektor lain, Dinas Pekerjaan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (dari tahun 2011 s/d 2015),
menyusun rencana kerja program pembangunan sesuai bidang, sebagai
berikut : 1. Program Sumberdaya Air Program yang dilaksanakan oleh bidang sumberdaya air dibagi 2 (dua) yakni: a. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Pengairan lainnya meliputi beberapa kegiatan: 14
1) Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi. 2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengairan 3) Operasi dan Pemeliharaan daerah irigasi dan rawa Provinsi Kalsel (AK + Pendamping DAK): - Peningkatan daerah irigasi dan rawa - Rehabilitasi daerah rawa dan daerah irigasi - Pemeliharaan daerah rawa dan daerah irigasi 4) Operasi dan Pemeliharaan daerah irigasi dan rawa Provinsi Kalsel (DAK) 5) Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan 6) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Rawa 7) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi b. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi sungai, danau dan Sumberdaya Air lainnya 1) Pengembangan dan pengelolaan sungai dan danau 2. Program Bina Marga meliputi : Program yang dilaksanakan Bidang Bina Marga yakni Sub Program Pembangunan (peningkatan) Jalan dan Jembatan Provinsi Kalsel dan Sub Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalsel dengan kegiatan sebagai berikut : a. Peningkatan, yakni meningkatkan kemampuan pelayanan ruas jalan/jembatan sesuai pertumbuhan lalulintas dan tetap berada dalam pelayanan mantap sesuai umur rencana. b. Pembangunan, yakni membangun ruas-ruas jalan baru yang digerakkan baik untuk mengatasi pertumbuhan lalu lintas berupa jalan alternatif maupun penyediaan prasarana jalan baru dalam usaha pembukaan daerah baru sebagai pengembangan wilayah atau usaha mendukung sektor strategis. c. Pemeliharaan, yakni mencakup usaha memelihara/ merawat/ memperbaiki kerusakan seluruh ruas jalan agar seluruh ruas jalan yang mempunyai kondisi mantap tetap terjaga. d. Rehabilitasi, meliputi penanganan khusus pada ruas-ruas jalan terhadap kerusakan spesifikasi dan setempat pada ruas jalan dengan pelayanan mantap. 3. Program Cipta Karya Dilihat dari target pembangunan bidang cipta karya, sub programnya sebagai berikut : a.
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
-
Pembinaan & Koordinasi Program PAMSIMAS Kalsel
b.
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
-
Pembangunan Jalan Lingkungan, PMA, HU, Perpipaan, dan MCK
c.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik 15
-
Pembangunan, Rehabilitasi & Penataan Sarana dan Prasarana Publik (seperti Masjid, Gedung/ Wisma, Rumah Sakit)
d.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
Pembangunan, Rehabilitasi, dan Perencanaan Sarana dan Prasarana pendukung kapasitas aparatur (seperti Kantor Dinas/Badan/Lembaga, Rumah Jabatan)
4. Program Tata Ruang Kawasan & Bina Konstruksi Program yang dijalankan oleh bidang tata ruang, antara lain : a. Fasilitasi Percepatan Pemanfaatan Ruang b. Mendorong Terlaksananya Penataan Ruang Kawasan c. Pembinaan Jasa Konstruksi 5. Program Sekretariat a. Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Peningkatan Disiplin Aparatur d. Pembangunan Sistem Informasi Database ke-PU-an (pemantapan kordinasi, evaluasi & penyusunan program) 6. Program Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi a. Pengembangan Teknologi dan Konstruksi
16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Indikator Kinerja Utama Sebagai perwujudan dari pencapaian kinerja secara menyeluruh dari pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan perlu diketahui capaian kinerja utama selama tahun 2013. Capaian kinerja menyeluruh ini menunjukkan kondisi yang telah dicapai dari hasil kontribusi seluruh jajaran sub dinas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengimplementasikan seluruh program dan kegiatan selama Tahun 2013. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan menyeluruh Unit kerja mandiri dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pengukurannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 Bab. III pasal 5. ayat 2.c berbunyi : Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output). Indikator kinerja utama terkait dengan akuntabilitas kinerja tergambar sesuai dengan bidang utama, yakni diantaranya Bidang Sumberdaya Air; Bidang Bina Marga; dan Bidang Cipta Karya Kinerja Pembangunan pada dasarnya dikelompokkan menjadi beberapa indikator. Indikator kinerja ini merupakan ukuran kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh semua pemangku kepentingan mulai dari pelaksana kegiatan, pelaksana program, kepala SKPD dan bahkan penanggung jawab dari seluruh aktivitas yang paling tinggi. Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)
Dinas
Pekerjaan
Umum,
yang
menyangkut
pembangunan, peningkatan, pengelolaan, dan pemeliharaan prasarana pekerjaan umum mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 sesuai misi ke empat yang melingkupi aspek kesejahteraan masyarakat yang tujuan dan sasarannya bagi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Sedangkan indikator dari aspek pelayanan umum lebih mengarah pada pelayanan dasar, dan aspek daya saing daerah dalam rangka kemampuan ekonomi daerah serta fasilitas wilayah/infrastruktur yang dapat dilihat pada lampiran 3.1.
17
B. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instnasi Pemerintah, maka setiap instansi Pemerintah waajib menetapkan kinerja masing-masing institusinya. Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen instansi dalam mempresentasikan suatu tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia dan memperhatikan faktor-faktor kemungkinan terjadi. Secara khusus bahwa penetapan kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, baik orang perseorangan, kelompok maupun secara organisasi sebagai penerima amanah, hingga dapat dijadikan dasar penilaian tingkat keberhasilan ataupun kegagalan capaian dan sasaran dari tujuan organisasi untuk pemberian reward atau penghargaan maupun sanksi. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013 telah menetapkan kinerja didasarkan pada DPA yang telah disetujui sebagai tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerjanya diakhir tahun anggaran dan sasaran strategis yang telah ditetapkan ini dapat dilihat pada lampiran. Pembiayaan untuk pencapaian sasaran, secara keseluruhan bersumber dari dana APBD dan APBD Perubahan Tahun 2013, sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, yang dapat dilihat pada lampiran 3.2. C. Capaian Kinerja TA 2013 LAKIP Tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan merupakan LAKIP sesuai dengan PERMENPAN Nomor 29 TAhun 2010. Dalam penyusunannya ini masih banyak dijumpai berbagai hambatan, antara lain pengumpulan data kinerja yang tersebar pada berbagai unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan. Namun demikian, beberapa kegiatan kunci yang mempunyai nilai strategis tinggi telah dapat diidentifikasi kinerjanya, sehingga secara umum ketidakadaan informasi kinerja pada beberapa kegiatan tidak mempengaruhi capaian kinerja organisasi secara umum. Capaian kinerja program/kegiatan masing-masing bidang dapat dilihat pada lampiran 3.3.
18
D. Pengukuran Kinerja TA 2013 Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran, dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Metode seperti ini sangat bermanfaat dalam upaya memberikan gambaran kepada pihak lain tentang pelaksanaan upaya organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran. Untuk lebih memperjelas sejauhmana tingkat capaian kinerja Program Tahun 2013 yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada lampiran 3.3. E.
Evaluasi dan Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan
merupakan salah satu perangkat daerah, yang melaksanakan kegiatannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Selatan 2011-2015 melalui program Perencanaan Strategis Dinas Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan 2011-2015 Sebagai instansi yang dibentuk dengan kewenangan mengelola sumberdaya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas sesuai bidangnya yakniBidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, dan Bidang Tata Ruang Kawasan dan Bina Konstruksi didukung dengan Sekretariat. a. Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Selatan secara hidrologis dibagi menjadi tiga Wilayah Sungai (WS), yaitu WS Barito seluas 19.409,80 km2, WS Cengal – Batulicin seluas 11.451,60 km2 dan WS Pulau Laut seluas 1.758,70 km2. Anak Sungai Barito sebagai bagian dari WS Barito yang ada di wilayah Kalimantan Selatan meliputi S. Martapura, S. Negara, S. Batang Alai, S. Amandit, S. Tapin, S. Balangan dan S. Tabalong. Sedangkan WS Cengal – Batulicin adalah WS yang merupakan gabungan sungai kecil di bagian Timur Kalimantan Selatan yang bermuara di Laut Jawa dan Selat Makasar, terdiri dari S. Cengal, S. Sampanahan, S. Batulicin, S. Kusan dan S. Kintap. Demikian pula WS Pulau Laut, merupakan gabungan sejumlah sungai-sungai kecil di sepanjang Pulau Laut yang bermuara di laut Jawa dan Selat Makasar Berdasarkan tata ruang wilayah persediaan lahan dibagi dalam 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budi daya, kawasan budidaya telah dimanfaatkan secara intensif seluas 864.496 Ha sedangkan yang belum intensif dimanfaatkan seluas 1.314.700 Ha akan tetapi sebagian besar lahan tersebut telah memiliki status. 19
Kalimantan Selatan dengan luasnya ± 3.753.052 Ha, mempunyai sejuta hektar lahan pontensial yang dapat dijadikan daerah pertanian, terdiri dari ± 200.000 Ha daerah pasang surut, ± 600.000 Ha rawa monoton dan ± 200.000 Ha alluvial. Dari luas tersebut ± 486.617 Ha telah menjadi sawah tadah hujan maupun sawah berpengairan. Berdasarkan
kewenangan
pengelolaan
Daerah
Irigasi/
Rawa
berdasarka
kesepakatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Tahun 2013, terdiri atas: 1) Daerah Irigasi/ Rawa Pemerintah : a. Daerah irigasi Seluas 32.664 Ha b. Daerah Rawa Seluas 108.058 Ha 2) Daerah Irigasi/ Rawa Provinsi : a. Daerah Irigasi Seluas 8.170 Ha b. Daerah Rawa Seluas 89.840 Ha 3) Daerah Irigasi/ Rawa Kabupaten : a. Daerah Irigasi Seluas 71.597 Ha b. Daerah Rawa Seluas 167.555 Ha Gambaran
tersebut menunjukkan, lahan
masih
dapat dikembangkan
berpotensi menjadi lahan produktif, terutama sektor pertanian.
dan
Selain itu terdapat
daerah perairan umum yang luas berupa rawa monoton, rawa pasang surut, dan rawa lebak, yang sangat potensial bagi pengembangan lahan serta usaha pertanian dan perikanan. Sesuai kewenangan itulah, daerah irigasi/ rawa yang dikelola pemerintah pusat tercatat seluas 140.722 Ha, Daerah irigasi/ rawa yang dikelola provinsi seluas 98.010 Ha. Demikian juga daerah irigasi/ rawa yang dikelola kabupaten seluas 239.152 Ha, dapat difungsikan bagi kebutuhan masyarakat. Sejak tahun 2005 telah dikembangkan jaringan Irigasi Teknis seluas 15.067 Ha yaitu Daerah Irigasi Batang Alai, Pitap dan Amandit, dimana lahan sawah tersebut sebelumnya sawah tadah hujan. Pada inventarisasi tahun 2013, diperoleh data potensi sumberdaya air yang dapat dikembangkan, sebagai upaya
meningkatkan
taraf hidup
dan
kesejahteraan
masyarakat serta mempertahankan dan meningkatkan hasil-hasil pertanian. Potensi yang dapat dikembangkan sesuai wilayah administrasinya sebagai berikut :
20
§ Daerah Irigasi 1) Daerah Irigasi Kab. Batola 2) Daerah Irigasi Kab. Banjar 3) Daerah Irigasi Kota Banjarbaru 4) Daerah Irigasi Kab. Tapin 5) Daerah Irigasi Kab. HSS 6) Daerah Irigasi Kab. HST 7) Daerah Irigasi Kab. HSU 8) Daerah Irigasi Kab. Balangan 9) Daerah Irigasi Kab. Tabalong 10) Daerah Irigasi Kab. Tanah Laut 11) Daerah Irigasi Kab. Tanah Bumbu 12) Daerah Irigasi Kab. Kotabru
luas luas luas luas luas luas luas luas luas luas luas luas
: -: 5.597 Ha : 6.700 Ha : 9.526 Ha : 22.606 Ha : 23.248 Ha : -: 11.749 Ha : 7.202 Ha : 9.768 Ha : 17.482 Ha : 553 Ha
luas luas luas luas luas luas luas luas luas luas luas luas
: 142.949 Ha : 50.918 Ha : -: 26.900 Ha : 14.644 Ha : 6.061 Ha : 26.225 Ha : 1.800 Ha : 11.434 Ha : 44.791 Ha : 17.790 Ha : 21.941 Ha
§ Daerah Rawa 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)
Daerah Rawa Kab. Batola Daerah Rawa Kab. Banjar Daerah Rawa Kota Banjarbaru Daerah Rawa Kab. Tapin Daerah Rawa Kab. HSS Daerah Rawa Kab. HST Daerah Rawa Kab. HSU Daerah Rawa Kab. Balangan Daerah Rawa Kab. Tabalong Daerah Rawa Kab. Tanah Laut Daerah Rawa Kab. Tanah Bumbu Daerah Rawa Kab. Kotabaru
Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sumberdaya air selama ini mengalami beberapa kendala, diantaranya disebabkan penyediaan sistem informasi data sumberdaya air belum cukup tersedia, dengan keterbatasan informasi data yang ada, tentu saja membawa akibat kurang tanggapnya untuk melaksanakan pengembangan, peningkatan dan pengelolaan sumber daya air (meliputi : rehabilitasi, peningkatan, dan operasi dan pemeliharaan) yang tersedia secara optimal. Di samping itu, dalam pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana bidang sumberdaya air juga belum optimal, sebagai akibat dari keterbatasan dana, sumberdaya manusia, dan kelengkapan sarana dan prasarana. Isu lainnya yang juga harus menjadi perhatian, yakni belum optimalnya fungsi sarana dan prasarana pengairan yang berakibat penyusunan sumber daya air kurang efektif dan efesien. Selama periode RPJMD (lima) tahun terakhir hingga tahun 2013 telah dilaksanakan program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya, terutama pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa, yang dibiayai melalui dana APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Selatan. Besarnya dana APBD Provinsi 21
Kalsel Tahun 2013 Bidang SDA Dinas PU sebesar Rp 37.731.000.000 dengan biaya yang dipakai (terkontrak) sebesar Rp. 32.972.237.000 telah merealisasikan penggunaan keuangan sebesar Rp 31.768.788.535 atau 96.35% dengan capaian pembangunan fisik 98.48% pada tahun 2013. Berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan terdapat beberapa indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab bidang sumber daya air. Meningkatnya luas dan pemanfaatan jaringan irigasi, rawa dan sumber daya air lainnya dapat dilihat pada diagram berikut: 45000 40000 35000 Luas Jaringan Irigasi, Rawa, dan SDA lainnya
30000 25000 20000
Target
15000 10000 5000 0 2011 2012 2013 2014 2015
Diagram diatas menunjukkan bahwa bidang sumber daya air dari tahun 2011 hingga tahun 2013 telah meningkatkan luas dan pemanfaatan jaringan irigasi, rawa dan sumber daya air lainnya hingga mencapai 41.413 Ha pada tahun 2013, artinya bidang SDA telah dapat meningkatkan luas dan pemanfaatan jaringan irigasi dan rawa melebihi target yang telah ditetapkan baik dengan dana APBD dan APBN. Capaian Kinerja Pengendalian / pengamanan sumber air dilihat pada diagram berikut: 25 20
Pengamanan sumber air (tebing)
15
Pengamanan sumber air (pantai)
10
Target Penanganan Tebing
5
Target Penanganan Pantai
0 2011
2012
2013
22
2014
Pengamanan pantai berfungsi untuk melindungi prasarana umum, juga untuk penanggulangan banjir. Target RPJMD 5 Tahunan adalah sepanjang 25 km dalam kondisi baik, sampai dengan Tahun 2013 baru terealisasi 5.9 km atau 23.6% di akhir tahun 2013 ini, masih tersisa 19.1 km yang harus diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2014. Begitu juga dengan penanganan tebing yang memiliki target sepanjang 10 km dalam kondisi baik, dalam kurun waktu 5 tahun sampai dengan tahun 2013 baru terealisasi 2.2 km atau 22% di akhir tahun 2013 ini, masih tersisa 7.8 km yang harus diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2014. b. Bina Marga Bidang Bina Marga selaku unsur lini bagian dari perangkat dinas bertugas membangun dan memelihara (rehabilitasi) jaringan jalan dan jembatan, yang memberikan dampak baik dengan bertambahnya panjang jalan sebagai aset negara/daerah, serta dipertahankannya kondisi jalan yang ada melalui tahapan, secara langsung dirasakan masyarakat dengan nyaman, lancar dan aman selaku pengguna jalan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bina Marga telah merealisasikan penggunaan dana APBD Provinsi Kalsel TA 2013. Dari dana APBD yang dianggarkan sebesar Rp. 634.442.089.000 telah menyerap dana APBD sebesar 616.291.022.472 atau sebesar 98.53% dengan capaian fisik 99.79%. Berdasarkan
Surat
Keputusan
Gubernur
Kalimantan
Selatan
Nomor
188.44/034/KUM/2012, panjang jalan Provinsi di wilayah Kalimantan Selatan yaitu 851.91 km bertambah 19.33 km dari sebelumnya dan panjang jalan Nasional sesuai Keputusan Menteri PU Nomor 631/KPTS/M/2009, di wilayah Kalimantan Selatan adalah 866,086 km. Adapun kondisi jalan Provinsi dan jalan Nasional pada posisi awal tahun 2013 dalam kondisi mantap, seperti pada tabel berikut :
STATUS
KONDISI JALAN
JUMLAH
Baik
Sedang
Rusak Ringan
Rusak Berat
Jalan Provinsi
631.92 km
45.25 km
105.17 km
50.24 km
832,58 km
Jalan Nasional
701.06 km
141.48 km
17.84 km
5.70 km
866,086 km
Di akhir tahun 2013, pasca berakhirnya seluruh kegiatan pembangunan di lingkup ke-PU-an, kecuali yang bersifat multiyears, ruas-ruas jalan tersebut pada umumnya dalam kondisi mantap (baik dan sedang), seperti tabel berikut :
23
KONDISI JALAN
STATUS
JUMLAH
Baik
Sedang
Rusak Ringan
Rusak Berat
Jalan Provinsi
625.92 km
65.49 km
102.89 km
57.54 km
851.91 km
Jalan Nasional
864,00 km
2,086 km
-
-
866,086 km
Kondisi jalan Provinsi mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2013 dapat dilihat pada diagram berikut ini : Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2008 - 2012 700 600 500 Baik 400
Sedang Rusak Ringan
300
Rusak Berat
200 100 0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Presentase Kondisi Jalan Provinsi Kalimantan Selatan dalam kondisi mantap dari tahun 2008 hingga tahun 2013 adalah sebagai berikut : Presentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun
2008
2009
2010
2011
2012
80%
86%
82%
81%
81%
2013
Presentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap
82.39%
Sedangkan kondisi jembatan hingga tahun 2013, di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 1.405 buah jembatan besar dan kecil, yang
terdiri atas 661 buah jembatan
Nasional, 661 buah jembatan Provinsi. Jembatan tersebut dapat terpelihara dengan baik dan masih dimanfaatkan, dengan kondisi sebagai berikut:
24
KONDISI JEMBATAN JEMBATAN
Provinsi
Jumlah
661 buah
Baru Tanpa
Kerusakan
Kerusakan
Kecil
(0)
(1)
331 buah
175 buah
Kerusakan
Kerusakan
perlu
perlu
Pemeliharaan
Penggantian
(2)
(3)
90 buah
61 buah
Kondisi
Tidak
Kritis
Berfungsi
(4)
(5)
4 buah
---
Nasional Tabel diatas menunjukkan bahwa Bina Marga telah berhasil mencapai sasaran strategis dengan memenuhi IKU (indikator kinerja utama) dan Penetapan Kinerja di tahun 2013 yaitu agar presentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap diatas target yakni Panjang Jalan dalam kondisi mantap sebesar 82.39% dan Jembatan dalam kondisi mantap sebesar 81%. Sejak awal tahun dilakukan kegiatan pembangunan/ peningkatan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan pada saat itu hampir seluruh panjang jalan Provinsi sudah dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi sedang, namun kemudian, karena jalan dimanfaatkan pengguna jalan dan pengaruh dari alam (banjir, longsor dsb) serta adanya kendara dengan muatan melebihan kemampuan jalan juga turut mempercepat aus dan menurunkan mutu/ kondisi jalan hingga terjadi kerusakan. Akan tetapi kondisi jalan Provinsi Kalimantan Selatan masih dalam kategori mantap dimana masih dapat dilalui pengguna jalan dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam. Program kegiatan lingkup Bina Marga telah dapat dilaksanakan sesuai target namun ada beberapa pelaksanaan kegiatan pada bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013 mengalami keterlambatan yang diakibatkan oleh kendala di lapangan yaitu lokasi lahan yang belum bebas namun pada akhirnya semua program/kegiatan dapat diselesaikan di akhir tahun 2013.
c. Cipta Karya Bidang Cipta Karya telah merealisasikan penggunaan dana APBD Provinsi Kalsel TA 2013. Dari dana APBD yang dianggarkan sebesar Rp. 297.012.248.232,- termasuk APBDP
untuk
seluruh
kegiatan
penggunaan
keuangan
dapat
direalisasikan
sebesar
Rp.257.150.653.104 atau sebesar 89.71% dengan capaian pembangunan fisik 93.37%. Pengendalian mutu yang ditunjang kelengkapan peralatan yang baik dan kemampuan sumber daya manusia serta pembinaan dunia usaha jasa konstruksi akan menghasilkan sebuah karya yang dapat dipertanggungjawabkan secara program maupun finansial.
25
Tercapainya pembangunan yang lebih optimal memerlukan upaya dan usaha serta pembinaan secara konsisten. Tuntutan mutu pekerjaan, pembinaan dunia usaha jasa konstruksi dan sumber daya manusia menjadi beban kerja pengembangan konstruksi untuk pengendalian pekerjaan yang lebih optimal. Harapan tersebut terwujud dengan didukung laboratorium yang lengkap dan terakreditasi, sumber daya manusia yang handal dan kemampuan dunia usaha yang kompetitif, mampu bersaing di dunia global dan memiliki kepribadian yang tangguh serta bertanggung jawab. Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar dan presentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran pemda tercermin dari program ciptakarya yakni Peningkatan Sarana & Prasarana Publik dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Capaian kinerja program tersebut di tahun 2011 sampai tahun 2013 dapat dilihat pada chart berikut ini:
40 35 30 25
Publik Aparatur
20
Target Publik 15
target Aparatur
10 5 0 2011
2012
2013
Program kegiatan lingkup Cipta Karya telah dapat dilaksanakan sesuai target namun ada beberapa pelaksanaan kegiatan pada bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013 mengalami keterlambatan yang diakibatkan oleh beberapa kendala, Kegiatan – kegiatan tersebut diantaranya adalah:
26
NO
KEGIATAN
1 Pemb. Gedung Kantor dan Landscape Dinas/Badan/Lembaga (inspektorat) Tahap II
REALISASI (%) KENDALA PELAKSANAAN FISIK 16,780,470,000 98.23 - Tidak tersedianya material atap sesuai spesifikasi teknis sehingga terjadi perubahan terhadap material atap yang memerlukan waktu terhadap PO dan pengiriman
NILAI KONTRAK
2 Pemb. Gedung Kantor dan Landscape Dinas /Badan /Lembaga (BP3A, BPMPD, Kesbangpol) Tahap II 3 Pemb. Gedung Pendidikan di Panglima Batur Tahap I
38,706,679,958
97.27
24,049,650,000
99.29
4 Pemb. Gedung Pendidikan di Ambulung Tahap I
13,039,340,000
49.57
5 Pemb. Gedung kantor Samsat Banjarmasin Tahap I
24,985,490,000
97.82
6 Pemb. Kembali rumah adat banjar perbatasan Kalselkalteng di Pasar Panas 7 Pemb. Gedung pertemuan mahasiswa Kalsel di Yogyakarta
1,969,590,000
93.89
3,857,260,000
62.11
8 Mekanikal eletrikal RSGM
3,036,600,000
95.47
20,982,240,000
80.50
23,862,678,000
96.88
- Keterlambatan pengiriman tiang pancang dari Pulau Jawa (Surabaya) dan waktu pelaksanaan yang terlalu singkat
11,741,938,211
64.51
- Keterlambatan pengiriman tiang pancang dari Pulau Jawa (Surabaya) dan waktu pelaksanaan yang terlalu singkat
7,988,700,000
98.56
- terjadi keterlambatan pengiriman lampu karena proses pada bea cukai bandara
9 Pemb. Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalsel Tahap II dan sarana prasarana kawasan perkantoran 10 Pemb. Gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Disperindag Prov. Kalsel Tahap II dan sarana prasarana kawasan perkantoran 11 Pemb. Gedung Kantor Dinas Pendidikan Tahap I di Banjarbaru dan Sarana Prasarana Kawasan Perkantoran 12 Pengadaan dan pemasangan Mekanikal eletrikal stadion 17 Mei Banjarmasin
27
- Tidak tersedianya material atap sesuai spesifikasi teknis sehingga terjadi perubahan terhadap material atap yang memerlukan waktu terhadap PO dan pengiriman - Terbatasnya tenaga kerja pad akhir tahun anggaran
- Material dan tenaga kerja untuk pekerjaan pembangunan semua didatangkan dari Pulau Jawa (Jakarta) sehingga berpengaruh terhadap keterlambatan pelaksanaan di lapangan Keterlambatan datangnya material/tiang pancang dari pulau jawa sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan - Keterbatasan Material atap di pasaran sehingga menyebabkan keterlambatan material di lapangan - Prosedur pengurusan IMB pada Kab. Sleman yang memerlukan jabgka waktu yang panjang sehingga berpengaruh terhadap waktu memulai pekerjaan - Terbatasnya tenaga kerja pada akhir tahun anggaran - Pemesanan atap yang memerlukan waktu cukup lama dan waktu pelaksanaan yang terlalu singkat
d. Tata Ruang Kawasan dan Bina Konstruksi Bidang Tata Ruang Kawasan dan Bina Konstruksi mendapat alokasi dana dari APBD
Kalimantan Selatan
realisasi
Rp.
673.248.000.
Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 935.000.000 dengan untuk
seluruh
kegiatan
penggunaan
keuangan
dapat
direalisasikan sebesar 72.01% dan realisasi fisik 100%. Program pada bidang ini hanya berupa kegiatan non fisik. Meningkatnya kemampuan teknologi SDM penyelenggara dan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara membina SDM melalui Kegiatan pembinaan jasa kontruksi seperti sosialisasi, fasilitasi, seminar, dll. Jumlah SDM yang dibina selama 3 tahun ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 500 450 400
Jumlah SDM yang dibina melalui pembinaan jasa kontruksi
350 300 250 200
target SDM yang dibina melalui pembinaan jasa kontruksi
150 100 50 0 2011
2012
2013
2014
Dalam pelaksanaan kegiatan itu, antara lain telah memberikan pelayanan secara optimal dalam rangka menampung aspirasi, mendapat masukan dan saran dari masyarakat jasa
konstruksi,
yang
nantinya
dapat
dijadikan
bahan
rumusan
pedoman
bagi
penyelenggara konstruksi agar lebih meningkatkan profesionalisme pengguna jasa dan penyedia jasa. Tercapainya pembangunan yang lebih optimal memerlukan upaya dan usaha serta pembinaan secara konsisten. Tuntutan transparansi, efektivitas, efisiensi, kualitas dan mutu pekerjaan, pembinaan dunia usaha selaku penyedia jasa konstruksi dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi merupakan keharusan dan strategis yang mesti dilakukan. Penyusunan program dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi baik dari bawah berupa masukan dan dukungan dari kabupaten/kota yang memiliki wilayah kerja kegiatan termasuk kebijakan sharing dan ke atas memerlukan sinkronisasi antar dan lintas sektor. Upaya penyebaran informasi program sebagai perwujudan transparansi, partisipatif, kepastian hukum, akuntabel, guna percepatan good governance dengan merealisasikannya kedalam berbagai kegiatan telah dilaksanakan sejak penyusunan program. 28
Kegiatan tersebut diimplementasikan melalui koordinasi dan sinkronisasi pada forum Rakornis, Pra Musrenbang Musrenbang Kabupaten/ Kota dan Provinsi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat melalui peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam momentum kunjungan kerja masa reses. Evaluasi program dilakukan atas prinsip bahwa sumber daya dan aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan program tersebut membuahkan hasil, baik output maupun outcome yang ditentukan. Tugas dari evaluasi program termasuk penyusunan program diantaranya memberikan masukan dan arah kebijakan dimasa mendatang. e. Sekretariat Untuk lingkup Sekretariat diberikan alokasi dana APBD tahun 2013 sebesar Rp. 2.218.500.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.864.527.095 atau sebesar 84.04% yang meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, dan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan serta Penyusunan dan Optimalisasi Program hingga akhir anggaran 2013 telah dapat melaksanakan seluruh kegiatan rutin Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan. f.
Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi
Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi mendapat alokasi dana APBD 2013 sebesar Rp. 1.719.770.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.397.181.752 atau hanya sebesar 81.24% yang dikarenakan tidak tersedianya jasa konsultan untuk sertifikasi laboratorium. Pendapatan asli daerah yang dapat dihasilkan oleh Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi dapat dilihat pada diagram berikut: 80 70 60 50 40
CAPAIAN PAD
30
TARGET PAD
20 10 0 2011
2012
2013
29
2014
Pada tahun 2011 PAD sebesar Rp. 56.325.000, sedangkan pada tahun 2012 PAD mengalami kenaikan menjadi Rp. 58.456.000. Tahun 2013 direncanakan target PAD sebesar Rp. 60.000.000 yang realisasinya melebihi target yaitu sebesar Rp. 71.793.000 Seluruh Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaimantan Selatan selaras dengan visi sebagai upaya untuk mencapai tujuan berpegang pada asas sebagai berikut : 1. Handal dan Mantap Penanganan bidang sumberdaya air, bina marga dan cipta karya memiliki hasil berupa ouput dan outcome yang teruji dari kualitas program yang bersinergi dan menyentuh langsung bagi hajat hidup masyarakat. Antara lain pentingnya sumberdaya air (irigasi) untuk mengatur pola tanam bagi kelangsungan pertanian masyarakat, prasarana bina marga khususnya jalan dan jembatan sangat penting bagi pengangkutan hasil-hasil produksi pertanian dan cipta karya terutama lingkungan perumahan/permukiman yang layak merupakan salah satu unsur kebutuhan primer dari 9 bahan pokok. Dari ketiga sektor tersebut tampak dalam kinerjanya saling bersinergi. Sebagaimana visi yang ditetapkan, menunjukan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan berkeinginan menjadi pendorong utama dalam mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pembangunan infrastruktur (prasarana dan sarana) yang handal dan mantap. Handal dan Mantap bermakna berdayaguna dan berhasilguna serta bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Makna lainnya dari kata handal dan mantap dalam penanganan sumberdaya air, bina marga dan cipta karya adalah : a. Untuk memperbaiki dan menunjang perekonomian di lokasi kegiatan serta memberi
percepatan
pertumbuhan
perekonomian
daerah,
di
samping
memberikan lahan pendapatan masyarakat . Sasaran ini memberikan gambaran efektivitas program. b. Berpegang pada azas manfaat, tepat guna dan dapat dinikmati masyarakat. c. Mengutamakan mutu dan selektif dalam mewujudkan hasil jangka panjang. 2. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Sedangkan kata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan mempunyai makna : a. Penyusunan program bersinergi, bertahap dan berkesinambungan serta tuntas hingga sasaran akhir. b. Pengendalian dampak dan pemanfaatan ruang mempertimbangkan ekosistem, mencermati rona awal terhadap pengaruh yang mungkin timbul melalui Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) melalui Tim Koordinasi Pengendalian Dampak
30
Lingkungan, dan tanggap pada setiap situasi dan perubahan yang mungkin terjadi. 31
BAB IV PENUTUP Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, pada dasarnya untuk mengetahui keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas. Keberhasilan yang dicapai memberikan gambaran bahwa kinerja yang telah dilakukan selama setahun sudah optimal dan telah memberikan dampak positif bagi dinas sendiri maupun pemerintahan secara umum. Sedangkan pelaksanaan tugas tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya, kekuatan, peluang, dan tantangan (Analisis SWOT) baik secara internal maupun eksternal. Kinerja Dinas dari dana APBD TA 2013 adalah sebagai berikut. APBD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dapat menyerap dana sebesar Rp 908.770.172.028 atau sebesar 95.66% dari pagu dana Rp 974.058.607.232 dengan capaian kinerja fisik sebesar 98.86% .Hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh beberapa alasan yang telah dikemukakan di bab sebelumnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dalam upaya memberikan pelayanan sarana dan prasarana bagi kesejahteraan masyarakat, dengan pertimbangan mengutamakan azas manfaat, pemilihan resiko yang kecil, dan jika terjadi kendala di lapangan diupayakan pemecahan seoptimal mungkin. Hal ini sejalan dengan kompetensi
tugas pelaksanaan sebagai urusan wajib yang diamanatkan dalam
APBD. Demikian LAKIP ini dibuat, kritik dan saran dari pihak lain sangat diharapkan.
Banjarmasin, 10 Januari 2014 KEPALA DINAS PEKERJAAN UM UM PROVINSI KALIM ANTAN SELATAN
M ARTINUS T, ST, M M T PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19571009 198003 1 009
32
