LAMPIRAN
:
KEPUTUSAN BUPATI DEMAK NOMOR TANGGAL
: 060/286/2012 : 2 Nopember 2012
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK MISI I : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL TUJUAN 1 1.1
2 Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintahan daerah
SASARAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN
SATUAN
STRATEGI
SKPD
3
4
5
6
7
1.1.1 Meningkatnya kualitas SDM aparatur
Rasio PNS Lulusan S1
%
Rasio PNS Lulusan S2/S3
%
Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dan disiplin aparatur
Dinhubkominfo BKD, Setda - Orpeg
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat
1.2
Meningkatkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
1.2.1 Tertata dan meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD
1.2.2 Tersedianya data, informasi, statistik yang akurat dan up date
- Diklat fungsional
org
- Diklat teknis
org
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
ada/tdk
Peningkatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dan anggaran SKPD
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
ada/tdk
Bappeda
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
ada/tdk
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
ada/tdk
Bappeda, Setda (Orpeg, Pemum, Pembangunan), Kecamatan, Kelurahan Bappeda
Buku ”kabupaten dalam angka”
ada/tdk
Buku ”PDRB kabupaten”
ada/tdk
Pengembangan data/informasi/statistik daerah
Bappeda
Bappeda, Dinhubkominfo
1
1.3
2
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah
3
4
5
1.2.3 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Prosentase Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan APIP
%
Prosentase Hasil Pelaksaan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja.
%
Inspektorat
Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawas Eksternal
%
Inspektorat
Pertumbuhan PDRB/Pertumbuhan ekonomi
%
1.3.1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
Laju inflasi kabupaten PDRB per kapita Indeks Gini Pemerataan pendapatan versi bank dunia Indeks ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional) Persentase pendudu di atas garis kemiskinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah Cakupan sarana dan pra sarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Sistem informasi manajemen Pemda Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Prosentase luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah negara Penyelesaian ijin lokasi
6 Penataan dan Pemantapan Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan
Penataan dan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah
7 Inspektorat; Setda Pemum
Bappeda
1
2
3
4
1.4
Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah
1.4.1 Meningkatnya Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya jumlah PAD
1.5
Meningkatkan pengelolaan kearsipan daerah
1.5.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah
Pengelolaan arsip secara baku
1.6
Meningkatkan Pelayanan Publik
1.6.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pengendalian Kependudukan
5 Rp. Milyar
skpd/desa/kel Penataan dan Pengembangan Sistem Kearsipan Daerah
Peningkatan SDM pengelola kearsipan
%
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
%
Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah
6 Intensifikasi dan Ektensifikasi SumberSumber Pendapatan dan Optimalisasi Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
%
7 DPKKD, Diparbud, Dinhubkominfo, Setda Keuangan, Pemum, Perekonomian, Kecamatan KPA, Setda - Hukum
KPA, Setda - Hukum, DPKKD Penataan dan Peningkatan Kualitas Dukcapil Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pengendalian Kependudukan
Disnakertrans
Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi
Dinhubkominfo, Setda Humas
%
Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
1.6.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi
%
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
ada/tdk
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
ada/tdk
Jumlah jaringan komunikasi
Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Jumlah surat kabar nasional/lokal
Jumlah penyiaran radio/TV lokal Web site milik pemerintah daerah Pameran/expo
Dinhubkominfo Penataan, Pemutakhiran dan Pemasyarakatan Informasi
Dinhubkominfo, Setda Humas Dinhubkominfo, Setda Humas
1 1.7
3
2 Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.7.1 Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
4
5
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
per 10000
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
per 10000
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
6 Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
7 Kesbangpol Linmas, Satpol PP, Kecamatan
Kesbangpol Linmas, Satpol PP, Kecamatan
%
Kesbangpol Linmas, Satpol PP
% Penegakan PERDA kali Cakupan patroli petugas Satpol PP % Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten % Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten
Angka kriminalitas
1.8
Tujuan : Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana
1.8.1
Menurunya jumlah korban bencana
Prosentase Bencana yang tertangani dengan baik
Jumlah titik rawan bencana yang telah dipantau dalam rangka mengantisipasi bencana
Peningkatan Kesadaran Pencegahan dan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
Kesbangpol Linmas, BPBD, Setda - Kesra, Kecamatan
MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, SERTA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL TUJUAN 1 2.1
2 Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat 2.1.1
SASARAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN
3 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat
4 Angka melek huruf
Angka rata-rata lama sekolah
SATUAN 5 %
tahun
STRATEGI
SKPD
6 Peningkatakan akses dan mutu pelayanan pendidikan
7 Dindikpora
Dindikpora Dikdikpora, Kecamatan
Angka partisipasi kasar - APK SD/MI
%
Dindikpora
- APK SMP/MTs
%
Dindikpora
- APK SMA/MA/SMK
%
Dindikpora, Setda Kesra KPA
Angka Partisipasi Murni : - APM SD/MI/Paket A
%
- APM SMP/MTs/Paket B
%
- APM SMA/SMK/MA/Paket C
%
Pendidikan dasar: Angka partisipasi sekolah
%
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio guru/murid Rasio guru/murid per kelas rata-rata Pendidikan menengah: Angka partisipasi sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio guru terhadap murid
%
1
2
3
4
5
Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Fasilitas Pendidikan: Ruang kelas kondisi baik
%
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): Pendidikan Anak Usia Dini Angka Putus Sekolah:
%
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
%
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
%
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
%
AngkaKelulusan: Angka Kelulusan (AL) SD/MI
%
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
%
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
%
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
%
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
%
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
%
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
%
Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
unit orang
buku
6
7
1 2.2
2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
3 2.2.1 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
4
5
Angka kelangsungan hidup bayi
Angka usia harapan hidup Persentase balita gizi buruk
6
7
Peningkatan akses dan kualitas Dinkes pelayanan kesehatan masyarakat serta pemeliharaan kesehatan lingkungan tahun
Dinkes
%
Dinkes
Rasio posyandu per satuan balita
Dinkes
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
Dinkes
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Dinkes
Rasio dokter per satuan penduduk
Dinkes
Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk
Dinkes
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
%
Dinkes
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
%
Dinkes
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
%
Dinkes
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
%
Dinkes, RSUD
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
%
Dinkes
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
%
RSUD
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
%
RSUD
Cakupan kunjungan bayi
%
RSUD
Cakupan puskesmas
%
Dinkes
Cakupan pembantu puskesmas
%
Dinkes
1 2.3
2 Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat
3
4
5
2.3.1 Meningkatnya kesejahteraan sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti bagi masyarakat melalui pemberian jompo dan panti rehabilitasi pelayanan, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial
6
7
Peningkatan pelayanan, rehabilitasi dan Dinsosnakertrans pemberdayaan kesejahteraan sosial
PMKS yg memperoleh bantuan social
Dinsosnakertrans, Setda - Perekonomian Dinsosnakertrans
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
MISI 3: MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DAN EKONOMI RAKYAT YANG BERBASIS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, UMKM DAN PARIWISATA
TUJUAN 1 3.1
2 Meningkatkan peranan koperasi, UKM dan lembaga ekonomi perdesaan dalam perekonomian daerah
SASARAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN
3 3.1.1 Meningkatnya kapasitas Koperasi, UKM dan kelembagaan ekonomi perdesaan
4 Persentase Koperasi Aktif
SATUAN 5 %
STRATEGI 6 Peningkatan akses koperasi, UKM dan lembaga ekonomi perdesaan terhadap sumberdaya produktif
SKPD 7 Disperindagkop & UMKM, Setda Perekonoman, Kecamatan
Jumlah UKM non BPR / LKM UKM
unit
Disperindagkop & UMKM, Setda Perekonoman, Kecamatan
Jumlah BPR/LKM
unit
Disperindagkop & UMKM, Setda Perekonoman, Kantor Diklat dan Litbang
Usaha Mikro dan Kecil
%
Disperindagkop & UMKM
1 3.2
2 Memperkuat peran sektor pertanian dan industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah
3 3.2.1 Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian/perkebunan
4
5
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ku/hektar)
6 Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan manajemen, teknologi dan pemasaran pertanian/perkebunan
7 Dipertan, Bappeluh KP
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan/peternakan/ kehutanan terhadap PDRB (%)
Dipertan, Bappeluh KP
Kontribusi sektor pertanian (padi, palawija, hortikultura) terhadap PDRB (%)
Dipertan, Bappeluh KP
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)
Dipertan
Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB
Bappeluh KP
Cakupan bina kelompok petani Nilai tukar petani
3.2.3 Meningkatnya ketahanan pangan
3.2.4 Meningkatnya produksi hasil kehutanan
Dipertan, Bappeluh KP
Regulasi ketahanan pangan
Ketersediaan pangan utama
ton
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Ha
Kerusakan Kawasan Hutan
Ha
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
%
3.2.5 Meningkatnya sumberdaya energi dan Rasio ketersediaan daya listrik mineral Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
Divesifikasi produk dan pengelolaan konsumsi pangan
Dipertan, Bappeluh KP,
Pengelolaan hasil hutan sesuai daya dukung lingkungan
Dipertan
Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan jaringan kelistrikan
DPUPPE
1
3
2
3.2.6 Meningkatnya produksi perikanan
4 Produksi perikanan
Pertumbuhan Industri Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
3.3
Meningkatkan peran sektor perdagangan dan pariwisata sebagai pendukung perekonomian daerah
3.3.1 Menigkatnya kinerja perdagangan
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Ekspor Bersih Perdaganagan
3.3.2 Meningkatnya kunjungan wisatawan
5 ton
6
7
Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan manajemen, teknologi dan pemasaran perikanan
Dinlutkan
Peningkatan kerjasama perdagangan dan perlindungan konsumen
Disperindagkop & UMKM, Setda Perekonoman, Kecamatan
Peningkatan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata
Diparbud
% %
%
Rp Juta
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
%
Kunjungan wisata
%
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Rp Ribu
INDIKATOR KINERJA SASARAN
SATUAN
Diparbud
MISI 4 : MENDORONG INVESTASI DAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA
TUJUAN 1 4.1
2 Meningkatkan investasi dan perluasan lapangan kerja
SASARAN 3 4.1.1 Meningkatnya jumlah investasi
4 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
5
STRATEGI 6 Penciptaan iklim investasi yang kondusif
SKPD 7 BPPTPM
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp 000.000)
BPPTPM
Rasio daya serap tenaga kerja
BPPTPM
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Angka kriminalitas
1
2
3
4
5
6
7
Jumlah demo Lama proses perijinan Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
4.1.2 Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja
Bapermas Kb
Rasio penduduk yang bekerja
%
Peningkatan kesempatan kerja, kualitas Disnakertrans dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja
Angka partisipasi angkatan kerja
%
Disnakertrans
Tingkat partisipasi angkatan kerja
%
Pencari kerja yang ditempatkan
%
Tingkat pengangguran terbuka
%
Keselamatan dan perlindungan
%
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
%
MISI 5: MENINGKATKAN KERUKUNAN DAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA
TUJUAN 1 5.1
2 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan toleransi beragama
SASARAN 3 Meningkatkan aktivitas agama, lembaga/prasarana agama, serta komunikasi tokoh agama dan pemerintah
INDIKATOR KINERJA SASARAN
SATUAN
STRATEGI
4
5
6
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
SKPD 7 Bag Kesra Setda
MISI 6: MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK TUJUAN 1
2
6.1
Meningkatnya pengarustamaan gender melalui fasilitasi kelembagaan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang serta perlindungan anak
SASARAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN
SATUAN
4
5
3
STRATEGI
SKPD
6 Percepatan pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan
7
6.1.1 Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dan anak
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)
KP2PA
6.1.2 menurunnya % jml pekerja di bawah umur
Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)
KP2PA
6.1.3 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja
Rasio KDRT
KP2PA, Setda - Kesra
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)
KP2PA, Setda - Kesra, Kecamatan
Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)
KP2PA
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)
6.2
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera
6.2.1 Meningkatnya kualitas dan jangkauan Rata-rata jumlah anak per keluarga layanan keluarga berencana
Peningkatan pembinaan dan pelayanan Bapermas KB keluarga berencana
Rasio akseptor KB
Bapermas KB
Cakupan peserta KB aktif
Bapermas KB
6.2.2 Menurunnya jumlah penduduk miskin Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga (Prasejahtera dan KS1) Sejahtera I
Bapermas KB
MISI 7: MENGEMBANGKAN POTENSI PEMUDA, OLAH RAGA DAN SENI BUDAYA
TUJUAN 1 7,1
2 Mewujudkan generasi muda yang bertaqwa kepada Tuhan YME serta meningkatnya prestasi olah raga baik nasional maupun internasional
SASARAN 3 7.1.1 Menurunnya kasus kenakalan remaja/tawuran antar pelajar
INDIKATOR KINERJA SASARAN 4 Jumlah klub olahraga
SATUAN 5
STRATEGI 6 Strategi : Pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap, dan berjiwa entrepreneurship
7.1.2 Meningkatnya prestasi pemuda dalam Jumlah gedung olahraga pembangunan
7.1.3 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga dan kepemudaan
7.1.4 Meningkatnya pencapaian prestasi olah raga
SKPD 7 Dindikpora
Dindikpora, Setda Kesra, Dinhubkominfo, Kecamatan
Jumlah organisasi pemuda
Dindikpora
Jumlah organisasi olahraga
Kecamatan
Jumlah kegiatan kepemudaan
Strategi : Peningkatan budaya dan prestasi olahraga
Dindikpora, Setda Kesra
Jumlah kegiatan olahraga
Dikdikpora, Setda Kesra
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
Dindikpora
Lapangan olahraga
7,2
Berkembangnya dan terlestarinya seni dan budaya daerah, bangunan bersejarah serta cagar budaya sebagai identitas bangsa
7.2.1 meningkatnya pelestarian seni dan budaya tradisional
Jumlah grup kesenian
Strategi : Penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal
Jumlah gedung 7.2.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan cagar budaya
Dinparbud, Setda Kesra Dinparbud
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Dinparbud
Dinparbud
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Dinparbud
Dinparbud
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Dinparbud
MISI 8: MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN SOSIAL
TUJUAN 1 8,1
2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur wilayah yang memadai dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor pendukung aktivitas ekonomi dan sosial
SASARAN 3 8.1.1 Meningkatnya sarana infrastruktur penunjang perekonomian
INDIKATOR KINERJA SASARAN 4 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
SATUAN 5
STRATEGI 6 Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana infrastruktur
SKPD 7 DPUPPE
Rasio Jaringan Irigasi
DPUPPE
Persentase rumah tinggal bersanitasi
DPUPPE
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
DPUPPE
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
DPUPPE
Rasio rumah layak huni
DPUPPE
Rasio permukiman layak huni
DPUPPE
Panjang jalan dilalui Roda 4 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
1
2
3
4 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
5
6
7
Lingkungan Pemukiman
8.1.3 Meningkatnya ketersediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat serta fasilitasnya
Rumah tangga pengguna air bersih
Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan
DPUPPE
Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas perhubungan
Dinhubkominfo
Rumah tangga ber-Sanitasi Lingkungan pemukiman kumuh Rumah layak huni
8.1.4 Meningkatnya fasilitas perhubungan
Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek
Dinhubkominfo
Jumlah uji kir angkutan umum
Dinhubkominfo
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Dinhubkominfo
Angkutan darat
Dinhubkominfo
Kepemilikan KIR angkutan umum
Dinhubkominfo
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Pemasangan Rambu-rambu Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun
8.2
Membaiknya mutu lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam yang mendukung pembangunan berkelanjutan
8.2.1 Meningkatnya Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
Persentase penanganan sampah
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup
KLH, DPUPPE, Disperindagkop & UMKM
1
2
3
4
5
6
7
Persentase Penduduk berakses air minum
KLH
Persentase Luas pemukiman yang tertata
KLH
Pencemaran status mutu air
KLH
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air
KLH
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.
KLH
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
DPUPPE
Penegakan hukum lingkungan Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
MISI 9 : MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN -KAWASAN STRATEGIS
TUJUAN 1 9.1
2 terwujudnya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasankawasan lain
SASARAN 3 9.1.1 meningkatnya percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa
INDIKATOR KINERJA SASARAN 4 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
SATUAN 5
STRATEGI 6 Pemantapan kualitas pembangunan dan pemerintahan desa
SKPD 7 Bapermas KB, Setda Pemum, Kecamatan
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
Bapermas KB
Jumlah LSM
Bapermas KB, Setda Pemum, Kecamatan
LPM Berprestasi PKK aktif Posyandu aktif
1
3
2
4
5
6
7
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat
9.2
Meningkatkan penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis
9.2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan pemanfaatan ruang dan pengendalian Luas Wilayah ber HPL/HGB pemanfataan ruang serta pengembangan kawasan strategis
Pendayagunaan rencana tata ruang
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
Bappeda
Bappeda
Ruang publik yang berubah peruntukannya Ketaatan terhadap RTRW Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan
MISI 10 : MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN DEMOKRASI TUJUAN 1 10.1
2 Meningkatkan kehidupan demokrasi dan supremasi hukum
SASARAN 10.1 10.2
3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu pilkada
INDIKATOR KINERJA SASARAN
SATUAN
4
5
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
STRATEGI 6 Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Demokrasi dan Penegakan Hukum
Meningkatnya peran dan fungsi partai Kegiatan pembinaan politik daerah politik dalam Pemilu Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan
SKPD 7 Kesbangpol Linmas Kesbangpol Linmas
%
Kesbangpol Linmas, Setda - Pemum BUPATI DEMAK,
MOH. DACHIRIN SAID
