INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/193/KPTS/013/2015 TANGGAL : 12 MARET 2015 _____________________________________________

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 1.

INSTANSI

: PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

2.

VISI

: Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak

3.

MISI

: 1. 2. 3. 4. 5.

4.

TUJUAN

: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri dan insdustrialisasi; Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang; Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik; Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial. Meningkatkan perluasan lapangan kerja; Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan; Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan; Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembgaan UMKM dan Koperasi; Meningkatkan produktivitas sektor pertanian; Meningkatkan ketahanan pangan; Meningkatkan netekspor perdagangan dalam dan luar negeri; Meingkatkan percepatan kinerja sektor industri; Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata; Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri serta investasi daerah;

1

12. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat; 13. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemeliharaan kelestariannya; 14. Meningkatkan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan; 15. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clen government) serta profesionalisme pelayanan publik; 16. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar-umat beragama; 17. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib; 18. Meningkatkan penguatan kearifan lokal (local wisdom); 19. Meningkatkan penegakan supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang berkeadilan.

5.

6.

TUGAS

FUNGSI

: a. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ; b. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ; c. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota. : a. b. c. d.

Membuat regulasi ; Penyelenggara Pemerintahan ; Mewujudkan ketentraman dan ketertiban ; Mewujudkan kesehjateraan rakyat.

2

Provinsi

dan

NO.

(1) (2) 1 Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja 2

3

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KINERJA UTAMA

PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

(4)

(5)

(6)

(3) penduduk

BPS

Disnakertransduk Prov Jatim

Pengangguran

BPS

Disnakertransduk Prov Jatim . Disnakertransduk Prov Jatim

1

Persentase yang bekerja

2

Tingkat Terbuka

Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis

3

Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan hubungan industrial

Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas

4

Angka rata-rata sekolah

lama

Dapodik Dispendik

Dinas Pendidikan Prov Jatim

5

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Dapodik Dispendik


6

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Dapodik Dispendik


∑

( )

( (

3

) )

Data perselisihan hubungan industrial Prov. & Kab./Kota.

NO.

KINERJA UTAMA

(1)

(2)

INDIKATOR KINERJA UTAMA 7

4

5

6


SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

(4)

(5)

(6)

(3) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

Dapodik Dispendik


8

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

Dapodik Dispendik


9

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

Dapodik Dispendik

Dinas Pendidikan

10

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ Paket C

Dapodik Dispendik


Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan

11

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Dapodik Dispendik


12

Persentase kualifikasi guru menurut ijazah ≥ Sarjana/ Pasca Sarjana

Dapodik Dispendik

Dinas Pendidikan

Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga

13

Persentase pemuda berprestasi yang dibina

Laporan Kegiatan

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov Jatim

4

NO.

KINERJA UTAMA

(1)

(2)



SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

(4)

(5)

(6)

(3) 14

Persentase atlet berprestasi yang dibina

Laporan Kegiatan

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov Jatim

7

Meningkatnya ketersediaan tenaga medis secara merata

15

Rasio tenaga medis per 100.000 satuan penduduk

Laporan Program

Dinas Kesehatan Prov Jatim

8

Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan

16

Angka Kematian Ibu per Kasus kematian perempuan yang diakibatkan 100.000 Kelahiran Hidup oleh proses yang berhubungan dengan

Laporan Program


kehamilan (termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental (Pedoman AMP di tingkat Kabupaten/Kota 2014) -------------------------------------------------------x100.000 KH Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

5

NO.

KINERJA UTAMA

(1)

(2)



SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

(4)

(5)

(6)

(3) Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup

Harapan

(

)

Laporan Program


Hidup Angka Perkiraan lama hidup rata2 penduduk Laporan dengan asumsi tidak ada perubahan pola Program mortalitas menurut umur



9

Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal

18

Angka (AHH)

10

Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan

19

Persentase masyarakat miskin peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Laporan Program

11

Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB)

20

Persentase cakupan peserta KB aktif

Laporan Bidang BPPKB KB Prov Jatim

Keterangan : Cakupan Peserta KB Aktif menunjukkan Tingkat Pemanfaatan kontrasepsi di antara para Pasangan Usia Subur (PUS). Program KB di BPPKB adalah pemasangan alat kontrasepsi Pil KB Satu Hormon yaitu untuk Ibu menyusui

6

NO.

(1) (2) 12 Menurunnya persentase penduduk miskin 13

14


KINERJA UTAMA


SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

(4)

(5)

(6)

(3)

BPS

Bapemas Prov Jatim

BPS

Dinas Sosial Prov Jatim

BPS

BPPKB Prov Jatim

Indeks Pembangunan IPG adalah indikator komposit untuk mengukur dimensi BPS yang sama dengan IPM, antara lain : dimensi harapan Gender (IPG)

BPPKB Prov Jatim

21

Persentase miskin

penduduk

Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

22

Persentase PMKS

penurunan

Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan

23

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

24

∑

( ) ∑

( (

) )

hidup saat lahir, tingkat pendidikan, dan tingkat kelayakan hidup. Dimana IPG memperhitungkan capaian berdasarkan gender. Secara sederhana dapat dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambarkan ketimpangan gender. 1/3 [ Xede (1) + Xede (2) + linc-dist ] Xede(1) Xede(2) Iinc-dis

= Xede untuk harapan hidup = Xede untuk pendidikan = Indeks distribusi pendapatan

7

NO.

KINERJA UTAMA

(1)

(2)


Indeks Gender


SUMBER DATA

(3) (4) (5) Pemberdayaan IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran BPS aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.

PENANGGUNG JAWAB (6) BPPKB Prov Jatim

1/3 (Ipar + IDM + linc-dist) Ipar IDM Iinc-dis

15

Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan koperasi

26

Rasio PDRB UKM terhadap total PDRB (%)

27

Prosentase koperasi aktif

= Indeks Keterwakilan di parlemen = Indeks pengambilan keputusan = Indeks distribusi pendapatan BPS

Dinas Koperasi dan UMKM Prov Jatim Laporan data Dinas Koperasi kinerja koperasi dan UMKM se jawa timur Prov Jatim Kriteria Koperasi Aktif : Koperasi yang melaksanakan RAT Minimal setahun sekali

16

Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB)

28

Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)

∑

( ∑

8

) (

( ) )

Laporan data kinerja pertumbuhan WUB

Dinas Koperasi dan UMKM Prov Jatim

NO.

(1) (2) 17 Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan

18


KINERJA UTAMA

Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan)

28


SUMBER DATA

(3) (4) (5) Rasio perputaran modal Jumlah perputaran modal yang dikucurkan ke anggota Laporan data kopwan icon kinerja koperasi Kopwan se jawa timur

30

31

32

33

34

Pertumbuhan sub-sektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB (%)

( ) (

Pertumbuhan sub-sektor tanaman perkebunan terhadap PDRB (%) Pertumbuhan sub-sektor peternakan terhadap PDRB (%) Pertumbuhan sub-sektor kehutanan terhadap PDRB (%) Pertumbuhan sub-sektor perikanan terhadap PDRB (%)

(

)

(

)

9

BPS

Dinas Perkebunan Prov Jatim

BPS

Dinas Peternakan Prov Jatim

BPS

Dinas Kehutanan Prov Jatim

BPS

Dinas Perikanan dan Kelautan Prov Jatim

)

(

) )

( (

Dinas Pertanian Prov Jatim

)

(

(

( )

Dinas Koperasi dan UMKM Prov Jatim

BPS )

(

( ( )

(6)

)

( )

( )

PENANGGUNG JAWAB

) )



SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

(4)

(5)

(6)

NO.

KINERJA UTAMA

(1)

(2)

19

Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (food avaibility)

35

Ketersediaan (ton) - Beras - Jagung - Kedelai - Daging - Telur - Susu - Ikan - Gula

pangan Jumlah Ketersediaan Pangan (Ton)

20

Meningkatnya penyerapan pangan (food utilization)

36

Skor Pola Harapan (PPH)

Pangan Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah Laporan

(3)

Neraca Bahan Badan Ketahanan Makanan (NBM) Pangan, Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari & Data Prov Jatim hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain yang Ketersediaan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi Pangan kebutuhan seluruh penduduk. Strategis BKP

Badan Ketahanan Komposisi kelompok pangan utama yang bila Analisis PPH Pangan dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat BKP Jatim & Prov Jatim gizi lainnya. Semakin tinggi Skor PPH maka konsumsi Susenas BPS pangan semakin beragam, bergizi seimbang dan aman. Skor PPH Ideal = 100. (Permentan 65 Tahun 2010 Tentang SPM).

37

38

Tingkat konsumsi beras Tingkat konsumsi beras penduduk penduduk Jawa Timur (kg/Kap/Th) (kg/Kap/Th) Tingkat keamanan Tingkat keamanan pangan (%) pangan (%)

10

Jawa

Timur Laporan Kajian Badan Ketahanan FSVA Pangan Prov Jatim Laporan Kajian Badan Ketahanan FSVA Pangan Prov Jatim

NO.


KINERJA UTAMA

(1) (2) 21 Meningkatnya akses pangan (food access)

39


SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

(3) (4) (5) (6) Laporan Panel Badan Ketahanan Stabilisasi harga beras di Harga Pangan Pangan Prov Jatim tingkat konsumen Fluktuasi harga beras ditingkat konsumen berada pada (coefisien variasi/CV) (%) nilai CV < 10% Coefisian Variasi (CV) adalah parameter untuk mengukur fluktuasi harga (naik turunnya) harga dalam kurun waktu tertentu (Bulanan).

22

23

24

Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri

40

Meningkatnya kontribusi industri

41

( )

(

BPS

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Jatim

BPS

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Jatim

)

( ) PDRB : Produk Domestik Regional Bruto ADHK : Atas Dasar Harga Konstan

sektor

Meningkatnya kunjungan wisata

Pertumbuhan sub sektor ( perdagangan terhadap PDRB (%)

Pertumbuhan sub-sektor ( industri pengolahan terhadap PDRB (%)

( )

(

)

( ) PDRB : Produk Domestik Regional Bruto ADHK : Atas Dasar Harga Konstan

42

Jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara adalah wisatawan mancanegara wisatawan yang datang dari luar negeri

43

Jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara adalah seluruh wisatawan BPS yang datang dari dalam negeri wisatawan nusantara 11

seluruh BPS

Disbudpar Jatim

Prov

Disbudpar Jatim

Prov

NO.

(1) (2) 25 Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal

26


KINERJA UTAMA

Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah


SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

(4)

(5)

(6)

(3) 44

Jumlah fasilitasi Jumlah fasilitasi pergelaran, festival, lomba karya seni Laporan Kegiatan pergelaran, festival, budaya, pameran dan perfilman lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman

Disbudpar Jatim

Prov

45

Survey Disbudpar Indeks Kepuasan Nilai Indeks Kepuasan terhadap penyelenggaraan gelar Hasil seni budaya di Jawa Timur Kepuasan Jatim terhadap Masyarakat penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur

Prov

46

Jumlah minat investasi Minat investasi PMA berdasarkan ijin prinsip PMA berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah)

Project Prospectur BPM

Badan Penanaman Modal Porov Jatim

47

Jumlah minat investasi Minat investasi PMDN berdasarkan ijin prinsip PMDN berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah)

Laporan Kinerja Investasi di Jatim

Badan Penanaman Modal Prov Jatim

48

Jumlah nilai investasi berdasarkan (trilyun rupiah)

Laporan realisasi pelaksanaan ijin prinsip


realisasi Nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM PMA LKPM

12

NO.

KINERJA UTAMA

(1)

(2)

27

Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut dan udara

INDIKATOR KINERJA UTAMA (3) nilai


SUMBER DATA

(4) realisasi Nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM PMDN LKPM

(5) Laporan realisasi pelaksanaan ijin prinsip

realisasi Nilai realisasi PMDN non fasilitas fasilitas

Laporan realisasi pelaksanaan ijin prinsip

49

Jumlah investasi berdasarkan (trilyun rupiah)

50

Jumlah nilai PMDN non (trilyun rupiah)

51

Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional (%)

PENANGGUNG JAWAB (6) Badan Penanaman Modal Prov Jatim


Hasil survei dan Dinas PU Bina laporan data Marga Prov Jatim

∑ ∑

Nilai kondisi jalan diukur dengan menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI (International Roughness Index)) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI (Road Condition Index). Kondisi baik nilai IRI 0-4, kondisi sedang nilai IRI 4-8; RCI minimum sedang

13

NO.

KINERJA UTAMA

(1)

(2)


(3) Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan (%)


SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

(4)

(5)

(6)

∑

Hasil survei dan laporan data

Dinas PU Bina Marga Prov Jatim



∑ Parameter jalan provinsi yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat: a. Spesifikasi penyediaan prasarana b. Lalu lintas harian rata-rata (smp/hari) c. Lebar jalur lalu lintas minimum d. Lebar bahu minimum e. Tipe perkerasan jalan minimum f. Kelandaian maksimum g. Kondisi bangunan pelengkap jalan (jembatan, gorong-gorong, dll) baik dan berfungsi

53

Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan

∑ ∑ Panjang jalan JLS rencana = 673,872 km Panjang Jalan Tembus Lawang Batu = 33,907 km Panjang Jalan Akses PIMPA = 3,300 km Panjang Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun = 64,000 km

14

NO.

KINERJA UTAMA

(1)

(2)


(3) Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan


SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

(4)

(5)

(6)

∑



Data Rekapitulasi Kab/Kota Penerima Wahana Tata Nugraha

Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov Jatim

Data Kinerja Operasional Jembatan Timbang

Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov Jatim

∑ Panjang jembatan JLS rencana = 7.742,00 m Panjang Jembatan pada Jalan Tembus Lawang Batu = 385,00 m Panjang Jembatan pada Jalan Alternatif Kediri – Nganjuk – Madiun = 45,00 m ∑ ∑

55

Prosentasekabupaten/ kota berpredikat Wahana Tata Nugraha

56

Indeks Kepuasan Nilai Indeks IKM Masyarakat terhadap pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang

15

NO.


KINERJA UTAMA

(1) (2) 28 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi

Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

(4)

(5)

(6)

(3) 57

Persentase KK yang mendapatkan pelayanan air bersih (%)

Laporan Tahunan

Dinas PU Cipta Karya Prov Jatim

58

Persentase KK yang mendapatkan Pelayanan Air Limbah (%)

Laporan Tahunan


59

Persentase pelayanan drainase perkotaan (%)

Laporan Tahunan


60

Persentase capaian layanan persampahan perkotaan (%) Persentase rusun terbangun

Laporan Tahunan


Laporan Tahunan


Luas areal layanan irigasi (ha)

Laporan Tahunan

Dinas Pengairan Jatim

61

29


62

16

PU Prov

NO.

KINERJA UTAMA

(1)

(2)


30

31

Meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan energi

Meningkatnya kawasan hutan yang dikonservasi

Rasio/ irigasi

(3) kinerja


SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

(4)

(5)

(6)

jaringan

64

Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku

65

Persentase Penurunan luas genangan banjir

(

)

(

) (

(

) ( ))

(

(

)

)

Laporan Tahunan

Dinas Pengairan jatim

PU Prov

Laporan Tahunan

Dinas Pengairan

PU

Laporan Tahunan

Dinas Pengairan Jatim

PU Prov

66

Rasio ketersediaan listrik

Hasil Survey

Dinas ESDM Prov Jatim

67

Persentase rumah tangga pengguna listrik

Hasil Survey

Dinas ESDM Prov Jatim

68

Luas konservasi kawasan hutan (ha)

Laporan Tahunan

Dinas Kehutanan Prov Jatim

Luas kawasan hutan yang dikonservasi per tahun Keterangan : Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap

17

NO.


KINERJA UTAMA

(1) (2) 32 Meningkatnya sumber mata air terkonservasi

69


(3) (4) Jumlah titik sumber mata Jumlah titik sumber mata air yang terkonservasi air yang terkonservasi

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

(5)

(6)

Dok. Lap. SLHD Badan Lingkungan BLH Prov. Jatim Hidup Prov Jatim Dok. Lap. BLH Badan Lingkungan Prov. Jatim Hidup Prov Jatim

33

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian sumbersumber pencemaran terutama sumber daya air, DAS dan wilayah pesisir serta laut

70

Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air

34

Menurunnya Gas Rumah (GRK)

71

Penurunan emisi Gas Perhitungannya mengacu kepada IPCC Guidline 2006 Dok. Lap. SLHD Badan Lingkungan BLH Prov. Jatim Hidup Prov Jatim Rumah Kaca (juta ton eq untuk negara-negara Asia. CO2)

emisi Kaca

Keterangan :

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah naiknya konsentrasi gas karbon dioksida (CO2) dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuhan-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya.

18

NO.

KINERJA UTAMA

(1)

(2)

35

Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang

36

Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik



SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

(4)

(5)

(6)

(3)

Perhitungan Dinas PU Cipta Pemanfaatan Karya Prov jatim Dana APBN dan APBD Provinsi Dinas PU Cipta Jaim Dinas Karya Prov Jatim

72

Prosentase RTR Kawasan Strategis Provinsi yang tersusun

73

Jumlah rencana rinci tata Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang ruang Kabupaten/ Kota Kabupaten/Kota

74

Prosentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang

75

Prosentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang

76

Jumlah SKPD provinsi Jumlah SKPD provinsi yang melakasanakan Laporan Tahunan yang melakasanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Dinas PU Cipta Pekerjaan Karya Prov Jatim Umum Cipta Karya dan Tata Dinas PU Cipta Ruang Karya Prov Jatim

19

Inspektorat Jatim

Prov



SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

(4)

(5)

(6)

NO.

KINERJA UTAMA

(1)

(2)

37

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

77

Hasil EKPPD

Hasil EKPPD

38

Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan

78

Penilaian SAKIP

Organisasi, Penilaian Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Laporan Hasil Biro Evaluasi SAKIP Inspektorat dan Provinsi Jawa Timur

39

Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya

79

40

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

80

(3)

Hasil Evaluasi

Inspektorat, Biro Adm Pemerintahan Umum Prov Jatim

Tahun berjalan

Bappeda Jatim

Jumlah raperda inisiatif Jumlah raperda inisiatif dewan dewan

Laporan Tahunan

Sekretariat DPRD Prov Jatim

Opini BPK

Hasil BPK

Opini BPK

20

Prov

Evaluasi Inspektorat dan BPKAD Prov Jatim

NO.


KINERJA UTAMA

(1) (2) 41 Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya danberkualitas

81


SUMBER DATA

(3) (4) (5) Persentase SKPD yang Standarisasi Pengelolaan Arsip sesuai Pergub No. Hasil Evaluasi menerapkan standarisasi 26/2009 tentang Pengelolaan Tata Kearsipan pengelolaan arsip sesuai ketentuan

PENANGGUNG JAWAB (6) Badan Arsip dan Perpustakaan Prov Jatim

42

Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana

82

Tertangani korban bencana secara cepat dan tepat sasaran (%)

Surat Rekomendasi Rencana Pemulihan Pasca Bencana

BPBD Prov Jatim

43

Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan

83

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

BPS

44

Meningkatnya komunikasi antar-umat beragama

84

Persentase kerusuhan bermotif SARA yang ditangani

Laporan Tahunan

Biro Adm Kemasyarakatan Prov Jatim Bakesbang Prov Jatim

21

NO.


KINERJA UTAMA

(1) (2) 45 Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman dan tertib

85


SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

(4)

(5)

(6)

(3) Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Dokumen Tibumtranmas

Satpol Jatim

PP

Prov

46

Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial

86

Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Dokumen di

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov Jatim

47

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM

87

Persentase kejadian terkait HAM yang ditindaklanjuti

Laporan Pemantauan Perkembangan Politik

Badan Kesatuan Bangsa Prov Jatim

22

NO.


KINERJA UTAMA

(1) (2) 48 Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum

88


(3) (4) Jumlah ormas/ LSM yang Jumlah ormas/ LSM yang terdaftar di Pemerintah terdaftar

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

(5)

(6)

Rekapitulasi Data Ormas/LSM Prov Jatim

Badan Kesatuan Bangsa Prov Jatim

LAMPIRAN II

23

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents