KAJIAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI DI BIDANG INDUSTRI TELEKOMUNIKASI (STUDI PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 07/KPPU-L/2007)
JURNAL ILMIAH
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada Program Studi Ilmu Hukum
Oleh FEBI MERILIANA ROSETIANI D1A 012 137
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM MATARAM 2016
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI DI BIDANG INDUSTRI TELEKOMUNIKASI (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 7/KPPU-L/2007) FEBI MERILIANA ROSETIANI D1A012137 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM ABSTRAK Indonesia berkembang di bidang hukum dan ekonomi menuntut keseriusan menangani permasalahan monopoli terutama di bidang telekomunikasi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme pemeriksaan KPPU kepada PT. Telekomunikasi Tbk, berdasarkan keputusan Nomor 07/KPPU-L/2007, bentuk praktek monopoli, serta sanksi hukum yang diberikan, dalam penelitian digunakan penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, sumber jenis bahan hukum primer, skunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum, studi dokumenter dianalisa dengan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pemeriksaan KPPU kepada PT. Telekomunikasi Tbk, berdasarkan laporan, pemanggilan, pembuktian, pembacaan putusan. Dengan pelanggaran Pasal 27 huruf a dan pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sanksi hukum yaitu, administrasi dan denda. Kata kunci : Monopoli, telekomunikasi
STUDI OF JURIDICIAL AGAINST MONOPOLISTIC PRACTICES IN THE FIELD OF THE TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY (STUDY KPPU DECISION NO. 07/KPPU-L/2007) ABSTRACT Indonesia was developing in economic and law aspect. It makes the government must give more attention in monopoly problem, especially in the telecomunication aspect. The purpose of this study was to determine the mechanism of the commission's examination of the PT. Telekomunikasi Tbk, No. 07/KPPU-L/2007, the form of monopolistic practices, and the legal sanction that had given. This research used normative research, statute approach, conceptual, cases, legal materials, secondary and tertiary. The collection of legal materials, documentary studies analyzed by deductive approach. The results of this study indicate the commission's inspection mechanism to PT. Telekomunikasi Tbk, based on the report, summoning, verification, and the decision reading. With the letter a violation of Article 27 and Article 17 Paragraph (1) of Law No. 5 of 1999. The legal sanctions, administrative and the fines. Keywords: Monopoly, Telecomunication
i
I. PENDAHULUAN Dalam Teori Ilmu Ekonomi, persaingan yang sempurna adalah suatu kondisi pasar yang ideal. Paling tidak ada empat asumsi yang melandasi agar terjadinya persaingan yang sempurna pada suatu pasar tertentu yaitu:1 1) pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau jasa, 2) jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar “perfect homogeneity”, 3) pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar “perfect mobility of resource”, 4) konsumen dan pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna tentang berbagai hal. Keberadaan telekomunikasi sangat berperan di Indonesia, Kegiatan telekomunikasi di Indonesia awalnya dikuasai oleh Negara melalui Badan Usaha Milik Negara, yaitu PT. Telkom, Tbk. dan memonopoli layanan jasa telekomunikasi internasional Revolusi teknologi telekomunikasi di Indonesia diawali dengan lahirnya PT. Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) Satelindo merupakan perusahaan joint venture pada tanggal 26 Mei 1995 lahir PT. Telekomunikasi
Selular
(Telkomsel)
sebagai
penyedia
jasa
layanan
telekomunikasi selular sekaligus operator pertama di Asia yang memberikan
1
Pandu Soetjitro, Praktek Monopoli di Indonesia Pra dan Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Robert S Pindycle and Daniel L. Rubinfeld, Microeconomic, USA: Prentice Hall s International Inc, 1998, hlm. 283-284), Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas DiponegoroSemarang 2007, hlm. 1.
ii
layanan kartu pra-bayar.2 Telkomsel memiliki jumlah pelanggan dan pangsa yang besar dan mengalami pertumbuhan yang pesat hingga saat ini menjadi operator selular terbesar di Indonesia.3 Seiring waktu Telkom diduga melakukan penyalahgunaan wewenang seperti yang dikatakan oleh ketua KPPU, Nawir Messi4, mengatakan adanya pelanggaran praktek monopoli yang diduga dilakukan oleh PT. Telkom.Beberapa pelanggaran juga dilakukan oleh PT. Telkom.Dari keterangan di atas membuat KPPU memiliki dugaan pelanggaran praktek monopoli yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi sehingga menyebabkan PT. Telekomunikasi harus diselidiki dan sudah diproses dan ditangani oleh KPPU yakni dari putusan KPPU (Perkara Nomor 07/KPPU-L/2007) hingga putusan kasasi (Perkara Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008). Bardasarkan hal tersebut di atas penyusun tertarik untuk meneliti “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI DI BIDANG INDUSTRI TELEKOMUNIKASI (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 7/KPPU-L/2007) Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana mekanisme pemeriksaan KPPU terkait dengan praktek monopoli yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Tbk, berdasarkan keputusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007?, 2. Bagaimana bentuk Praktek Monopoli yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Tbk, berdasarkan
2
Anonim. 2013. Telkom Indonesia, id.wikipedia.org/wiki/Telkom_Indonesia. (Diakses pada tanggal 25 Februari 2016). 3 Direktorat Telekomunikasi, DITJEND POSTEL, 2007. 4 Dede Wulandari. 2013. Monopoli yang dilakukan oleh Telkom, bisnis.news.viva.co.Id /news/read/419352 /Telkom-diduga-monopoli-10. (diakses pada tanggal 25 Februari 2016).
iii
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?, 3. Apakah sanksi hukum terhadap Praktek Monopoli PT. Telekomunikasi Tbk, sesuai dengan keputusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat?. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui mekanisme pemeriksaan KPPU terkait dengan praktek monopoli yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Tbk, berdasarkan dengan keputusan KPPU Nomor 07/KPPUL/2007. 2. Untuk mengetahui bentuk praktek monopoli yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Tbk, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 3. Untuk mengetahui dan mengkaji sanksi hukum terhadap praktik monopoli PT. Telekomunikasi Tbk, sesuai keputusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Adapun Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pendekatan Perundang–undangan; 2. Pendekatan Konseptual; 3. Pendekatan Kasus. Sumber dan Jenis Bahan Hukum berupa: 1. Bahan Hukum Primer; 2. Bahan Hukum Sekunder; 3. Bahan Hukum Tersier.
iv
II. PEMBAHASAN Mekanisme Pemeriksaan KPPU Terkait Dengan Praktek Monopoli yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Tbk, Berdasarkan dengan Keputusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007 Mekanisme Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU berwenang untuk melakukan penyelidikan dalam pemeriksaan kepada pelaku usaha, saksi ataupun pihak lain yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun Mekanismenya yaitu5 a. Pemeriksaan atas dasar laporan, b. Pemeriksaan atas dasar Inisiatif KPPU, c. Jenis pemeriksaan oleh KPPU yaitu6 1) Pemeriksaan Pendahuluan, 2) Pemeriksaan Lanjutan, d. Tahap Pemeriksaan oleh KPPU yaitu; 1) Panggilan, 2) Pemeriksaan yang terdiri dari a) Administratif, b) Pokok permasalahan, 3) Pembuktian, 4) Pembacaan Putusan. Mekanisme pemeriksaan KPPU dalam kasus Temasek adalah pemeriksaan berdasarkan laporan ini terbukti dengan dikeluarkannya Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2007. Terhadap presentasi laporan dugaan pelanggaran tersebut, rapat komisi menyetujui untuk ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan dengan
menerbitkan
Penetapan
Nomor
13/PEN/KPPU/IV/2007,
setelah
melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim pemeriksa menemukan adanya 5
Destivanov Wibowo dan Harjon Sinaga, Hukum Acara Persaingan Usaha, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.hlm. 365. 6 Andi Fahmi Lubis dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Published and Printed with Support of Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Jakarta, 2009, hlm. 327
v
indikasi kuat pelanggaran Pasal 27 huruf a, Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Seluler dan PT. Temasek. Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan, dengan menerbitkan Penetapan Nomor 23/PEN/KPPU/V/2007 dalam proses pemeriksaan lanjutan Komisi menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, menerbitkan Keputusan Nomor
152/KEP/KPPU/VIII/2007.
Tim
Pemeriksa
telah
mendengarkan
keterangan dari para Terlapor, para Saksi serta keterangan dari pemerintah, mengenai identitas serta keterangan Pelapor, para Terlapor, dan para Saksi selama proses pemeriksaan dicatat dalam BAP. Tim Pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan lanjutan yang berisi sebagai berikut: 1. Pendahuluan yaitu; a. Dasar, b. Tim Pemeriksaan, c. Investigator, d. Panitera, e. Periode Pemeriksaan. 2. Identitas Terlapor yaitu; a. Temasek Holdings Pte. Ltd., b. Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., c. STT Communications Ltd., d. Asia Mobile Holding Company Pte., Ltd. e. Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., f. Indonesia Communications Limited, g. Indonesia Communications Pte. Ltd., h. Singapore Telecommunications Ltd., i. Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd. 3. Dugaan Pelanggaran, 4. Pasar Bersangkutan, 5. Fakta, 6. Kesimpulan. Kewenangan yang Dimiliki Oleh KPPU:7 a. Tindak Lanjut Pelaporan, b. Pemeriksaan Pendahuluan atas laporan masyarakat baik yang tidak dirugikan secara langsung maupun laporan pelaku usaha yang dirugikan dan pemeriksaan
7
Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonseia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 22-23.
vi
atas inisiatif KPPU tanpa adanya laporan masyarakat, c. Pemeriksaan Lanjutan, d. Membuat Keputusan, e. Membuat Putusan.
Bentuk Praktek Monopoli yang Dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Tbk, Berdasarkan Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007 Bentuk dugaan pelanggaraan yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi, terkait dugaan pelanggaran yaitu Pasal 27 huruf a, Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.Adapun Unsur dalam Pasal yang dilanggar serta analisa Per Pasalnya adalah sebagai berikut: Analisa dan unsur Pasal 27 huruf a adalah sebagai berikut8: 1 Pelaku Usaha, 2 Kepemilikan Silang, 3 Pangsa Pasar, 4 Perilaku, 5 Dampak, 6 Kerugian Konsumen. Analisa Pasal 17 ayat (1) dalam kasus Temasek9: 1 Pelaku Usaha, 2 Pangsa Pasar, 3 Kerugian Konsumen, Analisa Pasal 25 ayat (1) Huruf b dalam kasus Temasek adalah sebagai berikut10: 1 Pelaku Usaha, 2 Pangsa Pasar, 3 Pembatasan Pasar dan Teknologi. 2. Faktor penyebab terjadinya praktek monopoli yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi adalah a.Temasek Sebagai Pengendali Pada Telkomsel Dan Indosat. b. Berdasarkan fakta yang diperoleh, Temasek melalui anak perusahaannya memiliki 35% saham dengan hak suara di Telkomsel, hak untuk menominasikan direksi dan komisaris, dan kewenangan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan terutama dalam hal persetujuan anggaran melalui Capex Committee dan kemampuan untuk memveto putusan RUPS (negative control) dalam 8
hal
perubahan
Anggaran
Dasar,
buy
back
saham
Indonesia,Putusan KPPU Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007, hlm. 626-672. Indonesia,Putusan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007, Ibid, hlm, 673-683. 10 Indonesia, Putusan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007,Ibid hlm, 683-686. 9
perusahaan,
vii
penggabungan,
peleburan,
pengambilalihan,
pembubaran
dan
likuidasi
perusahaan; c. Hal yang sama terjadi juga pada Indosat, Temasek memiliki sekitar 41,94% saham dengan hak suara di Indosat, hak untuk menominasikan direksi dan komisaris dan kewenangan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan Indosat. Pemegang saham lainnya adalah Pemerintah RI sebesar 15% dan publik sebesar 43,06%. Saham publik diperdagangkan di pasar modal Indonesia dan Amerika Serikat yang berubah-ubah terus kepemilikannya dan secara keseluruhan hampir tidak mungkin untuk bertindak secara bersama-sama. Oleh karena itu Temasek merupakan pengendali aktif (positive control) di Indosat, d. Dengan demikian Temasek melalui anak-anak perusahaannya memiliki kendali pada Telkomsel dan Indosat.
Sanksi Hukum Terhadap Praktek Monopoli PT. Telekomunikasi Tbk, Sesuai dengan Keputusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007 Berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada PT. Temasek oleh KPPU yakni11; 1) Menyatakan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999. 11
Indonesia, Putusan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007, Ibid, hlm, 688-689.
viii
2) Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Seluler terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, 3) Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular tidak terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999, 4) Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd untuk menghentikan tindakan kepemilikan saham di PT. Telekomunikasi Selular dan PT. Indosat, Tbk. dengan cara melepas seluruh kepemilikan sahamnya di salah satu perusahaan yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau PT. Indosat, Tbk. dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, 5) Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Pte. Ltd., bersama-sama Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd untuk memutuskan perusahaan yang akan dilepas kepemilikan sahamnya serta melepaskan hak suara dan hak untuk mengangkat direksi dan komisaris pada salah satu perusahaan yang akan dilepas yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau PT. Indosat, Tbk. sampai dengan dilepasnya saham secara keseluruhan sebagaimana diperintahkan pada diktum nomor 4 di atas, 6) Pelepasan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada diktum nomor 4 di atas dilakukan dengan syarat
ix
sebagai berikut: a) untuk masing-masing pembeli dibatasi maksimal 5% dari total saham yang dilepas; b) pembeli tidak boleh terasosiasi dengan Temasek Holdings, Pte. Ltd. maupun pembeli lain dalam bentuk apa pun, 7) Menghukum Temasek Holdings, Pte. Ltd., Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd, Asia Mobile Holdings Pte. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Pte. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd masing-masing membayar denda sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha), 8) Memerintahkan PT. Telekomunikasi Selular untuk menghentikan praktek pengenaan tarif tinggi dan menurunkan tarif layanan selular sekurang-kurangnya sebesar 15% (lima belas persen) dari tarif yang berlaku pada tanggal dibacakannya putusan ini, 9) Menghukum
PT.
Telekomunikasi
Selular
membayar
denda
sebesar
Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
x
Pelaksanaan Putusan KPPU yaitu12: Pelakasanaan Putusan KPPU dalam kasus Temasek adalah; 1) Pelaku Usaha Menolak Putusan KPPU dan Selanjutnya Mengajukan Keberatan
Kepada
Pengadilan
Negeri adapun Prosedur yang
ditempuh untuk mengajukan keberatan atas putusan KPPU diatur dalam Pasal 4 Perma Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan. Setelah Proses persidangan keberatan yang diajukan oleh PT. Temasek dikeluarkanlah Putusan Nomor 02/KPPU/2007/PN.JKT.PST13. 2) Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali, Adapun Putusan yang dijatuhkan oleh MA kepada PT Temasek, Tbk. Adalah: 1.Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, 2.Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/KPPU/2007/PN.JKT.PST, 3. Menerima permohonan keberatan dari para Pemohon keberatan, 4.Memperbaiki putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 07/KPPU-L/2007. Perbandingan Putusan antara KPPU dengan MA adalah sebagai berikut: a. perbedaan jangka waktu pelepasan kepemilikan saham Temasek, b. perbedaan jumlah nominal pelepasan saham, c. perbedaan syarat pelepasan saham, d. jumlah nominal denda yang dijatuhkan kepada PT. Temasek. Tujuan Penjatuhan Putusan Terhadap PT. Temasek untuk menjadi pembelajaran atau efek jera baik bagi PT. Temasek sendiri maupun bagi perusahaan-perusahaan lain yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Akibat Penjatuhan Putusan Terhadap PT. Temasek dihukum untuk membayar denda sebesar RP 15.000.000.000.00- (lima belas miliar). 12
Andi Fahmi Lubis dkk, Op.Cit, hlm. 343 Indonesia, Putusan Perkara Nomor: 07/KPPU-L/2007, Ibid, Hlm, 842-844.
13
xi
III. PENUTUP Simpulan Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyususn, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Mekanisme pemeriksaan terhadap putusan perkara terkait dengan praktek monopoli yang dilakukan oleh PT. Temasek, berdasarkan keputusan
KPPU
Nomor
07/KPPU-L/2007
adapun
mekanismenya
adalah;Pemeriksaan Atas Dasar Laporan yang terbukti dengan dikeluarkan putusan oleh KPPU yakni putusan perkara Nomor07/KPPU-L/2007,dimana pemeriksaannya ditempuh dengan mekanisme Pemeriksaan Pendahuluan dengan menerbitkan keputusan Nomor 13/PEN/KPPU/IV/2007 tanggal 9 April 2007 yang ditemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Temasek sehingga dilanjutkan ke Tahap Pemeriksaan Lanjutan dengan terbitnya putusan 125/KEP/KPPU/IV/III/2007 tanggal 15 Agustus 2007 oleh KPPU yaitu Panggilan, Pemeriksaan, Pembuktian yang dilakukan dengan pengumpulan dokumen oleh para pelaku usaha dan keterangan saksi ahli, dan Pembacaan Putusan. 2) Bentuk Praktek Monopoli yang dilakukan oleh PT. Temasek Holding dan PT. Telekomunikasi Tbk, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Temasek Holdings Pte. Ltd memiliki saham mayoritas pada dua perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama (Pasal 27 huruf a) dan mempertahankan tarif seluler yang tinggi (17 ayat 1). 3)Sanksi hukum terhadap Praktik Monopoli PT. Temasek Holding dan PT. Telekomunikasi Tbk, sesuai dengan keputusan MA Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008
xii
berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, dan 3) sanksi hukum yang diberikan kepada PT. Temasek Holding adalah sanksi Administrasi berupa pelepasan seluruh kepemilikan saham di salah satu perusahaan (PT. Telekomunikasi atau PT. Indosat) atau mengurangi kepemilikan saham masing-masing 50% dan masing-masing membayar sanksi denda sebesar Rp. 15.000.000.000,00- (lima belas miliar rupiah) yang harus disetor ke kas Negara.
Saran Dalam proses pemeriksaan kasus monopoli lebih seharusnya proses yang ditempuh dipermudah walapun hukumannya tetap sama. Memperketat berjalanya aturan yang menyangkut persaingan usaha, agar tidak ada celah bagi perusahaan lain untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi dan sanksi yang diberikan seharusnya sebanding dengan kerugian Negara yang dibuat oleh PT. Telekomunikasi Tbk, dan PT. Temasek.
DAFTAR PUSTAKA Buku-buku Asikin, Zainal dan Amiruddin.Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. ke 7, Rajawali Pers, Jakarta, Tahun2012. Achmad, Mukti Fajar ND.dan Yulianto.Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.Cet. ke II, Pustaka Pelajar.Tahun 2013. Lubis Fahmi Andi dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Published and Printed with Support of Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Jakarta, 2009.
Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonseia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004. Wibowo, Destiyano Dan Harjon Sinaga, Hukum Acara Persaingan Usaha. Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Putusan KPPU Nomor 07 Tahun 2007. Jurnal Sumber: Direktorat Telekomunikasi, DITJEND POSTEL, 2007. Internet Anonim. 2013. Telkom Indonesia, id.wikipedia.org/wiki/telkom_indonesia. (Diaskes pada tanggal 25 Februari 2016) Tesis Pandu Soetjitro, Praktek Monopoli Di Indonesia Pra dan Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , (Robert S Pindycle and Daniel L. Rubinfeld, Microeconomic,USA: Prentice Hall s International Inc, 1998, hlm 283-284). Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2007.
