GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/36/KPTS/013/2006
TENTANG TIM TEKNIS OTONOMI DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
GUBERNUR JAWA TIMUR,
Menimbang
: bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan kewenangan yang seluasluasnya kepada daerah dengan disertai pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Otonomi Daerah Propinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952). 4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur. 5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006. 6. Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006.
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 1
MEMUTUSKAN: Menetapkan, PERTAMA
: Membentuk Tim Teknis Otonomi Daerah Propinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
: Menugaskan Tim Teknis Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk : a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur Jawa Timur mengenai pelaksanaan Otonomi Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta koordinasi dalam rangka pelaksanaan Otonomi di Jawa Timur ; b. mengadakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta peraturan pelaksanaannya ; c. menginventarisasi kewenangan – kewenangan / urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ; d. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyerahan/penataan asset (Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen) dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota ; e. menyiapkan dan merumuskan serta mengevaluasi kewenangan/ urusan Pemerintahan Pemerintah Propinsi Jawa Timur ; f. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur menyangkut penataan kelembagaan ; g. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur tentang Penataan Kelembagaan ; h. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah di Propinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur ; i.
mengusulkan langkah-Iangkah yang perlu ditempuh oleh Gubernur Jawa Timur dalam rangka kelancaran pelaksanaan Otonomi Daerah di Propinsi dan Kabupaten / Kota di Jawa Timur ;
j.
membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan ;
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 2
KETIGA
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Teknis Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur, Program (01) Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah Kegiatan (001) Pelayanan Masyarakat Kode Rekening 2.01.0311.2.1.01.01.1.
KEEMPAT
: a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Februari 2006 WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd
TGL 09-02-2006 No. 36 Th. 2006/E2
SOENARJO
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 3
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR
: 188/36/KPTS/013/2006
TANGGAL
: 9 PEBRUARI 2006
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS OTONOMI DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NO
JABATAN DALAM TIM
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1
2
3
Pembina
Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur
a. Ketua I
Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur
b. Ketua II
a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris
Anggota-anggota :
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur Kepala Bagian Pengembangan Otonomi Daerah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur a. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur b. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur c. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur d. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur e. Kepala Biro Perlengkapan dan Administrasi Asset Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur
f. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur g. Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur
h. Kepala Sub Bagian Kewenangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur
WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 09-02-2006 No. 36 Th. 2006/E2
ttd SOENARJO
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 1
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth.: 1.
Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2.
Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3.
Sdr. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4.
Sdr. Ketua Badan Pengawas Keuangan di Jakarta.
5. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 6.
Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
7.
Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
8.
Sdr. Kepala Badan Pengawasan Propinsi Jawa imur di Sidoarjo.
9.
Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur.
10. Sdr. Anggota Tim Teknis dimaksud.
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 2
