GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 123 /KPTS/013/2014 TENTANG TIM TEKNIS OTONOMI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
:
bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan fasilitasi pengembangan otonomi daerah, perlu membentuk Tim Teknis Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gebernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5209); 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5, Seri E); 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3, Seri A) ; 7. Peraturan
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-2-
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014; 8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/910/KPTS/013/2013 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014.
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Membentuk Tim Teknis Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran. Menugaskan Tim Teknis Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk : a. memfasilitasi penyelesaian permasalahan penyerahan Peralatan, Personil, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) di wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur; b. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan data base dokumen penyerahan Peralatan, Personil, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) di wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur; c. melaksanakan inventarisasi dan sinkronisasi Norma Standart Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; d. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah; e. menyiapkan bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan produk Hukum Daerah yang berkaitan dengan urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.
KETIGA
:
Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Teknis Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014, Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (28) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, Kegiatan (065) Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Fasilitasi Penyelesaian P3D, Penyerahan Urusan Pemerintah kepada Daerah, Kode Rekening 5.2.1.01.001. KEEMPAT
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-3-
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Pebruari 2014 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 123 /KPTS/013/2014 TANGGAL : 18 PEBRUARI 2014
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS OTONOMI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NO 1
JABATAN DALAM TIM 2
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 3
1.
Pembina
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
2.
Ketua
Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.
a. Sekretaris
Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
b. Wakil Sekretaris
4.
a. Anggota Tetap :
b. Anggota Tidak Tetap
1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur 2) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 3) Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pro-vinsi Jawa Timur 4) Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur 5) Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 6) Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 7) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Inspektorat Provinsi Jawa Timur 8) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur 9) Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah, Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 10) Wakil dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur 11) 14 (empat belas) orang staf Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Instansi Terkait
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
-2-
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. 3. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. 4. Sdr. Kepala Badan Pengawas Keuangan di Jakarta. 5. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 6. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur. 8. Sdr. Anggota Tim Teknis dimaksud. ________________________________________________
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim