KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR : 30/I/KEP/SA/2003 tentang KEBIJAKAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Menimbang
:
a. bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara, menyatakan bahwa Senat Akademik Institut Pertanian Bogor bertugas menyusun Kebijakan Dasar Pengembangan dan Penyelenggaraan kegiatan Akademik. b. bahwa Pemberdayaan Masyarakat merupakan komponen utama dari kegiatan Akademik; c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) perlu segera ditetapkan Kebijakan Dasar Pemberdayaan Masyarakat.
Mengingat
Memperhatikan
:
:
1.
Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
2
Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999;
3
Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 154 tahun 2000;
4
Pasal 24 TAP-MWA Nomor 17/MWA-IPB/2003 (ART-IPB).
Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 29/I/KEP/SA/2003 tentang Persetujuan Penggabungan Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat menjadi Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat.
Keputusan – Ketetapan SA IPB 2001 - 2003
162
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
Pertama
:
Kebijakan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Institut Pertanian Bogor, seperti yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
Kedua
:
Pelaksanaan Kebijakan Dasar Pemberdayaan Masyarakat ini akan diatur dengan Keputusan Rektor.
Ketiga
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 15 Oktober 203 Ketua Senat Akademik
Prof.Dr. Sitanala Arsyad NIP. 130 160 307
Keputusan – Ketetapan SA IPB 2001 - 2003
163
Lampiran : Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor : 30/I/KEP/SA/2003 Tanggal : 15 Oktober 2003 Tentang : Kebijakan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disebut Institut, bertugas menyelenggarakan Tri Dharma perguruan tinggi sesuai dengan amanat yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam upaya mewujudkan amanat tersebut di atas dan memperhatikan serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1.
Institut merupakan suatu komunitas akademik yang menjunjung tinggi kebenaran, dan selalu berupaya mencari dan memberi yang terbaik bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) ke arah tercapainya peningkatan kesejahteraan umat manusia secara berkelanjutan,
2.
Institut senantiasa mendasarkan segala tindakannya pada integritas institusi yang tercermin dalam konsistensi sikap kejujuran, keterbukaan, akuntabilitas, dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat serta jaminan mutu yang tinggi,
3.
Sivitas akademika Institut berkewajiban menciptakan suasana kehidupan kampus yang kondusif dan tanggap terhadap dinamika perkembangan IPTEKS dan sosial ekonomi kemasyarakatan, tuntutan pembangunan, dan perkembangan global,
4.
Lulusan Institut diharapkan menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berintegritas tinggi, kompeten, mandiri, toleran, berkemampuan bekerjasama, dan memiliki rasa tanggung jawab berbangsa dan bernegara,
5.
pengalaman Institut dalam mensinergikan transfer teknologi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui penerapan konsep bimbingan masaal (bimas) untuk peningkatan produksi padi, dalam pengembangan wilayah melalui kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah, dan dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) sebagai upaya untuk mempertajam kepekaan sosial mahasiswa dan sekaligus ajang latihan kerjasama kelompok dalam mengatasi masalah nyata dalam kehidupan pedesaan,
6.
diberlakukannya otonomi daerah dengan diterbitkannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berarti memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proforsional di satu pihak; dan
Keputusan – Ketetapan SA IPB 2001 - 2003
164
beragamnya kondisi agroekologis, ekonomi, dan sosialbudaya, termasuk sumberdaya manusia dari masing-masing daerah di lain pihak, merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi Institut, sebagai kekuatan moral, untuk berkiprah dalam pembangunan nasional, 7.
dengan status BHMN, Institut mendapat hak otonomi untuk mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya, mengatur sendiri organisasi dan program tridharma, termasuk sistem kerja dan operasionalnya secara efektif, efisien dan akuntabel,
maka dengan ini Senat Akademik IPB menetapkan Kebijakan Dasar Pemberdayaan yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikut.
Masyarakat
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian 1.
Institut adalah Institut Pertanian Bogor yang berstatus Badan Hukum Milik Negara.
2.
Lembaga adalah Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat.
3.
Pemberdayaan Masyarakat adalah pengamalan IPTEKS yang dilakukan oleh Institut melalui metoda ilmiah untuk memberdayakan masyarakat, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan kemandirian masyarakat, serta menjadi umpan balik dalam meningkatkan mutu akademik.
4.
Transfer teknologi adalah pengalihan IPTEKS oleh Institut kepada perorangan, masyarakat atau institusi lain agar diperoleh nilai tambah.
5.
Pusat adalah unsur pelaksana kegiatan Lembaga.
BAB II AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pasal 2 Azas Pemberdayaan Masyarakat Program pemberdayaan masyarakat diselenggarakan berdasarkan azas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual dan moral, integritas, kebenaran ilmiah, kelembagaan, keterpaduan, dan profesional.
Keputusan – Ketetapan SA IPB 2001 - 2003
165
Pasal 3 Tujuan Program Pemberdayaan Masyarakat 1. 2. 3. 4.
Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan dan menyebarluaskan hasil temuan dan inovasi IPTEKS secara arif serta bertanggungjawab. Penguasaan teknologi oleh masyarakat melalui transfer teknologi. Terbentuk dan berfungsinya jejaring kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat di dalam dan di luar negeri dalam upaya memberdayakan masyarakat. Terhimpunnya umpan balik dari masyarakat sebagai bahan penyempurnaan dan peningkatan kegiatan akademik.
Pasal 4 Ruang Lingkup Program pemberdayaan masyarakat meliputi antara lain: program penyuluhan, pelatihan, kaji tindak, pendampingan, pengembangan kewirausahaan, konsultansi profesi dan Kuliah Kerja Nyata. BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pasal 5 Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat 1. 2. 3.
Penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat yang monodisiplin dilaksanakan oleh Departemen dengan koordinasi oleh Dekan. Penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat yang multidisiplin dilaksanakan oleh Pusat dengan koordinasi oleh Lembaga. Penanggung jawab kebijakan penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat adalah Lembaga. BAB IV SUMBER DANA DAN PENGELOLAANNYA Pasal 6 Sumber Dana
1.
Institut mengupayakan dana program pemberdayaan masyarakat.
2.
Sumber dana pemberdayaan masyarakat diupayakan berasal dari Pemerintah (Pusat atau Daerah), masyarakat, kerjasama dengan industri, kerja sama dengan instansi pemberdayaan masyarakat, lembaga donor dalam dan luar negeri, dan sumber dana lain yang sah.
Keputusan – Ketetapan SA IPB 2001 - 2003
166
Pasal 7 Pengelolaan Dana 1. 2.
Pusat, Departemen, Fakultas dan Lembaga menyusun rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran tahunan. Dana pemberdayaan masyarakat dikelola terpusat secara terbuka. BAB V PENUTUP Pasal 8
1. 2. 3.
Hal-hal yang belum diatur dalam Kebijakan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dalam keputusan ini akan ditetapkan oleh Senat Akademik. Pelaksanaan Keputusan ini akan diatur oleh Rektor. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan : di Bogor Pada Tanggal 15 Oktober 2003 Ketua Senat Akademik,
Prof.Dr. Sitanala Arsyad NIP. 130 160 307
Keputusan – Ketetapan SA IPB 2001 - 2003
167
