Gambar 1. Kerangka Pemikiran
2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Strategi Pemberdayaan Strategi pada hakekatnya adalah merupakan perencanaan dan manajemen dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Strategi tidak hanya sekedar sebagai peta yang hanya menunjukkan arahnya saja, tetapi sangat penting bagaimana strategi yang dirumuskan mampu memaparkan secara rinci bagaimana melaksanakannya. Strategi sering dikatakan sebagai perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang. Langkah pertama dalam melakukan strategi adalah menentukan misi, yaitu suatu gambaran terhadap maksud atau alasan bagi keberadaan suatu perusahaan atau suatu lembaga. Misi ini penting karena berfungsi sebagai arah bagi suatu perusahaan atau lembaga pemerintah dalam merencanakan kegiatan usahanya (Soesilowati, 1997). Potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil kaya namun poverty headcount index (PHI) mencapai 3.2 atau dua kali rata-rata kemiskinan nasional. Untuk mengatasi permasalahan ini DKP melalui Direktorat PMP mengembangkan strategi pemberdayaan masyarakat. Adapun Strategi Pemberdayaan Masyarakat dimaksud adalah: 1) Strategi Pemberdayaan Ekonomi a. Pengembangan Keuangan Mikro, Akses ke CSR dan PKBL b. Pengembangan Usaha Mikro (SPDN, Kedai Pesisir, Garam, Klinik Bisnis) 2) Strategi Pemberdayaan Sosial-Budaya Iptek
a. Pengembangan Sosial-budaya: (P3MP, Gender, Punggawa Nusantara, Pemuka Agama & Adat, Anak Nelayan). b.
Penerapan Iptek : identifikasi Iptek, melalui : lomba, desiminasi, workshop, kerjasama dengan lembaga pengembang Iptek), implementasi teknologi tepat guna meliputi peningkatan kualitas SDM pemuda nelayan melalui regenerasi nelayan implementasi teknologi tepat guna
3) Strategi PNPM-Mandiri Kelautan dan Perikanan 4. Program Baru “pemberdayaan masyarakat pesisir” yang didanai IFAD. Dalam strategi pembangunan perikanan di Indonesia menurut Dahuri (2000) ada 2 aspek penting untuk melakukan langkah reformasi agar sumberdaya perikanan dapat meningkatkan kinerjanya dan mampu memberikan kontribusi bagi penguatan perekonomian nasional adalah sebagai berikut: 1) Reformasi aspek teknis pembangunan perikanan. Jika sektor perikanan diharapkan menjadi sektor unggulan, maka pengembangan perikanan harus dilakukan melalui pendekatan agribisnis secara komprehensif dan terpadu. Untuk mewujudkan hal ini beberapa program yang harus dilakukan meliputi: pemanfaatan sumberdaya perikanan berwawasan lingkungan, pemberdayaan masyarakat nelayan dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan
usaha
perikanan,
pengembangan
teknologi
pascapanen,
pengembangan sumberdaya manusia dan iptek, pengembangan prasarana dan sarana keamanan laut, serta pola insentif bagi daerah-daerah terpencil. 2) Reformasi kebijakan pembangunan perikanan. Reformasi yang dilakukan meliputi empat aspek antara lain: reformasi hukum, reformasi kelembagaan, reformasi ekonomi, serta reformasi politik. Pendapat atau pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan sumberdaya perikanan merupakan suatu langkah yang strategis bagaimana suatu sistem pengelolaan sumberdaya perikanan secara efektif dan efisien sehingga benar-benar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan khususnya serta bagaimana sumberdaya perikanan tersebut dapat meningkatkan perekonomian baik daerah maupun nasional.
Dalam proses pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat, Soesilowati (1997) memaparkan beberapa bentuk strategi yang dapat dilaksanakan sebagai berikut: 1. Strategi Persuasif, merupakan suatu langkah yang diambil dalam hal bagaimana membawa langkah suatu perubahan melalui kebiasaan dalam berperilaku, dimana pesan disusun secara terstruktur dan dipresentasikan. Strategi persuasif lebih sering digunakan bila sasaran tidak sadar terhadap perubahan atau mempunyai komitmen yang rendah terhadap perubahan. 2. Strategi Fasilitasi, yaitu strategi yang dipergunakan bila kelompok atau sistem yang dijadikan target mengetahui adanya suatu masalah dan membutuhkan perubahan serta adanya sikap keterbukaan terhadap bantuan dari luar dan keinginan pribadi yang kuat untuk terlibat. Melalui strategi ini diharapkan perubahan dapat bertindak sebagai fasilitator. Strategi ini dikenal sebagai kooperatif, yaitu agen perubahan bersama-sama dengan sasaran mencari penyelesaian melalui kerjasama yang bisa bersifat implementatif.
2.2 Konsep Pemberdayaan Perberdayaan merupakan satu istilah yang diterjemahkan dari istilah empowerment yang merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pemikiran dan kebudayaan masyarakat. Pemberdayaan memiliki dua kecendrungan yaitu kecendrungan primer dan kecenderungan sekunder. Kecendrungan primer merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya; Kecenderungan skunder, merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan mereka. Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua
kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional. Dalam kerangka pikir inilah upaya memberdayakan masyarakat pertamatama haruslah dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkahlangkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya (Kartasasmita, 1996). Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sustainable development dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat
diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis.
2.3 Tipe Pemberdayaan Banyak sudah program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP). Pada intinya program ini dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: (a)
Kelembagaan. Bahwa untuk memperkuat posisi tawar masyarakat, mereka haruslah terhimpun dalam suatu kelembagaan yang kokoh, sehingga segala aspirasi dan tuntutan mereka dapat disalurkan secara baik. Kelembagaan ini juga dapat menjadi penghubung (intermediate) antara pemerintah dan swasta. Selain itu kelembagaan ini juga dapat menjadi suatu forum untuk menjamin terjadinya perguliran dana produktif diantara kelompok lainnya.
(b) Pendampingan. Keberadaan pendamping memang dirasakan sangat dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan. Masyarakat belum dapat berjalan sendiri mungkin karena kekurangtauan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang rendah, atau mungkin masih kuatnya tingkat ketergantungan mereka karena belum pulihnya rasa percaya diri mereka akibat paradigma-paradigma pembangunan masa lalu. Terlepas dari itu semua, peran pendamping sangatlah vital terutama mendapingi masyarakat menjalankan aktivitas usahanya. Namun yang terpenting dari pendampingan ini adalah menempatkan orang yang tepat pada kelompok yang tepat pula. (c)
Dana Usaha Produktif Bergulir. Pada program PEMP juga disediakan dana untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang menjadi pilihan dari masyarakat itu sendiri. Setelah kelompok pemanfaat dana tersebut berhasil, mereka harus menyisihkan keuntungannya untuk digulirkan kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkannya.
Pengaturan pergulirannya akan
disepakati di dalam forum atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi pemerintah setempat dan tenaga pendamping.
2.4 CSR (Corporate Social Reponsibility) Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah dikenal sejak awal 1970, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan (Corporate Social Reponsibility) CSR dan tidak hanya merupakan kegiatan kreatif perusahaan dan tidak terbatas hanya pada pemenuhan aturan hukum semata, (Chairil, 2007). Cook (1994) dalam Supriyanto (2004) menyatakan pembangunan masyarakat merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan masyarakat menuju kearah yang positif. Sedangkan Giarci (2001) dalam Supriyanto (2004) memandang community development sebagai suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya. Proses ini berlangsung dengan dukungan collective action dan networking yang dikembangkan masyarakat. Bartle (2003) dalam Supriyanto (2004) mendefinisikan community development sebagai alat untuk menjadikan masyarakat semakin komplek dan kuat. Ini merupakan suatu perubahan sosial dimana masyarakat menjadi lebih komplek, institusi lokal tumbuh, collective power-nya meningkat serta terjadi perubahan secara kualitatif pada organisasinya.
2.5 Pendapatan Ada beberapa definisi pengertian pendapatan dari para ahli antara lain Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers (1982: 20), pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang baik dari pihak lain maupun dari hasil sendiri. Dengan dinilai sejumlah uang atas harga yang berlaku pada saat itu. Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers (1982: 66) juga membedakan pendapatan menjadi dua yaitu pendapatan yang berupa uang dan pendapatan yang berupa barang. Pendapatan yang berupa uang yaitu segala penghasilan yang berupa
uang yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi, sumber-sumber utama adalah: 1) dari gaji dan upah yang diperoleh dari kerja pokok, kerja sampingan, kerja lemburan, dan kerja kadang-kadang 2) dari usaha sendiri yang meliputi: hasil bersih dari usaha sendiri, komisi, dan penjualan dari kerajinan rumah 3) dari hasil investasi yakni pendapatan yang di peroleh dari hak milik tanah 4) keuntungan sosial, yakni pendapatan yang diperoleh dari kerja sosial. Pendapatan yang berupa barang yaitu segala penghasilan yang sifatnya regular dan biasa akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa dan diterimakan dalam bentuk barang atau jasa. Pendapatan berupa : 1) Bagian pembayaran upah dan gaji yang dibentuk dalam beras, pengobatan, transportasi, perumahan, dan rekreasi. 2) Beras yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah antara lain pemakaian barang yang diproduksi di rumah, sewa yang seharusnya dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang di tempati. Pengertian pendapatan menurut Simanora dalam Astuti (2004: 28-29) adalah kenaikan aktiva perusahaan atau penurunan kewajiban perusahaan (atau kombinasi antara keduanya) selama periode tertentu yang berasal dari pengiriman barang– barang, penyerahan jasa, atau kegiatan-kegiatan lainya yang merupakan kegiatan sentral perusahaan. Menurut Tohar dalam Eko (2003:15) pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima setiap orang dalam masyarakat yang sebelum dikurangi transfer payment. Transfer Payment yaitu pendapatan yang tidak berdasarkan balas jasa dalam proses produksi dalam tahun yang bersangkutan. Tohar dalam Eko (2003) juga menambahkan bahwa pendapatan dibedakan menjadi : 1) Pendapatan asli, yaitu pendapatan yang diterima oleh setiap orang yang langsung ikut serta dalam produksi barang
2) pendapatan turunan (sekunder) yaitu pendapatan dari golongan penduduk lainnya yang tidak langsung ikut serta dalam produksi barang seperti dokter, ahli hukum dan pegawai negeri. Sedangkan menurut Kasryno (1984: 263) pendapatan menurut perolehannya dibedakan menjadi: 1) Pendapatan kotor, yaitu pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi pengeluaran dan biaya-biaya 2) Pendapatan bersih, yaitu pendapatan yang diperoleh sesudah dikurangi pengeluaran dan biaya-biaya Pendapatan menurut bentuknya dibedakan menjadi: 1) Pendapatan berupa uang, adalah segala penghasilan yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balasa jasa, sumber utamanya berupa gaji, upah, bangunan, pendapatan bersih dari usaha sendiri dan pendapatan dari penjualan seperti : hasil sewa, jaminan sosial, premi asuransi. 2) Pendapatan berupa uang, adalah segala penghasilan yang sifatnya reguler dan biasanya tidak berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang. Yudhohusodo dalam Aryani A. (2005) tingkat pendapatan seseorang dapat digolongkan dalam 4 golongan yaitu: 1) Golongan yang berpenghasilan rendah (low income group) yaitu pendapatan ratarata dari Rp. 150.000 perbulan 2) Golongan berpenghasilan sedang (Moderate income group) yaitu pendapatan rata-rata Rp. 150.000 – Rp.450.000 perbulan 3) Golongan berpenghasilan menengah (midle income group) yaitu pendapatan ratarata yang diterima Rp. 450.000 – Rp. 900.000 perbulan 4) Golongan yang berpenghasilan tinggi (high income group) yaitu rata-rata pendapatan lebih dari Rp. 900.000.
2.7. Nelayan Nelayan Indonesia masih sangat memprihatinkan, bahkan sering dianggap sebagai kelompok termiskin diantara yang miskin. Mereka miskin modal usaha, informasi, pendidikan, pengetahuan dan kemampuan usaha, tinggal di daerah yang
miskin akan sarana prasarana dalam mengaktualisasikan dirinya. Banyak Faktor penyebab kemiskinan nelayan, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan lingkugan secara umum. Menurut Undang-undang (UU) No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan, binatang air lainnya atau tanaman air. Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat atau perlengkapan ke dalam perahu atau kapal, tidak dimasukkan sebagai nelayan. Ahli mesin dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkap dimasukkan sebagai nelayan, walaupun tidak secara langsung melakukan penangkapan. Berdasarkan curahan waktu kerjanya, nelayan dibedakan menjadi: 1) Nelayan penuh adalah nelayan yang seluruh waktu kerjanya dipergunakan untuk melakukan operasi penangkapan ikan 2) Nelayan sambilan utama adalah nelayan yang sebagian besar waktu kerjanya dipergunakan untuk melakukan operasi penangkapan ikan 3) Nelayan sambilan tambahan adalah nelayan yang sebagian kecil dari waktu kerjanya dipergunakan untuk melakukan operasi penangkapan. Menurut Hermanto (1986) secara umum berdasarkan bagian yang diterima dalam usaha penangkapan ikan dibagi menjadi lima kelompok, yaitu: 1) Juragan darat adalah orang yang mempunyai perahu dan alat penangkapan ikan laut. Juragan darat hanya menerima bagi hasil tangkapan yang diusahakan oleh orang lain. Pada umumnya juragan darat menangggung seluruh biaya operasi penangkapan 2) Juragan laut adalah orang yang tidak punya perahu dan alat tangkap, tetapi bertanggung jawab dalam operasi penangkapan ikan di laut 3) Juragan darat-laut adalah orang yang memiliki perahu dan alat tangkap sekaligus ikut dalam operasi penangkapan ikan di laut. Juragan darat-laut menerima bagi hasil sebagai nelayan dan bagi hasil sebagai pemilik unit penangkapan
4) Buruh atau pandega adalah orang yang tidak memiliki unit penangkapan dan hanya berfungsi sebagai anak buah kapal, umumnya menerima bagi hasil tangkapan dan jarang diberikan upah harian, dan 5) Anggota kelompok adalah orang yang berusaha pada suatu unit penangkapan secara berkelompok. Perahu yang dioperasikannya adalah perahu yang dibeli dari modal yang dikumpulkan oleh semua anggota kelompok.
2.7 Kesejahteraan Nelayan Pengertian mengenai kesejahteraan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga keadaan sejahtera yang dialami oleh seseorang belum tentu berarti sejahtera bagi yang lainnya. Kesejahteraan tidak saja menyangkut aspek yang bersifat lahiriah atau material, tetapi juga yang bersifat batiniah atau spritual. Menurut Sukirno (1985) dalam Suswanti (2005), kesejahteran adalah suatu yang bersifat subyektif dimana setiap orang mempunyai pedoman, tujuan dan cara hidup yang berbeda-beda terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan. Menurut Sawidak (1985), kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Konsumsi sendiri pada hakekatnya bukan hanya sesuatu yang mengeluarkan biaya, karena dalam beberapa hal konsumsi pun dapat dilakukan tanpa menimbulkan biaya bagi konsumennya. BPS (1991) menyatakan bahwa kesejahteraan bersifat subyektif, sehingga ukuran kesejahteraan bagi setiap individu atau keluarga berbeda satu sama lain. Pada prinsipnya kesejahteraan dari individu atau keluarga tersebut sudah tercapai. Kebutuhan dasar erat kaitannya dengan kemiskinan. Apabila kebutuhan dasar belum terpenuhi oleh individu atau keluarga, maka dikatakan bahwa individu atau keluarga berada dibawah garis kemiskinan. Menurut BPS (1996), pendapatan per kapita sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat yang makmur ditunjukkan oleh pendapatan per kapita yang tinggi, dan sebaliknya
ekonomi masyarakat yang kurang makmur ditunjukkan oleh pendapatan per kapita yang rendah. Kesejahteraan rakyat mempunyai aspek yang sangat kompleks dan tidak memungkinkan untuk menyajikan data yang mampu mengukur semua aspek kesejahteraan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan indikator kesejahteraan yang dipergunakan Badan Pusat Statistik dalam Susenas 1991, indikator tersebut adalah: 1)
Pendapatan per kapita per tahun
2)
Konsumsi rumah tangga per tahun
3)
Keadaan tempat tinggal
4)
Fasilitas tempat tinggal
5)
Kesehatan anggota rumah tangga
6)
Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dan medis
7)
Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan
8)
Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi
9)
Kehidupan beragama
10) Perasaan aman dari tindakan kejahatan. Tingkat kesejahteraan sosial diukur dengan pendekatan pengeluaran rumah tangga yang didasarkan pada pola pengeluaran untuk pangan, barang dan jasa, rekreasi, bahan bakar dan perlengkapan rumah tangga. Pendekatan pengamatan dilakukan terhadap kondisi perumahan, kesehatan, pendidikan, dan pola pengeluaran rumah tangga. Penilaian terhadap kondisi perumahan didasarkan pada jenis dinding rumah, jenis lantai, jenis atap serta status kepemilikan. Pendekatan untuk menilai kondisi kesehatan berdasarkan kondisi sanitasi perumahan serta kondisi perlengkapan air minum, air mandi, cuci dan kakus (BPS 1991). Pengukuran kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah garis kemiskinan menurut Sajogyo (1977) yang membedakannya berdasarkan tingkat pendapatan per kapita per tahun setara beras antara desa dengan kota. Sajogyo (1977) membagi tingkat kemiskinan tersebut sebagai berikut
1) Tidak Miskin, yaitu apabila pengeluaran per kapita per tahun lebih tinggi dari nilai 320 kg beras untuk daerah pedesaan dan lebih dari 480 kg beras untuk daerah perkotaan 2) Miskin (nilai ambang kecukupan pangan), yaitu apabila pengeluaran per kapita per tahun lebih rendah dari nilai tukar 320 kg beras untuk daerah pedesaan dan 480 kg beras untuk daerah perkotaan 3) Miskin sekali (tidak cukup pangan), yaitu apabila pengeluaran per kapita per tahun lebih rendah dari nilai tukar 240 kg beras untuk daerah pedesaan 360 kg beras untuk daerah perkotaan, dan 4) Paling miskin (melarat), yaitu apabila pengeluaran per kapita per tahun lebih rendah dari nilai tukar 180 kg beras untuk daerah pedesaan dan 270 kg beras untuk daerah perkotaan. Selain pengukuran kemiskinan menurut Sajogyo, juga dapat digunakan konsep kemiskinan yang ditetapkan oleh Direktorat Tata Guna Tanah, Ditjen Agraria diacu dalam Hardjanto (1996) yang mengklasifikasikan tingkat kemiskinan berdasarkan nilai konsumsi total sembilan bahan pokok dalam setahun yang dinilai dengan harga setempat. Kebutuhan hidup minimum yang digunakan sebagai tolak ukur adalah: 1) 100 kg beras 2) 15 kg ikan asin 3) 6 kg gula pasir 4) 4 M tekstil kasar 5) 6 kg minyak goreng 6) 60 liter minyak tanah 7) 9 kg garam 8) 20 batang sabun 9) 2 potong kain batik kasar. Dengan mengunakan tingkat pendapatan per kapita per tahun setara dengan pengeluaran untuk konsumsi sembilan bahan pokok, Direktorat Tata Guna Tanah, Ditjen Agraria diacu dalam Hardjanto (1996) membagi tingkat kemiskinan menkadi empat golongan, yaitu:
1) Miskin sekali: Apabila tingkat pendapatan per kapita per tahun lebih rendah 75% dari total pengeluaran 9 bahan pokok 2) Miskin: Apabila tingkat pendapatan per kapita per tahun berkisar antara 75-125% dari total pengeluaran 9 bahan pokok 3) Hampir miskin: apabila tingkat pendapatan per kapita per tahun berkisar antara 126-200% dari total pengeluaran 9 bahan pokok, dan 4) Tingkat miskin: Apabila tingkat pendapatan per kapita per tahun lebih besar 200% dari total pengeluaran 9 bahan pokok.
3 METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan selama 7 bulan yang dimulai dari studi literatur, pembuatan proposal, pengumpulan data dan penyusunan laporan. Penelitian lapang dilaksanakan pada bulan Desember 2009 sampai dengan Juni 2010. Penelitian ini dilakukan di desa Kusu Lovra kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Lokasi Penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian
Sumber : Hasil Analisa GIS Tim RDTR Kota Kao, 2007
3.2 Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Studi kasus adalah studi intensif dan terperinci mengenai suatu objek yang dilakukan dengan berpedoman pada kuesioner (Soekartawi 1986). Aspek yang diteliti meliputi aspek sosial dan ekonomi berupa tingkat kesejahteraan nelayan.
3.3 Pengolahan dan Analisis Data Untuk mengarahkan pada pengambilan keputusan berdasarkan situasi organisasi dan pertimbangan lainnya dibutuhkan suatu kerangka kerja yang logis. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats).
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan analisis kuantitatif terhadap aktoraktor yang berperan dalam pengentasan kemiskinan di desa Kusu Lovra. Sedangkan analisis kualitatif menggunakan observasi dan wawancara mendalam dengan lembaga pemerintah, LSM dan tokoh masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang meliputi: 1. Pengambilan data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara responden (stakeholders) dengan menggunakan kuesioner yang telah disusun sebelumnya. Data primer meliputi data yang menyangkut karakteristik dan pola konsumsi masyarakat nelayan, pendapat responden mengenai strategi pemberdayaan nelayan, serta beberapa faktor pendukung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan di desa Kusu Lovra kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terdiri dari beberapa bagian: a. Karakteristik masyarakat nelayan meliputi: umur, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan jumlah tanggungan b. Faktor eksternal meliputi: kondisi sosial ekonomi masyarakat, fluktuasi harga, musim panen c. Faktor pendukung meliputi: program pemberdayaan, bantuan kredit, pendamping, informasi pasar.
2. Data sekunder, yaitu data- data yang mendukung yang diperoleh dari lembaga yang terkait, data tersebut di peroleh dari: a. Kantor Bupati Halmahera Utara b. Kantor Bappeda Halmahera Utara c. Kantor BPS Halmahera Utara d. Kantor Perikanan dan Kelautan Halmahera Utara e. Kantor Kecamatan Setempat f. Pengamatan Langsung
g. Literatur yang relevan dengan topik penelitian ini h. Data penunjang lainnya yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini
3.5 Bahan dan Alat Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Alat tulis memulis, kuesioner dan kamera.
3.6 Metode Pengumpulan Data Pada pelaksanaan kegiatan kajian, untuk mengumpulkan dan mendapatkan data kualitatif berupa fakta-fakta lisan/tulisan adalah dengan cara:
(1) Observasi Tujuan teknik observasi adalah agar kita memperoleh gambaran yang lebih jelas melalui kegiatan pengamatan tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh melalui metode lain. Adapun syarat untuk melakukan pengumpulan data dengan teknik ini yaitu bahwa peneliti harus secara langsung ada dalam lingkungan peneliti. Hal ini dibuktikan bahwa peneliti berasal dari lokasi penelitian sehinga diharapkan dapat mendalami dan memaknai permasalahan sebagai suatu upaya mengkaji kondisi masyarakat.
(2) Wawancara Mendalam Wawancara mendalam dilakukan dengan cara tatap muka anatara peneliti dengan responden dan stakeholders yang dilakukan dalam suasana formal dan informal. Tujuan teknik wawancara adalah mencari informasi yang sedalamdalamnya dalam bentuk komunikasi verbal (3) Kuesioner.
Mengedarkan daftar pertanyaan kepada responden dan stakeholders, baik itu pertanyaan terbuka maupun tertutup (4) Studi Kepustakaan. Tujuan teknik ini adalah untuk mempelajari arsip-arsip atau dokumendokumen yang terkait dengan situasi dan kondisi masyarakat desa Kusu Lovra kecamatan Kao.
3.7 Metode Analisis Data Dalam penelitian ini, metode analisa yang digunakan antara lain:
3.7.1 Analisis Deskriptif Analisys deskriptif yaitu analisis yang dilakukan membaca tabel-tabel, informasi, gambar gambar, grafik beserta angka angka yang tersedia kemudian melakukan perbandingan, penafsiran, menarik kesimpulan dari hasil analisis. Hal ini mengandung pengertian bahwa data yang terkumpul baik berupa data kuantitatif maupun kualitatif dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan penguraian dan perbandingan dalam bentuk kalimat atau kata kata untuk ditarik kesimpulan. Adapun populasi kajian yang menjadi sasaran adalah anggota masyarakat sebanyak 17 orang yang beraktifitas baik sebagai nelayan, buruh nelayan, maupun pedagang pengumpul yang dilakukan baik secara perorangan maupun secara kelompok dan stakholder lain seperti tokoh masyarakat 2 orang, pemerintah terkait 3 orang, tokoh agama 1 orang, tokoh nelayan 2 orang, maupun tokoh LSM 2 orang. Sedangkan pengambilan sampel responden dilakukan berdasarkan sampling (random sampling dan purposive sampling) yakni ditujukan kepada perorangan maupun anggota kelompok dan pihak-pihak terkait baik sebagai responden maupun sebagai informan yang langsung berkenan dengan kegiatan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di desa Kusu Lovra kecamatan Kao, sebagai berikut: a. Anggota kelompok b. Pengurus kelompok
c. Pemilik katinting d. Nelayan e. Pedagang pengumpul f. Aparat desa g. Tokoh agama. h. Tokoh masyarakat i. Instansi terkait. Selanjutnya untuk mendapatkan data yang lebih optimal maka análisis deskriptif diharapkan paling kurang dapat menyajikan data dalam beberapa tahapan sebagai berikut: 1) Reduksi, data yang diperoleh dilapangan dicatat secara lengkap dan rinci. Data tersebut perlu dirangkum, dipilih hal-hal pokok dan difokuskan sesuai dengan tujuan penelitian, hasil dari reduksi data adalah tersusunnya data ini secara sistematis yang memberi gambaran lebih tajam tentang hasil pengamatan dan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan 2) Display data yaitu melihat gambar keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian maka perlu display data, yaitu menyajikan data dalam tabel, gambar, matriks, grafik, network dan chart. Dalam tahap ini data hasil wawancara diuraikan secara terperinci dan selanjutnya ditampilkan tabel untuk memudahkan membaca hasil penelitian sesuai dengan pertanyaan peneliti 3) Kesimpulan dan verifikasi, yaitu: upaya mencari pola, model, tema, hubungan dan persamaan serta hal-hal yang sering muncul, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Data hasil penelitian dan analisis berdasarkan kerangka pemikiran yang telah ditetapkan untuk kemudian dilihat hubungan dan persamaan dari implikasi teoritiknya, sehinga diperoleh suatu kesimpulan jawaban peneliti.
3.7.2 Analisa SWOT Analisis ini digunakan sebagai alat untuk menyusun suatu strategi yang sesuai dan tepat dalam mengembangkan suatu kegiatan. Analisis SWOT dilakukan berdasarkan asumsi bahwa suatu strategi yang efektif memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT digunakan
untuk memperoleh hubungan antara faktor eksternal dan faktor internal. Dengan analisis ini, kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), yang merupakan faktor internal dapat diidentifikasi, begitu pula peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) sebagai faktor eksternal. Analisis SWOT adalah identifikasi secara sistematik atas kekuatan dan kelemahan dari faktor-faktor eksternal yang dihadapi suatu sektor. Analisis ini digunakan untuk memperoleh hubungan antara faktor internal dan faktor eksternal. Lingkup kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman adalah sebagai berikut: (1). Kekuatan Kekuatan yang diidentifikasikan meliputi semua aspek yang berada dalam strategi pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan yang memberikan nilai positif. (2). Kelemahan Kelemahan yang diidentifikasikan meliputi semua aspek yang berada dalam sistem pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan yang memberikan nilai negatif. (3). Peluang Peluang yang diidentifikasi adalah potensi atau kesempatan dari strategi pemberdayaan masyarakat nelayan yang dapat diambil untuk penanggulangan kemiskinan.
(4). Ancaman Ancaman yang diidentifikasi adalah semua dampak negatif dari luar strategi pemberdayaan masyarakat nelayan yang mungkin dihadapi untuk penanggulangan kemiskinan. Kemudian, langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis SWOT ini adalah sebagai berikut: 1) Identifikasi faktor internal dan eksternal
Dari potensi sumberdaya Desa Kusu Lovra, akan diidentifikasi beberapa faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan. 2) Analisis SWOT Setelah teridentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal (faktor strategis) yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan kemudian dibangkitkan (generating) berbagai alternatif strategi yang relevan dengan menggunakan Matriks SWOT (Tabel 1). Dari matriks SWOT pada tabel itu diperoleh 4 (empat) kemungkinan alternatif strategi, yaitu: 1.
Strategi SO yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengambil peluang yang ada.
2.
Strategi ST yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang dihadapi.
3.
Strategi WO yaitu berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari peluang yang ada dengan mengatasi kelemahan-kelemahan.
4.
Strategi WT yaitu berusaha meminimumkan kelemahan dengan menghindari ancaman yang ada
Tabel 1 Matriks Analisis SWOT Faktor Internal Faktor
STRENGTHS
WEAKNESSES
(S)
(W)
STRATEGI SO
STRATEGI WO
Eksternal
OPPORTUNITI ES (O)
THREATS (T)
3.7.3
Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
STRATEGI ST
STRATEGI WT
Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.
Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.
ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) Setelah dilakukan analisa dengan menggunakan SWOT, maka langkah
selanjutnya adalah membuat urutan prioritas program dengan menggunakan analysis Hirarkhy Proces (AHP). Adapun langkah-langakah dalam analisis data dengan AHP adalah: 1) Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi masalah. 2) Membuat struktur hirarki yang di awali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan sub-sub tujuan, kriteria dan memungkinkan alternatif-alternatif pada tingkatan kriteria yang paling bawah. 3.
Membuat matrik perbadingan berpasangan yang menggambarkan pengaruh relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan yang setingkat di atasnya, perbandingan berdasarkan judgment dari para pengambil keputusan dengan nilai tingkat kepentingan satu elemen dibandingkan dengan elemen lainnya. Untuk mengkuantifikasikan data kualitatif pada materi wawancara digunakan nilai skala komparasi berdasarkan skala Saaty.
4.
Melakukan perbandingan berpasangan. Kegiatan ini dilakukan oleh stakeholder yang berkompeten.
5.
Menghitung akar ciri, vektor ciri, dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten maka pengambilan data diulangi atau dikoreksi. Indeks Konsistensi (CI) menyatakan penyimpangan konsistensi dan menyatakan ukuran tentang konsisten tidaknya suatu penelitian perbandingan berpasangan. Nilai pengukuran
konsistensi diperlukan untuk mengetahui konsistensi jawaban dari respon karena akan berpengaruh terhadap keabsahan hasil. Menurut Saaty, 1993 ada tiga prinsip dalam memecahkan persoalan dengan AHP, yaitu prinsip menyusun hirarki (Decomposition), prinsip menentukan prioritas (Comparative Judgement), dan prinsip konsistensi logis (Logical Consistency). Hirarki yang dimaksud adalah hirarki dari permasalahan yang akan dipecahkan untuk mempertimbangkan kriteria-kriteria atau komponen-komponen yang mendukung pencapaian tujuan. Dalam proses menentukan tujuan dan hirarki tujuan, perlu diperhatikan apakah kumpulan tujuan beserta kriteria-kriteria yang bersangkutan tepat untuk persoalan yang dihadapi. Dalam memilih kriteria-kriteria pada setiap masalah pengambilan keputusan perlu memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut: 1) Lengkap. Kriteria harus lengkap sehingga mencakup semua aspek yang penting, yang digunakan dalam mengambil keputusan untuk pencapaian tujuan. 2) Operasional. Operasional dalam artian bahwa setiap kriteria ini harus mempunyai arti bagi pengambil keputusan, sehingga benar-benar dapat menghayati terhadap alternatif yang ada, disamping terhadap sarana untuk membantu penjelasan alat untuk berkomunikasi. 3) Tidak berlebihan. Menghindari adanya kriteria yang pada dasarnya mengandung pengertian yang sama. 4) Minimum. Diusahakan agar jumlah kriteria seminimal mungkin untuk mempermudah
pemahaman
terhadap
persoalan,
serta
menyederhanakan
persoalan dalam analisis. 5) Tabel 2 Skala Angka Saaty Intensitas/ Pentingnya
Definisi
Keterangan
1
Atribut yang satu dengan yang lainnya sama penting
Dua aktivitas memberikan kontribusi yang sama kepada tujuan
3
Atribut yang satu sedikit lebih penting (agak kuat) dari atribut
Pengalaman dan selera sedikit menyebabkan yang satu lebih disukai
yang lainnya.
daripada yang lain
5
Sifat lebih pentingnya atribut yang satu dengan lain kuat
Pengalaman dan selera sangat menyebabkan penilaian yang satu lebih dari yang lain, yang satu lebih disukai dari yang lain.
7
Menunjukkan sifat sangat penting satu atribut dengan atribut lain
Aktivitas yang satu sangat disukai dibandingkan dengan yang lain, dominasinya tampak dalam kenyataan
Satu atribut ekstrim penting dari atribut lainnya
Bukti bahwa antara yang satu lebih disukai daripada yang lain menunjukkan kepastian tingkat tertinggi yang dapat dicapai.
Nilai tengah di antara dua penilaian
Diperlukan kesepakatan (kompromi)
Jika atribut i dibandingkan dengan j mendapat nilai bukan nol, maka j jika dibandingkan dengan i mempunyai nilai kebalikannya
Asumsi yang masuk akal
Rasio yang timbul dari skala
Jika konsistensi perlu dipaksakan dengan mendapatkan sebanyak n nilai angka untuk melengkapi matriks
9
2, 4, 6, 8
Resiprokal
Rasional
Hirarki strategi pemberdayaan masyarakat nelayan di desa Kusu Lovra Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DESA KUSU LOVRA
NELAYAN
EKOLOGI
TOKOH MASY.
EKONOMI
DKP
SOSIAL
PEMERINT AH DESA
TEKNOLO GI
KOPERASI
SDM
Gambar 3. Hierarki Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Kusu Lovra Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara 4
HASIL PENELITIAN
4.1 Kondisi Umum Nelayan Halmahera utara Luas perairan Halmahera Utara adalah 19.536,02 Km2 atau 76 % dari luas wilayah keseluruhan, mengandung berbagai sumber daya perikanan yang bernilai
ekonomis penting. Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Halmahera Utara standing stock perikanan sebesar 89.865,69 Ton/tahun, potensi lestari Maksimum Sustainable Yield (MSY) yang dapat dimanfaatkan setiap tahun diperkirakan sebesar 26.946,41 ton/tahun dengan perincian sebagai berikut: Perikanan pelagis : 17.986,44 ton/tahun, Perikanan demersel : 71.879,25 ton/tahun. Perikanan laut di Halmahera Utara merupakan daerah sebaran jenis ikan Pelagis dan Demersal yang mempunyai nilai ekonomis penting, (Laporan tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Halmahera Utara, 2008). Menurut laporan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2008, produksi perikanan laut dapat mencapai sebesar 14.686,581 ton. Secara keseluruhan jenis ikan ekonomis penting yang terdapat dalam sumberdaya alam laut di kabupaten Halmahera Utara yaitu : cakalang (Katsuwonus pelamis), tatihu / madidihang (Thunnus albacores), mata besar (Thunnus abesus), albacore (Thunnus alalunga), layang (Decapterus spp), kembung (Rastreliger sp), lemuru (Clupea spp), teri (Stolephorus spp), komo (Auxis spp), bubara (Caranx spp), julung (Hanirhampus sp), ikan terbang (Cypsilerus sp) peperek (Leiognathus sp), beloso (Sameda sp), biji nangka (Upeneus spp), gerot-gerot (Prada tyas spp), ikan merah (Lutjanus spp), kerapu (Ephynephelus sp), suwangi (Priocathus sp), kakap (Lotes spp), cucut (Hemigalerus sp), pari (Trygen sp), bawal hitam (Pormia niger), bawal putih ( Panpus argentus), baronang (Siganus sp), jenis – jenis bukan ikan krustasea, moluska, echinodermata dan rumput laut, serta terumbu karang. Sumber daya alam pantai yaitu : ketam kenari (Birgus latro), penyu, burung laut, hutan mangrove. Dalam perairan ini terdapat juga jenis udang (Penaied sp), kepiting (Brachyura sp), cumi-cumi (Chaphalopoda sp), kerang mutiara (Pinctada maxima), tapis-tapis (Pinctada margaritifera), lola (Trochus niloticus), teripang (Holothuridae sp). Dalam laporan yang sama juga menyebutkan bahwa di beberapa wilayah kecamatan yang berada di wilayah perairan Teluk Kao merupakan daerah penangkapan jenis ikan komersial, cakalang, tuna, komo, kerapu, kakap merah, baronang, ekor kuning, sedangkan alat tangkap yang dominan digunakan nelayan
untuk mengeksploitasi sumberdaya ikan di perairan Teluk Kao adalah jaring. Alat tangkap jaring tetap lebih dominan digunakan pada perairan pantai yang jaraknya dari pantai kurang dari 6 mil. Produksi ikan dengan menggunakan jenis alat tangkap tersebut antara lain ikan ekor kuning dan ikan komo. Selain memiliki luas perairan laut yang potensial, kabupaten Halmahera Utara dikaruniakan sumberdaya darat, tanah yang subur yang ditumbuhi berbagai jenis pohon dan tanaman yang dapat diusahakan masyarakat berupa tanaman hortikultura, tanaman perkebunan dan tanaman pangan, menjadi kekuatan penopang sumber pendapatan masyarakat. Masyarakat Halmahera Utara terdiri dari berbagai etnis diantaranya etnis Tobelo, Kao, Galela, Tobaru (sebagai suku-suku asli) dan suku-suku pendatang diantaranya; suku Batak, Jawa, Toraja, Ambon, Minahasa, Bugis-Makasar, Cina, Buton Sanger dan Talaud. Etnis-etnis ini sudah sejak lama berbaur dalam kehidupan masyarakat di Halmahera Utara. Keterbukaan yang tinggi terhadap siapa saja dimiliki oleh masyarkaat Halmahara Utara karena filosofi “Hibualamo” yang dianut masyarakatnya. Hibualamo adalah rumah besar tempat berkumpulnya komunitas masyarakat asli untuk membicarakan berbagai persoalan dalam komunitas tersebut. Hibualamo sebagai Rumah besar dibangun dalam bentuk segi delapan tanpa dinding, dengan filosofi siapapun dapat bertetduh dirumah itu. Selain keterbukaan, nilai-nilai kebersamaan, tolong-menolong, membantu orang lain dalam keadaan susah, telah membentuk pola hidup masyarakat yang gampag, tidak perlu terlalu sulit menghadapi kehidupan kesehariannya. O’dora, mencintai, menyayangi; O’leleani, melayani merupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat Hibualamo. Kondisi itu menyebabkan masyarakat Halmahera Utara di era sampai dengan tahun 1980-an tidak sulit dalam menghadapi hidup, dan hidup dibangun dengan biaya yang masih relativ kecil. Kondisi hidup seperti ini berlangsung sudah sangat lama yang menyebabkan masyarakat setempat terlena. Etos kerja menjadi relatif rendah kerena semua kebutuhan telah terpenuhi dengan mudah dan
masyarakat bisa hidup dengan nyaman. Mereka menganggap bahwa dari hasil kebun saja mereka bisa hidup dengan aman dan nyaman. Sebagai ilustrasi, jika kita melihat buah-buahan di kebun orang lain, jika kita menghendakinya kita bisa mengambilnya dengan bebas, asalkan sekembali dari kebun dapat diinformasikan kepada pemiliknya. Artinya bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat ketika itu sudah cukup sejahtera dengan ketersediaan sumberdaya alam di sekitarnya. Berbeda dengan kondisi sekarang, sejak era 1990-an, masyarakat sudah mulai menganggap uang menjadi penting bagi kehidupannya, oleh karena itu semua hasil sumberdaya sudah dapat diperdagangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan perkembangan kondisi terakhir inilah membuat sebagian besar masyarakat desa di kabupaten Halmahera Utara mengalami kesulitan dalam menghadapi kehidupan kesehariannya terutama dalam upaya membangun masa depan kehidupan keluarga sejahtera.
4.2 Sumber Pendapatan Nelayan Kabupaten Halmahera Utara secara geografis sebagian besar adalah wilayah laut yang dapat menggambarkan bahwa masyarakat dalam aktifitasnya baik segi ekonomi, sosial dan lain-lain selalu ada hubungan dengan perairan laut. Pemukiman masyarakat pada umumnya berada pada pesisir pantai dan pulaupulau
tetapi
sumber
pencaharian
utama
adalah
sebagai
petani
dengan
mengembangkan tanaman Kelapa dan berbagai jenis tanaman perkebunan seperti cengkeh, pala, kakao, vanili juga berbagai jenis tanaman hortikurltura dan tanaman pangan. Oleh karena itu selain bermata pencaharian sebagai petani, sector perdagangan dan perikanan juga mulai diusahakan oleh masyarakat di Halmahera Utara. Khusus pada sektor perikanan masyarakat memanfaatkan sumberdaya ini sebagai pekerjaan sambilan Nelayan di desa Kusu Lovra terbagi menjadi dua kelompok yaitu nelayan katinting dan buruh nelayan katinting. Nelayan katinting yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah nelayan yang melakukan penangkapan dengan perahu katinting milik sendiri. Sedangkan buruh nelayan katinting yaitu nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu katinting milik orang lain. Pendapatan buruh nelayan diperoleh melalui pembagian hasil penangkapan dengan pemilik perahu katinting setelah dikurangi total biaya operasional. Pemilik perahu katinting mendapat setengah dari total pendapatan bersih, begitu juga dengan buruh nelayan mendapat bagian yang sama dengan pemilik perahu katinting. Secara umum, nelayan desa Kusu Lovra tidak sepenuhnya mengandalkan pendapatannya dari hasil melaut, tetapi banyak juga dari mereka yang sumber pendapatannya dari hasil bekerja sebagai petani, khususnya petani kopra. Rata-rata pendapatan dari sektor pertanian tanaman kelapa sebesar Rp. 450.000,- per bulan dari lahan seluas 1 sampai 2 hektar. Satu kilogram kopra dijual seharga Rp.3.000,dari rata-rata kopra yang dihasilkan sebanyak 1.200 kilogram. Sedangkan panen kelapa dilakukan setiap tiga kali dalam setahun. Sebagian besar dari mereka menjual kelapa di lokasi pemanenan tanpa harus membawanya ke pasar, atau penjual yang datang langsung ke kebun kelapa, tetapi ada sebagian masyarakat yang sudah sejak awal menerima panjar sehingga hasil kelapa mereka dijual kepada langganan mereka. Model yang terakhir ini terkadang selaku petani kelapa ada dalam ketidakberdayaan karena harga dapat dimainkan oleh pembeli langganan tersebut, dengan berbagai alasan diantaranya bunga atas panjar yang telah diambil. Bagi nelayan maupun buruh nelayan di desa Kusu Lovra, pendapatan dari hasil kebun dianggap sebagai pendapatan tambahan yang diperoleh tanpa mengorbankan waktu yang cukup banyak. Mereka menjual hasil kebun (kelapa) setelah kelapa terlihat mulai mengering. Pendapatan kotor nelayan dari hasil melaut sebesar Rp.100.000-150.000/hari. Setelah pendapatan tersebut dikurangi dengan total biaya operasional, sisanya kemudian dibagi dua antara pemilik perahu dengan buruh nelayan. Rata-rata biaya operasional perhari untuk nelayan katinting adalah sebesar Rp.41.000. Sehingga
rata-rata pendapatan bersih untuk nelayan maupun untuk buruh nelayan perhari sebesar kurang lebih Rp.42.000,- Begitu juga pendapatan untuk buruh nelayan. Jika diasumsikan (berdasarkan pengalaman nelayan desa Kusu Lovra) bahwa penangkapan efektif 14 hari dalam sebulan maka rata-rata pendapatan nelayan adalah sebesar Rp.588.000- per bulan. Upah Minimum Propinsi (UMP) Maluku Utara tahun 2008 sebesar Rp. 700.000,-per bulan, pada tahun 2009 naik sebesar 10% menjadi Rp. 770.000,-per bulan . 4.3 Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan merupakan suatu gambaran secara umum untuk melihat kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat nelayan desa Kusu Lovra. Hal ini disebabkan karena pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan adaptasi dan adopsi terhadap teknologi dan perubahan (kemajuan). Keragaan pendidikan pada masyarakat nelayan, secara umum diperoleh informasi bahwa tingkat pendidikan masyarakat nelayan serendah-rendahnya Sekolah Dasar (SD) dan setinggi-tingginya adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), hal ini tidak menunjukkan adanya perbedaan berdasarkan perbedaan klasifikasi nelayan. Artinya baik pemilik nelayan katinting maupun buruh nelayan katinting mempunyai kesempatan yang sama dalam hal pendidikan. Namun demikian secara keseluruhan tingkat pendidikan masyarakat nelayan di desa Kusu Lovra dapat dikatakan masih relatif rendah karena ditemukan sebanyak 76,4% nelayan hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD), dan 23,5% berpendidikan SMP dari total jumlah penduduk 341 jiwa. Tingkat pendidikan tersebut sangat berpengaruh terhadap inovasi dan kreativitas nelayan dalam melaksanakan aktivitasnya, dan akan berpengaruh pula terhadap tingkat pendapatan nelayan. Menurut Dahuri (2000) bahwa pada umumnya masyarakat pesisir lebih merupakan masyarakat tradisional dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah
dan relatif sederhana. Pendidikan formal yang diterima masyarakat pesisir secara umum jauh lebih rendah dari pendidikan masyarakat non pantai lainnya. Berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat, Rahardjo (1996) menyatakan bahwa masyarakat pesisir dapat dibedakan secara jelas dari masyarakat kota, perbedaan utamanya karena keadaan sosial ekonomi mereka yang umumnya terbelakang. Seperti terlihat dari beberapa indikator, misalnya pendapatan yang relatif rendah, kurangnya kelembagaan penunjang, lemahnya infrastruktur (sosial, fisik, ekonomi), rendahnya tingkat pendidikan dan status kesehatan. Sedangkan perhatian dan tingkat partisipasi nelayan terhadap pendidikan anak-anaknya cukup tinggi, baik untuk anak perempuan maupun anak laki-laki. Anak-anak mereka pada umumnya bersekolah hingga jenjang SLTP, walaupun tidak semua anak nelayan bersekolah hingga SLTP. Kepedulian masyarakat setempat terhadap arti penting pendidikan bagi masa depan kehidupan anak-anak mereka, mulai berubah sejak dasa warsa 90-an. Walaupun dengan kondisi yang demikian, ada juga nelayan yang mulai menyekolahkan anak-anaknya hingga ke jenjang pendidikan tinggi. 4.4 Sosial ekonomi nelayan Masayarakat desa Kusu Lovra terdiri dari etnis Tobelo, Boeng, Pagu, Kao, Tobaru (suku-suku asli), dan suku pendatang; Sanger, Talaud dan Minahasa. Khusus untuk masyarakat nelayan di desa Kusu Lovra didominasi oleh etnis Sanger dan Talaud, dan mereka berdomisili dalam satu lokasi yang tidak bercampur banyak dengan etnis yang lain, oleh karena itu sebagai kelompok masyarakat sesama etnis, tolong-menolong, saling membantu, gotong royong juga masih hidup dan berkembang dalam masyarakat., tetapi
dalam perkembangan terakhir ini,
dalam banyak hal, nilai-nilai yang pernah ada dulu sudah mulai terdegradasi hanya karena berbagai usaha dan aktifitas masyarakat telah memiliki nilai materi (uang). Kehidupan para nelayan desa Kusu Lovra bukanlah bersifat individual, tetapi dalam melaksakan pekerjaan sebagai nelayan, sebagian dari mereka ada yang
hidup berkelompok. Setiap kelompok nelayan terdiri dari: (1) juragan pemilik kapal/perahu; (2) dan buruh nelayan. Ketika melaut buruh nelayan juga terkadang ada yang sendiri dan ada juga yang lebih dari satu orang. Sebagai sebuah (organisasi) kelompok nelayan, pola relasi kerja, baik antara juragan/pemilik perahu dan buruh nelayan sendiri, bukan terjadi dalam kerangka hubungan kerja antara “atasan” dan “bawahan” yang bersifat “hubungan pengabdian”, tetapi lebih bersifat “kolegialisme” dan “kekeluargaan”, sekalipun terdapat klasifikasi di antara mereka sesuai dengan spesifikasi kerja masing-masing. Hubungan kerja di antara mereka pun sangat longgar, terbuka, suka-hati dan didasarkan atas kerjasama yang saling menguntungkan. Hal ini menunjukkan betapa faktor-faktor sosial dan budaya bercampur baur dengan faktor-faktor ekonomi. Menurut Boeke dalam Mintaroem (2008), masyarakat desa tradisional mampu membangun dan mengembangkan struktur ekonomi secara otonom dan swasembada, hal itu tidak lain karena didukung penuh oleh adanya ikatan-ikatan sosial dan budaya yang asli dan organis, sistem kesukuan tradisional, kebutuhankebutuhan yang tak terbatas dan bersahaja, prinsip produksi pertanian yang semata-mata untuk keperluan keluarga, pengekangan pertukaran sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan, serta tidak terlalu didasarkan pada motif-motif murni ekonomi yang sangat berorientasi kepada pasar dan laba (non profit oriented). Sehubungan dengan hal itu maka pekerjaan tidak lain dipandang sebagai “sarana pengabdian” terhadap kewajiban-kewajiban moral, sosial, etika dan keagamaan; atau hanya sebatas sebagai upaya manusia untuk mempertahankan hidup. Dengan kata lain, setiap aktivitas ekonomi, apapun bentuk dan jenisnya, ia senantiasa dikuasai atau berada di dalam “konteks tradisi”.
PEMILIK KAPAL/JURAG AN
BURUH NELAYAN
PEDAGANG PENGEPUL
KONSUMEN AKHIR
