PROTOKOL PERUBAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KEMENTERIAN KESEHAT AN REPUBLIK INDONESIA DE NGAN HELEN KELLER INTERNATIONAL TENT ANG PENYELENGGARAAN PROGRAM GIZI DAN PENCEGAHAN KEBUTAAN
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut "KEMENKES", dan Helen Keller International, selanjutnya disebut "HKI", selanjutnya secara bersama disebut "Para Pihak"; BERKEINGINAN untuk merubah Memorandum Saling Pengertian antara Kemenkes dan HKI tentang Penyelenggaraan Program Gizi dan Pencegahan Kebutaan, selanjutnya disebut MSP, yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2015; TELAH MENCAPAI suatu pengertian sebagai berikut:
PASAL 3
Pasal 3 dari MSP harus diganti dengan berikut:
1. Para (1 ). (2). (3). (4). (5).
Pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama pada wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Propinsi Jawa Barat Propinsi OKI Jakarta Propinsi Sulawesi Selatan
ke~a
yang meliputi:
2. Setiap perubahan wilayah kerja lainnya wajib dikonsultasikan dan disetujui bersama secara tertulis oleh Para Pihak.
Protokol ini menjadi bagian tak terpisahkan dari MSP. Perubahan ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan berlaku selama periode
MSP.
SEBAGAI BUKTI , para penandatangan, telah menandatangani Protokol ini.
DIBUAT di Jakarta pada tanggal
dalam rangkap dua asli,
dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, dokumen dalam bahasa Indonesia yang berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN KESEHAT AN REPUBLIK INDONESIA
UNTUK HELEN KELLER INTERNATIONAL
R~~kPrateek Gupta COUNTRY DIRECTOR
ARAHAN PROGRAM PENYEBAB DAN KONSEKUENSI KEBUTAAN PADA ANAK
Semua program yang akan dilaksanakan di bawah Protokol Perubahan MSP ini harus sejalan dengan strategi KEMENKES tentang pembangunan nasional dan daerah.
I.
KEGIATAN-KEGIATAN
Berdasarkan tujuan dan ruang lingkup kegiatan, arahan program sebagai berikut: 1. Pengembangan protokol untuk penyediaan perawatan mata di fasilitas utama dan mengembangkan modul pelatihan kader dari tenaga kesehatan di sistem kesehatan. 2. Pelatihan pelatih layanan kesehatan mata anak melalui komunitas, sekolah dan pusat kesehatan primer. 3. Pelatihan dokter mata untuk pemeriksaan awal retina mata dan pengobatan pasien ROP. 4. Pelatihan kesehatan mata anak untuk paling sedikitnya satu orang tenaga kesehatan di Puskesmas. 5. Pelatihan untuk pejabat pemerintahan terkait agar dapat melakukan fungsi pengawasan kepada kegiatan-kegiatan terkait kesehatan anak. 6. Pelatihan guru untuk melakukan skrining tajam penglihatan. 7. Melaksanakan skrining tajam penglihatan bagi siswa. 8. Perawatan kesehatan mata anak di Rumah Sakit. 9. Mengarahkan anak berkebutuhan khusus yang berhasil ditemukenali agar dapat bersekolah di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan mengunjungi pusat layanan low vision . 10. Pendidikan masyarakat tentang layanan kesehatan mata anak yang dilaksanakan melalui masyarakat itu sendiri, sekolah dan pusat kesehatan primer. 11 . Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dengan tujuan untuk berbagi informasi tentang pembelajaran yang terjadi (lessons learned) dan data yang dikumpulkan.
II.
ANGGARAN
HKI Indonesia merancang anggaran yang disesuaikan dengan rencana kegiatan. Sebelum adanya rencana kegiatan yang terperinci , HKI Indonesia membuat perkiraan investasi sebesar Rp. 2,503,674,948 (US$ 428,420) selama tiga tahun. lnvestasi khusus untuk program penyebab dan konsekuensi kebutaan pada anak, diuraikan pada matrix sebagai berikut:
Tahun 1 (IDR)
Tahun 2 (IDR)
Tahun 3 (IDR)
479,907,990
565,758,743
1,032,634,980
1, 774,812, 735
236,065,000
171,975,000
236,065,000
270,000,000
270,000,000
270,000,000
Dukungan bagi mitra kerja
270,000,000
Layanan kegiatan
206,455,500
Pelatihan Komunikasi
dan
advokasi Monitoring Evaluasi
Ill.
dan
LO KASI
Lokasi untuk penerapan kegiatan program adalah sebagai berikut dan akan dilakukan secara bertahap: a.
Provinsi Sulawesi Selatan.
Penerapan program akan diprioritaskan sesuai dengan rekomendasi dari hasil identifikasi kebutuhan. Setiap perubahan wilayah kerja harus mendapat persetujuan secara tertulis oleh Para Pihak. IV. MITRA LOKAL Dalam melaksanakan program, HKI akan bekerjasama dengan mitra lokal, yaitu:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan OKI Jakarta Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan BAPPEDA, Sulawesi Selatan Sadan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kelurahan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 7. Rumah sakit RSUP Dr Wahiddin Sudirohusodo 8. Rumah sakit Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo 9 . Universitas Hasanuddin 10. BKMM 11 . PERDAMI 12. IROPIN 13. PERTUNI 14. Yayasan BaKTI
V.
LAPORAN
HKI INDONESIA akan membuat laporan perkembangan tahunan kepada Direktur Gizi Masyarakat dan ditembuskan kepada Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Direktur Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular serta Biro Kerja Sama Luar Negeri (Biro KSLN) - KEMENKES. Laporan tersebut akan mencakup:
1. 2. 3. 4.
Kegiatan dan hasil yang tercapai dan kegiatan yang masih berlanjut. Laporan keuangan mengenani pengeluaran program dan projek, termasuk pengeluaran untuk keahlian teknis. Pengkajian (asesmen) dan rekomendasi untuk rencana selanjutnya. Keadaan yang tidak diperkirakan dan halangan yang dihadapi.
VI.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
1.
Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan paling sedikit dua kali dalam setahun oleh HKI bersama dengan KEMENKES dan instansi terkait. HKI INDONESIA akan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Hasil pemantauan dan evaluasi akan dilaporkan oleh HKI INDONESIA kepada KEMENKES dan instansi terkait. Sebelum pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, KEMENKES dan HKI Indonesia akan melakukan rapat koordinasi persiapan untuk mendiskusikan kesiapan SOM dan pembiayaan serta hal-hal lain yang diperlukan.
2. 3. 4.
VII.
KESIMPULAN
Arahan Program ini memberikan arahan ringkas dan strategi yang dikehendaki sesuai dengan persetujuan MSP. Arahan Program ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Protokol Perubahan MSP ini dan merupakan tambahan Arahan Program yang merupakan bagian dalam MSP yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Januari 2015.
PROTOCOL AMENDING THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND HELEN KELLER INTERNATIONAL ON IMPLEMENTATION OF NUTRITION PROGRAM AND PREVENTION OF BLINDNESS
The Ministry of Health of the Republic of Indonesia, herein after referred to as "MOH", and Helen Keller International, herein after referred to as "HKI", and jointly together shall be referred to as "The Parties"; DESIRING to amend the Memorandum of Understanding between MOH and HKI on
Implementation of Nutrition Program and Prevention of Blindness, herein after referred to as "MOU", signed in Jakarta on 5th January 2015; HAVE REACHED the following understanding:
ARTICLE 3 Article 3 of the MOU shall be replaced by following:
1. The (1 ). (2). (3). (4). (5).
Parties agreed to implement this cooperation in the following work areas: Province of East Nusa Tenggara Special Province of Yogyakarta Province of West Java Province of Jakarta Province of South Sulawesi
2. Any change in the work area shall be consulted and approved jointly in writing by the Parties.
This protocol is an integral part of the MOU. This amendment shall come into force on the date of signing and be valid for the period of MOU.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Protocol. DONE in duplicate at Jakarta on the O~
day of
Ma rc~
in the year
1.. 0 I b
in
Indonesian and English languages, both of the text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the Indonesian texts shall prevail.
FOR MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA
FOR HELEN KELLER INTERNATIONAL
Prateek Gupta COUNTRY DIRECTOR
PROGRAM DIRECTION FOR CAUSES AND CONSEQUENCES OF CHILD BLINDNESS
All programs under this Protocol Amending of the MOU shall be in line with the national and regional development strategies of MoH
I.
ACTIVITIES
Below are the suggested activities to support the program direction: 1. Development of protocols for the provision of eye care at the primary facilities and develop modules for training of various cadres of health workers within the health system. 2. Training of trainers for pediatric eye health services through community, schools and primary health centers 3. Training of ophthalmologists in medical retina for screening and treatment of ROP patients 4. Training of at least one staff member in pediatric eye health at the Puskesmas 5. Training of government officials to oversee child health activities 6. Training of teachers to conduct visual acuity screening 7. Screening of students for visual acuity 8. Treatment of children for eye health at the hospitals 9. Directing children identified with special needs to inclusive schools and low vision clinics. 1O. Education of people regarding pediatric eye health services through the community, schools and primary health centers. 11 . Organize dissemination events to share information about lessons learned and data gathered.
II.
BUDGET
HKI Indonesia will develop a budget that is tailored to the agreed action plan. In the absence of a detailed plan of action, HKI Indonesia would estimate an investment of Rp. 2,503,674,948 (US$ 428,420) over three years, with the following matrix. The investment is specifically to fund the causes and consequences of child blindness program.
Support implementing partners Training
Communications and Advocacy . . ... . u • r- 1u•1•
Year 2 (IDR)
Year 3 (IDR)
270,000,000
-
-
206,455,500
479,907,990
565,758,743
-
1,032,634,980
1, 774,812, 735
236,065,000
171,975,000
236,065,000
. ... ...
. ... ...
. ......
to
Service delivery
Monitoring
Year 1 (IDR)
and
._,._&•,n.•1..•A.•ft.•A.•A.•-~•A•ft•J..•4•A•4•.l• -_.4&•A•4• 4.•ft•J.•.l•-
Ill.
LOCATION
The specific locations for implementation of program activities are as follows and by stages:
a.
Province South Sulawesi.
Implementation of the program will be prioritized according to recommendation from the need identification. Any change of the geographical working areas shall be agreed in writing by The Parties.
IV.
LOCAL PARTNER In implementing the program, HKI will cooperate with local partners, namely: 1. The provincial health office of South Sulawesi and OKI Jakarta 2. The provincial Education Office of South Sulawesi 3. BAPPEDA, South Sulawesi 4. Sadan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kelurahan 5. District Health Offices 6. District Education Offices 7. RSUP Dr Wahiuddin Sudirohusodo hospital 8. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo hospital 9. Universitas Hasanuddin 10. BKMM 11 . PERDAMI 12. IROPIN 13. PERTUNI 14. Yayasan BaKTI
V.
REPORTING
HKI INDONESIA will prepare an annual progress report to be submitted to the Director of Community Nutrition and copied to Director of Primary Health Services, Director of Referral Health Services and Director of Non Communicable Disesase Control and Prevention, also to Bureau for International Cooperation. The content of the report will cover: 1. Activities and achievement of the completed and ongoing projects and programs. Financial report, regarding expenditures for the programs and projects including 2. technical expert expenses. 3. Assessments and recommendations for further actions. 4. Unforeseen events and constraints faced.
VI.
1.
2. 3. 4.
MONITORING AND EVALUATION
Monitoring and evaluation shall be conducted by HKI together with MOH and relevant local partners at various levels (province, district etc.) two time in year, as part of specified projects activities. HKI INDONESIA shall coordinate these activities with prior agreement from all stakeholders. The results of the monitoring and evaluation exercises shall be submitted by HKI INDONESIA to the MOH and related Government Institutions as required. Prior to the Monitoring and Evaluation program, MOH and HKI shall conduct the preparatory meeting to discuss regarding the human resources and financial settlements of conducting this visit.
CONCLUSION
This Program Direction provides a brief overview of direction and strategy desired as agreed in the MOU. The Program Direction shall constitute an integral part of this protocol amending of the MOU as additional of Program Direction that part of MOU signed on 5 January 2015.
