Jakarta, Februari 2011 Kepada Yth, Ketua Makamah Konstitusi RI Jl. Medan Merdeka Barat No 6 Jakarta. Hal
: Permohonan sebagai pihak terkait dalam perkara No.34/PPU VIII/2010
Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama Jabatan
: :
Azas Tigor Nainggolam, SH, MSi. Ketua Forum Warga Kota Jakarta
2. Nama Jabatan
: :
Ari Subagio Wibowo, SH. Sekretaris Jendral Forum Warga Kota Jakarta
Menyatakan bahwa kami berdua tersebut di atas, tergabung dalam TIM ADVOKASI HUKUM JARINGAN INDONESIA UNTUK PENGENDALIAN MASALAH TEMBAKAU (PUBLIC INTEREST LAWYER FOR INDONESIA TOBACCO CONTROL NETWORK (PIL-ITCN)) yang beralamat di Jalan Pancawarga IV No 44 RT 003/07 Cipinang Muara Jakarta 13420, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Dengan ini mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara Uji Materiil terhadap ketentuan Pasal 113 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 114 dan Pasal 199 ayat Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diajukan Pemohon Sdr. Nurtanto Wisnu Brata, SE, Amin Subarkah, Abdul Hafidz Aziz, SPd, Drs. Thalabudin Muslim KH., Moh. Tafri H., H. Parmuji, Timbul, H. Supriyadi, Salim, Suparno, Suryadi, Hodri, Ahmad Maftuh, Mashadi Waluyo, Sosiowati dan Hanif, sebagaimana teregister perkara No.34 /PUU-VIII/2010; Adapun alasan-alasan permohonan sebagai Pihak terkait dalam perkara aquo adalah sebagai berikut: A. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Pemohon sebagai pihak terkait dalam perkara No.34/PPU VIII/2010 1. Bahwa PEMOHON merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki Badan Hukum sebagai Perkumpulan Forum Warga Kota Jakarta yang telah didaftarkan dan disahkan melalui Kantor Notaris Siti Meinar Brillianti, SH di Jakarta dengan Nomor Akta No: 1 pada tanggal 2 Juli 2003, terakhir telah diubah melalui Kantor Notaris Siti Meinar Brillianti, SH Nomor Akta No: 20 pada tanggal 18 September 2008. 2. Bahwa PEMOHON adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai kepedulian khusus (special interest) terhadap kota Jakarta dan permasalahan kebijakan pembangunan di kota
Jakarta dan penghormatan, pengakuan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dalam Akta Notaris Pendirian . PEMOHON sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasarnya menegaskan: Pasal 4 PEMOHON berdasarkan Pancasila , Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan Prisip-prinsip Universal Hak Asasi Manusia. Pasal 6: Maksud dan Tujuan PEMOHON didirikan adalah menjadi wadah bagi warga kota Jakarta untuk berperan dalam membangun kota Jakarta dengan semangat partisipasi, cinta lingkungan, penghormatan terhadap Hak asasi Manusia dan pemerintahan yang bersih. Pasal 7: Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PEMOHON melakukan kegiatan advokasi terhadap kebijakan publik berupa : 1. Studi kebijakan Publik, pendidikan publik, kampanye publik dan pembelaan kepentingan publik dibidang penegakan hukum dan keadilan dengan: a. penghormatan, pengakuan dan pemenuhan hak asasi manusia. b. keadilan dan kesetaraan gender yang tidak diskriminatif. c. pengelolaan lingkungan serta pelestarian lingkungan hidup dan sumber alam yang seimbang. d. perlindungan dan pembelaan hak-hak konsumen. e. Pengelolaan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan memberikan ruang bagi partisipasi dan kontrol publik. 2. Melakukan pelayanan hukum, berupa pemberian bantuan hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan, kepada anggota mayarakat yang dilanggar hak-hak asasinya baik dibidang politik , ekonomi, social dan budaya. 3. Menyelengarakan pendidikan kepada masyarakat, tentang pengertian nilai-nilai Negara hukum dan Hak Asasi Manusia pada umumnya, khususnya tentang pengertian nilainilai persaudaraan dan martabat manusia. 4. Mengadakan studi penelitian mengenai produk-produk hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadan masyarakat dan atau yang bertentangan dengan rasa keadilan mayarakat dan atau yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. 5. Pendidikan dan kajian Hak Asasi Manusia, seperti mengadakan pelatihan-pelatihan bantuan hukum, diskusi, seminar, lokakarya, dan lain-lain. 6. Menjadi “Counter Part” pemerintah dalam memperjuangkan upaya penegakan dan perlindungan hukum serta Hak Asasi Manusia yang berkeadilan. 7. Melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan pembangunan Kota Jakarta bersama warga Jakarta secara kritis dan independen. 3. Bahwa sebagai Lembaga Swadaya Mayarakat, maka kedudukan PEMOHON yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat dalam memperjuangkan haknya telah diakui secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 100 yang menyatakan : “ Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainya , berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan kemajuan hak asasi manusia”.
4. Bahwa sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, PEMOHON memiliki jaringan kerja yang terdiri dari kelompok-kelompok atau komunitas Kaum Miskin Kota, Akademisi, Advokat Publik, Aktivis LSM, Aktivis Perempuan dari berbagai etnis dan beragam agama. 5. Bahwa Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai PEMOHON yang mewakili kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat dalam memperjuangkan haknya telah diakui Legal Standingnya, dalam berbagai putusan pengadilan, seperti: a. Putusan Pengadilan Nomor 820/Pdt/GIF/1988/PN.JKT.PST.; (Kasus Inti Indorayon Utama) antara Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) melawan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM Pusat), Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatra Utara, Menteri Perindustrian, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan RI, PT. INTI INDORAYON. b. Putusan Pengadilan Nomor 154/PDT.G/2001/PJKT…PST; atara (Kasus menggugat APBD DKI Jakarta 2000) Koalisi ORNOP untuk Transparansi Anggaran Kota yang terdiri dari International NGO’s Forum On Indonesia Development (INFID), Urban Poor Consorsium (UPC), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Perhimpunan Jaringan Independen Masyarakat Sipil Untuk Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan (JARI) Indonesia, Komisi Perempuan Indonesia (KPI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Sekretaris Bina Desa, Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) melawan DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. c. Putusan Pengadilan Nomor 213/PDT.G/2001/PN.JKT.PST. (Kasus Sampit) antara Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia (PBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Azasi Manusia (APHI). Melawan Presiden RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kepala Kepolisian Resort Kota Waringin Timur, Gubernur Kepala Daerah TK. I Kalimantan Tengah, Bupati Kepala Daerah TK.II Kota Waringin Timur. d. Putusan Pengadilan Nomor 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT (Kasus Kapas Transgenik) antara KOALISI ORNOP UNTUK KEAMANAN HAYATI DAN PANGAN yang terdiri dari ICEL, YLKI, KONPHALINDO, Biotani Indonesia, YLKSS, LPPM melawan Menteri Pertanian Republik Indonesia. e. Putusan Pengadilan Nomor 212/PDT.G/2002/PN.JKT.PST tertanggal 27 Januari 2003 antara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta melawan Gubernur Jakarta, Walikota Jakarta Timur, Kepala Suku Dinas Trantib dan Linmas Jakarta Timur, Dapot Manihuru. f. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 476/Pdt 6/PN JKT PST. Antara Forumwarga Kota Jakarta melawan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.Tertanggal 10 Juni 2004. g. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 129/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST. Antara Forum Warga Kota Jakarta melawan Gubernur DKI Sutiyoso. h. Putusan Pendadilan Negeri Jakarta Pusat No. 204/PDT.G/2008/PN.JKT.PST. Antara Forum Warga Kota Jakarta, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia melawan Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 6. Bahwa PEMOHON adalah organisasi yang telah dikenal secara konsisten dan terus menerus melakukan advokasi untuk memperjuangkan masalah perkotaan yang telah terbukti secara luas integritasnya, sehingga tidak perlu diragukan lagi keberpihakannya kepada masyarakat miskin kota.
B. PERIHAL KETERKAITAN PEMOHON DALAM PERKARA A QUO Bahwa Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan sebuah produk hukum yang memberikan pengakuan secara legal tentang keberadaan rokok sebagai zat adiktif mengingat tembakau dan produk tembakau mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan. Undang-undang Kesehatan juga merupakan bukti keseriusan negara untuk melindungi warga negaranya khususnya memberikan perlindungan sebagai wujud dari pelaksanaan amanah pembukaan UUD 1945; Bahwa besarnya pengaruh negatif tembakau dan seluruh produk turunannya terhadap kesehatan sudah sewajarnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mewakili rakyat menyetujui Rancangan Undang Undang Kesehatan menjadi Undang Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mencantumkan ketentuan dalam: 1. Pasal 113 ayat (2) Undang Undang 36 yang berbunyi, “Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau padat, cairan, dan gas, yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.” 2. Pasal 114 “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.” 3. Pasal 199 ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatua Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan didenda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” , ayat (2) “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” Bahwa Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) sebagai PEMOHON berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan keberadaan Pasal 113 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap sejumlah pihak yang ingin dengan sengaja menghilangkannya. Bahwa penghilangan Pasal 113 ayat (2) sebagai sebuah bentuk penghianatan terhadap negara dan berkewajiban penegak hukum untuk menindaklanjuti atas hilangnya Pasal tersebut. Bahwa setelah itu, PEMOHON mengetahui melalui website Makamah Konsitusi perihal adanya permohonan uji materil Pasal 113 ayat (1), (2)dan (3), Pasal 114 dan Pasal 199 UU No. 36 Tahun 2009 yang diajukan Pemohon yakni Sdr. Nurtanto Wisnu Brata dkk (PEMOHON PRINCIPAL perkara a quo) dengan register perkara No. 34/PUU- VIII/2010 Bahwa dengan adanya Permohonan Uji Materil dalam perkara a quo, Pemohon berkepentingan untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait yang diperkenankan dalam hukum acara pengujian materil Undang-Undang pada Mahkamah Konstitusi; Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait oleh karena untuk melindungi hakhak konstitusional warga negara, khususnya yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan melindungi penerapan hukum atas Pasal 113 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 114 serta Pasal 199 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang dimaksudkan juga melindungi konsumen dari bahaya adiksi rokok yang bahan bakunya berasal dari tembakau;
Berdasarkan data dan fakta diatas, demi kepentingan terbaik bagi masyarakat, serta sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Pasal 14 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mohon kiranya Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Perkara No. 34/PUU-VIII/2010 berkenan untuk memberikan kesempatan pada PEMOHON untuk dapat menjadi PIHAK TERKAIT dalam perkara a quo.
Demikian permohonan menjadi Pihak Terkait ini kami sampaikan, atas perkenannya Pemohon menyampaikan terimakasih.
Hormat Kami,
Pemohon FORUM WARGA KOTA JAKARTA
Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi Ketua
Ari Subagio Wibowo, SH Sekjend
