Salinan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR : 7/PERDA/1976 TENTANG PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN DI DAERAH TINGKAT II BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,
Menimbang
:
1. bahwa Pertunjukan dan Keramaian Umum dengan segala
bentuknya
sangat
berperan
dalam
rangka
memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. 2. bahwa
kewenangan
pengurusan,
pemungutan
pemanfaatan hasil pajak pertunjukan dan keramaian umum
sepenuhnya
menjadi
urusan
Pemerintah
Daerah Tingkat II Badung. 3. bahwa intensifikasi pendapatan daerah dari pajak pertunjukan
dan
keramaian
menunjang kelancaran terutama
untuk
umum
akan
sangat
pelaksanaan pembangunan
pembangunan
pembinaan
kebudayaan daerah. 4. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu mengatur pajak pertunjukan dan keramaian umum dalam Peraturan Daerah. Mengingat
:
1. Undang-Undang
Nomor
69
Tahun
1958
tentang
pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Bali. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah;
2 3. Undang-Undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah yo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961. 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban pungutan daerah.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 27 Januari 1976.
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian di Daerah Tingkat II Badung.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal I
(1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a.
Pemerintah Daerah ialah : Pemerintah
Daerah
Tingkat II Badung b.
Kepala Daerah ialah
: Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung
3
c.
Pertunjukan dan Keramaian ialah
: segala
macam,
tontonan yang memberi kesempatan kepada Umum untuk mengunjungi melihat
dan hiburan
dengan meminta atau memungut
bayaran
dari
para
penontonnya termasuk pertunjukan
dan
keramaian
yang
khususnya diadakan untuk
tourist
domestik atau asing oleh pengusaha. d.
Perusahaan ialah
: orang
atau
badan
hukum atau instansi. e.
Pungutan bayaran ialah
: sejumlah uang yang dipungut dengan cara bagaimanapun sah
menurut
ketentuan yang
hukum
berlaku
orang-orang memasuki tempat
dan
dari yang
tempat-
pertunjukan
dan keramaian.
4 BAB II WAJIB PAJAK
Pasal 2 (1) Setiap pengusaha yang mengadakan pertunjukan dan keramaian harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Bupati Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu. (2) Pajak
Pertunjukan
dan
keramaian
dibayar
oleh
Pengusaha. (3) Pertunjukan dan Keramaian yang diadakan oleh beberapa pengusaha, maka mereka semuanya atau salah seorang diantara mereka wajib bertanggung jawab atas dibayarnya pajak sesuai dengan pasal 3 (1) Peraturan Daerah ini. (4) Pajak
tidak
dipungut
apabila
pertunjukan
dan
keramaian tidak jadi diadakan. (5) Apabila belum ada surat
keputusan dari Bupati
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu sebagaimana Peraturan
dimaksud
Daerah
ini,
dalam sedang
pasal
4
ayat
pertunjukan
(1) dan
keramaian baru akan diadakan oleh pengusaha dan belum memungut bayaran, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat
yang
ditunjuk
untuk
itu
berhak
dan
berwenang untuk membubarkannya. (6) Tetapi apabila pertunjukan dan keramaian tersebut pada pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini sudah dilaksanakan dan dipungut bayaran, Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berhak dan berwenang menyita hasil yang dipungut dan disimpan
ke
Kas
Pemerintah
Daerah
Tingkat
II
5 Badung
sedangkan
pertunjukan
dan
keramaian
tersebut dibubarkan. (7) Surat
permohonan
ijin
pertunjukan dan keramaian
untuk
mengadakan
sebagaimana tersebut
pasal 4 ayat (1) harus disertai keterangan tentang maksud diadakannya pertunjukan, besarnya bayaran tiap-tiap karcis menurut klasnya dan jumlah karcis yang akan dijual guna penentuan besarnya pajak.
BAB III BESAR DAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 3 (1) Besarnya pajak pertunjukan dan keramaian diatur berdasarkan klasifikasi sebagai berikut : a. Pertunjukan dan keramaian untuk komersiil tetap dipungut pajak sebesar 30% dari hasil pungutan bayaran.
b. Pertunjukan dan keramaian untuk komersiil tidak tetap dipungut pajak sebesar 20% dari hasil pungutan bayaran.
c. Pertunjukan dan keramaian untuk dana sosial dipungut pajak sebesar 10% dari hasil pungutan bayaran.
d. Bilamana oleh pengusaha dinyatakan bahwa uang pungutan bayaran sudah ditambah dengan jumlah
6 pajak, maka atas jumlah
dari penambahan itu
tidak dipungut pajak.
e. Pertunjukan
dan
keramaian
yang
ada
hubungannya dengan upacara adat atau hari-hari nasional bersejarah dan tidak dipungut bayaran dari penontonnya, tidak dipungut pajak.
(2) Pelaksanaan pengadaan pertunjukan dan keramaian seperti tersebut pada pasal 3 ayat (1) c, Kelian Adat atau Kelian Dinas harus memberi permakluman kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
Pasal 4
(1) Perusahaan diwajibkan membayar pajaknya terlebih dahulu
berdasarkan
klasifikasi
pertunjukan
dan
keramaian tersebut pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini ke Kas Pemerintah Daerah Tingkat II Badung.
(2) Semua pengusaha yang mengajukan permohonan untuk mengadakan
pertunjukan dan keramaian
sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) dianggap berdomisili di Daerah Tingkat II Badung.
(3) Dilarang mengadakan pertunjukan dan keramaian sebelum pajak dibayar sebagaimana
tersebut pada
pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, kecuali apabila cukup
alasan
dan
dapat
dipertanggungjawaban,
7 Kepala Daerah dapat mengijinkan pembayarannya sehabis pertunjukan dan keramaian.
Pasal 5
(1) Pengusaha yang diberi pengecualian sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (3) diwajibkan membayar pajak pada hari kerja yang pertama sesudah selesai pertunjukan dan keramaian. (2) Apabila pengusaha lalai melakukan kewajibannya sebagaimana
dimaksud
dalam
pasal
5
ayat
(1)
Peraturan Daerah ini, pajak harus dibayar oleh pengusaha sebesar 200 dari pajak yang harus dibayar ke Kas Pemerintah Daerah Tingkat II Badung.
BAB IV KETENTUAN TENTANG PENGGUNAAN KARCIS
Pasal 6
(1) Sebelum karcis dipergunakan atau dijual, terlebih dahulu harus diberi tanda oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. (2) Karcis diberikan kepada penonton dan harus dirobek pada waktu penonton memasuki tempat pertunjukan. (3) Apabila
karcis-karcis
yang
dicap
setelah
selesai
pertunjukan dan keramaian tidak habis terjual, maka
8 pajak yang telah terbayar atas karcis-karcis yang tidak laku dapat diminta kembali.
BAB V SANGSI -SANGSI Pasal 7
Pelanggaran
oleh
pengusaha
ketentuan yang diatur didalam
terhadap
ketentuan-
Peraturan Daerah ini
diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000,(seribu rupiah).
Pasal 8
Kewenangan untuk menyidik dan menuntut pelanggaran tersebut dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini disamping diberikan kepada Pejabat penyidik atau penuntut pada umumnya juga diberikan wewenang kepada Pegawai Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
9 BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut didalam Surat Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksananya.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
(1) Peraturan Daerah ini berlaku mulai sejak disahkan. (2) Sejak
berlakunya
Peraturan
Daerah
ini,
maka
Peraturan Penarikan Pajak Keramaian dari Dewan Raja-Raja dibali No. 10/1948 ( Pengumuman esmi Kerajaan-Kerajaan di Bali No. 15/1948 ) dinyatakan tidak berlaku lagi. Denpasar, 27 Januari 1976
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung
Ketua, ttd.
(ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA)
ttd.
(I DEWA GEDE OKA)
10
DISAHKAN : Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 15 Oktober 1977 Nomor : Pem.10/49/41-317 Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Mewakili, ttd. (Drs. H. SOEMARNO)
Diundangkan kedalam Lembaran Daerah Tingkat II Badung Tanggal : 26 Desember 1977 Nomor
: 31 Seri A Nomor 31
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Sekretaris Wilayah/Daerah, ttd. (Drs. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN) Nip. 010026454
11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR : 7/PERDA/1976 TENTANG PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN DI DAERAH TINGKAT II BADUNG
PENJELASAN UMUM :
Mengingat
bahwa
pembangunan
daerah
dan
perkembangan kemajuan maupun pergaulan masyarakat daerah yang sedemikian meluas dan
pesat khususnya di
Daerah Tingkat II Badung, sudah tentunya akan mengundang bertambah dan berkembangnya pula pusat pertunjukan dan keramaian atau tempat-tempat rekreasi yang diperlukan oleh masyarakat umum baik yang bersifat komersiil maupun yang bersifat non komersiil (adat, peringatan hari-hari nasional dan sebagainya). Apabila diperhatikan Peraturan tentang keramaian dan kesenangan umum Nomor 15 tanggal 29 Juli 1948 yang diumumkan dalam pengumuman resmi Gabungan Kerajaankerajaan
Bali
Nomor
10/1948
yang
mengatur
tentang
keramaian dan kesenangan umum sebelumnya sudah tidak sesuai lagi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan bertitik tolak atas Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
12 Pembentukan
Daerah-daerah
Tingkat
II
di
Bali
maka
dipandang perlu untuk memantapkan pengaturan kembali tentang penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian seefektif mungkin akan dapat pula membantu usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatkan pendapatan daerah dan ketertiban Pemungutan Pajak pertunjukan dan keramaian sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
cukup jelas
Pasal 2 Ayat (1)
cukup jelas
Ayat (2)
cukup jelas
Ayat (3)
cukup jelas
Ayat (4)
Apabila pertunjukan dan keramaian sudah mendapat ijin tidak jadi diadakan karena sesuatu hal, maka pengusaha
diwajibkan
segera melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. Ayat (5)
Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
Dan (6)
berhak sesuatu
dan
berwenang
pertunjukan
membubarkan, dan
keramaian
dimaksudkan agar setiap pengusaha memiliki surat
ijin
sebelum
pertunjukan
dan
keramaian diadakan. Apabila pertunjukan dan keramaian diadakan dan sudah dipungut bayaran, maka Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu berhak dan berwenang menyita hasil pungutan tersebut
13 serta
membubarkan
pertunjukan
dan
keramaian yang sedang diadakan. Sedangkan hasil pungutan yang telah disita dan disimpan di Kas Daerah senantiasa menunggu
penyelesaian
atas
tuntutan
terhadap hal itu. Sebagaimana dimaksud pada pasal 8 peraturan daerah ini. Ayat (7)
cukup jelas
Ayat (1)
a. cukup jelas
Pasal 3 b. cukup jelas c. cukup jelas d. yang dimaksud dengan uang pungutan bayaran sudah ditambah dengan jumlah pajak, maka atas jumlah dari penambahan itu tidak dipungut adalah sebagai dasar perhitungan
bagi
para
petugas
dalam
memperhitungkan pengenaan pajak sebagai termaksud dalam ayat (10 a, b, dan c. Pasal 4 Ayat (3)
cukup jelas
Pasal 5
:
cukup jelas.
Pasal 6
:
cukup jelas.
Pasal 7
:
cukup jelas.
Pasal 8
:
cukup jelas.
Pasal 9
:
cukup jelas.
