1429 M

ANALISIS PROGRAM KEMISKINAN KEBODOHAN DAN KETERTINGGALAN INFRASTRUKTUR (K2I) PEMERINTAH DAERAH RIAU TAHUN 2004 – 2008 (STUDI KASUS DI KOTA DUMAI)

SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam (S.Sos.I.)

Oleh: Nasro Parlaungan NIM. 103054028797

JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2008 H./1429 M.

ANALISIS PROGRAM KEMISKINAN KEBODOHAN DAN KETERTINGGALAN INFRASTRUKTUR (K2I) PEMERINTAH DAERAH RIAU TAHUN 2004 – 2008 (STUDI KASUS DI KOTA DUMAI)

SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam (S.Sos.I.)

Oleh:

Nasro Parlaungan NIM. 103054028797

Dibawah Bimbingan

Tantan Hermansah NIP. 150 370 228

JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2008 H./1429 M. ii

Lembar Pernyataan Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sangsi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ciputat, 23 Juni 2008

Nasro Parlaungan NIM. 103054028797

iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Program Kemiskinan Kebodohan dan Infrastruktur (K2I) Pemerintah Daerah Riau”, telah diujikan dalam siding munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Jakarta (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada hari kamis, tanggal 7 Juni 2008. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) Pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

Jakarta, 14 Juni 2008 Sidang Munaqasyah Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Drs. H. Mahmud Djalal, MA NIP. 150202342

Dra. Mona Eliza, MA NIP. 150232028 Anggota,

Penguji I

Penguji II

Wati Nilamsari, M.Si NIP. 150293223

Dra. Hj Mahmudah NIP. 150282125

Pembimbing

Tantan Hermansah, M. Si NIP. 150370228

iv

ABSTRAK Nasro Parlaungan Analisis Program Kemiskinan Kebodohan dan Ketertinggalan Infrastruktur (K2I) Pemerintah Daerah Riau Kemiskinan merupakan penyakit masyarakat yang mewabah tanpa hentihentinya, dengan terjadinya hal seperti ini, peneliti melakukan temuan kajian langan untuk mengetahui sebab musabab terjadinya kemiskinan yang ada di Riau, serta penanganan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulanginya dan melihat sejauh mana kepedulian pemerintah Riau terhadap masyarakat miskin yang ada di daerah tersebut. Penelitian ini dilakuakan untuk mengetahui bagaimana Pemerintah daerah Riau, khususnya Pemerintah Kota Dumai membuat kebijakan, serta mengetahui bagaimana pengaplikasiannya dimasyarakat, dan mengetahui strategi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melakui program K2I ini. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara kepada masyarakat yang menjadi tujuan utama program tersebut serta kepada staf pemerintah pusat bagian Informasi dan Komunikasi (INFOKOM), Ka. Bag. Humas Riau dan Ka. BAPPEDA Provinsi Riau sebab program ini didalam pengawasan dinas tersebut, dan juga dinas-dinas tingkat Kota Dumai, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial, Perkebunan Pertanian dan Kehutanan, Peternakan Perikanan dan Kelautan, Pendidikan dan Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Investasi yang menangani program pengentasan kemiskinan di Kota Dumai. Hasil penelitian yang ditemukan, ternyata masyarakat masih banyak yang belum mengetahui secara rinci apa itu program K2I. Pemerintah yang menangani program ini juga kurang menjalani pendekatan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan program K2I tersebut, sehingga tercipta kesimpangsiuran program yang dijalani.

v

Kata Pengantar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi robbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan kasih sayang-nya kita dapat menikmati indahnya kehidupan di dunia ini, dan semoga kasih sayang-nya menyertai kita sampai di kehidupan mendatang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri teladan kita menuju jalan yang diridhoi-nya. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kategori sempurna, sekalipun penulis telah berusaha untuk melakukan yang terbaik, namun masih ada kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi atau tekhnik penyusunannya. Dengan demikian, penulis membuka diri untuk menerima masukan dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan skripsi dan diri penulis sendiri sebagai bahan evaluasi dan introveksi diri sekarang dan untuk yang akan datang. Sejujurnya penulis akui, bahwa ketika akan menentukan tema skripsi penulis sempat mengalami kebingungan “harus mengambil tema apa, dan dimana lokasi penelitian atau lembaga yang akan diteliti?”kemudian jawaban itu terungkap dengan berusaha banyak membaca skripsi-skripsi dan sumber berita lainnya sehingga didapatlah dengan judul “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Riau Dalam Pengentasan Kemiskinan”. Dengan penyelesaian skripsi ini tak lupa pula penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada: 1. Ayahanda Burhan Batubara dan Ibunda Masleni Siregar yang bersusah payah mencarikan serta mengusahakan biaya untuk menjalani aktifitas perkuliahan sampai dengan selesai, juga yang senantiasa mendo’akan penulis agar menjadi manusia yang bermanfa’at. 2. Abangku Jean dan Doan yang selalu mensuport agar cepat selesai, kakakku Elvyanora yang bersedia menemani saat penelitian untuk memenuhi data yang dibutuhkan, adikku Nurhasanah yang memberikan motifasi dan agar bisa ikut ke Jakarta, dan sanak saudara yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 3. Bapak Dr. Murodi, M.A yang memberi motifasi dengan pertanyaan “Lae kapan selesai?”.

vi

4. Ibu Dra, Mahmudah yang selalu mengingatkan jangan sampai lalai dengan pergaulan tanpa memikirkan perkuliahan. 5. Ibu Wati Nilamsari, M.Si yang selalu mempermudahkan masalah tanpa harus berbelit-belit kesana kemari. 6. Bapak Tantan Hermansah sebagai pembimbing skripsi yang betulbetul memperhatikan apa yang akan ditulis. 7. Para Bapak/Ibu Dosen yang pernah/belum memberikan ilmunya walaupun sedikit. 8. Adikku Ivo Lestari yang cengeng, centil dan keras kepala akan tetapi itu semua membuat suka dan duka. 9. Teman-teman PMI (Pengembangan Masyarakat Islam) khususnya angkatan 2003. Nurul Zamal, Roy, Ilham, Datam, Iskandar, Fahmi, Tubagus SA, M Al-Kahfi, Afrin, Siti Nur Afidah, Cucu S. 10. Teman-teman HIPEMARI (Himpunan Pelajar Mahasiswa Riau) Jakarta. Herman Apriadi RN, M. Ichsan Ray, Agus Salim, Lukman, Wiwin AR, Hendra Noer, Hadi Ismanto, Katon, Mahyudi, Jamal, Rozi, Ali, Marni, dan juga sejajaran Pengurus HIPEMARI dan Alumni HIPEMARI. 11. Teman-teman SEMARI (Serumpun Mahasiswa Riau) UIN Jakarta. Hanif, Nandar, Andi, Oki, Ulum, Samsul, Arizan, Hafiz, Safi’i, Tamrin, Rizal, Didin, Bayu, Rudi, Erdiansyah, Wahyu, Halsah, Sangidun, Karyono, Apriadi, Ade, Nia, Nana, Lilik, Rere, Eli, Luluk, Nita, Pengurus SEMARI. 12. Teman-teman IKPMD (Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Dumai) Jakarta. Riki, Jordan, Zero, Putra, Jhon, Pengurus IKPMD. 13. Teman-teman seperjuangan yang pernah tidur bareng dalam kosan mini, sekretariat dan asrama, dan semua teman-teman yang pernah memasuki didalam persahabatan yang pernah terjalin tanpa terkecuali.

Ciputat, 23 Juni 2008

Penulis

vii

DAFTAR ISI LEMBAR PERNYATAAN ……………………...............……………….... PENGESAHAN PANITIA UJIAN ………………................……………... ABSTRAK ………………………………………..............………............... KATA PENGANTAR …………………………………………................... DAFTAR ISI ……………………........………………………………......... BAB I

iii iv v vi viii

PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Masalah ……………………………………..

B.

1 P

embatasan dan Perumusan Masalah ………………………. 1.

9 P

embatasan Masalah …………..………………………. 2.

9 P

erumusan Masalah ………………………………….... C.

10 T

ujuan dan Manfaat Penelitian …………………………….. 1.

11 T

ujuan Penelitian ……………………………………… 2.

11 M

anfaat Penelitian …………………………………….. D.

11 M

etodologi Penelitian ………………………………………. 1.

12 P

aradigma Penelitian …………………………………... 2.

12 M

etode Penelitian ………………………………...…… 3.

12 W

aktu dan Lokasi Penelitian ………………………….. 4.

15 T

ekhnik Pemilihan Subjek Penelitian …………………. 5.

15 S

umber Data ……………………………………………

viii

16

6.

T ekhnik Pencatatan Data ………………………………

7.

17 T

ekhnik Analisa Data ………………………………….. E.

18 T

eknik Penulisan …………………………………………… F.

18 T

injauan Pustaka …………………………………………… G.

19 S

istematika Penulisan ………………………………………

BAB II

19

TINJAUAN TEORETIS KEMISKINAN DAN K2I

A. Analisis Program …...……………………………………….

21

B. Kemiskinan ...............……………………………………….

21

1.

Defenisi Kemiskinan ……………………….…………..

21

2.

Dimensi Kemiskinan ……..…………………………….

24

3.

Strategi Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan ……

28

4.

Strategi Pemerintah Daerah Riau dalam Pengentasan Kemiskinan …………………………………………….

28

Strategi Pemerintah Kota Dumai dalam Pengentasan Kemiskinan …………………………….………………

30

C. Kebodohan ………………………………........…………….

32

D. Infrastruktur …………………………………........…………

33

5.

BAB III GAMBARAN UMUM PROGRAM K2I DAN KOTA DUMAI A. Program K2I …………………..........................................…. 1. Sejarah Lahirnya K2I ………………….......................... 2. Visi dan Misi ………………….......…………………… 3. Program …………………………….......................…… 4. Sasaran ............................................................................

ix

36 36 38 41 53

B. Kota Dumai ……….......................................................……. 1. K eadaan Geografis dan Demografis …………………... 2. S truktur Ekonomi ……………………………………… 3. K ondisi Sosial Budaya ………………………………… 4. T ingkat Pendidikan ……………………....................…... 5. T ingkat Pendapatan ………………………..................... 6. J enis Pekerjaan …………………................................…

BAB IV UPAYA DUMAI

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

54 54 55 55 56 56 57

KOTA

A.

K ebijakan Pemerintah Daerah Riau, Khususnya Pemerintah Kota Dumai untuk mengatasi Kemiskinan Melalui Program K2I ......................................................................................... B. P engaplikasian Kebijakan Pemerintah Kota Dumai di Lapangan ................................................................................ C. Strategi Pemerintah Kota Dumai dalam Pengentasan Kemiskinan dengan Menggunakan Program K2I …..............

BAB V

58

62 64

PENUTUP A.

K esimpulan …………………………………………………

B.

69 S

aran ………………………………………..................……. DAFTAR PUSTAKA ……………………………….…………………….. LAMPIRAN

x

70 73

Daftar Tabel Table 1

Table 2

Table 3

Table 4 Table 5 Table 6 Table 7 Table 8 Table 9 Table 10 Table 11 Table 12 Table 13

Rekapitulasi Penyerapan, Peminjam, Posisi Kas UED, Bank DUD/K & BANK UED Dana Usaha Desa PPD Tahun 2005 ………………………..............................................................…… Rekapitulasi Penyerapan, Peminjam, Posisi Kas UED, Bank DUD/K & BANK UED Dana Usaha Desa PPD Tahun 2006 …………………………………………………......................…… Rekapitulasi Penyerapan, Peminjam, Posisi Kas UED, Bank DUD/K & BANK UED Dana Usaha Desa PPD Tahun 2007 …………………………………......................…………………… Bantuan 5 Ekor Sapi .……...........................…………………….. Bantuan 250 Ekor Kambing .…...........................……………….. Bantuan 200 Ekor Ayam Buras .…...........................……………. Bantuan Lahan Perkebunan …………………...................……… Bantuan Bibit Dan Pupuk Perkebunan …..................................…. Bantuan Beasiswa ………………………………................……. Bantuan Binaan …………………………….....................……… Bantuan Pinjaman Modal Usaha …................................................ Program K2I Pemerintah Daerah Riau Di Kota Dumai ….....…… Program K2I Pemerintah Kota Dumai …………………......……..

xi

41

42

43 46 47 48 49 50 51 51 52 66 67

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah Kemiskinan merupakan masalah global, sering dihubungkan dengan

kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin".1 Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup: a.

Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

b.

Gambaran

tentang

ketergantungan,

dan

kebutuhan

sosial,

ketidakmampuan

termasuk untuk

keterkucilan

sosial,

berpartisipasi

dalam

masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalahmasalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

1

http://id.wikipedia.org/wiki/kemiskinan#column.one.html

xii

c.

Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Beragam masalah yang tiada henti-hentinya dihadapan masyarakat, baik masalah individu maupun masalah kelompok-kelompok besar seperti masyarakat yang berada didaerah Kota Dumai pada khususnya. Kota Dumai ini terletak di Pulau Sumatera, Propinsi Riau. Masyarakat Kota Dumai mayoritas penduduk aslinya adalah Suku Melayu Riau yang masih berdomisili di tempat-tempat yang jauh dari peradaban kota, sedangkan masyarakat yang ada di kota tersebut kebanyakan penduduk transmigran dari berbagai tempat. Dalam pengentasan kemiskinan ini banyak kebijakan yang diberikan oleh pemerintah daerah di berbagai provinsi lainya. Sedikit penulis memberikan gambaran tentang kemiskinan yang ada di Indonesia, seperti Provinsi Gorontalo, Bali dan Kalimantan Timur. Kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Gorontalo. Dihadapan peserta rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial se-Provinsi Gorontalo, Gubernur Fadel Mohammad, menerapkan agar jumlah masyarakat miskin yang kini masih 20 % atau 79.200 KK bisa di minimalisir pada periode lima tahun kedua ini sampai di bawah rata-rata Nasional 16 persen2. “Kemiskinan menjadi musuh utama kita harus segera dientaskan dengan berbagai cara, seperti dengan lintas sektor atau lainnya sehinga kedepan nanti jumlahnya akan berkurang di Provinsi Gorontalo.” Tegas Fadel sambil menambahkan bahwa ke depan nanti Gorontalo akan memiliki sebuah masterplan kemiskinan.

2

http://www.gorontaloprov.go.id/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id =5&itemid=89.html

xiii

Kondisi kesehatan dan pendidikan masyarakat yang baik memungkinkan masyarakat tumbuh cerdas sehingga dapat mengatasi berbagai persoalan pembangunan. Fakta yang ada di Gorontalo bahwa masyarakat yang pendapatannya Rp 500 ribu perbulan hanya 4,7 persen, mereka yang pendapatannya Rp 300 ribu perbulan hanya 9 persen, sementara yang pendapatannya Rp 200-300 ribu terbanyak yakni 75,3 persen terakhir yang di bawah itu sebanyak 18 persen, ini menandakan masih harus di carikan solusi yang lebih bagus. Sementara di provinsi Bali, pengurangan angka kemiskinan di Bali tidak jelas. DPRD Bali mengkritik startegi Pemprov Bali dalam mengentaskan kemiskinan di Bali. DPRD Bali menilai tidak ada tolak ukur yang jelas dalam upaya tersebut dan perlu adanya tolak ukur yang jelas dalam mengentaskan kemiskinan di Bali. Ini bertujuan agar mengetahui penurunan angka kemiskinan tiap tahunnya. Wakil Gubernur Bali I Gusti Ngurah Alit Kelakan berpendapat bahwa pemerintah memiliki target penurunan angka kemiskinan di Bali mencapai 5% per tahun. Kelakan mengakui kesulitan mengatasi kemiskinan di Bali karena telah bersifat struktural serta kodrat. Kelakan menyatakan akan membuatkan kartu identitas penduduk miskin agar pemberian bantuan tidak salah sasaran.3 Berbeda dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim memasang target tahun 2009 mendatang bisa menekan tingkat kemiskinan di Kaltim yang saat ini jumlahnya cukup tinggi. Apalagi menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim H Sulaiman Gafur, setiap tahun rata-rata tingkat kemiskinan di Kaltim terus meningkat.

3

http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF8&sourceid=navclient&gfns=1&q=kemiskinan+dibali

xiv

Berdasarkan data statistik tahun 2005, dari jumlah penduduk Kaltim yang mencapai 2.957.465 orang, 561.287 orang di antaranya tergolong warga miskin. Kalau melihat angka ini, tingkat kemiskinan Kaltim mencapai 18,98 persen, sementara bila dilihat dengan nilai rata-rata per tahun, tingkat kemiskinan Kaltim mencapai 3,9 persen per tahun. Bila di banding provinsi lain Kaltim cukup kesulitan menurunkan angka kemiskinan karena penduduknya sebagian besar adalah pendatang. Bayangkan, dari 3,9 persen, 1,2 persen merupakan penduduk alamiah, sementara 2,7 persen adalah pendatang. Bila pendatang membawa skill mungkin tidak ada masalah, tapi mayoritas mereka tidak memiliki skill.4

Kemiskinan di Provinsi Riau Dari gambaran kemiskinan serta penanganannya dari Pemda masing-masing, Riau juga mempunyai arah kebijakan tersendiri dalam penanggulangan kemiskinan ini. Dalam hal ini Riau andalkan Program Pemberdayaan Desa (PPD) untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat desa, PPD terbukti sukses menekan angka kemiskinan masyarakat desa, karena itu program ini terus jadi andalan mengentaskan kemiskinan. Setiap tahun angka kemiskinan di Riau terus mengalami penurunan secara signifikan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2004 silam Riau diketahui jumlah penduduk miskin sebesar 14,67 persen, 2005 jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 12,51 persen dan 2007 kembali menurun menjadi 11,20 persen.5 Hal itu disampaikan Gubernur Riau MA Rusli Zainal dalam pidato tertulis yang dibacakan

Asisten

III

Setdaprov

Riau

4

Raja

http://www.kaltim.bps.go.id/miskin07.pdf.html

5

http://www.riautoday.html

xv

Marjohan

Yusuf

dalam

temu

konsultasi/identifikasi kebutuhan pemberdayaan masyarakat Se-Sumatera 2008 di Pekanbaru. Menurut Gubernur, penurunan angka kemiskinan tersebut lebih disebabkan adanya kebijakan pemerintah Riau dalam menanggulangi kemiskinan melalui program K2I yaitu program pengentasan kemiskinan, pemberantasan kebodohan dan peningkatan infrastruktur. Tahun 2008, arah kebijakan strategis Riau dalam mengentaskan kemiskinan lebih diarahkan kepada Program Pemberdayaan Desa (PPD) sebagai gerakan menyeluruh masyarakat dan pemerintah secara terpadu serta berintegrasi, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin di pedesaan, seperti menumbuh kembangkan usaha kecil dan semangat kewirausahaan masyarakat pedesaan. ''Dalam program ini, lembaga keuangan non bank atau lembaga keuangan mikro, sangat berperan aktif menggerakkan usaha ekonomi masyarakat di desa,'' ujarnya. Apa yang diupayakan dan dilakukan ini, sesuai semangat otonomi daerah sebagaimana Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dengan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta peran serta masyarakat. Dengan kata lain, dapat ditegaskan bahwa setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemantapan dan penguatan otonomi daerah, adalah suatu upaya yang akan memberikan dampak positif secara langsung untuk terciptanya upaya pemberdayaan masyarakat, dan setiap upaya pemberdayaan masyarakat tersebut, adalah bagaimana langkah-langkah yang secara langsung akan mendukung bagi pemantapan dan peningkatan ekonomi daerah, sebagaimana yang diselenggarakan hal ini sangat penting artinya bagi upaya pemerintah di daerah untuk melakukan langkah-langkah yang bersinergi dan sinkronisasi melalui kegiatan-kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat.

xvi

Keterkaitannya dengan masalah ekonomi pun sangat rentan, apalagi tentang Kemiskinan yang pada saat ini menjadi salah satu Peraturan Daerah Riau yang membahas tentang “Pengentasan Kemiskinan, Kebodohan dan Ketertinggalan Infrastruktur (K2I)”. Peraraturan ini belum lama dibuat oleh Pemerintah Daerah Riau dan program ini dilakukan untuk merubah pola hidup masyarakat primitif menjadi masyarakat modern. Tema ini mungkin sudah banyak referensi atau sudah banyak yang membahas lebih dalam, akan tetapi tema ini sangat menarik diperbincangkan kembali tentang bagaimana cara atau metode yang akan dilakukan oleh seorang Pengembangan Masyarakat atau sarjana lulusan dari Pengembangan Masyarakat? Bagaimana memanfaatkan peluang ini menjadi satu titik tempuh yang nantinya akan menjadi batu loncatan bagi kita? Dan bagaimana Pengembangan Masyarakat mengkaji dan mengkaitkanya kembali kepada budaya yang mereka miliki? Semuanya ini akan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Pesatnya perkembangan sains dan teknolgi dewasa ini, telah membawa perubahan diberbagai sektor kehidupan masyarakat Melayu Riau. Mulai dari sektor pedidikan, pekerjaan, pergaulan, kehidupan berkeluarga, serta berbagai tatanan kehidupan mayarakat lainnya. Namun disisi lain tidak dapat dipugkiri bahwa kemajuan sains dan teknologi itu telah menimbulkan virus yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat tersebut. Salah satu dampak negatif dari kemajuan itu adalah menjamurnya pemerosotan pendidikan yang mengakibatkan banyak hal, termasuklah Kemiskinan yang pada saat ini mulai menjamur dari berbagai kalangan masyarakat modern maupun masyarakat primitif. Kemiskinan merupakan problematika sepanjang zaman. Ini bukanlah masalah baru dalam kehidupan akan tetapi hal ini telah membumi dan selalu hadir dari zaman ke

xvii

zaman dalam paradigma yang berbeda. Permasalahan ini sangat berkaitan antara satu sama yang lain, kemiskinan sebagai faktor kebodohan dan dengan keduanyalah yang akan menciptakan efek infrastruktur akan sulit dibangun karena pada dasarnya masyarakat kurang memperhatikan pentingnya ilmu pengetahuan di millenium sekarang ini. Ada banyak hal yang vital untuk diketahui masyarakat dalam pengentaan kemiskinan ini, khususnya masyarakat Riau. K2I ini adalah salah program Gubernur Riau yang pada saat ini masih hangat untuk diperbincangkan kepada seluruh kalangan masyarakat yang berada di Riau maupun non-Riau, sebab dengan adanya gambaran program seperti ini akan timbul ide-ide cemerlang di mata Gubernur lainnya untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas masyarakat setempat. Gubernur Riau ternyata masih belum bisa mengatasi sepenuhnya terhadap program ini karena diperlukan banyak tim untuk menangani hal seperti ini, apalagi masyarakat yang dikhususkan tersebut berada di daerah yang sulit terjangkau oleh kendaraan. Pada dasarmya masyarakat yang berada diberbagai daerah mengalami problematika yang sama hanya saja tekhnis yang ditempuh agak sedikit berbeda. Penanganan problem seperti ini akan terkait dengan berbagai kalangan ilmuan lokal maupun interlokal karena disini sangat mementingkan teori dan praktikum yang luar biasa dan juga terkait dengan adanya pengembangan masyarakat yang dianggap mampu mengemban serta menjalankan amanat seperti ini.

B.

Pembatasan dan Perumusan Masalah 1.

Pembatasan Masalah Di dalam pembatasan masalah ini dapat dilihat bahwa Kemiskinan,

Kebodohan dan Infrastruktur memerlukan kajian yang sangat luas, didalam

xviii

pembahasan ini K2I dapat dibagi menjadi tiga unsur yang harus dibahas yaitu: (1). Kemiskinan; yang mencakup dalam jajaran dibidang perekonomian masyarakat. (2). Kebodohan; dalam artian pentingnya pendidikan yang akan menunjang masa depan masyarakat primitif menuju masyarakat yang mengerti akan etika serta peradaban masyarakat modern. (3). Infrastruktur; bagian yang menjadi sarana penunjang bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya. Kalau saja pokok permasalahan ini dibahas secara keseluruhan maka akan luas perrmasalahan yang nantinya akan ditempuh, serta penyatuan masalah akan melebar. Dalam pembatasan masalah ini yang berkaitan dengan K2I, penulis hanya membahas pada satu pokok permasalahan saja, yaitu Kemiskinan di Kota Dumai melalui program ‘K2I’. Kemiskinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemiskinan struktural karena berhubungan dengan tanggapan Pemda mengenai hal ini. Adapun kemiskinan yang dimaksud adalah rendahnya daya beli, kurangnya akses kepada sumber ekonomi, dan kebodohan.

Sedangkan

kemiskinan non-struktural akan dijadikan sebagai latar permasalahan saja agar konteks kemiskinan yang dibahas tetap utuh.

2.

Perumusan Masalah Disini dapat dirumuskan berbagai masalah dalam menyikapi

masalah kemiskinan di Kota Dumai, yaitu: 1) Bagaimana Pemerintah Daerah Riau, Khususnya Kota Dumai, dalam

membuat

kebijakan

untuk

kemiskinan melalui program K2I?

xix

mengatasi

masalah

2) Bagaimana

Pemerintah

Kota

Dumai

mengaplikasikan

kebijakan K2I tersebut kemasyarakat di lapangan? 3) Strategi apa yang dilakukan Pemerintah Kota Dumai dalam pengentasan kemiskinan dengan menggunakan program K2I? C.

Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.

Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Daerah Riau, Khususnya Kota Dumai, dalam membuat kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui program K2I 2) Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Dumai mengaplikasikan kebijakan K2I tersebut kemasyarakat di lapangan 3) Untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan Pemerintah Kota

Dumai

dalam

pengentasan

kemiskinan

dengan

menggunakan program K2I

2.

Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini dilakukan adalah: 1)

Memberikan solusi kepada masyarakat minimal memberikan informasi mengenai maksud dan tujuan program pengentasan kemiskinan melalui K2I di Kota Dumai.

xx

2)

Membuka akses kepada Pemerintah Daerah Riau dan Pemerintah Kota Dumai dalam menyikapi kemiskinan.

3)

Memberikan gambaran bagaimana tanggapan masyarkat dalam menerima program pengentasan kemiskinan.

D.

Metodologi Penelitian 1.

Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.6

2.

Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam mencari data-data penelitian antara lain:

a.

Observasi Observasi merupakan usaha untuk memperoleh dan mengumpulkan data dengan pengamatan langsung dilapangan terhadap suatu kegiatan secara akurat, serta mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan

6

Ibid, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke 24, h. 6.

xxi

hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut7. Dan data yang digunakan adalah data yang dihasilkan dari tinjauan lapangan serta melihat kondisi masyarakat miskin yang ada di tempat penelitian. Peneliti melakukan observasi dilapangan dengan cara mengumpulkan datadata lapangan serta data-data yang ada di Dinas-Dinas yang mengolah data Program Kemiskinan, baik dibagian Dinas tingkat Provinsi seperti BAPPEDA Riau, Dinas Humas Provinsi dan lain-lain maupun yang berada di Dinas tingkat Kota Dumai seperti Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial, Perkebunan Pertanian dan Kehutanan, Peternakan Perikanan dan Kelautan, Pendidikan dan Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Investasi. b.

Wawancara Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada masyarakat. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara8. Data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada instansi yang terkait khusus didalam bidang pengentasan kemiskinan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditujukan kepada Dinas yang berhubungan dengan Program K2I. Di tingkat Provinsi peneliti melakukan wawancara sebanyak tiga kali yaitu kepada Ka. Infokom Riau, Assisten BAPPEDA Riau dan Sekretaris Humas Pemprov Riau. Sedangkan di

7

E. Kristi Poerwandari, Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi (Jakarta: LPSP 3 – VI, 1998), Cet ke-1, h. 62. 8 Sofian Efendi, dkk., Metode Penelitian Survai (Jakarta: LP3ES, 1989) h. 195-196.

xxii

Pemkot Dumai, peneliti melakukan wawancara kepada lima dinas seperti diatas (yang ada di Observasi). Proses wawancara yang dilakukan berjalan lancar serta data-data yang dibutuhkan dapat terpenuhi untuk melengkapi data-data Kemiskinan. c.

Dokumentasi Dokumentasi bertujuan untuk membaca dan mempelajari berbagai bentuk data tertulis. Menurut Lexy dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.9 Hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat mendokumentasikan berapa besar tingkat kemiskinan yang ada di Riau pada umumnya dan tingkat kemiskinan Kota Dumai pada khususnya. Bukan hanya itu saja, peneliti juga dapat mendokumentasikan nama serta alamat orang-orang yang termasuk kategori masyarakat miskin serta program-program yang ditawarkan Pemerintah Kota Dumai dalam pengentasan kemiskinan. Akan tetapi yang disayangkan pada saat itu peneliti tidak menggunakan alat perekam dan kamera.

3.

Waktu dan Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan lebih dari tanggal 20 Februari

sampai 26 maret 2007. Meskipun demikian, untuk keperluan penetian ini, penulis

9

Ibid. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 217.

xxiii

tetap melakukan kontak-kontak dengan pihak lapangan terutama untuk keperluan melengkapi data dan crosscheck informasi. Lokasi penelitian ini dilakukan di enam Kecamatan Kota Dumai setempat, yaitu Dumai Timur, Dumai Barat, Sei Sembilan, Bukit Kapur dan Medang Kampai. Lokasi penelitian ini dipilih karena wilayah penelitian merupakan wilayah tempat tinggal peneliti, jadi memudahkan peneliti untuk meneliti serta memberikan gambaran bagaimana keadaan masyarakat miskin di wilayah tersebut. Selain itu, wilayah ini juga menjadi salah satu target dari program K2I.

4.

Teknik Pemilihan Subjek Penelitian Subjek dalam penelitian ini adalah Staff Pemerintah Pusat Bagian

Informasi dan Komunikasi (INFOKOM), Ka. Bag. Humas Riau dan Ka. BAPPEDA Provinsi Riau sebab program ini didalam pengawasan dinas tersebut, dan juga Pemerintah Kota Dumai, yaitu dinas-dinas yang terkait dalam pengentasan kemiskinan yang menurunkan kebijakan kepada masyarakat miskin menurut kriteria yang diberikan oleh Pemerintah Kota Dumai berdasarkan hasil dari kesepakatan yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Riau, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan Investasi.

xxiv

5.

Sumber Data Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) dalam buku Lexy J Moleong,

sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain10. Sumber data ini dapat dibagi menjadi dua bagian: a.

Data Primer: data yang diperoleh secara langsung dari partisipan. Dan data primer ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: Utama: data yang didapat melalui hasil wawancara kepada Kepala bagian atau pejabat dinas yang terkait dalam pengentasan kemiskinan. Umum: data yang diperoleh dari wawancara kepada masyarakat baik yang mendapat bantuan dari pemerintah setempat, maupun masyarakat yang tergolong miskin tetapi tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Untuk data primer peneliti memperoleh gambaran tentang program K2I serta berbagai keluhan-keluhan dialami masyarakat miskin dengan program yang diberikan oleh Pemerintah.

b.

Data Skunder: data yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan atau dokumentasi yang ada di bagian dinas terkait. Pada data skunder, peneliti memperoleh buku-buku khusus tentang program K2I, fhoto copy data-data kemiskinan yang sudah

10

Ibid. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 157.

xxv

dirangkum secara khusus dan data tingkat kemiskinan dari BPS Kota Dumai.

6.

Teknik Pencatatan Data Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pencatatan

data dengan menggunakan alat tulis tanpa memakai tape recorder sebagai alat perekam ketika wawancara dilakukan. Catatan data ini menurut Lexy adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan difikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.11

7.

Teknik Analisa Data Sebagaimana karakter dari penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri-

ciri yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar bukan angka-angka. Yang dikutip dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.12 Data yang didapat merupakan data yang sudah ada dari hasil yang didapat oleh pemerintah Kota Dumai di lihat kebenarannya kemudian dianalisis seperti apa yang terjadi dilapangan, apakah sesuai atau tidak dengan fenomena yang ada. Langkah-langkah yang digunakan dalam tekhnik analisis data adalah:

11

Ibid. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 209. Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT Remadja Rosdakarya, 1993), h. 5. 12

xxvi

1)

Pemrosesan Satuan: memperoses hasil data temuan dilapangan, kemudian dapat dibatasi dan dibedakan.

2)

Kategorisasi: menyusun data atas dasar pikiran, intuisi, pendapat atau kriteria tertentu.

3)

Penafsiran Data: mengkaji data berdasarkan argumentasi, deskripsi, pembandingan,

analisis

proses,

analisis

sebab

akibat,

dan

pemanfatan analogi. 4)

Koding: membaca teks yang diteliti berdasarkan pertimbangan dari makna jamak yang terdapat dalam teks (misalnya asosiasi, kaitan, dan implikasi)

E.

Teknik Penulisan Teknik penulisan skripsi ini dibuat menurut rujukan pada Pedoman Penulisan

Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi) yang di terbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007.

F.

Tinjauan Pustaka Tinjauan pustaka ini diambil dari tesis saudara Muhammad Yunal Fakultas Ilmu

Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Otonomi Dan Pembangunan Lokal Universitas Indonesia. Dengan judul tesis Program Pemberdayaan Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Provinsi Riau. Study Kasus Di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Pekanbaru.

xxvii

Didalam pembuatan skripsi ini dari segi persamaan penelitian ini adalah dengan mengandalkan Program K2I. Akan tetapi dari segi perbedaannya dapat dilihat dari study kasus dilapangan, kemudian tesis ini hanya mengangkat pemberdayaannya saja dan fokus kepada Ilmu Politik serta strategi pemerintah dalam meninjau pelaksanaan program tersebut.

G.

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi ini, peneliti dapat merangkum menjadi lima Bab

serta sub-sub Bab yang sudah dirangkum, yaitu: BAB I

Pendahuluan, sebagai gambaran garis besar permasalahan yang ada yaitu mencakupi: Latar Belakang Masalah, Perumusan dan Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Tekhnik Penulisan, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Penulisan

BAB II

Kerangka Teoretis dan Tinjauan Umum Tentang Kemiskinan, mencakupi: Analisis Program, Kemiskinan, Kebodohan, dan Infrastruktur

BAB III

Gambaran Umum Program K2I dan Kota Dumai, cakupannya adalah: Program K2I, dan Kota Dumai

BAB IV

Upaya Penanggulangan Kemiskinan Kota Dumai, meliputi: Kebijakan Pemerintah Daerah Riau, Khususnya Pemerintah Kota Dumai untuk Mengatasi Kemiskinan Melalui Program K2I, Pengaplikasian Kebijakan Pemerintah Kota Dumai Dilapangan, dan Strategi Pemerintah Kota Dumai dalam Pengentasan Kemiskinan dengan Menggunakan Program K2I

BAB V

Penutup, didalamnya meliputi: Kesimpulan, dan Saran

xxviii

BAB II TIJAUAN TEORETIS KEMISKINAN DAN K2I

A.

Analisis Program Analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah penelitian guna

meneliti struktur kegiatan tersebut secara mendalam. Kata analisa atau analisis dapat juga berarti kegiatan yang dilakukan di lapangan untuk memeriksa seberapa pengaruh kegiatan itu dilakukan. Sedangkan program adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Jadi yang dimaksud dengan analisis program adalah suatu kajian yang meneliti tentang kegiatan yang akan dilakukan, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek, guna untuk mengetahui sejauh mana kegiatan itu dilakukan.

B.

Kemiskinan 1.

Definisi Kemiskinan Pengertian Kemiskinan13 adalah suatu masalah bisa kita lihat sebagai

masalah sosial ataupun personal. Sifat personal atau sosial suatu masalah itu bergantung dari segi cause atau sebabnya. Sebagai contoh, masalah kemiskinan

13

Jalaludin Rahmat, Rekayasa Sosial: Reformasi, Revolusi atau Manusia Besar, h. 60-84.

xxix

bisa kita lihat sebagai masalah personal atau masalah sosial, bergantung pada penyebabnya. Kalau kita temukan orang itu bodoh karena memang otaknya tidak cerdas, malas atau tinggal di rumah yang tidak kondusif untuk belajar, maka kemiskinan yang disebabkan oleh kebodohannya itu adalah masalah personal. Kemiskinan yang disebabkan oleh apa yang disebut Oscar Lewis sebagai Culture of Poverty (budaya kemiskinan) seperti kemalasan bekerja, perasaan tak berharga, perasaan tidak memiliki (Feelings of Not Belonging), keminderan dan sebagainya adalah masalah personal. Pendek kata, masalah sosial personal adalah masalah yang bermula dari Individual Qualitties (kualitas-kualitas individual) atau dari lingkungan terdekat. Sebaliknya masalah sosial bermula dari faktor atau lingkungan sosial. Kemiskinan bisa kita pandang sebagai masalah sosial apabila masalah itu kita kaitkan dengan faktor-faktor sosial seperti keadaan ekonomi, resesi atau krisis moneter. Jadi, menurut peneliti, kemiskinan di Indonesia karena sistem sosial yang menindas dan karena kekayaan negara dikuasai oleh segelintir orang.

Sebelum dikemukakan kerangka teori yang digunakan, terlebih dahulu perlu dijelaskan siapakah orang miskin dan tolak ukur kemiskinan. Secara umum, yang dimaksud dengan orang miskin dalam buku Planning And Management of Social Sector Programme, didefinisikan sebagai orang yang hidupnya berada dibawah garis kemiskinan, yakni orang yang tertutup baginya

xxx

kesempatan untuk mendapatkan nafkah untuk makan dan kebutuhan lainnya seperti pakaian, pendidikan, lapangan kerja dan sebagainya.14 Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.15

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak16. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty threshold). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2.100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntunan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan

14

Parsudi Suparlan, Kemiskinan Diperkotaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993) Cet ke-2, h. 20. 15 Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), Cet ke-4, h. 365. 16

Departemen Sosial (Depsos), Penduduk Fakir Miskin Indonesia Tahun 2002 (Jakarta: Depsos, 2002).

xxxi

atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. (SMERU dalam Suharto dkk, 2004). Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.17 Menurut Friedman Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi: (a) modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan), (b) sumber keuangan (pekerjaan, kredit), (c) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial), (d) jaringan sosial untuk memperoleh

pekerjaan,

barang,

dan

jasa,

(e)

pengetahuan

dan

keterampilan, dan (f) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup.18

2.

Dimensi Kemiskinan Kemiskinan

merupakan

fenomena

yang

berwayuh

wajah.

Kemiskinan dapat di bagi kedalam beberapa dimensi: a.

Kemiskinan menghasilkan

yang

diakibatkan

pemenang

17

dan

globalisasi.

Globalisasi

pengkalah.

Pemenang

Departemen Sosial (Depsos), Penduduk Fakir Miskin Indonesia Tahun 2001 (Jakarta: Depsos, 2001). 18 Edi Suharto, Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran (Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS), 2004), h. 6.

xxxii

umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negaranegara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi. b.

Kemiskinan

yang

berkaitan

Kemiskinan

subsisten

dengan

(kemiskinan

pembangunan.

akibat

rendahnya

pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran

pedesaan

dalam

proses

pembangunan),

kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang sebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan). c.

Kemiskinan

sosial.

Kemiskinan

yang

dialami

oleh

perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas. d.

Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.19

Seperti pendapat para ahli kemiskinan merupakan penyakit masyarakat yang sangat sulit untuk dibasmi secara keseluruhan. Apalagi kemiskinan ini sudah tersebar dikalangan masyarakat kota-kota besar serta negara-negara besar juga masih mengalami hal semacam ini.

19

David Cox, “Outline of Presentation on Poverty Alleviation Programs in the AsiaPacific Region” makalah yang disampaikan pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia, Bandung: (2004), Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2 Maret, h. 1- 6.

xxxiii

3.

Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Pemerintah Riau pada khususnya harus mempunyai strategi untuk

menangani hal semacam ini dengan diadakannya suatu kegiatan positif dan menghasilkan, itu akan berdampak bagi masyarakat setempat, baik itu keterampilan maupun kegiatan yang bisa dimanfaatkan dari apa yang ada di masyarakat, contohnya hasil sumber daya alam yang mereka tempati juga biasa menjadi objek agar masyarakat tidak lagi bersusah payah mencari pekerjaan diluar. Dalam usaha pemerintah ini setidaknya memerlukan 3 (tiga) komponen utama dalam penanganan masyarakat setempat, yaitu: (1) menggali keahlian sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan/keterampilan, (2) menyediakan tekhnologi modern yang akan digunakan, dan (3) modal keuangan yang cukup besar untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Penanganan pemerintah terhadap masyarakat harus mempunyai pedoman sebelum terjadinya permasalah yang kerap sekali terjadi untuk membackup tiga komponen diatas. Ada beberapa hal yang harus diketahui dan dijaga oleh pemerintah Riau yang nantinya menjadi permasalahan20, antara lain: a.

Menciptakan transparansi, konsistensi dan akuntabilitas dalam perhitungan dana bagi hasil.

b.

Kegiatan usaha yang dilakukan berada ditengah-tengah masyarakat daerah agar tidak terjadi benturan kepentingan

c.

Perangkat institusi pemerintah pusat yang memegang amanah

20

Persatuan Masyarakat Riau Jakarta (PMRJ), Lima Kebanggaan Anak Melayu Riau (Jakarta: PMRJ, 2005), Cet. ke-1, h. 201.

xxxiv

d.

Mengandalkan

trickle

down

effect

dari

Community

Development (CD) sebagai pembantu e.

Community Development (CD) harus sesuai dengan harapan masyarakat karena pelaksanaan CD bersifat button up bukan top down

f.

Masyarakat tempatan atau daerah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan khususnya dalam pengelolahan asset-aset bekas pakai

g.

Tidak boleh terjadi/diadakan pemotongan-pemotongan.

h.

Tidak boleh diadakan pungutan-pungutan lainnya

i.

Transparan antara lembaga yang terkait harus ada, sehingga data antara institusi tidak berbeda.

Berdasarkan pada identifikasi permasalahan yang ada diatas, maka intervensi yang dilakukan, sebagaimana dijelaskan oleh Adi (2003), sekurangkurangnya harus meluputi tiga dimensi yaitu dimensi makro (kebijakan di tingkat propinsi atau antar propinsi), mikro (individu, keluarga dan kelompok kecil) serta dimensi mezzo (komunitas dan organisasi). Salah satu perubahan mendasar yang harus dilakukan adalah pada strategi pembangunan pada dimensi makro.21

21

Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis). h. 333-345.

xxxv

4.

Strategi

Pemerintah

Daerah

Riau

dalam

Pengentasan

Kemiskinan Pelaksanaan pengentasan kemiskinan yang telah berjalan selama lima tahun, telah banyak mengalami perubahan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan maupun dibidang kemasyarakatan. Tujuan utama penyelenggaraan pengentasan kemiskinan adalah meningkatkan pelayanan publik (publik Service) dan memajukan perekonomian daerah. Disamping itu terkandung tiga misi utama dalam pengentasan kemiskinan daerah, yaitu22: a)

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat

b)

Menciptakan efesiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya daerah

c)

Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan Dengan dilaksanakannya pengentasan kemiskinan sesuai dengan ketiga

misi utama tersebut, diharapkan pemerintah memberikan keluasan dalam menentukan arah dan kelanjutan pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang melibatkan peran serta DPRD dan partisipasi masyarakat. Strategi yang digunakan aparatur Pemerintah Daerah Riau dalam mengatasi kemiskinan23 adalah: a.

Meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dalam pengentasan kemiskinan yang menuju

22

Ibid., h. 9-11. Ibid., Perda Riau, h. 3.4-3.15.

23

xxxvi

arah clean government dan good governance sesuai dengan perkembangan lingkungan dan tuntutan global b.

Meningkatkan mutu sumber daya pemerintah agar mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dibidang pengentasan kemiskinan secara lebih profesional, penuh dedikasi, loyalitas, sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berlaku

c.

Memantapkan sistem kelembagaan, organisasi dan tatalaksana pemerintahan pada segala jenjang pemerintahan agar mampu menjalankan

tugas

pokok

dan

fungsinya

sesuai

dengan

kewenangan yang dimiliki secara efesien, efektif, akuntabel dan transparan d.

Memantapkan mutu pelayanan sistem kearsipan pemerintah sebagai sumber pendokumentasian berbagai aktifitas administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam mendata masyarakat miskin di berbagai Kabupaten/Kota

e.

Memantapkan sistem manajemen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar lebih taat azas, tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan

Dengan dilakukannya starategi seperti diatas, masyarakat miskin yang ada di Provinsi Riau semakin lama akan mengalami penurunan sebagai mana yang telah dilaksanakannya program ini selama empat tahun dari tahun 2004 – 2008 secara indikatif akan dapat dilihat dari penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau 0,9 % pertahun.

xxxvii

5.

Strategi

Pemerintah

Kota

Dumai

Dalam

Pengentasan

Kemiskinan Keberhasilan

pelaksanaan

pembangunan

masyarakat

sangat

bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Pemerintah dan masyarakat harus mampu menciptakan sinegri. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis. Pemerintah Kota Dumai menegaskan bahwa usaha pembangunan pedesaan melalui strategi pengentasan kemiskinan perlu didekati dengan berbagai cara yaitu : a.

Penggalian potensi-potensi dapat dibangun oleh masyarakat setempat

b.

Pembinaan teknologi tepat guna yang meliputi penciptaan,

xxxviii

pengembangan, penyebaran sampai digunakannya teknologi itu oleh masyarakat pedesaan c.

Pembinaan organisasi usaha atau unit pelaksana yang melaksanakan penerapan berbagai teknologi tepat guna untuk mencapai tujuan pembangunan

d.

Pembinaan

organisasi

pembina/pendukung,

yang

menyambungkan usaha pembangunan yang dilakukan oleh individu-individu warga masyarakat pedesaan dengan lembaga lain atau dengan tingkat yang lebih tinggi (kota, kecamatan, kabupaten, propinsi, nasional) e.

Pembinaan kebijakan pendukung, yaitu yang mencakup input, biaya kredit, pasaran, dan lain-lain yang memberi iklim yang serasi untuk pembangunan

C.

Kebodohan Menanggulangi

ketertinggalan

sumberdaya

manusia,

kebodohan

sebagai

cerminan dari rendahnya mutu sumberdaya manusia dan rendahnya sumberdaya manusia memunculkan stigma “bermarwah rendah”. Hal tersebut disebabkan oleh karena kebodohan adalah merupakan faktor causa prima dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, sehingga individu ataupun kelompok masyarakat yang mengalami kondisi ini akan selalu mengalami objek pembangunan dan sangat terbatas kemampuannya untuk menjadi subjek yang berperan secara aktif dalam pembangunan. Rendahnya mutu sumberdaya manusia Dumai ditandai dengan cukup besarnya jumlah penduduk yang berusia 10 tahun keatas yang pada tahun 2007 tidak memiliki ijazah

xxxix

sekitar 24,48% dan 30,43% berijazah tinggi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Sementara itu yang berijazah pendidikan tertingginya Diploma I. II sekiatar 0,57%, Diploma III sekitar 0,87% dan yang berijazah SI hanya sekitar 1,69%.24 Kondisi tersebut telah menyebabkan rendahnya kemampuan dalam menyerap kemajuan

tekhnologi

dan

memnikmati

hasil-hasil

pembangunan

termasuk

mempersiapkan diri dalam meningkatkan daya sain dibidang ketenaga kerjaan. Instrumen kebijakan pada pembangunan bidang peningkatan sumberdaya manusia, mutlak dilakukan untuk 5 tahun mendatang, mengingat bahwa tingginya tingkat mutu sumberdaya manusia adalah merupakan cerminan dari tingkat peradaban dan martabat manusia atau kelompok masyarakatnya. Untuk itu harus terdapat upaya kongkrit untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara merata, adil dan terjangkau dan mudah dimanfaatkan oleh seluruh lapisan dan golongan masyarakat Dumai. Berbagai kendala yang menghambat masyarakat untuk mengakses dunia pendidikan umum dan kejuruan, harus diminimalisir dan pada akhirnya dihilangkan. Oleh karenanya pada masa 5 tahun mendatang Pemerintah Daerah Riau memprioritaskan dan mengedepankan berbagai kebijakan bidang pendidikan yang dapat menjamin terwujudnya kemudahan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang (terutama jenjang pendidikan dasar dan lanjutan) oleh segenap lapisan dan golongan masyarakat, terutama bagi golongan masayarakat miskin dan suku terkebelakang dalam suasana agamis.

24

Ibid., Dumai Dalam Angka “Dumai In Figures” 2007.

xl

D.

Infrastruktur Peningkatan

infrastruktur

sangat

diperlukan

untuk

melancarkan

dan

mensukseskan pencapaian berbagai tujuan dan keinginan berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengatasi kebodohan. Meningkatkan dalam arti kualitas dan kuantitas, yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi dan fasilitas air bersih sangat diperlukan. Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai, di samping akan mengembangkan potensi sumberdaya manusia juga akan mengembangkan potensi sumberdaya alam secara optimal dan mengeliminasi kesenjangan antar kelompok masyarakat, antar wilayah Kecamatan dan antara perdesaan dengan perkotaan, yang pada akhirnya akan semakin mengangkat derajat, harkat, martabat dan marwah rakyat dan Kota Dumai yang eksistensinya akan semakin diakui dan diperhitungkan dalam konteks persaingan di tingkat Provinsi Riau. Prasarana jalan merupakan urat nadi kelancaran lalu lintas di darat. Lancarnya arus lalu lintas akan sangat menunjang perkembangan perekonomian suatu daerah. Semakin panjang jalan yang memiliki kondisi baik maka akan mempermudah dan mempercepat arus mobilitas barang dan jasa balik antar Kecamatan yang terdapat di Kota Dumai maupun antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Peranan pemerintah dan rakyat sangat diharapkan dalam memelihara dan menjaga kondisi jalan agar tetap terjaga dan terawat dengan baik. Kondisi geografis Kota Dumai yang mempunyai karateristik lain dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya memerlukan pembangunan struktur yang kuat, dalam rangka membuka akses ke daerah terpencil, membuka akses ekonomi dan pengembangan potensi-potensi yang dimiliki dan masih yang belum di kelola. Oleh karena itu persoalanpersoalan infrastruktur ini harus menjadi prioritas program pembangunan di Kota Dumai.

xli

Keberadaan infrastruktur yang memadai akan dapat mempercepat pengurangan angka kemiskinan dan kebodohan yang merupakan program utama Provinsi Riau saat sekarang ini. Masalah Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur (K2I) akan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Dumai, hal ini disebabkan kondisi masyarakat Dumai yang masih banyak dibawah garis kemiskinan, sehingga dengan adanya program K2I diharapkan angka kemiskinan di Kota Dumai bisa di turunkan dari yang ada sekarang ini. Untuk melihat panjang jalan masing-masing Kecamatan Kota. Lancarnya akses menuju Kecamatan tidak saja ditentukan oleh sarana dan prasarana

jalan

yang

mendukung,

tetapi

juga

ketersediaan

jembatan

yang

menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya. Melihat kondisi geografis Kota Dumai yang terdiri dari banyak sungai, sehingga sebagai penghubung ke daerah lain harus menggunakan jembatan.

xlii

BAB III GAMBARAN UMUM PROGRAM K2I DAN KOTA DUMAI

A.

Program K2I 1.

Sejarah lahirnya K2I Maksud K2I ini secara rasional kenapa Provinsi Riau mengusung

masalah Kemiskinan, Kebodohan dan Ketertinggalan Infrastruktur (K2I) sebagai program strategis pembangunan Tahun 2004-2008; di mana K2I menjadi prioritas utama bagi memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Riau sekarang dan ke depan. Tanpa program tersebut, masyarakat tidak dapat bekerja dengan produktif, merawat kesehatannya, bertahan dan melindungi diri dan keluarganya. kemiskinan membuat manusia sukar berinteraksi di masyarakat dalam semangat kesepahaman, kedamaian di antara kelompok dan semua umat manusia.25 K2I adalah Kemiskinan, Kebodohan dan ketertinggalan Infrastruktur. K2I ini merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemda Riau untuk pengentasan penyakit masyarakat yang sudah sulit untuk dicegah secara total. Gubernur Riau HM Rusli Zainal menjelaskan bahwa K2I adalah program pengentasan kemiskinan, kebodohan dan pembangunan infrastruktur (K2I) yang

25

Firdaus, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau. Prof Dr Ashaluddin Jalil MS, Rektor Universitas Riau. Tulisan ini disarikan dari Makalah yang telah dibentangkan dalam Seminar Temu Karya Studi Lapangan Diklatpim TK II Lembaga Administrasi Negara di Kantor Gubernur Riau,Pekanbaru, 23 Agustus 2007. Riautoday.

xliii

mengutamakan

kesejahteraan

masyarakat,

peningkatan

pendidikan

dan

pembangunan infrastruktur.26 SDM yang bermutu dan berdaya saing tinggi merupakan salah satu indikator kejayaan daerah di era otonomi dalam membangun Riau kedepannya yang pada dekade terakhir ini dipandang sebagai komponen paling menentukan dalam proses pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Tanpa itu, kekayaan daerah yang melimpah ruah tidak akan banyak memberikan manfaat bagi masyarakat Riau. Rendahnya mutu SDM akan menjadi faktor penghambat pembangunan dan perkembangan ekonomi Riau karena kurang mampu menggunakan teknologi modern untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki daya saing. Lemahnya daya saing Riau juga bertaut rapat dengan mutu sumber daya manusianya. Masyarakat sebagai objek kajian program yang dilakukan dan masyarakat juga harus menjadi partisipan. Partisipan masyarakat terutama masyarakat pedesaan dalam pembangunan sebenarnya menyangkut dua tipe yang pada prinsipnya berbeda, yaitu (1) partisipasi proyek masalah pembangunan yang khusus; (2) partisipasi sebagai individu diluar aktifitas-aktifitas bersama dalam pembangunan.27 Dalam partisipasi yang pertama rakyat pedesaan diajak, dipersuasi, diperintahkan atau dipaksa dari wakil-wakil dari beraneka departemen atau oleh

26

http://www.mambangmit.com/index.php/20080507386/berita/riau-tawarkan-programk2i-di-musrenbangnas 27 Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan (Jakarta: PT Gramedia, 1990), Cet. 12, h. 79.

xliv

pamong desa untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program yang diadakan pemerintah.

2.

Visi dan Misi Visi Pembangunan Daerah Riau untuk jangka panjang hingga tahun 2020

yang merupakan kristalisasi komitmen seluruh lapisan masyarakat Riau, telah disepakati dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor: 36 tahun 2001 tentang pola dasar pembangunan Daerah propinsi Riau Tahun 2001 – 2005, yakni: Terwujudnya Propinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin, di Asia Tenggara Tahun 2020.28 Untuk memberikan gambaran secara nyata sebagai upaya penjabaran Visi Pembangunan Riau 2020, maka perlu visi antara dalam visi 5 tahun agar setiap tahap untuk periode pembanguna jangka menengah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kondisi, kemampuan dan harapan yang ditetapkan berdasarkan ukuranukuran kinerja pembangunan. Untuk itu pada tahun 2004 – 2008 kedepan sebagai penggalan lima tahun kedua dari RENSTRA (Rencana Strategi) Propinsi Riau Tahap Pertama priode Tahun 2001 – 2003 guna mewujudkan Visi Pembangunan Riau 2020 secara berkelanjutan dan konsisten, maka dirumuskan visinya adalah Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mengentaskan kemiskinan, melalui kemudahan aksesibilitas, peningkatan pembangunan sektor pendidikan, serta

28

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor: 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang rencana strategis (RENSTRA) Provinsi Riau Tahun 2004 – 2008, h. 3.1

xlv

memberikan jaminan kehidupan agamis dan pengembangan budaya melayu secara proporsional dalam kerangka pemberdayaan.29 Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Propinsi Riau selama kurun waktu 2004 – 2008, sebagai tahapan kedua dalam perwujudan Visi Pembangunan Riau 2020, maka kedepan Misi Pembangunan Riau yang dilaksanakan bertumpu pada komitmen yang tertuang sebagai berikut: a.

Mewujudkan kresibilitas Pemerintah Daerah dengan kemampuan profesional, moral dan keteladanan pemimpin dan aparat (Reinventing Government).

b.

Mewujudkan supermasi hukum (Law Enforcement) dan penegak Hak Azasi Manusia (Human Right).

c.

Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyrakat (Spread of Development Equilibrium between Region and Society).

d.

Mewujudkan perekonomian bebasis potensi sumberdaya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan (Empowerment of Society Base Economy).

e.

Mengembangkan sarana dan prasarana untuk menciptakan kehidupan masyarakat agamis.

f.

Mewujudkan kemudahan

kualitas

sumberdaya

memperoleh

manusia

pendidikan,

dengan

peningkatan

penekanan mutu

dan

pengembangan manajemen pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan pendidikan tinggi, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang

29

Ibid., h. 3.1

xlvi

berkualitas, serta pembangunan agama, seni budaya dan moral (Human Resources Development). g.

Mewujudkan kemudahan untuk mengakses dalam bidang transportasi, produksi,

komunikasi

dan

informasi

serta

pelayanan

publik

(Accessibility on Infrastructure and Public Service). h.

Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa agar mampu berperan sebagai lini terdepan daam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan (Empowestment of Social and Rural Institution).

i.

Mewujudkan sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada (Strengthening of Malay Culture).

j.

Mewujudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development).

3.

Program Didalam program K2I ini peran Pemerintah Provinsi Riau dengan

Pemerintah Kota Dumai dalam penanggulangan kemiskinan mempunyai perbedaan dalam program yang ditawarkan.

Program K2I Pemerintah Daerah Riau

a)

Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) xlvii

Menurut hasil data yang diperoleh dari BAPPEDA Provinsi Riau, alokasi dana Bantuan Tunai Langsung menurut Data Laporan Pelaksanaan Akhir Tahun Desember 2007 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP) mulai dari tahun 2005 – 2007seperti yang tertera dibawah ini sejak tahun 2005 – 2007.

Tabel 1 REKAPITULASI PENYERAPAN, PEMINJAM, POSISI KAS UED, BANK DUD/K & BANK UED DANA USAHA DESA PPD Tahun 2005

Alokasi Nama Desa

Dana

Terserap

%

LK

PR

Jumlah

Buluh Kasab

500

500

100

148

99

247

Sukajadi

500

500

100

111

75

186

Rimba Sekampung

500

500

100

106

79

185

Simpang Tetap

500

500

100

68

36

104

Sub Total Thn 2005

2.000

2.000

100

433

289

722

Sumber: dari Pemerintah Provinsi Riau, Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat , Laporan Pelaksanaan Akhir Tahun Desember 2007, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP). Ket: alokasi dana dan terserap merupakan kelipatan jutaan.

Menurut data Laporan Pelaksanaan Akhir Tahun Desember 2007 yang mendapat bantuan desa dari Kota Dumai pada tahun Pertama, yaitu tahun 2005 adalah Desa Buluh Kasab, Desa Sukajadi, Rimba Sekampung dan Desa Simpang Tetap. Setiap desa mendapat dana bantuan dari Provinsi Riau sebesar Rp. 500.000.000,-

xlviii

Menurut data ini juga, dana yang disalurkan sudah terserap secara keseluruhan dengan total secara keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Tabel 2 REKAPITULASI PENYERAPAN, PEMINJAM, POSISI KAS UED, BANK DUD/K & BANK UED DANA USAHA DESA PPD Tahun 2006

Alokasi Nama Desa

Dana

Terserap

%

LK

PR

Jumlah

Pelintung

500

500

100

82

30

112

Lubuk Gaung

500

500

100

134

27

161

Sub Total Thn 2005

1.000

1.000

100

216

57

273

Sumber: dari Pemerintah Provinsi Riau, Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat , Laporan Pelaksanaan Akhir Tahun Desember 2007, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP). Ket: alokasi dana dan terserap merupakan kelipatan jutaan.

Menurut data Laporan Pelaksanaan Akhir Tahun Desember 2007 yang mendapat bantuan desa dari Kota Dumai pada tahun Kedua, yaitu tahun 2006 adalah Desa Pelintung dan Desa Lubuk Gaung. Setiap desa mendapat dana bantuan dari Provinsi Riau sebesar Rp. 500.000.000,Menurut data ini juga, dana yang disalurkan sudah terserap secara keseluruhan dengan total secara keseluruhan sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Tabel 3

xlix

REKAPITULASI PENYERAPAN, PEMINJAM, POSISI KAS UED, BANK DUD/K & BANK UED DANA USAHA DESA PPD Tahun 2007

Alokasi Nama Desa

Dana

Tanjung Penyembal

500

Bukit Nenas

500

Pangkalan Sesai

500

Mundam

500

Bagan Keladi

500

Bukit Kayu Kapur

500

Basilam Baru

500

Sub total Thn 2007 Total Kabupaten/Kota

Terserap

%

LK

PR

Jumlah

500

100

71

7

78

500

100

70

10

80

3.500

1.000

28.6

141

17

158

6.500

4.000

61.5

790

363

1.153

Sumber: dari Pemerintah Provinsi Riau, Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat , Laporan Pelaksanaan Akhir Tahun Desember 2007, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP). Ket: alokasi dana dan terserap merupakan kelipatan jutaan.

Menurut data Laporan Pelaksanaan Akhir Tahun Desember 2007 yang mendapat bantuan desa dari Kota Dumai adalah Desa Tanjung Penyembal, Desa Bukit Nenas, Desa Pangkalan Sesai, Desa Mundam, Desa Bagan Keladi, Desa Bukit Kayu Kapur, dan Desa Basilam Baru. Setiap desa mendapat dana bantuan dari Provinsi Riau sebesar Rp. 500.000.000,-

l

Menurut data ini juga, dana yang disalurkan belum terserap secara keseluruhan, yang dapat diserap hanya tida desa saja, sedangkan empat desa lagi belum terserap. Secara

keseluruhan

dana

yang

dikeluarkan

secara

keseluruhan

sebesar

Rp.

6.500.000.000,-

b)

Sapi K2I Selain dan bantuan desa per-Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah

Riau Khususnya di Dinas Peternakan diadakan program Sapi K2I. Pada anggaran ini Dinas Peternakan kembali akan menyerahkan bantuan Sapi K2I kepada masyarakat sebanyak 1.700 ekor. Terdiri dari 600 ekor sapi Brahman Cross dan 1.100 ekor sapi Bali, 500 ekor diantaranya untuk pembibitan dan 100 ekor untuk penggemukan.30 Sapi ini dimanfaatkan untuk diternak sehingga berkembang biak menjadi banyak, kemudian hasil dari ternak tersebut akan menjadi penghasilan dari masyarakat miskin yang mengelolahnya.

c)

Sawit K2I Sumber penghasilan penduduk Riau sebagian besar dari sektor pertanian,

yaitu dari subsektor perkebunan, tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura. Pertanian merupakan mata pencarian pokok masyarakat karena daerah ini memang sesuai untuk kegiatan pertanian terutama sub sektor perkebunan (kelapa sawit, karet). Dari sektor perkebunan menunjukkan hasil yang cukup

30

http://www.bangrusli.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1698&Itemid

=2.html

li

menggembirakan petani, karena dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan keluarga.31 Namun sebagian masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan perkebunan

kehidupannya

sangat

memprihatinkan,

karena

keterbatasan

sumberdaya yang mereka miliki, antara lain: modal, tingkat pendidikan, dan keterbatasan pengetahuan mereka terhadap pemasaran produk pertanian maka diadakanlah program Sawit K2I ini.

Proram K2I Pemerintah Kota Dumai Didalam penangan K2I, Walikota Dumai memberikan peran terhadap Dinas-dinas yang terkait dalam penanggulangan K2I, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Investasi. Dinas inilah yang akan manangani segala bentuk kinerja program yang diberi amanat dari Pemerintah Kota Dumai. Berikut data-data yang dikutip dari beberapa Dinas yang terkait dalam program pengentasan K2I.

a)

Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Data yang diperoleh dari DISNAKERKESOS ini ada 320 KK dan dibagi

perkelompok 10 orang, jadi terdapat 32 kelompok. Dalam perkelompok DISNAKERKESOS memberikan Bantuan Ternak Sapi sebanyak 3 ekor sapi. Total secara keseluruhan bantuan yang diberikan sebanyak 96 ekor sapi.

31

http://erik12127.wordpress.com/2007/09/22/pembangunan-agro-estate-kelapa-sawitdalam-upaya-percepatan-pemberdayaan-ekonomi-pedesaan/.html

lii

Disamping itu DISNAKERKESOS juga memberikan bantuan Pengadaan Bahan Rumah Tidak Layak Huni Kota Dumai yang diberikan kepada masyarakat miskin sebanyak 70 KK dan masing-masingnya mendapat Rp. 10.000.000,- total dana bantuan yang diberikan sebesar Rp. 700.000.000,-. b)

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Table 4 BANTUAN 5 EKOR SAPI

N0

NAMA KELOMPOK

JENIS BANTUAN TERNAK

1.

USAHA BERSAMA

50 EKOR SAPI

2.

LESTARI

50 EKOR SAPI

3.

MAKMUR

50 EKOR SAPI

4.

MEKAR SARI

50 EKOR SAPI

5.

TRI REZEKI

50 EKOR SAPI

SUB TOTAL

250 EKOR SAPI

Sumber: dari Data Sasaran Program Kemiskinan Tahun Anggaran 2007 Dinas Peternakan Perikanan Dan Kelautan Kota Dumai

Seperti yang tertera diatas ada lima nama kelompok yang mendapatkan bantuan ternak sapi, dimana setiap kelompok berjumlah 10 orang/KK yang mewakili keluarga miskin. Setiap 10 orang tersebut salah satu darinya merupakan orang yang mampu dan mempunyai lahan untuk dijadikan tempat ternak yang nantinya ia menjadi ketua kelompok yang akan bertanggung jawab terhadap yang lainnya.

liii

Untuk meratakan program ini maka dalam jangka 3 tahun, mereka di tekankan untuk mengembalikan ternak yang sudah dipelihara, hasil ternak yang diperoleh selebihnya menjadi hak milik mereka.

Tabel 5 BANTUAN 250 EKOR KAMBING

N0

NAMA KELOMPOK

JENIS BANTUAN TERNAK

1.

BERJASA III

250 EKOR KAMBING

2.

MAPAN JAYA

250 EKOR KAMBING

3.

BATANG MERAWAN

250 EKOR KAMBING

4.

SUKAMAJU

250 EKOR KAMBING

5.

DELIMA JAYA

250 EKOR KAMBING

6.

TANI JAYA

250 EKOR KAMBING

7.

SUMBER JAYA

250 EKOR KAMBING

8.

MURNI

250 EKOR KAMBING

9.

SUBUR JAYA

250 EKOR KAMBING

10.

SIDOMULYO

250 EKOR KAMBING

11.

SUBUR I

250 EKOR KAMBING

liv

12.

TIANG JUNG PERMAI

250 EKOR KAMBING

SUB TOTAL

3000EKOR KAMBING

Sumber: dari Data Sasaran Program Kemiskinan Tahun Anggaran 2007 Dinas Peternakan Perikanan Dan Kelautan Kota Dumai

Seperti yang tertera diatas ada 12 nama kelompok yang mendapatkan bantuan ternak sapi, dimana setiap kelompok berjumlah 10 orang/KK yang mewakili keluarga miskin. Setiap 10 orang tersebut salah satu darinya merupakan orang yang mampu dan mempunyai lahan untuk dijadikan tempat ternak yang nantinya ia menjadi ketua kelompok yang akan bertanggung jawab terhadap yang lainnya. Untuk meratakan program ini maka dalam jangka 3 tahun, mereka di tekankan untuk mengembalikan ternak yang sudah dipelihara, hasil ternak yang diperoleh selebihnya menjadi hak milik mereka. Tabel 6 BANTUAN 200 EKOR AYAM BURAS

N0

NAMA KELOMPOK

JENIS BANTUAN TERNAK

1.

MUTIARA

2000 EKOR AYAM BURAS

SUB TOTAL

2000 EKOR AYAM BURAS

Sumber: dari Data Sasaran Program Kemiskinan Tahun Anggaran 2007 Dinas Peternakan Perikanan Dan Kelautan Kota Dumai

Seperti yang tertera diatas ada satu nama kelompok yang mendapatkan bantuan ternak sapi, dimana setiap kelompok berjumlah 10 orang/KK yang mewakili keluarga miskin. Setiap 10 orang tersebut salah satu darinya merupakan lv

orang yang mampu dan mempunyai lahan untuk dijadikan tempat ternak yang nantinya ia menjadi ketua kelompok yang akan bertanggung jawab terhadap yang lainnya. Untuk meratakan program ini maka dalam jangka 3 tahun, mereka di tekankan untuk mengembalikan ternak yang sudah dipelihara, hasil ternak yang diperoleh selebihnya menjadi hak milik mereka. Jadi total secara keseluruhan data masyarakat miskin yang mendapat bantuan dari

Dinas Peternakan Perikanan Dan Kelautan Kota Dumai diperoleh sebanyak 180 KK yang mendapatkan bantuan ternak.

c)

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Dinas ini memberikan bantuan melalui 2 sarana, yaitu:

1.

Peningkatan Sistem Insentif dan disentif bagi petani, diperoleh 296 KK dan dibagi menjadi 30 kelompok.

Tabel 7

BANTUAN LAHAN PERKEBUNAN

lvi

No

Bantuan

Jumlah perkelompok

Jumlah per KK

1.

Jagung, 1 Ha

5

50

2.

Jagung Manis, 0,5 Ha

2

20

3.

Keladi, 0,5 Ha

1

10

4.

Ubi Jalar, 0,5 Ha

1

10

5.

Cabe, 0,1 Ha

15

150

6.

Semangka, 0,5 Ha

1

10

7.

Nenas, 1 Ha

2

25

8.

Melon, 0,1 Ha

2

20

9.

Papaya Hawai, 0,5 Ha

1

6

30

296

Total

Sumber: Data Sasaran Program Kemiskinan Tahun Anggaran 2007 Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan Kota Dumai

Secara keseluruhan Pemerintah Kota Dumai memfasilitasi lahan seluas 4,2 Ha dengan jumlah sebanyak 296 KK dan dibagi menjadi 30 kelompok.

2.

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

lvii

Tabel 8

BANTUAN BIBIT DAN PUPUK PERKEBUNAN Jumlah Jenis bantuan

Penyediaan Bantuan

per KK

Kelapa Sawit

130 bibit sawit Rp. 320.000 upah kerja

200

Nenas (bantuan pupuk)

225,6 Kg Urea, 114,4 Kg KCI

50

Bibit Karet

800 bibit karet, Rp. 320.000 upah kerja

50

Bibit Karet

40 Kg Urea, 40 Kg TSP, 30 Kg KCI 235

(bantuan pupuk)

Rp. 560.000 upah kerja Total

535 KK

Sumber: Data Sasaran Program Kemiskinan Tahun Anggaran 2007 Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan Kota Dumai

Secara keseluruhan Pemerintah Kota Dumai memfasilitasi 130 bibit sawit, 800 bibit karet, 40 Kg Pupuk TSP, 265,6 Kg Pupuk Urea, 114,4 Kg Pupuk KCI dan total upah kerja keseluruhan sebesar Rp. 1.200.000 dengan jumlah sebanyak 535 KK dengan data seperti yang diatas.

d)

Dinas Pendidikan Dinas pendidikan hanya memberikan bantuan dalam bentuk bea siswa

transisi yang diberikan kepada siswa-siswi yang tergolong masyarakat miskin tingkat SD / MI, SMP / MTs.

lviii

Tabel 9 BANTUAN BEASISWA Tingkat Pendidikan

Jumlah Siswa/i

SD / MI

1.000

SMP / MTs

1.000

Total

2.000

Sumber: Data Sasaran Program Kemiskinan Tahun Anggaran 2007 Dinas Pendidikan Kota Dumai

Seperti tabel yang diatas, secara keseluruhan siswa/i yang mendapat beasiswa yang tidak mampu sebanyak 2.000 orang. Sasaran orang miskin yang menapatkan binaan/bantuan berdasarkan per Kecamatan dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10

BANTUAN BINAAN Kecamatan

Jumlah per KK

Dumai Barat

15

Dumai Timur

45

Sei Sembilan

5

Bukit Kapur

30

Medang Kampai

10

Total

105

Sumber: Data Sasaran Program Kemiskinan Tahun Anggaran 2007 Dinas Pendidikan Kota Dumai

lix

Dari lima Kecamatan yang diatas secara keseluruhan ada 105 KK yang mendapat bantuan binaan berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,-/KK.

e)

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Investasi

Tabel 11

BANTUAN PINJAMAN MODAL USAHA TAHUN KEC.

2007 KK

2008 (Rp.)

KK

TOTAL 2009

(Rp.)

KK

(Rp.)

KK

(Rp.) 1.267,

Dumai Barat

209

522,5

132

330

116

290

507

Dumai Timur

518

1.295

364

910

500

1.250

2.217

Sei Sembilan

24

60

21

52.5

-

-

45

112,5

Bukit Kapur

26

65

75

187.5

47

117

148

370

23

57,5

8

20

-

-

31

77,5

800

2.000

600

1.500

663

2.948

7.370

Medang Kampai

JUMLAH

lx

1.657. 5

5 5.542, 5

Sumber: Data Sasaran Program Kemiskinan Tahun Anggaran 2007 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Investasi Kota Dumai. Ket: Angka yang berada didalam Rp. Kelipatan jutaan

Dari data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Investasi Kota Dumai maka dinas ini memberikan bantuan peminjaman modal dana usaha sebesar Rp. 2.500.000,- yang nantinya akan dicicil Rp. 100.000,- selama 25 bulan. Dinas ini juga memberikan bantuan kepada masyarakat miskin Rp. 100.000,/bulan.

4.

Sasaran Sasaran program K2I ini ditujukan kepada masyarakat Riau yang

tergolong dalam kriteria masyarakat Miskin. Sebagaimana yang telah disepakati oleh BPS, kriteria masyarakat miskin adalah sebagai berikut: 1)

Rumah luas lantai = min 8 m2/ jiwa

2)

Jenis dinding = kayu kualitas rendah

3)

Jenis lantai = tanah, kayu

4)

Jenis penerangan = tidak ada listrik / genset

5)

Jenis sumber air minum = tidak ada ( hujan, sumur tidak terlindung, terbuka )

6)

Jenis bahan bakar masak = kayu api, sekam

7)

Makan berapa kali sehari = satu kali sehari

8)

Berobat / anak / keluarga sakit = obat tradisional

9)

Kalau lebaran beli pakaian baru atau tidak = tidak hanya sebagian dari ART

lxi

10) Pendidikan = santunan s/d SD, SMP 11) Harta kekayaan yang dimiliki = diuangkan secara cepat maksimal Rp 600.000,- (emas, Honda, tape, TV, HP ) second tidak kena 12) Ada wanita 10 – 49 tahun atau yang berstatus belum kawin ikut KB = kalau ia tidak apa-apa, kalau tidak kategori miskin 13) Pekerjaan = pengangguran, pekerjaan tidak tetap kalau penghasilan Rp. 600.000,- / bulan 14) Pendidikan ( 7 – 18 tahun ) = sekolah / tidak sekolah Jika masyarakat memiliki 9 atau lebih dari kriteria yang disebutkan diatas maka ia termasuk kategori keluarga miskin, dan jika hanya memiliki 8 kriteria saja, maka ia akan pertimbangan ( analisa ).32

B.

Kota Dumai 1.

Keadaan Geografis dan Demografis Kota Dumai yang mempunyai luas wilayah 1.727,385 Km2 secara

geografis terletak pada Posisi antara 1"23' – 1'24'23 Bujur Timur dan 101"23'27 – 101"28'13' Lintang Utara dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.33

32

Badan Pusat Statistik (BPS), Kategori Keluarga Miskin Kota Dumai 2007 (Dumai: BPS, 2007). 33 Ibid., BAPPEDA Riau.

lxii

Dumai terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi, dan memiliki pantai yang berhubungan langsung dengan Pantai Rupat dan mempunyai kondisi topografi datar. Setiap tahun, Dumai mengalami beberapa perubahan iklim yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan rata-rata curah hujan 200 – 300 m3, dan memiliki dua musim yaitu musim kering/kemarau dari bulan Maret – Agustus, dan musim hujan dari September – Februari dengan rata-rata temperatur 240 – 330 C. Dumai dengan populasi 162.449 jiwa merupakan salah satu kota penting dan kota pelabuhan strategis di Riau.34

2.

Struktur Ekonomi Pelabuhan di Dumai telah dibangun sebagai pelabuhan penghubung

untuk kegiatan ekspor impor, begitu juga para penumpang yang ingin menuju ke Malaka – Malaysia. Pelabuhan Dumai terdiri dari 9 unit, 4 unit dimilki Caltex, dan 5 unit milik pemerintah. Sepanjang daerah pantai Dumai terdapat beberapa pabrik minyak dan pengolahan minyak dengan kapasitas 170.000 barrel per hari dan dapat menampung 850.000 barrel minyak per hari. Dumai juga disebut sebagai gerbang ekspor minyak Indonesia. Pada saat ini aktivitas ekspor gas sejumlah USD 426.123 juta per tahun.35

34

http://search.yahoo.com/search;_ylt=A0geu8lygzFI4iYAkNtXNyoA?p=geografis+dum ai&fr=ieas&ei=UTF-8 35

Dumai Dalam Angka “Dumai In Figures” 2007.

lxiii

3.

Kondisi Sosial Budaya Dumai adalah kotamadya baru yang mempunyai hak otonomi yang

dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis. Hingga 2 dekade, Dumai adalah kota nelayan yang sepi dan kemudian berubah menjadi kota yang

ramai

yang

ditumbuhi

berbagai

kegiatan

industri

dengan

pertumbuhan yang cepat. Kondisi sosial Budaya Dumai sama saja dengan kondisi sosial Riau karena Dumai merupakan sub Provinsi Riau. Dumai adalah wilayah dengan penduduk yang hampir seluruhnya beragama Islam. Kesamaan agama ini merupakan faktor pengikat utama masyarakat secara sosial budaya.

4.

Tingkat Pendidikan Melalui data yang diperoleh dari Riau Dalam Angka “In Figures”

2007 keterangan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Dumai pada umumnya penduduk berumur 7 – 24 tahun keatas yang masih sekolah berjumlah 55.652 orang. Tingkat pendidikan masyarakat yang sangat minim menyebabkan mereka selalu kalah bersaing memenuhi lapangan pekerjaan dengan masyarakat lain.

5.

Tingkat Pendapatan Berdasarkan hasil penelitian bahwa tingkat pendapatan masyarakat

pada umumnya berkisar antara Rp. 201.000,- s/d Rp. 300.000,- berjumlah 39.36 persen. Dengan pendapatan dalam jumlah tersebut dan tanggungan 3

lxiv

orang, dan rumah masih menyewa untuk hidup Kota Dumai sangatlah prihatin. Bahkan hasil pengolahan data menunjukkan berjumlah 9.57 persen masyarakat mempunyai pendapatan kurang dari Rp. 200.000,- dan hanya berjumlah 1,07 persen masyarakat yang mempunyai penghasilan sebulan rata-rata Rp. 500.000,- ke atas. Karena pendapatan masyarakat sangat kurang dari cukup setiap bulan, maka sebagian dari masyarakat mengakui masih menerima bantuan beras miskin dan mendapat bantuan langsung tunai dari pemerintah.36

6.

Jenis Pekerjaan Masyarakat pada umumnya bekerja sebagai buruh di pelabuhan

Dumai. Keluarnya peraturan pemerintah yang memperketat terhadap barang-barang impor yang masuk, maka berdampak pada pendapatan masyarakat. Diperoleh keterangan bahwa masyarakat dominan bekerja sebagai buruh berjumlah 27.66 persen, di samping sebagian besar lagi yaitu 22.34 persen bekerja sebagai wiraswasta/home industri kecil-kecilan. Tingginya kelompok lain-lain berjumlah 30 orang atau 31.91 persen, umumnya saat dilakukan penelitian masyarakat sedang menganggur. Selebihnya, masingmasing 5.32 persen bekerja sebagai nelayan, menarik becak dan dagang kecil-kecilan di samping rumah.

36

Tim Peneliti, Badan Penelitian Kebangsaan (Balitbang) http://balitbang.riau.go.id/index.php?litbang=isi_artikel&id_artikel=4

lxv

Propinsi

Riau

BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DIKOTA DUMAI

A.

Kebijakan Pemerintah Daerah Riau, khususnya Pemerintah Kota Dumai untuk mengatasi Kemiskinan Melalui Program K2I Kota Dumai pada akhir tahun 2006 tercatat keluaraga miskin sejumlah 9.877

Kepala Keluarga (KK). Pada periode yang sama ditahun 2007 tercatat keluarga miskin sejumlah 10.620 KK. Keadaan ini mempelihatkan terjadi peningkatan jumlah keluarga miskin dari berbagai komposisi mata pencaharian sebesar 6,99 persen.37 Berdasarkan data tersebut dan seiring dengan salah satu program utama pembangunan kota Dumai yang difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan maka tindakan identifikasi jenis mata pencaharian keluarga miskin merupakan upaya awal guna merumuskan tindakan pengentasan melalui pola usaha bersama atau “corporate holding” dengan prinsip mensinergikan segmen pendanaan, sarana produksi, pembudidayaan, pengolahan hasil dan pemasaran, dalam suatu sistem pengelolahan. Usaha bersama dengan prinsip sinergitas untuk pengentasan keluarga miskin didasari atas kondisi bahwa orang miskin merupakan komunitas rentan (vournable community) dan umumnya orang miskin hanya memiliki aset tenaga dan waktu. Keterbatasan dalam kepemilikan aset memerlukan upaya pemberdayaan dengan terlebih dahulu melakukan penguatan terhadap kelembagaan.

37

Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ternak Untuk Masyarakat Miskin Kota Dumai Tahun Anggaran 2007.

lxvi

Langkah tersebut didasari oleh kondisi bahwa pemberdayaan adalah kolektifitas inisiatif internal dalam melihat, menilai posisi sebuah komunitas guna selanjutnya menetapkan alternatif keputusan mewujudkan kondisi lebih baik. Makna dasar sebuah pemberdayaan merupakan upaya memobilitas potensi internal kedalam wilayah keputusan kolektif. Guna mewadahi dan memobilisasi potensi internal kedalam wilayah keputusan kolektif diperlukan subuah kelembagaan berbentuk kelompok usaha hasil inisiatif komunitas keluarga miskin. Kelembagaan tersebut secara normatif terdiri dari penanggung jawabnya masing-masing. Disini Wali Kota Dumai membuat kebijakan dalam pengentasan kemiskinan dengan berbagai strategi utama yang dilakukan untuk mendukung terlaksananya kebijakan pokok daerah tersebut, meliputi: a)

Menggunakan pendekatan manajemen krisis dan keteladanan pemimpin dengan kearifannya, serta menjunjung tinggi supermasi hukum, nilai-nilai agama, moral dan akhlak serta nilai budaya dan adat istiadat setempat dalam mengatasi berbagai macam permasalahan dan issue strategis daerah yang semakin dinamis dan kompleks serta perlu penanganan segera.

b)

Menggunakan prinsip-prinsip transparasi, akuntabel, demokratis, efesiensi, efektifitas dan proporsional serta berkeadilan dalam melaksanakan berbagai aktifitas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

c)

Menghindari terjadinya ketergantungan kepada sekelompok masyarakat tertentu, mencegah timbulnya pertentangan antar kelompok, dan berbagai aktifitas yang dapat menyebabkan timbulnya kerusakan dan gangguan

lxvii

lingkungan yang semakin luas serta menyebabkan timbulnya gangguan terhadap stabilitas kehidupan masyarakat. d)

Menggunakan pendekatan profesionalisme, moralitas, nilai-nilai keagamaan dan kultural serta dengan keteladanan aparat aparatur pemerintah daerah dan anggota legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan sehingga upaya untuk mewujudkan good governance,

clean and

stronggovernment dapat dilaksanakan. e)

Pemberdayaan masyarakat secara optimal melalui peningkatan peran serta dengan perubahan kearah pemegang posisi tawar (bargaining position) serta dengan mitra agribisnis sebagai subjek pembangunan, terutama dalam uapaya mengentaskan kemiskinan dan menanggulangi rendahnya mutu sumberdaya manusia. Angka kemiskinan secara kuantitatif relatif besar dan secara kualitatif bersifat struktural yang tidak mudah untuk diatasi, sehingga hal

tersebut

kesungguhan

memerlukan kerjasama

adanya

goodwill

kemitraan

yang

pemerintah,

sinergis

komitmen,

dengan

konsep

implementasi yang jelas dan tegas antara pemerintah, dunia usaha dan dengan dukungan masyarakat. f)

Mengedepankan uapaya-upaya yang bersifat inovatif, kreatif, dinamis dan proaktif dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta memiliki kedalaman keimanan dan ketakwaan yang dapat diandalkan dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan masa depan yang semakin besar dan berubah dengan cepat.

g)

Mengembangkan, mengintensifkan, dan meningkatkan kerjasama yang sinergis dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengatasi kemiskinan, mengejar

ketertinggalan

sumberdaya

lxviii

manusia

(kebodohan),

dan

keterbelakangan

infrastruktur,

terutama

dalam

hal

pembiyayaan

pembangunan dan kegiatan-kegiatan bersama. h)

Mengutamakan

pembangunan

berkelanjutan

(sustainable

pembangunan

dapat

yang

berwawasan

development)

diminimalisir,

serta

sehingga adanya

lingkungan dampak jaminan

dan

negatif terhadap

lingkungan kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan. i)

Mempertahankan jati diri bangsa dan budaya Melayu khususnya budaya lokal yang telah berakar dalam masyarakat agar tidak larut dan hanyut oleh kekuatan arus budaya eksternal yang cukup kuat dan bergerak cepat sejalan dengan kemajuan tekhnologi dibidang komunikasi dan informasi yang sering kali bersinggungan dengan nilai-nilai budaya setempat.

B.

Pengaplikasian Kebijakan Pemerintah Kota Dumai di Lapangan Walikota Dumai menangani hal ini karena adanya bantuan serta dukungan dari

pemerintah daerah yang bertujuan untuk kemajuan Riau itu sendiri. Dengan itu campur tangan dari pihak kabupaten sangat urgen dalam keikut sertaan menjalankan serta menciptakan suatu kerja yang maksimal hasilnya. Menurut Walikota Dumai, ia hanya penyambung lidah dari Gubernur yang menetapkan kebijakan K2I ini dan dalam pelaksanaannya dilapangan ada sistem dimana Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota ini menjadikan hal ini sebagai dari sebagian visi/misi mereka kedepan dan menjadi andalan program kerja yang diciptakan para pejabat daerah dan kota ini. Pengaplikasian program kerja Pemerintah Kota ini didukung juga oleh instansi yang terkait didalamnya seperti Dinans Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan, Dinas Perkebunan Pertanian dan Kehutanan, Dinas

lxix

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Investasi, dan Dinas Pendidikan. Dengan adanya dinas-dinas tersebut menjadikan sebagai dukungan yang turut serta mengambil peran dalam pengentasan kemiskinan yang ada di Dumai. Program tersebut berjalan mulai dari tahun 2006 dan sampai sekarang tingkat kemiskinan yang ada di Dumai mulai berkurang meski ada salah satu Dinas yang terkait tidak dapat menjalankan program ini dengan baik dan berhasil, meski demikian pada tahun berikutnya mereka akan lebih mendalami dengan apa yang akan mereka kerjakan dalam pencapaian keberhasilan yang telah dirumuskan.

Didalam menjalankan program ini terdapat issue yang mengatakan “Ada Yang Ingin Gagalkan K2I”. Prof Dr Sufian Hamim38 menilai saat ini ada pihakpihak yang ingin menggagalkan program pengentasan kemiskinan, kebodohan dan Infrastruktur (K2I) yang dicanangkan Gubernur Riau HM Rusli Zainal. "Saya menilai ada pihak-pihak yang ingin menggagalkan K2I, tujuannya sangat politis yakni agar Gubernur dinilai gagal oleh masyarakat,39" Indikasi dari adanya upaya menggagalkan K2I itu menurut Sufian dapat dilihat dari keinginan beberapa orang yang meminta agar program kebun K2I dibatalkan. Hal itu sangat disayangkan mengingat program kebun K2I sangat ditunggu masyarakat. Gubernur Riau HM Rusli Zainal sendiri sudah berkali-kali menegaskan agar dinas perkebunan menyelesaikan semua urusan administrasi terkait program kebun untuk rakyat miskin tersebut. Terakhir dalam Raker dengan kepala desa se Riau beberapa waktu lalu, Gubri memberi batas waktu

38

Direktur Program Pasca Sarjana UIR. Kata Sufian di Patra Hotel, dari dialog K2I yang diadakan di Kota Dumai, Senin

39

(27/11).

lxx

penyelesaian administrasi kebun K2I kepada dinas perkebunan hingga akhir Desember tahun ini. Lebih jauh soal kebun K2I, Sufian memberi catatan khusus agar dinas perkebunan Riau mampu memenuhi deadline yang ditetapkan Gubernur. Sebab, menurut Sufian, keberhasilan program K2I tidak bergantung pada Gubernur semata melainkan memerlukan komitmen dan dukungan seluruh stakeholder yang lain termasuk dinas dan badan. "Terkadang dinas-dinas kita ini yang lambat, kalau begitu apa Gubernur harus mengganti kepala dinas setiap bulannya? Kan tak mungkin! Tapi bagaimanapun ini membutuhkan kerjasama semua pihak," tegas Sufian. Ia juga mengatakan, program K2I yang dicanangkan Rusli Zainal sudah tepat sebab berorientasi pada pemerataan pertumbuhan di seluruh Kabupaten/Kota se-Riau. Hal itu kata dia berbeda dengan kebijakan lima pilar pembangunan oleh Gubernur Riau sebelumnya, Saleh Djasit yang cenderung menggunakan sebagian energi untuk membangun simbol-simbol fisik di ibukota provinsi. "Program

K2I

itu

sudah

tepat

sebab

gagasannya

memeratakan

pertumbuhan, bukan terpusat di satu tempat,' ujar Sufian. Sementara itu, Prof Dr Alaidin Koto menilai program K2I Gubernur Riau sudah sesuai dengan kondisi masyarakat Riau saat ini. "Program K2I ini sudah sesuai dengan kondisi masyarakat kita, sebab masalah kemiskinan, kebodohan dan minimnya infrastruktur, memang menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat," ujarnya saat menjadi pembicara pada dialog K2I di Patra Hotel Dumai.

lxxi

C.

Strategi Pemerintah Kota Dumai dalam Pengentasan Kemiskinan dengan Menggunakan Program K2I Keseluruhan uraian di atas hanya memperhatikan kondisi pengentasan

kemiskinan dalam arti kuratif, artinya tidak mempersoalkan penyebab kemiskinan terjadi. Dalam kaitan ini masih sulit diharapkan menjadi acuan dan memberikan kontribusi dalam pencegahan terjadinya kemiskinan. Sebaliknya, pemerintah memiliki peran yang sangat besar. Banyak kebijakan pemerintah yang secara nyata mengurangi jumlah orang miskin, tetapi tidak sedikit kebijaksanaan pemerintah juga yang justru mengakibatkan terjadinya proses kemiskinan. Kebijakan seperti ini perlu dikaji secara kritis agar upaya pengentasan kemiskinan dapat maksimal. Program yang dilakukan oleh Pemerintah Koat Dumai masih belum berjalan menurut jalur yang direncanakan dan masih banyak program yang bergantungan tanpa ada pengaplikasian dari kebijakan yang ditetapkan. Pemerintah Daerah Riau membuat program bantuan Desa/Kecamatan perKabupaten/Kota yang memakan biaya sebesar Rp. 500.000.000.-/Desa/Kecamatan belum berjalan sepenuhnya. Hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa/Kecamatan yang ada di Kota Dumai, mayoritas mereka tidak ada yang mengatakan bahwa mereka mendapat bantuan tersebut. Bahkan masyarakat itu sendiri sama sekali tidak mengerti apa itu K2I. Belum lagi program Pertanian dan Perkebunan, dan Peternakan yang memberikan bantuan Sawit K2I dan Sapi K2I. Mayoritas masyarakat miskin yang berada di Dumai hampir tidak pernah mendengar program tersebut, hanya segelintir kecil orang saja yang tahu akan program K2I. ini menyatakan bahwa Pemerintah Daerah kurang memberikan informasi kepada masyarakat terhadap program yang dijalaninya.

lxxii

Sedangkan program yang dijalankan Walikota Dumai sedikit maju dibandingkan dengan Program Gubernur Riau sebab program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan Pemerintah Kota bukan sepenuhnya dari Pemerintah Provinsi. Disini Pemkot Dumai memberikan kepercayaan kepada Dinas-dinas yang menangani kemiskinan. Dibawah ini dapat dilihat secara ringkas, gambaran pemberdayaan di Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 12 PROGRAM K2I PEMERINTAH DAERAH RIAU DI KOTA DUMAI

Keterangan

Program Yang Ditawarkan

Dana bantuan Rp. 500.000.000/desa yang sudah ditetapkan.

Masyarakat tidak pernah mendapat dana tersebut, yang didapat adalah bantuan dari Pemerintah Kota Dumai yang bukan termasuk dana K2I dan dana tersebut tidak sampai Rp. 500.000.000,-

Bantuan Ternak Sapi K2I

Ternak Sapi K2I yang direncanakan Pemerintah Daerah Riau tidak terserap oleh masyarakat Dumai

Bantuan Perkebunan Sawit K2I

Sawit K2I juga tidak ada

Sumber: dari hasil wawancara kepada masyarakat desa yang mendapat bantuan program K2I Provinsi Riau kepada setiap desa per Kabupaten/Kota yang sudah di tentukan.

lxxiii

Seperti tabel yang diatas, masyarakat tidak merasakan bantuan yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat dalam pengentasan kemiskinan, misalnya dana bantuan langsung tunai Rp. 500.000.000,- /desa yang sudah ditetapkan, ternyata masyarakat tidak mendapat secara langsung, akan tetapi yang didapat masyarakat adalah dana bantuan yang diberikan pemerintah Kota dumai yang jumlahnya tidak seimbang dengan yang direncanakan. Kemudian bantuan ternak sapi dan perkebunan sawit K2I yang sama sekali tidak ada tanda-tanda perkebunan dan peternakan itu berjalan.

Tabel 13 PROGRAM K2I PEMERINTAH KOTA DUMAI

Program Yang Ditawarkan

Keterangan

Ternak Sapi perkelompok 3 ekor yang ditawarkan

Program ini hanya planning

oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial

kedepan tanpa ada aplikasinya kemasyarakat

DISNAKERKESOS memberikan bantuan

Bantuan ini juga belum ada yang

Pengadaan Bahan Rumah Tidak Layak Huni Kota

berjalan

Dumai yang diberikan kepada masyarakat miskin sebanyak 70 KK dan masing-masingnya mendapat Rp. 10.000.000,Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Hanya sebagian kecil yang

memberikan bantuan berupa ternak sapi, kambing

mendapat bantuan tersebut dan

dan ayam buras

kurang memadai

Dinas Pertanian, Perkebunan dan kehutanan

Program dari Dinas ini tidak ada

menawarkan bantuan berbagai bibit bagi petani

yang berjalan. Ketika wawancara dilakukan Walikota mengatakan dinas ini gagal

lxxiv

melakukan program-programnya Dinas Pendidikan memberikan bantuan dalam

Program ini tidak berjalan

bentuk bea siswa transisi yang diberikan kepada

sepenuhnya, masih banyak bea

siswa-siswi yang tergolong masyarakat miskin

siswa yang belum tersalurkan

tingkat SD / MI, SMP / MTs

dan masih ditahan oleh Ka. Bag. Keuangan Kota Dumai

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan

Program yang direncanakan

Investasi Kota Dumai memberikan bantuan

tidak sepenuhnya berjalan

peminjaman modal dana usaha sebesar Rp.

disebabkan kendala dana yang

2.500.000.- yang nantinya akan dicicil Rp.

terlalu besar dan kurang

100.000.- selama 25 bulan.

terkontrol dilapangan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan

Dana yang dibutuhkan kurang

Investasi ini juga memberikan bantuan kepada

maksimal sehingga sulit untuk

masyarakat miskin Rp. 100.000.-/bulan

berjalan disebabkan banyaknya masyarakat miskin di Kota Dumai

Sumber: dari hasil wawancara kepada masyarakat desa yang mendapat bantuan program K2I Kota Dumai yang sudah di tetapkan.

Dari Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi ternyata belum begitu membuahkan hasil yang maksimal untuk menjadi pembelajaran selanjutnya, akan tetapi usaha untuk mengurangi angka kemiskinan selalu ada.

lxxv

BAB V PENUTUP

A.

Kesimpulan 1.

Kebijakan yang ditempuh Pemerintah Provinsi Riau dalam pengentasan kemiskinan berupa Dana Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 500.000.000,-/Desa Kecamatan/Kota yang ada di Provinsi Riau serta bantuan lahan serta bibit Sawit K2I dan juga Peternakan Sapi K2I sekiranya akan memperkecil angka kemiskinan yang ada di Riau, sedangkan

Pemerintah

Kota

Dumai

membuat

kebijakan

dalam

pengentasan kemiskinan melalui campur tangan dari beberapa Dinas, yaitu: Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi berupa bantuan secara langsung dan tidak langsung. 2.

Pengaplikasian dana dari Pemerintah Kota Dumai untuk mensejahterakan masyarakat Dumai melalui program K2I masih dianggap belum berjalan dengan sepenuhnya sebab masih banyak kendala yang masih perlu diperbaiki. Program yang selam ini direncanakan oleh Pemerintah Kota Dumai akan terus berjalan seiring kepengurusan Walikota yang sekarang hingga akhir jabatan yang nantinya akan tergantikan.

3.

Strategi Pemerintah Kota Dumai dalam pengentasan Kemiskinan dengan menggunakan program K2I ini masih dalam angan yang ingin diraih meski belum tercapai dengan target yang direncanakan dengan tujuan

lxxvi

memperkecil angka kemiskinan di Kota Dumai melalui program yang masih berjalan sampai sekarang ini.

B.

Saran 1.

Kebijakan Pemerintah Daerah Riau, khususnya Kota Dumai untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui program K2I harus lebih dipersiapkan untuk kedepannya, meskipun dengan adanya pergantian Gubernur baru yang akan dipilih oleh masyarakat untuk tahun 2009 kedepan.

2.

Pengaplikasian program Pemerintah Kabupaten/Kota harus dibantu para peneliti (tidak hanya dibatasi pada disiplin ilmu ekonomi, tetapi juga disiplin

ilmu

sosisologi,

ilmu

antropologi

dan

lainnya)

untuk

mengembangkan masyarakat, dengan sistem pemantauan kemiskinan di daerah. 3.

Strategi untuk mengatasi krisis kemiskinan tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi pendekatan ekonomi saja, tetapi memerlukan diagnosa yang lengkap dan menyeluruh (sistemik) terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan secara lokal.

lxxvii

DAFTAR PUSTAKA

Kutipan dari Buku

Adi, Rukminto, Isbandi. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis). Edisi Revisi 2003. Cox, David. “Outline of Presentation on Poverty Alleviation Programs in the Asia-Pacific Region” makalah yang disampaikan pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia, Bandung: (2004), Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2 Maret. Deliarnov. Perbandingan Sistem-sitem Ekonomi. Pekanbaru Riau: UNRI Pers, 1998. Efendi, Sofian. dkk. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES, 1989. Koentjaraningrat. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan Jakarta: PT Gramedia, 1990. Moleong J Lexy, Prof. Dr., MA. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remajda Rosdakarya, 2007. --------------------------------------. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remadja Rosdakarya, 1993. Poerwandari, Kristi, E. Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi. Jakarta: LPSP 3 – VI. 1998. Rab, Tabrani, Prof. Dr. H. Pembangunan dan Kerusakan Alam Riau: Deforestisasi dan Ambruknya Ekonomi Negara. Riau: Riau Cultural Institute, 2003. Rahmat, Jalaludin. Rekayasa Sosial: Reformasi, Revolusi atau Manusia Besar. Jakarta. Sadono, Sukirno. Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994. Setiarso, Bambang. Strategi Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management): Untuk Meningkatkan Daya Saing Pada Kluster Industri Mikro Kecil dan Menengah. Jakarta: Bank Indonesia: Inovation, 2006. Soekanto, Soejono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990.

Soemardjan, Selo. Kemiskinan: Suatu Pandangan Sosiologi. Jurnal Sosiologi Indonesia, Jakarta: 1997.

lxxviii

Suharto, Edi. Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS), 2004. Suparlan, Parsudi. Kemiskinan Diperkotaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993. Widjaja, Albert. Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: LP3ES, 1982. Departemen Sosial (Depsos). Penduduk Fakir Miskin Indinesia Tahun 2002. Jakarta: Depsos, 2002. ----------------------------------. Penduduk Fakir Miskin Indinesia Tahun 2001. Jakarta: Depsos, 2001. Kutipan dari Pemerintah Daerah Riau BAPPEDA Provinsi Riau dan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Riau Dalam Angka “In Figures” 2007. Riau: Pemerintah Provinsi Riau, 2007. Pemerintah Kota Dumai. Dumai Dalam Angka “Dumai In Figures” 2007. Dumai: Pemerintah Kota Dumai, 2007. Pemerintah Kota Dumai. Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ternak Untuk Masyarakat Miskin Kota Dumai Tahun Anggaran 2007. Dumai: Pemerintah Kota Dumai, 2007. Pemerintah Provinsi Riau. Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat. Laporan Pelaksanaan Akhir Tahun Desember 2007. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP). Riau: Pemerintah Provinsi Riau, 2007. Pemerintah Provinsi Riau. INFO-EKS (Infirmasi Eksekutif). Riau: 2007. Pemerintah Provinsi Riau. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor: 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang rencana strategis (RENSTRA) Provinsi Riau Tahun 2004 – 2008. Riau: Pemerintah Provinsi Riau, 2007. Persatuan Masyarakat Riau Jakarta (PMRJ). Lima Kebanggaan Anak Melayu Riau. Jakarta: PMRJ, 2005. Kutipan dari Internet Badan Pusat Statistik (BPS). Kategori Keluarga Miskin Kota Dumai. Dumai: BPS, 2007. -------------------------------------. Badan Pusat Statistik. No. 38/07/Th. X, 2 Juli 2007. Sumber dari http://www.bps.go.id/releases/files/kemiskinan-02juli07.pdf http://www.gorontaloprov.go.id/index.php?option=com_content&task=blog category&id=5&itemid=89.html http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF8&sourceid=navclient&gfns=1&q=kemiskinan+dibali.html

lxxix

http://www.kaltim.bps.go.id/miskin07.pdf.html

http://www.riautoday.html http://www.mambangmit.com/index.php/20080507386/berita/riautawarkan-program-k2i-di-musrenbangnas.html http://www.bangrusli.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1 698&Itemid=2.html http://search.yahoo.com/search?fr=ieas&p=struktur+ekonomi+riau&ei=utf8.html http://search.yahoo.com/search;_ylt=A0geu8lygzFI4iYAkNtXNyoA?p=geografis+ dumai&fr=ieas&ei=UTF-8.html

Tim Peneliti Badan Penelitian Kebengsaan (Balitbang) Propinsi Riau, sumber dari http://balitbang.riau.go.id/index.php?litbang=isi_artikel&id_artikel=4 http://erik12127.wordpress.com/2007/09/22/pembangunan-agro-estatekelapa-sawit-dalam-upaya-percepatan-pemberdayaan-ekonomipedesaan/html http://id.wikipedia.org/wiki/kemiskinan#column.one.html

lxxx