LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR
: 050/SK-207/PP/2016
TANGGAL
: 26 AGUSTUS 2016
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, mandiri dan transparan di bidang perencanaan pembangunan daerah guna mencapai sasaran dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016
telah
dilakukan
perubahan
sebagaimana
tertuang
dalam
Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016, perubahan tersebut didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, dimana terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga adanya perubahan,
pergeseran,
penambahan,
dan
penghapusan
pada
indikator, target kinerja/program dan anggaran Tahun 2016. Dengan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 tersebut, maka Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/294/Kpts/Per-UU/2015 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016, perlu diubah dan disesuaikan guna menjamin sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 dengan perencanaan program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor.
I-2
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 secara simultan dilakukan dengan mempedomani perubahan-perubahan
arah
kebijakan
yang
tercantum
dalam
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016. Untuk itu, sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 yang didasarkan atas hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2016. Dalam hal ini, faktor utama perubahan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ditujukan untuk mencapai target kinerja tahun 2016 yang telah ditetapkan. Perubahan Rencana Kerja lingkup Dinas Kesehatan terutama berupa
pergeseran
anggaran
antar
kegiatan,
penambahan/penghapusan kegiatan, atau penambahan/pengurangan jumlah
anggaran
menyesuaikan
serta
dengan
target
upaya
dan
indikator
pencapaian
target
kinerja
untuk
dalam
rangka
mewujudkan visi Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia.
I-3
1.2
Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016 adalah sebagai pedoman dan arah di dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2016 bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor yang telah mengalami perubahan, baik berupa penambahan/ pengurangan kegiatan serta penambahan/ pengurangan target kinerja sesuai dengan evaluasi hasil kinerja hingga Triwulan II Tahun 2016. Adapun tujuan dibuatnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 ini adalah :
1. Sebagai pengendali kegiatan di Dinas Kesehatan agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan program yang telah ditetapkan. 2. Tercapainya
sasaran
yang
telah
ditetapkan
sesuai
dengan
perencanaan. 3. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan strategi yang tepat dan terukur. 4. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di Dinas Kesehatan. 5. Sebagai
dasar
dalam
mengevaluasi
kinerja
kegiatan
di
Dinas
Kesehatan.
1.3
Dasar Pertimbangan Perubahan Renja SKPD Tahun 2016 Sebagaimana telah ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016, maka sebagai wujud sinkronisasi
perencanaan
Pembangunan
Daerah
Tahun
2016,
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 juga harus diubah menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Dan adapun perubahan yang dimaksud berupa pergeseran, penambahan atau penghapusan kegiatan atau penambahan dan pengurangan jumlah anggaran.
1.4
Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2016 adalah : 1.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
I-4
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara
Nomor
4437)
sebagaimana
telah
diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3.
Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang
Nomor
2
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6.
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
I-5
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2014,
tentang
Pedoman
Penyusunan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Bogor
Tahun
2008
Nomor 9); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Bogor
Tahun
2005-2025
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5); 16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 54 Seri E);
I-6
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun
2015
tentang
Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 25); 18. Peraturan
Bupati
Bogor
Nomor
55
Tahun
2015
tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 56) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 22); 19. Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/294/Kpts/Per-UU/2015 tentang
Rencana
Kerja
Satuan
Kabupaten Bogor Tahun 2016.
Kerja
Perangkat
Daerah
\MPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR
: 050/315/Kpts/Per-UU/2016
TANGGAL : 12 Agustus 2016 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, mandiri dan transparan di bidang perencanaan pembangunan daerah guna mencapai sasaran dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016
telah
dilakukan
perubahan
sebagaimana
tertuang
dalam
Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016, perubahan tersebut didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, dimana terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga adanya perubahan,
pergeseran,
penambahan,
dan
penghapusan
pada
indikator, target kinerja/program dan anggaran Tahun 2016. Dengan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 tersebut, maka Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/294/Kpts/Per-UU/2015 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016, perlu diubah dan disesuaikan guna menjamin sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 dengan perencanaan program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor.
I-2
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 secara simultan dilakukan dengan mempedomani perubahan-perubahan
arah
kebijakan
yang
tercantum
dalam
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016. Untuk itu, sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 yang didasarkan atas hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2016. Dalam hal ini, faktor utama perubahan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ditujukan untuk mencapai target kinerja tahun 2016 yang telah ditetapkan. Perubahan Rencana Kerja lingkup Dinas Kesehatan terutama berupa
pergeseran
anggaran
antar
kegiatan,
penambahan/penghapusan kegiatan, atau penambahan/pengurangan jumlah
anggaran
menyesuaikan
serta
dengan
target
upaya
dan
indikator
pencapaian
target
kinerja
untuk
dalam
rangka
mewujudkan visi Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia.
I-3
1.2
Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016 adalah sebagai pedoman dan arah di dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2016 bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor yang telah mengalami perubahan, baik berupa penambahan/ pengurangan kegiatan serta penambahan/ pengurangan target kinerja sesuai dengan evaluasi hasil kinerja hingga Triwulan II Tahun 2016. Adapun tujuan dibuatnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 ini adalah :
1. Sebagai pengendali kegiatan di Dinas Kesehatan agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan program yang telah ditetapkan. 2. Tercapainya
sasaran
yang
telah
ditetapkan
sesuai
dengan
perencanaan. 3. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan strategi yang tepat dan terukur. 4. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di Dinas Kesehatan. 5. Sebagai
dasar
dalam
mengevaluasi
kinerja
kegiatan
di
Dinas
Kesehatan.
1.3
Dasar Pertimbangan Perubahan Renja SKPD Tahun 2016 Sebagaimana telah ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016, maka sebagai wujud sinkronisasi
perencanaan
Pembangunan
Daerah
Tahun
2016,
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 juga harus diubah menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Dan adapun perubahan yang dimaksud berupa pergeseran, penambahan atau penghapusan kegiatan atau penambahan dan pengurangan jumlah anggaran.
1.4
Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2016 adalah : 1.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
I-4
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3.
Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang
Nomor
2
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6.
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
I-5
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2014,
tentang
Pedoman
Penyusunan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Bogor
Tahun
2008
Nomor 9); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Bogor
Tahun
2005-2025
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5); 16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 54 Seri E);
I-6
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun
2015
tentang
Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 25); 18. Peraturan
Bupati
Bogor
Nomor
55
Tahun
2015
tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 56) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 22); 19. Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/315/Kpts/Per-UU/2016 tentang
Perubahan
Atas
Keputusan
Bupati
Bogor
Nomor
050/294/Kpts/Per-UU/2015 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor sampai dengan triwulan II Tahun 2016, berdasarkan
realisasi
target
kinerja
keluaran
dari
kegiatan
yang
dilaksanakan, serta capaian dari target program atau kegiatan Renstra Dinas Kesehatan, adapun tabel evaluasi hasil RKPD Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Dilihat dari Tabel 2.1, Evaluasi Triwulan II Tahun 2016, dari 26 indikator kesehatan terdapat 7 indikator yang sudah mencapai target kinerja pada tahun berjalan, yaitu indikator : 1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin, 2. Cakupan Puskesmas, 3. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD dan 4. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan. Bahkan ada 1 indikator yang sudah melampaui target pada tahun 2016, yaitu indikator Persentase Balita Gizi Buruk. Indikator yang hampir mencapai target Tahun 2016 (realisasi >50%) terdapat 12 indikator, yaitu : 1. Cakupan Pembantu Puskesmas, 2. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk, 3. Cakupan Rumah dengan Bebas Jentik, 4. Persentase TTU yang Memenuhi Syarat, 5. Persentase TPM yang Memenuhi Syarat, 6. Cakupan JAGA yang Memenuhi Syarat, 7. Cakupan SAB yang Memenuhi Syarat, 8. Cakupan Desa/Kelurahan UCI, 9. Cakupan Kunjungan Bayi, 10. Rasio Dokter per Satuan Penduduk, 11. Rasio posyandu per satuan balita dan 12. Cakupan Desa Siaga Aktif. Sedangkan indikator yang masih jauh dari target Tahun 2016 (realisasi <50%) terdapat 8 indikator, yaitu : 1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, 2. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan Penduduk,
3.
Persentase
Pengadaan
Obat
Essensial,
4.
Cakupan
Pengawasan terhadap Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya, 5. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+), 6. Cakupan
II - 2
Komplikasi Kebidanan yang Ditangani, 7. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan dan 8. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 Dinas Kesehatan sudah cukup baik, yaitu sebanyak 17 dari 25 indikator kesehatan (68%) telah mencapai target yang diharapkan. Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi kinerja kegiatan per program, Dinas Kesehatan termasuk dalam kategori penyerapan kegiatan sangat kurang (<56%) dengan angka penyerapan kegiatan yaitu sebesar 25,17%. Dengan rincian sebagai berikut : Program dengan kategori penyerapan kegiatan sangat kurang (<56%) yaitu sebanyak 15 Program (1. Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan penyerapan anggaran sebesar 39.46%, 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan penyerapan anggaran sebesar 2.59%, 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan penyerapan anggaran sebesar 11.92%, 4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan penyerapan anggaran sebesar 24.77%, 5. Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan penyerapan anggaran sebesar 1.94%, 6. Upaya Kesehatan Masyarakat dengan penyerapan anggaran sebesar 28.33%, 7. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan penyerapan anggaran sebesar 4.28%, 8. Pengembangan Lingkungan Sehat dengan penyerapan anggaran sebesar 5.48%, 9. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan penyerapan
anggaran
Pelayanan Kesehatan
sebesar
41.09%,
10.
Pengadaan
Standarisasi
dengan penyerapan anggaran sebesar
52.20%,
11. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan penyerapan anggaran sebesar 41.32%, 12. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dengan penyerapan anggaran sebesar 14.27%, 13. Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan dengan penyerapan anggaran sebesar 18.51%, 14. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan penyerapan anggaran sebesar 1.39%, dan Peningkatan 15. Pelayanan Kesehatan Remaja). Sedangkan yang termasuk dalam kategori penyerapan kegiatan baik (>85%) yaitu sebanyak 1 Program (Perbaikan Gizi Masyarakat dengan penyerapan anggaran sebesar 91.83%).
II - 2
Sedangkan Program yang belum sama sekali terserap anggarannya yaitu Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya.
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD
Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan
sumber
pendanaan
pembangunan
daerah
yang
terdiri
atas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Oleh sebab itu, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 disusun dengan bentuk matriks yang berisikan penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan prioritas, beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan sumber dana sebelum perubahan dan sesudah perubahan untuk Tahun 2016 dan prakiraan maju Tahun 2017. Matriks Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.2 : Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang sudah berjalan di Dinas Kesehatan pada Tahun 2016, terdapat 14 program yang mengalami perubahan, yaitu program : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran, 2.
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Aparatur,
3.
Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, 4. Obat dan Perbekalan Kesehatan, 5. Upaya Kesehatan Masyarakat, 6. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, 7. Perbaikan Gizi Masyarakat, 8. Pengembangan Lingkungan Sehat, 9. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, 10. Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan, 11. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, 12. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, 13. Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan, dan 14. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
III - 2
Perubahan penambahan
yang
atau
dilaksanakan
pengurangan
pada
program
anggaran
dan
tersebut
berupa
penambahan
atau
pengurangan kegiatan. Kegiatan yang mengalami penambahan anggaran dari dokumen rencana kerja sebelumnya, yaitu : Program 1. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
:
1.
Penyediaan
Jasa
Kebersihan
Kantor
(Anggaran ditambahkan sebesar Rp 24.400.000,- untuk penambahan kenaikan
gaji
petugas
kebersihan),
2.
Rapat-Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah (Anggaran ditambahkan sebesar Rp 98.394.000,- untuk perjalanan luar daerah), 3. Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor (Anggaran ditambahkan sebesar Rp. 18.950.000,- untuk penambahan kenaikan gaji petugas keamanan); Program 16. Upaya Kesehatan Masyarakat : 1. Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional di 102 FKTP (terdapat penambahan anggaran menyesuaikan dengan kekurangan jaspel dan luncuran dana JKN yang belum terserap tahun 2015); Program 23. Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan : Jasa
Pelayanan
Kesehatan
(Anggaran
bertambah
sebesar
Rp 5.010.000.000,- dari penambahan jaspel tahun 2016); Program 25. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya : 1. Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Puskesmas (DAK) (Anggaran bertambah sebesar Rp 221.865.000,- dari kenaikan harga satuan alat laboratorium set), 2. Pengadaan Generator (DAK) (Anggaran bertambah sebesar Rp 578.854.000,- dari penambahan unit generator yang dibeli yaitu dari 45 menjadi 60 unit yang dibeli), 3. Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas (DAK) (Anggaran bertambah sebesar Rp 777.936.000,- dari kenaikan harga satuan peralatan LAN : PC server, wireless router, UPS server dan penambahan item peralatan LAN yang dibeli yaitu : LED monitor, keyboard, mouse serta penambahan biaya instalasi server). Kegiatan yang mengalami pengurangan jumlah anggaran, yaitu : Program 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor (Anggaran dikurangi sebesar Rp. 4.102.000,- dari pengurangan jumlah item catridge printer dan toner printer yang dibeli), 2. Penyediaan Barang
Cetakan
dan
Penggandaan
(Anggaran
dikurangi
sebesar
III - 3
Rp. 350.161.000,- dari pengurangan harga satuan cetakan), 3. Penyediaan Makanan dan Minuman (Anggaran dikurangi sebesar Rp. 3.500.000,- dari penghapusan
kode
rekening
honorarium
tim
pelaksana
kegiatan),
4. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran (Anggaran dikurangi sebesar Rp 991.828.000,- dari penghapusan kode rekening honorarium tim pelaksana kegiatan dan penghapusan gaji tenaga pegawai honorer rutin, insentif tenaga medis puskesmas, rekrutmen baru dan tunjangan kesejahteraan rekrutmen non PNS); Program 2. Peningkatan Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
:
1.
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor (Anggaran dikurangi sebesar Rp 43.350.000,dari
pengurangan
Kendaraan Rp.
belanja
Bermotor
11.500.000,-
dari
pemeliharaan
Dinas
(DAK)
penghapusan
komputer),
(Anggaran kode
2.
Penyediaan
dikurangi
rekening
sebesar
honorarium
tim
pengadaan barang dan jasa, honorarium tim pelaksana kegiatan dan belanja dokumen/administrasi tender), 3. Penyediaan Peralatan Kantor (DAK) (Anggaran dikurangi sebesar Rp 11.500.000,- dari penghapusan kode rekening honorarium tim pengadaan barang dan jasa, honorarium tim pelaksana kegiatan dan belanja dokumen/administrasi tender); Program 6. Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja
dan
Keuangan : 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran (Anggaran dikurangi sebesar Rp 7.000,- dari efisiensi kegiatan), 2. Penyusunan Pelaporan
Keuangan
Akhir
Tahun
(Anggaran
dikurangi
sebesar
Rp 1.615.000,- dari kode rekening honorarium tim pelaksana kegiatan dan pengurangan jumlah ATK yang dibeli), 3. Penatausahaan Keuangan SKPD (Anggaran dikurangi sebesar Rp 8.906.000,- dari pengurangan pembelian toner printer laserjet); Program 15. Obat dan Perbekalan Kesehatan : 1. Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium Puskesmas (Anggaran dikurangi sebesar Rp 7.750.000,- dari pengurangan item bahan habis pakai laboratorium puskesmas yang dibelanjakan), 2. Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) (Anggaran dikurangi sebesar Rp 786.500.000,- dari pengurangan jumlah paket honorarium tim pengadaan barang dan jasa), 3. Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) (DAK) (Anggaran dikurangi sebesar (Rp 1.215.000.000,- dari pengurangan jumlah paket honorarium
III - 4
tim pengadaan barang dan jasa, belanja dokumen/administrasi tender dan perubahan item bahan medis habis pakai yang dibeli), 4. Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Pendukung (Anggaran dikurangi sebesar Rp 21.300.000,- dari pengurangan jumlah paket honorarium tim pengadaan barang dan jasa, belanja dokumen/administrasi tender dan perubahan volume bahan medis habis pakai pendukung yang dibeli), 5. Rapat Kerja Program Obat dan BMHP (Anggaran dikurangi sebesar Rp 10.850.000,- dari pengurangan jumlah paket honorarium tim pelaksana kegiatan dan pengurangan Prasarana Rp
jumlah
Instalasi
121.500.000,-
penggandaan dokumen), Farmasi
dari
(DAK)
pengurangan
6.
(Anggaran jumlah
Penyediaan
Sarana
dikurangi
sebesar
paket
honorarium
tim
pengadaan barang dan jasa, pengurangan jumlah paket honorarium tim pelaksana kegiatan dan belanja dokumen/administrasi tender); Program 16. Upaya Kesehatan Masyarakat : Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Tajurhalang dan Jaringannya (Anggaran dikurangi sebesar Rp
15.000.000,-
Program
19.
dari
Promosi
penghapusan Kesehatan
kegiatan
dan
pemeliharaan
Pemberdayaan
gedung);
Masyarakat
:
1. Penyediaan Media Penyuluhan Kesehatan (Anggaran dikurangi sebesar Rp 117.583.000,- dari pengurangan harga satuan belanja publikasi), 2. Pembinaan Kesehatan Lintas Sektor dan UKBM (Anggaran dikurangi sebesar Rp. 23.750.000,- dari pengurangan kode rekening perjalanan dinas); Program 20. Perbaikan Gizi Masyarakat : Pengadaan Makanan Tambahan dan Vitamin (Rp 334.125.000,- dari pengurangan harga satuan PMT-P Gizi Buruk); Program 21. Pengembangan Lingkungan Sehat : 1. Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (Anggaran dikurangi sebesar Rp 12.375.000,- dari pengurangan pembelian reagen dan belanja cetak), 2. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Anggaran dikurangi sebesar Rp 29.282.000,- dari pengurangan volume belanja percontohan sarana sanitasi, sewa tenda dan meja kursi, belanja makanan minuman), 3. Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (Anggaran dikurangi sebesar Rp 614.000,- dari belanja cetak), 4. Rapat Kerja Program Pengembangan Lingkungan Sehat (Anggaran dikurangi sebesar Rp 1.650.000,- dari pengurangan honorarium tim
III - 5
pelaksana kegiatan dan belanja ATK); Program 22. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular : 1. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk (Anggaran dikurangi sebesar Rp 787.000,- dari pengurangan ATK), 2. Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah (Anggaran dikurangi sebesar Rp 8.340.000,- dari honorarium tim pelaksana kegiatan dan ATK), 3. Pemeriksaan Calon Jemaah Haji (Anggaran dikurangi sebesar Rp 19.375.000,- dari honorarium tim pengadaan barang dan jasa, honorarium tim pelaksana kegiatan dan ATK), 4. Penatalaksanaan dan Penanggulangangan
Penyakit
P2
TB
(Anggaran
dikurangi
sebesar
Rp 6.360.000,- dari honorarium tim pelaksana kegiatan dan belanja sewa ruangan), 5. Surveilans Acut Flaccid Paralysis (AFP) (Anggaran dikurangi sebesar
Rp
2.700.000,-
dari
honorarium
tim
pelaksana
kegiatan),
6. Pemberian Obat Massal Pencegahan (POMP) Filariasis (Berkurang sebesar Rp. 22.000.000,- dari honorarium tim pelaksana kegiatan, pengurangan belanja perlengkapan medis pakai habis, belanja sewa gedung, sewa truk, honorarium
narasumber,
perjalanan
dinas),
7.
Pengiriman
Peserta
Bimbingan Teknis VCT HIV (Anggaran berkurang sebesar Rp 16.000.000,dari transport peserta bimtek); Program 23. Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan : 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Anggaran berkurang sebesar Rp 64.943.000,- dari ATK dan perjalanan dinas), 2. Penyusunan dan Pengembangan Data Kesehatan (Anggaran berkurang sebesar Rp 6.327.000,- dari honorarium tim pelaksana kegiatan dan ATK), 3. Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Perencanaan Program (Anggaran berkurang sebesar Rp 15.235.000,- dari belanja fotokopi, makanan dan minuman dan honorarium narasumber), 4. Akreditasi Puskesmas (Anggaran berkurang sebesar Rp 1.456.350.000,- dari honorarium tim pelaksana kegiatan, perjalanan dinas dan honorarium narasumber), 5. Persiapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD) Puskesmas (Anggaran berkurang sebesar Rp 75.115.000,- dari honorarium tim pelaksana kegiatan, ATK, fotokopi, perjalanan dinas dan honorarium narasumber), 6. Seleksi dan Pembinaan Tenaga Kesehatan Teladan (Anggaran berkurang sebesar Rp 115.850.000,- dari honorarium tim
pelaksana
kegiatan,
ATK,
belanja
hadiah,
sewa
perlengkapan
III - 6
laboratorium, belanja makanan dan minuman dan perjalanan dinas); Program 24. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin : 1. Pelayanan Operasi Katarak (Anggaran berkurang sebesar Rp 42.925.000,- dari honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim pengadaan barang dan jasa, honor petugas kebersihan, fotokopi, belanja makanan dan minuman dan perjalanan dinas), 2. Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah (Anggaran berkurang sebesar Rp 10.904.823.100,- dari belanja premi asuransi, honorarium tim pelaksana kegiatan dan Klaim pelayanan kesehatan SKKM, iuran JKN dan honorarium narasumber); Program 25. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya : 1. Pengadaan Puskesmas Keliling (DAK) (Anggaran berkurang sebesar Rp 1.215.690.000,- dari pengurangan jumlah pusling double gardan yang
dibeli
dan
pengurangan
dari
honor
tim
pelaksana
kegiatan),
2. Pengadaan Ambulance Puskesmas (DAK) (Anggaran berkurang sebesar Rp 21.074.000,- dari honor tim pelaksana kegiatan dan ATK), 3. Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Puskesmas (DAK) (Anggaran berkurang sebesar Rp 42.364.000,- dari honor tim pelaksana kegiatan dan ATK), 4. Pengadaan Lemari
Es
Vaksin
Puskesmas
(DAK)
(Anggaran
berkurang
sebesar
Rp 1.290.000,- dari pengurangan ATK), 5. Pembangunan Puskesmas Pembantu Batok (Anggaran berkurang sebesar Rp 14.480.000,- dari efisiensi lelang belanja modal konstruksi), 6. Pemagaran Puskesmas Sukajaya (Anggaran berkurang sebesar Rp 13.010.000,- dari efisiensi lelang belanja
modal
konstruksi),
7.
Revitalisasi
Puskesmas
Kiarapandak
(Anggaran berkurang sebesar Rp 21.115.000,- dari Efisiensi lelang belanja modal konstruksi), 8. Rehabilitasi Puskesmas Ciseeng (Anggaran berkurang sebesar Rp 116.300.000,- dari efisiensi lelang belanja modal konstruksi), 9. Rp
Revitalisasi
Puskesmas
203.332.000,-
dari
Pamijahan
efisiensi
(Anggaran
lelang
belanja
berkurang modal
sebesar
konstruksi),
10. Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Mampir (Anggaran berkurang sebesar Rp
26.167.000,-
dari
efisiensi
lelang
belanja
modal
konstruksi),
11. Pemagaran Puskesmas Sukamakmur (Anggaran berkurang sebesar Rp
8.103.000,-
dari
12.
Pembangunan
efisiensi
Puskesmas
lelang
belanja
Pembantu
modal
Sindang
Reret
konstruksi), (Anggaran
III - 7
berkurang sebesar Rp 18.689.000,- dari efisiensi lelang belanja modal konstruksi), 13. Pembangunan Puskesmas Pembantu Sukaresmi (Anggaran berkurang sebesar Rp 16.566.000,- dari efisiensi lelang belanja modal konstruksi), 14. Pembangunan Puskesmas Pembantu Ciasihan (Anggaran berkurang sebesar Rp 4.900.000,- dari efisiensi lelang belanja modal konstruksi), 15. Revitalisasi Puskesmas Pembantu Bojong Kulur (Anggaran berkurang sebesar Rp 18.253.000,- dari efisiensi lelang belanja modal konstruksi), 16. Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Kelurahan Tengah (Anggaran berkurang sebesar Rp 10.638.000,- dari efisiensi lelang belanja modal
konstruksi),
17.
Revitalisasi
Puskesmas
Ragajaya
(Anggaran
berkurang sebesar Rp 180.654.000,- dari efisiensi lelang belanja modal konstruksi), 18. Revitalisasi Puskesmas Lebakwangi (Anggaran berkurang sebesar Rp 2.111.927.000,- dari efisiensi lelang belanja modal konstruksi), 19.
Revitalisasi
Rp
47.819.000,-
Puskesmas dari
Gandoang
efisiensi
(Anggaran
lelang
belanja
berkurang modal
sebesar
konstruksi),
20. Revitalisasi Puskesmas Rancabungur (Anggaran berkurang sebesar Rp
164.089.000,-
21.
Rehabilitasi
Rp
137.649.000,-
dari
efisiensi
Puskesmas dari
lelang
Cirimekar
efisiensi
belanja (Anggaran
lelang
belanja
modal
konstruksi),
berkurang modal
sebesar
konstruksi),
22. Revitalisasi Puskesmas Balekambang (Anggaran berkurang sebesar Rp
2.301.037.000,-
dari
efisiensi
lelang
belanja
modal
konstruksi),
23. Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Cadas Ngampar (Anggaran berkurang sebesar Rp 103.572.000,- dari efisiensi lelang belanja modal konstruksi), 24. Pengadaan Lemari Es Vaksin Puskesmas (Anggaran berkurang sebesar Rp
1.480.000,-
dari
efisiensi
lelang
belanja
modal
konstruksi),
25. Pengurusan Surat Ijin Operasional Puskesmas (Anggaran berkurang sebesar Rp 78.572.000,- dari efisiensi lelang belanja modal konstruksi), 26. Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Cibunian (Anggaran berkurang sebesar Rp 10.000.000,- dari efisiensi lelang belanja modal konstruksi), 27. Rehabilitasi Gedung UPF Puskesmas Banjarsari (Anggaran berkurang sebesar Rp 29.274.000,- dari efisiensi lelang belanja modal konstruksi), 28. Pembangunan Halaman Puskesmas Jasinga (Anggaran berkurang sebesar Rp 22.423.000,- dari efisiensi lelang belanja modal konstruksi),
III - 8
29. Revitalisasi Puskesmas DTP Parung Panjang (Anggaran berkurang sebesar Rp 123.532.000,- dari efisiensi lelang belanja modal konstruksi); Program
31.
Pengawasan
dan
Pengendalian
Kesehatan
Makanan
:
1. Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga (Anggaran berkurang sebesar Rp 50.000,- dari belanja ATK), 2. Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Sertifikasi Produk Pangan (SPPIRT) (Anggaran berkurang sebesar Rp 825.000,- dari honorarium tim pengadaan barang dan jasa); Program 32. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak : 1. Peningkatan Kemitraan Puskesmas PONED dengan Rumah Sakit (Anggaran berkurang sebesar Rp 278.766.000,- dari perjalanan dinas dan honorarium narasumber), 2. Penyediaan Pelayanan Call Center / SMS Gateway Program EMAS (Anggaran berkurang sebesar Rp 42.000.000,- dari iuran bulanan koneksi internet, iuran sms dan pemeliharaan jaringan internet), 3. Rapat Kerja Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Ibu
dan
Anak
(Anggaran
berkurang
sebesar
Rp 1.700.000,- dari belanja ATK dan fotokopi). Sedangkan
kegiatan
yang
baru
ditambahkan
pada
perubahan
anggaran tahun 2016, antara lain : Program 16. Upaya Kesehatan Masyarakat
:
1.
Dukungan
Manajemen
Penyelenggaraan
Pelayanan
Kesehatan pada Puskesmas (DAK), 2. Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen 101 Puskesmas (DAK); Program 19. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat : Penyusunan Peraturan Bupati tentang Implementasi Perda KTR; Program 24. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin : 1. Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Propinsi Jawa Barat (Banprop 2015), 2. Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Propinsi Jawa Barat (Banprop) (Kegiatan baru muncul karena baru dianggarkan di Bantuan Propinsi Tahun 2016); Program 25. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya : Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah di 16 UPT Puskesmas (DAK); Program 32. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak : Jaminan Persalinan (DAK).
III - 9
Sedangkan kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan yaitu : Program 21.
Pengembangan
Penyehatan
Lingkungan
Lingkungan
(DAK);
Sehat
:
Pengadaan
Program
22.
Alat
Penunjang
Pencegahan
dan
Penanggulangan Penyakit Menular : 1. Bimbingan Teknis Pengendalian Penyakit Tidak Menular bagi Petugas Puskesmas, 2. Pengiriman Peserta Bimtek Manajemen Program Imunisasi bagi Petugas Puskesmas; Program 25. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya : 1. Pengadaan UKS Kit (DAK), 2. Pengadaan Peralatan Program KIA di Puskesmas (DAK), 3. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (DAK) (dijabarkan per lokasi kegiatan), 4.
Rehabilitasi
bangunannya.
Puskesmas
Pembantu
Gandoang
karena
tidak
ada
BAB IV PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun 2016. Dalam upaya menyelesaikan target tahun 2016, seluruh perubahan yang
terjadi
dalam
program
dan
kegiatan
tahun
2016
telah
mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaan hingga akhir tahun 2016.
Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Dinas
Kesehatan dapat mempedomani isi dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2016 ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2016 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2016. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.
Ditetapkan di
: Cibinong
Tanggal
: 26 Agustus 2016
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR
dr. Hj. CAMALIA W. SUMARYANA, MKM Pembina Utama Muda NIP. 195806101985112001
BAB IV PENUTUP Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun 2016. Dalam upaya menyelesaikan target tahun 2016, seluruh perubahan yang
terjadi
dalam
program
dan
kegiatan
tahun
2016
telah
mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaan hingga akhir tahun 2016.
Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Dinas
Kesehatan dapat mempedomani isi dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2016 ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2016 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2016. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. BUPATI BOGOR,
NURHAYANTI
PEMERINTAH
KABUPATEN
BOGOR
DINAS KESEHATAN Jl Raya Tegar Beriman, Cibinong - Bogor Telp 021 – 87912518 Fax 021-87912519
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR NOMOR : ......................................................... TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR Menimbang
:
a. bahwa
dalam
Pembangunan
rangka Daerah
menjamin Tahun
sinkronisasi
2016
dengan
perencanaan perencanaan
program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/315/Kpts/Per-UU/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/294/Kpts/Per-UU/2015 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016; b. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016, maka Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan atas Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Bogor
Nomor
050/SK-164/Prog-Pel/2015
tentang
Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
1
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
2
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5); 16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 54 Seri E); 17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 25); 18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 56) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 22); 19. Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/294/Kpts/Per-UU/2015 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
Kesatu
:
Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2016, Sebagaimana Terlampir Dalam Lampiran Surat Keputusan Ini.
Kedua
:
Perubahan Rencana Kerja Sebagaimana Dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun.
3
Ketiga
:
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
Keempat
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Cibinong Pada Tanggal : 26 Agustus 2016
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR
(dr. Hj. CAMALIA W. SUMARYANA, MKM) Pembina Utama Muda NIP. 195806101985112001
4
