1.1. Latar Belakang I - 1 EXECUTIVE SUMMARY

1.1. Latar Belakang Pembangunan nasional harus dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia, dan dilakukan secara bersama-sama bersama sama oleh seluruh tingkat pemerintahan dari pusat sampai dengan pemerintah daerah dengan cara yang lebih terpadu, efisien, efektif, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sebesar besarnya bagi seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat berpengahasilan berpengahasilan rendah sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan. Salah satu perwujudan pembangunan nasional tersebut adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman yang disiapkan secara lebih terencana dan terpadu sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan. berkelanju Pendayagunaan sumberdaya yang sinergis diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan dan hasil pembangunan untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan lingkungan serta pengembangan wilayah baik diperkotaan maupun diperdesaan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu disiapkan perencanaan program infrastruktur yang dapat mendukung kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan secara terpadu. Departemen Pekerjaan Umum khususnya khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya mengambil inisiatif untuk mendukung Provinsi, Kabupaten/ Kota untuk dapat mulai menyiapkan perencanaan program yang dimaksud khususnya Bidang PU/ Cipta Karya melaui penyiapan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) sebagai embrio terwujudnya perencanaan program EXECUTIVE SUMMARY

I-1

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) – BIDANG INFRASTRUKTUR KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 - 2017

infrastruktur yang lebih luas. Dengan adanya RPIJM tersebut, Kabupaten/ Kota dapat menggerakkan semua sumberdaya yang ada untuk memenuhi kebutuhan daerah,

mendorong

dalam

meningkatkan

pertumbuhan

ekono ekonomi

dan

penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan lingkungan yang layak huni (Livable). RPIJM perlu memperhatikan aspek kelayakan program dari masing masing-masing kegiatan dan kelayakan spasialnya sesuai dengan skenario pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang yang ada, serta kelayakan sosial dan lingkungannya. lingkungannya. Disamping itu RPIJM yang akan disusun harus mempertimbangkan kemampuan pendanaan dan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan program investasi yang telah disusun. Berkenaan dengan hal tersebut, maka diperlukan kegiatan RPIJM, yang diharapkan mengakomodasikan dan merumuskan kebutuhan pembangunan kabupaten/ kota secara spesifik sesuai dengan karakteristik dan potensi individual setiap kabupaten/ kota. Dengan demikian, RPIJM diharapkan dapat mengakomodasi dan merumuskan kebutuhan pembangunan, secara spesifik sesuai

dengan

karakteristik

dan

potensi,

sehingga

dapat

mendorong

pembangunan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dapat dicapai. Rencana Program Investasi Jangka menengah (RPIJM) Bidang Infrastruktur pada hakekatnya merupakan operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (RPJ MN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan tujuan untuk merujuk sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. RPIJM Bidang Infrastruktur meliputi berbagai sektor, yaitu : 1. Sektor Pengembangan Permukiman (Bangkim); 2. Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL); 3. Sektor Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) : a. Bidang Drainase b. Bidang Persampahan c. Bidang Air Limbah 4. Sektor Pengembangan Pengembanga Air Minum (AM). 5. Sektor Pengembangan Air Bersih. EXECUTIVE SUMMARY

II - 2


6. Sektor Pembangunan Jalan : a. Pembangunan Jalan Lingkungan b. Pembangunan Jalan Poros Desa c. Pembangunan Jalan Utama Kota d. Pembangunan Jembatan 7. Sektor Pengembangan Irigasi Rencana Program Investasi Jangka menengah (RPIJM) merupakan dokumen teknis kelayakan program (Feasibility ( Study)) untuk rencana pembangunan infrastruktur. Sebagai dokumen teknis, RPIJM yang bersifat sektoral dan terpadu merupakan Consolidated Feasibility Study yang dapat diterima semua pihak sebagai ai bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Dengan

demikian

RPIJM

Bidang

Infrastruktur

Kabupaten

Banyuwangi

merupakan kebutuhan nyata untuk mengantisipasi berbagai persoalan aktual yang akan dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Banyuwangi khususnya nya

dalam

bidang

infrastruktur.

Hal

ini

terkait

pula

dengan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang

tepat,

jelas,

dan

legitimate

yang

diperlukan

sebagai

prasyarat

terselenggaranya good governance. governance. Dengan arah kebijakan d demikian itu maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab jawab.

1.2. Pengertian dan Kedudukan RPIJM a. Pengertian

Rencana

Progran

Investasi

(Infrastruktur)

Jangka

Menengah

Bidang

Permukiman atau disingkat sebagai RPIJM Bidang Permukiman merupakan dokumen rencana kerjasama pembangunan infrastruktur

((Infrastruktur

Development Plan: Plan: IDP) di Kabupaten/ Kota yang bersifat lintas sektoral. RPIJM dimaksudkan bukan untuk menggantikan menggantikan fungsi RPJMD sebagai dokumen politik sebagaimana Repelita pada masa yang lalu, akan tetapi RPIJM merupakan dokumen teknis kelayakan program ((Feasibility Study) untuk rencana pembangunan infrastruktur bidang Permukiman. Sebagai dokumen teknis, RPIJM perlu dikerjakan secara professional (oleh ahlinya), namun tetap menekankan proses partisipasi melalui dialog kebijakan dengan pihak-pihak pihak terkait, masyarakat, professional dan lain lain-lain.pada tahap

EXECUTIVE SUMMARY

II - 3


penyusunan rencana pembangunan Kabupaten/ Kota dan melalui dial dialog investasi dengan masyarakat dan dunia usaha maupun pihak pihak-pihak yang terkait pada tahap penyusunan prioritas program/ kelayakan program investasi. Dengan demikian RPIJM yang bersifat sektoral dan terpadu merupakan consolidated FS yang dapat diterima semua a pihak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah. b. Kedudukan Kedudukan RPIJM Bidang Permukiman yaitu berada di bawah kebijakan spasial dan kebijakan sektoral yang ada di setiap daerah sebagai Rencana Pembangunan Infrastruktur (Infrastructure Development Plan) di masingmasing daerah baik pada skala Propinsi maupun Kabupaten/Kota. RPIJM pada hakekatnya merupakan operasionalisasi dari RPJMN dan RPJMD. Kebijakan spasial dalam RPIJM mengacu pada RTRW Nasional, Propinsi, Kabupaten/ Kota sedangkan kebijakan sektoral/ sektoral/ program dalam RPIJM mengacu pada RPJMN dan RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010 – 2015 atau lanjutannya serta Masterplan sector yang ada. Bilamana Tata Ruang maupun Masterplan Sektor (RIS) masih dapat dilakukan assessment berdasarkan kebijakan tata ruang ruang maupun kebijakan sektoral yang ada. Selanjutnya dapat dilihat pada Skema : 01, berikut ini.

EXECUTIVE SUMMARY

II - 4


Skema : 01 Kedudukan RPIJM dalam Rencana Pembangunan Nasional

Kebijakan Spasial

Kebijakan Sektoral/ Program

Nasional

RTRWN

RPJMN

Provinsi

RTRW

RPJM Propinsi

Kabupaten/ Kota

RTRW

RPJM Kabupaten/

Masterplan Rencana Induk Sistem (RIS)

Strategi Pembangunan Kota/Kabupaten  Strategi Pembangunan per Kawasan  Strategi Pembangunan Sektoral

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) Sumber : Buku Panduan Penjelasan Umum Nomer 1.. Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU/ Cipta Karya. Direktorat Jenderal Cipta Karya. Departemen Pekerjaan Umum

1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran. Maksud penyusunan RPIJM Bidang Infrastruktur adalah :

Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka menengah (RPIJM) Bidang Infrastruktur

mempunyai maksud

untuk

merencanakan usulan

program

pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyuwangi secara terpadu, efektif, dan efisien sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Penjabaran dari maksud penyusunan RPIJM Bidang Infrastruktur adalah sebagai berikut : 1. Sebagai upaya untuk mensukseskan pembangunan infrastruktur secara terpadu, efektif dan efisien sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain itu tersusunnya RPIJM pada akhirnya dapat menjadi dokumen Program/ Anggaran Kerja antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota yang kelayakannya dapat dipertanggungjawabkan. 2. Mewujudkan

kemandirian

Kabupaten/

Kota

dalam

penyelenggaraan

pembangunan yang layak huni, berkeadilan, berbudaya, produktif dan

EXECUTIVE SUMMARY

II - 5


berkelanjutan, menciptakan kualitas kehidupan masyarakat masyarakat yang lebih baik yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. 3. Sebagai upaya untuk membantu tugas–tugas tugas tugas Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian terkait

dalam

mewujudkan

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan

di

Kabupaten Banyuwangi. Sebagai dokumen teknis, RPIJMD Bidang Bid Infrastruktur perlu dikerjakan secara profesional, namun tetap menekankan proses partisipasi melalui dialog kebijakan dengan pihak-pihak pihak stakeholder, baik pada tahap penyusunan rencana maupun pembangunan melalui dialog investasi dengan masyarakat dan d dunia usaha maupun

pihak-pihak pihak

yang

terkait

pada

tahap

penyusunan

prioritas

program/kelayakan program investasi. Tujuan penyusunan RPIJM Bidang Infrastruktur adalah :

Sedangkan tujuan dari Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka menengah (RPIJM) Bidang Infrastruktur adalah tersusunnya Dokumen RPIJM Bidang Infrastruktur sesuai dengan kebutuhan nyata daerah dan rencana pengembangan wilayah. Penjabaran dari tujuan maksud penyusunan RPIJM Bidang Infrastruktur adalah sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan perencanaan perencanaan pembangunan khususnya dalam penyusunan rencana investasi diperlukan adanya panduan penyusunan yang diwujudkan dalam bahan RPIJM yang nantinya mampu secara optimal meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan di Bidang Infrastruktur 2. Mensukseskan ensukseskan pembangunan p infrastruktur Bidang Infrastruktur di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 201 – 2017 secara terpadu, efektif dan efisien sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. 3. Mewujudkan kemandirian dalam penyelenggaraan pembangunan yang layak, berkeadilan, berbudaya, produktif dan berkelanjutan, menciptakan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih besar, baik yang selaras dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi pada khususnya dan peningkatan pembangunan pem bangunan Nasional pada umumnya. 4. Menjadi suatu dokumen yang bersifat sektoral dan terpadu serta merupakan dokumen yang disusun yang bersifat Consolidated Feasibility Study yang dapat diterima semua pihak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan khususnya khususn Bidang Infrastruktur. EXECUTIVE SUMMARY

II - 6


Sasaran penyusunan RPIJM Bidang Infrastruktur adalah :

Sasaran yang diharapkan dari Kegiatan Penyusunan Rencana Program Investasi

Jangka

menengah

(RPIJM)

Bidang

Infrastruktur

Kabupaten

Banyuwangi adalah :



Tersusunnya Dokumen RPIJM Bidang Infrastruktur Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah dan rencana pengembangan wilayah yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi.



Tersusunnya rencana investasi di Kabupaten Banyuwangi yang dapat didanai dari APBD Kabupaten Banyuwangi, dana-dana dana dana hibah APBN, APBD Propinsi, dan dana hibah pinjaman luar negeri maupun dana swasta.

Selain itu sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan RPIJM Bidang Infrastruktur adalah sebagai berikut : 1. Menyiapkan program program pembangunan yang menunjang kemandirian kota, layak untuk dihuni dan mampu mendanai kotanya sendiri. 2. Menyusun program-program program program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahtera-an an masyarakat masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai. 3. Menterjemahkan dan operasionalisasi dari dokumen legal seperti : Propeda, Renstrada dan Renstra Dinas-dinas Dinas dinas dalam kerangka tata ruang yang berlaku. 4. Menyusun program invetasi infrastruktur infrastruktur kota yang akan didanai dengan skema pendanaan melalui pinjaman, hibah/ grant dan dana pendamping (equity).

1.4. Ruang Lingkup 1. Mengupdate, menginventarisasi, dan mengidentifikasi datadata-data dan program Bidang Infrastruktur di wilayah Kabupaten Banyuwangi. 2. Mengkaji dan menganalisis lokasi ditinjau dari segi sosial ekonomi dan teknis.

3. Menentukan perencanaan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Agar dokumen Rencana Program Investasi Jangka menengah (RPIJM) Bidang Infrastruktur yang dihasilkan bermutu, maka dalam proses penyusunannya pihak

EXECUTIVE SUMMARY

II - 7


penyedia jasa konsultansi harus melakukan diskusi dan asistensi kepada BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi. Selain ruang uang lingkup di atas, penyusunan RPIJM Kabupaten/Kota, pada hakekatnya mencakup proses, kerangka pembahasan, analisa kelayakan program serta sintesis program dan anggaran dalam rangka mewujudkan perencanaan program infrastruktur yang berkualitas (RPIJM yan yang berkualitas), sehingga mampu meningkatkan kemampuan manajemen pembangunan daerah dalam Bidang Infrastruktur. Adapun cakupan RPIJM Bidang Infrastruktur, yaitu : 1. Memberikan arahan proses penyusunan Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Permukiman Permukiman terutama yang dibiayai dari APBN maupun APBD (Cost ( Sharing maupun Joint Program)) Propinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangun pembangunan lima tahun Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud dalam RPJMN 2009 – 2014 dan seterusnya seterusnya maupun MDG 2015 yang akan datang. 2. Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur terutama di kota kota-kota yang menjadi prioritas dalam rangka pemertaan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan daerah. 3. Sistematika RPIJM mencakup :  Isu dan kecenderungan situasi dan kondisi yang perlu diperhatikan  Kerangka logis (Logical Framework) penyusunan RPIJM Bidan Infrastruktur dan sasaran/ keluaran yang perlu dicapai.  Rencana pembangunan perkotaan,  Sinkronisasi dan prioritas program (kesepakatan program/ anggaran sebagai ringkasan memorandum program),  Program infestasi infrastruktur Bidang Permukiman dalam penyediaan perumahan dan pemukiman; perbaikan perumahan dan permukiman; penyehatan lingkungan permukiman (pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, penanganan drainase), drainase), penyediaan dan pengelolaan air minum; penataan bangunan; dan pembangunan jalan dan jembatan serta pengendalian banjir,  Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),  Analisis Keuangan Daerah dan Pembiayaan Program Pembangunan,  Rencana Peningkatan Pendapatan Pend Daerah, EXECUTIVE SUMMARY

II - 8


 Rencana Pengembangan Kelembagaan Daerah,  Lampiran penunjang. Cakupan komponen program investasi RPIJM tersebut pada hakekatnya harus dipertimbangkan selain untuk mencapai sasaran RPJMN 200 2009-2014 juga harus ditinjau secara kontekstual sesuai dengan tantangan pembangunan masing masingmasing Kabupaten/ Kota. Dalam hal ini cakupan komponen program untuk Kabupaten/ Kota yang satu dengan yang lainnya dapat saja berbeda sesuai dengan kebutuhan.

1.5. Landasan Hukum Landasan hukum dalam Penyusunan RPIJM antara lain sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

2.

Undang-undang undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

3.

Undang-Undang Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang tentan g Pemerintahan Daerah.

4.

Undang-Undang Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5.

Undang-Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

6.

Undang-Undang Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air;

7.

Undang-Undang Undang

No.

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perecanaan

Pembangunan Nasional (SPPN). 8.

Undang-Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan

9.

Undang-Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

10. Undang-Undang Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; 11. Undang-Undang Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; Landasan Operasional berupa kebijakan strategi, yaitu: 1.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

2.

Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2004 200 4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009; 2004

3.

Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 2004

4.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 51 tahun 2005 tentang RENSTRA Departemen Pekerjaan Pekerj Umum 2005-2009.

EXECUTIVE SUMMARY

II - 9


5.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan Nasional Strategi Pengembangan (KNSP) Perumahan dan Permukiman;

6.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan Pengembangan (KNSP) Sistem Penyediaan Air Minum;

7.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (KNSP (KNSP-SPP) Sistem Pengelolaan Persampahan;

8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 50 tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah. 9.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008 2008

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No...Tahun..tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.10 Tahun 2011 tentang Visi Dan Misi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015.

EXECUTIVE SUMMARY

II - 10


2.1.

Profil Geografi

2.1.1. Posisi Geografis Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur pulau jawa atau di ujung timur Provinsi Jawa Timur, berbatasan berbatas n langsung dengan Selat Bali, dengan luas wilayah 5.782.50 km2. Sebagian besar wilayah daratannya berupa hutan seluas 223,149 ha atau 38,59%. Lahan persawahan sekitar 66.983 ha atau 11,58%, perkebunan seluas 45.311 ha atau 7,84%, permukiman seluas 125,241 ha atau 21,66%, dan sisanya dimanfaatkan untuk jalan, ladang dll. Selain itu, Wilayah Kabupaten Banyuwangi memiliki garis pantai sepanjang lebih kurang 175,8 km, km, dan 10 pulau. Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur pulau Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan, yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan; dan dataran rendah dengan berbagai potensi produ produk hasil pertanian, serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Batas Wilayah Kabupaten Banyuwangi sebelah utara Kabupaten Situbondo, sebelah timur Selat Bali, sebelah selatan selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso. Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi terletak di antara 7 0 43’ - 8046’: Lintang Selatan dan 113053’ - 114038’ Bujur Timur. Topografi wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi bagian barat dan utara pada umumnya merupakan pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata rata rata pada wilayah bagian barat dan utara 400, dengan rata-rata rata curah hujan lebih bih tinggi bila dibanding EXECUTIVE SUMMARY

II - 11


dengan bagian wilayah lainnya. Daratan yang datar sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 150, dengan rata rata-rata curah hujan cukup memadai, sehingga akan bisa menambah tingkat kesuburan tanah. Dataran rendah yang terbentang terbentang luas dari selatan hingga utara terdapat banyak sungai yang selalu mengalir dalam sepanjang tahun. Di Kabupaten Banyuwangi tercatat 35 DAS, sehingga disamping dapat mengairi hamparan sawah yang sangat luas, juga berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan tanah. Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian yang paling Timur dari Wilayah Propinsi Jawa Timur, terletak diantara koordinat 7043' - 8046 Lintang Selatan dan 113053' - 114038' Bujur Timur. Kabupaten Banyuwangi terbagi dalam 24 wilayah kecamatan, dengan luas wialayah 5482,5 Km 2. Batas-batas wilayah Kabupaten Banyuwangi : Sebelah Utara

: Kabupaten Situbondo dan Bondowoso

Sebelah Timur

: Selat Bali

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia Sebelah Barat

: Kabupaten Jember dan Bondowoso

Selanjutnya dapat dilihat pada Tabel : 2.01 - 2.02 dan Peta : III.01, berikut ini. Tabel : 2.01 Luas Masing-Masing Masing Wilayah Kecamatan Kabupaten Banyuwangi - Tahun 2010 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Kecamatan Pesanggaran Siliragung Bangorejo Purwoharjo Tegaldlimo Muncar Cluring Gambiran Tegalsari Glenmore Kalibari Genteng Srono Rogojampi Kabat Singojuruh Sempu Songgon Glagah Licin Banyuwangi Giri Kalipuro Wongsorejo

Luas Wilayah (Km2) 802,50 95,15 137,43 200,30 1.341,12 146,07 97,44 66,77 65,23 421,98 406,76 82,34 100,77 102,33 107,48 59,89 174,83 301,84 76,75 169,25 30,13 21,31 310,03 464,80

Jumlah 5.782,50 Sumber : Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2011.

EXECUTIVE SUMMARY

II - 12


Muncar

Cluring

Gambiran

Tegalsari

Genteng

Srono

Rogojampi

Kabat

Singojuruh

Sempu

Songgon

Glagah

Licin

Banyuwangi

Giri

Kalipuro

24

44

58

32

31

37

40

50

37

39

44

49

60

47

61

65

73

60

65

68

94

11

17

37

51

25

24

30

33

43

30

32

37

42

53

40

54

58

66

53

58

61

87

6

26

40

14

13

19

22

32

19

21

26

31

42

29

43

47

55

42

47

50

76

20

35

9

16

22

33

59

21

12

21

31

42

29

42

43

51

41

43

47

53

15

31

41

47

63

78

48

35

47

52

61

53

65

67

75

61

64

69

91

15

25

31

45

50

30

7

17

22

27

42

36

32

45

32

35

39

69

5

11

32

37

17

7

18

23

33

27

36

37

45

32

35

39

69

6

25

30

10

11

21

25

25

20

41

40

48

40

43

42

77

31

36

16

17

27

31

31

26

47

46

54

46

49

53

83

5

15

38

48

53

35

25

72

70

78

65

68

72

102

20

44

54

59

40

30

73

75

83

70

73

77

107

24

34

39

15

10

53

54

62

50

53

57

87

10

15

25

32

29

29

37

24

27

41

71

5

15

25

19

20

28

15

18

22

52

20

30

24

19

27

10

13

17

40

10

10

35

43

30

33

37

60

20

45

53

40

43

47

70

39

47

34

37

41

69

1.

Pesanggaran

2.

Siliragung

7

3.

Bangorejo

18

11

4.

Purwoharjo

24

17

6

5.

Tegaldlimo

44

37

26

20

6.

Muncar

58

51

40

34

15

7.

Cluring

32

25

14

85

31

15

8.

Gambiran

31

24

13

16

41

25

5

9.

Tegalsari

37

30

19

22

47

31

11

6

10.

Glenmore

40

33

22

33

63

45

32

25

31

11.

Kalibari

50

43

32

59

78

20

37

30

36

5

12.

Genteng

37

30

19

21

48

30

17

10

16

15

20

13.

Srono

39

32

21

12

35

7

7

11

17

36

41

22

14.

Rogojampi

44

37

26

21

47

17

18

21

27

39

44

24

10

15.

Kabat

49

42

31

31

52

22

23

25

31

53

59

39

15

5

16.

Singojuruh

60

53

42

42

61

27

33

25

31

35

30

25

25

15

20

17.

Sempu

47

40

29

29

53

42

27

20

26

15

30

10

32

25

30

10

18.

Songgon

61

54

43

42

55

36

36

41

47

72

73

53

29

19

24

10

20

19.

Glagah

65

58

47

43

67

37

37

40

46

70

75

54

29

20

19

35

45

39

20.

Licin

73

66

55

51

75

45

45

48

54

78

83

62

37

28

27

43

53

47

8

21.

Banyuwangi

60

53

42

41

61

32

32

40

46

65

70

50

24

15

10

30

40

34

5

13

22.

Giri

65

58

47

43

64

35

35

43

49

68

73

53

27

18

13

33

43

37

5

12

3

23.

Kalipuro

68

61

50

47

69

39

39

47

53

72

77

57

41

22

17

37

47

41

4

16

7

4

Wongsorejo

94

87

76

53

91

69

69

77

83

102

107

87

71

52

47

60

70

69

64

43

30

33

24.

Sumber : Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka Tahun 201 1.

EXECUTIVE SUMMARY

II - 13

8

Wongsorejo

Tegaldlimo

18

Kalibari

Purwoharjo

7

Glenmore

Bangorejo

Kecamatan

Siliragung

No.

Pesanggaran

Tabel : 2.02 Jarak (Km) Terdekat Antar Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Banyuwangi

5

4

8

35

13

12

16

43

3

7

30

4

33 35

35


EXECUTIVE SUMMARY

II - 14


2.1.2. Kondisi Topografis A.

Topografi

Kabupaten Banyuwangi terletak di ketinggian 0 – 2.500 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan klasifikasi Wilayah Tanah Usaha (WTU) ketinggian tersebut dibedakan atas : 1. Ketinggian 0 - 100 meter di atas permukaan laut hampir terdapat pada seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi 2. Glagah, Songgon, Glenmore, Kalibaru, Genteng, Sempu dan wilayah Kecamatan Singojuruh. 3. Ketinggian 100 - 500 meter di atas permukaan laut hampir terdapat di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi kecuali Kecamatan Banyuwangi dan wilayah Kecamatan Kecama Muncar. 4. Ketinggian 500 - 1000 meter diatas permukaan laut meliputi

wilayah

Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Glagah, Songgon, Kalibaru, Glenmore, Sempu dan Kecamatan Pesanggaran. 5. Ketinggian 1000 - 1500 meter di atas permukaan laut meliputi wilayah Kecamatan matan Wongsorejo, Kalipuro, Glagah, Songgon, Kalibaru dan Kecamatan Glenmore. 6. Ketinggian lebih dari 1500 - 2000 meter di atas permukaan laut meliputi wilayah Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Glagah, Songgon, Kalibaru dan Kecamatan Glenmore. 7. Ketinggian lebih h dari 2000 - 2500 meter di atas permukaan laut meliputi wilayah

Kecamatan

Kalipuro,

Songgon

dan

Wilayah

Kecamatan

Glenmore.Daerah wilayah Kecamatan pantai meliputi Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Banyuwangi, Kabat, Rogojampi, Muncar, Tegaldlimo, Purwoharj Purwoharjo dan wilayah Kecamatan Pesanggaran. B.

Kelerengan Lahan/ Slope.

Tingkat Lereng/ kemiringan tanah di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut : 1. Lereng dengan kemiringan 0 - 2 % seluas 204,99 Ha atau 35,45 % dari luas wilayah Kabupaten Banyuwangi. 2. Paling luas terdapat di wilayah Kecamatan Bangorejo, dan yang tidak mempunyai kemiringan lereng 0 - 2 % adalah wilayah Kecamatan Glagah dan Songgon.

EXECUTIVE SUMMARY

II - 15

1.1. Latar Belakang I - 1 EXECUTIVE SUMMARY

Recommend Documents