1.1 LATAR BELAKANG. a. Ruang merupakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga menuntut upaya

Bab ini berisi latar belakang pekerjaan, maksud tujuan, ruang lingkup dari Penyusunan RTBL Kawasan Aloon-aloon Kabupaten Temanggung

1.1

LATAR BELAKANG

Ruang merupakan wadah (S pace) bagi m asyarak at untuk ber ak tiv it as. Suatu w ilay ah

ak an

kehidupan

se la l u

m en gal am i

masyarakat

sebagai

per u bahan pelaku

seiiring

aktivitas

dengan

dalam

paradigma

suatu

wilayah.

Perkembangan wilayah akan selalu dipengaruhi oleh faktor intern yang antara lain adalah

faktor

alam,

kondisi

so s i a l

m as y ar ak at,

ek o no m i

ser t a

b ud ay a

m es y a r ak at s e t e m p a t s e r t a f a k t o r e k s t e r n a l y a i t u k o n d i s i p e r k e m b a n g a n wilayah di sekitarnya yang mempunyai daya tarik yang kuat serta k ebijak an r egional. Faktor intern m au pun ek ster n dalam suatu wilayah perlu diidentifikasi untuk memprediksi arah perkembangan guna menyusun strategi dalam penataan ruang suatu wilayah agar d a p a t

mengakomodir

kegiatan

dan

kebutuhan

y a n g a d a d i masyarakat.Suatu wilayah baik perdesaan maupun perkotaan, dari tahun k e t a h u n s e l a l u b e r k e m b a n g s e j a l a n d e n g a n m e n i n g k a t n y a aktivitas kegiatan penduduknya. Perkembangan tersebut terutama ter ja di

di

w i l ay ah -

w ilay ah per k o taan , s eper ti h a lny a k o ta - k o ta kecamatan, yang dapat ditunjukkan dengan

adanya

berkembangnya

perkembangan

jumlah

penduduk

serta

tumbuh

dan

b e r b a g a i kegiatan sosial dan ekonomi dalam berbagai skala

kegiatan. Kenyataan menunjukkan bahwa upaya penyediaan ruang sering menjadi permasalahan karena:

a.

Ruang merupakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga menuntut upaya pemanfaatan secara efisien dan optimal

Penyusunan Laporan AkhirRencana Tata Bangun dan Lingkungan

Kawasan Aloon - Aloon Kabupaten Temanggung

I-1

b.

Sua t u

r ua n g

pa da

da sa rnya

di ma nfa a t ka n

ba gi

b er ba g a i

alternatif

kegiatan, sebaliknya suatu kegiatan tertentu dapat berlokasi pada beberapa alternatif ruang. Berpedoman pada kondisi/kenyataan seperti tersebut di atas, suatu ruang tertentu sering menimbulkan konflik kepentingan antar kegiatan sektor yang berbeda. Sebagai contoh dalam pembangunan prasarana dan sarana , denga n terpaksa

tana h

ya ng

dikonservasi

fungsinya

berubah

menjadi

areal

terbangun dan penggunaan tanah subur yang sepantasnya dimanfaatkan bagi pengembangan

kawasan

pertanian

yang

produktif

diubah

menjadi

kawasan

permukiman dan permasalahan-permasalahan lainnya. Menghadapi permasalahan tersebut di atas, maka sangat diperlukan upaya pengaturan ruang yang optimal dengan menyusun rencana tata ruang. Sebagaimana diketahui, pengaturan ruang pada

dasarnya

merupakan

salah satu kewenangan dan tugas pemerintah, dengan m a k s u d u n t u k m e n g a t u r p o t e n s i , k e g i a t a n m a s y a r a k a t , mobili tas/pergeraka n da n kecenderunga n perke mba nga nnya lainnya

dalam

secara harmonis serta saling mendukung satu dengan

satu

tata

ruang

yang

ada.

Sehingga

akan

tercipta

proses

p e n g a t u r a n d a n p e n a t a a n r u a n g y a n g p a d a a k h i r n y a a k a n menghasilkan suatu upaya pengendalian dan pemanfaatan ruang yang lebih optimal dan efisien dalam

proses

perkembangannya.Penyusuan

Rencana

Bangunan

dan

Lingkungan

bertujuan sebagai dokumen pengendali pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk suatu lingkungan/kawasan tertentu supaya memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan, meliputi : pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat

melalui

perbaikan

kualitas

lingkungan

dan

ruang

publik,

perwujudan

perlindungan lingkungan serta peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan. Saat ini di wilayah Kabupaten Temanggung telah mempunyai produk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung ya ng ba ru dengan menga cu pa da Undang- unda ng Nomor 26 Tahun 2007. Produk Rencana Tata Ruang Wilayah

KabupatenT e m a n g g u n g

yang

baru

termuat

dalam

Peraturan

D a e r a h K abu paten Tem an ggu n g Nom or 1 T ahun 2012. P er da ter sebut menjadi dasar dalam perencanaan dan pemanfaatan tata ruang di wilayah Kabupaten Temanggung. Aloon-aloon Kota Temanggung merupakan salah satu kawasan pusat aktivitas di wilayah Kecamatan Temanggung dan pusat pemerintahan. Secara fisik, alun-alun Kota Temanggung

dikelilingi

oleh

bangunan

simbol-simbol

kekuasaan

daerah

yaitu

Pendopo Pengayoman yang sekaligus merupakan rumah dinas Bupati Temanggung di sebelah utara alun-alun. Sebelah timur alun-alun terdapat Gedung DPRD Kabupaten Temanggung dan Gedung Kejaksaan, sedangkan di sebelah barat terdapat Masjid



I-2

Agung Darussalam dan Rumah Tahanan. Selain aktivitas kepemerintahan dan peribadatan, aktivitas yang terlihat pada kawasan alun-alun di antaranya adalah aktivitas pendidikan dan olah raga dengan beberapa sekolah di sekitar kawasan ini yang memanfaatkannya sebagai tempat untuk kegiatan berolahraga. Aktivitas lain adalah perdagangan dan jasa baikformal maupun informal. Sebelah selatan alun -alun merupakan kawasan perdagangan dan jasa dengan beberapa toko, rumah makan dan warung internet, sedangkan sektor informal (pedagang kaki lima) berada pada lokasi di pinggir Alun-Alun Kota Temanggung. Kondisi pada siang hari, Alun-Alun Kota Temanggung terlihat ramai terutama pada waktu

selesainya

jam

belajar

sekolah

dimana

banyak

anak-anak sekolah yang

berkumpul dan beraktivitas di sekitar kawasan alun-alun. Pada malam hari, kawasan alun-alun terlihat relatif sepi, aktivitas pedagang kali lima bergeser ke arah timur di depan Gedung Bank BCA dan sebelah utara Gedung DPRD. Alun-alun juga menjadi lokasi even-even tertentu seperti upacara hari besar nas ional dan pergelaran pentas seni dan hiburan. a) Konsep Rencana Penataan Kawasan sekitar Alun-Alun Konsep penataan kawasan sekitar Alun-alun Kota Temanggung bertujuan untuk menata kawasan tersebut menjadi ruang publik yang n y a m a n d a n m a m p u m e n j a d i t e m p a t a k t i v i t a s d a r i w a r g a K o t a Temanggung pada khususnya maupun Kabupaten Temanggung pada umumnya. Konsep tersebut terdiri dari : A)

Lahan yang saat ini masih berdiri rumah tahanan /rutan direncanakan akan dialihfungsikan menjadi area pengembangan kegiatan masjid. Adanya rencana pemindahan rumah tahanan ke kawasan di pinggiran kota mendorong adanya rencana pemanfaatan lahan di kawasan tersebut setelah alih fungsi. Salah satu konsep yang ditawarkan adalah bahwa lokasi tersebut sangat potensial sebagai area parkir yang mendukung aktivitas yang ada di sekitar kawasan Aloon-aloon. berisi kantor layanan umum, kantor arsip, perpustakaan, pusat kajian Islam, dsb. Lahan parkir direncanakan juga sebagai ruang terbuka yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk kegiatan yang berkaitan dan menunjang keberadaan masjid dan alun-alun itu sendiri, misalnya untuk pameran, bazaar, dsb. Zona parkir direncanakan memakai 2/3 area lahan yang ada, sementara 1/3 nya digunakan untuk bangunan fisik (gedung).

B) Lahan di selatan alun-alun yang saat ini sebagian digunakan untuk tempat parkir dan warung serta unit usaha lainnya, direncanakan untuk diperluas fungsinya sebagai lahan parkir yang lebih memadai dalam hal kapasitasnya. Lahan parkir direncanakan bisa digunakan oleh bus, mobil, dan motor dengan demikian dapat menyediakan lahan parkir yang lebih luas bagi alun-alun dan sekitarnya serta mendukung aktifitas kawasan.



I-3

b) Konsep Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Konsep untuk pedoman pelaksanaan pembangunan harus berpijak pada rumusan kebijaksanaan

dan

produk

perencanaan

yang

telah

ditetapkan

di

Kabupaten

dir um usk an

dengan

Temanggung, yaitu: -

Penetapan

w ilay ah

pembangunan

har us

mempertimbangkan potensi, kondisi, ciri utama daerah, geografis maupun keadaan sosial. - Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pendekatan sistem pengembangan wilayah akan lebih dimanfaatkan dan diintegrasikan dengan kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat. - D en g an ad a n y a p u s at - p u s a t pe ng em b an g an r e g io n a l, p er l u mendapatkan perhatian untuk terus didorong pertumbuhan agar dapatmelaksanakan fungsinya sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan bagi kawasan yang dilayaninya. - Orientasi pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan kepada daerah-daerah yang belum sempat berkembang, termasuk daerah perbatasan dalam rangka perluasan jangkauan tingkat perkembangan dan pertumbuhan wilayah Kecamatan Temanggung. Kota merupakan tempat konstelasi manusia dengan segala kegiatannya di berbagai bidang, antara lain bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan lainnya. Kegiatan yang terpola biasanya relatif komplek sehingga sering menimbulkan masalah. Dengan demikian aspek perencanaan menjadi cukup penting dalam upaya menciptakan keadaan dan kondisi kehidupan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan lingkungan hidup yang layak. Mengingat aspek perencanaan merupakan unsur penting dalam pembinaan kota, maka pada bagian ini akan ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan usaha tersebut, yaitu : 1. Ketentuan hukum yang berkenaan dengan perencanaan kota. 2. Ketentuan hukum yang kerkenaan dengan tanah perkotaan. 3. Ketentuan hukum yang berhubungan dengan penghasilan atau pendapatan pemerintah kota, hal ini erat kaitannya dengan kemampuan pembangunan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, di daerah atau kota dalam usaha menggali sumber-sumber keuangannya, tidak dapat melepaskan diri dari potensi-potensi yang

ada

dalam

daerah/kota

masingmasing.

Oleh

sebab

itu

pembinaan

dan

pengembangan daerah/kota ditentukan pula oleh kondisi potensi daerah/ kota yang bersangkutan.



I-4

1.2

PENGERTIAN RTBL Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah rencana teknik dan program

tata

bangunan

dan

lingkungan

(Urban

Guideline),

serta

pedoman

pengendalian

pembangunan, sebagai salah satu alat pengendalian pemanfaatan ruang yang diperlakukan secara khusus pada bangunan atau kelompok bangunan pada suatu lingkungan/kawasan (Urban Building Desain and Development Guideline). Dari pemikiran di atas, maka RTBL perlu disusun dan dikenakan untuk setiap bagian kota berdasarkan hasil identifikasi pemerintah daerah. Prioritas penanganan terutama dilakukan pada daerah atau pusat-pusat kota yang mempunyai pertumbuhan cepat dan memerlukan pengendalian perkembangan fisik yang cepat. Dalam konteks perkembangan lingkungan binaan, RTBL disusun untuk memenuhi kepentingan atau aspirasi masyarakat, pemanfaatan sumberdaya lokal, dan daya dukung tanah yang optimal. Maksud tersebut diupayakan melalui panduan-panduan yang bersifat pengendalian, pengembangan kawasan sub-pusat kota, maupun perancangan kelompok bangunan lingkungan didalamnya. Dengan arahan tersebut, konsultan perencana akan mempunyai gambaran kebijaksanaan pembangunan fisik dalam wawasan kebersamaan yang mengetengahkan dan menjaga ciri karakter, sehingga tercipta bangunan dan lingkungan yang memberi kontribusi positif kearah terwujudnya identitas lokal. RTBL harus mempunyai juridiksi dan kekuatan hukum agar bisa dioperasikan sebagai alat pengendali. Untuk itu ketentuan-ketentuan penataan bangunan dan lingkungan dalam RTBL harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini, RTBL juga hendaknya mendukung peraturan-peraturan daerah yang ada atau yang masih akan ditetapkan untuk suatu kawasan tertentu.

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud RTBL adalah rencana teknik dan program tata bangunan dan lingkungan (Urban design Guideline) serta pedoman pengendalian pembangunan. Berfungsi sebagai salah satu alat pengendalian pemanfaatan ruang yang diperlakukan secara khusus pada bangunan atau kelompok bangunan pada suatu lingkungan/kawasan (Urban Building Desain and Development Guideline). Dalam konteks perkembangan lingkungan binaan, RTBL disusun untuk memenuhi kepentingan atau aspirasi masyarakat, pemanfaatan sumber daya setempat, dan daya dukung tanah yang optimal. Maksud tersebut diupayakan baik melalui panduanpanduan yang bersifat pengendalian, pengembangan kawasan sub-pusat kota maupun perancangan kelompok bangunan lingkungan di dalamnya. Dengan arahan tersebut akan dimiliki suatu gambaran kebijaksanaan pembangunan fisik dalam



I-5

wawasan kebersamaan yang mengetengahkan dan menjaga ciri keunikan karakter lokal. Arahan yang berpijak pada potensi karakter setempat akan dapat menciptakan bangunan dan lingkungan yang memberi kontribusi positif kearah terwujudnya identitas

lokal.

Agar

bisa

dioperasikan

sebagai

alat

pengendali,

RTBL

harus

mempunyai jurisdiksi dan kekutan hukum. Untuk itu ketentuan-ketentuan penataan bangunan dan lingkungan dalam RTBL harus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung. Dalam konteks ini RTBL juga hendaknya mendukung peraturan-peraturan daerah yang ada atau yang masih akan ditetapkan untuk suatu kawasan tertentu. 1.3.2 Tujuan Tujuan dari kegiatan Penyusunan RTBL Kawasan Aloon-aloon Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut : 1. Merupakan

usulan

untuk

menciptakan

lingkungan

yang

tertata,

teratur,

terintegrasi dan komprehensif sehingga rencana pengembangan kawasan kota ini memiliki elemen kontrol yang lebih bermakna. 2. Mengintegrasikan antara fungsi permukiman, prasarana transportasi dan aktivitas yang dapat menjembatani berbagai kegiatan komersial, fasilitas umum dan fasilitas sosial pada jalur regional. 3. Mengendalikan perubahan fungsi lahan, perubahan peruntukan serta perubahan lingkungan akibat pembangunan prasarana jalan. 4. Mewujudkan keunikan kawasan yang sesuai dengan karakter dan kondisi lingkungan serta mempertimbangkan asas perencanaan yang berkelanjutan. 5. Mewujudkan lingkungan dan bangunan yang manusiawi melalui konsep penataan yang disusun berdasarkan prosedur baku perencanaan kota, urban design, landscaping, serta perancangan arsitektural desain teknis yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada. 6. Menata kembali aspek visual estetika kota, sehingga menimbulkan keserasian antara unsur-unsur binaan dengan komponen-komponen lingkungan alami. 1.3.3 Manfaat Manfaat dari pekerjaan Penyusunan Rencana Tata Bangun danLingkungan Kawasan Aloon-Aloon Kab. Temanggung adalah : 

Pengaturan tata guna tanah (Land Regulation).



Pengaturan bangunan setempat.



Penyusunan Rencana Teknik Ruang atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan setempat.



Pelaksanaan Program pembangunan.



Sebagai dasar penyusunan Peraturan Zonasi.



I-6

2

Sasaran Sasaran dari pekerjaan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Aloon-aloon Temanggung ini adalah : 

Penentuan kawasan perencanaan



Identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan dan perwujudan ruang kawasan.



Perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasan



Perumusan rencana yang terdiri dari : -

Penentuan Tujuan pengembangan kawasan fungsional

-

perkotaan.

-

Penyusunan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan.

-

Penyusunan

pedoman

pelaksanaan

pembangunan

kawasan

fungsional

perkotaan. -

Penyusunan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kawasan fungsional perkotaan.

1.3 DASAR HUKUM Sebagai dasar dari kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Aloon-aloon Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut: -

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

-

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

-

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005. -

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang pembangunan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

-

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

-

Undang-UndangNomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

-

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

-

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

-

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

-

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya.

-

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman.

-

Keputusan Presiden RI nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.



I-7

-

Peraturan Presiden RI nomor 54 Tahun 2010 tenteng pengadaan barang/jasa pemerintah yang terakhir diubah dengan peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012.

-

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

-

Peraturan Daerah Propinsi Jawa tengah Nomor 14 Tahun 2004 tentang RIPPDA Propinsi Jawa Tengah.

-

Perda Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

-

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2031.

-

Perda Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031

-

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun2002 tentang Bangunan Gedung.

-

Peraturan Menteri PU Nomor 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.

-

Peraturan Menteri PU Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesbilitas pada BangunanUmum dan Lingkungan.

-

Permen PU Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

-

Permendagri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.

-

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

-

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota.

-

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.

-

SNI03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

-

Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota tentang petunjuk desain drainase permukaan jalan No. 008/T/BNKT/1990.



I-8

1.4

RUANG LINGKUP KEGIATAN Kegiatan ini meliputi beberapa tahapan, mulai dari koordinasi dan persiapan, survei dan pengumpulan data awal, pengolahan dan analisis data, penyusunan konsep dan strategi serta RTBL Kawasan Aloon-aloon Kabupaten Temanggung, yang secara garis besar meliputi: -

Persiapan pelaksanaan kegiatan, yaitu koordinasi dan menyusun data awal, rencana kerja dan penentuan metode pelaksanaan kegiatan.

-

Identifikasi dan analisis potensi dan permasalahan kawasan serta merumuskan konsep dan strategi RTBL yang sesuai dengan potensi kawasan.

-

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang bersifat teknis dan operasional.

Pelaporan

pelaksanaan

kegiatan

harus

dipresentasikan

dalam

setiap

tahapan

penyusunan dengan Tim Teknis dan didiskusikan dalam forum dialog maupun lokakarya dengan ” stakeholder” di pemerintah daerah dan instansi terkait. 1.4.1 Lingkup Wilayah Perencanaan Wilayah Perencanaan untuk Lokasi pekerjaan Penyusunan Rencana Tata Bangun dan Lingkungan Kawasan Aloon-aloon Kabupaten Temanggung ini meliputi wilayah Kelurahan Temanggung I, Butuh, Temanggung II, dengan luasan sekitar 36 Ha dengan batas administrasi sebagai berikut : 

Sebelah utara

: Kodim Temanggung



Sebelah timur

: Pasar Temanggung dan Plaza



Sebelah selatan

: Kelurahan Mungseng, Kelurahan Giyanti



Sebelah barat

: Kelurahan Manding, Desa Gilingsari.

1.4.2 Lingkup Substansional Kegiatan penyusunan RTBL Kawasan Aloon-aloon Kabupaten Temanggung

ini

diharapkan dapat menghasilkan produk berupa tersusunnya rancang bangun dan lingkungan, yang dapat digunakan sebagai sarana mengendalikan perkembangan dan pembangunan di wilayah perencanaan. Pedoman yang digunakan dalam menyusun produk RTBL adalah Standar Hasil Karya RTBL dan Pedoman Umum RTBL, yang minimal harus memuat hal-hal pokok terkait dengan Program Bangunan dan Lingkungan. Program bangunan dan lingkungan harus mempertimbangkan faktor kelayakan baik dari

segi

ekonomi,

sosial,

dan

budaya.

Program

ditetapkan

setelah

mempertimbangkan konsep keragaman kawasan (diversity), seperti keseimbangan



I-9

pengembangan fungsi perumahan, niaga, rekreasi dan budaya dan upaya-upaya pelestarian. Dalam pembahasan program bangunan dan lingkungan meliputi beberapa analisis diantaranya adalah: 

Analisis kawasan dan wilayah perencanaan Komponen analisis meliputi:

perkembangan sosial kependudukan,

prospek

pertumbuhan ekonomi, daya dukung fisik dan lingkungan, aspek legal konsolidasi lahan perencanaan, daya dukung prasarana dan fasilitas lingkungan, serta kajian aspek signifikansi historis kawasan. 

Analisis pengembangan pembangunan berbasis peran masyarakat Pembangunan berbasis

peran masyarakat (community-based development)

adalah pembangunan dengan orientasi yang optimal pada pendayagunaan masyarakat. Prinsip utama dalam pengembangan pembangunan berbasis peran masyarakat diantaranya kesepakatan dan hasil kerjasama Sesuai dengan aspirasi publik kejelasan tanggung jawab kesepakatan yang sama. 

Konsep dasar perancangan tata bangunan dan lingkungan Merupakan hasil tahapan analisis program bangunan dan lingkungan, memuat gambaran

dasar

penataan

pada

lahan

perencanaan

yang

selanjutnya

ditindaklanjuti dengan penjabaran gagasan desain secara lebih detail dari masing-masing elemen desain. Komponen dasar perancangan meliputi: visi pembangunan, konsep perancangan struktur tata bangunan dan lingkungan, konsep komponen perancangan kawasan, blok-blok pengembangan kawasan dan program penanganannya.

1.5

SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan dalam Laporan Antara penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Aloon- Aloon Temanggungterdiri atas: Bab 1

Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan studi, tujuan dansasaran kegiatan, dasar hukum, ruang lingkup kegiatan yang terdiri dari ruang lingkup kawasan dan ruang lingkup materi, serta sistematika pembahasan. Bab 2

Tinjauan

Kebijakan

dan

Program

Pengembangan

Kabupaten

Temanggung Bab ini merupakan uraian mengenai tinjauan kebijakan Kabupaten Temanggung meliputi kedudukan Kabupaten Temanggung, rencana struktur pusat pelayanan, dan rencana sistem jaringan transportasi kota dalam rencana tata ruang wilayah

Kabupaten

Temanggung serta kebijakan BWK I dalam rencana detail tata ruang Kabupaten Temanggung.



I - 10

Bab 3

Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Temanggung

Bab ini berisi gambaran umum Kabupaten Temanggung yang terdiri dari letak geografis, penggunaan lahan, kependudukan, kondisi sarana, dan kondisi prasarana. Serta data dan Informasi potensi dan permasalahan Aloon-Aloon Temanggung yang berisi tentang uraian yang menggambarkan kondisi faktual kawasan perencanaan, yang diidentifikasikan dari data primer, sekunder maupun dari observasi lapangan. Isinya mencakup kondisi lingkungan, kondisi tata bangunan, kondisi perabot ruang luar, sirkulasi, dan utilitas lingkungan. Bab 4

Analisis Tata Bangunan dan Lingkungan

Bab ini menguraikan analisis bangunan dan lingkungan di Aloon-Aloon Temanggung meliputi

analisis

aspek

lingkungan,

aspek

bangunan,

perabot

kota,

dan

utilitas

lingkungan. Bab 5

Konsep Penataan Bangunan dan Lingkungan

Bab ini menguraikan konsep-konsep penataan bangunan dan lingkungan yang diawali dari konsep besar, yaitu konsep penguatan karakter kawasan dan konsep pengembangan kawasan. Kemudian pengembangan konsep penataan bangunan dan lingkungan. Bab 6

Panduan Rancang

Bab ini menguraikan panduang perancangan tentang aturan wajib dan aturan anjuran pada masing-masing kawasan. Bab 7

Indikasi Program

Bab ini menguraikan program investasi, pengendalian program dan rencana Aloon-Aloon Kabupaten Temanggung.



I - 11

Bab ini berisipenjelasan atau tinjauan mengenai kebijakan dan program pengembangan Kabupaten Temanggung

2.1 PERDA KABUPATEN TEMANGGUNG NO 15 TAHUN 2011 TENTANG BANGUNAN DAN GEDUNG Perda Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 tentang bangunan dan gedung di Kabupaten Temanggung. Perda tersebut di latarbelakangi oleh semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di Kabupaten Temanggungyang berakibat pada meningkatnya permasalahan pembangunan di Kabupaten Temanggung.Peningkatan pembangunan tersebut disebabkan

oleh

meningkatnya

pertumbuhan

penduduk

dan

perkembangan

aktivitas

masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong laju pembangunan semakin pesat. Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung memiliki maksud sebagai pedoman dalam suatu proses pembangunan agar tercipta tertib bangunan di Kabupaten Temanggung. Hal ini dikarenakan bangunan merupakan unsur penting dalam pembinaan dan pembentukan karakter fisik lingkungan, sehingga sesuai dengan skalanya tertib bangunan merupakan unsur dari tertib lingkungan serta bagian di dalam mewujudkan terciptanya tertib perkotaan. Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud bangunan gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Peraturan tentang bangunan dan gedung pun membahas tentang ketentuan wewenang, tanggung jawab dan kewajiban, pelaksanaan tentang fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan

Penyusunan Laporan Akhir Rencana Tata Bangun dan Lingkungan

Kawasan Aloon-Aloon Kabupaten Temanggung

II - 1

gedung, dan pembinaan dalam penyelengaraan bangunan gedung, sistem informasi dan data dan sangsi. Pengaturan persyaratan administratif bangunan gedung dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci persyaratan administratif yang diperlukan untuk mendirikan bangunan gedung, baik dari segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status kepemilikan bangunan gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa bangunan gedung yang didirikan telah memperoleh persetujuan dari pemerintah daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan gedung. Bagi pemerintah daerah sendiri, dengan diketahuinya persyaratan administratif bangunan

gedung

oleh

masyarakat

luas,

khususnya

yang

akan

mendirikan

atau

memanfaatkan bangunan gedung, menjadi suatu kemudahan dan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Pelayanan pemrosesan dan pemberian izin mendirikan bangunan gedung yang transparan, adil, tertib hukum, partisipatif, tanggap, akuntabilitas, efisien dan efektif, serta profesional, merupakan wujud pelayanan prima yang harus diberikan oleh pemerintah daerah. Pengaturan persyaratan teknis dalam Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut persyaratan teknis tata bangunan dan keandalan bangunan gedung, agar masyarakat dalam mendirikan bangunan gedung mengetahui secara jelas persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhi sehingga bangunan gedungnya dapat menjamin keselamatan pengguna dan lingkungannya, dapat ditempati secara aman, sehat, nyaman, dan aksesibel,sehinggga secara keseluruhan dapat memberikan jaminan terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, layak huni, berjati diri, dan produktif, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Dengan

dipenuhinya

persyaratan teknis bangunan gedung sesuai fungsi dan

klasifikasinya, maka diharapkan kegagalan konstruksi maupun kegagalan bangunan gedung dapat dihindari, sehingga pengguna bangunan dapat hidup lebih tenang dan sehat, rohaniah dan jasmaniah yang akhirnya dapat lebih baik dalam berkeluarga, bekerja, bermasyarakat dan bernegara. Pengaturan bangunan gedung dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dan lingkungannya bagi masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. Oleh karena itu, masyarakat diupayakan untuk terlibat dan

berperan

aktif,

positif,

konstruktif

dan

bersinergi

bukan

hanya

dalam

rangka

pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga

dalam

meningkatkan

pemenuhan

persyaratan

bangunan

gedung

dan

tertib

penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya. Pelaksanaan peran masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini juga tetap mengacu sedangkan

pada

peraturan

pelaksanaan

perundang-undangan

gugatan

perwakilan

tentang

yang

organisasi

merupakan

kemasyarakatan,

salah

satu

bentuk

peranmasyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung juga mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan gugatan perwakilan. Pengaturan peran masyarakat



II - 2

dimaksudkan untuk mendorong tercapainya tujuan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, fungsional, andal, dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan bagi pengguna dan masyarakat disekitarnya, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Pengaturan penyelenggaraan pembinaan dimaksudkan sebagai ketentuan dasar pelaksanaan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dengan berlandaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembinaan dilakukan untuk pemilik bangunan gedung, pengguna banguna ngedung, penyedia jasa konstruksi, maupun masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan dan keandalan bangunan gedung yangmemenuhi persyaratan administratif dan teknis, serta yang dilaksanakan dengan penguatan kapasitas penyelenggara bangunan gedung. Penyelenggaraan bangunan gedung tidak terlepas dari peran penyedia jasa konstruksi baik sebagai perencana, pelaksana, pengawas atau manajemen konstruksi maupun jasa-jasa pengembangannya,

termasuk

penyedia

jasa

pengkaji

teknis bangunan gedung,

dan

pelaksanaannya juga berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi. Penegakan hukum menjadi bagian yang penting dalam upaya melindungi kepentingan semua pihak agar memperoleh keadilan dalam hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Penegakan dan penerapan sanksi administratif perlu dimasyarakatkan dan diterapkan secara bertahap agar tidak menimbulkan ekses dilapangan, dengan tetap mempertimbangkan keadilan dan ketentuan perundang-undangan lain. Mengenai sanksi pidana, tata cara pengenaan sanksi pidana dilaksanakan dengan tetap mengikuti ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2.2

KEBIJAKAN

TATA

RUANG

MENURUT

TATA

RUANG

WILAYAH

KABUPATEN

TEMANGGUNG TAHUN 2011 – 2031 (PERDA Nomor I Tahun 2012) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memberikan gambaran tentang susunan, sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten, hirarki pelayanan, dan pembagian fungsi kota serta kawasan perkotaan dalam memberikan layanan bagi kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten, serta perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada. Untuk kepentingan pembangunan ruang dalam wilayah kabupaten dapat dibangun sistem struktur internal kabupaten yang terdiri dari sistern perkotaan/pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten dan sistem prasarana skala kabupaten. 2.2.1 Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kabupaten Temanggung Rencana sistem pusat pelayanan Kabupaten Temanggung dibagi dalam perencanaan sistem perkotaan, rencana sistem pedesaan dan rencana sistem perwilayahan. Pusat permukiman dapat diranking dalam satu hirarki berdasarkan tingkat sentralitas pusat permukiman

ini

adalah

keragaman

dan fungsi/

fasilitas yang terdapat didalamnya.



II - 3

Umumnya, makin besar fungsi-fungsi dasar yang berlokasi di satu pusat permukiman, makin banyak pula keanekaragamannya. 2.2.1.1 Rencana Sistem Perkotaan Kawasan perkotaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian

dengan

susunan

fungsi

kawasan

sebagai

tempat

permukiman

perkotaan,

pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kabupaten Temanggung secara alamiah mempunyai beberapa wilayah sebagai pusat-pusat pertumbuhan dimana masing-masing memiliki tingkat pelayanan tersendiri yang didukung dengan keberadaan kawasan hinterland. Perbedaan perbedaan tingkat pelayanan tersebut dilihat dari aspek jumlah penduduk, ketersediaan fasilitas, aktifitas ekonomi, serta aspek lainnya. Struktur kota digunakan untuk mengetahui sistem perkotaan pada wilayah yang lebih luas (kabupaten). Struktur kota dapat dilihat dari perkembangan suatu daerah yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional antar kota, dan faktor internal digunakan untuk mengetahui struktur keruangan kota itu sendiri. Hal ini berguna untuk mengintegrasikan kota dalam wilayah yang lebih luas. Pola perkembangan kota lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan penduduk, perkembangan prasarana, kondisi relief, dan aksesibilitas yang mempengaruhi pergerakan barang atau orang. Untuk daerah yang landai dengan aksesibilitas tinggi seperti Pringsurat, Kranggan, Temanggung, Kedu, Parakan cepat berkembang. Rencana sistem perkotaan Kabupaten Temanggung sebagai berikut: a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

di Kabupaten Temanggung meliputi kawasan perkotaan

Temanggung dan Parakan. PKL berfungsi sebagai pusat pelayanan umum, pusat perdagangan dan jasa maupun koleksi dan distribusi hasil-hasil bumi dari kecamatankecamatan yang menjadi wilayah pengaruhnya. Untuk mendukung fungsi tersebut maka fasilitas yang harus ada adalah fasilitas pelayanan umum serta perdagangan dan jasa skala kecamatan dan ditunjang oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Kota PKL direncanakan memiliki skala pelayanan satu wilayah kabupaten. Jenis fasilitas dan prasarana yang dilokasikan di kawasan perkotaan ini dirancang untuk memiliki pelayanan Kabupaten. b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)di Kabupaten Temanggung adalah kawasan Ngadirejo dan Kranggan.

Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) merupakan kawasan

perkotaan yang dalam jangka waktu tertentu akan diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL). c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Temanggung adalah kawasan Perkotaan Pringsurat, Kedu, Kandangan, Kledung, Bulu, Candiroto, Selopampang, Bejen, Jumo, Tlogomulyo, Tembarak, Kaloran, Gemawang, Wonoboyo, Bansari dan Tretep. Kawasan Perkotaan yang akan dikembangkan menjadi PPK adalah kota-kota ibukota kecamatan



II - 4

yang memiliki skala kecamatan dan beberapa desa. Kota-kota ini merupakan pusat pemerintahan, aktifitas sosial, serta kegiatan perekonomian di tingkat lokal (kecamatan). 2.2.1.2

Rencana Sistem Pedesaan

Permukiman perdesaan dalam hal ini pada dasarnya dapat dianalogikan dengan terminologi wilayah belakang (hinterland) pada konsep pusat-wilayah belakang (centerhinterland). Pusat adalah kawasan perkotaan yang dicirikan oleh dominasi kegiatan nonpertanian, baik dalam aktivitas ekonomi maupun sosial. Sedangkan hinterland adalah kawasan “di luar” kawasan perkotaan. Kawasan yang berada di luar kawasan perkotaan tersebut, tentunya adalah kawasan perdesaan, di mana kegiatan pertanian sangat dominan. Sesuai dengan arahan yang tertuang di dalam RTRW, sistem permukiman perdesaan dikembangkan sebagai pusat kegiatan kawasan perdesaan atau hinterland. Dengan demikian, dalam konteks Jawa Tengah pengembangan sistem permukiman perdesaan dapat diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut : a. Permukiman perdesaan akan menjadi penyeimbang pertumbuhan pusat dan wilayah belakang, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang semakin melebar antara perdesaan dan perkotaan. b. Permukiman perdesaan diarahkan sebagai media transformasi fungsi perkotaan kepada kawasan perdesaan. c. Permukiman perdesaan menjadi pusat distribusi dan koleksi (pengumpulan) sumberdaya yang diperlukan bagi pengembangan wilayah perdesaan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung adalah perdesaan, sehingga wajib untuk

membuat

perencanaan

perdesaan.

Daerah

perdesaan

merupakan

penghasil

sumberdaya. Sebagian besar penduduk Kabupaten Temanggung bermukim pada wilayah perdesaan.

Jadi

membangun

perdesaan

merupakan

membangun

masyarakat

pada

umumnya. Pembangunan perdesaan umumnya dipengaruhi faktor fisik. Rencana kawasan pedesaan meliputi kawasan: a. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi kawasan Desa Kebumen di Kecamatan Pringsurat, Desa Kebonsari di Kecamatan Wonoboyo, Desa Gentan di Kecamatan Kranggan dan Desa Malebo di Kecamatan Kandangan. PPL adalah Desa dengan dengan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan antar desa. PPL berfungsi sebagai pusat pelayanan umum serta perdagangan dan jasa. Fasilitas yang harus ada diantaranya adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan maupun perdagangan dan jasa skala kecamatan. Jenis fasilitas dan prasarana yang dilokasikan di kawasan pusat pelayanan lingkungan ini dirancang untuk memiliki skala pelayanan beberapa desa atau satu wilayah kecamatan. b. Kawasan

Agropolitan

meliputi

Kecamatan

Kledung,

Pringsurat,

Gemawang

dan

Selopampang.



II - 5

2.2.2 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Pengembangan sistem prasarana perkotaan bertujuan untuk meningkatkandan memperbaiki

pelayanan

kepada

masyarakat.

Rencana

sistem

jaringan

prasarana

transportasi, telekomunikasi, sumberdaya air, energi, lingkungan dan lainnya. 2.2.2.1

RencanaSistemJaringanPrasaranaTransportasi

Sistem jaringan terbagi menjadi sistem jaringan jalan dan sistem perangkutan, baik barang maupun orang. Sistem jaringan jalan dilihat dari kelas jalan dan kualitas jalan, disamping

kuantitas

(ukuran)

dari

jalan

yang

dibutuhkan.

Untuk

sistem

perangkut

menganalisa sistem angkutan orang dan angkutan barang dari moda angkutan. Wilayah Kabupaten Temanggung dilewati oleh jaringan jalan provinsi yaitu yang menghubungkan antara Magelang-Temanggung-Wonosobo. Jalur jalan tersebut merupakan wadah pola pergerakan transportasi regional antar kabupaten. Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi meliputi rencana sistem jaringan jalan, rencana sistem jaringan pelayanan angkutan umum dan rencna sarana pelayanan umum. 2.2.2.2

Rencana Sistem Jaringan Jalan

Sasaran pembangunansistem transportasi Kabupaten Temanggung sebagai berikut : a. Menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dengan mengembangkan sistem jaringan jalan yang baik dan menyediakan sarana angkutan umum untuk membuka wilayah terisolir dan merangsang pertumbuhan pada wilayah-wilayah tertentu yang saat ini pertumbuhannya masih sangat rendah. b. Memadukan sistem jaringan jalan dalam wilayah Kabupaten Temanggung dengan wilayah sekitarnya agar sistem transportasi dapat berfungsi secara optimal dalam melayani kegiatan lokal dan wilayah sekitarnya. c.

Mengembangkan keterpaduan intra dan antar moda yang sejalan dengan kebijakan spasial dan daya dukung lingkungan serta mampu menjawab pertumbuhan kebutuhan.

d. Mengembangkan manajemen transportasi dalam rangka mencapai efisiensi dan kualitas pelayanan yang lebih tinggi melalui kebijakan seperti : 1) Penataan trayek angkutan umum sesuai dengan hirarki trayek dikaitkan dengan karakteristik permintaan angkutan dan karakteristik jalan. 2) Penataan arus lalu-lintas pada pusat-pusat kegiatan seperti Parakan, Ngadirejo, dan Temanggung, seperti pengaturan fasilitas parkir, pedestrian/pejalan kaki, pedagang kaki lima, dan arus lalu-lintas. 3) Mempertahankan tingkat pelayanan jalan melalui pengawasan dan pengendalian terhadap setiap pembangunan yang dapat menimbulkan gangguan lalu-lintas pada pusat-pusat kegiatan seperti Parakan, Temanggung, dan Ngadirejo. Rencana pembangunan sistem transportasi di Kabupaten Temanggung antara lain: 1) Rencana jaringan jalan arteri primer Rencana jaringan arteri primer, peningkatan ruas jalan Secang – Pringsurat; dan peningkatan ruas jalan Pringsurat – batas Kedu Timur/Semarang Barat (PringsuratBawen);



II - 6

2) Rencana jalan kolektor primer a) jalan kolektor primer yang bertatus jalan nasional meliputi:

(1)

ruas jalan batasKabupatenWonosobo – Parakan;

(2)

ruas jalan Parakan - Pertigaan BuluberupaJalanDiponegoro;

(3)

ruas jalan pertigaan Bulu – Kedu;

(4)

ruas jalan Kedu - batas Kota Temanggung meliputi :



Jalan Hayam Wuruk;



Jalan Gajahmada;dan



JalanDiponegoro.

(5)

ruas jalan batas Kota Temanggung – Krangganmeliputi :



Jln. S. Parman; dan



Jln. Sudirman.

(6)

peningkatan ruas jalan Kranggan - Secang.

b) jalan kolektor primer yang berstatus jalan provinsi meliputi: 

jalanTemanggung – Kaloran – Batas Kabupatensemarang;



jalanPringsurat – Kranggan;



jalanTemanggung – PertigaanBulu - Parakan; dan



jalanParakan – Ngadirejo – Patean.

3) Rencana jalan lokal primer 

peningkatan jalan Kaloran – Kandangan;



peningkatan jalan Kandangan Jumo;



peningkatan jalan Jumo – Ngadirejo;



peningkatan jalan Wonoboyo – Ngadirejo;



peningkatan jalan Tretep – Candiroto;



peningkatan jalan Tretep – Wonoboyo;



peningkatan jalan Kedu – Kandangan;



peningkatan jalan Gemawang – Jumo;



peningkatan jalan Selopampang – Kranggan;



peningkatan jalan Selopampang – Tembarak – Temanggung;



peningkatan jalan Tlogomulyo – Temanggung;



peningkatan jalan Bansari – Parakan; dan



peningkatan jalan Bansari – Ngadirejo;

4) Rencana jalan lingkungan dan jalan sekunder berupa peningkatan dan pengembangan sistem jalan lingkungan dan jalan sekunder di seluruh wilayah Kabupaten. 2.2.2.3

Rencana Jaringan Pelayanan Angkutan Umum

Rencana pelayanan jaringan angkutan umum merupakan peningkatan rute pelayanan umum agar tercipta jaringan pelayanan angkutan umum yang baik dan terencana, rencana ini meliputi: a. Peningkatan rute pelayanan angkutan perdesaan meliputi :



II - 7



Temanggung – Kranggan - Secang;



Selopampang – Tambarak - Kranggan;



Temanggung – Kaloran - Sumowono;



Temanggung – Kedu - KAndangan;



Gumawang – Jumo – Ngadirejo – Parakan;



Bejen – Candiroto – Gngadirejo - Parakan;



Parakan – Kledung - Wonosobo;



Bansari – Parakan;



Kandangan – Kedu - Temanggung; dan



Tlogomulyo - Temanggung.

b. Peningkatanrutepelayananangkutanperkotaanmeliputi : 

kawasan perkotaan Temanggung; dan



kawasanperkotaanParakan.

2.2.2.4

Rencana Sarana Pelayanan Umum

Rencana sarana pelayanan umum dimaksud untuk meningkatkan kualitas sarana sebagai pendukung aktivitas pelayanan umum yang berada di Kabupaten Temannggung. Rencana ini meliputi: 1) Rencana Terminal Penumpang 

Peningkatan terminal Tipe A di Kawasan Perkotaan Temanggung



Peningkatan dan pengembangan terminal Tipe C meliputi: Kawasan Perkotaan Parakan; Kawasan Perkotaan Ngadirejo; Kawasan Perkotaan Kranggan; Kawasan Perkotaan Pringsurat Kawasan Perkotaan Kedu; Kawasan Perkotaan Kandangan; Kawasan Perkotaan Kledung; Kawasan Perkotaan Bulu; Kawasan Perkotaan Candiroto; Kawasan Perkotaan

Selopampang;

Jumo;Kawasan

Perkotaan

Perkotaan Kaloran;

Kawasan

Perkotaan

Bejen;

Tlogomulyo;

Kawasan

Perkotaan

Kawasan Tembarak

Perkotaan Kawasan

Kawasan Perkotaan Gemawang; Kawasan Perkotaan Wonoboyo;

Kawasan Perkotaan Bansari; Kawasan Perkotaan Tretep. 2) Rencana terminal barang yang direncanakan berada di Kecamatan Pringsurat; Kecamatan Selopampang; Kecamatan Temanggung; Kecamatan Kranggan; Kecamatan Candiroto; Kecamatan Ngadirejo dan Kecamatan Parakan untuk mendukung kegiatan akses keluar masuknya barang ke Kabupaten Temanggung.



II - 8

Gambar II. 1 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Temanggung Sumber : RTRW Kabupaten Temanggung 2011 - 2031



II - 9

2.3

RDTRK BWK I KECAMATAN TEMANGGUNG TAHUN 2011 – 2031 Berdasarkan pertimbangan beberapa hasil analisis yang sudah ada dan pertimbangan

dari kawasan perkotaan yang ada di Kecamatan Temanggung, maka kemudian dirumuskan rencana pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK). Adapun beberapa pertimbangan yang dipakai dalam penentuan BWK adalah dari tinjauan aspek fisik dan peruntukkan lahan eksisting yang ada. 1.

Bagian Wilayah Kota I BWK I merupakan pusat kota yang berada di bagian tengah wilayah Kecamatan Temanggung

dan

menjadi

Central

Business

District

(CBD)

yang

mempunyai

jangkauan pelayanan kecamatan maupun kabupaten dengan fungsi dan pola struktur kegiatan: Fungsi dominan: 

Pemerintahan



Perkantoran



Perdagangan dan Jasa

Fungsi kawasan lainnya: 

Pendidikan



Kesehatan



Permukiman



Kegiatan Campuran

BWK I adalah pengembangan kawasan pusat Kota Temanggung dengan pusat kawasan berada di Kelurahan Temanggung I dan Temanggung II dengan pusat-pusat perekonomian seperti pasar dan kantor pelayanan pemetintahan antara lain Kantor Bupati, Kantor Sekretariat Daerah, Komando Distrik Militer (Kodim) dan beberapa kantor pelayanan lainnya. BWK I terdiri atas Kelurahan Temanggung I, Temanggung II, Butuh, Jampiroso, Jampirejo, dan Banyuurip. Pusat BWK I terletak di Alun-alun dengan penggunaan lahan sebagai ruang terbuka hijau dan komersial. Fungsi utama BWK I adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan perdagangan dan jasa, dengan fungsi penunjang sebagai pusat kegiatan perkantoran, permukiman, kesehatan, campuran, dan pendidikan. Penggunaan lahan

di BWK I didominasi kegiatan-kegiatan utama berbagai sektor

perkotaan seperti pemerintahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, kesehatan, pendidikan, permukiman dan transportasi yang membentuk suatu kawasan serta mengemban sebagai pusat kota. Kegiatan pemerintahan di BWK I terdapat di beberapa ruas jalan antara lain: 

Jalan R Suprapto



Jalan Jendral Sudirman



Jalan Suwandi Suwardi



Jalan Suyoto



II - 10



Jalan A. Yani



Jalan DR. Sutomo



Jalan Kartini

2.

Pembagian SUB BWK I BWK I dibagi menjadi 7 (tujuh) Sub BWK dengan perincian sebagai berikut:

a)

Sub BWK 1 Sub BWK 1 masuk ke dalam Kelurahan Temanggung Temanggung II dengan batas wilayah: 

Utara

: Kali Kuas



Selatan: Kali Jambe



Barat



Timur : Jalan DI Panjaitan

: Kec Tlogomulyo

Penggunaan Lahan Eksisting Saat Ini: Penggunaan lahan eksisting di Sub BWK 1 dibagi menjadi penggunaan lahan ruas jalan dan blok (ada satu blok). Ruas jalan yang ada di Sub BWK 1 adalah ruas Jalan Raya Gilingsari, ruas Jalan MT Haryono, dan ruas Jalan DI Panjaitan. Penggunaan lahan di blok Sub BWK 1 (blok 8) digunakan sebagai daerah pertanian (sawah). Penggunaan lahan di ruas Jalan Raya Gilingsari (sisi utara) digunakan sebagai lahan permukiman dan pertanian (sawah).

Penggunaan lahan di ruas

Jalan MT Haryono (sisi utara) digunakan sebagai lahan campuran (permukiman, perkantoran serta perdagangan dan jasa). Sedangkan penggunaan lahan di ruas DI Panjaitan (sisi timur) juga digunakan sebagai lahan permukiman. b)

Sub BWK 2 Sub BWK 2 masuk ke dalam Kelurahan Temanggung II dengan batas wilayah: 

Utara

: Kali Kuas



Selatan: Kali Jambe



Barat



Timur : Jalan DR Sutomo dan Jalan KS Tubun

: Jalan Sindoro

Penggunaan Lahan Eksisting Saat Ini: Penggunaan lahan eksisting di Sub BWK 2 dibagi menjadi penggunaan lahan ruas jalan dan blok (ada lima blok). Ruas jalan yang ada di Sub BWK 2 adalah ruas Jalan MT Haryono, ruas Jalan KS Tubun, dan ruas Jalan Dr Wahidin. Penggunaan lahan di blok Sub BWK 2 (blok 6) digunakan sebagai daerah permukiman. Penggunaan lahan di blok Sub BWK 2 (blok 4) digunakan sebagai daerah permukiman. Penggunaan lahan di blok Sub BWK 2 (blok 1) digunakan sebagai daerah ruang terbuka hijau (alun-alun). Penggunaan lahan di blok Sub BWK 2 (blok 2) digunakan sebagai daerah pemerintahan (pendopo bupati). Penggunaan lahan di blok Sub BWK 2 (blok 10) digunakan sebagai daerah permukiman. Penggunaan lahan di ruas Jalan MT Haryono (sisi utara) digunakan sebagai lahan



II - 11

campuran (permukiman, perkantoran serta perdagangan dan jasa). Penggunaan lahan di ruas Jalan KS Tubun (sisi timur) digunakan sebagai lahan campuran (perdagangan dan jasa serta pendidikan). Sedangkan penggunaan lahan di ruas Dr Wahidin

(sisi

utara)

digunakan

sebagai

lahan

campuran

(permukiman,

perkantoran, serta perdagangan dan jasa). c)

Sub BWK 3 Sub BWK 3 masuk ke dalam Kelurahan Temanggung I dengan batas wilayah: 

Utara

: Kali Kuas



Selatan: Jalan Jendral Sudirman



Barat



Timur : Jalan DR Cipto dan WR Supratman

: Jalan KS Tubun

Penggunaan Lahan Eksisting Saat Ini: Penggunaan lahan eksisting di Sub BWK 3 dibagi menjadi penggunaan lahan ruas jalan dan blok (ada empat blok). Ruas jalan yang ada di Sub BWK 3 adalah ruas Jalan Sudirman , ruas Jalan KS Tubun, ruas Jalan Gajahmada, dan ruas Jalan Dr Cipto. Penggunaan lahan di blok Sub BWK 3 (blok 12) digunakan sebagai daerah permukiman. Penggunaan lahan di blok Sub BWK 3 (blok 13) digunakan sebagai daerah perdagangan dan jasa. Penggunaan lahan di blok Sub BWK 3 (blok 14) digunakan sebagai daerah perdagangan dan jasa serta perkantoran. Penggunaan lahan di blok Sub BWK 3 (blok 15) digunakan sebagai daerah perdagangan dan jasa Penggunaan lahan di ruas Jalan KS Tubun (sisi barat) digunakan sebagai lahan campuran (perdagangan dan jasa serta pendidikan). Penggunaan lahan di ruas

Jalan

Gajahmada

(sisi

timur)

digunakan

sebagai

lahan

campuran

(perdagangan dan jasa serta permukiman). Penggunaan lahan di ruas Jalan Dr Cipto (sisi timur) digunakan sebagai lahan campuran (perdagangan dan jasa). Sedangkan penggunaan lahan di ruas Jendral Sudirman (sisi selatan) digunakan sebagai lahan campuran (perkantoran serta perdagangan dan jasa). d)

Sub BWK 4 Sub BWK 4 masuk ke dalam Kelurahan Banyuurip dengan batas wilayah: 

Utara

: Kali Kuas



Selatan: Jalan Sri Suwarno



Barat



Timur : Kel Kertosari

: Jalan Dr Cipto

Penggunaan Lahan Eksisting Saat Ini: Penggunaan lahan eksisting di Sub BWK 4 dibagi menjadi penggunaan lahan ruas jalan dan blok (ada satu blok). Ruas jalan yang ada di Sub BWK 4 adalah ruas Jalan Sri Suwarno, ruas Jalan Sundoro, ruas Jalan Gajamada dan ruas Jalan Dr Cipto. Penggunaan lahan di blok Sub BWK 4 (blok 21) digunakan sebagai daerah pertanian (sawah). Penggunaan lahan di ruas Jalan Gajahmada (sisi barat) digunakan sebagai lahan campuran (perdagangan dan jasa serta permukiman).



II - 12

Penggunaan lahan di ruas Jalan Dr Cipto (sisi barat) digunakan sebagai lahan campuran (perdagangan dan jasa). Sedangkan penggunaan lahan di ruas Jalan Sri Suwarno dan ruas Jalan Sundoro (sisi selatan) digunakan sebagai lahan campuran (permukiman serta perdagangan dan jasa). e)

Sub BWK 5 Sub BWK 5 masuk ke dalam Kelurahan Jampiroso dengan batas wilayah: 

Utara

: Jalan Sri Suwarno



Selatan: Jalan Jendral Sudirman



Barat



Timur : Jalan Suyoto

: Jalan WR Supratman

Penggunaan Lahan Eksisting Saat Ini: Penggunaan lahan eksisting di Sub BWK 5 dibagi menjadi penggunaan lahan ruas jalan dan blok (ada satu blok). Ruas jalan yang ada di Sub BWK 5 adalah ruas Jalan Sri Suwarno, ruas Jalan Suyoto, dan ruas Jalan Jendral Sudirman. Penggunaan lahan di blok Sub BWK 5 (blok 18) digunakan sebagai daerah permukiman Penggunaan lahan di ruas Jalan Sri Suwarno (sisi utara) digunakan sebagai lahan campuran (perdagangan dan jasa serta permukiman). Penggunaan lahan di ruas Jalan Suyoto (sisi timur) digunakan sebagai lahan permukiman. Sedangkan penggunaan lahan di ruas Jalan Jendral Sudirman (sisi selatan) digunakan sebagai lahan campuran (perkantoran serta perdagangan dan jasa). f)

Sub BWK 6 Sub BWK 6 masuk ke dalam Kelurahan Butuh dan Jampirejo dengan batas wilayah: 

Utara

: Jalan S Parman, Jalan R Suprapto dan Kali Jambe



Selatan: Kel Madureso



Barat



Timur : Kali Jambe

: Jalan Basri

Penggunaan Lahan Eksisting Saat Ini: Penggunaan lahan eksisting di Sub BWK 6 dibagi menjadi penggunaan lahan ruas jalan dan blok (ada satu blok). Ruas jalan yang ada di Sub BWK 6 adalah ruas Jalan Basri, ruas Jalan Pahlawan, dan ruas Jalan S Parman. Penggunaan lahan di blok Sub BWK 6 (blok 13) digunakan sebagai daerah perdagangan dan jasa. Penggunaan lahan di ruas Jalan Basri (sisi barat) digunakan sebagai lahan permukiman dan pertanian (sawah). Penggunaan lahan di ruas Jalan Pahlawan (melewati tengah blok) digunakan sebagai lahan campuran (perdagangan dan jasa serta perkantoran). Sedangkan penggunaan lahan di ruas Jalan S Parman (sisi utara) digunakan sebagai lahan campuran (perkantoran serta perdagangan dan jasa).



II - 13

g)

Sub BWK 7 Sub BWK 7 masuk ke dalam Kelurahan Jampirejo dengan batas wilayah: 

Utara

: Jalan Jendral Sudirman



Selatan: Kel Madureso



Barat



Timur : Jalan Kartini

: Kali Jambe

Penggunaan Lahan Eksisting Saat Ini: Penggunaan lahan eksisting di Sub BWK 7 dibagi menjadi penggunaan lahan ruas jalan dan blok (ada satu blok). Ruas jalan yang ada di Sub BWK 7 adalah ruas Jalan Jendral Sudirman, dan ruas Jalan Kartini. Penggunaan lahan di blok Sub BWK 7 (blok 17) digunakan sebagai daerah perdagangan dan jasa. Penggunaan lahan di ruas

Jendral

Sudirman

(sisi

timur)

digunakan

sebagai

lahan

campuran

(perdagangan dan jasa serta perkantoran). Sedangkan penggunaan lahan di ruas Jalan Kartini (sisi timur ) digunakan sebagai lahan permukiman.



II - 14

Gambar II. 2 Rencana Pembagian Blok dan Ruas Pada BWK I Sumber : RTRW Kabupaten Temanggung 2011 2031



II - 15

2.4 KETENTUAN UNDANG-UNDANG N0MOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG Menurut UU No. 28 tahun 2002, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiataannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Bangunan gedung tersebut harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-undang tersebut, yaitu: A.

Pasal 7 Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan administrasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan ijin mendirikan bangunan. Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air untuk bangunan gedung harus memiliki ijin penggunaan sesuai ketentuan yang berlaku. Persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat.

B.

Pasal 8 Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi: 

status hak atas tanah, dan/atau ijin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;



status kepemilikan gedung; dan ijin mendirikan bangunan gedung; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau bagian bangunan gedung. Pemerintah

daerah

wajib

mendata

bangunan

gedung

untuk

keperluan

tertib

pembangunan dan pemanfaatan. Ketentuan mengenai ijin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan dan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. C.

Pasal 9 Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.



II - 16

D.

Pasal 9 Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan. Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata bangunan dan lingkungan oleh Pemerintah Daerah. Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

E.

Pasal 10 Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 meliputi persyaratan peruntukan lokasi, kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan. Pemerintah daerah wajib menyediakan dan memberikan informasi secara terbuka tentang persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung bagi masyarakat yang memerlukannya.

F.

Pasal 11 1. Persyaratan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan tentang tata ruang. 2.

Bangunan gedung yang dibangun di atas, dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau

prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan. G.

Pasal 12 Persyaratan kepadatan dan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan. Persyaratan jumlah lantai maksimum bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah harus mempertimbangkan keamanan, kesehatan, dan daya dukung lingkungan yang dipersyaratkan. Bangunan gedung tidak boleh melebihi ketentuan maksimum kepadatan dan ketinggian yang ditetapkan pada lokasi yang bersangkutan. Ketentuan mengenai tata cara perhitungan dan penetapan kepadatan dan ketinggian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

H.

Pasal 13 Persyaratan jarak bebas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 meliputi: Garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi. Jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang diijinkan pada lokasi yang bersangkutan.



II - 17

Persyaratan jarak bebas bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah harus mempertimbangkan batas-batas lokasi, keamanan, dan tidak mengganggu fungsi utilitas kota, serta pelaksanaan pembangunannya. Ketentuan mengenai persyaratan jarak bebas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. I.

Pasal 14 Persyaratan arsitektur bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian,

dan

keselarasan

bangunan

gedung

dengan

lingkungannya,

serta

pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektural dan rekayasa. Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Persyaratan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya

sebagimana

dimaksud

dalam

ayat

1

harus

mempertimbangkan

terciptanya ruang luar bangunan gedung, ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Ketentuan mengenai penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3, dan 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. J.

Pasal 15 Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.Persyaratan pengendalian dampak lingkungan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5

KETENTUAN PERIZINAN

2.5.1 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah, dan oleh Pemerintah atau pemerintah provinsi untuk bangunan gedung fungsi khusus, kepada pemilik bangunan gedung untuk kegiata nmeliputi: - Pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung; - Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan; dan - Pelestarian/pemugaran. Dalam proses penerbitan IMB, pemerintah daerah, Pemerintah dan pemerintah provinsi untuk bangunan gedung fungsi khusus, melaksanakan dengan prinsip pelayanan



II - 18

prima, serta mengendalikan penerapan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rencana teknis. Penyelenggaraan bangunan gedung sebagai satu kesatuan sistem dalam pelaksanaan urusan

wajib

pemerintahan

di

bidang

bangunan

gedung,

meliputi:

pembangunan,

pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung gedung pada umumnya dan bangunan gedung tertentu. Pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan dengan: 1) Penerbitan IMB; 2) Penerbitan Sertifikat Fungsi Bangunan Gedung dan Perpanjangan Sertifikat Fungsi Bangunan Gedung; dan 3) Persetujuan Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung.

2.5.2

REKLAME Perizinan reklame di tetapkan dalam peraturan daerah kabupaten Temanggung

Nomor 33 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan reklame.Setiap penyelenggaraan reklame harus

memperoleh

ijin

tertulis

dari

Bupati

Temanggung

dengan

cara

mengajukan

permohonan secara tertulis kepada Bupati. Penyelenggaraan reklame non permanen di sarana / prasarana kota dan di luar sarana / prasarana kota wajib mengisi blanko permohonan ijin penyelenggaraan reklame.Permohonan Perpanjangan Reklame Permanen baik di Prasarana Kota maupun di Non Prasarana Kota wajib melampirkan foto copy ijin dan foto copy sewa lahan / retribusi reklame tahun sebelumnya.



II - 19

Bab ini berisi panduang rancang dari Penyusunan RTBL Kawasan Aloon-aloon Kabupaten Temanggung

6.1

SEGMEN 1

ATURAN WAJIB Aturan wajib yang ada di segmen 1 adalah arahan peruntukkan lahan, KDB, KLB, ketinggian maksimum bangunan, dan GSB.  Peruntukkan lahan Segmen 1 diperuntukkan sebagai zona pertanian, perdagangan dan jasa. Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 1 dapat berupa pertokoan, kantor, jasa dan pertanian.  KLB KLB untuk fungsi yang ada di segmen 1 adalah sebagai berikut. 

Pertanian KLB yang direncanakan 0,05



Swalayan KLB yang direncanakan 2,25



Pertokoan KLB yang direncanakan 2,25



Perkantoran KLB yang direncanakan 2,25

 Ketinggian maksimum bangunan Ketinggian maksimum untuk fungsi yang ada di segmen 1 adalah sebagai berikut. No.

Aktivitas

1 2 3 4

Pertanian Swalayan Pertokoan Perkantoran

Ketinggian Maksimum Bangunan (meter) 6 16 16 16

 GSB Garis sempadan bangunan pada segmen 1 adalah sebesar 13 meter. Penyusunan Laporan Akhir Rencana Tata Bangun dan Lingkungan

Kawasan Aloon-Aloon Kabupaten Temanggung VI - 1

 KDB

Contoh perhitungan KDB : KDB = (A + B) * C x 100 % = 70% A*C

GSB

C A B

KDB untuk fungsi yang ada di segmen 1 adalah sebagai berikut.  Pertanian KDB yang direncanakan 70 %  Swalayan KDB yang direncanakan 75 % 

Pertokoan KDB yang direncanakan 75 %



Perkantoran KDB yang direncanakan 75 %

ATURAN ANJURAN Aturan anjuran pada segmen 1 meliputi arahan komposisi bangunan, sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki, ruang terbuka dan tata hijau, peletakan informasi (signage) dan utilitas bangunan.  Arahan komposisi bangunan Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 1 adalah pertanian, toko, pertokoan dan jasa.  Sirkulasi Kendaraan Sirkulasi kendaraaan pada segmen 1 diarahkan pada adanya proporsi ruang jalan, arahan pencahayaan dan pengaturan parkir yang hanya diperbolehkan menggunakan satu ruas jalan sebelah kanan saja atau ruas jalan sebelah kiri saja. Adapun proporsi ruang jalan adalah yang mengarahkan pergerakan orang secara nyaman untuk dapat mengenali dan mempersepsikan Penyusunan Laporan Akhir Rencana Tata Bangun dan Lingkungan


streetscapes yang khas secara baik. Lampu- lampu menerangi jalan diatur pada setiap jarak 50 m secara zig zag. Desain lampu jalan menggunakan ornamen khusus berupa daun tembakau sebagai ciri khas dari Kabupaten Temanggung. Selain itu juga diarahkan pada penggunaan lampulampu spot bangunan sepanjang jalan MT Haryono menuju ke Aloon-Aloon Temanggung. Lampulampu spot menonjolkan arsitektur bangunan dan vegetasi pengarah di tepi jalan.  Sirkulasi pejalan kaki Sirkulasi pejalan kaki pada segmen 1 diarahkan pada pengaturan jalur pedestrian dengan pemberian kenyamanan berupa perbaikan jalur pedestrian dan penambahan tanaman hijau. Selain itu, Pemakaian material perlu diperhatikan terkait dengan perletakkannya pada ruang ruang luar (outdoor) sehingga tidak boleh dari material yang licin. Terdapat guiding block atau jalur khusus bagi penyandang cacat (orang buta). Diutamakan penggunaan material yang bertekstur yang dapat dimanfaatkan bagi penyandang cacat mata (buta) sebagai penunjuk arah melalui indera peraba kaki. Jenis material yang digunakan pada jalur pedestrian yaitu keramik unpolish atau keramik kasar dengan kombinasi paving.  Ruang terbuka dan tata hijau Perlu diatur komposisi penggunaan ruang dengan perbandingan 60% sebagai taman pasif dan 40% sebagai taman aktif. Tata hijau dilakukan dengan menanam pohon maupun jenis tanaman hijau lainnya di koridor tanaman. Dianjurkan juga untuk menyediakan sarana umum berupa kotak sampah dan bangku taman.  Utilitas Lingkungan Bangunan pada segmen 1 diarahkan memiliki saluran dengan lebar 1,5 meter. Saluran dapat berupa saluran untuk drainase. Selain itu, utilitas bangunan dapat berupa tempat sampah dengan jarak 100 meter.

6.2 SEGMEN 2 ATURAN WAJIB Aturan wajib yang ada di segmen 2 adalah arahan peruntukkan lahan, KDB, KLB, ketinggian maksimum bangunan, dan GSB.  Peruntukkan lahan Segmen 2 diperuntukkan sebagai zona perkantoran dan pemerintahan, perdagangan dan jasa, dan permukiman. Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 2 dapat berupa perkantoran dan pemerintahan, perdagangan dan jasa, dan permukiman.



 KLB KLB untuk fungsi yang ada di segmen 1 adalah sebagai berikut. 

Permukiman KLB yang direncanakan 2,25



Pemerintahan KLB yang direncanakan 2,4




 Perdagangan dan jasa KLB yang direncanakan 2,4  Ketinggian maksimum bangunan Ketinggian maksimum untuk fungsi yang ada di segmen 2 adalah sebagai berikut. No. 1 2 3 4

Aktivitas Permukiman Pemerintahan Perkantoran Perdagangan dan jasa


 GSB Garis sempadan bangunan pada segmen 2 adalah sebesar 13 meter.  KDB


KDB untuk fungsi yang ada di segmen 2 adalah sebagai berikut.  Permukiman KDB yang direncanakan 75 %  Pemerintahan KDB yang direncanakan 60 % 

Perkantoran KDB yang direncanakan 75 %





Perdagangan dan jasa KDB yang direncanakan 80 %

ATURAN ANJURAN Aturan anjuran pada segmen 2 meliputi arahan komposisi bangunan, sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki, ruang terbuka, peletakan informasi (signage) dan tata hijau dan utilitas bangunan.  Arahan komposisi bangunan Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 2 adalah permukiman, pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan jasa.  Sirkulasi Kendaraan Sirkulasi kendaraaan pada segmen 2 diarahkan pada adanya proporsi ruang jalan, arahan pencahayaan dan pengaturan parkir yang hanya diperbolehkan menggunakan satu ruas jalan sebelah kanan saja atau ruas jalan sebelah kiri saja. Adapun proporsi ruang jalan adalah yang mengarahkan pergerakan orang secara nyaman untuk dapat mengenali dan mempersepsikan streetscapes yang khas secara baik. Lampu- lampu menerangi jalan diatur pada setiap jarak 50 m secara zig zag. Desain lampu jalan menggunakan ornamen khusus berupa daun tembakau sebagai ciri khas dari Kabupaten Temanggung. Selain itu juga diarahkan pada penggunaan lampulampu spot bangunan sepanjang jalan MT Haryono menuju ke Aloon-Aloon Temanggung. Lampulampu spot menonjolkan arsitektur bangunan dan vegetasi pengarah di tepi jalan.  Sirkulasi pejalan kaki Sirkulasi pejalan kaki pada segmen 2 diarahkan pada pengaturan jalur pedestrian dengan pemberian kenyamanan berupa perbaikan jalur pedestrian dan penambahan tanaman hijau. Selain itu, Pemakaian material perlu diperhatikan terkait dengan perletakkannya pada ruang ruang luar (outdoor) sehingga tidak boleh dari material yang licin. Terdapat guiding block atau jalur khusus bagi penyandang cacat (orang buta). Diutamakan penggunaan material yang bertekstur yang dapat dimanfaatkan bagi penyandang cacat mata (buta) sebagai penunjuk arah melalui indera peraba kaki. Jenis material yang digunakan pada jalur pedestrian yaitu keramik unpolish atau keramik kasar dengan kombinasi paving.  Ruang terbuka dan tata hijau Perlu diatur komposisi penggunaan ruang dengan perbandingan 60% sebagai taman pasif dan 40% sebagai taman aktif. Tata hijau dilakukan dengan menanam pohon maupun jenis tanaman hijau lainnya di koridor tanaman. Dianjurkan juga untuk menyediakan sarana umum berupa kotak sampah dan bangku taman.  Perletakan informasi (signage)



Perletakan signage pada segmen 2 dapat diletakkan pada muka segmen sebagai penanda masuk kawasan.  Utilitas Lingkungan Bangunan pada segmen 2 diarahkan memiliki saluran dengan lebar 1,5 meter. Saluran dapat berupa saluran untuk drainase. Selain itu, utilitas bangunan dapat berupa tempat sampah dengan jarak 100 meter.

6.3

SEGMEN 3

ATURAN WAJIB Aturan wajib yang ada di segmen 3 adalah arahan peruntukkan lahan, KDB, KLB, ketinggian maksimum bangunan, dan GSB.  Peruntukkan lahan Segmen 3 diperuntukkan sebagai zona pemerintahan, perkantoran, dan permukiman. Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 3 dapat berupa pemerintahan, perkantoran, dan permukiman.  KLB KLB untuk fungsi yang ada di segmen 3 adalah sebagai berikut. 









Aktivitas

1 2 3

Pemerintahan Perkantoran Permukiman

Ketinggian Maksimum Bangunan (meter) 20 20 16

 GSB Garis sempadan bangunan pada segmen 3 adalah sebesar 13 meter.



 KDB


KDB untuk fungsi yang ada di segmen 3 adalah sebagai berikut.  Pemerintahan KDB yang direncanakan 60 %  Perkantoran KDB yang direncanakan 75 % 

Permukiman KDB yang direncanakan 75 %

ATURAN ANJURAN Aturan anjuran pada segmen 3 meliputi arahan komposisi bangunan, sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki, ruang terbuka dan tata hijau, peletakan informasi (signage) dan utilitas bangunan.  Arahan komposisi bangunan Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 3 adalah pemerintahan, perkantoran dan permukiman.  Sirkulasi Kendaraan Sirkulasi kendaraaan pada segmen 3 diarahkan pada adanya proporsi ruang jalan dan arahan pencahayaan. Adapun proporsi ruang jalan adalah yang mengarahkan pergerakan orang secara nyaman untuk dapat mengenali dan mempersepsikan streetscapes yang khas secara baik. Lampu- lampu menerangi jalan diatur pada setiap jarak 50 m secara zig zag. Desain lampu jalan menggunakan ornamen khusus berupa daun tembakau sebagai ciri khas dari Kabupaten Temanggung. Penyusunan Laporan Akhir Rencana Tata Bangun dan Lingkungan


 Perletakan informasi (signage) Perletakan signage pada segmen 3 dapat diletakkan pada muka segmen sebagai penanda masuk kawasan.  Sirkulasi pejalan kaki Sirkulasi pejalan kaki pada segmen 3 diarahkan pada pengaturan jalur pedestrian dengan pemberian kenyamanan berupa perbaikan jalur pedestrian dan penambahan tanaman hijau. Selain itu, Pemakaian material perlu diperhatikan terkait dengan perletakkannya pada ruang ruang luar (outdoor) sehingga tidak boleh dari material yang licin. Terdapat guiding block atau jalur khusus bagi penyandang cacat (orang buta). Diutamakan penggunaan material yang bertekstur yang dapat dimanfaatkan bagi penyandang cacat mata (buta) sebagai penunjuk arah melalui indera peraba kaki. Jenis material yang digunakan pada jalur pedestrian yaitu keramik unpolish atau keramik kasar dengan kombinasi paving.  Ruang terbuka dan tata hijau Perlu diatur komposisi penggunaan ruang dengan perbandingan 60% sebagai taman pasif dan 40% sebagai taman aktif. Tata hijau dilakukan dengan menanam pohon maupun jenis tanaman hijau lainnya di koridor tanaman. Dianjurkan juga untuk menyediakan sarana umum berupa kotak sampah dan bangku taman.  Utilitas Lingkungan Bangunan pada segmen 3 diarahkan memiliki saluran dengan lebar 1,5 meter. Saluran dapat berupa saluran untuk drainase. Selain itu, utilitas bangunan dapat berupa tempat sampah dengan jarak 100 meter.

6.4 SEGMEN 4 ATURAN WAJIB Aturan wajib yang ada di segmen 4 adalah arahan peruntukkan lahan, KDB, KLB, ketinggian maksimum bangunan, dan GSB.  Peruntukkan lahan Segmen 4 diperuntukkan sebagai zona perdagangan dan jasa, perkantoran, dan permukiman. Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 4 dapat berupa perdagangan dan jasa, perkantoran, dan permukiman.  KLB KLB untuk fungsi yang ada di segmen 4 adalah sebagai berikut. 

Perdagangan dan jasa KLB yang direncanakan 4,0










Aktivitas

1 2 3

Perdagangan dan jasa Perkantoran Permukiman




KDB untuk fungsi yang ada di segmen 4 adalah sebagai berikut.  Perdagangan dan jasa KDB yang direncanakan 80 %  Perkantoran KDB yang direncanakan 75 % 

Permukiman KDB yang direncanakan 75 %

ATURAN ANJURAN Aturan anjuran pada segmen 4 meliputi arahan komposisi bangunan, sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki, ruang terbuka dan tata hijau, peletakan informasi (signage) dan utilitas bangunan. Penyusunan Laporan Akhir Rencana Tata Bangun dan Lingkungan


 Arahan komposisi bangunan Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 4 adalah perdagangan dan jasa, perkantoran dan permukiman.  Sirkulasi Kendaraan Sirkulasi kendaraaan pada segmen 4 diarahkan pada adanya proporsi ruang jalan dan arahan pencahayaan. Adapun proporsi ruang jalan adalah yang mengarahkan pergerakan orang secara nyaman untuk dapat mengenali dan mempersepsikan streetscapes yang khas secara baik. Lampu- lampu menerangi jalan diatur pada setiap jarak 50 m secara zig zag. Desain lampu jalan menggunakan ornamen khusus berupa daun tembakau sebagai ciri khas dari Kabupaten Temanggung.  Perletakan informasi (signage) Perletakan signage pada segmen 4 dapat diletakkan pada muka segmen sebagai penanda masuk kawasan.  Sirkulasi pejalan kaki Sirkulasi pejalan kaki pada segmen 4 diarahkan pada pengaturan jalur pedestrian dengan pemberian kenyamanan berupa perbaikan jalur pedestrian dan penambahan tanaman hijau. Selain itu, Pemakaian material perlu diperhatikan terkait dengan perletakkannya pada ruang ruang luar (outdoor) sehingga tidak boleh dari material yang licin. Terdapat guiding block atau jalur khusus bagi penyandang cacat (orang buta). Diutamakan penggunaan material yang bertekstur yang dapat dimanfaatkan bagi penyandang cacat mata (buta) sebagai penunjuk arah melalui indera peraba kaki. Jenis material yang digunakan pada jalur pedestrian yaitu keramik unpolish atau keramik kasar dengan kombinasi paving.  Ruang terbuka dan tata hijau Perlu diatur komposisi penggunaan ruang dengan perbandingan 60% sebagai taman pasif dan 40% sebagai taman aktif. Tata hijau dilakukan dengan menanam pohon maupun jenis tanaman hijau lainnya di koridor tanaman. Dianjurkan juga untuk menyediakan sarana umum berupa kotak sampah dan bangku taman.  Utilitas Lingkungan Bangunan pada segmen 4 diarahkan memiliki saluran dengan lebar 1,5 meter. Saluran dapat berupa saluran untuk drainase. Selain itu, utilitas bangunan dapat berupa tempat sampah dengan jarak 100 meter.



6.5

SEGMEN 5

ATURAN WAJIB Aturan wajib yang ada di segmen 5 adalah arahan peruntukkan lahan, KDB, KLB, ketinggian maksimum bangunan, dan GSB.  Peruntukkan lahan Segmen 5 diperuntukkan sebagai zona pemerintahan dan ruang terbuka hijau. Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 5 dapat berupa pemerintahan dan ruang terbuka hijau.  KLB KLB untuk fungsi yang ada di segmen 5 adalah sebagai berikut. 




Ruang terbuka hijau KLB yang direncanakan 0,1


Aktivitas

1 2

Ruang Terbuka hijau Pemerintahan

Ketinggian Maksimum Bangunan (meter) 6 20



KDB untuk fungsi yang ada di segmen 3 adalah sebagai berikut. Penyusunan Laporan Akhir Rencana Tata Bangun dan Lingkungan


 Ruang terbuka hijau KDB yang direncanakan 10 %  Perkantoran KDB yang direncanakan 60 % ATURAN ANJURAN Aturan anjuran pada segmen 5 meliputi arahan komposisi bangunan, sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki, ruang terbuka dan tata hijau, peletakan informasi (signage) dan utilitas bangunan.  Arahan komposisi bangunan Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 5 adalah Ruang terbuka hijau dan pemerintahan.  Sirkulasi Kendaraan Sirkulasi kendaraaan pada segmen 5 diarahkan pada adanya proporsi ruang jalan dan arahan pencahayaan. Adapun proporsi ruang jalan adalah yang mengarahkan pergerakan orang secara nyaman untuk dapat mengenali dan mempersepsikan streetscapes yang khas secara baik. Lampu- lampu menerangi jalan diatur pada setiap jarak 50 m secara zig zag. Desain lampu jalan menggunakan ornamen khusus berupa daun tembakau sebagai ciri khas dari Kabupaten Temanggung. Selain itu juga diarahkan pada penggunaan lampu-lampu spot disekitar kawasan Aloon-Aloon Temanggung. Lampu- lampu spot menonjolkan arsitektur bangunan dan vegetasi pengarah di tepi jalan.  Perletakan informasi (signage) Perletakan signage pada segmen 5 dapat diletakkan pada muka segmen sebagai penanda masuk kawasan.  Sirkulasi pejalan kaki Sirkulasi pejalan kaki pada segmen 5 diarahkan pada pengaturan jalur pedestrian dengan pemberian kenyamanan berupa perbaikan jalur pedestrian dan penambahan tanaman hijau. Selain itu, Pemakaian material perlu diperhatikan terkait dengan perletakkannya pada ruang ruang luar (outdoor) sehingga tidak boleh dari material yang licin. Terdapat guiding block atau jalur khusus bagi penyandang cacat (orang buta). Diutamakan penggunaan material yang bertekstur yang dapat dimanfaatkan bagi penyandang cacat mata (buta) sebagai penunjuk arah melalui indera peraba kaki. Jenis material yang digunakan pada jalur pedestrian yaitu keramik unpolish atau keramik kasar dengan kombinasi paving.  Ruang terbuka dan tata hijau Perlu diatur komposisi penggunaan ruang dengan perbandingan 60% sebagai taman pasif dan 40% sebagai taman aktif. Tata hijau dilakukan dengan menanam pohon maupun jenis tanaman Penyusunan Laporan Akhir Rencana Tata Bangun dan Lingkungan


hijau lainnya di koridor tanaman. Dianjurkan juga untuk menyediakan sarana umum berupa kotak sampah dan bangku taman.  Utilitas Lingkungan Bangunan pada segmen 5 diarahkan memiliki saluran dengan lebar 1,5 meter. Saluran dapat berupa saluran untuk drainase. Selain itu, utilitas bangunan dapat berupa tempat sampah dengan jarak 100 meter.

6.6 SEGMEN 6 ATURAN WAJIB Aturan wajib yang ada di segmen 6 adalah arahan peruntukkan lahan, KDB, KLB, ketinggian maksimum bangunan, dan GSB.  Peruntukkan lahan Segmen 6 diperuntukkan sebagai zona perdagangan dan jasa dan ruang terbuka hijau. Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 6 dapat berupa perdagangan dan jasa dan ruang terbuka hijau.  KLB KLB untuk fungsi yang ada di segmen 6 adalah sebagai berikut. 






Aktivitas

1 2

Ruang Terbuka hijau Perdagangan dan jasa





 KDB


KDB untuk fungsi yang ada di segmen 6 adalah sebagai berikut.  Ruang terbuka hijau KDB yang direncanakan 10 %  Perdagangan dan jasa KDB yang direncanakan 80 % ATURAN ANJURAN Aturan anjuran pada segmen 6 meliputi arahan komposisi bangunan, sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki, ruang terbuka dan tata hijau, peletakan informasi (signage) dan utilitas bangunan.  Arahan komposisi bangunan Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 6 adalah Ruang terbuka hijau dan perdagangan dan jasa.  Sirkulasi Kendaraan Sirkulasi kendaraaan pada segmen 6 diarahkan pada adanya proporsi ruang jalan dan arahan pencahayaan. Adapun proporsi ruang jalan adalah yang mengarahkan pergerakan orang secara nyaman untuk dapat mengenali dan mempersepsikan streetscapes yang khas secara baik. Lampu- lampu menerangi jalan diatur pada setiap jarak 50 m secara zig zag. Desain lampu jalan menggunakan ornamen khusus berupa daun tembakau sebagai ciri khas dari Kabupaten Temanggung. Selain itu juga diarahkan pada penggunaan lampu-lampu spot disekitar kawasan Aloon-Aloon Temanggung. Lampu- lampu spot menonjolkan arsitektur bangunan dan vegetasi pengarah di tepi jalan.



 Perletakan informasi (signage) Perletakan signage pada segmen 6 dapat diletakkan pada muka segmen sebagai penanda masuk kawasan  Sirkulasi pejalan kaki Sirkulasi pejalan kaki pada segmen 6 diarahkan pada pengaturan jalur pedestrian dengan pemberian kenyamanan berupa perbaikan jalur pedestrian dan penambahan tanaman hijau. Selain itu, Pemakaian material perlu diperhatikan terkait dengan perletakkannya pada ruang ruang luar (outdoor) sehingga tidak boleh dari material yang licin. Terdapat guiding block atau jalur khusus bagi penyandang cacat (orang buta). Diutamakan penggunaan material yang bertekstur yang dapat dimanfaatkan bagi penyandang cacat mata (buta) sebagai penunjuk arah melalui indera peraba kaki. Jenis material yang digunakan pada jalur pedestrian yaitu keramik unpolish atau keramik kasar dengan kombinasi paving.  Ruang terbuka dan tata hijau Perlu diatur komposisi penggunaan ruang dengan perbandingan 60% sebagai taman pasif dan 40% sebagai taman aktif. Tata hijau dilakukan dengan menanam pohon maupun jenis tanaman hijau lainnya di koridor tanaman. Dianjurkan juga untuk menyediakan sarana umum berupa kotak sampah dan bangku taman.  Utilitas Lingkungan Bangunan pada segmen 6 diarahkan memiliki saluran dengan lebar 1,5 meter. Saluran dapat berupa saluran untuk drainase. Selain itu, utilitas bangunan dapat berupa tempat sampah dengan jarak 100 meter.

6.7

SEGMEN 7

ATURAN WAJIB Aturan wajib yang ada di segmen 7 adalah arahan peruntukkan lahan, KDB, KLB, ketinggian maksimum bangunan, dan GSB.  Peruntukkan lahan Segmen 7 diperuntukkan sebagai zona perkantoran dan ruang terbuka hijau. Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 7 dapat berupa pendopo pengayoman dan ruang terbuka hijau yang berupa aloon-aloon Temanggung.  KLB KLB untuk fungsi yang ada di segmen 7 adalah sebagai berikut. 

Perkantoran KLB yang direncanakan 3







Aktivitas

1 2

Ruang Terbuka hijau perkantoran




KDB untuk fungsi yang ada di segmen 7 adalah sebagai berikut.  Ruang terbuka hijau KDB yang direncanakan 10 %  Perkantoran KDB yang direncanakan 75 % ATURAN ANJURAN Aturan anjuran pada segmen 7 meliputi arahan komposisi bangunan, sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki, ruang terbuka dan tata hijau, peletakan informasi (signage) dan utilitas bangunan.  Arahan komposisi bangunan Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 7 adalah Ruang terbuka hijau dan perkantoran.



 Sirkulasi Kendaraan Sirkulasi kendaraaan pada segmen 7 diarahkan pada adanya proporsi ruang jalan dan arahan pencahayaan. Adapun proporsi ruang jalan adalah yang mengarahkan pergerakan orang secara nyaman untuk dapat mengenali dan mempersepsikan streetscapes yang khas secara baik. Lampu- lampu menerangi jalan diatur pada setiap jarak 50 m secara zig zag. Desain lampu jalan menggunakan ornamen khusus berupa daun tembakau sebagai ciri khas dari Kabupaten Temanggung. Selain itu juga diarahkan pada penggunaan lampu-lampu spot disekitar kawasan Aloon-Aloon Temanggung. Lampu- lampu spot menonjolkan arsitektur bangunan dan vegetasi pengarah di tepi jalan.  Perletakan informasi (signage) Perletakan signage pada segmen 7 dapat diletakkan pada muka segmen sebagai penanda masuk kawasan  Sirkulasi pejalan kaki Sirkulasi pejalan kaki pada segmen 7 diarahkan pada pengaturan jalur pedestrian dengan pemberian kenyamanan berupa perbaikan jalur pedestrian dan penambahan tanaman hijau. Selain itu, Pemakaian material perlu diperhatikan terkait dengan perletakkannya pada ruang ruang luar (outdoor) sehingga tidak boleh dari material yang licin. Terdapat guiding block atau jalur khusus bagi penyandang cacat (orang buta). Diutamakan penggunaan material yang bertekstur yang dapat dimanfaatkan bagi penyandang cacat mata (buta) sebagai penunjuk arah melalui indera peraba kaki. Jenis material yang digunakan pada jalur pedestrian yaitu keramik unpolish atau keramik kasar dengan kombinasi paving.  Ruang terbuka dan tata hijau Perlu diatur komposisi penggunaan ruang dengan perbandingan 60% sebagai taman pasif dan 40% sebagai taman aktif. Tata hijau dilakukan dengan menanam pohon maupun jenis tanaman hijau lainnya di koridor tanaman. Dianjurkan juga untuk menyediakan sarana umum berupa kotak sampah dan bangku taman.  Utilitas Lingkungan Bangunan pada segmen 7 diarahkan memiliki saluran dengan lebar 1,5 meter. Saluran dapat berupa saluran untuk drainase. Selain itu, utilitas bangunan dapat berupa tempat sampah dengan jarak 100 meter.



6.8 SEGMEN 8 ATURAN WAJIB Aturan wajib yang ada di segmen 8 adalah arahan peruntukkan lahan, KDB, KLB, ketinggian maksimum bangunan, dan GSB.  Peruntukkan lahan Segmen 8 diperuntukkan sebagai zona perkantoran dan ruang terbuka hijau. Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 8 dapat berupa perkantoran dan ruang terbuka hijau yang berupa aloon-aloon Temanggung.  KLB KLB untuk fungsi yang ada di segmen 8 adalah sebagai berikut. 

Perkantoran KLB yang direncanakan 3





Aktivitas

1 2

Ruang Terbuka hijau perkantoran






KDB untuk fungsi yang ada di segmen 8 adalah sebagai berikut.  Ruang terbuka hijau KDB yang direncanakan 10 %  Perkantoran KDB yang direncanakan 75 % ATURAN ANJURAN Aturan anjuran pada segmen 8 meliputi arahan komposisi bangunan, sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki, ruang terbuka dan tata hijau, peletakan informasi (signage) dan utilitas bangunan.  Arahan komposisi bangunan Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 8 adalah Ruang terbuka hijau dan perkantoran.  Sirkulasi Kendaraan Sirkulasi kendaraaan pada segmen 8 diarahkan pada adanya proporsi ruang jalan dan arahan pencahayaan. Adapun proporsi ruang jalan adalah yang mengarahkan pergerakan orang secara nyaman untuk dapat mengenali dan mempersepsikan streetscapes yang khas secara baik. Lampu- lampu menerangi jalan diatur pada setiap jarak 50 m secara zig zag. Desain lampu jalan menggunakan ornamen khusus berupa daun tembakau sebagai ciri khas dari Kabupaten Temanggung. Selain itu juga diarahkan pada penggunaan lampu-lampu spot disekitar kawasan Aloon-Aloon Temanggung. Lampu- lampu spot menonjolkan arsitektur bangunan dan vegetasi pengarah di tepi jalan.  Perletakan informasi (signage) Perletakan signage pada segmen 8 dapat diletakkan pada muka segmen sebagai penanda masuk kawasan  Sirkulasi pejalan kaki Sirkulasi pejalan kaki pada segmen 8 diarahkan pada pengaturan jalur pedestrian dengan pemberian kenyamanan berupa perbaikan jalur pedestrian dan penambahan tanaman hijau. Selain itu, Pemakaian material perlu diperhatikan terkait dengan perletakkannya pada ruang ruang luar (outdoor) sehingga tidak boleh dari material yang licin. Terdapat guiding block atau jalur khusus bagi penyandang cacat (orang buta). Diutamakan penggunaan material yang bertekstur yang dapat dimanfaatkan bagi penyandang cacat mata (buta) sebagai penunjuk arah melalui indera peraba kaki. Jenis material yang digunakan pada jalur pedestrian yaitu keramik unpolish atau keramik kasar dengan kombinasi paving.  Ruang terbuka dan tata hijau Perlu diatur komposisi penggunaan ruang dengan perbandingan 60% sebagai taman pasif dan 40% sebagai taman aktif. Tata hijau dilakukan dengan menanam pohon maupun jenis tanaman Penyusunan Laporan Akhir Rencana Tata Bangun dan Lingkungan



6.9 SEGMEN 9 ATURAN WAJIB Aturan wajib yang ada di segmen 9 adalah arahan peruntukkan lahan, KDB, KLB, ketinggian maksimum bangunan, dan GSB.  Peruntukkan lahan Segmen 9 diperuntukkan sebagai zona permukiman dan pendidikan. Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 9 dapat berupa hunian dan gedung sekolah.  KLB KLB untuk fungsi yang ada di segmen 9 adalah sebagai berikut. 




Pendidikan KLB yang direncanakan 2,1

 Ketinggian maksimum bangunan Ketinggian maksimum untuk fungsi yang ada di segmen 9 adalah sebagai berikut. Aktivitas

1 2

Pendidikan permukiman





 KDB


KDB untuk fungsi yang ada di segmen 9 adalah sebagai berikut.  Permukiman KDB yang direncanakan 75 %  Pendidikan KDB yang direncanakan 70 % ATURAN ANJURAN Aturan anjuran pada segmen 9 meliputi arahan komposisi bangunan, sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki, ruang terbuka dan tata hijau, peletakan informasi (signage) dan utilitas bangunan.  Arahan komposisi bangunan Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 9 adalah permukiman dan pendidikan.  Sirkulasi Kendaraan Sirkulasi kendaraaan pada segmen 9 diarahkan pada adanya proporsi ruang jalan dan arahan pencahayaan. Adapun proporsi ruang jalan adalah yang mengarahkan pergerakan orang secara nyaman untuk dapat mengenali dan mempersepsikan streetscapes yang khas secara baik. Lampu- lampu menerangi jalan diatur pada setiap jarak 50 m secara zig zag. Desain lampu jalan menggunakan ornamen khusus berupa daun tembakau sebagai ciri khas dari Kabupaten Temanggung.  Perletakan informasi (signage) Perletakan signage pada segmen 9 dapat diletakkan pada muka segmen sebagai penanda masuk kawasan.



 Sirkulasi pejalan kaki Sirkulasi pejalan kaki pada segmen 9 diarahkan pada pengaturan jalur pedestrian dengan pemberian kenyamanan berupa perbaikan jalur pedestrian dan penambahan tanaman hijau. Selain itu, Pemakaian material perlu diperhatikan terkait dengan perletakkannya pada ruang ruang luar (outdoor) sehingga tidak boleh dari material yang licin. Terdapat guiding block atau jalur khusus bagi penyandang cacat (orang buta). Diutamakan penggunaan material yang bertekstur yang dapat dimanfaatkan bagi penyandang cacat mata (buta) sebagai penunjuk arah melalui indera peraba kaki. Jenis material yang digunakan pada jalur pedestrian yaitu keramik unpolish atau keramik kasar dengan kombinasi paving.  Ruang terbuka dan tata hijau Perlu diatur komposisi penggunaan ruang dengan perbandingan 60% sebagai taman pasif dan 40% sebagai taman aktif. Tata hijau dilakukan dengan menanam pohon maupun jenis tanaman hijau lainnya di koridor tanaman. Dianjurkan juga untuk menyediakan sarana umum berupa kotak sampah dan bangku taman.  Utilitas Lingkungan Bangunan pada segmen 9 diarahkan memiliki saluran dengan lebar 1,5 meter. Saluran dapat berupa saluran untuk drainase. Selain itu, utilitas bangunan dapat berupa tempat sampah dengan jarak 100 meter.

6.10 SEGMEN 10 ATURAN WAJIB Aturan wajib yang ada di segmen 10 adalah arahan peruntukkan lahan, KDB, KLB, ketinggian maksimum bangunan, dan GSB.  Peruntukkan lahan Segmen 10 diperuntukkan sebagai zona perkantoran, perdagangan dan jasa dan permukiman. Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 10 dapat berupa hunian, perkantoran dan perdagangan/ jasa.  KLB KLB untuk fungsi yang ada di segmen 10 adalah sebagai berikut.  Perkantoran KLB yang direncanakan 3  Perdagangan dan jasa KLB yang direncanakan 3  Permukiman KLB yang direncanakan 1,4




Aktivitas

1 2 3

Perdagangan dan jasa perkantoran permukiman




KDB untuk fungsi yang ada di segmen 10 adalah sebagai berikut.  Perdagangan dan jasa KDB yang direncanakan 75 %  Perkantoran KDB yang direncanakan 75 %  Permukiman KDB yang direncanakan 70 % ATURAN ANJURAN Aturan anjuran pada segmen 10 meliputi arahan komposisi bangunan, sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki, ruang terbuka dan tata hijau, peletakan informasi (signage) dan utilitas bangunan.  Arahan komposisi bangunan Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 10 adalah perkantoran, permukiman, perdagangan dan jasa.



 Sirkulasi Kendaraan Sirkulasi kendaraaan pada segmen 10 diarahkan pada adanya proporsi ruang jalan dan arahan pencahayaan. Adapun proporsi ruang jalan adalah yang mengarahkan pergerakan orang secara nyaman untuk dapat mengenali dan mempersepsikan streetscapes yang khas secara baik. Lampu- lampu menerangi jalan diatur pada setiap jarak 50 m secara zig zag. Desain lampu jalan menggunakan ornamen khusus berupa daun tembakau sebagai ciri khas dari Kabupaten Temanggung.  Perletakan informasi (signage) Perletakan signage pada segmen 10 dapat diletakkan pada muka segmen sebagai penanda masuk kawasan.  Sirkulasi pejalan kaki Sirkulasi pejalan kaki pada segmen 10 diarahkan pada pengaturan jalur pedestrian dengan pemberian kenyamanan berupa perbaikan jalur pedestrian dan penambahan tanaman hijau. Selain itu, Pemakaian material perlu diperhatikan terkait dengan perletakkannya pada ruang ruang luar (outdoor) sehingga tidak boleh dari material yang licin. Terdapat guiding block atau jalur khusus bagi penyandang cacat (orang buta). Diutamakan penggunaan material yang bertekstur yang dapat dimanfaatkan bagi penyandang cacat mata (buta) sebagai penunjuk arah melalui indera peraba kaki. Jenis material yang digunakan pada jalur pedestrian yaitu keramik unpolish atau keramik kasar dengan kombinasi paving.  Ruang terbuka dan tata hijau Perlu diatur komposisi penggunaan ruang dengan perbandingan 60% sebagai taman pasif dan 40% sebagai taman aktif. Tata hijau dilakukan dengan menanam pohon maupun jenis tanaman hijau lainnya di koridor tanaman. Dianjurkan juga untuk menyediakan sarana umum berupa kotak sampah dan bangku taman.  Utilitas Lingkungan Bangunan pada segmen 10 diarahkan memiliki saluran dengan lebar 1,5 meter. Saluran dapat berupa saluran untuk drainase. Selain itu, utilitas bangunan dapat berupa tempat sampah dengan jarak 100 meter.

6.11 SEGMEN 11 ATURAN WAJIB Aturan wajib yang ada di segmen 11 adalah arahan peruntukkan lahan, KDB, KLB, ketinggian maksimum bangunan, dan GSB. Penyusunan Laporan Akhir Rencana Tata Bangun dan Lingkungan


 Peruntukkan lahan Segmen 11 diperuntukkan sebagai zona permukiman. Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 11 dapat berupa hunian.  KLB KLB untuk fungsi yang ada di segmen 11 adalah sebagai berikut.  Permukiman KLB yang direncanakan 2,25  Ketinggian maksimum bangunan Ketinggian maksimum untuk fungsi yang ada di segmen 11 adalah sebagai berikut. No.

1

Aktivitas

permukiman

Ketinggian Maksimum Bangunan (meter) 12



KDB untuk fungsi yang ada di segmen 11 adalah sebagai berikut.  Permukiman KDB yang direncanakan 70 % ATURAN ANJURAN Aturan anjuran pada segmen 11 meliputi arahan komposisi bangunan, sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki, ruang terbuka dan tata hijau, peletakan informasi (signage) dan utilitas bangunan.



 Arahan komposisi bangunan Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 11 adalah permukiman.  Sirkulasi Kendaraan Sirkulasi kendaraaan pada segmen 11 diarahkan pada adanya proporsi ruang jalan dan arahan pencahayaan. Adapun proporsi ruang jalan adalah yang mengarahkan pergerakan orang secara nyaman untuk dapat mengenali dan mempersepsikan streetscapes yang khas secara baik. Lampu- lampu menerangi jalan diatur pada setiap jarak 50 m secara zig zag. Desain lampu jalan menggunakan ornamen khusus berupa daun tembakau sebagai ciri khas dari Kabupaten Temanggung.  Perletakan informasi (signage) Perletakan signage pada segmen 11 dapat diletakkan pada muka segmen sebagai penanda masuk kawasan.  Sirkulasi pejalan kaki Sirkulasi pejalan kaki pada segmen 11 diarahkan pada pengaturan jalur pedestrian dengan pemberian kenyamanan berupa perbaikan jalur pedestrian dan penambahan tanaman hijau. Selain itu, Pemakaian material perlu diperhatikan terkait dengan perletakkannya pada ruang ruang luar (outdoor) sehingga tidak boleh dari material yang licin. Terdapat guiding block atau jalur khusus bagi penyandang cacat (orang buta). Diutamakan penggunaan material yang bertekstur yang dapat dimanfaatkan bagi penyandang cacat mata (buta) sebagai penunjuk arah melalui indera peraba kaki. Jenis material yang digunakan pada jalur pedestrian yaitu keramik unpolish atau keramik kasar dengan kombinasi paving.  Ruang terbuka dan tata hijau Perlu diatur komposisi penggunaan ruang dengan perbandingan 60% sebagai taman pasif dan 40% sebagai taman aktif. Tata hijau dilakukan dengan menanam pohon maupun jenis tanaman hijau lainnya di koridor tanaman. Dianjurkan juga untuk menyediakan sarana umum berupa kotak sampah dan bangku taman.  Utilitas Lingkungan Bangunan pada segmen 11 diarahkan memiliki saluran dengan lebar 1,5 meter. Saluran dapat berupa saluran untuk drainase. Selain itu, utilitas bangunan dapat berupa tempat sampah dengan jarak 100 meter.



6.12 SEGMEN 12 ATURAN WAJIB Aturan wajib yang ada di segmen 12 adalah arahan peruntukkan lahan, KDB, KLB, ketinggian maksimum bangunan, dan GSB.  Peruntukkan lahan Segmen 12 diperuntukkan sebagai zona ruang terbuka hijau, permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa. Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 12 dapat berupa ruang terbuka hijau (taman pengayoman), hunian, kantor dan pertokoan/jasa.  KLB KLB untuk fungsi yang ada di segmen 12 adalah sebagai berikut.  Ruang terbuka hijau KLB yang direncanakan 0,1  Permukiman KLB yang direncanakan 2,25  Perkantoran KLB yang direncanakan 3  Perdagangan dan jasa KLB yang direncanakan 2,4  Ketinggian maksimum bangunan Ketinggian maksimum untuk fungsi yang ada di segmen 12 adalah sebagai berikut. No.

Aktivitas

1 2 3 4

Ruang terbuka hijau Permukiman Perkantoran Perdagangan dan jasa






KDB untuk fungsi yang ada di segmen 12 adalah sebagai berikut.  Ruang terbuka hijau KDB yang direncanakan 10%  Permukiman KDB yang direncanakan 75 %  Perkantoran KLB yang direncanakan 75%  Perdagangan dan jasa KLB yang direncanakan 80% ATURAN ANJURAN Aturan anjuran pada segmen 12 meliputi arahan komposisi bangunan, sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki, ruang terbuka dan tata hijau, peletakan informasi (signage) dan utilitas bangunan.  Arahan komposisi bangunan Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 12 adalah ruang terbuka hijau, permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa.  Sirkulasi Kendaraan Sirkulasi kendaraaan pada segmen 12 diarahkan pada adanya proporsi ruang jalan dan arahan pencahayaan. Adapun proporsi ruang jalan adalah yang mengarahkan pergerakan orang secara nyaman untuk dapat mengenali dan mempersepsikan streetscapes yang khas secara baik. Lampu- lampu menerangi jalan diatur pada setiap jarak 50 m secara zig zag. Desain lampu jalan menggunakan ornamen khusus berupa daun tembakau sebagai ciri khas dari Kabupaten Temanggung.  Perletakan informasi (signage) Perletakan signage pada segmen 12 dapat diletakkan pada muka segmen sebagai penanda masuk kawasan.  Sirkulasi pejalan kaki Sirkulasi pejalan kaki pada segmen 12 diarahkan pada pengaturan jalur pedestrian dengan pemberian kenyamanan berupa perbaikan jalur pedestrian dan penambahan tanaman hijau. Selain itu, Pemakaian material perlu diperhatikan terkait dengan perletakkannya pada ruang ruang luar (outdoor) sehingga tidak boleh dari material yang licin. Terdapat guiding block atau jalur khusus bagi penyandang cacat (orang buta). Diutamakan penggunaan material yang bertekstur yang dapat dimanfaatkan bagi penyandang cacat mata (buta) sebagai penunjuk arah melalui indera peraba kaki. Jenis material yang digunakan pada jalur pedestrian yaitu keramik unpolish atau keramik kasar dengan kombinasi paving.



 Ruang terbuka dan tata hijau Perlu diatur komposisi penggunaan ruang dengan perbandingan 60% sebagai taman pasif dan 40% sebagai taman aktif. Tata hijau dilakukan dengan menanam pohon maupun jenis tanaman hijau lainnya di koridor tanaman. Dianjurkan juga untuk menyediakan sarana umum berupa kotak sampah dan bangku taman.  Utilitas Lingkungan Bangunan pada segmen 12 diarahkan memiliki saluran dengan lebar 1,5 meter. Saluran dapat berupa saluran untuk drainase. Selain itu, utilitas bangunan dapat berupa tempat sampah dengan jarak 100 meter.

6.13 SEGMEN 13 ATURAN WAJIB Aturan wajib yang ada di segmen 13 adalah arahan peruntukkan lahan, KDB, KLB, ketinggian maksimum bangunan, dan GSB.  Peruntukkan lahan Segmen 13 diperuntukkan sebagai zona permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa. Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 13 dapat berupa hunian, kantor dan pertokoan/jasa.  KLB KLB untuk fungsi yang ada di segmen 13 adalah sebagai berikut.  Permukiman KLB yang direncanakan 2,25  Perkantoran KLB yang direncanakan 3  Perdagangan dan jasa KLB yang direncanakan 2,4  Ketinggian maksimum bangunan Ketinggian maksimum untuk fungsi yang ada di segmen 13 adalah sebagai berikut. No.

Aktivitas

1 2 3

Permukiman Perkantoran Perdagangan dan jasa


 GSB Garis sempadan bangunan pada segmen 13 adalah sebesar 10 meter. Penyusunan Laporan Akhir Rencana Tata Bangun dan Lingkungan


 KDB


KDB untuk fungsi yang ada di segmen 13 adalah sebagai berikut.  Permukiman KDB yang direncanakan 75 %  Perkantoran KLB yang direncanakan 75%  Perdagangan dan jasa KLB yang direncanakan 80% ATURAN ANJURAN Aturan anjuran pada segmen 13 meliputi arahan komposisi bangunan, sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki, ruang terbuka dan tata hijau, peletakan informasi (signage) dan utilitas bangunan.  Arahan komposisi bangunan Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 13 adalah permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa.  Sirkulasi Kendaraan Sirkulasi kendaraaan pada segmen 13 diarahkan pada adanya proporsi ruang jalan dan arahan pencahayaan. Adapun proporsi ruang jalan adalah yang mengarahkan pergerakan orang secara nyaman untuk dapat mengenali dan mempersepsikan streetscapes yang khas secara baik. Lampu- lampu menerangi jalan diatur pada setiap jarak 50 m secara zig zag. Desain lampu jalan menggunakan ornamen khusus berupa daun tembakau sebagai ciri khas dari Kabupaten Temanggung.



 Perletakan informasi (signage) Perletakan signage pada segmen 13 dapat diletakkan pada muka segmen sebagai penanda masuk kawasan.  Sirkulasi pejalan kaki Sirkulasi pejalan kaki pada segmen 13 diarahkan pada pengaturan jalur pedestrian dengan pemberian kenyamanan berupa perbaikan jalur pedestrian dan penambahan tanaman hijau. Selain itu, Pemakaian material perlu diperhatikan terkait dengan perletakkannya pada ruang ruang luar (outdoor) sehingga tidak boleh dari material yang licin. Terdapat guiding block atau jalur khusus bagi penyandang cacat (orang buta). Diutamakan penggunaan material yang bertekstur yang dapat dimanfaatkan bagi penyandang cacat mata (buta) sebagai penunjuk arah melalui indera peraba kaki. Jenis material yang digunakan pada jalur pedestrian yaitu keramik unpolish atau keramik kasar dengan kombinasi paving.  Ruang terbuka dan tata hijau Perlu diatur komposisi penggunaan ruang dengan perbandingan 60% sebagai taman pasif dan 40% sebagai taman aktif. Tata hijau dilakukan dengan menanam pohon maupun jenis tanaman hijau lainnya di koridor tanaman. Dianjurkan juga untuk menyediakan sarana umum berupa kotak sampah dan bangku taman.  Utilitas Lingkungan Bangunan pada segmen 13 diarahkan memiliki saluran dengan lebar 1,5 meter. Saluran dapat berupa saluran untuk drainase. Selain itu, utilitas bangunan dapat berupa tempat sampah dengan jarak 100 meter.

6.14 SEGMEN 14 ATURAN WAJIB Aturan wajib yang ada di segmen 14 adalah arahan peruntukkan lahan, KDB, KLB, ketinggian maksimum bangunan, dan GSB.  Peruntukkan lahan Segmen 14 diperuntukkan sebagai zona perkantoran, permukiman,

perdagangan dan jasa.

Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 14 dapat berupa kantor, hunian, dan pertokoan/jasa.  KLB KLB untuk fungsi yang ada di segmen 14 adalah sebagai berikut.  Perkantoran KLB yang direncanakan 3 Penyusunan Laporan Akhir Rencana Tata Bangun dan Lingkungan


 Permukiman KLB yang direncanakan 2,1  Perdagangan dan jasa KLB yang direncanakan 4  Ketinggian maksimum bangunan Ketinggian maksimum untuk fungsi yang ada di segmen 14 adalah sebagai berikut. No.

Aktivitas

1 2 3

Perkantoran Permukiman Perdagangan dan jasa




KDB untuk fungsi yang ada di segmen 14 adalah sebagai berikut.  Perkantoran KLB yang direncanakan 75%  Permukiman KDB yang direncanakan 75 %  Perdagangan dan jasa KLB yang direncanakan 80% ATURAN ANJURAN Aturan anjuran pada segmen 14 meliputi arahan komposisi bangunan, sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki, ruang terbuka dan tata hijau, peletakan informasi (signage) dan utilitas bangunan.



 Arahan komposisi bangunan Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 14 adalah ruang perkantoran, permukiman, perdagangan dan jasa.  Sirkulasi Kendaraan Sirkulasi kendaraaan pada segmen 14 diarahkan pada adanya proporsi ruang jalan dan arahan pencahayaan. Adapun proporsi ruang jalan adalah yang mengarahkan pergerakan orang secara nyaman untuk dapat mengenali dan mempersepsikan streetscapes yang khas secara baik. Lampu- lampu menerangi jalan diatur pada setiap jarak 50 m secara zig zag. Desain lampu jalan menggunakan ornamen khusus berupa daun tembakau sebagai ciri khas dari Kabupaten Temanggung.  Perletakan informasi (signage) Perletakan signage pada segmen 14 dapat diletakkan pada muka segmen sebagai penanda masuk kawasan.  Sirkulasi pejalan kaki Sirkulasi pejalan kaki pada segmen 14 diarahkan pada pengaturan jalur pedestrian dengan pemberian kenyamanan berupa perbaikan jalur pedestrian dan penambahan tanaman hijau. Selain itu, Pemakaian material perlu diperhatikan terkait dengan perletakkannya pada ruang ruang luar (outdoor) sehingga tidak boleh dari material yang licin. Terdapat guiding block atau jalur khusus bagi penyandang cacat (orang buta). Diutamakan penggunaan material yang bertekstur yang dapat dimanfaatkan bagi penyandang cacat mata (buta) sebagai penunjuk arah melalui indera peraba kaki. Jenis material yang digunakan pada jalur pedestrian yaitu keramik unpolish atau keramik kasar dengan kombinasi paving.  Ruang terbuka dan tata hijau Perlu diatur komposisi penggunaan ruang dengan perbandingan 60% sebagai taman pasif dan 40% sebagai taman aktif. Tata hijau dilakukan dengan menanam pohon maupun jenis tanaman hijau lainnya di koridor tanaman. Dianjurkan juga untuk menyediakan sarana umum berupa kotak sampah dan bangku taman.  Utilitas Lingkungan Bangunan pada segmen 14 diarahkan memiliki saluran dengan lebar 1,5 meter. Saluran dapat berupa saluran untuk drainase. Selain itu, utilitas bangunan dapat berupa tempat sampah dengan jarak 100 meter.



6.15 SEGMEN 15 ATURAN WAJIB Aturan wajib yang ada di segmen 15 adalah arahan peruntukkan lahan, KDB, KLB, ketinggian maksimum bangunan, dan GSB.  Peruntukkan lahan Segmen 15 diperuntukkan sebagai zona perdagangan dan jasa. Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 15 dapat berupa perdagangan dan jasa .  KLB KLB untuk fungsi yang ada di segmen 15 adalah sebagai berikut. 



Aktivitas

1

Perdagangan dan Jasa



Contoh perhitungan KDB : KDB = (A + B) * C x 100 % = 80 % A*C

KDB untuk fungsi yang ada di segmen 15 adalah sebagai berikut.  Perdagangan dan jasa KDB yang direncanakan 80 % Penyusunan Laporan Akhir Rencana Tata Bangun dan Lingkungan


ATURAN ANJURAN Aturan anjuran pada segmen 15 meliputi arahan komposisi bangunan, sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki, ruang terbuka dan tata hijau, peletakan informasi (signage) dan utilitas bangunan.  Arahan komposisi bangunan Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 15 adalah Ruang terbuka hijau dan perdagangan dan jasa.  Sirkulasi Kendaraan Sirkulasi kendaraaan pada segmen 15 diarahkan pada adanya proporsi ruang jalan dan arahan pencahayaan. Adapun proporsi ruang jalan adalah yang mengarahkan pergerakan orang secara nyaman untuk dapat mengenali dan mempersepsikan streetscapes yang khas secara baik. Lampu- lampu menerangi jalan diatur pada setiap jarak 50 m secara zig zag. Desain lampu jalan menggunakan ornamen khusus berupa daun tembakau sebagai ciri khas dari Kabupaten Temanggung.  Perletakan informasi (signage) Perletakan signage pada segmen 15 dapat diletakkan pada muka segmen sebagai penanda masuk kawasan.  Sirkulasi pejalan kaki Sirkulasi pejalan kaki pada segmen 15 diarahkan pada pengaturan jalur pedestrian dengan pemberian kenyamanan berupa perbaikan jalur pedestrian dan penambahan tanaman hijau. Selain itu, Pemakaian material perlu diperhatikan terkait dengan perletakkannya pada ruang ruang luar (outdoor) sehingga tidak boleh dari material yang licin. Terdapat guiding block atau jalur khusus bagi penyandang cacat (orang buta). Diutamakan penggunaan material yang bertekstur yang dapat dimanfaatkan bagi penyandang cacat mata (buta) sebagai penunjuk arah melalui indera peraba kaki. Jenis material yang digunakan pada jalur pedestrian yaitu keramik unpolish atau keramik kasar dengan kombinasi paving.  Ruang terbuka dan tata hijau Perlu diatur komposisi penggunaan ruang dengan perbandingan 60% sebagai taman pasif dan 40% sebagai taman aktif. Tata hijau dilakukan dengan menanam pohon maupun jenis tanaman hijau lainnya di koridor tanaman. Dianjurkan juga untuk menyediakan sarana umum berupa kotak sampah dan bangku taman.  Utilitas Lingkungan Penyusunan Laporan Akhir Rencana Tata Bangun dan Lingkungan


Bangunan pada segmen 15 diarahkan memiliki saluran dengan lebar 1,5 meter. Saluran dapat berupa saluran untuk drainase. Selain itu, utilitas bangunan dapat berupa tempat sampah dengan jarak 100 meter.

6.16 SEGMEN 16 ATURAN WAJIB Aturan wajib yang ada di segmen 16 adalah arahan peruntukkan lahan, KDB, KLB, ketinggian maksimum bangunan, dan GSB.  Peruntukkan lahan Segmen 16 diperuntukkan sebagai zona perdagangan dan permukiman. Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 16 dapat berupa perdagangan dan jasa dan permukiman.  KLB KLB untuk fungsi yang ada di segmen 16 adalah sebagai berikut. 


 Permukiman KLB yang direncanakan 2,1  Ketinggian maksimum bangunan Ketinggian maksimum untuk fungsi yang ada di segmen 16 adalah sebagai berikut. No.

Aktivitas

1 2

Permukiman Perdagangan dan jasa






KDB untuk fungsi yang ada di segmen 16 adalah sebagai berikut.  Permukiman KDB yang direncanakan 75 %  Perdagangan dan jasa KDB yang direncanakan 80 % ATURAN ANJURAN Aturan anjuran pada segmen 16 meliputi arahan komposisi bangunan, sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki, ruang terbuka dan tata hijau, peletakan informasi (signage) dan utilitas bangunan.  Arahan komposisi bangunan Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 16 adalah Permukiman dan perdagangan dan jasa  Sirkulasi Kendaraan Sirkulasi kendaraaan pada segmen 16 diarahkan pada adanya proporsi ruang jalan dan arahan pencahayaan. Adapun proporsi ruang jalan adalah yang mengarahkan pergerakan orang secara nyaman untuk dapat mengenali dan mempersepsikan streetscapes yang khas secara baik. Lampu- lampu menerangi jalan diatur pada setiap jarak 50 m secara zig zag. Desain lampu jalan menggunakan ornamen khusus berupa daun tembakau sebagai ciri khas dari Kabupaten Temanggung.  Perletakan informasi (signage) Perletakan signage pada segmen 16 dapat diletakkan pada muka segmen sebagai penanda masuk kawasan.




6.17 SEGMEN 17 ATURAN WAJIB Aturan wajib yang ada di segmen 17 adalah arahan peruntukkan lahan, KDB, KLB, ketinggian maksimum bangunan, dan GSB.  Peruntukkan lahan Segmen 17 diperuntukkan sebagai zona perdangan dan jasa dan permukiman. Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 17 dapat berupa perdagangan dan jasa dan permukiman.  KLB KLB untuk fungsi yang ada di segmen 6 adalah sebagai berikut. 





 Ketinggian maksimum bangunan Ketinggian maksimum untuk fungsi yang ada di segmen 17 adalah sebagai berikut. Penyusunan Laporan Akhir Rencana Tata Bangun dan Lingkungan


No.

Aktivitas

1 2

Permukiman Perdagangan dan jasa



 KDB


KDB untuk fungsi yang ada di segmen 17 adalah sebagai berikut.  Permukiman KDB yang direncanakan 75 %  Perdagangan dan jasa KDB yang direncanakan 80 % ATURAN ANJURAN Aturan anjuran pada segmen 17 meliputi arahan komposisi bangunan, sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki, ruang terbuka dan tata hijau, peletakan informasi (signage) dan utilitas bangunan.  Arahan komposisi bangunan Penyusunan Laporan Akhir Rencana Tata Bangun dan Lingkungan


Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 17 adalah Permukiman dan perdagangan dan jasa.  Sirkulasi Kendaraan Sirkulasi kendaraaan pada segmen 17 diarahkan pada adanya proporsi ruang jalan dan arahan pencahayaan. Adapun proporsi ruang jalan adalah yang mengarahkan pergerakan orang secara nyaman untuk dapat mengenali dan mempersepsikan streetscapes yang khas secara baik. Lampu- lampu menerangi jalan diatur pada setiap jarak 50 m secara zig zag. Desain lampu jalan menggunakan ornamen khusus berupa daun tembakau sebagai ciri khas dari Kabupaten Temanggung.  Perletakan informasi (signage) Perletakan signage pada segmen 17 dapat diletakkan pada muka segmen sebagai penanda masuk kawasan.  Sirkulasi pejalan kaki Sirkulasi pejalan kaki pada segmen 17 diarahkan pada pengaturan jalur pedestrian dengan pemberian kenyamanan berupa perbaikan jalur pedestrian dan penambahan tanaman hijau. Selain itu, Pemakaian material perlu diperhatikan terkait dengan perletakkannya pada ruang ruang luar (outdoor) sehingga tidak boleh dari material yang licin. Terdapat guiding block atau jalur khusus bagi penyandang cacat (orang buta). Diutamakan penggunaan material yang bertekstur yang dapat dimanfaatkan bagi penyandang cacat mata (buta) sebagai penunjuk arah melalui indera peraba kaki. Jenis material yang digunakan pada jalur pedestrian yaitu keramik unpolish atau keramik kasar dengan kombinasi paving.  Ruang terbuka dan tata hijau Perlu diatur komposisi penggunaan ruang dengan perbandingan 60% sebagai taman pasif dan 40% sebagai taman aktif. Tata hijau dilakukan dengan menanam pohon maupun jenis tanaman hijau lainnya di koridor tanaman. Dianjurkan juga untuk menyediakan sarana umum berupa kotak sampah dan bangku taman.  Utilitas Lingkungan Bangunan pada segmen 17 diarahkan memiliki saluran dengan lebar 1,5 meter. Saluran dapat berupa saluran untuk drainase. Selain itu, utilitas bangunan dapat berupa tempat sampah dengan jarak 100 meter.



6.18 SEGMEN 18 ATURAN WAJIB Aturan wajib yang ada di segmen 18 adalah arahan peruntukkan lahan, KDB, KLB, ketinggian maksimum bangunan, dan GSB.  Peruntukkan lahan Segmen 18 diperuntukkan sebagai zona perdagangan dan jasa dan permukiman. Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 5 dapat berupa perdagangan dan jasa dan permukiman.  KLB KLB untuk fungsi yang ada di segmen 18 adalah sebagai berikut. 






Aktivitas

1 2

permukiman Perdagangan dan jasa






KDB untuk fungsi yang ada di segmen 18 adalah sebagai berikut.  Permukiman KDB yang direncanakan 75 %  Perdagangan dan jasa KDB yang direncanakan 80 % ATURAN ANJURAN Aturan anjuran pada segmen 18 meliputi arahan komposisi bangunan, sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki, ruang terbuka dan tata hijau, peletakan informasi (signage) dan utilitas bangunan.  Arahan komposisi bangunan Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 18 adalah permukiman dan perdagangan dan jasa.  Sirkulasi Kendaraan Sirkulasi kendaraaan pada segmen 18 diarahkan pada adanya proporsi ruang jalan dan arahan pencahayaan. Adapun proporsi ruang jalan adalah yang mengarahkan pergerakan orang secara nyaman untuk dapat mengenali dan mempersepsikan streetscapes yang khas secara baik. Lampu- lampu menerangi jalan diatur pada setiap jarak 50 m secara zig zag. Desain lampu jalan menggunakan ornamen khusus berupa daun tembakau sebagai ciri khas dari Kabupaten Temanggung.  Perletakan informasi (signage) Perletakan signage pada segmen 18 dapat diletakkan pada muka segmen sebagai penanda masuk kawasan.  Sirkulasi pejalan kaki Sirkulasi pejalan kaki pada segmen 18 diarahkan pada pengaturan jalur pedestrian dengan pemberian kenyamanan berupa perbaikan jalur pedestrian dan penambahan tanaman hijau. Selain itu, Pemakaian material perlu diperhatikan terkait dengan perletakkannya pada ruang ruang luar (outdoor) sehingga tidak boleh dari material yang licin. Terdapat guiding block atau jalur khusus bagi penyandang cacat (orang buta). Diutamakan penggunaan material yang bertekstur yang dapat dimanfaatkan bagi penyandang cacat mata (buta) sebagai penunjuk arah melalui indera peraba kaki. Jenis material yang digunakan pada jalur pedestrian yaitu keramik unpolish atau keramik kasar dengan kombinasi paving.  Ruang terbuka dan tata hijau Perlu diatur komposisi penggunaan ruang dengan perbandingan 60% sebagai taman pasif dan 40% sebagai taman aktif. Tata hijau dilakukan dengan menanam pohon maupun jenis tanaman Penyusunan Laporan Akhir Rencana Tata Bangun dan Lingkungan



6.19 SEGMEN 19 ATURAN WAJIB Aturan wajib yang ada di segmen 19 adalah arahan peruntukkan lahan, KDB, KLB, ketinggian maksimum bangunan, dan GSB.  Peruntukkan lahan Segmen 19 diperuntukkan sebagai zona permukiman. Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 19 adalah permukiman.  KLB KLB untuk fungsi yang ada di segmen 19 adalah sebagai berikut. 



Aktivitas

1

permukiman






KDB untuk fungsi yang ada di segmen 19 adalah sebagai berikut.  Permukiman KDB yang direncanakan 75 % ATURAN ANJURAN Aturan anjuran pada segmen 19 meliputi arahan komposisi bangunan, sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki, ruang terbuka dan tata hijau, peletakan informasi (signage) dan utilitas bangunan.  Arahan komposisi bangunan Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 19 adalah permukiman.  Sirkulasi Kendaraan Sirkulasi kendaraaan pada segmen 19 diarahkan pada adanya proporsi ruang jalan dan arahan pencahayaan. Adapun proporsi ruang jalan adalah yang mengarahkan pergerakan orang secara nyaman untuk dapat mengenali dan mempersepsikan streetscapes yang khas secara baik. Lampu- lampu menerangi jalan diatur pada setiap jarak 50 m secara zig zag. Desain lampu jalan menggunakan ornamen khusus berupa daun tembakau sebagai ciri khas dari Kabupaten Temanggung.  Perletakan informasi (signage) Perletakan signage pada segmen 19 dapat diletakkan pada muka segmen sebagai penanda masuk kawasan.  Sirkulasi pejalan kaki Sirkulasi pejalan kaki pada segmen 19 diarahkan pada pengaturan jalur pedestrian dengan pemberian kenyamanan berupa perbaikan jalur pedestrian dan penambahan tanaman hijau. Selain itu, Pemakaian material perlu diperhatikan terkait dengan perletakkannya pada ruang Penyusunan Laporan Akhir Rencana Tata Bangun dan Lingkungan


ruang luar (outdoor) sehingga tidak boleh dari material yang licin. Terdapat guiding block atau jalur khusus bagi penyandang cacat (orang buta). Diutamakan penggunaan material yang bertekstur yang dapat dimanfaatkan bagi penyandang cacat mata (buta) sebagai penunjuk arah melalui indera peraba kaki. Jenis material yang digunakan pada jalur pedestrian yaitu keramik unpolish atau keramik kasar dengan kombinasi paving.  Ruang terbuka dan tata hijau Perlu diatur komposisi penggunaan ruang dengan perbandingan 60% sebagai taman pasif dan 40% sebagai taman aktif. Tata hijau dilakukan dengan menanam pohon maupun jenis tanaman hijau lainnya di koridor tanaman. Dianjurkan juga untuk menyediakan sarana umum berupa kotak sampah dan bangku taman.  Utilitas Lingkungan Bangunan pada segmen 19 diarahkan memiliki saluran dengan lebar 1,5 meter. Saluran dapat berupa saluran untuk drainase. Selain itu, utilitas bangunan dapat berupa tempat sampah dengan jarak 100 meter.

6.20 SEGMEN 20 ATURAN WAJIB Aturan wajib yang ada di segmen 20 adalah arahan peruntukkan lahan, KDB, KLB, ketinggian maksimum bangunan, dan GSB.  Peruntukkan lahan Segmen 20 diperuntukkan sebagai zona pemerintahan, permukiman, perdagangan dan jasa. Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 20 dapat berupa pemerintahan, permukiman, perdagangan dan jasa.  KLB KLB untuk fungsi yang ada di segmen 20 adalah sebagai berikut. 




permukiman KLB yang direncanakan 2,25

 pemerintahan KLB yang direncanakan 2,4  Ketinggian maksimum bangunan Ketinggian maksimum untuk fungsi yang ada di segmen 20 adalah adalah sebagai berikut.



No.

Aktivitas

1 2 3

pemerintahan Perdagangan dan jasa permukiman




KDB untuk fungsi yang ada di segmen 20 adalah sebagai berikut.  Pemerintahan KDB yang direncanakan 60 %  Perdagangan dan jasa KDB yang direncanakan 80 %  Permukiman KDB yang direncanakan 75 % ATURAN ANJURAN Aturan anjuran pada segmen 20 meliputi arahan komposisi bangunan, sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki, ruang terbuka dan tata hijau, peletakan informasi (signage) dan utilitas bangunan.  Arahan komposisi bangunan Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 20 adalah Ruang terbuka hijau dan perdangan dan jasa  Sirkulasi Kendaraan Sirkulasi kendaraaan pada segmen 20 diarahkan pada adanya proporsi ruang jalan dan arahan pencahayaan. Adapun proporsi ruang jalan adalah yang mengarahkan pergerakan orang secara Penyusunan Laporan Akhir Rencana Tata Bangun dan Lingkungan


nyaman untuk dapat mengenali dan mempersepsikan streetscapes yang khas secara baik. Lampu- lampu menerangi jalan diatur pada setiap jarak 50 m secara zig zag. Desain lampu jalan menggunakan ornamen khusus berupa daun tembakau sebagai ciri khas dari Kabupaten Temanggung.  Perletakan informasi (signage) Perletakan signage pada segmen 20 dapat diletakkan pada muka segmen sebagai penanda masuk kawasan.  Sirkulasi pejalan kaki Sirkulasi pejalan kaki pada segmen 20 diarahkan pada pengaturan jalur pedestrian dengan pemberian kenyamanan berupa perbaikan jalur pedestrian dan penambahan tanaman hijau. Selain itu, Pemakaian material perlu diperhatikan terkait dengan perletakkannya pada ruang ruang luar (outdoor) sehingga tidak boleh dari material yang licin. Terdapat guiding block atau jalur khusus bagi penyandang cacat (orang buta). Diutamakan penggunaan material yang bertekstur yang dapat dimanfaatkan bagi penyandang cacat mata (buta) sebagai penunjuk arah melalui indera peraba kaki. Jenis material yang digunakan pada jalur pedestrian yaitu keramik unpolish atau keramik kasar dengan kombinasi paving.  Ruang terbuka dan tata hijau Perlu diatur komposisi penggunaan ruang dengan perbandingan 60% sebagai taman pasif dan 40% sebagai taman aktif. Tata hijau dilakukan dengan menanam pohon maupun jenis tanaman hijau lainnya di koridor tanaman. Dianjurkan juga untuk menyediakan sarana umum berupa kotak sampah dan bangku taman.  Utilitas Lingkungan Bangunan pada segmen 20 diarahkan memiliki saluran dengan lebar 1,5 meter. Saluran dapat berupa saluran untuk drainase. Selain itu, utilitas bangunan dapat berupa tempat sampah dengan jarak 100 meter.



6.21 SEGMEN 21 ATURAN WAJIB Aturan wajib yang ada di segmen 21 adalah arahan peruntukkan lahan, KDB, KLB, ketinggian maksimum bangunan, dan GSB.  Peruntukkan lahan Segmen 21 diperuntukkan sebagai zona perdagangan dan jasa dan permukiman. Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 21 dapat berupa perdagangan dan jasa dan permukiman.  KLB KLB untuk fungsi yang ada di segmen 21 adalah sebagai berikut. 




permukiman KLB yang direncanakan 2,25

 Ketinggian maksimum bangunan Ketinggian maksimum untuk fungsi yang ada di segmen 21 adalah adalah sebagai berikut. No.

Aktivitas

1 2







KDB untuk fungsi yang ada di segmen 21 adalah sebagai berikut.  Permukiman KDB yang direncanakan 75 %  Perdagangan dan jasa KDB yang direncanakan 80 % ATURAN ANJURAN Aturan anjuran pada segmen 21 meliputi arahan komposisi bangunan, sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki, ruang terbuka dan tata hijau, peletakan informasi (signage) dan utilitas bangunan.  Arahan komposisi bangunan Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 21 adalah Ruang terbuka hijau dan perdangan dan jasa  Sirkulasi Kendaraan Sirkulasi kendaraaan pada segmen 21 diarahkan pada adanya proporsi ruang jalan dan arahan pencahayaan. Adapun proporsi ruang jalan adalah yang mengarahkan pergerakan orang secara nyaman untuk dapat mengenali dan mempersepsikan streetscapes yang khas secara baik. Lampu- lampu menerangi jalan diatur pada setiap jarak 50 m secara zig zag. Desain lampu jalan menggunakan ornamen khusus berupa daun tembakau sebagai ciri khas dari Kabupaten Temanggung.  Perletakan informasi (signage) Perletakan signage pada segmen 21 dapat diletakkan pada muka segmen sebagai penanda masuk kawasan.  Sirkulasi pejalan kaki Sirkulasi pejalan kaki pada segmen 21 diarahkan pada pengaturan jalur pedestrian dengan pemberian kenyamanan berupa perbaikan jalur pedestrian dan penambahan tanaman hijau. Selain itu, Pemakaian material perlu diperhatikan terkait dengan perletakkannya pada ruang ruang luar (outdoor) sehingga tidak boleh dari material yang licin. Terdapat guiding block atau jalur khusus bagi penyandang cacat (orang buta). Diutamakan penggunaan material yang bertekstur yang dapat dimanfaatkan bagi penyandang cacat mata (buta) sebagai penunjuk arah melalui indera peraba kaki. Jenis material yang digunakan pada jalur pedestrian yaitu keramik unpolish atau keramik kasar dengan kombinasi paving.  Ruang terbuka dan tata hijau Perlu diatur komposisi penggunaan ruang dengan perbandingan 60% sebagai taman pasif dan 40% sebagai taman aktif. Tata hijau dilakukan dengan menanam pohon maupun jenis tanaman Penyusunan Laporan Akhir Rencana Tata Bangun dan Lingkungan



6.22 SEGMEN 22 ATURAN WAJIB Aturan wajib yang ada di segmen 22 adalah arahan peruntukkan lahan, KDB, KLB, ketinggian maksimum bangunan, dan GSB.  Peruntukkan lahan Segmen 22 diperuntukkan sebagai zona permukiman dan perdagangan dan jasa. Dengan demikian, aktivitas dan bangunan yang ada pada segmen 22 dapat berupa permukiman dan perdagangan jasa.  KLB KLB untuk fungsi yang ada di segmen 22 adalah sebagai berikut. 





 Ketinggian maksimum bangunan Ketinggian maksimum untuk fungsi yang ada di segmen 22 adalah adalah sebagai berikut. No.

Aktivitas

1 2






 KDB


KDB untuk fungsi yang ada di segmen 22 adalah sebagai berikut.  Permukiman KDB yang direncanakan 75 %  Perdagangan dan jasa KDB yang direncanakan 80 % ATURAN ANJURAN Aturan anjuran pada segmen 22 meliputi arahan komposisi bangunan, sirkulasi kendaraan, sirkulasi pejalan kaki, ruang terbuka dan tata hijau, peletakan informasi (signage) dan utilitas bangunan.  Arahan komposisi bangunan Komposisi bangunan yang diijinkan pada segmen 22 adalah permukiman dan perdagangan dan jasa.  Sirkulasi Kendaraan Sirkulasi kendaraaan pada segmen 22 diarahkan pada adanya proporsi ruang jalan dan arahan pencahayaan. Adapun proporsi ruang jalan adalah yang mengarahkan pergerakan orang secara nyaman untuk dapat mengenali dan mempersepsikan streetscapes yang khas secara baik. Lampu- lampu menerangi jalan diatur pada setiap jarak 50 m secara zig zag. Desain lampu jalan menggunakan ornamen khusus berupa daun tembakau sebagai ciri khas dari Kabupaten Temanggung.  Perletakan informasi (signage) Perletakan signage pada segmen 22 dapat diletakkan pada muka segmen sebagai penanda masuk kawasan. Penyusunan Laporan Akhir Rencana Tata Bangun dan Lingkungan





Bab ini berisi program investasi, pengendalian program dan rencana Aloon-aloon Kabupaten Temanggung.

7.1 PROGRAM INVESTASI Program investasi pada penyusunan RTBL Kawasan Aloon-Aloon Temanggung disusun dalam jangka waktu lima tahun.

Program investasi juga dilakukan pada setiap segmen kawasan

pada Aloon-Aloon Temanggung. Berikut tabel program investasi.

N o 1

2 3

Komponen Peningkatan Jalan (perkerasan bahu jalan) Pembangunan Pedestrian

Tabel VII.1 Program Investasi Segmen Kawasan 1 Tahun Pelaksanaan Satuan Volume Instansi 2014 2015 2016 2017 2018 m2 DPU Kab. 2400 Temanggu ng m2

4800

Sumbe r Dana APBD

DPU Kab. Temanggu ng

APBN, APBD

Din. Kebersihan Dan Pertamanan

APBD , Swasta

Biaya 597.600.0 00 604.800.0 00

Street Furniture - Tempat Sampah ( jalan+aloonaloon)

buah

44

- Tempat duduk aloon-aloon

buah

20

- Lampu Jalan

buah

48

- Lampu Pedestrian aloon-aloon

buah

20

-Penunjuk Arah

4

DPU Kab. Temanggu ng DPU Kab. Temanggu ng DPU Kab. Temanggu ng

Din. Perhubunga

APBD , Swasta APBD , Swasta APBD , Swasta APBD , Swasta



VII - 1

132.000.0 00

20.000.00 0 960.000.0 00 300.000.0 00 1.750.000

N o

Komponen

- Papan Informasi 4

- Pengarah

6

buah

2014

Tahun Pelaksanaan 2015 2016 2017

2

2018

Instansi

n Din. Perhubunga n

Sumbe r Dana APBD , Swasta

Biaya 2.000.000

Penghijauan/Ve getasi - Peneduh

5

Satuan Volume

buah

buah

Pembangunan Saluran Drainase

m2

Pembangunan Marka Jalan

m2

240

240

2400

1200

Din. Kebersihan Dan Pertamanan Din. Kebersihan Dan Pertamanan

APBD , Swasta

APBD , Swasta


APBN, APBD Propinsi , APBD Kab


APBD

42.000.00 0

36.000.00 0

3.600.000 .000

1.200.000 .000

Total = 7.496.150.000 Sumber : Tim Penyusun, 2013

N o 1

2 3

Komponen

Tabel VII.2 Program Investasi Segmen Kawasan 2 Tahun Pelaksanaan Satuan Volume Instansi 2014 2015 2016 2017 2018

Sumber Dana

Peningkatan Jalan (perkerasan bahu jalan)

m2

4000


APBD

Pembangunan Pedestrian

m2

4000


APBN,AP BD

Din. Kebersihan Dan Pertamana n

Biaya 996.000.0 00 504.000.0 00

Street Furniture

- Tempat Sampah

buah

40

- Tempat duduk

buah

10

- Lampu Jalan

buah

80

- Lampu Pedestrian

buah

80

-Penunjuk Arah - Papan Informasi

10 buah

2


Din. Perhubung an Din. Perhubung

APBD , Swasta APBD , Swasta

10.000.00 0

APBD , Swasta

1.600.000 .000

APBD , Swasta

800.000.0 00

APBD , Swasta

APBD , Swasta



120.000.0 00

VII - 2

10.000.00 0 2.000.000

N o

Komponen

Satuan Volume

2014


2018

Instansi

Sumber Dana

Biaya

an 4

Penghijauan/Ve getasi

- Peneduh

- Pengarah

5


Din. Kebersihan Dan Pertamana n Din. Kebersihan Dan Pertamana n

40

buah

buah

40

m2

1200


6.000.000

APBD , Swasta 6.000.000


1.200.000 .000

Total = 5.254.000.000 Sumber : Tim Penyusun, 2013 Tabel VII.3 Program Investasi Segmen Kawasan 3 N o 1

2 3


Satuan Volume m2

m2


2018

Instansi

Sumber Dana

1600


APBD

3200


APBN,AP BD


Biaya 398.400.0 00 403.200.0 00

Street Furniture

- Tempat Sampah

buah

20

- Tempat duduk

buah

10

- Lampu Jalan

buah

16

- Lampu Pedestrian

buah

- Penunjuk Arah

- Papan Informasi 4

2014

16 10

buah

2

buah

16


Din. Perhubung an Din. Perhubung an

APBD , Swasta

60.000.00 0

APBD , Swasta

10.000.00 0

APBD , Swasta

320.000.0 00

APBD , Swasta

160.000.0 00

APBD , Swasta

APBD , Swasta

10.000.00 0 2.000.000


Din. Kebersihan

APBD , Swasta



VII - 3

2.400.000

N o

Komponen

- Pengarah

5

6


Pembangunan Halte

Satuan Volume

buah

2014


2018

Instansi

Dan Pertamana n Din. Kebersihan Dan Pertamana n

16

m2

1600


buah

3

Din. Perhubung an

Sumber Dana

Biaya

2.400.000

APBD , Swasta APBN, APBD Propinsi, APBD Kab APBD

1.600.000 .000

195.000.0 00


Tabel VII.4 Program Investasi Segmen Kawasan 4 N o 1

2 3


Satuan Volume m2

m2


2018

Instansi

Sumber Dana

2680


APBD

5360


APBN,AP BD


Biaya 667.320.0 00 675.360.0 00

Street Furniture

- Tempat Sampah

buah

26

- Tempat duduk

buah

10

- Lampu Jalan

buah

52

- Lampu Pedestrian

buah

52

-Penunjuk Arah

4

2014

6

- Papan Informasi

buah

5


buah

52


Din. Perhubung an Din. Perhubung an Din.


10.000.00 0

APBD , Swasta

1.040.000 .000

APBD , Swasta

520.000.0 00

APBD , Swasta

APBD , Swasta

APBD ,



78.000.00 0

VII - 4

6.000.000

10.000.00 0

7.800.000

N o

Komponen

- Pengarah

5

6


Pembangunan Halte

Satuan Volume

buah


52

buah

m2

2014

2018

Instansi

Kebersihan Dan Pertamana n Din. Kebersihan Dan Pertamana n

Sumber Dana

Biaya

Swasta

7.800.000

APBD , Swasta

2680


APBN, APBD Propinsi, APBD Kab

5

Din. Perhubung an

APBD

2.680.000 .000

325.000.0 00


N o 1

2 3


Tabel VII.5 Program Investasi Segmen Kawasan 5 Tahun Pelaksanaan Satuan Volume Instansi 2014 2015 2016 2017 2018 2 m DPU Kab. 880 Temanggu ng m2



APBD APBN,AP BD

Biaya 219.120.0 00 221.760.0 00

Street Furniture

- Tempat Sampah

buah

8

- Tempat duduk

buah

2

- Lampu Jalan

buah

16

- Lampu Pedestrian

buah

16

-Penunjuk Arah

- Papan Informasi 4

1760

Sumber Dana

6

buah

4

buah

10


Din. Perhubung an Din. Perhubung an

APBD , Swasta

24.000.00 0

APBD , Swasta

20.000.00 0

APBD , Swasta

320.000.0 00

APBD , Swasta

160.000.0 00

APBD , Swasta

APBD , Swasta

6.000.000

8.000.000


Din. Kebersihan

APBD , Swasta



VII - 5

1.500.000

N o

Komponen

- Pengarah

5

6


Pembangunan Halte

Satuan Volume

buah

2014


10

2018

Instansi

Dan Pertamana n Din. Kebersihan Dan Pertamana n

m2

880


buah

2

Din. Perhubung an

Sumber Dana

Biaya

1.500.000

APBD , Swasta APBN, APBD Propinsi, APBD Kab APBD

880.000.0 00

130.000.0 00


7.2 PENGENDALIAN PROGRAM DAN RENCANA Pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan pada Kawasan Aloon-Aloon Temanggung dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut : -

Rencana pola penataan kawasan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan pemahaman mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengendaliannya.

-

Untuk mendukung terwujudnya rencana dan program penataan, pelaksanaanya dapat dilakukan secara bertahap sejalan dengan tersedianya peraturan yang memiliki kekuatan hukum sebagai unsur pengendali.

-

Pelaksanaan rencana dan program penataan memerlukan peran serta dari masyarakat untuk ikut serta mewujudkan sesuai dengan program dan rencana penataan bangunan dan lingkungan

Dalam tahap pelaksanaan program-program yang dihasilkan pada rencana penataan bangunan, harus selalu dilakukan pengendalian serta membutuhkan peran masyarakat, agar pelaksanaannya

tidak menyimpang dengan arahan-arahan yang dihasilkan. Hasil rencana

pola penataan kawasan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan pemahaman mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendaliannya. Setelah perangkat pengaturan RTBL mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan (berbentuk Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Walikota), maka agar pelaksanaannya dapat terjamin kelangsungannya dan tidak menyimpang dari arahan yang telah ditentukan, dibutuhkan suatu lembaga untuk mengawasi pelaksanaan, pemanfaatan hasil RTBL, pengelolaan dan pengendaliannya. Lembaga tersebut dapat beranggotakan wakilwakil instansi yang terkait dalam pelaksanaan RTBL. Misalnya dari Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas PJPR, Perusahaan Listrik Negara, PSDA, Dinas



VII - 6

Perhubungan, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Di samping itu kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat diperlukan. Di samping pihak pemerintah yang berperan dalam bidang pengaturan dan pembinaan hasilhasil penyelenggaraan penataan bangunan, ada beberapa organisasi di luar instansi formal yang dinilai cukup berpotensi untuk dikembangkan dan dapat mendukung keberhasilan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan ini antara lain: 1. Organisasi-organisasi Profesi, misalnya: -

IAP (Ikatan Ahli Perencanaan)

-

IAI (Ikatan Arsitek Indonesia)

-

GAPENSI (Gabungan Pengusaha Indonesia)

2. Lembaga Swadaya Masyarakat. 3. Perguruan Tinggi Pelaksanaan rencana dan program penataan memerlukan peran serta dari masyarakat untuk ikut serta mewujudkan kawasan yang sesuai dengan rencana dan program penataan bangunan dan lingkungan.

7.3 KETENTUAN ADMINISTRASI Maksud dari pengaturan administrasi atas rencana tata bangunan dan lingkungan di Kawasan Aloon-Aloon Temanggung adalah mengendalikan, mengawasi, dan menertibkan implementasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Di samping itu agar RTBL memasyarakat terutama di kalangan penduduk di Kawasan Aloon-Aloon Temanggung, diperlukan penyuluhan kepada masyarakat agar terbentuk suatu iklim kondusif yang mengarah pada penggalangan peran serta pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan. Ketentuan administrasi pengendalian pelaksanaan rencana dan program dilaksanakan melalui mekanisme perijinan mendirikan bangunan yang harus sesuai dengan rencana dan program RTBL, antara lain berisi tentang:

7.3.1 Kewenangan Pemerintah Pemerintah dalam hal ini berwenang : -

Memberikan ijin sepanjang persyaratan teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

-

Menetapkan

kebijaksanaan

terhadap

lingkungan

khusus

atau

lingkungan

yang

dikhususkan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah yang sudah dikeluarkan dengan mempertimbangkan keserasian lingkungan dan atau keamanan. -

Menetapkan bangunan tertentu untuk menampilkan arsitektur yang berjati diri Jawa Tengah/ Kabupaten Magelang.

-

Menetapkan

prosedur

dan

persyaratan

serta

kriteria

teknis

tentang

penampilan

bangunan.



VII - 7

-

Menetapkan

sebagian

bidang

pekarangan

atau

bangunan

untuk

penempatan,

pemasangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan kota demi kepentingan umum.

7.3.2 Mekanisme Perijinan -

Setiap kegiatan membangun dan atau menggunakan bangunan dalam kawasan AloonAloon Temanggung harus memiliki ijin.

-

Selain harus memiliki ijin, harus dipenuhi pula ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan mendirikan bangunan.

-

IMB diberikan sepanjang pelaksanaan bangunan sesuai dengan rencana dan program RTBL.

7.3.3 Tertib Pembangunan Bangunan Bangunan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam rencana penataan bangunan dan lingkungan di kawasan Aloon-Aloon Temanggung, melalui IMB dilakukan penyesuaianpenyesuaian sehingga memenuhi ketentuan yang berlaku.

7.3.4 Pengendalian Pembangunan -

Persyaratan dan ketentuan perancangan bangunan baik produk yang harus dihasilkan, arsitektur, struktur dan utilitas maupun pelaku perancangan bangunan termasuk di dalamnya ijin-ijin yang harus dimiliki dan diproses pada waktu melakukan perancangan bangunan.

-

Persyaratan

dan

ketentuan

pelaksanaan

pembangunan

terutama

pelaksanaan

pemborongan bangunan, termasuk ijin yang harus diproses pada waktu melaksanakan konstruksi fisik bangunan. -

Persyaratan dan ketentuan pemanfaatan/penggunaan bangunan termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki untuk dapat memanfaatkan bangunan.

7.4 KETENTUAN PENGATURAN OPERASIONALISASI Pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan dapat dilaksanakan secara bertahap sejalan dengan disediakannya perangkat aturan-aturan yang memiliki kekuatan hukum untuk mendukung terlaksananya program-program ini. Hal ini dimaksudkan untuk mengkondisikan masyarakat yang terlibat dengan peraturan ini, sehingga lambat laun keberhasilan penataan bangunan dan lingkungan dapat tercapai. Secara bertahap peran swasta dapat dilibatkan untuk investasi dengan diberikan insentif atau kompensasi, misalnya dengan memberikan hak pada pengelolaan pada kawasan tertentu, misalnya pada blok pertokoan dan perumahan, dengan tetap mengacu pada arahan-arahan yang telah dihasilkan dalam rencana penataan bangunan dan lingkungan.



VII - 8

7.5 ARAHAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN Langkah penting setelah penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasaan Aloon-Aloon Temanggung ini guna menunjang pelaksanaannya adalah menyusun strategi dan mekanisme pelaksanaan pembangunan, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan sesuai dengan yang diharapkan. Strategi dan mekanisme pelaksanaan pembangunan ini menyangkut beberapa aspek antara lain: 7.5.1

Aspek Koordinasi Pembangunan

Sistem organisasi dan pengelolaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan RTBL harus memadai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain : -

Pembagian fungsi yang lebih jelas pada masing-masing instansi untuk menghindari adanya fungsi yang bercampur.

-

Meningkatkan peran Bappeda yang mampu mengkoordinasikan berbagai instansi sektoral baik di dalam Pemerintahan Kabupaten Magelang maupun dengan Pemerintahan di tingkat Propinsi guna membantu dan memonitoring pembangunan yang sesuai dengan rencana.

-

Memperjelas arah di dalam merencanakan dan pengawasan maupun pengendalian penggunaan lahan, sehingga dapat dicapai suatu perencanaan yang terpadu.

7.5.2

Aspek Hukum Pelaksanaan Rencana

Rencana teknis sebagai sarana untuk penataan dan pengendalian tata bangunan dan lingkungan selayaknya diikuti oleh kekuatan hukum yang lebih mendasar untuk mengatur wilayah perencanaan. Untuk mempercepat perencanaan yang efektif dan tepat guna maka diperlukan adanya peningkatan dari aspek hukum, antara lain: -

Peningkatan kewenangan hukum dalam pengaturan bangunan dan lingkungan

-

Menyusun peraturan-peraturan rencana pengaturan bangunan dan lingkungan sesuai dengan hukum yang berlaku

-

Menyusun mekanisme pengendalian dengan memperhatikan pemberian ijin bangunan yang disertai pula dengan peraturan pajak atau pungutan tertentu yang pada dasarnya merupakan suatu mekanisme pengendalian.

-

Melakukan intervensi hukum secara positif dan lebih efektif di dalam usaha penyediaan lahan, pengaturan kembali petak lahan, pembebasan lahan dan pengembangan lahan.

7.5.3

Aspek Pembiayaan

Usaha pokok di dalam bidang pembiayaan ini adalah meningkatkan sumber pendapatan yang bisa digali, misalnya dari pajak pembangunan, pajak hiburan, pajak usaha dan lain-lain. Di samping itu dapat ditingkatkan pula sumber-sumber pendapatan yang berasal dari :



VII - 9

-

Peningkatan dari pendapaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

-

Mengendalikan

kemungkinan

pemungutan

khusus

dari

berbagai

pemungutan

pembangunan dan pungutan pemakai. Sumber-sumber tersebut perlu dipertimbangkan terhadap perimbangan keuangan antara Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat, serta perlu adanya peningkatan swadaya masyarakat dan swasta sebagai salah satu sumber dana utama, terutama yang berkaitan dengan proyek yang berorientasi ekonomi.

7.5.4

Pemantauan Pelaksanaan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemantauan pelaksanaan rencana, antara lain: -

Perlu sistem informasi yang terus menerus dan canggih, sehingga berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dicatat dan dianalisa

-

Aspek hubungan kerja antara instansi, pengorganisasiannya dan hasil yang diharapkan dari proses pemantauan.

-

Cara dan prosedur yang ditempuh dalam pelaksanaan pembangunan dan bagaimana pemantauan tersebut dilakukan di dalam proses yang lebih luas dan berkesinambungan.

7.5.5

Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan yang sudah direncanakan secara berkala akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara terus menerus dengan pertimbangan sebagai berikut: -

Kebutuhan dana dan tenaga yang ada.

-

Beberapa pembatasan dan perlunya pertimbangan pelestarian lingkungan.

-

Persyaratan kebijaksanaan maupun perencanaan yang telah dirumuskan.

-

Masalah

yang

harus

diselesaikan

terutama

yang

memerlukan

penanganan

yang

mendesak.

7.5.6

Sangsi dan Denda

Sangsi dan denda akan dikenakan apabila terdapat pembangunan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, sangsi dan denda ini termasuk studi tentang besarnya biaya denda.



VII - 10

1.1 LATAR BELAKANG. a. Ruang merupakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga menuntut upaya

Recommend Documents