1.1 LATAR BELAKANG. a. Ruang merupakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga menuntut upaya

Bab ini berisi latar belakang pekerjaan, maksud tujuan, ruang lingkup dari Penyusunan RTBL Kawasan Aloon-aloon Kabupaten Temanggung

1.1

LATAR BELAKANG

Ruang merupakan wadah (S pace) bagi m asyarak at untuk ber ak tiv it as. Suatu w ilay ah

ak an

kehidupan

se la l u

m en gal am i

masyarakat

sebagai

per u bahan pelaku

seiiring

aktivitas

dengan

dalam

paradigma

suatu

wilayah.

Perkembangan wilayah akan selalu dipengaruhi oleh faktor intern yang antara lain adalah

faktor

alam,

kondisi

so s i a l

m as y ar ak at,

ek o no m i

ser t a

b ud ay a

m es y a r ak at s e t e m p a t s e r t a f a k t o r e k s t e r n a l y a i t u k o n d i s i p e r k e m b a n g a n wilayah di sekitarnya yang mempunyai daya tarik yang kuat serta k ebijak an r egional. Faktor intern m au pun ek ster n dalam suatu wilayah perlu diidentifikasi untuk memprediksi arah perkembangan guna menyusun strategi dalam penataan ruang suatu wilayah agar d a p a t

mengakomodir

kegiatan

dan

kebutuhan

y a n g a d a d i masyarakat.Suatu wilayah baik perdesaan maupun perkotaan, dari tahun k e t a h u n s e l a l u b e r k e m b a n g s e j a l a n d e n g a n m e n i n g k a t n y a aktivitas kegiatan penduduknya. Perkembangan tersebut terutama ter ja di

di

w i l ay ah -

w ilay ah per k o taan , s eper ti h a lny a k o ta - k o ta kecamatan, yang dapat ditunjukkan dengan

adanya

berkembangnya

perkembangan

jumlah

penduduk

serta

tumbuh

dan

b e r b a g a i kegiatan sosial dan ekonomi dalam berbagai skala

kegiatan. Kenyataan menunjukkan bahwa upaya penyediaan ruang sering menjadi permasalahan karena:

a.

Ruang merupakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga menuntut upaya pemanfaatan secara efisien dan optimal

Penyusunan Laporan AkhirRencana Tata Bangun dan Lingkungan

Kawasan Aloon - Aloon Kabupaten Temanggung

I-1

b.

Sua t u

r ua n g

pa da

da sa rnya

di ma nfa a t ka n

ba gi

b er ba g a i

alternatif

kegiatan, sebaliknya suatu kegiatan tertentu dapat berlokasi pada beberapa alternatif ruang. Berpedoman pada kondisi/kenyataan seperti tersebut di atas, suatu ruang tertentu sering menimbulkan konflik kepentingan antar kegiatan sektor yang berbeda. Sebagai contoh dalam pembangunan prasarana dan sarana , denga n terpaksa

tana h

ya ng

dikonservasi

fungsinya

berubah

menjadi

areal

terbangun dan penggunaan tanah subur yang sepantasnya dimanfaatkan bagi pengembangan

kawasan

pertanian

yang

produktif

diubah

menjadi

kawasan

permukiman dan permasalahan-permasalahan lainnya. Menghadapi permasalahan tersebut di atas, maka sangat diperlukan upaya pengaturan ruang yang optimal dengan menyusun rencana tata ruang. Sebagaimana diketahui, pengaturan ruang pada

dasarnya

merupakan

salah satu kewenangan dan tugas pemerintah, dengan m a k s u d u n t u k m e n g a t u r p o t e n s i , k e g i a t a n m a s y a r a k a t , mobili tas/pergeraka n da n kecenderunga n perke mba nga nnya lainnya

dalam

secara harmonis serta saling mendukung satu dengan

satu

tata

ruang

yang

ada.

Sehingga

akan

tercipta

proses

p e n g a t u r a n d a n p e n a t a a n r u a n g y a n g p a d a a k h i r n y a a k a n menghasilkan suatu upaya pengendalian dan pemanfaatan ruang yang lebih optimal dan efisien dalam

proses

perkembangannya.Penyusuan

Rencana

Bangunan

dan

Lingkungan

bertujuan sebagai dokumen pengendali pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk suatu lingkungan/kawasan tertentu supaya memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan, meliputi : pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat

melalui

perbaikan

kualitas

lingkungan

dan

ruang

publik,

perwujudan

perlindungan lingkungan serta peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan. Saat ini di wilayah Kabupaten Temanggung telah mempunyai produk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung ya ng ba ru dengan menga cu pa da Undang- unda ng Nomor 26 Tahun 2007. Produk Rencana Tata Ruang Wilayah

KabupatenT e m a n g g u n g

yang

baru

termuat

dalam

Peraturan

D a e r a h K abu paten Tem an ggu n g Nom or 1 T ahun 2012. P er da ter sebut menjadi dasar dalam perencanaan dan pemanfaatan tata ruang di wilayah Kabupaten Temanggung. Aloon-aloon Kota Temanggung merupakan salah satu kawasan pusat aktivitas di wilayah Kecamatan Temanggung dan pusat pemerintahan. Secara fisik, alun-alun Kota Temanggung

dikelilingi

oleh

bangunan

simbol-simbol

kekuasaan

daerah

yaitu

Pendopo Pengayoman yang sekaligus merupakan rumah dinas Bupati Temanggung di sebelah utara alun-alun. Sebelah timur alun-alun terdapat Gedung DPRD Kabupaten Temanggung dan Gedung Kejaksaan, sedangkan di sebelah barat terdapat Masjid



I-2

Agung Darussalam dan Rumah Tahanan. Selain aktivitas kepemerintahan dan peribadatan, aktivitas yang terlihat pada kawasan alun-alun di antaranya adalah aktivitas pendidikan dan olah raga dengan beberapa sekolah di sekitar kawasan ini yang memanfaatkannya sebagai tempat untuk kegiatan berolahraga. Aktivitas lain adalah perdagangan dan jasa baikformal maupun informal. Sebelah selatan alun -alun merupakan kawasan perdagangan dan jasa dengan beberapa toko, rumah makan dan warung internet, sedangkan sektor informal (pedagang kaki lima) berada pada lokasi di pinggir Alun-Alun Kota Temanggung. Kondisi pada siang hari, Alun-Alun Kota Temanggung terlihat ramai terutama pada waktu

selesainya

jam

belajar

sekolah

dimana

banyak

anak-anak sekolah yang

berkumpul dan beraktivitas di sekitar kawasan alun-alun. Pada malam hari, kawasan alun-alun terlihat relatif sepi, aktivitas pedagang kali lima bergeser ke arah timur di depan Gedung Bank BCA dan sebelah utara Gedung DPRD. Alun-alun juga menjadi lokasi even-even tertentu seperti upacara hari besar nas ional dan pergelaran pentas seni dan hiburan. a) Konsep Rencana Penataan Kawasan sekitar Alun-Alun Konsep penataan kawasan sekitar Alun-alun Kota Temanggung bertujuan untuk menata kawasan tersebut menjadi ruang publik yang n y a m a n d a n m a m p u m e n j a d i t e m p a t a k t i v i t a s d a r i w a r g a K o t a Temanggung pada khususnya maupun Kabupaten Temanggung pada umumnya. Konsep tersebut terdiri dari : A)

Lahan yang saat ini masih berdiri rumah tahanan /rutan direncanakan akan dialihfungsikan menjadi area pengembangan kegiatan masjid. Adanya rencana pemindahan rumah tahanan ke kawasan di pinggiran kota mendorong adanya rencana pemanfaatan lahan di kawasan tersebut setelah alih fungsi. Salah satu konsep yang ditawarkan adalah bahwa lokasi tersebut sangat potensial sebagai area parkir yang mendukung aktivitas yang ada di sekitar kawasan Aloon-aloon. berisi kantor layanan umum, kantor arsip, perpustakaan, pusat kajian Islam, dsb. Lahan parkir direncanakan juga sebagai ruang terbuka yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk kegiatan yang berkaitan dan menunjang keberadaan masjid dan alun-alun itu sendiri, misalnya untuk pameran, bazaar, dsb. Zona parkir direncanakan memakai 2/3 area lahan yang ada, sementara 1/3 nya digunakan untuk bangunan fisik (gedung).

B) Lahan di selatan alun-alun yang saat ini sebagian digunakan untuk tempat parkir dan warung serta unit usaha lainnya, direncanakan untuk diperluas fungsinya sebagai lahan parkir yang lebih memadai dalam hal kapasitasnya. Lahan parkir direncanakan bisa digunakan oleh bus, mobil, dan motor dengan demikian dapat menyediakan lahan parkir yang lebih luas bagi alun-alun dan sekitarnya serta mendukung aktifitas kawasan.



I-3

b) Konsep Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Konsep untuk pedoman pelaksanaan pembangunan harus berpijak pada rumusan kebijaksanaan

dan

produk

perencanaan

yang

telah

ditetapkan

di

Kabupaten

dir um usk an

dengan

Temanggung, yaitu: -

Penetapan

w ilay ah

pembangunan

har us

mempertimbangkan potensi, kondisi, ciri utama daerah, geografis maupun keadaan sosial. - Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pendekatan sistem pengembangan wilayah akan lebih dimanfaatkan dan diintegrasikan dengan kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat. - D en g an ad a n y a p u s at - p u s a t pe ng em b an g an r e g io n a l, p er l u mendapatkan perhatian untuk terus didorong pertumbuhan agar dapatmelaksanakan fungsinya sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan bagi kawasan yang dilayaninya. - Orientasi pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan kepada daerah-daerah yang belum sempat berkembang, termasuk daerah perbatasan dalam rangka perluasan jangkauan tingkat perkembangan dan pertumbuhan wilayah Kecamatan Temanggung. Kota merupakan tempat konstelasi manusia dengan segala kegiatannya di berbagai bidang, antara lain bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan lainnya. Kegiatan yang terpola biasanya relatif komplek sehingga sering menimbulkan masalah. Dengan demikian aspek perencanaan menjadi cukup penting dalam upaya menciptakan keadaan dan kondisi kehidupan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan lingkungan hidup yang layak. Mengingat aspek perencanaan merupakan unsur penting dalam pembinaan kota, maka pada bagian ini akan ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan usaha tersebut, yaitu : 1. Ketentuan hukum yang berkenaan dengan perencanaan kota. 2. Ketentuan hukum yang kerkenaan dengan tanah perkotaan. 3. Ketentuan hukum yang berhubungan dengan penghasilan atau pendapatan pemerintah kota, hal ini erat kaitannya dengan kemampuan pembangunan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, di daerah atau kota dalam usaha menggali sumber-sumber keuangannya, tidak dapat melepaskan diri dari potensi-potensi yang

ada

dalam

daerah/kota

masingmasing.

Oleh

sebab

itu

pembinaan

dan

pengembangan daerah/kota ditentukan pula oleh kondisi potensi daerah/ kota yang bersangkutan.



I-4

1.2

PENGERTIAN RTBL Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah rencana teknik dan program

tata

bangunan

dan

lingkungan

(Urban

Guideline),

serta

pedoman

pengendalian

pembangunan, sebagai salah satu alat pengendalian pemanfaatan ruang yang diperlakukan secara khusus pada bangunan atau kelompok bangunan pada suatu lingkungan/kawasan (Urban Building Desain and Development Guideline). Dari pemikiran di atas, maka RTBL perlu disusun dan dikenakan untuk setiap bagian kota berdasarkan hasil identifikasi pemerintah daerah. Prioritas penanganan terutama dilakukan pada daerah atau pusat-pusat kota yang mempunyai pertumbuhan cepat dan memerlukan pengendalian perkembangan fisik yang cepat. Dalam konteks perkembangan lingkungan binaan, RTBL disusun untuk memenuhi kepentingan atau aspirasi masyarakat, pemanfaatan sumberdaya lokal, dan daya dukung tanah yang optimal. Maksud tersebut diupayakan melalui panduan-panduan yang bersifat pengendalian, pengembangan kawasan sub-pusat kota, maupun perancangan kelompok bangunan lingkungan didalamnya. Dengan arahan tersebut, konsultan perencana akan mempunyai gambaran kebijaksanaan pembangunan fisik dalam wawasan kebersamaan yang mengetengahkan dan menjaga ciri karakter, sehingga tercipta bangunan dan lingkungan yang memberi kontribusi positif kearah terwujudnya identitas lokal. RTBL harus mempunyai juridiksi dan kekuatan hukum agar bisa dioperasikan sebagai alat pengendali. Untuk itu ketentuan-ketentuan penataan bangunan dan lingkungan dalam RTBL harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini, RTBL juga hendaknya mendukung peraturan-peraturan daerah yang ada atau yang masih akan ditetapkan untuk suatu kawasan tertentu.

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud RTBL adalah rencana teknik dan program tata bangunan dan lingkungan (Urban design Guideline) serta pedoman pengendalian pembangunan. Berfungsi sebagai salah satu alat pengendalian pemanfaatan ruang yang diperlakukan secara khusus pada bangunan atau kelompok bangunan pada suatu lingkungan/kawasan (Urban Building Desain and Development Guideline). Dalam konteks perkembangan lingkungan binaan, RTBL disusun untuk memenuhi kepentingan atau aspirasi masyarakat, pemanfaatan sumber daya setempat, dan daya dukung tanah yang optimal. Maksud tersebut diupayakan baik melalui panduanpanduan yang bersifat pengendalian, pengembangan kawasan sub-pusat kota maupun perancangan kelompok bangunan lingkungan di dalamnya. Dengan arahan tersebut akan dimiliki suatu gambaran kebijaksanaan pembangunan fisik dalam



I-5

wawasan kebersamaan yang mengetengahkan dan menjaga ciri keunikan karakter lokal. Arahan yang berpijak pada potensi karakter setempat akan dapat menciptakan bangunan dan lingkungan yang memberi kontribusi positif kearah terwujudnya identitas

lokal.

Agar

bisa

dioperasikan

sebagai

alat

pengendali,

RTBL

harus

mempunyai jurisdiksi dan kekutan hukum. Untuk itu ketentuan-ketentuan penataan bangunan dan lingkungan dalam RTBL harus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung. Dalam konteks ini RTBL juga hendaknya mendukung peraturan-peraturan daerah yang ada atau yang masih akan ditetapkan untuk suatu kawasan tertentu. 1.3.2 Tujuan Tujuan dari kegiatan Penyusunan RTBL Kawasan Aloon-aloon Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut : 1. Merupakan

usulan

untuk

menciptakan

lingkungan

yang

tertata,

teratur,

terintegrasi dan komprehensif sehingga rencana pengembangan kawasan kota ini memiliki elemen kontrol yang lebih bermakna. 2. Mengintegrasikan antara fungsi permukiman, prasarana transportasi dan aktivitas yang dapat menjembatani berbagai kegiatan komersial, fasilitas umum dan fasilitas sosial pada jalur regional. 3. Mengendalikan perubahan fungsi lahan, perubahan peruntukan serta perubahan lingkungan akibat pembangunan prasarana jalan. 4. Mewujudkan keunikan kawasan yang sesuai dengan karakter dan kondisi lingkungan serta mempertimbangkan asas perencanaan yang berkelanjutan. 5. Mewujudkan lingkungan dan bangunan yang manusiawi melalui konsep penataan yang disusun berdasarkan prosedur baku perencanaan kota, urban design, landscaping, serta perancangan arsitektural desain teknis yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada. 6. Menata kembali aspek visual estetika kota, sehingga menimbulkan keserasian antara unsur-unsur binaan dengan komponen-komponen lingkungan alami. 1.3.3 Manfaat Manfaat dari pekerjaan Penyusunan Rencana Tata Bangun danLingkungan Kawasan Aloon-Aloon Kab. Temanggung adalah : 

Pengaturan tata guna tanah (Land Regulation).



Pengaturan bangunan setempat.



Penyusunan Rencana Teknik Ruang atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan setempat.



Pelaksanaan Program pembangunan.



Sebagai dasar penyusunan Peraturan Zonasi.



I-6

2

Sasaran Sasaran dari pekerjaan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Aloon-aloon Temanggung ini adalah : 

Penentuan kawasan perencanaan



Identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan dan perwujudan ruang kawasan.



Perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasan



Perumusan rencana yang terdiri dari : -

Penentuan Tujuan pengembangan kawasan fungsional

-

perkotaan.

-

Penyusunan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan.

-

Penyusunan

pedoman

pelaksanaan

pembangunan

kawasan

fungsional

perkotaan. -

Penyusunan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kawasan fungsional perkotaan.

1.3 DASAR HUKUM Sebagai dasar dari kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Aloon-aloon Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut: -

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

-

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

-

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005. -

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang pembangunan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

-

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

-

Undang-UndangNomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

-

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

-

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

-

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

-

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya.

-

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman.

-

Keputusan Presiden RI nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.



I-7

-

Peraturan Presiden RI nomor 54 Tahun 2010 tenteng pengadaan barang/jasa pemerintah yang terakhir diubah dengan peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012.

-

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

-

Peraturan Daerah Propinsi Jawa tengah Nomor 14 Tahun 2004 tentang RIPPDA Propinsi Jawa Tengah.

-

Perda Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

-

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2031.

-

Perda Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031

-

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun2002 tentang Bangunan Gedung.

-

Peraturan Menteri PU Nomor 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.

-

Peraturan Menteri PU Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesbilitas pada BangunanUmum dan Lingkungan.

-

Permen PU Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

-

Permendagri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.

-

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

-

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota.

-

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.

-

SNI03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

-

Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota tentang petunjuk desain drainase permukaan jalan No. 008/T/BNKT/1990.



I-8

1.4

RUANG LINGKUP KEGIATAN Kegiatan ini meliputi beberapa tahapan, mulai dari koordinasi dan persiapan, survei dan pengumpulan data awal, pengolahan dan analisis data, penyusunan konsep dan strategi serta RTBL Kawasan Aloon-aloon Kabupaten Temanggung, yang secara garis besar meliputi: -

Persiapan pelaksanaan kegiatan, yaitu koordinasi dan menyusun data awal, rencana kerja dan penentuan metode pelaksanaan kegiatan.

-

Identifikasi dan analisis potensi dan permasalahan kawasan serta merumuskan konsep dan strategi RTBL yang sesuai dengan potensi kawasan.

-

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang bersifat teknis dan operasional.

Pelaporan

pelaksanaan

kegiatan

harus

dipresentasikan

dalam

setiap

tahapan

penyusunan dengan Tim Teknis dan didiskusikan dalam forum dialog maupun lokakarya dengan ” stakeholder” di pemerintah daerah dan instansi terkait. 1.4.1 Lingkup Wilayah Perencanaan Wilayah Perencanaan untuk Lokasi pekerjaan Penyusunan Rencana Tata Bangun dan Lingkungan Kawasan Aloon-aloon Kabupaten Temanggung ini meliputi wilayah Kelurahan Temanggung I, Butuh, Temanggung II, dengan luasan sekitar 36 Ha dengan batas administrasi sebagai berikut : 

Sebelah utara

: Kodim Temanggung



Sebelah timur

: Pasar Temanggung dan Plaza



Sebelah selatan

: Kelurahan Mungseng, Kelurahan Giyanti



Sebelah barat

: Kelurahan Manding, Desa Gilingsari.

1.4.2 Lingkup Substansional Kegiatan penyusunan RTBL Kawasan Aloon-aloon Kabupaten Temanggung

ini

diharapkan dapat menghasilkan produk berupa tersusunnya rancang bangun dan lingkungan, yang dapat digunakan sebagai sarana mengendalikan perkembangan dan pembangunan di wilayah perencanaan. Pedoman yang digunakan dalam menyusun produk RTBL adalah Standar Hasil Karya RTBL dan Pedoman Umum RTBL, yang minimal harus memuat hal-hal pokok terkait dengan Program Bangunan dan Lingkungan. Program bangunan dan lingkungan harus mempertimbangkan faktor kelayakan baik dari

segi

ekonomi,

sosial,

dan

budaya.

Program

ditetapkan

setelah

mempertimbangkan konsep keragaman kawasan (diversity), seperti keseimbangan



I-9

pengembangan fungsi perumahan, niaga, rekreasi dan budaya dan upaya-upaya pelestarian. Dalam pembahasan program bangunan dan lingkungan meliputi beberapa analisis diantaranya adalah: 

Analisis kawasan dan wilayah perencanaan Komponen analisis meliputi:

perkembangan sosial kependudukan,

prospek

pertumbuhan ekonomi, daya dukung fisik dan lingkungan, aspek legal konsolidasi lahan perencanaan, daya dukung prasarana dan fasilitas lingkungan, serta kajian aspek signifikansi historis kawasan. 

Analisis pengembangan pembangunan berbasis peran masyarakat Pembangunan berbasis

peran masyarakat (community-based development)

adalah pembangunan dengan orientasi yang optimal pada pendayagunaan masyarakat. Prinsip utama dalam pengembangan pembangunan berbasis peran masyarakat diantaranya kesepakatan dan hasil kerjasama Sesuai dengan aspirasi publik kejelasan tanggung jawab kesepakatan yang sama. 

Konsep dasar perancangan tata bangunan dan lingkungan Merupakan hasil tahapan analisis program bangunan dan lingkungan, memuat gambaran

dasar

penataan

pada

lahan

perencanaan

yang

selanjutnya

ditindaklanjuti dengan penjabaran gagasan desain secara lebih detail dari masing-masing elemen desain. Komponen dasar perancangan meliputi: visi pembangunan, konsep perancangan struktur tata bangunan dan lingkungan, konsep komponen perancangan kawasan, blok-blok pengembangan kawasan dan program penanganannya.

1.5

SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan dalam Laporan Antara penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Aloon- Aloon Temanggungterdiri atas: Bab 1

Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan studi, tujuan dansasaran kegiatan, dasar hukum, ruang lingkup kegiatan yang terdiri dari ruang lingkup kawasan dan ruang lingkup materi, serta sistematika pembahasan. Bab 2

Tinjauan

Kebijakan

dan

Program

Pengembangan

Kabupaten

Temanggung Bab ini merupakan uraian mengenai tinjauan kebijakan Kabupaten Temanggung meliputi kedudukan Kabupaten Temanggung, rencana struktur pusat pelayanan, dan rencana sistem jaringan transportasi kota dalam rencana tata ruang wilayah

Kabupaten

Temanggung serta kebijakan BWK I dalam rencana detail tata ruang Kabupaten Temanggung.



I - 10

Bab 3

Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Temanggung

Bab ini berisi gambaran umum Kabupaten Temanggung yang terdiri dari letak geografis, penggunaan lahan, kependudukan, kondisi sarana, dan kondisi prasarana. Serta data dan Informasi potensi dan permasalahan Aloon-Aloon Temanggung yang berisi tentang uraian yang menggambarkan kondisi faktual kawasan perencanaan, yang diidentifikasikan dari data primer, sekunder maupun dari observasi lapangan. Isinya mencakup kondisi lingkungan, kondisi tata bangunan, kondisi perabot ruang luar, sirkulasi, dan utilitas lingkungan. Bab 4

Analisis Tata Bangunan dan Lingkungan

Bab ini menguraikan analisis bangunan dan lingkungan di Aloon-Aloon Temanggung meliputi

analisis

aspek

lingkungan,

aspek

bangunan,

perabot

kota,

dan

utilitas

lingkungan. Bab 5

Konsep Penataan Bangunan dan Lingkungan

Bab ini menguraikan konsep-konsep penataan bangunan dan lingkungan yang diawali dari konsep besar, yaitu konsep penguatan karakter kawasan dan konsep pengembangan kawasan. Kemudian pengembangan konsep penataan bangunan dan lingkungan. Bab 6

Panduan Rancang

Bab ini menguraikan panduang perancangan tentang aturan wajib dan aturan anjuran pada masing-masing kawasan. Bab 7

Indikasi Program

Bab ini menguraikan program investasi, pengendalian program dan rencana Aloon-Aloon Kabupaten Temanggung.



I - 11

1.1 LATAR BELAKANG. a. Ruang merupakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga menuntut upaya

Recommend Documents