10 Kisah TKI dan KTKLN

Seri Kisah Buruh Migran

10 Kisah TKI dan KTKLN Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN

~ Dokumentasi Tim Advokasi Anti Perdagangan TKI ~

Pusat Sumber Daya Buruh Migran

www.buruhmigran.or.id

10 Kisah TKI dan KTKLN

10 Kisah TKI dan KTKLN Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN

Oleh Tim Advokasi Anti Perdagangan TKI: Abdul Rahim Sitorus (LBH-YLBHI Yogyakarta) | DPN SBMI | ATKI | Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) | IFN Singapura | Pilar Hong Kong (IMWU, ATKI, Gammi, dan organisasi BMI Hong Kong) | Formigrant Malaysia | BMI Korsel | Infest Yogyakarta | dll

◄ Halaman 1 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN ►


Daftar Isi Pengantar: Mengapa Buku Ini Ditulis?

3

Kisah 1: Karena KTKLN, Garuda Indonesia Gagalkan Faridah Aini ke Dubai

4

Kisah 2: Keberanian Tukinah, Pecahkan “Teror” KTKLN di Singapura

8

Kisah 3: Helu: Saya Lelah, Silahkan Cekal Saya Dengan Prosedur Resmi

11

Kisah 4: Paham Ketentuan Hukum, Susanti Mengadu ke Polisi Bandara

14

Kisah 5: Abdul Rahim Sitorus, Dari Facebook, UU KIP, Hingga Judicial Review

17

Kisah 6: BNP2TKI Sebarkan Informasi Sesat, Ribuan TKI Diintimidasi

24

Kisah 7: Bukti Tidak Berfungsinya KTKLN Bagi BMI

30

Kisah 8: Ragam Cara Kampanye Buruh Migran Menolak KTKLN

32

Kisah 9: Kaca Mata BP3TKI Yogyakarta Tentang KTKLN

36

Kisah 10: SBMI Mempertanyakan Substansi KTKLN

40

Kajian Hukum: Kriminalisasi BMI Tanpa KTKLN Oleh Pemerintah

43

Analisis Data: KTKLN: Melindungi Atau Menyulitkan?


47


Pengantar Mengapa Buku Ini Ditulis? Buku ini merupakan kumpulan kisah yang berisi perbagai peristiwa yang dialami buruh migran saat berhadapan dengan pelaksanaan kebijakan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Alih-alih menjadi kebijakan inovatif untuk membangun sistem perlindungan bagi Buruh Migran Indonesia (BMI), pelaksanaan kebijakan KTKLN jauh panggang dari api. Banyak pelanggaran terjadi, pelaksanaan dilapangan pun merepotkan buruh migran, bahkan dalam situasi tertentu banyak melahirkan kerugian bagi buruh migran. Hampir sama dengan kebijakan rekom fiskal, pelaksanaan kebijakan KTKLN juga membuat banyak BMI kerepotan saat di Bandara. Selain BMI yang tidak memiliki KTKLN sering dicekal atau dibatalkan keberangkatannya ke luar negeri, BMI yang mengurus pembuatan KTKLN pun dipersulit dan rentan berhadapan dengan pungutan liar. Pelbagai kritik dan masukan yang disampaikan kepada pemerintah (khususnya BNP2TKI, selaku pelaksana kebijakan) tak kunjung ditanggapi dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan. Maka untuk kesekian kali, melalui buku ini kami bermaksud menunjukkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait kebijakan KTKLN. -terima kasihTim Advokasi Anti Perdangangan TKI



Kisah 1 Karena KTKLN, Garuda Indonesia Gagalkan Faridah Aini ke Dubai

Faridah Aini (35) tidak menyangka petugas maskapai penerbangan Garuda Indonesia di Bandara Soekarno Hatta tiba-tiba secara sepihak menolak untuk memberikan boarding

pass. Fardiah, telah cukup memiliki kelengkapan keimigrasian untuk berangkat ke luar negeri. Tiket pesawat nomor 126 2055244362 dengan kode konfirmasi JWKMQL atas nama Faridah Aini, jelas-jelas telah dibeli calon majikannya di Dubai. Begitu pun paspor milik Faridah, resmi dan masih berlaku. Lantas mengapa Garuda Indonesia tidak memberikan boarding pass penerbangan Faridah ke Dubai?. Penyebabnya satu: Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).



Kekecewaan masih tersisa di wajah Faridah Aini (35) saat berkunjung di redaksi Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSDBM) Yogyakarta (29/10/12). Faridah adalah Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) mandiri yang akan bekerja ke Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Faridah terbang ke Jakarta dari Bandara Adi Sumarmo Solo menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 227 pada Minggu 21 Oktober 2012, pukul 18.45 WIB. Tiket Garuda Indonesia bernomor 126 2055244362 dan kode konfirmasi JWKMQL milik Faridah yang dibelikan oleh calon majikan adalah penerbangan terusan rute Solo-Jakarta-Dubai.

Pesawat yang ditumpangi Faridah terlambat satu jam tiba di Jakarta. Petugas Garuda Indonesia kemudian menyarankan Faridah untuk langsung menuju loket Imigrasi. Petugas Imigrasi menolak Faridah karena belum memegang boarding pass dari maskapai penerbangan. Saat kembali ke loket check in Faridah mendapati loket Garuda sudah ditutup. Pesawat penerbangan ke Dubai pun sudah berangkat.

Alih-alih berikan informasi, Petugas Garuda Indonesia yang ditemui tidak memproses

boarding pass. Sebaliknya, petugas justru menanyakan dan meminta Faridah membuat KTKLN terlebih dahulu. Ia lalu mencoba mengurus KTKLN di Konter BNP2TKI namun ditolak. Alasannya, Faridah menggunakan proses TKI mandiri. Petugas BNP2TKI mengharuskan Faridah Aini menggunakan jasa komersil PJTKI/PPTKIS guna mendapat KTKLN.



“Saya disarankan petugas Garuda menginap di hotel yang disediakan pihak Garuda dan disarankan mengurus KTKLN esok harinya di BP3TKI Jakarta di Jalan Penganten Ali nomor 71, Jakarta Timur. Sayang, saran itu sia-sia, di kantor BP3TKI, permohonan KTKLN saya, juga ditolak, padahal saya sudah memiliki dokumen syarat yang dibutuhkan, paspor, visa, tiket pesawat, dan kontrak kerja. Setelah itu, saya kembali ke bandara dan mencoba mengurus Boarding Pass di loket Garuda untuk penerbangan ke Dubai, namun kembali ditolak petugas Garuda karena tidak memiliki KTKLN. Tak bisa berbuat apa-apa, saya pun pulang ke Solo menggunakan bus, karena tidak ada uang untuk membeli tiket pesawat.” tutur Faridah Aini penuh kekecewaan.

Lebih tragis, setelah penerbangan Faridah ke Dubai digagalkan Garuda Indonesia, Ia harus “diping-pong” petugas Garuda saat menanyakan posisi kopor miliknya. Seolah tak bersalah, petugas hanya meminta Faridah mencari sendiri di bagian bagasi Garuda Indonesia. Petugas bagasi Garuda Indonesia, tanpa beban hanya menjawab tidak tahu posisi kopor milik Faridah. Kesal dengan jawaban tersebut, Faridah kembali datangi petugas di loket Garuda. Setelah didesak, Petugas kemudian memberi informasi bahwa koper milik Faridah sudah berada di Dubai. Garuda Indonesia hanya menjanjikan tas akan diantar sampai ke alamat rumah Faridah di Solo dalam 2 hingga 3 hari ke depan.

“Saya menunggu hingga 3 hari lebih dan sudah mendatangi konter Garuda Indonesia di Bandara Adi Sumarmo Solo, tetapi pihak Garuda Indonesia di Solo mengaku belum dikonfirmasi dari petugas di Jakarta, baru tanggal 25 saya ditelepon, bukannya diantar sesuai janji pihak Garuda di Jakarta, tetapi saya yang harus mengambilnya sendiri di Bandara Solo. Kaget, Saya sangat keget saat mengambil kopor tersebut, ternyata tas saya



rusak parah, kunci resleting rusak, sungguh mengecewakan.” tegas Faridah pada redaksi PSD-BM.

Secara mendasar, aksi pencegahan dan pembatalan TKI tanpa KTKLN oleh Garuda Indonesia adalah tindakan melanggar hukum. Peran maskapai untuk mencekal penerbitan boarding pass dengan dalih KTKLN patut dipertanyakan. Selaku pembeli layanan, konsumen seperti Farida berhak untuk memperoleh pelayanan penuh sesuai dengan kewenangan maskapai. Bertanya, menyarankan dan mencekal boarding pass karena KTKLN tidak berada dalam wewenang petugas konter Garuda. Terlebih, kelengkapan administrasi keimigrasian Faridah selaku orang yang akan bepergian ke luar negeri telah mencukupi. Mengacu pada hukum yang berlaku, petugas BNP2TKI dan Pejabat Imigrasi, terlebih pihak maskapai penerbangan, kesemuanya bukanlah pihak yang berwenang mencegah atau membatalkan keberangkatan TKI, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat 2 huruf f UU Keimigrasian No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian junto Pasal 100 ayat 2 dan ayat 3 UU No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. (Fathulloh/PSD-BM)



Kisah 2 Keberanian Tukinah, Pecahkan “Teror” KTKLN di Singapura

Ramadhan 1433 H / 2012 terasa berbeda bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Singapura. Banyak TKI Singapura takut pulang ke tanah airnya sendiri. Mereka khawatir tidak bisa kembali ke Singapura untuk bekerja akibat tidak memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Seandainya harus mengurus KTKLN, kekhawatiran lain pun muncul, mulai dari ketakutan dipersulit, diarahkan ke Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), berhadapan dengan calo, dipaksa membayar asuransi, dan pelbagai alasan lain.

Adalah Tukinah (40), yang saat itu menjadi Ketua Indonesia Family Network (IFN), menyakinkan kawan-kawannya sesama TKI di Singapura. Ia bertekad tetap pulang ke Indonesia dan akan kembali ke Singapura tanpa KTKLN. Keyakinan Tukinah muncul



setelah Ia memahami ketentuan hukum dan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yange mengatur proses cegah tangkal (cekal). Aturan hukum tersebut mengatur bahwa tindakan pencekalan, penahanan, atau pembatalan penerbangan hanya dapat dilakukan dengan prosedur hukum lengkap dan apabila pihak yang dicekal mencukupi kriteria sebagai pihak yang tercegah untuk bepergian ke luar negeri. Pencekalan bukan semata-mata hanya karena tidak memiliki KTKLN.

Keinginan Tukinah untuk pulang ke Indonesia tetap ia wujudkan. Tukinah kembali bekerja ke Singapura pada 5 Agustus 2012. Dia berangkat dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta dengan maskapai penerbangan Air Asia di nomor penerbangan QZ7642 dengan tujuan Singapura.

Keberangkatan Tukinah ke Singapura telah dipersiapkan dengan cukup matang. Guna mengantisipasi kemungkinan pembatalan keberangkatan dari beberapa pihak di Bandara Adisucipto, Tukinah malakukan beberapa persiapan. Persiapan awal dilakukan Tukinah dengan mengumpulkan beberapa dokumen seperti paspor dan surat ijin masuk untuk bekerja (work pass) dari Kementerian Sumber Daya Manusia (Ministry of

Manpower) Singapura. Tukinah juga menghubungi beberapa lembaga atau organisasi terkait perlindungan TKI seperti LBH Yogyakarta dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Yogyakarta untuk mempersiapkan pendampingan dan pembelaan ketika ada pembatalan keberangkatannya ke Singapura.

“Sejatinya, bagi banyak TKI di Singapura, KTKLN tidak berfungsi, sebagai identitas pekerja, Pemerintah Singapura hanya mengakui paspor dan kartu ijin kerja (work



permit), sementara pada aspek perlindungan, sistem hukum di Singapura telah mewajibkan majikan mengasuransikan pekerjanya seperti diatur dalam undang-undang pekerja asing (Employment of Foreign Manpower Act).” tutur Tukinah

Bersama Abdul Rahim Sitorus sebagai kuasa hukumnya, Tukinah juga menyampaikan siaran pers kepada beberapa redaksi media massa tentang kelemahan dan potensi persoalan dalam kebijakan KTKLN. Langkah berani yang akan diambil Tukinah, merupakan sebuah pesan kepada publik, khususnya kalangan TKI, bahwa kontrak kerja mandiri adalah legal, dan aksi sepihak berupa pembatalan keberangkatan ke luar negeri tanpa KTKLN dapat diperkarakan secara hukum.

TKI harus mengerti hak-haknya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan berani memperjuangkan ketika hak-haknya dilanggar. Sementara lembaga terkait perlindungan TKI seperti Dewan Pimpinan Nasional (DPN) SBMI, Lembaga Bantuan Hukum, dan serikat TKI di beberapa negera penempatan seperti IFN Singapura, ATKI, IMWU, IPIT, dan lain-lain dapat mengambil peran untuk melakukan pendampingan, pembelaan, dan advokasi. (IFN Singapura)



Kisah 3 Helu: Saya Lelah, Silahkan Cekal Saya Dengan Prosedur Resmi

Sejak pagi, Saya sudah mempersiapkan diri untuk kembali bekerja ke Hong Kong. Tepat pukul 07.45 WIB Saya sudah memproses boarding pass penerbangan di konter check-in maskapai penerbangan Garuda Indonesia Bandara Soekarno Hatta. Sayang, petugas Garuda Indonesia menolak memberikan boarding pass, mereka beralasan Saya tidak memiliki KTKLN (Kartu Tanda Kerja Luar Negeri). Saya kemudian mempertanyakan apa kewenangan Garuda Indonesia menanyakan KTKLN?. Setelah didesak, petugas Garuda



Indonesia akhirnya memberi boarding pass.

“Meski sudah kami beri boarding pass, Anda belum bisa naikan ke pesawat. Anda harus lapor dulu jika sudah diberi izin Imigrasi baru tas dan barang-barang Anda kami naikkan ke pesawat.” tutur petugas Garuda Indonesia.

Saya kemudian menuju ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Di konter Imigrasi saya bertemu petugas bernama Adi. Petugas Imigrasi tersebut menolak keberangkatan Saya dan meminta agar Saya mencoba membuat KTKLN gratis di konter Validasi KTKLN Badan NAsional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Petugas Imigrasi mengeluarkan bermacam-macam tanggapan dan nampaknya mereka juga dibikin repot oleh BNP2TKI. Saya menuruti permintaan petugas Imigrasi bernama Adi tersebut. Tiba di konter BNP2TKI, petugas menolak menerbitkan KTKLN, mereka mengatakan bahwa terhitung 1 Januari 2013 KTKLN tidak bisa dibuat di Bandara Soekarno Hatta. Pembuatan KTKLN hanya berlaku bagi TKI yang transit dan diwajibkan membeli premi asuransi sebesar Rp 400.000,-.

“Ah ternyata bohong kalau buat KTKLN gratis dan mudah.” kataku dalam hati.

Ketika percobaan pertama menghadapi petugas Imigrasi, Saya disarankan membuat dulu KTKLN karena gratis dan mudah. Menurutnya, apabila tidak bisa buat KTKLN baru boleh datang lagi ke loket Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk bisa terbang tanpa KTKLN.

Setelah tidak bisa buat KTKLN, Saya antri lagi dan jumpa lagi dengan petugas Imigrasi bernama Adi. Ia justru heran. Ia tidak tahu kalau ada aturan tidak boleh membuat KTKLN



di bandara mulai 1 Januari 2013, padahal ada pengumuman dan ditempel di konter KTKLN BNP2TKI. Petugas Imigrasi masih bersikeras dan tetap tidak mengizinkan Saya terbang, karena tidak memiliki KTKLN. Saya disuruh lagi ke konter BNP2TKI yang letaknya di ujung terminal 2 Bandara Soekarno Hatta untuk meminta surat pengantar bahwa Saya tidak bisa membuat KTKLN ke petugas BNP2TKI.

Waktu terus berjalan, penerbanganku ke Hong Kong semakin dekat. Keringat keluar bercampur ketakutan jika Saya gagal terbang, tiket hangus dan majikan memutus kontrak. Upaya saya mencari nafkah hancur hanya gara-gara KTKLN. Pukul 09.00 WIB untuk ketiga kalinya ternayata petugas Imigrasi lagi-lagi menolak keberangkatan Saya. Penolakan tersebut dibarengi dengan pengakuan bahwa petugas tersebut tidak memiliki kewenangan hukum menolak keberangkatan TKI tanpa KTKLN. Saya mulai ngotot berpendapat di hadapan petugas imigrasi tersebut.

“Saya lelah kalau saya ditolak. Silakan Bapak memberikan surat penolakan resmi agar Saya bisa menggugat Anda!”. Petugas tersebut meminta waktu untuk berkonsultasi dengan atasannya. Saya kemudian didatangi oleh petugas imigrasi bernama Anwar dan diajak ke ruangan kantor Imigrasi. Di dalam kantor imigrasi Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Anwar mengakui bahwa Imigrasi tidak berwenang menolak keberangkatan TKI tanpa KTKLN. Jika TKI memiliki paspor, visa dan boarding pass, maka TKI bisa berangkat. Anwar berpesan agar saya di lain waktu membuat KTKLN. Saya hanya diam. Kelelahan saya ini terbayar, akhirnya saya berhasil terbang ke Hong Kong tanpa KTKLN. (Helu Hong Kong)



Kisah 4 Paham Ketentuan Hukum, Susanti Mengadu ke Polisi Bandara

Merebaknya berita dan pelbagai tindak pencegahan sepihak terhadap keberangkatan Buruh Migran Indonesia (BMI) yang tidak memiliki Kartu tanda kerja luar negeri (KTKLN), turut membuat Susanti Mugirahayu (30) BMI asal Purworejo resah. Keresahan Susanti cukup berdasar, karena Ia akan cuti dan pulang kampung ke Indonesia.



Berbekal informasi dari organisasi BMI di Hong Kong, Ia kemudian berkonsultasi dengan Abdul Rahim Sitorus, Pegiat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Yogyakarta untuk menggali pengetahuan seputar prosedur cekal dan tindakan yang bisa dilakukan saat ada petugas bandara yang bersikap semena-mena.

Singkat cerita masa libur cutinya sudah habis dan Susanti harus kembali ke Hong Kong pada 19 Desember 2013. Berbekal tiket pesawat, paspor, dan visa kerja Susanti bersiap diri untuk terbang ke Hong Kong melalui Bandara Soekarno Hatta. Sesuai dugaan, setelah mendapatkan boarding pass dan menuju ke tempat pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno Hatta, Ia ditolak secara sewenang-wenang petugas Imigrasi bernama Reza Pahlevi. Petugas menolak tanpa mau memberikan surat penolakan secara resmi.

Merasa ditolak secara sepihak, pada Pukul 06.30 WIB 19 Desember 2012 Susanti membuat laporan atau pengaduan ke Posko Polisi di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta. Saat itu petugas yang melayaninya adalah Budiyanto. Menurut Budiyanto, untuk pembuatan berita acara laporan/pengaduan kasus perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP) atau kasus kejahatan jabatan (Pasal 421 KUHP) harus di kantor Polres Bandara di depan tower. Posisi Kantor Polres Bandara yang cukup jauh membuat Susanti harus berkejaran dengan jam penerbangannya pada pukul 09.00 WIB. Santi akhirnya minta pendampingan dari pihak kepolisian Terminal 2 Bandara ketika harus menghadapi kemungkinan penolakan oknum petugas Imigrasi secara sewenang-wenang.

Pukul 07.50 Santi yang didampingi petugas Polisi Pos Bandara Soekarno Hatta lagi-lagi ditolak oleh petugas dan petugas bersikeras tidak mau menerbitkan surat penolakan



resmi. Setelah didesak, akhirnya diambillah keputusan bersama agar Susanti mencoba membuat KTKLN di Konter BNP2TKI di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta. Susati terpaksa menyepakati solusi tersebut. Tiba di loket validasi KTKLN BNP2TKI, Susanti menunjukkan dokumen untuk mengurus KTKLN dan petugas mengatakan siap memproses asalkan membeli dulu premi asuransi sebesar Rp.400.000,- (saat itu KTKLN masih bisa dibuat di bandara, peraturan pemberhentian pembuatan KTKLN di Bandara baru diterbitkan Januari 2013). Susanti menolak, karena sudah diasuransikan majikan di Hong Kong.

“Buat apa punya 2 asuransi, apalagi asuransi Indonesia jelas tidak memiliki kerja sama dengan rumah-rumah sakit di Hong Kong, perwakilan asuransinya pun tak ada di Hong Kong, bagaimana saya bisa klaim, jika saya tiba-tiba ada kecelakaan kerja.” tuturnya.

Gagal memaksa Susanti untuk membeli premi asuransi, akhirnya petugas BNP2TKI pun menerbitkan KTKLN dan Susanti tidak membayar sepeserpun. Kisah Susanti merupakan catatan tersendiri, bahwa ada juga petugas BNP2TKI yang melanggar aturan mereka sendiri, BMI dibuatkan KTKLN tanpa membeli asuransi. Meski melanggar SOP BNP2TKI, namun petugas justru melakukan hal yang tepat, karena dalam hukum asuransi, satu jenis risiko tidak boleh ditanggung sekaligus oleh 2 atau lebih perusahaan asuransi. Apabila BMI sudah diasuransikan oleh majikan atau user, maka Ia seharusnya tak boleh dipaksa-paksa lagi untuk membeli asuransi di Indonesia untuk risiko pertanggungan yang sama. (Fafa Hong Kong)



Kisah 5 Abdul Rahim Sitorus, Dari Facebook, UU KIP, Hingga Judicial Review

“Iya, Saya cuma omdo alias omong doang, Saya hanya bisa memberi pendampingan hukum secara online melalui Facebook, Twitter, dan sambungan telepon”

Demikianlah tutur Abdul Rahim Sitorus pada beberapa aktivis buruh migran mempertanyakan siapa dan apa perannya untuk perlindungan TKI. Banyak pihak mendesaknya agar tidak hanya berbicara di internet, namun juga terjun di lapangan



(advokasi offline). Demikianlah situasi yang dihadapi Abdul Rahim Sitorus saat mulai gencar mempublikasikan kajian hukumnya seputar permasalahan buruh migran, termasuk pelbagai pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan KTKLN.

Semua kecurigaan yang muncul di kalangan pegiat buruh migran terkait sosok Abdul Rahim Sitorus perlahan pupus oleh waktu. Lelaki paruh baya yang biasa dipanggil Bang Rahim ini terbukti konsisten dan cukup sabar untuk mendampingi dan menjawab satu per satu pertanyaan, serta permasalahan dari buruh migran. Meskipun hanya melalui informasi yang Ia kemas lewat media Internet.

Lelaki kelahiran Tanjung Balai, 1 November 1965 tersebut sebenarnya telah lama terjun dan berinteraksi dengan isu buruh migran. Sejak 2007 Ia bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH-YLBHI) Yogyakarta dan menjadi advokat spesialis isu Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Melalui kegiatannya dalam jaringan internet (daring/online) baik mejawab konsultasi, berbagi informasi, atau sekadar korespondensi melalui surat elektronik (email). Abdul Rahim Sitorus pun terhubung dengan jejaring buruh migran di pelbagai penjuru dunia, Hong Kong, Malaysia, Arab Saudi, Dubai, Taiwan, Singapura, Korea Selatan, Qatar, Belanda, dan puluhan negara penempatan lainnya.

Kegiatan dalam jaringan (daring/online) juga membawanya untuk berinteraksi dengan para pelaku kebijakan TKI di pemerintahan, dari Anggota DPR-RI, pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI, Kementerian Luar Negeri, hingga beberapa Staf



Perwakilan RI di luar negeri.

Awal 2012, Abdul Rahim Sitorus mulai disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari para pekerja di luar negeri terkait kebijakan KTKLN yang mulai dijalankan BNP2TKI. Menyikapi pelbagai ketakutan buruh migran untuk pulang ke tanah air (akibat kebijakan KTKLN), tindakan sewenang-wenang petugas di Bandara, serta maraknya percaloan KTKLN, Abdul Rahim Sitorus memutuskan membuat halaman khusus di Facebook (page like) dengan nama Hapus KTKLN.

Gambar: Halaman Facebook Hapus KTKLN

Selain jadi ruang konsultasi, Facebook Hapus KTKLN



(https://www.facebook.com/HapusKtkln) juga efektif mempertemukan antar buruh migran untuk saling berbagi pengalaman dan bercerita perihal pelaksanaan kebijakan KTKLN yang mereka alami dan rasakan. Seiring semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan KTKLN, forum dunia maya tersebut semakin ramai. Hingga awal Juni 2013, data statistik mencatat sebanyak 2.389 pengguna Facebook yang menyukai halaman tersebut, dengan 1.501.550 total teman dari akun-akun yang menyukai, dan kunjungan tertinggi dalam 1 minggu mencapai 24.691 akun ke halaman tersebut.

Perkembangan kebijakan yang semakin tidak berpihak pada buruh migran, semakin beragamnya kasus yang selalu memposisikan buruh migran sebaga korban, serta semakin lemahnya perlindungan yang diberikan pemerintah pada buruh migran, membuat Abdul Rahim Sitorus merasa tidak cukup jika kegiatannya mendampingi buruh migran hanya dilakukan melalui jaringan internet.

Pertemuan Abdul Rahim Sitorus dengan Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) yang dikelola Infest Yogyakarta dan jejaring organisasi buruh migran lainnya baik di dalam maupun luar negeri melahirkan kolaborasi dalam kerja-kerja advokasi buruh migran. Baik pendampingan kasus TKI langsung di lapangan, maupun perumusan strategi advokasi kebijakan buruh migran.

Khusus advokasi KTKLN, Abdul Rahim Sitorus bersama beberapa pegiat organisasi buruh migran menginisiasi simpul-simpul layanan pengaduan dan konsultasi bagi buruh migran yang menghadapi masalah dengan kebijakan KTKLN. Simpul layanan berada di



daerah-daerah yang dekat dengan terminal keberangkatan. Wilayah Jawa Timur misalnya, terdapat Mochammad Cholily (saat itu menjabat Ketua DPW SBMI Jawa Timur), di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah ada Ia sendiri, DPC SBMI Yogyakarta, dan PSD-BM, sedangkan wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat terdapat Hariyanto dan Bobi AM dari DPN SBMI, serta Jamal dari Formigran. Simpul-simpul ini lebih dapat dikatakan sebagi jejaring relawan (help desk) yang bersedia untuk dihubungi oleh buruh migran saat mereka mengalami permasalahan di terminal keberangkatan.

Hingga akhir 2012 sinergi gerakan advokasi online dan offline ala Abdul Rahim Sitorus mulai bergerak ke arah upaya pemanfaatan jalur-jalur prosedural untuk memperjuangkan hak-hak buruh migran. Infest Yogyakarta bersama jejaring PSD-BM melibatkan Abdul Rahim Sitorus untuk memanfaatkan jalur permintaan informasi yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No.14 Tahun 2008. Kegiatan dalam program uji coba permintaan informasi yang dikelola Infest (di Indonesia dan Hong Kong) tersebut, dimaksimalkan juga untuk menggali informasi pada badanbadan publik yang terkait dengan kebijakan KTKLN. Alhasil melalui surat permintaan Informasi, Kantor Imigrasi Yogyakarta, akhirnya mengeluarkan pendapat hukum soal carut marut kebijakan KTKLN di terminal keberangkatan TKI.

“Imigrasi Yogyakarta sudah menjelaskan dasar hukum pecekalan penerbangan sebagaimana diatur UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tegasnya Imigrasi telah menyatakan KTKLN bukanlah dokumen imigrasi dan Petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tidak berwenang mencegah keberangkatan TKI hanya karena tidak memiliki KTKLN. Sebab, pada dasarnya keberangkatan setiap TKI ke luar negeri



untuk bekerja adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.” tutur Rahim Sitorus.

Gambar: Jawaban Imigrasi Yogyakarta atas surat permintaan informasi publik tentang KTKLN yang dikirim pegiat buruh migran

Pemanfaatan jalur-jalur prosedural untuk memperjuangkan hak-hak buruh migran tidak berhenti hanya dilakukan melalui mekanisme permintaan informasi yang diatur di UU KIP. Abdul Rahim Sitorus juga mengajak jejaring buruh migran untuk melakukan uji materi pasal-pasal KTKLN dan perbudakan modern terhadap TKI ke Mahkamah Konstitusi. Abdul Rahim Sitorus pada 25 April 2013 mempertemukan beberapa pegiat dari ATKI Indonesia, DPN SBMI, Formigran, dan PSD-BM dengan pengurus Yayasan



Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Kunjungan ke YLBHI dilakukan dalam rangka mempersiapkan gugatan Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang PPTKILN ke Mahkamah Konstitusi.

"Sangat mencengangkan, ternyata akar masalah dari pelanggaran HAM dan praktik kriminaliasi terhadap BMI tanpa KTKLN adalah justru dari kebijakan sesat negara yang termaktub ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2) huruf d dan huruf e UU PPTKILN yang menetapkan penjatuhan sanksi administrasi berupa pembatalan keberangkatan bagi BMI tanpa KTKLN dan atau pemulangan ke Indonesia atas biaya sendiri. Sesat pikir pembuat kebijakan juga muncul di Pasal 62 ayat (2) UU PPTKILN, bahwa KTKLN dianggap sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan di negara tujuan, ketentuan ini jelas-jelas melanggar hukum internasional dan fakta di lapangan, di mana identitas yang diakui di luar negeri adalah paspor, bukan KTKLN." tutur Rahim Sitorus.

Atas sekian situasi yang dialami buruh migran, Abdul Rahim Sitorus juga merefleksikan sesuatu, bahwa di tengah kerugian yang banyak dialami TKI akibat pelaksanaan kebijakan KTKLN, ternyata ada hikmah yang harus disyukuri. Situasi yang sama dialami ribuan buruh migran, sadar atau tidak, perlahan mulai mempersatukan simpul-simpul gerakan buruh migran untuk bersama-sama melawan kebijakan sesat Negara menyangkut perlindungan TKI. (Fathulloh/PSD-BM)



Kisah 6 BNP2TKI Sebarkan Informasi Sesat, Ribuan TKI Diintimidasi

“Tak mungkin BNP2TKI tidak memahami UU 39/2004 PPTKILN, apalagi menyangkut kebijakan yang harus dilaksanakannya. Lantas mengapa banyak informasi sesat yang disampaikan BNP2TKI menyangkut pelaksanaan kebijakan KTKLN?.” demikian pertanyaan yang dilontarkan Fathulloh dalam konferensi pers yang digelar PSD-BM pada 24 April 2013 di Jakarta.



Pernyataan Fathulloh di atas, dilatarbelakangi temuan yang Ia peroleh bersama Abdul Rahim Sitorus di konter validasi KTKLN BNP2TKI di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta. Saat sedang mendampingi Faridah Aini yang ditolak penerbangannya ke Dubai oleh Garuda Indonesia, tidak sengaja Fathulloh dan Abdul Rahim Sitorus mendapati banner yang terpampang besar di dinding konter BNP2TKI. Setelah diamati dan dibaca secara rinci, banner atau spanduk yang berisi informasi soal sanksi terhadap TKI yang tidak memiliki KTKLN tersebut, ternyata sesat dan memuat informasi yang mengintimidasi TKI. Pada spanduk tersebut tertulis: APA SANKSI BAGI TKI YANG TIDAK MEMILIKI KTKLN: Undang-undang No.39 Tahun 2004; Pasal 103 Ayat 1, “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang :........”

Melalui kalimat dan kutipan undang-undang di atas, BNP2TKI jelas melakukan penyesatan informasi dan mengintimidasi TKI. Mengapa?, karena bunyi Pasal 103 Ayat 1 UU 39/2004 PPTKILN, jika dibaca secara utuh, maka sanksi administrasi dan pidana yang dimaksud, subyek hukumnya bukanlah pada TKI, melainkan pelaku/pelaksana penempatan TKI .



Temuan juga terjadi pada pemberitaan berjudul “Penjara 5 Tahun Bagi TKI Tak Miliki KTKLN ” (http://news.okezone.com/read/2010/01/06/337/291645/337/penjara-5-tahunbagi-tki-tak-miliki-ktkln : akses 31 Oktober 2010). Sama halnya informasi sesat pada spanduk/banner BNP2TKI soal sanksi KTKLN, subyek hukum penjara 5 tahun bukan pada TKI, melainkan pada pelaku/pelaksana penempatan TKI.

Tidak berhenti pada spanduk dan berita, BNP2TKI membuat selebaran yang juga berisi informasi sesat soal sanksi kebijakan KTKLN yang mengintimidasi TKI. Selebaran tersebut ditemukan di beberapa BP3TKI yang merupakan satuan kerja BNP2TKI di daerah. Selebaran tersebut hanya bertahan beberapa bulan, selanjutnya BNP2TKI menggantinya dengan selebaran baru (yang tidak mencantumkan lagi informasi sesat terkait sanksi bagi TKI tanpa KTKLN).



Gambar Atas: Halaman Belakang selebaran KTKLN BNP2TKI Gambar Kiri: Halaman depan selebaran KTKLN BNP2TKI



Isi Info sesatnya:



Mengamati kecenderungan penyebaran informasi sesat oleh BNP2TKI, penelusuran para pegiat BMI mengarah pada halaman website beberapa perwakilan RI di luar negeri. Pada beberapa halaman website ditemukan tautan unduh (link download) mekanisme KTKLN. Setelah dokumen terunduh, ternyata dokumen tersebut masih berisi hal yang sama, informasi sesat terkait sanksi bagi TKI tanpa KTKLN. Badan publik yang konon slogannya adalah “Menaungi Kepentingan TKI”, pada praktiknya justru menjadi badan yang menyebarkan “teror” melalui informasi sesat sanksi KTKLN. Lantas pada siapa TKI mencari naungan? (Tim Advokasi Anti Perdagangan TKI)



Kisah 7 Bukti Tidak Berfungsinya KTKLN Bagi BMI Isu tentang Kartu Tenaga Kerja luar Negeri (KTKLN) sampai saat ini masih menjadi pembicaraan hangat di kalangan Buruh Migran Indonesia (BMI) Hong Kong. Saya ingin berbagi cerita tentang KTKLN saat saya pulang ke tanah air tahun lalu. Tanggal 15 September 2012 saya pulang ke Indonesia dengan pesawat Garuda Indonesia Airlines. Penerbangan dari Hong Kong pukul 9 pagi dan transit di Jakarta pukul 1 siang waktu Indonesia. Seperti biasa, para Buruh Migran Indonesia (BMI) yang tiba di tanah air pasti akan didata terlebih dahulu oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di bandara. Ada konter kusus untuk pendataan ini. Bukan hanya di Bandara Soekarno-Hatta, di Juanda Surabaya pun juga ada konter pendataan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri. Antrian sangat panjang namun petugasnya hanya dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Yang membuat saya merasa aneh adalah dalam pendataan ini mereka masih memakai Komputer yang terbilang sangat jadul, Komputer pun hanya satu, dipakai oleh petugas yang perempuan. Sedangkan petugas laki-laki menulis dengan tangan di kertas folio putih. “Kalau begini kapan selesainya?, ngetiknya pun lambat banget.” gerutu mbak yang di depan saya. Saya hanya mengamati saja. Tak lama tiba giliran saya. Saya didata oleh petugas yang perempuan. Saya serahkan paspor dan kontrak kerja saya. Lalu dia bertanya asal saya dari mana, PT mana, di Hong Kong sudah berapa lama, pulang terus atau hanya cuti. Saat saya ditanya, ada KTKLN,



mbak. “Bisa dicek biodata dari sana.”, petugas tadi menjawab, “tidak perlu, mbak.” Duh, lalu apa fungsinya KTKLN? Seharusnya cukup dengan menunjukkan KTKLN semua data BMI ada di sana, berasal dari PT mana sampai nama majikan dan tempat tinggal pun ada, terinput di dalamnya. Sampai saat ini saya sendiri masih tidak mengerti, sama sekali tidak paham dengan fungsi KTKLN. Kenapa setiap TKI yang pulang ke tanah air, pendataannya masih menggunakan paspor dan wawancara langsung?. Kenapa tidak dengan menujukkan KTKLN saja, bagi yang sudah punya. Pun juga dengan asuransi yang ada dalam KTKLN. Apa mungkin bisa benar-benar menjamin BMI dan bisa diuangkan saat BMI terkena masalah baik di luar negeri atau di Indonesia? Saat kembali ke negara tujuan, BMI yang sudah memiliki KTKLN pun masih pontangpanting untuk urusan validasi KTKLN. Kenapa tidak divalidasi sekalian saat dibuat? Kenapa masih harus membuang waktu dan juga konter serta petugas yang harus disediakan oleh BNP2TKI untuk urusan ini? Sepertinya memang BMI sengaja dibodohi. BMI terus dijadikan bahan komoditi paling empuk karena selalu dianggap BMI adalah orang-orang bodoh dengan pendidikan rendah, gampang di suruh begini dan begitu. Sampai kapan?. (Fera Nuraini/BMI Hong Kong)



Kisah 8 Ragam Cara Kampanye Buruh Migran Menolak KTKLN

Perlawanan terhadap kebijakan KTKLN, tak henti hentinya didengungkan buruh migran dari pelbagai negara penempatan. Begitupun dengan ragam cara para buruh migran, mengkampanyekan penolakan mereka terhadap kebijakan KTKLN. Berikut diantaranya:



1. Aksi Massa Ala Buruh Migran di Hong Kong Hampir tiap hari Minggu, massa buruh migran di bawah koordinasi organisasiorganisasi BMI di Hong Kong menggelar aksi atau demonstrasi. Diantara beragam isu dan tuntutan yang mereka sampaikan, pernyataan hapus KTKLN seolah tidak pernah lepas dan selalu terselip dalam setiap tuntutan BMI Hong Kong.



Ragam ekspresi juga ditunjukkan para BMI untuk menolak kebijakan KTKLN, dari properti aksi, gubahan lagu, yel-yel, hingga materi orasi. 2. Kicauan Berantai Ala Twitter

Twitter membatasi setiap kicauan kita hanya dalam 140 karakter, terus bagaimana kalau ingin menyampaikan informasi yang cukup panjang?. Nah, kultwit adalah solusinya. Apa itu kultwit?, kultwit adalah kepanjangan dari kuliah twitter. Istilah ini dulu muncul kala seseorang ingin berbagi sebuah pengetahuan kepada



followernya. Kini istilah kultwit pada praktiknya berkembang untuk berbagi apapun (tidak hanya spesifik sebuah pengetahuan). Saya pribadi memiliki definisi kultwit adalah twitt berseri atau kicauan bersambung. Apapun definisinya, yang jelas teknik kultwit dipakai untuk menyampaikan rangkaian kicauan secara runtut. Setiap ada pengaduan TKI terkait terkait masalah KTKLN di bandara, redaksi PSD-BM melalui akun Twitter @infoburuhmigran akan membuat kicauan berantai (kultwit). Fakta serta data dari pengaduan TKI atau temuan dilapangan, ketika disampaikan ke publik melalui Twitter akan cepat berkembang menjadi obrolan banyak orang. 3. Gerakan Video 1 Menit

Informasi menjadi aksi, itulah konsep sederhana yang dipelajari redaksi PSD-BM dari buku yang disusun Tactical Technology Collective. Selain terus menyebarkan informasi perkembangan pelaksanaan kebijakan KTKLN, redaksi PSD-BM mengajak buruh migran di luar negeri untuk membuat video soal KTKLN. Beberapa buruh migran yang terhubung dengan redaksi PSD-BM di sosial media, kemudian mulai memanfaatkan alat-alat sederhana yang mereka miliki dari webcam, telepon seluler, hingga kamera dijital untuk membuat video. (PSD-BM)



Kisah 9 Kaca Mata BP3TKI Yogyakarta Tentang KTKLN

Kunjungan Tim Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) ke Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Yogyakarta, pada Senin lalu (8/3/13) sempat menjadi perhatian beberapa petugas. Hal ini terjadi lantaran dua orang Tim PSD-BM yang diwakilkan Fathuloh dan Pratina Ikhtiyarini, mengunjungi ruang pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), serta melakukan wawancara dan pengambilan gambar.



Entah merasa terganggu atau curiga, seorang perempuan yang merupakan petugas BP3TKI menyambangi kedua perwakilan tersebut. “Maaf, anda ingin membuat KTKLN atau mau apa?” tanya petugas dengan ketus. Sadar akan sambutan yang tak nyaman tersebut, Fathulloh pun mengutarakan maksud kedatangan Tim PSD-BM. Tujuan kedatangan Tim PSD-BM sendiri pada awalnya, adalah untuk mengambil berkasberkas informasi yang sempat diminta di bagian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BP3TKI. Melihat beberapa calon TKI yang sedang membuat KTKLN, akhirnya tim ini melakukan pemantauan secara langsung. Walau sempat disambut dengan nada dingin, namun Tim PSD-BM akhirnya dipertemukan dengan salah seorang petugas BP3TKI, Kasi bagian penempatan yang membawahi layanan pembuatan KTKLN, Umar Subekhi ST. Pada kesempatan tersebut, Tim PSD-BM menanyakan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan KTKLN. Umar menyampaikan bahwa pembuatan KTKLN adalah suatu bentuk perlindungan dari pemerintah yang diberikan pada TKI yang akan bekerja di luar negeri. “KTKLN ada, itu untuk melindungi TKI. Kartu tersebut bisa dijadikan pengganti dari dokumen-dokumen yang ada. Jadi tidak usah repot untuk membawa banyak berkasberkas data pribadinya,” jelas Umar sambil menunjukkan KTKLN. Beralih pada isu pembuatan kartu KTKLN yang simpang siur, Umar juga menanggapi adanya berita-berita miring seputar pembuatan KTKLN seperti biaya yang mahal, hanyalah ulah beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab. “Kalau hal itu (biaya pembuatan KTKLN yang mahal-red), adalah perbuatan oknum bukan lembaga,” dalih lelaki yang berkulit langsat itu. Dia juga menjelaskna bahwa setiap TKI wajib memiliki satu KTKLN. Mekanisme perpanjangan KTKLN harus pula menyerahkan KTKLN lama, setelah itu diberi lagi KTKLN



baru. Sayangnya, apa yang dikatakan oleh Umar agaknya berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Di waktu yang sama, saat Tim PSD-BM melakukan wawancara dengan para calon TKI yang sedang melakukan perpanjangan KTKLN, ditemukanlah kasus seorang TKI mempunyai dua KTKLN. Saat ditanya tentang KTKLN tersebut, lelaki yang mengaku bekerja di Kuala Lumpur Malaysia menyatakan bahwa dua kartu yang dimilikinya saat ini adalah KTKLN lama dan baru. Selain itu, saat ditanya apakah data migrasi yang tersimpan dalam KTKLN bisa dibaca dan dipastikan oleh BMI dan keluarga, Umar menegaskan data hanya bisa dibaca oleh BNP2TKI, BP3TKI dan Perwalu (KBRI/KJRI/KDEI). Sayang pernyataan ini tidak sesuai fakta, bahwa banyak perwakilan luar negeri tidak melayani pembuatan KTKLN, apalagi mempersilahkan BMI membaca data migrasinya melalui alat pembaca (reader) KTKLN. Di Hong Kong misalnya, pelayanan pembuatan KTKLN bagi BMI justru diproses melalui KOTKIHO, organisasi TKI (tanpa kejelasan verifikasi, ketentuan hukum, dan SOP), bukan di KJRI selaku representasi resmi pemerintah Indonesia di Hong Kong. Menanggapi maraknya pemberangkatan TKI ke luar negeri yang digagalkan, Umar menyatakan bahwa penggagalan tersebut adalah bentuk dari sanksi yang harus diberikan pada TKI karena tak memiliki KTKLN. Dirinya menjelaskan, keberadaan KTKLN wajib bagi TKI dan telah diatur melalui undang-undang. Namun demikian, keberadaan sanksi pembatalan penerbangan TKI bertentangan dengan UU No.06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tegasnya sampai hari ini banyak pencegahan pemberangkatan TKI dilakukan sepihak atau tanpa melalui prosedur yang diatur dalam UU Keimigrasian. Padahal selaras ketentuan Pasal 100 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (UU PPTKILN) junto Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 15 Peraturan Menakertrans No. 17 tahun 2012 tentang Sanksi Administratif



Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri sangat jelas bahwa Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi atau Dirjen Binapenta Kemenakertrans adalah pejabat yang memiliki kewenangan pencegahan berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat (2) huruf f UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Artinya, sesuai prosedur, pejabat atau petugas BNP2TKI dan BP3TKI bukanlah pejabat yang berwenang melakukan pecegahan atau pembatalan keberangkatan TKI tanpa KTKLN. Sehingga sanksi tegas justru harus diberikan pada petugas di bandara yang menyalahgunakan wewenang dengan menahan atau mencegah atau membatalkan penerbangan TKI tanpa KTKLN.



Kisah 10 SBMI Mempertanyakan Substansi KTKLN Kartu Tenaga Kerja Luar Negri (KTKLN), hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan bagi Buruh Migran atau TKI. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) banyak menerima pengaduan terkait pelayanan KTKLN, dari lemahnya sosialisasi, kurang jelasnya prosedur, maraknya praktik percaloan, lemahnya koordinasi antar lembaga publik terkait, hingga informasi sesat dan intimidasi yang dilakukan lembaga publik pada TKI.



UU 39 Tahun 2004 Pasal 62 ayat satu tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri memang mengamanatkan keharusan buruh migran untuk memiliki KTKLN yang diterbitkan oleh pemerintah, namun kebijakan ini tampaknya butuh dikaji ulang dalam pembahasan revisi UU 39/2004 di DPR-RI. Mengapa?, karena fungsi kebijakan KTKLN masih belum jelas. Jika KTKLN dimaksud sebagai penunjuk identitas, bukankah TKI sudah memiliki paspor dan visa kerja yang jelas diakui dunia Internasional. Jika KTKLN dimaksud sebagai penunjuk asuransi TKI, bukankah TKI yang diasuransikan telah memegang polis atau kartu peserta asuransi. Lebih luas lagi, jika KTKLN dianggap sebagai sebuah skema perlindungan TKI, mengapa masih banyak TKI yang memegang KTKLN tidak terjamin perlindungannya di luar negeri. Lebih dari itu, sejak Januari 2013 BNP2TKI secara sepihak menambahkan syarat tes medis dengan biaya Rp.125.000,- bagi TKI re-entry dan cuti yang mengurus KTKLN. Apa dasar hukum penentuan biaya tersebut?, bagaimana dengan BMI yang sudah menjalani tes medis di negara penempatan masing-masing?, adakah SOP pelaksanaan tes kesehatan tersebut?, bagaimana proses penunjukan pihak ketiga yang melaksanakan pemeriksaan tes kesehatan tersebut? Masih menjadi pertanyaan kami. Karena sejauh kami ketahui pungutan baru ini tanpa disertai dasar hukum dan ketentuan yang jelas. Penerbitan KTKLN sendiri merupakan salah satu bentuk dari pelayanan publik, yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pasal 4 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menetapkan prinsip pelayanan publik yang harus ditaati, antara lain: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan



pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Selanjutnya pasal 31 UU 25 Tahun 2009 mengatur tentang ketentuan tarif atau biaya pelayanan. Jika pelayanan publik itu dikenakan biaya maka besaran biaya tersebut harus ditetapkan berdasarkan persetujuan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sangat banyak TKI Cuti yang tidak tahu bagaimana prosedur mengurus KTKLN, namun karena KTKLN merupakan keharusan, ini menjadi lahan duit bagi oknum di bandara untuk mendapatkan uang berlimpah dengan cara, membatalkan penerbangan, praktik ini semakin hari semakin subur dan mengarah pada aksi pemerasan sistematik. TKI terpaksa harus merogoh kocek lebih dalam dengan membayar hingga jutaan rupiah. Bagi TKI dan organisasi yang konsen dalam pembelaan TKI, kewajiban yang dibebankan kepada TKI harus sebanding dengan kewajiban pemerintah dalam memberikan informasi & sosialisasi, serta tidak boleh keluar dari prinsip pelayanan publik. (Bobi AM/SBMI)



Kajian Hukum Kriminalisasi BMI Tanpa KTKLN Oleh Pemerintah Ironis!, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau yang juga biasa disebut Buruh Migran Indonesia (BMI) masih diperlakukan tak ubahnya tersangka pelaku tindak kejahatan seperti teroris, koruptor kakap, gembong narkotika, pengemplang pajak, perampok dan lain-lain. Sejak Tahun 2010 hingga saat ini, banyak terjadi kasus di pelbagai embarkasi keberangkatan internasional, pejabat atau petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) melakukan pencegahan atau menolak keberangkatan TKI ke luar Wilayah Indonesia semata-mata karena tidak memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Jika tidak mempunyai KTKLN, maka si petugas Imigrasi melakukan pencegahan atau pembatalkan keberangkatan, dengan cara memaksa BMI membuat KTKLN agar bisa diloloskan untuk berangkat ke luar negeri. Padahal BMI tersebut sudah memiliki dokumen perjalanan (paspor) yang sah secara hukum dan masih berlaku, punya calling visa atau visa kerja untuk masuk dan bekerja di negara penempatan secara sah dan namanya tidak ada tercantum dalam Daftar Pencegahan (daftar cekal) sebagaimana diatur UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sejak Tahun 2010, Muhammad Jumhur Hidayat selaku Kepala BNP2TKI melakukan koordinasi meminta atau menganjurkan Pejabat Imigrasi dan maskapai penerbangan internasional untuk melaksanakan pencegahan atau membatalkan keberangkatan BMI ke luar wilayah Indonesia semata-mata karena tidak memiliki KTKLN di berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi di seluruh Indonesia. Padahal tindakan melakukan koordinasi untuk membatalkan keberangkatan TKI tanpa KTKLN bukanlah termasuk lingkup tugas dan wewenang Kepala BNP2TKI sebagai



koordinator dari berbagai instansi penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana diatur Pasal 95 ayat (2) huruf b UU PPTKILN No. 39/2004 yang sama persis bunyinya dengan muatan materi Pasal 3 huruf b Perpres No. 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI. Tegasnya, Kepala BNP2TKI tidak punya kewenangan hukum untuk melakukan koordinasi dengan institusi Imigrasi dan maskapai penerbangan internasional guna melaksanakan pencegahan atau pembatalan keberangkatan TKI tanpa KTKLN. Dengan begitu tindakan koordinasi yang dilakukan oleh Kepala BNP2TKI untuk meminta atau menganjurkan Pejabat Imigrasi dan maskapai penerbangan internasional tidak sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan adalah tergolong tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan wewenang (d’etournement de

pouvoir/misbruik van macht). Kasus Triyawati (25) misalnya, karena tidak memiliki KTKLN, secara sepihak penerbangannya ke Singapura dibatalkan oleh petugas maskapai Air Asia di Bandara Soekarno Hatta Jakarta (18/06/2012). Pada kenyataannya pencegahan keberangkatan BMI tanpa KTKLN oleh maskapai penerbangan internasional ataupun oleh pihak Imigrasi, hanya didasarkan pada permintaan BNP2TKI/BP3TKI secara lisan ataupun melalui Surat Edaran dari Kepala BNP2TKI No:SE.04/KA/V/ 2011. Permintaan BNP2TKI/BP3TKI kepada pihak maskapai penerbangan dan pihak Imigrasi agar menolak keberangkatan setiap BMI tanpa KTKLN jelas merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Padahal, selaras ketentuan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian orang-orang yang dicegah pergi ke luar negeri adalah penjahat-penjahat kelas kakap yang dikhawatirkan melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari hukuman. Lebih ironis lagi berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa Kepala BNP2TKI bukanlah pimpinan lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat (2) huruf f UU No. 6 Tahun 2011 tentang



Keimigrasian junto Pasal 100 ayat (2) dan ayat (3) UU PPTKILN junto Pasal 2 huruf a, Pasal 3, dan Pasal 2 Peraturan Menakertrans No. 17 tahun 2012 tentang Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Tegasnya, maskapai penerbangan, Petugas BNP2TKI/BP3TKI, atau Pejabat Imigrasi bukanlah pihak yang memiliki kewenangan hukum untuk mencegah atau membatalkan keberangkatan BMI tanpa KTKLN ke luar negeri. Secara hukum tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi dan atau petugas BNP2TKI/BP3TKI semata-mata lantaran KTKLN, sehingga BMI dirugikan dan kehilangan pekerjaaan di luar negeri adalah merupakan tindakan pelanggaran HAM dan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan (onrechtmatige overheidsdaad) yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan jabatan (ambtsmisdrijven) melanggar ketentuan Pasal 421 KUHP. Sebagai sebuah kebijakan, KTKLN tidak henti-henti mendapat kritik dan penolakan dari ratusan ribu BMI di luar negeri, serikat, dan paguyuban buruh migran, serta pelbagai organisasi masyarakat di Indonesia. Kondisi ini membuat asumsi BNP2TKI tentang perlindungan BMI melalui KTKLN semakin tidak mendasar. Terlebih ketika KTKLN memunculkan persoalan baru bagi BMI, dari pencegahan keberangkatan, percaloan, pungutan liar, hingga pemerasan. Kebijakan KTKLN membuat ribuan BMI yang pulang ke Indonesia, rentan mengalami beragam tindak pemerasan dan penipuan saat akan kembali ke luar negeri. Sangat mencengangkan, ternyata akar masalah dari pelanggaran HAM dan praktik kriminaliasi terhadap BMI tanpa KTKLN adalah justru berakar dari kebijakan sesat negara yang termaktub ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2) huruf d dan huruf e UU PPTKILN yang menetapkan penjatuhan sanksi administrasi berupa pembatalan keberangkatan bagi BMI tanpa KTKLN dan atau pemulangan ke Indonesia atas biaya sendiri. Melakukan pencegahan atau menolak keberangkatan BMI tanpa KTKLN sangat jelas



merupakan tindakan semena-mena yang melanggar hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh UUD 1945. Sekurang-kurangnya ada dua macam hak TKI yang dilanggar oleh ketentuan UU PPTKILN yakni hak untuk bepergian ke luar negeri dan hak untuk mendapatkan pekerjaan. Di samping itu sanksi pemulangan terhadap TKI tanpa KTKLN yang sudah bekerja diluar negeri sejatinya adalah kebijakan yang mengkhianati kemerdekaan yang mengamanahkan agar melindungi setiap bangsa Indonesia termasuk ketika berada di luar negeri. Dengan demikian, masalah KTKLN bukan sekadar masalah pemerasan yang ditimbulkannya, tapi lebih mendasar lagi adalah menyangkut kebijakan negara yang justru bertentangan dengan UUD 1945 dan mengkhianati amanah kemerdekaan RI. Jejaring Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) menegaskan, bahwa pembatalan keberangkatan BMI tanpa KTKLN yang dilakukan maskapai penerbangan, atau petugas BNP2TKI / BP3TKI, atau petugas Imigrasi adalah tindakan melanggar hukum yang merugikan BMI, melanggar HAM dan bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, keberangkatan setiap BMI ke luar negeri untuk bekerja adalah merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.



Analisis Data: KTKLN: Melindungi Atau Menyulitkan?

Kartu tanda kerja luar negeri (KTKLN) menjadi salah satu istilah yang paling kerap terdengar, dikeluhkan dan diperdebatkan oleh Buruh Migran Indonesia (BMI). Kebijakan yang bersumber dari Undang-undang nomor 39 Tahun 2004 ini, kini menjadi beban tersendiri bagi BMI. Tidak hanya bagi calon BMI, KTKLN menjadi sedemikian rupa menakutkan bagi buruh migran yang telah bekerja di luar negeri dan hendak kembali sementara ke negeri sendiri. Substansi perlindungan buruh migran yang dimaksud dengan kebijakan penerapan KTKLN masih sulit dibuktikan.

Benarkah KTKLN itu sebuah masalah? Pertanyaan ini kerap menjadi bahan diskusi menarik. Beberapa aspek mendasar KTKLN hingga kini masih diperdebatkan. Ini belum termasuk pertanyaan dengan manfaat yang diterima oleh BMI yang sudah memiliki KTKLN. Pelbagai cerita tentang KTKLN pun bermunculan dari waktu ke waktu.

Prinsip dari dasar yang menjadi persoalan KTKLN adalah ketidakjelasan fungsi, implikasi dan prosedur pembuatannya. Hingga saat ini, KTKLN belum terbukti ampuh memberikan perlindungan kepada BMI. Sebagai tanda pengenal, tentu BMI telah memiliki dokumen pengenal lain yang berlaku universal, yaitu paspor dan



visa atau izin tinggal di negara tertentu. Jika telah tersedia dokumen-dokumen tersebut, apakah fungsi KTKLN?.

Melalui pendataan yang dilakukan oleh Pusat Sumber Daya Buruh Migran, ragam persoalan terkait dengan KTKLN menunjukkan bentuk umumnya. Survei pendataan in terfokus pada 60 TKI (N = 60) korban pencekalan sebelum keberangkatan in menunjukkan keragaman dan peliknya implementasi KTKLN dan implikasinya pada buruh migran. Subjek pada pemaparan data ini adalah buruh migran yang mengalami pencekalan dalam kurun waktu Juli 2011 hingga Juni 2013. Data-data ini menjelaskan beberapa fenomena menarik sekaligus pelbagai ragam persoalan yang dialami oleh buruh migran sebelum keberangkatan terkait dengan KTKLN.

Ragam Kasus KTKLN Data menunjukkan beberapa persoalan terkait dengan kewajiban kepemilikan KTKLN oleh BMI. Secara umum, pencekalan keberangkatan menjadi salah satu deret terbesar dari persoalan TKI tanpa KTKLN. Beberapa persoalan dapat terjadi secara sekaligus pada satu orang subjek. Persoalan terbesar yang muncul adalah pembatalan keberangkatan. Sebanyak 37 TKI dari 60 kasus persoalan KTKLN mengalami pembatalan keberangkatan. Uniknya, aspek pendukung pembatalan keberangkatan tersebut terjadi dengan keterlibatan beberapa aktor berbeda, yaitu maskapai, imigrasi dan petugas BNP2TKI. Pihak maskapai penerbangan menolak secara langsung untuk menerbitkan boarding pass kepada 9 orang TKI. Sejumlah



23 orang dipaksa atau diarahkan oleh petugas imigrasi untuk membuat KTKLN.

Bagi TKI yang akhirnya mengurus KTKLN, proses administratif mengurus KTKLN pun tidak sepenuhnya mudah. Sejumlah 11 orang subjek mengalami pungutan liar saat mengurus dokumen tersebut. Penolakan oleh petugas pembuat KTKLN dialami oleh 16 orang subjek. Femonena pemaksaan pembelian premi asuransi terjadi pada 14 orang subjek. Beberapa temuan unik lain terangkum dalam kategori lain.

Ancaman pun tak luput diarahkan kepada BMI yang tengah mengurus KTKLN.



Ancaman ini umumnya terarah untuk memaksakan pembuatan KTKLN. Informasi yang menyebutkan bahwa TKI akan gagal berangkat atau tidak menerima boarding pass jika tidak memiliki KTKLN pun menjadi salah satu cara yang diambil oleh petugas pembuatan KTKLN.

KTKLN bebas biaya? Temuan dalam survei ini menunjukkan bahwa praktek pemungutan biaya masih saja terjadi. Nunik, buruh migran tujuan Hong Kong, harus membayar biaya tambahan Rp. 60.000 kepada petugas. Petugas tidak pula memberikan tanda terima pembayaran atau kwitansi setelah menerima uang tersebut. Penjelasan kegunaan uang tersebut tidak pula dijelaskan oleh petugas BNP2TKI. Serupa dengan Nunik, Faridah TKI tujuan Macau turut diminta membayar biaya administrasi oleh petugas BP3TKI tanpa adanya bukti pembayaran.

Fenomena pemaksaan TKI untuk mengikuti jalur pemberangkatan melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) juga turut terjadi. Hak untuk bermigrasi secara mandiri yang diatur dalam UU 39 Tahun 2004 tidak dipatuhi. Pengarahan untuk menempuh jalur PPTKIS dialami oleh Supriyatiningsih. Tidak hanya itu, ia diminta untuk membayar biaya sebesar Rp.1.500.000,-.

Komsatun, BMI tujuan Hongkong, mengaku turut memperoleh informasi tidak benar dari petugas maskapai. Dalam keterangan yang disampaikan kepada



Komsatun, petugas maskapai menyebutkan bahwa setiap TKI yang tidak memiliki KTKLN akan dikenai denda akibat keterlambatan penerbangan.

Pelbagai cerita yang terangkum dalam ulasan buku ini memunjukkan bagaimana kebijakan KTKLN sangat dipaksakan. Upaya cegah tangkal (cekal) yang dilakukan oleh imigrasi Indonesia di beberapa Bandar Udara (Bandara) tegas melanggar ketentuan imigrasi sendiri. Di lain pihak, Maskapai penerbangan, seperti Garuda Indonesia dan Air Asia bukanlah subjek hukum yang berwenang untuk menanyai, meminta bahkan mengarahkan calon atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk mengurus dan memiliki KTKLN.

Cegah tangkal TKI yang tidak memiliki KTKLN oleh imigrasi secara umum diakui oleh pihak imigrasi bukan sebagai wewenang lembaga ini. Kisah Helu menunjukkan bahwa pihak imigrasi secara informal mengakui bahwa pencekalan TKI tanpa KTKLN bukan wewenang imigrasi. Meski demikian, pihak imigrasi masih saja menjadi aktor utama yang menjadi aparatus pencekal TKI.

Pengakuan formal pihak imigrasi tentang keterbatasan wewenang pencekalan BMI tanpa KTKLN turut disampaikan oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta. Menjawab surat permintaan informasi yang disampaikan oleh Infest Yogyakarta, Surat Kantor Imigrasi Yogyakarta bernomor W14.IMI.1UM-01.01-1214 menjelaskan beberapa persoalan pokok terkait dengan keberadaan KTKLN dan kewenangan imigrasi.



KTKLN, dalam surat tersebut, disebut bukan sebagai salah satu dokumen keimigrasian yang menjadi syarat keberangkatan seseorang ke luar negeri. Penjelasan ini merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 1 ayat 14.

Penjelasan formal ini menunjukkan bahwa pencekalan TKI tanpa KTKLN adalah prosedur yang menyalahi wewenang dan hukum. Ironi pelaksanaan kebijakan tampak dalam cerita Helu. Meski mengakui bahwa pencegahan TKI bukan wewenang imigrasi, pihak imigrasi menolak memberikan surat pencegahan resmi. Prosedur pencekalan, sesuai dengan UU. No 6 Tahun 2011, juga bukan sesuatu yang bisa dilakukan secara sekonyong-konyong dan tanpa kelengkapan administratif. Pencekalan warga Indonesia untuk bepergian ke luar negeri membutuhkan surat formal yang memuat identitas, alasan pencekalan dan lama pencekalan. Sementara ini, cegah tangkal yang dialami TKI tak satu pun yang memenuhi prosedur hukum ini.

Pertanyaan serupa perlu diarahkan kepada Maskapai penerbangan. Penolakan pihak maskapai untuk menerbitkan boarding pass bagi TKI tanpa KTKLN tidak pernah memiliki kejelasan dasar hukum. Maskapai penerbangan selaku sektor jasa yang menerima pembayaran dari TKI selaku klien, tidak memiliki wewenang untuk menunda atau tidak memberikan boarding pass. Pencekalan dengan tidak diterbitkannya boarding pass merupakan pelanggaran hukum yang lain. Pihak TKI selaku konsumen berhak untuk mengugat maskapai apabila timbul kerugian yang



diakibatkan oleh penundaan atau tidak dikeluarkannya boarding pass.

Ironi KTKLN tidak sebatas itu. Cerita Faridah menunjukkan bahwa hak memiliki dan mencari pekerjaan sebagai yang asasi dapat dilanggar melalui penerapan KTKLN. Faridah yang telah memiliki tiket penerbangan ke Dubai, Uni Emirat Arab, hampir kehilangan pekerjaan akibat penundaan keberangkatan. Ironisnya, pengajuan KTKLN Faridah ditolak oleh petugas konter BNP2TKI dengan alasan yang melanggar Undang-undang No 39 Tahun 2004. Undang-undang tersebut, di lain sisi, menjadi alasan kuat BNP2TKI memaksakan kebijakan KTKLN. Pengajuan KTKLN Faridah ditolak hanya karena Faridah adalah TKI Mandiri. Status pekerjaan Faridah yang tidak diperoleh dari PPTKIS dinyatakan sebagai pencegah kepemilikan KTKLN. Penolakan petugas BNP2TKI tersebut justeru melanggar UU 39 Tahun 2004 pasal 105 yang mengatur hak BMI perseorangan untuk memperoleh KTKLN.

Ragam Pihak yang terlibat dalam pencekalan TKI Tanpa KTKLN



KTKLN: Sebuah Kebijakan Parsial dan Diskriminatif ?

Penerapan KTKLN yang berbuntut pencekalan TKI tanpa KTKLN seperti kebijakan yang membabibuta dan diskriminatif. Selain TKI, subjek hukum lain yang diatur dalam UU 39 2004 terkait dengan KTKLN adalah PPTKIS. Banyaknya TKI yang kembali ke Indonesia pada tahun 2012 tanpa memiliki KTKLN menunjukkan mandulnya pengawasan BNP2TKI terhadap kewajiban PPTKIS untuk mengurus KTKLN sebagai syarat keberangkatan TKI. Mandulnya pengawasan bukan lagi rahasia. Melalui uji Informasi yang dilakukan oleh Infest Yogyakarta ke BP3TKI Yogyakarta, terungkap bahwa BP3TKI tidak memiliki dokumen pengawasan PPTKIS secara terperinci. Pasal 64 UU 39 Tahun 2009 secara eksplisit menyebutkan larangan kepada PPTKIS untuk memberangkatkan TKI tanpa KTKLN. Pasal 104 UU 39 2004 menguraikan secara eksplisit ancaman hukuman pidana pun melekat pada PPTKIS yang memberangkatkan TKI tanpa KTKLN. Hingga saat ini, apakah kebijakan tersebut telah secara konsisten diterapkan oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang?

Pemberatan KTKLN hanya kepada TKI tanpa menyentuh PPTKIS selaku subjek hukum yang turut diatur adalah diskriminasi. BNP2TKI lebih bertaring memberi amanat pencekalan TKI tanpa KTKLN, jika dibandingkan dengan pengawasan terhadap subjek hukum lain: PPTKIS. Selain itu, penerapan KTKLN masih diskriminatif terhadap TKI yang bekerja di sektor rumah tangga dan bertujuan ke



negara penempatan tertentu. Pekerja profesional --yang juga dapat disebut TKI mandiri-- di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat sering luput dari pengawasan ini. Alih-alih melindungi, praktek diskriminas dalam kebijakan KTKLN menujukkan setengah hatinya perlindungan kepada buruh migran.

Mempertanyakan Fungsi KTKLN Kisah Fera Nuraini menunjukkan tumpulnya sistem pendukung penerapan KTKLN. Validasi KTKLN yang dilakukan di bandar udara terbukti menyulitkan buruh migran yang hendak berangkat ke luar negeri. Dengan waktu yang relatif singkat, buruh migran dipaksa untuk melakukan validasi kartu sebelum keberangkatan. Kegagalan memvalidasi KTKLN mengancam tertundanya keberangkatan TKI. TKI kembali terancam kehilangan pekerjaan akibat proses ini.

Proses validasi KTKLN di bandara kembali memunculkan manfaat KTKLN. Jika konsep data terintegerasi yang diperdengarkan BNP2TKI betul-betul telah berfungsi, maka TKI tidak terlalu kerepotan lagi memvalidasi KTKLN di Bandara. Keberadaan sistem online terintegerasi yang memuat seluruh data TKI ber-KTKLN masih belum terbukti. Jika fungsi KTKLN sebagai alat pendataan masih dipertanyakan, bagaimana fungsi perlidungannya dapat dijalankan?

KTKLN yang disebut-sebut gratis ternyata tidak sepenuhnya bebas dari besaran



biaya. Penjelasan asuransi sebagai syarat pembuatan KTKLN masih problematis. TKI di beberapa negara telah memperoleh jaminan asuransi yang secara langsung dibayarkan oleh pengguna jasa. Meski memiliki asuransi di luar negeri, TKI masih kerap diharuskan memiliki asuransi kembali. Pertanyaannya, apakah asuransi yang dibayarkan di Indonesia dapat digunakan untuk klaim pembiayaan tertentu, seperti di rumah sakit di negara penempatan?

Selain fungsi data yang diorganisir oleh BNP2TKI, apakah fungsi lain KTLN?. Pertanyaan ini sulit untuk dijelaskan mengacu pada pelbagai fakta. Pertama, Infrastruktur perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri masih belum terhubung dengan fungsi yang dijanjikan dalam implementasi KTKLN. Studi Infest Yogyakarta di Hong Kong menunjukkan tidak singkronnya kebijakan KTKLN dengan kebijakan Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong. Secara terangterangan, KJRI Hong Hong justeru menolak keberadaan KTKLN. Selain merepotkan KJRI dalam pembuatan kartu ini, KJRI masih turut mempertanyakan fungsi perlindungan yang melekat pada kartu ini.

Implementasi pengumpulan data KTKLN melalui salah satu organisasi di Hong Kong ternyata belum terbukti efektif berfungsi. Supriyatiningsi, salah satu TKI yang dicekal di Bandara, mempertanyakan status datanya yang telah direkam oleh KOTKIHO selaku rekanan BNP2TKI di Hongkong terkait dengan pembuatan KTKLN. BNP2TKI tidak menemukan data tersebut telah terdaftar dalam database yang



dimiliki.

Kedua, sistem asuransi yang menjadi persyaratan KTKLN turut dipertanyakan untuk menjawab kebutuhan perlindungan di luar negeri. Apakah premi asuransi yang dibayarakan di dalam negeri mampu dan telah menjangkau pelayanan-pelayanan berbiaya di negara tujuan? Jika tidak, semakin sulit untuk mengatakan kebijakan penetapan asuransi di Indonesia sebagai satu-satunya syarat membuat KTKLN.

Pengalaman Sugeng yang tertuang dalam kolom Kompasiana juga menjelaskan tentang dualisme asuransi (http://ku.pancar.in/7z). Sugeng yang telah memiliki asuran dari perusahaan tetap dipaksa untuk membeli asuransi di dalam negeri sebesar Rp. 170.000 untuk satu tahun, atau Rp. 290.000,- untuk durasi dua tahun. Dualisme asuransi ini menimbulkan pertanyaan, apakah jenis asuransi yang melekat dan dikoordinir melalui pembuatan KTKLN adalah satu-satunya yang diakui, berlaku dan dapat diklaim oleh BMI apa bila terjadi sesuatu.

Ketiga, sebagai fungsi data, KTKLN tidak seharusnya justeru memberatkan TKI. Negara selaku pihak yang membutuhkan idealnya memiliki mekanisme yang benarbenar tranparan dan memudahkan. Kebijakan KTKLN yang diimplementasikan selama ini terbukti justeru menyulitkan BMI. Alih-alih melindungi, proses pencekalan akibat KTKLN sudah melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang memberi ruang bagi setiap orang untuk mencari mata pencaharian. Kebijakan



KTKLN justeru menghilangkan kesempatan bekerja yang dimiliki TKI.

Keempat, sebagai fungsi data yang juga terkait dengan subyek hukum lain, yakni PPTKIS, KTKLN idealnya juga menjadi salah satu barometer pengawasan PPTKIS. Faktanya, TKI menjadi satu-satunya subjek hukum yang dipaksa tunduk pada soal KTKLN. PPTKI, di lain pihak, seakan tidak tersebuth kewajiban hukum ini. Jika benar berfungs sebagai alat perlindungan, KTKLN terbukti gagal menjadi penghubung pengawasan PPTKIS yang menempatkan TKI.

Kelima, sebagai fungsi identitas KTKLN tidak bisa menggantikan peran paspor dan Visa. Kedua dokumen tersebut berlaku secara luas di dunia internasional, tapi tidak KTKLN. KTKLN hanya berfungsi ketika berhadapan dengan BNP2TKI dan atau lembaga lain yang dikaitkan dengan pemberangkatan TKI di Bandara.

KTKLN dengan sekian status perlindungan yang masih diragukan, tidak laik untuk diperjuangkan oleh BNP2TKI hingga harus bertabrakan dengan aturan perundangundangan yang lain, seperti aturan keimigrasian. Amanat undang-undang 39 Tahun 2004 sebagai salah satu alasan pewajiban KTKLN yang berbuntut pencekalan TKI, tidak laik bertabrakan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi. Surat edaran Kepala Badan BNP2TKI menurut hierarki hukum tidak bisa disejajarkan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011, apalagi menganulir ragam aturan tersebut.



Maskapai pun tidak perlu menanyakan KTKLN sebagai syarat penerbitan boarding

pass. Jika memang akhirnya KTKLN di tangan BNP2TKI tidak bisa menunjukkan fungsi perlindungan, maka kebijakan ini dapat disebut sebagai kebijakan yang menyulitkan TKI. Jika Undang-undang 39 disebut-sebut sebagai alasan, maka peraturan turunan dan praktek kebijakan KTKLN di lapangan tidak seharusnya menyulitkan. Undang-undang tersebut disusun untuk melindungi, bukan menyulitkan TKI. Praktek penerapan dan peraturan turunan yang dilahirkan oleh BNP2TKI masihkah bersemangat yang sama untuk melindungi TKI?


Seri Kisah Buruh Migran

10 Kisah TKI dan KTKLN Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN Pelbagai kritik dan masukan yang disampaikan kepada pemerintah (khususnya BNP2TKI, selaku pelaksana kebijakan) tak kunjung ditanggapi dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan. Maka untuk kesekian kali, melalui buku ini kami bermaksud menunjukkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait kebijakan KTKLN.

Sekretariat: Gang Janur Kuning, UH V/884 Pandeyan, Umbulharjo, Pusat Sumber Daya Buruh Migran

Kota Yogyakarta. Telp/Fax (0274) 372378 Www.buruhmigran.or.id

10 Kisah TKI dan KTKLN

Recommend Documents