NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KERJASAMA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 01 BIDANG PENGAWASAN
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia dan Kementerian Ekonomi dan Pembangunan Republik Demokratik TimorLeste, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak". Para Pihak bermaksud untuk lebih meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengawasan pemerintah dari Para Pihak. Mengingat peranan dari peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengawasan pemerintah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan ekonomi para Pihak. Memperhatikan Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kerjasama Kebudayaan dan Pendidikan, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2005. Mempertimbangkan Komunike Bersama Tentang Hubungan Diplomatik Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2002. Berdasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Telah mencapai kesepahaman sebagai berikut:
1/ 7
PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendorong, mempromosikan dan memberikan kontribusi bagi pembentukan hubungan bersama yang saling menguntungkan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengawasan pemerintah dari Para Pihak. PASAL2 RUANG LINGKUP KERJASAMA Sesuai kewenangan yang dimiliki dan sesuai dengan hukum dan peraturan dari Para Pihak, maka Para Pihak akan mendorong dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kerjasama bilateral dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengawasan melalui kegiatan sebagai berikut: 1.
Pengembangan kapasitas profesional pengendalian intern pemerintah.
dan
kompetensi
atas
sistem
2. Penguatan kapasitas organisasi lnspektorat Jenderal Kementerian Ekonomi dan Pembangunan Timor-Leste dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern atas Akuntabilitas Keuangan Negara dalam rangka mendukung kepemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 3.
Membantu satuan kerja Kementerian Ekonomi dan Pembangunan Republik Demokratik Timor-Leste dalam rangka mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4.
Memberikan kesempatan bagi pengembangan aparatur pengawasan untuk berpartisipasi dalam pelatihan non gelar dalam bidang: a. Analisis Pemecahan Masalah b. Audit Forensik c. Audit lnvestigatif d. Audit pengadaan barang dan jasa e. Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) f.
Manajemen Risiko sektor publik dan korporat
g. Reviu Laporan Keuangan h. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.
i.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
j.
Sistem lnformasi Manajemen Hasil Pengawasan
2/7
5. Menyelenggarakan dan memfasilitasi program pelatihan kerja bagi aparatur pengawasan dalam bidang-bidang tertentu yang berhubungan dengan bidang pengembangan pengawasan atau pengendalian. 6. Melakukan penelitian dan pengembangan bersama di berbagai sektor terkait dengan hal-hal yang akan dikembangkan bersama sebagai bahan untuk perumusan peraturan dan pembuatan kebijakan. PASAL3 KERAHASIAAN 1. Para Pihak akan mematuhi kerahasiaan dokumen , informasi dan data lainnya yang diterima atau diterapkan pada Pihak lain selama periode pelaksanaan Nota Kesepahaman ini atau perjanjian lainnya yang dibuat sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman ini. 2. Para Pihak setuju bahwa ketentuan dalam Pasal ini akan terus berlaku bagi Para Pihak meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir. 3. Jika salah satu Pihak ingin membuka data dan/atau informasi rahasia yang merupakan hasil dari kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini kepada Pihak Ketiga, Pihak yang membuka rahasia harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Pihak lainnya sebelum data dan/atau informasi tersebut dibuka. 4. Ketentuan Pasal ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dari Para Pihak. PASAL4 PENGATURAN DENGAN BADAN TERKAIT 1. Dalam rangka memfasilitasi kerjasama bilateral, Para Pihak akan mendukung, apabila memungkinkan, adanya kesepakatan tambahan antara badan pemerintah dan perusahaan milik negara dari Para Pihak. 2. Kesepakatan tambahan antara pemerintah dan perusahaan dari Para Pihak harus disertai spesifikasi yang memuat syarat dan ketentuan suatu program, tujuan, jangka waktu proyek kerjasama tertentu serta prosedur yang harus ditaati. 3. Kerjasama Para Pihak akan dilaksanakan berdasarkan rencana tindak dengan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan kongkrit atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. 3/7
PASALS HUBUNGAN KERJASAMA DALAM ORGANISASI INTERNASIONAL LAINNYA
1. Nota Kesepahaman ini tidak akan mengurangi hak-hak dan menambah kewajiban dari Para Pihak atas perjanjian internasional lainnya yang diikuti Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste. 2. Para Pihak akan berunding dan saling bertukar pandangan dalam organisasi internasional dalam bidang peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan sumber daya man usia di bidang pengawasan.
PASAL6 KOMITE KOORDINASI BERSAMA 1. Komite Koordinasi Bersama yang terdiri atas perwakilan yang ditunjuk oleh Para Pihak akan dibentuk dengan maksud untuk merumuskan, menerapkan, mengkoordinasikan, dan memantau kegiatan-kegiatan kerjasama yang ditentukan dalam Nota Kesepahaman ini. 2. Fungsi dari Komite Koordinasi Bersama adalah untuk mengembangkan dan membahas kemungkinan bidang-bidang kerjasama atas persetujuan Para Pihak, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan rencana tindak dari kerjasama yang disepakati berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan mempertimbangkan isu-isu dari kepentingan bersama yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini. 3. Bila diperlukan para anggota Komite Koordinasi Bersama akan terdiri dari perwakilan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia pengawasan. 4. Pertemuan-pertemuan Komite Koordinasi Bersama akan dilaksanakan jika dipandang perlu pada waktu yang disepakati bersama secara bergantian sekurang-kurangnya setahun sekali di Republik Indonesia atau Republik Demokratik Timor-Leste. 5. Komite Koordinasi Bersama akan melaporkan secara berkala kepada para Pihak yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang pengawasan pemerintah.
4/7
PASAL 7 PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) 1. Para Pihak sepakat bahwa setiap HAKI yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dimiliki secara bersama dan: a. Masing-masing Pihak akan diijinkan untuk menggunakan HAKI tersebut untuk tujuan pemeliharaan, adaptasi dan pengembangan HAKI terkait; b. Masing-masing Pihak bertanggung jawab atas setiap gugatan yang diajukan oleh Pihak Ketiga dalam hal kepemilikan dan legalitas dari penggunaan HAKI yang dibawa oleh Pihak tersebut dalam pelaksanaan setiap kegiatan kerjasama dari Nota Kesepahaman ini. 2. Dalam hal HKI digunakan oleh salah satu Pihak dan/atau lembaga atas nama Pemerintah untuk tujuan komersial, Pihak yang lainnya harus mendapatkan bagian royalti yang adil. PASALS PENDANAAN Seluruh biaya dan beban kegiatan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini khususnya di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia bagi Aparatur Pengawasan Pemerintah akan ditanggung oleh Kementerian Ekonomi dan Pembangunan Republik Demokratik Timor-Leste. PASAL9 PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL 1. Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini, wajib menghormati kebebasan politik, kedaulatan, dan integritas teritorial dari negara tuan rumah, dan akan menghindari kegiatan apapun yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud dari Nota Kesepahaman ini. 2. Dalam hal terdapat pelanggaran pada ayat 1 di atas, salah satu Pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pihak lainnya untuk pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
5/7
PASAL10 PENGATURAN KHUSUS
Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri. Perjanjian tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. PASAL11 AMANDEMEN 1. Nota Kesepahaman ini akan direviu secara berkala dan dapat diamandemen dengan persetujuan bersama dari Para Pihak. Amandemen tersebut harus tertulis dan berlaku pada tanggal yang disepakati oleh Para Pihak. 2. Perubahan atau revisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
PASAL12 PERBEDAAN PENAFSIRAN Perbedaan penafsiran yang mungkin timbul dalam pelaksanaan ketentuan dari Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah antara Para Pihak, atau dengan cara lain yang disetujui bersama oleh Para Pihak. PASAL13 MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN 1. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan dan berlaku selama 5 ( lima) tahun. 2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah salah satu Pihak memberitahukan Pihak lain secara tertulis sedikitnya 6 (enam) bulan sebelumnya, mengenai keinginannya untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini dan disetujui oleh Para Pihak secara tertulis. 3. Berakhimya masa berlaku Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu dari program dan kegiatan yang dibuat atas dasar Nota Kesepahaman ini, kecuali terdapat kesepakatan lain yang disetujui Para Pihak. 6/7
Sebagai
tanda
m~na.nda~~ngani
pengesahctn 1 Para Not~ Kesepaha.rnan ini.
Pihak
P~rw~nang
yang
telah
Oib~§t ~~!am r~ngkap g~a di Jakarta pad~ Hari Rabu TanQ9.a1 Dua P~l uh J..irna f~hU H C~Fi Ribu Sebelas d~llim Bethaset lttdonesia, Bah~sa Portugis, dan
Baha$a ltt9Qfi8, s~mu~ na§f
KJ;:P,A.LA
~AbAN
MENT~R~~t
PEiNGAWASAN
t
Pe:MBAN~UNAN
R~P-U ~H~ I K P ~MOKAA1:"1K
TIMQR-LESTS
Signed
Signed
.
l o
I
I
-
.
Prof. Mardi,.smo~ Ak.
-
MBA~ ~tlD
, I I
, -
:
rj
' .-
;e...A
-_
Jo"·~,ntM!~~~ves .. ~
-
.. .
-, •
•
4.
117
MEMO RANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE 0 CONSELHO CONSUL TIVO E FINANCEIRO DA REPUBLICA DA INDONESIA
E 0 MINISTERIO DA ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO DA REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMOR-LESTE PARA A COOPERACAO EM MATERIA DE CAPACITACAO INSTITUCIONAL E FORMACAO DOS RECURSOS HUMANOS
0 Conselho Financeiro e Consultivo da Republica da Indonesia e o Ministerio da Economia e Desenvolvimento da Republica Democratica de Timor-Leste, de ora em diante designados como "partes" Desejando melhorar a capacitacao institucional e a formacao dos recursos humanos para ambas as partes; Reconhecendo o importante papel da capacitaoao institucional e desenvolvimento dos recursos humanos como parte integrante desenvolvimento econ6mico das partes.
do do
Refertndo-se ao Acordo entre a Republica da Indonesia e a Republica Democratica de Timor-Leste para a cooperacao nas areas educacional e cultural, assinado em Jacarta, em 8 de Julho de 2005, Tendo em conta a comunicacao conjunta relativa as relacoes diplomaticas entre a Republica da Indonesia e a Republica Democratica de Timor-Leste assinada em Jacarta, em 2 de Julho de 2002. Nos termos das disposicoes legislativas e regulamentares em vigor nos respectivos paises. Chegaram ao seguinte entendimento:
1/ 7
Artigo 1 Objectlvo
e
0 objective do presente Memoranda de Entendimento incentivar, promover e contribuir para o estabelecimento de relacOes ou beneficios conjuntos ao nivel da capacitacao institucional e da formacao dos recursos humanos das partes.
Artigo 2 Ambito da Coopera~lo Sob a tutela das autoridades designadas e em conformidade com as disposicOes legislativas e regulamentares em vigor, as partes devem incentivar e contribuir para a promocao da cooperacao bilateral para apoiar a capacitacao institucional e a formacao dos recursos humanos, atraves das seguintes actividades: 1. Desenvolvimento da capacidade e competencias dos profissionais e de um sistema de controlo interno do Governo.
2. Reforcar a capacidade de organizacao do Gabinete de lnspeccao e Auditoria lnterna do Ministerio da Economia e Desenvolvimento da Republica Democratica de Timor-Leste, na implementacao de urn sistema de controlo interno das responsabilidades financeiras do estado de suporte boa e clara governacao, livre de concluio, corrupc;ao e nepotismo.
a
3. Assistir o Gabinete de lnspeccao e Auditoria lnterna Ministerio da Economia e Desenvolvimento da Republica Democratica de Timor-Leste na implementa98o de um sistema de controlo interno do governo. 4. Promover de accoes de formacao nao graduada, nas seguintes areas:
a. Analise na resolucao de problemas b. Auditorias forenses investiga~o
c.
Auditorias de
d.
Auditorias de aprovisionamento para bens e services
e.
Boa governacao corporativa
f.
Procedimentos de aprovisionamento para bens e services
g.
Revisao de relat6rios financeiros
h.
Sistema de controlo interno do governo
i.
Experiencia da Indonesia no desenvolvimento de padroes de contabilidade
j.
Sistemas de gestao de informacao em resultados de auditorias
2/7
5. Promover e facilitar programas de forma9ao profissional em sectores especlficos relacionados como desenvolvimento de controlo e supervisao.
6 . Conduzir pesquisas e avalia¢es multissectoriais a serem desenvolvidas conjuntamente como material de recurso e para a elabora98o de regulamenta98o e decisoes polfticas.
Artigo 3 Confidenclalidade 1.
Cada uma das partes deve guardar sigilo e manter confidencialidade sobre qualquer documento, informac;ao ou qualquer outre dado recebido ou fornecido pela outra parte, durante o perfodo de implementa9Ao do presente memoranda de entendimento ou decorrente de qualquer outre memoranda de entendimento celebrado ao abrigo deste memoranda de entendimento.
2.
As partes acordam que o disposto no presente artigo se ap6s a cessac;ao do presente memoranda de entendimento.
3.
A divulgac;ao de informac;ao ou dados confidenciais resultante das actividades de cooperacao realizadas ao abrigo do presente memoranda de entendimento por uma das partes a uma terceira entidade esta sujeita ao consentimento previa da outra parte.
4.
0 disposto neste artigo nao prejudica as disposi¢es legais e regulamentares em vigor nas partes.
mantE~m
em vigor
Artlgo 4 Acordos com entidades relevantes 1.
De forma a facilitar a coopera9ao bilateral, as partes devem promover, quando apropriado, a celebrac;ao de acordos complementares entre agencias governamentais e empresas das respectivas partes.
2.
A conclusao de acordos suplementares entre agencias governamentais e empresas das partes deve especificar os termos e as condic;Oes, os objectives e a durac;ao dos programas especiais de colabora98o e projectos bern como os respectivos procedimentos a serem seguidos.
3. A cooperac;ao entre as partes deve ser levada a cabo com base em pianos de acc;ao especificando os eventos concretes a serem realizados ao abrigo do presente memoranda de entendimento.
3/7
Artigo 5 Relaclo com outras
organlza~Oes
intemacionais e acordos
1.
0 presente memoranda de entendimento nao prejudica os direitos e as obriga¢es decorrentes de outros acordos internacionais que a Republica da Indonesia e a Republica Democratica de Timor-Leste sejam partes.
2.
As partes devem consultar-se mutuamente e trocar opiniOes nas organizacOes internacionais ao nrvel da capacitac;ao institucional e a formacao dos recursos humanos.
Artigo 6 Comit6 de coordenacao conjunta 1.
0 Comite de Coordenacao Conjunta composto pelos representantes designados pelas partes sera estabelecido de modo a formular, implementar, coordenar e monitorizar as actividades de colaboracao desenvolvidas ao abrigo do presente memoranda de entendimento.
2.
0 Comite de Coordenacao Conjunta tern como funcao desenvolver e discutir as possfveis areas de cooperacao acordadas entre as partes, coordenar e monitorizar a implementacao dos pianos de accao acordados nos termos do presente memoranda de entendimento e considerar assuntos de mutuo interesse decorrentes desta implementac;ao.
3.
Os membros do Comite de Coordenac;ao Conjunta serao compostos, sempre que necessaria, por representantes do governo responsaveis pela formacao institucional e capacitac;ao dos recursos humanos.
4. As reuniOes do Comite de Coordenac;ao Conjunta serao realizadas, conforme e sempre que necessaria, em datas mutuamente acordadas, pelo menos uma vez por ano, alternadamente, na Republica da Indonesia e na Republica Democratica de Timor-Leste. 5.
0 Comite de Coordenac;ao Conjunta deve manter periodicamente informado as respectivas entidades responsaveis pela capacitac;ao institucional e formac;ao dos recursos humanos.
4/7
Artigo 7 Protecclo dos dlreitos de propriedade lntelectual 1.
As partes acordam que qualquer direito de propriedade intelectual que resulte da implementac;ao do presente memoranda de entendimento sera propriedade conjunta das mesmas e: a. Cada uma das partes tera permissao para o uso da referida propriedade intelectual para efeitos da sua manutenoao, adapta~o e melhoramento. b. Cada uma das partes sera responsavel por qualquer reclamacao feita por terceiros relativamente propriedade e legalidade do uso dos direitos de propriedade intelectual por ela incluldos para a implementac;ao de quaisquer actividades de cooperac;Ao decorrentes da execuc;Bo do presente memorando de entendimento.
a
2. A utiliza~o comercial por uma das partes, ou por alguma instituicao em representacao do Governo, dos direitos de propriedade intelectual obriga partilha equitativa dos royalties, com a outra parte.
a
Artigo 8 Acordo financeiro Todos os custos com a implementac;ao de presente memoranda de entendimento, capacitac;ao institucional e a formacao suportados pelo Ministerio da Economia Leste.
Limita~Ao
actividades desenvolvidas ao abrigo do especificamente relacionadas com a dos recursos humanos devem ser da Republica Democratica de Timor-
Artigo 9 de actividades indivlduais
1. Qualquer pessoa envolvida na execuc;Ao de actividades relacionadas com o presente memoranda de entendimento deve respeitar a independ!ncia poHtica, a soberania e a integridade territorial do pais de acolhimento e evitar qualquer actividade inconsistente com as finalidades e objectives deste memoranda de entendimento. 2. Em caso de viola~o do disposto no numero anterior, as partes podem propor, por escrito, a cessac;ao do presente memoranda de entendimento.
5/7
Artigo 10 Acordos especfflcos A implementac;Ao deste memoranda de entendimento deve ser feita em separado ou atraves da conclusao de acordos tecnicos para o efeito.
Artigo 11 Alteracoes 1.
0 presente memoranda de entendimento esta sujeito a revisOes peri6dicas e pode ser alterado por mutuo acordo das partes. As altera¢es ou revisOes devem ser feitas por escrito e entram em vigor na data acordada pelas partes.
2.
As alteracOes ou revisOes sao parte integrante do presente memoranda de entendimento.
Artigo 12 Diferen~as
As diferencas que possam surgir da aplicayao das disposicOes do presente memoranda de entendimento devem ser resolvidas por meio de negociacao entre as partes ou por outra forma acordada entre as mesmas.
Artigo 13 Entrada em vigor, duracao e cessa~lo 1.
0 presente memoranda de entendimento entra em vigor na data da assinatura e tera a duracao de 5 (cinco) anos.
2.
0 presente memoranda de entendimento podera ser prorrogado por urn perlodo adicional e 5 (cinco) anos, desde que uma das partes notifique, por escrito, a outra de tal intencao, com pelo menos 6 (seis) meses de antecedencia relativamente data prevista para a cessacao deste memoranda de entendimento e mediante acordo escrito das partes.
a
3.
A cessacao do presente memoranda de entendimento nao afecta a validade ou a duracAo de qualquer projecto, actividades ou acordos em curso decorrentes da implementayao do presente memoranda de entendimento ou outro acordo celebrado entre as partes.
6/7
~~ f~ ~Q que! os ~baixo assinaQos ass!narn o Pr~~~flt~ M~rnorFtndQ de En,~ndi mentg= ~eita @m ~ J.Jplicado!
em Jacart~, Qu~rta-fe!ra, Vtnte 1:! Cjnco de Maio ~e Dois Mil ~
Op~~' ~m lifl~~a lti~Of!~Sia, Pprtu~J,Jes~ e ln~ leq~! todo~ val~fldQ pq~o 9fi~if!ai~,
preyalecendo a ver&~o inQiesa
em ~so de Q~\f!da$ qe !~~~rpreta~o=
,elo P-r~~~d~tl~~ do Coo~e~taq CQ~~~ Itiya Flr-aoce~rQ ~~ R~p(J~Ii~a qa Jndoo~si~
Signed ''
I
j
-
Pelg M~pis~~rjp cj~ Ecopo01i~ @ tl~~e~¥o~v~"'~n\o da Repubt~ca Demotr~tie~ ,Je =rirpor~~flst~
Signed -
PfOf: M~rdi~srno~ AA~ ~f3At PhQ
)
p~sidente
717
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY BOARD (BPKP) OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE MINISTRY OF ECONOMY AND DEVELOPMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE CONCERNING COOPERATION ON INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING AND HUMAN RESOURCESDEVELOPMENTFORCONTROLLER
The Financial and Development Supervisory Board (BPKP) of the Republic of Indonesia and the Ministry of Economy and Development of the Democratic Republic of Timor-Leste, hereinafter referred to as "the Parties". Desiring to further enhance the institutional capacity building and human resources development for Government's controllers of the Parties. Recognizing the important role of institutional capacity building and human resources development for Government's Controllers of the Parties as integral part of economic development of the Parties. Referring to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste on Cultural and Educational Cooperation, signed in Jakarta on July 8, 2005. Taking Into Account the Joint Communique Concerning Diplomatic Relations Between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor-Leste signed in Jakarta on 2 July 2002. Pursuant to the prevailing laws and regulations of their respective countries. Have reached the following understanding:
ARTICLE 1 OBJECTIVE The objective of this Memorandum of Understanding is to encourage, promote and contribute to the establishment of mutual beneficial relations in the development of institutional capacity building and human resources development for government's controller of the Parties.
1 /6
ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION Within the designated authorities and in accordance with the laws and regulations of the Parties, the Parties will encourage and contribute to the promotion of bilateral cooperation in order to support the development of institutional capacity building and human resources development for controller through the following activities: 1. Developing the professional capacity and competence government internal control system. 2. Strengthening the organization capacity of Inspectorate General of the Ministry of Economy and Development of the Democratic Republic of TimorLeste in implementing the Internal Control System on State Finance Accountability to support good governance and clear from Collusion, Corruption, and Nepotism. 3. Assisting the unit/division of the Ministry of Economy and Development of the Democratic Republic of Timor-Leste in the implementation of Government Internal Control System. 4. Providing non degree substantial training opportunities for Government Controllers in the field of: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Problem solving analysis Forensic Audits Investigative Audits Procurement of goods and service audits Good Corporate Governance Risk Management for public and corporate Financial Report Review Central Government Accounting System Government's Internal Control System Management Information System of Audits Result
5. Provide and facilitate job training program for supervisory personnel on the specific sectors related to the development controlling or supervisory approach issues. 6. Conduct joint research and development in multi sectors to be developed together as resources material for formulation of regulation and policy making.
2/6
ARTICLE 3 CONFIDENTIALITY 1.
The Parties shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received or applied to other Party during the period of the implementation of this Memorandum of Understanding or any other Memorandum of Understandings made pursuant to this Memorandum of Understanding.
2. The Parties agree that the provision of this article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding. 3.
If either Party wishes to disclose confidential data and/or information resulted from the cooperation activities under this Memorandum of Understanding to any third party, the disclosing Party must obtained prior consent from the other Party before any disclosure can be made.
4. The provision of this Article shall not prejudice the prevailing laws and regulations of the Parties. ARTICLE4 ARRANGEMENT WITH RELATED AGENCIES
1. With a view to facilitating the bilateral cooperation, the Parties shall encourage, where appropriate, the conclusion of supplementary arrangements between the Government Agencies, and Stated-Owned Enterprises of the respective Parties;
2. The conclusion of supplementary arrangement between the government's agencies and stated-owned enterprises of the Parties shall specify the terms and conditions, objective, duration of particular collaborative programs and projects and the procedures to be followed .
3. The cooperation between the Parties will be carried out on the basis of action plans determining concrete events on realization of this Memorandum of Understanding. ARTICLE 5 RELATIONS TO OTHER INTERNATIONAL ORGANIZATIONS/AGREEMENTS 1. This Memorandum of Understanding shall not prejudice the rights and obligations of the Parties stemming from other international Agreements to which the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of TimorLeste are parties.
3/ 6
2. The Parties will consult closely and exchange their views in international organization in the fields of institutional capacity building and human resources development for Controller. ARTICLE 6 JOINT COORDINATING COMMITTEE 1. The Joint Coordinating Committee composed of representatives designated by the Parties will be established with a view to formulate, implement, coordinate, and monitor the collaborative activities determined under this Memorandum of Understanding. 2. The function of the Joint Coordinating Committee is to develop and discuss the possible areas of cooperation agreed upon by the Parties, coordinate and monitor the implementation of action plans of the agreed cooperation based on this Memorandum of Understanding and to consider issues of mutual interest arising from its implementation. 3. The members of Joint Coordinating Committee composed of government representatives from the government responsible for institutional capacity building and human resources development for controllers representatives when necessary. 4. The Joint Coordinating Committee meetings will be held as and when necessary on mutually agreed dates alternately at least once a year in the Republic of Indonesia or the Democratic Republic of Timor-Leste. 5. The Joint Coordinating Committee shall report periodically to the respective authorities responsible for institutional capacity building and human resources development for Government's Controller/Auditors. ARTICLE 7 PROTECTION OF INTELECTUAL OF PROPERTY RIGHTS 1.
The Parties agree that any intellectual property rights arising under the implementation of this Memorandum of Understanding will be jointly owned and: a. Each Party shall be allowed to use such intellectual property for the purposes of maintaining, adapting and improving the relevant property. b. Each Party shall be liable for any claim made by any third party pertaining to ownership and legality of the use of the intelectual property right which is brought in by the aforementioned Party for the implementation of any cooperation activities in virtue of this Memorandum of Understanding.
4/6
2.
In the event that the intellectual property is used by either Party and/or institution on behalf of the Government for commercial purposes, the other Party shall be entitled to obtain equitable portion of royalty. ARTICLE 8 FINANCIAL ARRANGEMENT
All costs and expenses for the implementation of activities under this Memorandum of Understanding, specifically on the institutional capacity building and human resources development program for Government's Controllers shall be borne by the Ministry of Economy and Development of the Democratic Republic of Timor-Leste. ARTICLE 9 LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES 1. Any persons engaged in activities related to this Memorandum of Understanding shall respect political independence, sovereignity, and territorial integrity of the host country, and shall avoid any activities inconsistent with the purposes and objectives of this Memorandum of Understanding. 2. In the event of violation to paragraph 1, Each Party may propose in writing to other Party, the termination of this Memorandum of Understanding ARTICLE 10 SPECIFIC ARRANGEMENTS The implementation of this Memorandum of Understanding shall be carried out in the separate or technical arrangement to be concluded by both Parties.
ARTICLE 11 AMENDMENT 1. This Memorandum of Understanding will be subjected to periodical reviews and may be amended or revised by mutual consent of the Parties. Such amendments or revisions shall be in writing and come into force on the date as agreed upon by the Parties. 2. The amendments or revisions shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.
5/6
ARTICLE 12 DIFFERENCES Any differences which may arise in the application of the provisions of this Memorandum of Understanding will be settled by means of negotiations between the Parties, or by any other manner mutually agreed upon by the Parties. ARTICLE 13, ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION 1. This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of its signing and shall be in force for period of 5 (five) years. 2. This Memorandum of Understanding may be extended for another 5 {five) year-period after a Party notifies the other Party in writing at least 6 (six) months prior to the termination date of this Memorandum of Understanding of its intention to extend the Memorandum of Understanding and mutually agreed by the Parties in writing. 3. The termination of Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any on going programs and activities under this Memorandum of Understanding or any other arrangement that agreed by each Parties. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Memorandum of Understanding. DONE in duplicate in Jakarta. Indonesia, on Wednesday of May 25th in the year of two thousand and eleven in Indonesian, Portuguese and English languages, all texts are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE CHAIRMAN OF FINANCIAL AN D DEVELOPMENT SUPERVISORY BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE MINISTRY OF ECONOMY AND DEVELOPMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TI MOR-LEST~ I
Signed
Signed _I
-(
Prof. Mardiasmo, Ak, MBA, PhD
1
' r
', Joa~,;tt~s
6/6
