1 P a g e. Pelurusan Sejarah Indonesia 2010

Pelurusan Sejarah Indonesia 2010

1|Page


Dalam Rangka Memperingati 45 Tahun ( 1 Okt. 1965 – 1. Okt. 2010) Tragedi Nasional Kemanusiaan di Indonesia

Kata Pengantar e-Book

jilid II ini adalah bunga rampai tulisan-tulisan mengenai "Gerakan Satu Oktober 1965" (Coup d´État ´65), yang saya baca dan kumpulkan selama bulan September 2010 dari berbagai Mailinglist di Internet dalam rangka Membuka Tabir Sejarah Republik Indonesia "45 Tahun Tragedi Nasional Republik Indonesia" (01.10.1965 - 01.10.2010). Jilid I bisa dilihat di http://www.wirantaprawira.net/pakorba/

Sebagai

generasi muda yang lahir tahun 1983 dan hidup di luar Indonesia, saya ingin mengetahui sebab-sebab, mengapa Bapak saya yang tercinta, Willy R. Wirantaprawira, yang oleh Pemerintah Republik Indonesia diberi tugas untuk belajar di Eropah Timur (1963 1968), sejak umur 24 tahun sampai saat ini, lebih dari 47 tahun terpaksa kelayaban di mancanegara.

Tulisan-tulisan dalam buku ini disajikan se-adanya, tanpa di-modifikasi dan tanpa komentar dari saya pribadi. Hak cipta dari pada tulisan-tulisan tersebut adalah milik penulis yang bersangkutan. Penerbitan buku ini saya biayai sendiri dan disebar-luaskan secara gratis kepada perpustakaan-perpustakaan diseluruh Indonesia dan kepada mereka yang tidak mempunyai akses ke Internet.

Dipersembahkan kepada seluruh "anak bangsa, - korban rezim OrBa Jendral Soeharto yang terpaksa kelayaban di mancanegara" (Gus Dur 2000) Freiburg, Jerman, 30 September 2010 CynthaWirantaprawira [email protected] http://www.wirantaprawira.net/privat/cyntha/ http://www.facebook.com/?ref=mb&sk=messages#!/profile.php?id=1500631766&ref=ts

Hak Masyarakat Dapat Informasi Peristiwa Gerakan Satu Oktober ´65 secara Benar Kesalahan Orang Yang Terlibat "Gestok" Jangan Sampai Ditanggung Anak dan Cucu

JasMerah = Jangan Melupakan Sejarah (Sukarno)

2|Page


Forgive – but Not Forget Nurdiana ([email protected])： NUSANTARA BULAN SEPTEMBER （6） 45 Tahun Peristiwa 65. Bung Karno mengajar kita: Sekali-kali jangan lupakan sejarah. Sepertiga abad Nusa gelita kelam, Orba kuasa liwat fitnah dan pembunuhan, Fitnah lebih kejam, dari pembunuhan. Begitu terjadi G30S, PKI dituduh, difitnah dalang. Pakai TAP MPRS Dua Lima, Hukum fasis anti-demokratis, Landasan kuasa semena-mena Yang sampai kini dipegang orba, PKI dilarang, anggotanya dibunuh, dibantai, dibuang. Aidit, Lukman, dan Njoto, Menteri pembantu Bung Karno, Tanpa makam dibunuh keji, Sampai kini tak diketahui.

3|Page


Wanita-wanita Gerwani difitnah, Lakukan “upacara harum bunga”, Tidak bermoral, Menyiksa para jenderal, Dilarang lah Gerwani, Anggotanya dibunuh dibasmi PKI difitnah dalang, Dan sewenang-wenang, Anggota PKI dibunuh disiksa, Oleh Suharto dan rezim orba. Memfitnah Gerwani menyiksa jenderal; Adalah Suharto dan rezim orba. Yang bertanggungjawab Membunuh anggota Gerwani, Juga Suharto dan rezim orba. Memfitnah dan membunuh, Oleh sosok yang sama, Melakukan dua-duanya, Suharto dan rezim orba. Jelas-jemelas tiada tara, Mentari cerah menjadi suluh, Suharto dan rezim orba Adalah pemfitnah dan pembunuh. Dengan pembunuhan dan fitnah, Sepertiga abad orba kuasa, Terbina zaman jahiliyah, Nusa jelita jadi neraka. Mampus dan terkutuklah, 4|Page


Suharto dan rezim orba ！！！. 30 September 2010. Pada tanggal 2-3 Oktober 2010, bertempat di Diemen Amsterdam telah dilangsungkan peringatan 45 tahun Tragedi Nasional 1965/1966. Tragedi berdarah pelanggaran HAM berat ini dilakukan oleh rejim ORBA dibawah pimpinan Jendral Soeharto. Peringatan ini diadakan oleh sebuah Panitia yang didukung berbagai organisasi masyarakat Indonesia di Negeri Belanda. Disamping dari negeri Belanda, dalam pertemuan ini juga hadir dari Jerman, Perancis dan Swedia. Saya akan berusaha menyajikan berbagai sambutan dalam peringatan ini. Kali ini kita tampilkan sambutan M.D.Kartaprawira, Ketua Panitia Peringatan Tragedi Nasional 65-66 di Negeri Belanda. Salam: Chalik Hamid. ============================================================ TUNTASKAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT 1965-66 DEMI KEBENARAN, KEADILAN DAN REKONSILIASI NASIONAL (Pidato sambutan pada “Peringatan 45 Tahun Tragedi Nasional 1965” di Diemen, Nederland pada tanggal 02 Oktober 2010) Oleh MD Kartaprawira* Hari ini kita memperingati peristiwa tragedi nasional 1965, yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua dan generasi mendatang, agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi. Peristiwa G30S 1965 adalah suatu lembaran sejarah hitam bagi bangsa Indonesia. Sebab dampak peristiwa tersebut telah merobah 180 derajat peta politik dan tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik negara yang digariskan Bung Karno untuk membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat dan mandiri berdasarkan Trisakti, melawan nekolimisme-neoliberalisme dirobah oleh rejim Suharto menjadi politik pembudakan kepada kekuatan neoliberalisme, sehingga Indonesia praktis tidak berdaulat lagi. Inilah tragedy tata politik dan tata negara Indonesia. Di sisi lain peristiwa G30S berdampak terjadinya malapetaka yang mengerikan -pelanggaran HAM berat yang memakan korban jutaan manusia tak bersalah, di mana langsung atau tidak langsung terlibat rejim Suharto. Inilah kejahatan kemanusiaan yang kekejamannya hanya bisa dibandingkan dengan kejahatan Nazi Hitler pada Perang Dunia ke II. Kalau kita kilas balik peristiwa timbulnya G30S 1965 yang terjadi 45 tahun yang lalu maka tampak fakta kejadian-kejadian a.l. sebagai berikut. Pada pagi hari 01 Oktober 1965 terjadilah suatu gerakan dari satuan Angkatan Darat (Cakrabirawa) yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Tigapuluh September melakukan penculikan terhadap beberapa jenderal, yang akhirnya mereka dibunuh di Lubang Buaya. Kemudian melalui RRI diumumkan berdirinya Dewan Revolusi di bawah pimpinan Letkol Untung dan bersamaan itu pula diumumkan pendemisioneran kabinet Bung Karno oleh Dewan Revolusi. Dalam 5|Page


waktu singkat kegiatan G30S dapat dihancurkan oleh tentara KOSTRAD di bawah pimpinan Jenderal Suharto. Peristiwa selanjutnya adalah maraknya gerakan anti Sukarno dari mahasiswa dan pelajar aliran kanan (KAMI dan KAPI) yang dibelakangnya adalah tentara KOSTRAD- Suharto. Pada tanggal 11 Maret 1966 tiga jenderal utusan Suharto (Brigjen. M.Jusuf, Brigjen. Amirmachmud, Brigjen. Basuki Rahmat) berhasil memaksa Presiden Soekarno untuk menanda tangani Surat Perintah yang terkenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang ditujukan kepada Mayjen. Suharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu demi pemulihan keamanan dan ketertiban. Dengan Supersemar di tangannya Suharto berhasil melakukan kudeta merangkak, yang bermuara pada penggusuran kekuasaan presiden Soekarno oleh MPR ala Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Nasution.. Dari fakta-fakta sejarah tersebut timbul bermacam-macam versi tentang G30S, yang terus berkembang sampai sekarang. Meskipun demikian kita yakin kepada hukum logika bahwa kebenaran hanya satu, sedang lainnya kebohongaan. Para pakar sampai sekarang masih berdebat tentang apa dan siapanya G30S, siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang bersalah dalam peristiwa tersebut. Sampai dewasa ini belum ada kebulatan pendapat dalam soal tersebut di atas. Sementara tercatat beberapa versi antara lain G30S/PKI, G30S/Suharto, G30S/CIA, G30S/Soekarno dan lain-lain variasinya. Sampai kapan perdebatan tersebut berakhir dengan satu kesimpulan, kita tidak tahu. Meskipun demikian, banyak fakta yang menjurus kepada kesimpulan bahwa Suharto bertanggung jawab atas timbulnya peristiwa G30S dan terjadinya tragedI nasional selanjutnya. Maka dari itu, terus menerus melakukan pencermatan masalah G30S demi pelurusan sejarah adalah mutlak penting Tanpa menunggu terbukanya isi kotak Pandora-G30S dan tanpa menunggu kesimpulan siapa yang bersalah dalam peristwa G30S kita sudah bisa menyatakan tanpa ragu-ragu tentang terjadinya tragedy nasional yang maha dahsyat, yaitu kejahatan kemanusiaan berupa pelanggaran-pelanggaran HAM berat pada tahun 1965-66, yang dilakukan langsung atau pun tidak langsung oleh rejim militer Suharto. Pelanggaran HAM berat tersebut terjadi di banyak daerah di Indonesia yang berwujud antara lain pembunuhan massal jutaan manusia yang tak bersalah tanpa proses hukum yang berlaku, penahanan ribuan orang di pulau Buru, Nusakambangan, dan di banyak rumah tahanan lainnya. Pembunuhanpembunuhan massal tersebut tidak akan terjadi kalau ABRI (RPKAD) tidak berdiri dibelakangnya. Sedang penahanan ribuan orang di Pulau Buru, Nusakambangan, penjara Plantungan dan lain-lainnya jelas-jemelas dilakukan oleh ABRI. Inilah tragedy kemanusiaan, yang seharusnya tidak boleh terjadi pada abad XX yang merupakan abad kemajuan peradaban manusia dalam segala bidang, termasuk bidang hukum dan HAM. Setiap manusia yang jujur akan heran melihat kenyataan terjadinya kasus kekejaman luar biasa tersebut di atas di negara Indonesia yang di dalam konstitusinya tercantum filsafat Pancasila sebagai Dasar Negara. Setiap hati nurani yang berkemanusiaan akan terperanjat mengapa pelanggaran HAM berat demikian tak mendapat perhatian dari penyelenggaran negara, khususnya institusi 6|Page


penegak hukum Indonesia. Setiap manusia beradab akan bertanya mengapa suatu tindak pidana – kriminal/kejahatan, setelah kwalikasinya menjadi kejahatan kemanusiaan - pelanggaran HAM berat, penanganannya malah dipinggirkan sampai tidak ada batas kepastian sama sekali. Indonesia menurut konstitusi adalah negara hukum, tapi kenyataan menunjukkan lain,yang menyangsikan bahwa Indonesia adalah betul-betul negara hukum. Sebab law enforcement-nya sangat menyimpang dari tuntutan keadilan layaknya di negara hukum: di mana terjadi kejahatan/pelanggaran hukum maka kasusnya diproses di pengadilan untuk mendapatkan keadilan sesuai bukti-bukti yang ada. Kesangsian kita akan hal tersebut tidak tanpa dasar, sebab fakta-fakta yang merupakan bukti sah terjadinya pelanggaran HAM berat yang dilakukan penguasa rejim Suharto sudah lebih dari cukup untuk melakukan proses hukum terhadap kasus tersebut. Terutama, fakta penahanan ribuan orang di Pulau Buru, Nusakambangan dan rumah-rumah tahanan lainnya yang tanpa dibuktikan kesalahannya sesuai hukum yang berlaku, dilakukan oleh penguasa militer/ABRI. Di kawasan-kawasan tempat tahanan tersebut ABRI jugalah yang melakukan pengawasan dan penjagaan ketat. Kemudian pembebasan mereka, setelah dunia internasional mengecam keras tindakan pelanggaran HAM yang memalukan tersebut, dilakukan oleh ABRI juga. Banyak para korban berhasil membuat kesaksian tentang pengalamannya sebagai korban pelanggaran HAM, yang berwujud buku, artikel, interview, foto, video dan lain-lainnya. Kalau penegak hukum di Indonesia mau melaksanakan tugasnya secara jujur seharusnya sudah menemukan setumpuk bukti dokumen keterlibatan ABRI dalam pelanggaran HAM dari arsif KOPKAMTIB dan MBAD. Tidak ada dasar dan alasan untuk mengingkari terjadinya pelanggaran HAM berat 1965-66. Sebab bukti-bukti ada di depan mata. Fakta-fakta pelanggaran HAM tersebut, tidak boleh tidak, harus dijadikan materi bagi usaha-usaha pelurusan sejarah yang selama 32 tahun dimanipulasi oleh rejim Orde Baru Suharto. Dari fakta-fakta tersebut negara harus mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat 1965-66 yang dilakukan oleh rejim Suharto. Dan oleh karenanya pemerintah harus minta maaf kepada para korban dan keluarganya atas kejadian tersebut dan atas terabaikannya penuntasan kasus tersebut selama 45 tahun ini. Setelah itu pemerintah harus dengan segera mengambil kebijakankebijakan konkrit untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat tersebut secara adil dan manusiawi, terutama yang menyangkut masalah pemulihan kembali hakhak sipil dan politik, kompensasi, restitusi dan lain-lainnya yang bersangkutan dengan usaha-usaha pengentasan penderitaan yang dialamai para korban. Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat 1965-66 yang ideal adalah melalui proses pengadilan. Tetapi tampak akan dipaksakan oleh penguasa negara penuntasannya melalui proses Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), yang sesungguhnya tidak akan menghasilkan keadilan sebenarnya. Sebab KKR adalah suatu cara penuntasan kasus pelanggaran HAM secara kompromistik, melalui proses “take and give” – setelah para pelaku mengakui kesalahannya dan meminta maaf, mereka diberi amnesti. Sedang di pihak lain, para korban dipulihkan hak-hak sipil dan politiknya beserta restitusi dan kompensasi. Oleh karena itu keadilan yang ditimbulkan oleh proses KKR adalah keadilan kompromistik, yang sama sekali tidak melikwidasi impunitas terhadap para pelanggar HAM. Maka para korban 7|Page


pelanggaran HAM dan para peduli HAM perlu sangat kritis terhadap RUU KKR yang baru, sebab RUU KKR ini tidak lebih baik dari pada UU KKR-lama yg telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, keadilan kompromistik tersebut mungkin akan bisa membantu tercapainya rekonsiliasi nasional, apabila KKR dilakukan secara adil dan manusiawi. Secara adil berarti bahwa para korban yang telah lama menderita harus terpenuhi kepentingan-kepentingannya yang berkaitan dengan pemulihan hak-hak sipil-politik, kompensasi, restitusi dan lainnnya. Manusiawi berarti terhadap para korban yang telah lama menderita tersebut tidak akan diterapkan aturan berokrasi yang berliku-liku dan bertele-tele, agar mereka tidak merasa tersiksa karenanya. Jadi kepentingan para korban harus menjadi titik perhatian yang dominan. Selama 45 tahun ini tidak ada pernyataan pemerintah secara resmi tetang terjadinya pelanggaran HAM berat 1965-66, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Keadaan yang demikian memberikan bukti bahwa negara telah mengabaikan Pancasila dan UUD 1945 – mengabaikan pelaksanaan tugas dan kewajiban menegakkan hukum dan keadilan, membiarkan terus berjalannya impunitas terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan, dan dengan demikian menghindarkan tanggung jawab hukum bagi para pelaku pelanggaran HAM berat 1965-66. Sungguh kenyataan yang sangat memalukan, sebab norma-norma hukum tentang HAM yang tercantum di dalam UUD 1945, UU Hak Asasi Manusia, UU Pengadilan HAM (ad hoc), kovenan-kovenan PBB dan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi Parlemen Indonesia tidak diterapkan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat 1965-66. Jelas hal demikian membuktikan bahwa hukum dan keadilan tidak ditegakkan secara jujur dan konsekwen, tetapi secara sangat manipulatif dan diskriminatif. Kita merasa bangga atas kesuksesan proses penegakan kebenaran dan keadilan di negara-negara Amerika Latin (misalnya Argentina dan Peru), dimana pengadilan-pengadilan nasional (tanpa menggantungkan kepada bantuan PBB) berhasil melaksanakan proses hukum terhadap para pelaku pelanggaran HAM berat. Di Argentina di bawah presiden Cristina Fernandez de Kirchner (yang terpilih dalam pemilu 2007, anggota Partai Justicialist/Partai Peronist) penegakan hukum dan keadilan berjalan lancar. Para jenderal yang melakukan pelanggaran HAM berat 30 tahun yang lalu satu persatu dihadapkan ke pengadilan: jenderal Rafael Videla dan Jenderal Luciano Menendez divonis hukuman penjara seumur hidup, jenderal Reynaldo Bignone dihukum 25 tahun penjara, sedang kira-kira 20 jenderal lainnya menunggu giliran untuk divonis. Di Peru ketika presiden Alejandro Toledo memegang kekuasaan (2001-2006) atas nama negara menyatakan permintaan maaf kepada para korban pelanggaran HAM dan keluarganya. Kemudian mantan presiden Fujimori oleh pengadilan Lima divonis hukuman penjara 25 tahun.Tetapi penegak hukum di Indonesia ternyata tidak tergugah hati nuraninya atas korban tragedi nasional 1965-66 dan membuta atas kesuksesan penuntasan kasus-kasus pelanggran HAM berat di Argentina dan Peru tersebut. Maka demi tegaknya kebenaran dan keadilan, rekonsiliasi nasional dan pelurusan sejarah, para korban pelanggaran HAM berat 1965-66 berhak penuh untuk MENUNTUT kepada penyelenggara negara, cq. Pemerintah agar mengakui terjadinya pelanggaran HAM berat 1965-66 yang dilakukan oleh rejim Suharto, 8|Page


meminta maaf kepada para korban dan keluarganya, secepatnya melakukan kebijakan-kebijakan untuk penuntasan kasus-kasus tersebut di atas beserta kasus2 HAM pada umumnya secara adil dan manusiawi tanpa diskriminasi -- tidak tergantung agama, ideology, etnik, suku, kepartaian dari para pelaku dan korban, dan selanjutnya mencabut semua perundang-undangan yang sifatnya diskriminatif terhadap para korban. Semoga Tuhan YME meridhoi dan membuka hati nurani para penyelenggara negara agar mampu melihat jalan benar menuju ke kebenaran dan keadilan. Amien. Diemen, Nederland 02 Oktober 2010 * Ketua Panitia Peringatan 45 Tahun Tragedi Nasional 1965 Rakyat Merdeka Online

Inilah Petisi Peringatan 45 Tahun Tragedi Nasional 1965 untuk SBY Minggu, 03 Oktober 2010 , 19:37:00 WIB Laporan: A. Supardi Adiwidjaya RMOL. Pada Sabtu (2/10) di Diemen, tepatnya pinggir kota Amsterdam, Belanda, panitia Peringatan 45 Tahun Tragedi Nasional 1965, yang terdiri dari para wakil dari berbagai organisasi masyarakat Indonesia di Nederland, menggelar pertemuan untuk memperingati peristiwa tersebut. Acara peringatan ini sekaligus sebagai upaya untuk ikut serta dalam usaha pelurusan sejarah yang berkaitan dengan “Peristiwa Tragedi Nasional 1965” demi penegakan kebenaran dan keadilan, demikian panitia. Pertemuan dihadiri oleh lebih dari 90 peserta, yang sebagian besar adalah “orang-orang yang terhalang pulang” atau mereka yang dicabut paspornya oleh rezim Orba. Beberapa di antaranya sengaja datang dari Swedia, Jerman, Perancis. Termasuk sastrawan yang juga aktivis kemanusiaan, Putu Oka Sukanta, sang penghuni ”Pulau-Buru” era rezim Orde Baru, diundang datang sebagai salah seorang pembicara utama dalam pertemuan tersebut. Menutup pertemuan pada hari Sabtu (2/10) tersebut, Panitia Peringatan Tragedi Nasional 1965 mengeluarkan sebuah Pernyataan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, dengan tembusan ke berbagai instansi, seperti DPR, Kejagung, Mahkamah Agung, Dephuk dan HAM, Komisi Nasional HAM RI, dan juga Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Amnesti Internasional. Berikut ini pernyataan dimaksud secara lengkap. Setelah terjadi peristiwa Gerakan Tigapulu September (G30S) 1965, di banyak daerah di Indonesia terjadi pembunuhan massal atas jutaan manusia, penahanan ribuan orang selama bertahun-tahun di pulau Buru, Nusakambangan dan di berbagai rumah tahanan, penganiayaan dan lain-lainnya yang dilakukan oleh rezim Orde Baru Suharto tanpa proses hukum. Semua tindakan tersebut tidak bisa lain dinilai selain merupakan pelanggaran HAM berat - kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat disangkal oleh siapa pun dan kapan pun. Kasus besar tersebut 9|Page


sudah semestinya harus dituntaskan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan yurisprudensi hukum internasional. Sudah 45 tahun berlalu kasus pelanggaran HAM berat 1965-66 (pasca peristiwa G30S) hingga dewasa ini belum/tidak pernah ditangani secara serius dan tuntas oleh penyelenggara negara. Hal ini membuktikan bahwa penyelenggara negara cenderung cenderung untuk membiarkan kasus pelanggaran HAM berat 1965-66 dilupakan, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tampak dengan jelas adanya rekayasa untuk untuk menghindarkan tanggung jawab hukum bagi para pelaku pelanggaran HAM tersebut. Tapi kapan pun lembaran-lembaran sejarah tidak mungkin bisa dihapus begitu saja, dan tidak mungkin dimanipulasi yang hitam diputihkan dan yang putih dihitamkan. Kenyataan bahwa sudah 45 tahun kasus pelanggaran HAM berat 1965-66 tidak dituntaskan. Hal ini membuktikan bahwa norma-norma hukum yang tercantum di dalam UUD 1945, perundang-undangan tentang hak asasi manusia, termasuk konvensi-konvensi yang telah diratifikasi oleh Parlemen Indonesia, tidak diterapkan terhadap kasus-kasus pelanggran HAM berat 1965-66. Dengan demikian membuktikan juga bahwa hukum dan keadilan tidak ditegakkan oleh penyelenggara negara secara jujur dan konsekuen, tetapi sangat diskriminatif. Adalah suatu hal yang wajar bahwa para korban menuntut ditegakkannya hukum dan keadilan baginya tanpa diskriminasi, sebab hukum dibuat dengan tujuan untuk menegakkan keadilan bagi semua warga bangsa, tidak tergantung agama, ideologi, suku, etnik dan kepartaian mereka. Di samping itu, tanpa diselesaikannya kasus pelanggaran HAM berat 1965-66 berarti membiarkan langgengnya proses impunitas di Indonesia. Dan dengan demikian membuktikan kegagalan kebijakan penguasa Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Norma-norma hukum HAM nasional maupun internasional hanya dijadikan pajangan saja untuk mengelabui massa luas seolaholah Indonesia adalah negara hukum yang peduli HAM. Kondisi tersebut di atas tentu akan menjadi penghalang bagi terjadinya rekonsiliasi nasional, yang sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk pembangunan Indonesia yang demokratik, sejahtera, adil, makmur, aman dan damai. Atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, pertemuan “Peringatan 45 Tahun Tragedi Nasional 1965”, yang diselengarakan oleh organisasi-organisasi masyarakat Indonesia di Negeri Belanda dan didukung oleh para korban pelangaran HAM 1965 di negeri-negeri Eropa, menuntut kepada penyelengara negara c.q. Pemerintah Indonesia agar: 1. Mengakui bahwa tlah terjadi pelanggaran HAM berat 1965-66 (pasca peristiwa G30S), yang mengakibatkan jatuhnya korban yang luar biasa besar jumlahnya tanpa dibuktikan kesalahannya berdasarkan hukum yang berlaku.

2.

Meminta maaf kepada para korban dan keluarganya atas terjadinya pelanggaran HAM tersebut dan atas terbengkalainya penanganan kasuskasus tersebut yang sudah berlangsung 45 tahun.

10 | P a g e


3.

Segera melakukan kebijakan-kebijakan konkrit untuk menuntaskan kasuskasus tersebut secara adil dan manusiawi, terutama menyangkut masalah pemulihan kembali hak-hak sipil dan politik, kompensasi, restitusi dan lainlainnya yang bersangkutan dengan usaha-usaha pengentasan penderitaan yang mereka alami.

4.

Bagi para korban yang telah dinyatakan bersalah dalam pengadilan sandiwara rezim Orba diberi rehabilitasi nama baiknya.

5.

Tidak diskriminatif dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penuntsan kasus-kasus pelanggaran HAM pada umumnya dan mencabut semua perundang-undangan yang sifatnya diskriminatif.

Pernyataan tersebut di atas atas nama Panitia Peringatan 45 Tahun Tragedi Nasional 1965 ditandatangani oleh M.D. Kartaprawira (Ketua) dan S.Pronowardojo (Sekretaris). Acara “Peringatan 45 Tahun Tragedi Nasional 1965” yang diselenggarakan selama dua hari berturut-turut di Diemen, di pinggir kota Amsterdam, yang dimulai pada Sabtu (2/10) tersebut ditutup hari ini (Minggu, 3/10) dengan pemutaran dua film dokumentasi: Cidurian 19 dan Forty Years of Silence. [wid]

MENYAKSIKAN FILM "TJIDURIAN 19" Ada tiga buah film ( dvd/vcd atau entah apalagilah namanya) yang diputar di Diemen-Amsterdam hari ini oleh penyelenggara atau panitia dari PERSAUDARAAN dengan bekerja sama dengan berbagai organisasi lainnya. Saya mulai dengan film "TJIDURIAN 19" yang berdurasi 41 menit. Ada dua muka yang penting sebagai bagian dari sebuah medali yang berbeda nilai setiap bilahnya. Bilah pertama: NILAI DOKUMENTASI( SEJARAH). Nilai dokumentasi film ini saya nilai tinggi, berguna dan bermanfaat bagi setiap peneliti sejarah maupun orang awam yang punya minat terhadap sejarah bangsanya di masa lalu. Saya tidak mau berpanjang-panjang memberikan nilai positip segi dokumentasi film ini, tapi dengan tulus saya bisa menghargai para pembuat film ini yang telah menyumbang barang berharga ini di segi dokumentasi dan pengetahuan sejarah. Bilah ke dua: NILAI IDEOLOGI (semangat revolusioner). Di bilah ini saya sangat kecewa. Para tokoh tingkat sesepuh "LEKRA"dengan nada dan nafas yang sama tapi dengan kata-kata yang berbeda melampiaskan penyesalan mereka terhadap PKI (saya kecualikan Sabar Anantaguna). Bahkan Oey hay Djoen dengan nada bersemangat menuduh PKI memaksakan Lekra untuk diKOMUNISkan, membikin organisasi WANITA KOMUNIS karena katanya beberapa pimpinan inti PKI tidak berhasil memaksa GERWANI menjadi organisasi wanita Komunis. Tuduhan Oey hay Djoen (OHD) tentu saja tidak bisa dibuktikan, tidak ada dokumennya dan hanyalah tuduhan lisan berlapis emosi kemarahan dan kekecewaan terhadap PKI. Demikian pula para tokoh Lekra lainnya yang tidak usahlah saya sebut namanya satu persatu di sini karena kalau memang tertarik, haruslah melihat sendiri film ini. Sebuah ironi lain adalah bahwa sebagian terbesar 11 | P a g e


para tokoh pengarang terkermuka Lekra yang di wawancarai dalam film ini pada umumnya punya "ÍJAZAH" atau sertifikat PULAU BURU sebagai sebuah jaminan pengalaman buangan dan penjara serta siksaan rezim suharto yang tidak bisa diragukan kekejamannya. Ketika berpuluh tahun lalu semasa saya masih berada di Vietnam untuk belajar pengalaman revolusi rakyat Vietnam mengusir kaum penjajah atau kaum Imperialis Perancis, Jepang dan Amerika Serikat, para kader Partai Pekerja Vietnam dari mulai yang paling rendah hingga kader tertinggi mereka yang pernah mengalami siksaan-siksaan di penjara musuh, telah menceritakan pengalamannya secara jujur dan tulus kepada kami dan kesan yang kami dapat cuma satu: penderitaan yang tak terperikan, tanpa menyerah, tanpa kompromi, hidup atau mati melawan musuh dan tanpa satu kata penyesalan terhadap Partai, terhadap perjuangan meskipun dalam keadaan kalah dan perjuangan sedang menurun dan terpukul sangat hebat oleh musuh. Jadi pantasan saja mereka ahirnya bisa merebut kemenangan. Tapi sebagian terbesar para pengarang Lekra dalam film ini seolah berlomba-lomba dengan caranya sendiri melampiaskan penyesalan mereka terhadap Partai yang dulu mereka junjung tinggi, terhadap perjuangan revolusioner yang pernah mereka sokong tanpa pamrih. Tapi begitu Partai mengalami kekalahan berat dan perjuangan revolusioner mengalami kekandasan dan bahkan kehancuran total, semangat revolusioner sebagian terbesar orangorang Lekra setelah menerima pendidikan musuh dalam buangan dan penjarapenjara menjadi merosot hingga titik nol. Ternyata sebagian terbesar dari para pengarang dan seniman Lekra bukanlah orang revolusioner sejati, bukan para pejuang rakyat yang bisa dipercaya, bukan pengemban misi sejarah di bidang sastra dan seni yang akan membawa rakyat Indonesia ke gerbang kebebasan yang akan menuju sosialisme, bukan patriot terdepan dalam front sastra dan kebudayaan kiri Indonesia atau dalam satu kata yang dipersingkat: MENTALITAS. Mereka tidak mempunyai mentalitas pejuang revolusioner yang teruji dan bila mau berkata lebih jujur lagi, jauh di dalam lubuk hati mereka, mereka telah menjadi orang-orang anti komunis, melepaskan perjuangan dan mencari kehidupan baru: ketenangan dan kesentosaan hidup pribadi dengan cara melepaskan dendam klas(apa pernah mereka punyai?), "berdamai dengan diri sendiri" (kata-kata Putu Oka Sukanta) atau dengan kata lain; PASIFISME dengan musuh-musuh mereka untuk selama-lamanya (abadi). Rakyat tidak lagi memerlukan mereka dan merekapun telah meninggalkan rakyat. Dan alangkah indahnya. Semua itu telah terdokumentasi yang mereka buat sendiri dalam film-film maupun dalam pernyataan-pernyataan lisan serta tulisan-tulisan mereka sendiri. ASAHAN.

Ilham Aidit : No Future Without Forgiveness http://www.jawaban.com/index.php/news/detail/id/91/news/101002174557/limit/0/I lham-Aidit--No-Future-Without-Forgiveness.html SATURDAY, 02 OCTOBER 2010 Testimoni Ilham Aidit, Putra Ketua CC PKI DN Aidit, juga mengisahkan kondisi traumatis yang dialaminya. Warisan "dendam" menghantui hidupnya. Pada suatu pagi, saat usianya menginjak 6,5 tahun, ia melihat sebuah tulisan besar di tembok "Gantung Aidit, Bubarkan PKI". "Saya kaget melihat tulisan itu. Tubuh saya bergetar. Dan saya merasa, sejak pagi itu, hidup saya akan sulit dan gelap. Sejak saat itu pula, 12 | P a g e


saya tidak berani menyematkan nama "Aidit", nama ayah, di belakang nama saya," tutur Ilham pada acara yang sama. Ia merasa, ayahnya sudah menjadi musuh besar bangsa Indonesia. Menginjak pendidikan di SMP, masa-masa sulit dialaminya. Ilham remaja kerap berkelahi karena ejekan rekan-rekan sebaya terhadap ayahnya. "Setiap ada orang yang mengejek ayah saya, saya selalu melawan dan selalu kalah karena yang mengeroyok saya puluhan orang," ujarnya. Semua berlalu hingga suatu saat sejumlah penggagas dan pendiri FSAB mengajak Ilham mendeklarasikan forum tersebut pada tahun 2003. Awalnya, ia enggan dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan forum silaturahim itu. Ketakutan terhadap sepak terjang sang ayah membuat Ilham merasa tak diterima. "Tapi, sejak itu pula, saat FSAB dideklarasikan, kali pertama saya kembali memakai nama Aidit di belakang nama saya, dan saya tetap hidup. Terima kasih kepada FSAB," kata Ilham. Melalui FSAB, ia berharap, upaya rekonsiliasi dengan keluarga korban Gerakan 30 September akan terjadi. "Ini adalah forum silaturahim kebangsaan. Saya berharap bisa menjadi jembatan untuk sebuah proses rekonsiliasi. Meski sulit, harus kita lalui karena ini akan menjadi proses yang bermanfaat bahwa mereka yang pernah keliru punya jiwa besar untuk meminta maaf dan para korban juga bisa memaafkan," harap Ilham. Dan ia mengingat sebuah kalimat dari tokoh Afrika Desmond Tutu sebagai penutup testimoninya yaitu “No future without forgiveness,” atau masa depan tak kan tercapai tanpa pengampunan.

Kasih Itu Hadir Di Rekonsilisasi Nasional G30S http://www.jawaban.com/index.php/news/detail/id/91/news/101002153915/limit/0/ Kasih-Itu-Hadir-Di-Rekonsilisasi-Nasional-G30S.html SATURDAY, 02 OCTOBER 2010 Sebuah langkah bersejarah menyatukan kekuatan anak bangsa terjadi Jumat kemarin (01/10), dalam Rekonsilisasi Silaturahmi Nasional yang digelar Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) di Gedung MPR/DPR, Jakarta, dihadiri oleh putraputri tokoh yang terlibat konflik Gerakan 30 September 1965 (G30S) dan masa perjuangan revolusi fisik. Dalam acara ini mereka menyatakan komitmen untuk mengakhiri konflik yang diwariskan orang tuanya dan siap menyongsong Indonesia ke depan yang damai. Bahkan pada acara tersebut mereka berpelukan, menyampaikan pendapat, dan membulatkan tekad untuk melupakan dendam di masa lalu. Putra bungsu mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Suharto,dan putra Central Committee (CC) Partai Komunis Indonesia (PKI) DN Aidit, Ilham Aidit, terlihat berpelukan. “Kita tidak bisa mengubah sejarah, tapi kita bisa mengubah masa depan. Forum ini harus dilanjutkan untuk membina hubungan sosial ekonomi dan membangun bangsa,” kata Tommy. Dalam acara yang digagas FSAB dan jajaran pimpinan MPR itu,putra-putri tokoh Pahlawan Revolusi dan korban G30S/PKI yang hadir antara lain putri Jenderal Ahmad Yani, Amelia Yani; putri Mayjen Pandjaitan, Chaterine Pandjaitan; dan putra Mayjen Sutoyo, Agus Widjojo. Lainnya, anak Laksamana Madya Oemardani, Feri 13 | P a g e


Omar Nursaparyan; serta anak Wakil CC PKI Nyoto, Svetlana. Selain itu, hadir juga putra tokoh DI/TII Kartosoewiryo, yaitu Kartono Kartosoewiryo, putri mantan Presiden Soekarno,Sukmawati Soekarnoputri. Tokoh nasional Adnan Buyung Nasution, Akbar Tandjung. Lalu Ketua MPR Taufik Kiemas didampingi dua Wakil Ketua MPR, yakni Lukman Hakim Saifuddin dan Ahmad Farhan Hamid. Acara berlangsung cukup dinamis dan sering kali diwarnai tepuk tangan ratusan hadirin yang memenuhi Ruang Sidang Gedung Nusantara IV Gedung MPR/DPR. Menurut Taufik Kiemas, mereka sudah saling menyadari bahwa konflik yang pernah terjadi pada orang tua masing masing tidak seharusnya diwariskan kepada anak cucunya. “Yang paling berat dalam hidup ini adalah memaafkan sehingga ini menjadi momentum yang harus dipelihara,” ungkap Taufik.

PERNYATAAN BERSAMA SILATURAHMI NASIONAL ANAK BANGSA Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kami menyatakan: 1. Memegang teguh dan mengamalkan secara utuh dan konsekuen Pancasila sebagai satu-satunya Ideologi Negara. 2. Menjunjung tinggi Konstiusi Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Menerima keberagaman dalam bingkai “Bhineka Tunggal Ika”. 5. Menanggalkan sikap-sikap yang dapat memicu konflik, yang mengakibatkan perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi. Amin. Jakarta 1 Oktober 2010 FRIDAY, 01 OCTOBER 2010 Putra bungsu mantan Presiden Soeharto, Tommy Soeharto, menghadiri acara silahturahmi elemen Eksponen Angkatan 66 dan keluarga korban Tragedi G 30 S di Gedung Nusantara V DPR, Jakarta pada hari ini Jumat (1/10). Acara ini digelar oleh Forum Silahturahmi Anak Bangsa (FSAB) bersama MPR. Acara ini digelar dalam rangka memperingatri hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Dalam acara tersebut, ketua MPR Taufiq Kiemas mengatakan momen ini diharapkan bisa menjadi jembatan untuk mewujudkan rekonsiliasi antar anak bangsa. “Momen ini diharapkan bisa menjadi momen memperkuat persaudaraan anak bangsa,” kata Taufiq. Selain Tommy, ikut hadir Sukmawati Soekarnoputri, Amelia Yani yaitu putri pahlawan Jenderal Anumerta Achmad Yani, Nani yang merupakan putri Mayjen TNI Anumerta DI Panjaitan dan beberapa tokoh lainnya.

14 | P a g e


Presiden Tak Wajib Peringati Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya http://www.jawaban.com/index.php/news/detail/id/91/news/100930105943/limit/0/ Presiden-Tak-Wajib-Peringati-Hari-Kesaktian-Pancasila-di-Lubang-Buaya.html THURSDAY, 30 SEPTEMBER 2010 Presiden RI tidak wajib mengikuti peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Lubang Buaya, Jakarta Timur, setiap tanggal 1 Oktober. Sebaiknya presiden menggelar peringatan tahunan itu di Istana Negara yang dibarengi dengan rekonsiliasi nasional atas peristiwa G30S. "Tidak ada dasar hukumnya presiden harus menghadiri peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, karenanya ia tidak wajib. Ini penting diingatkan, karena kita negara hukum," kata ahli peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, Kamis (29/9/2010). Asvi lantas mengungkapkan riwayat digelarnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya. Upacara tersebut diwajibkan pertama kali oleh Panglima Angkatan Darat (AD) Jenderal Soeharto melalui Surat Keputusan tanggal 14 Oktober 1966. Sebagai peserta adalah seluruh matra angkatan perang, yaitu AD, AL, dan AU. Karena tidak diikutkan, Panglima Angkatan Kepolisian lantas mengirim surat kepada Soeharto. Akhirnya, pada tanggal 20 Oktober Soeharto selaku Menteri Utama Pertahanan meralat SK yang telah diterbitkan dengan memasukkan kepolisian sebagai aparat yang wajib mengikuti upacara 1 Oktober. "Jadi untuk presiden itu tidak wajib. Hanya saja, Soeharto yang memerintahkan upacara itu kemudian menjadi presiden. Ahirnya dia datang terus pada saat upacara," lanjut Asvi. Asvi mengatakan, kehadiran presiden dalam di Lubang Buaya sangat menyulitkan, terutama pada saat Megawati Seokarnoputri memimpin. Bagi Megawati, menurut Asvi, peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu adalah hal yang menyakitkan, karena sejak terjadinya prahara pada 1965, kekuasaan Presiden Soekarno mulai dilucuti. "Itu bisa dilihat dari upacara yang dipersingkat pada zamannya Megawati. Dan inspektur upacaranya adalah ketua MPR, bukan Megawati sendiri selaku presiden," kata doktor sejarah dari Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sosiales, Paris, ini. Karena itu, Asvi mengusulkan agar presiden memperingati hari bersejarah tersebut di Istana Negara sambil mengukuhkan agenda rekonsiliasi nasional atas peristiwa G30S. Sebab, korban jiwa dalam tragedi kemanusiaan 45 tahun silam itu bukan hanya 7 jenderal, yang kemudian diangkat menjadi pahlawan revolusi, melainkan ratusan ribu warga negara Indonesia. "Saya mengusulkan lebih baik di Istana saja, juga sebagai hari untuk rekonsiliasi nasional. Kalau mengadakan upacara di Lubang Buaya, biarlah khusus TNI saja. Sebab dasar hukumnya keputusan menteri utama pertahanan Soeharto," tutupnya. Kegiatan rekonsiliasi konstruktif terhadap Tragedi Nasional yang melibatkan antar keluarga para korban ini lebih tepat diselenggarakan sehingga dapat membuat masyarakat lebih memahami dan juga mensyukuri apa yang harus dilakukan terhadap momentum ini, bukan mencari dan meributkan kembali tentang siapa yang melakukan dan bertanggungjawab. 15 | P a g e


YPKP 65 Menolak Peringatan G 30 S Jakarta, Bingkai Merah – Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) menggelar konferensi pers (29/9). YPKP 65 menyatakan menolak segala bentuk peringatan Gerakan 30 September (G 30 S) yang diselenggarakan oleh pemerintah. Menurut mereka bangunan sejarah G 30 S/PKI versi Orde Baru yang masih dilanggengkan oleh negara sampai saat ini memuat kebohongan publik. Fakta-fakta sejarah terkini yang diungkapkan beberapa peneliti sejarah menguak keterlibatan Amerika Serikat dengan Central Intelligence Agency (CIA) dan Angkatan Darat di bawah komando Mayor Jenderal Suharto. Mereka sejak jauh hari telah merencanakan aksi konspiratif yang akan menggulingkan Presiden Sukarno secara tdak langsung dengan mengarahkan tuduhannya ke Partai Komunis Indonesia (PKI). Sekaligus, membasmi gerakan revolusioner pendukung setia Sukarno dan mematahkan faksi Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal Nasution. Hal itu membuat Amerika Serikat dapat melalangbuana menghisap kekayaan sumber daya Indonesia dan Suharto naik ke puncak kepemimpinan nasional. Dalam rangka menyongsong diadakannya peringatan 45 Tahun Tragedi berdarah tahun 1965/1966 yang akan dilangsungkan pada tanggal 2-3 Oktober 2010 di Diemen, Amsterdam, saya berusaha menyiarkan ulang beberapa tulisan yang menyangkut peristiwa kejam pelanggaran HAM berat tsb. Kali ini kita kutip tulisan tentang data-data kasus pelanggarah HAM semasa ORBA, yang pernah dimuat dalam website http://umarsaid. free.fr/ . Seperti diketahui peringatan ini akan dihadiri oleh berbagai kalangan dari negeri Belanda, Jerman, Perancis, Swedia, Rep.Ceko dan Indonesia. Slm: Chalik Hamid. Bahan renungan ini juga disajikan di website http://umarsaid. free.fr/

Data-Data Kasus Pelanggaran HAM Semasa Orde Baru (bahan renungan ke-4 untuk memperingati 44 tahun 30 September 1965) Mohon sama-sama kita renungkan,apakah kiranya dalam sejarah bangsa Indonesia sampai kini ada pemerintahan atau kekuasaan yang sudah begitu banyak, begitu lama dan juga begitu luas melakukan berbagai macam kejahatan kemanusiaan, perusakan moral, penyalahgunaan kekuasaan untuk KKN, seperti yang dilakukan selama 32 tahun oleh rejim militer Orde Barunya Suharto ? Tidak ! Mudah-mudahan, sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia di kemudian hari pun tidak akan ada lagi pemerintahan yang begitu banyak dosanya terhadap rakyat banyak. Pemerintahan rejim militer Suharto adalah masa panjang kediktatoran militer yang gelap bagi kehidupan demokrasi dan kehidupan normal bagi sebagian terbesar dari rakyat kita, yang tidak boleh terulang lagi Oleh karena itu, adalah kewajiban kita semua untuk selalu -- atau sesering mungkin -mengingatkan sebanyak mungkin orang kepada masa-masa yang telah mendatangkan kesengsaraan dan kerusakan bagi rakyat dan negara kita ini. Ulangtahun ke-44 peristiwa 30 September 1965 adalah kesempatan yang ideal untuk bersama-sama mengingat kembali kejahatan pimpinan militer di bawah Suharto yang mengkhianati pemimpin besar revolusi rakyat Indonesia, Bung Karno, dan menghacurkan kekuatan kiri pendukungnya, termasuk golongan PKI. Kebetulan sekali, Munas Golkar yang akan diadakan secara besar-besaran di Riau di bulan Oktober juga bisa merupakan peristiwa penting untuk memblejedi apakah itu sebenarnya Golkar, yang bersama-sama golongan militer di bawah Suharto sudah membikin

16 | P a g e


berbagai kejahatan dan pengrusakan yang menyengsarakan begitu banyak orang dan selama puluhan tahun pula. Dalam rangka ini jugalah maka dibawah berikut ini disajikan catatan pribadi seorang (yang menamakan dirinya Ithum), yang secara pokok-pokok atau serba singkat dan dengan baik sekali menyusun data-data tentang berbagai kejahatan dan pelanggaran HAM di Indonesia selama pemerintahan Orde Baru. Data-data tersebut bisa membantu kita semua untuk mengingat kembali berbagai peristiwa-peristiwa tersebut, dan memudahkan kita untuk melengkapinya lebih lanjut dengan bahan-bahan lainnya. A. Umar Said Paris, 11 September 2009 == == == ==

Data-Data Kasus Pelanggaran HAM Semasa Orde Baru Oleh Ithum , 28 Februari 2008 Sebuah bahan refleksi bagi diriku pribadi, melihat perjalanan bangsa yang penuh luka dan darah. Catatan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1965 dan masa pemerintahan orde baru yang ada dalam catatanku. Masih ada pelanggaranpelanggaran HAM yang belum tercatat di sini, semoga cukup waktu untuk melengkapinya. 1965  

Penculikan dan pembunuhan terhadap tujuh Jendral Angkatan Darat. Penangkapan, penahanan dan pembantaian massa pendukung dan mereka yang diduga sebagai pendukung Partai Komunis Indonesia . Aparat keamanan terlibat aktif maupun pasif dalam kejadian ini.

1966   

Penahanan dan pembunuhan tanpa pengadilan terhadap PKI terus berlangsung, banyak yang tidak terurus secara layak di penjara, termasuk mengalami siksaan dan intimidasi di penjara. Dr Soumokil, mantan pemimpin Republik Maluku Selatan dieksekusi pada bulan Desember. Sekolah- sekolah Cina di Indonesia ditutup pada bulan Desember.

1967   

Koran-koran berbahasa Cina ditutup oleh pemerintah. April, gereja- gereja diserang di Aceh, berbarengan dengan demonstrasi anti Cina di Jakarta . Kerusuhan anti Kristen di Ujung Pandang.

1969

17 | P a g e


   

Tempat Pemanfaatan Pulau Buru dibuka, ribuan tahanan yang tidak diadili dikirim ke sana . Operasi Trisula dilancarkan di Blitar Selatan. Tidak menyeluruhnya proses referendum yang diadakan di Irian Barat, sehingga hasil akhir jajak pendapat yang mengatakan ingin bergabung dengan Indonesia belum mewakili suara seluruh rakyat Papua. Dikembangkannya peraturan- peraturan yang membatasi dan mengawasi aktivitas politik, partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Di sisi lain, Golkar disebut- sebut bukan termasuk partai politik.

1970    

Pelarangan demo mahasiswa. Peraturan bahwa Korpri harus loyal kepada Golkar. Sukarno meninggal dalam „tahanan‟ Orde Baru. Larangan penyebaran ajaran Bung Karno.

1971    

Usaha peleburan partai- partai. Intimidasi calon pemilih di Pemilu ‟71 serta kampanye berat sebelah dari Golkar. Pembangunan Taman Mini yang disertai penggusuran tanah tanpa ganti rugi yang layak. Pemerkosaan Sum Kuning, penjual jamu di Yogyakarta oleh pemudapemuda yang di duga masih ada hubungan darah dengan Sultan Paku Alam, dimana yang kemudian diadili adalah Sum Kuning sendiri. Akhirnya Sum Kuning dibebaskan.

1972 

Kasus sengketa tanah di Gunung Balak dan Lampung.

1973 

Kerusuhan anti Cina meletus di Bandung .

1974  

Penahanan sejumlah mahasiswa dan masyarakat akibat demo anti Jepang yang meluas di Jakarta yang disertai oleh pembakaran- pembakaran pada peristiwa Malari. Sebelas pendemo terbunuh. Pembredelan beberapa koran dan majalah, antara lain „Indonesia Raya‟ pimpinan Muchtar Lubis.

1975  

Invansi tentara Indonesia ke Timor- Timur. Kasus Balibo, terbunuhnya lima wartawan asing secara misterius.

18 | P a g e


1977    

Tuduhan subversi terhadap Suwito. Kasus tanah Siria- ria. Kasus Wasdri, seorang pengangkat barang di pasar, membawakan barang milik seorang hakim perempuan. Namun ia ditahan polisi karena meminta tambahan atas bayaran yang kurang dari si hakim. Kasus subversi komando Jihad.

1978   

Pelarangan penggunaan karakter-karakter huruf Cina di setiap barang/ media cetak di Indonesia. Pembungkaman gerakan mahasiswa yang menuntut koreksi atas berjalannya pemerintahan, beberapa mahasiswa ditahan, antara lain Heri Ahmadi. Pembredelan tujuh suratkabar, antara lain Kompas, yang memberitakan peritiwa di atas.

1980  

Kerusuhan anti Cina di Solo selama tiga hari. Kekerasan menyebar ke Semarang , Pekalongan dan Kudus. Penekanan terhadap para penandatangan Petisi 50. Bisnis dan kehidupan mereka dipersulit, dilarang ke luar negeri.

1981 

Kasus Woyla, pembajakan pesawat garuda Indonesia oleh muslim radikal di Bangkok. Tujuh orang terbunuh dalam peristiwa ini.

1982   

Kasus Tanah Rawa Bilal. Kasus Tanah Borobudur . Pengembangan obyek wisata Borobudur di Jawa Tengah memerlukan pembebasan tanah di sekitarnya. Namun penduduk tidak mendapat ganti rugi yang memadai. Majalah Tempo dibredel selama dua bulan karena memberitakan insiden terbunuhnya tujuh orang pada peristiwa kampanye pemilu di Jakarta . Kampanye massa Golkar diserang oleh massa PPP, dimana militer turun tangan sehingga jatuh korban jiwa tadi.

1983  

Orang- orang sipil bertato yang diduga penjahat kambuhan ditemukan tertembak secara misterius di muka umum. Pelanggaran gencatan senjata di Tim- tim oleh ABRI.

19 | P a g e


1984    

Berlanjutnya Pembunuhan Misterius di Indonesia. Peristiwa pembantaian di Tanjung Priuk terjadi. Tuduhan subversi terhadap Dharsono. Pengeboman beberapa gereja di Jawa Timur

1985 

Pengadilan terhadap aktivis-aktivis islam terjadi di berbagai tempat di pulau Jawa.

1986    

Pembunuhan terhadap peragawati Dietje di Kalibata. Pembunuhan diduga dilakukan oleh mereka yang memiliki akses senjata api dan berbau konspirasi kalangan elit. Pengusiran, perampasan dan pemusnahan Becak dari Jakarta. Kasus subversi terhadap Sanusi. Ekskusi beberapa tahanan G30S/ PKI.

1989      

Kasus tanah Kedung Ombo. Kasus tanah Cimacan, pembuatan lapangan golf. Kasus tanah Kemayoran. Kasus tanah Lampung, 100 orang tewas oleh ABRI. Peritiwa ini dikenal dengan dengan peristiwa Talang sari. Bentrokan antara aktivis islam dan aparat di Bima. Badan Sensor Nasional dibentuk terhadap publikasi dan penerbitan buku. Anggotanya terdiri beberapa dari unsur intelijen dan ABRI.

1991 

Pembantaian di pemakaman Santa Cruz, Dili terjadi oleh ABRI terhadap pemudapemuda Timor yang mengikuti prosesi pemakaman rekannya. 200 orang meninggal.

1992  

Keluar Keppres tentang Monopoli perdagangan cengkeh oleh perusahaan-nya Tommy Suharto. Penangkapan Xanana Gusmao.

1993 

Pembunuhan terhadap seorang aktifis buruh perempuan, Marsinah. Tanggal 8 Mei 1993

20 | P a g e


1994 

Tempo, Editor dan Detik dibredel, diduga sehubungan dengan pemberita-an kapal perang bekas oleh Habibie.

1995  

Kasus Tanah Koja. Kerusuhan di Flores.

1996       

Kerusuhan anti Kristen diTasikmalaya. Peristiwa ini dikenal dengan Kerusuhan Tasikmalaya. Peristiwa ini terjadi pada 26 Desember 19962. Kasus tanah Balongan. Sengketa antara penduduk setempat dengan pabrik kertas Muara Enim mengenai pencemaran lingkungan. - Sengketa tanah Manis Mata. Kasus waduk Nipah di madura, dimana korban jatuh karena ditembak aparat ketika mereka memprotes penggusuran tanah mereka. Kasus penahanan dengan tuduhan subversi terhadap Sri Bintang Pamung-kas berkaitan dengan demo di Dresden terhadap pak Harto yang berkun-jung di sana. Kerusuhan Situbondo, puluhan Gereja dibakar. Penyerangan dan pembunuhan terhadap pendukung PDI pro Megawati pada tanggal 27 Juli. Kerusuhan Sambas–Sangualedo. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 Desember 1996.

1997  

Kasus tanah Kemayoran. Kasus pembantaian mereka yang diduga pelaku Dukun Santet di Jawa Timur.

1998  

Kerusuhan Mei di beberapa kota meletus, aparat keamanan bersikap pasif dan membiarkan. Ribuan jiwa meninggal, puluhan perempuan diperkosa dan harta benda hilang. Tanggal 13 – 15 Mei 1998. Pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa Trisakti di jakarta , dua hari sebelum kerusuhan Mei.3. Pembunuhan terhadap beberapa mahasiswa dalam demonstrasi menentang Sidang Istimewa 1998. Peristiwa ini terjadi pada 13 – 14 November 1998 dan dikenal sebagai tragedi Semanggi I.

1999

21 | P a g e


 

Pembantaian terhadap Tengku Bantaqiyah dan muridnya di Aceh. Peritiwa ini terjadi 24 Juli 1999. Pembumi hangusan kota Dili, Timor Timur oleh Militer indonesia dan Milisi pro integrasi. Peristiwa ini terjadi pada 24 Agustus 1999. Pembunuhan terhadap seorang mahasiswa dan beberapa warga sipil dalam demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB). Peristiwa Ini terjadi pada 23 – 24 November 1999 dan dikenal sebagai peristiwa Semanggi II.

Ditulis dalam indonesia, pojok santai | Tag: 1965, ham, indonesia Diambil dari http://ithum. wordpress. com/2008/ 02/28/data- data-kasus- pelanggaran- hamsemasa- orde-baru) **************

Pernyataan Sikap UNGKAP KEBENARAN, REHABILITASI KORBAN Konstruksi sejarah G 30 S yang diasosiasikan oleh pemerintah sebagai pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) terbukti manipulatif. Fakta-fakta sejarah yang dikemukakan penelitipeneliti sejarah terkini berkata lain. Mereka membeberkan adanya kudeta merangkak oleh Suharto terhadap pemerintahan Sukarno dengan memasang suatu aksi konspiratif yang dirancang untuk memusnahkan gerakan revolusioner sebagai pendukung setia Sukarno. Manifestasinya diawali dengan pembunuhan perwira-perwira Angkatan Darat pada 30 September 1965. Aksi-aksi konspiratif mereka didalangi oleh CIA (Amerika) dan Angkatan Darat di bawah faksi Suharto. Pembunuhan para perwira pada 30 September 1965 menjadi dalih penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan massal pendukung setia Sukarno. Mereka yang tidak tahu soal aksi G30 S, tepatnya menurut istilah Sukarno, Gerakan 1 Oktober 1965 (Gestok), telah mengalami pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia. Kondisi pelanggaran HAM berat berlangsung sekian lama hingga kini karena konstruksi sejarah yang manipulatif itu. Akibatnya, terjadi stigmatisasi terhadap korban dan keluarga korban. Stigma yang melekat pada korban dan keluarga korban membuat mereka mengalami diskriminasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang seharusnya dilindungi oleh negara. Sejalan dengan UUD 1945 Amademen Keempat Tahun 2002 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) yang menyebutkan negara memiliki fungsi sebagai perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sesuai prinsip hukum dan demokrasi dan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, seharusnya negara segera merehabilitasi hak-hak korban dengan terlebih dahulu melakukan terobosan dengan membongkar konstruksi sejarah palsu buatan rejim Orde Baru dengan mengakomodir fakta-fakta sejarah terkini.

Atas dasar itu, YPKP 65 menyatakan:

22 | P a g e


1. Menolak konstruksi sejarah palsu buatan rejim Orde Baru soal G 30 S yang masih digunakan negara sampai saat ini 2. Menolak segala peringatan yang dilakukan pemerintah perihal G 30 S yang diasosiasikan dengan pemberontakan PKI Selain itu, YPKP 65 menuntut: 1. Ungkap kebenaran sejarah soal Gerakan 1 Oktober 1965 yang didalangi oleh CIA dan Angkatan Darat faksi Suharto 2. Presiden harus mengeluarkan permintaan maaf kepada korban atas kesalahan negara yang pernah melakukan penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan jutaan orang terkait dengan kejahatan kemanusiaan 1965 3. Pulihkan hak-hak korban 4. Negara harus bertanggung jawab di hadapan hukum 5. Negara harus menjamin agar kejahatan kemanusiaan serupa tidak terulang kembali di masa depan dengan cara menegakan HAM dan demokrasi kerakyatan Jakarta, 29 September 2010. Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65)

ISTIQLAL (11/5/2000)#

MEMPERTAHANKAN TAP MPRS XXV/1966 = KEMBALI KE ZAMAN JAHILIAH Oleh: Alam Tulus Berbagai cara telah dilakukan kaum fasis Indonesia guna menentang dicabutnya kembali Tap MPRS No XXV/1966, yang melarang berdirinya PKI dan penyebaran ajaran marxisme-leninismekomunisme. Di antaranya ada yang melalui pernyataan pada media massa, ada yang melalui demo sampai membakar bendera palu arit. Membakar bendera palu arit dalam hal ini, sesungguhnya mereka membakar bendera Gus Dur (NU) yang mengusulkan dicabutnya Tap MPRS tsb, serta bendera PKB yang mendukung pencabutan tsb. Kaum fasis mengharamkan komunisme, itu sudah hal yang umum. Suharto sebagai seorang fasis, besar sekali sumbangannya bagi pengembangan ideologi fasis di Indonesia. Di mulainya dengan melahirkan Tap MPRS No XXV/1966 dan kemudian ditingkatkannya ke penggulingan Presiden Sukarno dari kekuasaannya. Setelah kekuasaan berada di tangannya, maka siapa saja yang berani terang-terangan mengecam akal-akalan Suharto untuk memperkaya diri serta anak-anaknya melalui KKN, akan dijebloskannya ke dalam penjara. Dengan Tap MPRS yang melarang komunisme itu, Suharto leluasa untuk menuduh setiap orang sebagai komunis, subversif bila berbeda pendapat dengan dirinya, terutama bila berani menentang perbuatannya yang tidak adil. Dan orang-orang yang diuntungkan oleh Tap MPRS tsb selama 32

23 | P a g e


tahun Suharto berkuasa, berkepentingan benar untuk mempertahankan tetap berlakunya Tap MPRS teb. Kaum fasis dan pendukung fasis Suharto itulah yang kini bergerak menentang pencabutan tap MPRS tsb. Kefasisannya Tap MPRS itu diakui Sekneg melalui "buku putih "(G.30-S pemberontakan PKI), bahwa fasisme adalah ideologi otoriter yang memuja superioritas nasional! Anti komunisme dan liberalisme. Marilah kita menoleh kebelakang sejenak. TIGA DIMENSINYA SUKARNO Sebelum meletus apa yang dinamakan Peristiwa G.30-S, masalah perbedaan ideologi politik tidaklah begitu gencar dipermasalahkan. Bahkan NASAKOM-nya Bung Karno, Presiden pertama RI, yang awalnya dicetuskan pada tahun 1926, tidak diberi label ideologi sekuler dan menganut atheisme. Karena Bung Karno memiliki tiga kualifikasi sekaligus, yaitu: 1.

Kehidupan kerohaniaannya (spritual way of lifenya) adalah seorang muslim taat, jadi agamis, Theis, bahkan menjadi anggota Muhammadiyah Bengkulu, yang Konsul PB-nya seorang muslim Tionghoa, Oei Cheng Hien;

2. Seorang nasionalis, yang bercita-cita memerdekakan bangsa dan tanah air, dan anti penjajahan (kolonialisme dan imperialisme); 3. Filsafat visi politik, ekonomi, menganut paham demokrasi dan sosialisme, yang memakai senjata sosial ekonomi paham marxisme, yaitu filsafat dialektika, ideologi mazhab sejarah materialisme, dan teori ekonomi politik evolusisme Darwin. Dalam dimensi spritual, Bung Karno adalah mukmin, bertauhidi, mengakui Keesaan Tuhan, jadi penganut monotheimse. Sebagai insan kelahiran dan putera Nusantara yang mengalami penjajahan dan penindasan kolonialisme dan imperialisme, Bung Karno berjiwa nasionalisme. Untuk memerdekakan rakyat, masyarakat, bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan dan mendirikan negara RI yang ber-Pancasila. Dalam dimensi politik ekonomi, sosial, Bung Karno memakai metode analisa ilmiah filsafat dialektika, yang dirintis oleh Hegel, Fauerbach (thesa, anti thesa dan synthesa). Dalam menganalisa perkembangan masyarakat (sosiologi), Bung Karno memakai metode yang dikembangkan oleh Darwin, yaitu historis materialism (dari primitif komunisme, pemilikan budak, feodalisme, kapitalisme, imperialisme, sosialisme dan modern komunisme). Ketiga-tiganya dijadikan trilogi (Nasamar-Nasionalisme, Agama dan Marxisme). Teori-teori itu adalah lahir di Eropa barat, setelah era Pencerahan dan Kebangkitan (renaisance) dan pemisahan bidang antara gereja dan Negara, atau antara agama dengan politik, antara masalah ukhrowi dan duniawi sehingga dipakai istilah profaan (agama) dan sekuler untuk urusan keduniaan. Bila mengatur dan mempermasalahkan ukhrowi memakai filsafat Theisme dan jika mempermasalahkan duniawi, memakai filsafat Non Theisme (Atheisme), tanpa mempermasalahkah urusan ilahiah. NON THEISME TIDAK ANTI TUHAN DAN AGAMA Di Jawa, sebelum peresmian pemakaian istilah Santri dan Abangan oleh Clifford Geertz, oleh rakyat biasa dipakai folklore "Mutihan", yang berasal dari bahasa Arab "Muthii" atau man athaa'a dan qauman atau ummatan/kaumatan. Sedang istilah Abangan dipakai untuk mereka yang non muthi yaitu Abaa Ya'baa, mengabaikan tidak mentaati, tidak menjalankan penuh syariah agama. Para Santri biasanya menyenangi pakaian yang berwarna putih, sehingga juga disebut kaum yang berpakaian putih. Walaupun kaum Abangan tidak menjalankan syariah, namun mereka tetap merasa sebagai muslim, karena ketika menginjak dewasa, dikhitan (diislamkan), atau nikah di serambi masjid, dengan

24 | P a g e


menirukan pembacaan syahadatain sebagai pernyataan muslimin, berkeimanan kepada Allah dan rasulullah Muhammad Saw. Mereka disebut muslim cacah jiwa (statistik). Mereka yang diindikasikan, dengan praduga-salah, sebagai terlibat G.30-S, pada umumnya percaya kepada hal-hal yang ghaib dari hari kemudian (kiamat) atau yukminuuna bil ghaibi wabil akhirati hum yuqginuun. Jadi, tidak benar bahwa para penganut ideologi politik marxisme adalah didentikan dengan atheis atau penganut atheisme, hanya karena mereka mempermasalahkan masalah politik, sosial, ekonomi, dianggap sebagai murni "kedaulatan" dan bukan masalah agama atau Ketuhanan. Padahal mereka itu berpedoman kepada sabda Nabi Muhammad Saw:" Antum A'lamu biumuuri dunyakum" (Kalian lebih mengerti utusan keduniaan atau masalah sekuler). Jadi, bukan anti Tuhan dan anti agama. Jika dikaji lebih mendalam teori-teori marxisme, ternyata yang dinamakan atheisme adalah paham yang memilah antar bidang agama dan bukan agama, antara negara dan gereja, sehingga ada teori dua pedang atau dua kedaulatan. Yaitu kedaulatan Tuhan/Agama/Gereja dan kedaulatan Negara/sekuler. Gods sovereignity dan Kings sovereignity dan teori Teocratis dan Aristocratis. Jadi huruf "A" dalam atheisme adalah tidak mengkait-kaitkan dalam pemecahan masalah politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan, dengan hal-hal yang berada dalam bidang keagamaan dan Ketuhanan. Tetapi adalah salah kaprah yang terjadi di ndonesia, yaitu non theisme (atheisme) dinyatakan sebagai pandangan hidup anti dan tanpa Tuhan. Bukti sejarah empirik menunjukkan titik temu (kalimatin sawaa) antara Sosialisme dan Islam: 1.

Buku karangan HOS Tjokroaminoto, pimpinan Pusat Partai Syarikat Islam yang berjudul "Islam dan sosialisme";

2. Semaun, Darsono, Alimin dan Musso adalah mantan-mantan anggota SI dan murid HOS Tjokroaminoto, demikian pula Bung Karno, salah satu diantara founding fathers RI. Tentu dalam ajaran sekuler yang dianut para marxis dan ajaran Islam yang bermazhab kultural, yaitu persamaan, keadilan, kemanusiaan, kemerdekaan politik, sosial, ekonomi dan budaya. 3. Pernyataan-pernyataan almarhum pemimpin-pemimpin Masyumi pada era RI Yogyakarta (1946-1948) Mr Muhammad Roem, Mr Syafruddin Prawiranegara, Mr Yusuf Wibisono bahwa Masyumi dan Islam kultural dan substansial berasaskan Sosialisme religius. Tentang Syafruddin Prawiranegara menganggap dirinya sosialis Religius, dapat diketahui dengan membaca dalam sebuah buku kecil yang berjudul "Politik dan Revolusi Kita", Yogyakarta 1948. Dalam buku Syafruddin itu antara lain dikatakan: "Apabila unsur-unsur sosialisme tidak ada, revolusi Indonesia tidak ada artinya bagi kami, karena ia tidak memberikan harapan baru kepada kami. Bersama dengan para pemimpin partai-partai lain, ia menganggap pasal 33 UUD 45 sebagai pernyataan sosialisme. Karena itu mengkait-kaitkan para mantan tapol/napol G.30-S digebyah uyah sebagai atheist, anti Tuhan, anti Pancasila adalah kezaliman dan tirani mental dan character assasination. ARTI MEMPERTAHANKAN TAP MPRS XXV/1966 Sesungguhnya mempertahankan tetap berlakunya Tap MPRS XXV/1966, adalah untuk membela lembaga MPRS yang cacat hukum, karena dikotori oleh 136 orang anggota MPRS yang diangkat Suharto dari kalangannya sendiri, tanpa hak. Ia bukan Presiden, 136 anggota MPRS yang diangkat

25 | P a g e


Suharto itu, ialah untuk mengganti anggota MPRS dari PKI dan PNI yang dipecatnya. MPRS yang cacat hukum itulah yang mengeluarkan Tap MPRS No XXV/1966 itu. Mempertahankan Tap MPRS No XXV/1966 adalah untuk mempertahankan suatu Tap yang bertentangan dengan UUD 1945 (pasal 27 dan 28), bertentangan dengan Pancasila. Menurut pidato Bung Karno dalam "Lahirnya Pancasila", negara RI didirikan bukan untuk satu golongan, melainkan dari semua buat semua. Jadi termasuk bagi kaum komunis. Dengan kata lain Tap MPRS tsb isinya menentang UUD 45 dan Pancasila. Jadi, tidak konstitusional. Mempertahankan Tap MPRS XXV/1966 adalah dengan tujuan untuk kembali ke zaman Suharto berkuasa, yang atas nama Demokrasi Pancasila dibunuhnya demokrasi, diinjak-injaknya hak-hak asasi manusia. Lihatlah diantaranya pembantaian di Tanjung Priok, di Aceh dsb. Mempertahankan Tap MPRS No XXV/1966, sama artinya dengan kembali keabad pertengahan (zaman jahiliah), dimana tidak ada kebebasan pikiran, keinsyafan batin (human consience) dan hati nurani manusia. Perbedaan cara berpikir, keinsyafan batin, hati nurani, ideologi, politik semestinya memperkaya khazanah alam pikiran dan budaya sprituai dan menjadi rahmat bagi bangsa dan Negara Republik. Tentu saja harus dia dakan dialog, komunikasi, rekonsialisasi atas dasar saling memahami dan mengerti, mencari titik temu (platform) untuk menegakkan keadilan, kemerdekaan dan meniadakan penindasan, penghisapan manusia oleh manusia. ***

KONSPIRASI DAN GENOSIDA[1] Kemunculan Orde Baru dan Pembunuhan Massal Oleh Bonnie Triyana[2] Gestapu 1965: Awal Sebuah Malapetaka Pada hari kamis malam tanggal 30 September 1965, sekelompok pasukan yang terdiri dari berbagai kesatuan Angkatan Darat bergerak menuju kediaman 7 perwira tinggi Angkatan Darat. Hanya satu tujuan mereka, membawa ketujuh orang jenderal tersebut hidup atau mati ke hadapan Presiden Soekarno. Pada kenyataannya, mereka yang diculik tak pernah dihadapkan kepada Soekarno. Dalam aksinya, gerakan itu hanya berhasil menculik 6 jenderal saja. Keenam jenderal tersebut ialah Letjen. Ahmad Yani, Mayjen. Suprapto, Mayjen. S.Parman, Mayjen. Haryono M.T., Brigjen. D.I Padjaitan, Brigjen. Sutojo Siswomihardjo dan Lettu. Piere Tendean ajudan Jenderal Nasution. Nasution sendiri berhasil meloloskan diri dengan melompat ke rumah Duta Besar Irak yang terletak persis disebelah kediamannya. Di pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, sebuah susunan Dewan Revolusi diumumkan melalui corong Radio Republik Indonesia (RRI). Pengumuman itu memuat pernyataan bahwa sebuah gerakan yang terdiri dari pasukan bawahan Angkatan Darat telah menyelamatkan Presiden Soekarno dari aksi coup d‘ etat. Menurut mereka, coup d‘ etat ini sejatinya akan dilancarkan oleh Dewan Jenderal dan CIA pada tanggal 5 Oktober 1965, bertepatan dengan hari ulang tahun ABRI yang ke-20. Empat hari kemudian, jenazah keenam jenderal dan satu orang letnan itu diketemukan di sebuah sebuah sumur yang kemudian dikenal sebagai Lubang Buaya. Di sela-sela acara penggalian korban, Soeharto memberikan pernyataan bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh aktivis PKI didukung oleh Angkatan Udara. Sehari setelah penemuan jenazah, koran-koran afiliasi Angkatan Darat mengekspose foto-foto jenazah tersebut. Mereka mengabarkan bahwa para jenderal tersebut mengalami siksaan di luar

26 | P a g e


prikemanusiaan sebelum diakhiri hidupnya.[3] Pemakaman korban dilakukan secara besar-besaran pada tanggal 5 Oktober 1965. Nasution memberikan pidato bernada emosional, ia sendiri kehilangan seorang putrinya, Ade Irma Nasution. Upacara pemakaman itu berlangsung tanpa dihadiri Soekarno. Ketidakhadirannya itu menimbulkan beragam penafsiran.[4] Pemuatan foto-foto jenazah korban dan berita penyiksaan yang dilakukan memberikan sumbangan besar terhadap lahirnya histeria massa anti PKI. Di sana-sini orang-orang tak habis-habisnya membicarakan penyiksaan yang dilakukan oleh Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Perempuanperempuan Gerwani itu diisukan mencukil mata jenderal dan memotong kemaluannya.[5] Segera setelah media massa Ibukota yang berafiliasi dengan Angkatan Darat melansir berita tersebut selama berhari-hari, dimulailah suatu pengganyangan besar-besaran pada PKI. Di Jakarta, Kantor pusat PKI yang belum selesai dibangun diluluhlantakan. Beberapa orang pemimpin PKI ditangkap. Tak hanya sampai di situ, anggota PKI pun mengalami sasaran. Secara de facto, sejak tanggal 1 Oktober 1965, Soeharto merupakan pemegang kekuasaan. Soekarno sendiri secara bertahap digeser dari percaturan politik, lebih dalam lagi ia layaknya seorang kapten dalam sebuah team sepak bola yang tak pernah menerima bola untuk digiring. Strategi dan taktik Soeharto dalam melakukan kontra aksi Gestapu 1965 sangat efektif dan mematikan[6]. Dalam waktu satu hari ia berhasil membuat gerakan perwira-perwira ―maju‖ itu kocar-kacir. Sehari setelah menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Soeharto mengeluarkan surat perintah bernomor 1/3/1966 yang memuat tentang pembubaran serta pelarangan PKI dan organisasi onderbouwnya di Indonesia. Inilah coup d‘etat sesungguhnya. Bersamaan ini, dimulai drama malapetaka kemanusiaan di Indonesia. Ganjang Komunis!: Pembunuhan Massal serta Penangkapan Anggota dan Simpatisan PKI di Daerah. Di daerah-daerah, kampanye pengganyangan PKI diwujudkan dengan tindakan penculikan dan pembunuhan secara massal terhadap anggota dan simpatisan PKI. Semua anggota organisasi massa yang disinyalir memiliki hubungan dengan PKI pun tak luput mengalami hal serupa. Pembantaian dilakukan kadang-kadang oleh tentara, kadang-kadang oleh sipil, orang-orang Islam atau lainnya.[7] Di sini, tentara merupakan pendukung utama. Masyarakat merupakan unsur korban propangadis Angkatan Darat yang secara nyata memiliki konflik dengan PKI. Di beberapa tempat memang terjadi konflik antara PKI dan kelompok lain di kalangan masyarakat. Di Klaten misalnya, aksi pembantaian massal menjadi ajang balas dendam musuh-musuh PKI yang berkali-kali melakukan aksi sepihak penyerobotan lahan-lahan milik tuan tanah di sana. Aksi sepihak ini berakibat bagi kemunculan benih-benih konflik di masyarakat. Pasca Gestapu 1965, PKI menjadi sasaran utama kebencian yang terpendam sekian lama.[8] Apa yang terjadi di Klaten tak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Jombang dan Kediri. Namun kedua daerah ini memiliki sejarah konflik yang sangat kronis. Kaum komunis menuduh umat Islam telah mengobarkan ―Jihad‖ untuk membunuh orang komunis dan mempertahankan tanah miliknya atas nama Allah, sedangkan umat Muslim menuduh PKI dan Barisan Tani Indonesia (BTI) melakukan penghinaan terhadap agama Islam.[9] Saling tuduh ini merupakan manifestasi konflik kepentingan diantara dua kelompok.

27 | P a g e


Bagi PKI, tanah merupakan komoditi politik-ekonomi yang dapat dijadikan alasan untuk menyerang kaum Muslim sebagai penguasa tanah mayoritas. Sedangkan kaum Muslim menggunakan isu ideologis atheis terhadap PKI untuk menyerang balik. Dua hal ini memang berujung pada kepentingan ekonomis. Namun, dengan keyakinannya masing-masing, kedua kelompok ini berhasil membangun sebuah opini yang mengarahkan pengikutnya pada titik temu konflik berkepanjangan. Keduanya sama-sama ngotot. Berbeda dengan di Jombang, Kediri dan Klaten, di Purwodadi, pembunuhan massal lebih tepat dikatakan sebagai bagian dari genosida yang dilakukan oleh militer terhadap massa PKI. Di daerah lain yang menjadi ladang pembantaian, tentara hanya bermain sebagai sponsor di belakang kelompok agama dan sipil. Sementara di Purwodadi, tentara memegang peranan aktif dalam pembunuhan massal. Purwodadi ialah sebuah kota kecil yang terletak 60 Km di sebelah Tenggara Semarang. Purwodadi ialah ibukota Kabupaten Grobogan. Daerah ini merupakan salah satu basis komunis terbesar di Jawa Tengah. Amir Syarifudin, tokoh komunis yang terlibat dalam Madiun Affairs tahun 1948, pun tertangkap di daerah ini. Kasus Purwodadi sempat mencuat ketika pada tahun 1969, H.J.C Princen, seorang aktivis kemanusiaan, berkunjung ke Purwodadi. Dengan disertai Henk Kolb dari Harian Haagsche Courant dan E. Van Caspel,[10] Princen meninjau secara langsung keabsahan berita pembunuhan massal yang didengarnya dari seorang pastor. Adalah Romo Wignyosumarto yang kali pertama menyampaikan adanya pembunuhan besar-besaran ini. Romo Sumarto melaporkan berita tersebut pada Princen setelah ia mendengarkan pengakuan dari seorang anggota Pertahanan Rakyat (Hanra) yang turut dalam pembunuhan massal.[11] Digunakannya unsur Hanra dalam pembunuhan massal sangat dimungkinkan karena lebih mudah diorganisir dan dikendalikan secara langsung oleh tentara setempat. tak terjadinya konflik horizotal di Purwodadi menyebabkan militer harus turun tangan langsung untuk melakukan pembunuhan massal. Di Jombang, Kediri dan Klaten, tentara hanya mensuplai senjata bagi kelompok-kelompok sipil. Selanjutnya mereka hanya memberikan dukungan-dukungan baik dalam penangkapan maupun dalam hal penahanan Anggota dan Simpatisan PKI. Pembunuhan dan penangkapan Anggota dan Simpatisan PKI di Purwodadi dibagi kedalam dua periode. Pertama, ialah penangkapan dan pembunuhan yang dilakukan tahun 1965. pada peristiwa ini ukuran penangkapan ialah jelas, artinya militer hanya menangkap mereka yang memiliki indikasi anggota PKI aktif beserta anggota-anggota organisasi onderbouw PKI. Penangkapan periode pertama lebih memperlihatkan bagaimana militer melakukan strategi penghancuran secara sistemik terhadap PKI. Organisasi yang memiliki hubungan dengan PKI atau apapun itu sepanjang berbau komunis dapat dipastikan ditangkap. Ini memang cara yang paling efektif kendati jumlah korban tentu sangat banyak. Dengan cara ini penguasa Orde Baru dapat meminimalisir ancaman komunisme. Perang terhadap penganut Marxisme ini memang lebih rumit dari sekedar anti-komunisme.[12] Dari sudut pandang manapun terlihat jelas jika Orde Baru berusaha membangun sebuah konstruk kekuasaan tanpa aroma komunisme sedikitpun. Kedua, penangkapan dan pembunuhan massal yang dilakukan pada tahun 1968. Pada periode ini, ukuran penangkapan sangat tidak jelas, serba semrawut dan serba asal-asalan. Hanya karena menjadi anggota Partai Nasional Indonesia – faksi Ali Sastroamidjojo-Surachman – militer sudah

28 | P a g e


dapat menangkapnya. Penangkapan ini dikenal sebagai penangkapan terhadap Soekarno – Sentris atau dikenal sebagai SS.[13] Operasi penangkapan pada tahun 1968 ini dilakukan di bawah Komandan Komando Distrik (Kodim) 0717 Purwodadi dengan dibantu Batalyon 404 dan 409. Operasi ini diberi nama Operasi Kikis. Melalui operasi inilah seluruh anasi-anasir kekuatan komunis dan Orde Lama (SS) ditangkap. Tak jelas apa motivasi penangkapan terhadap orang-orang SS ini. Namun ini dapat dipahami sebagai usaha untuk mengkikis kekuatan Orde Lama. Di pusat kekuasaan, Soeharto sedang berusaha untuk mengukuhkan kekuasaanya. Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 1971, kekuatan anti Orde Baru tentu menjadi penghalang bagi kekuasaanya. Pada perkembangan selanjutnya, orang-orang yang dianggap komunis ini didesain sebagai massa mengambang atau Floating Mass. Mereka tak dibiarkan memasuki sebuah organisasi politik tertentu selama kurun waktu lima tahun menjelang Pemilihan Umum (Pemilu),[14] namun suara mereka dapat dipastikan disalurkan melalui Golongan Karya (Golkar). Konsep massa mengambang sendiri ialah sebuah konsep yang diajukan oleh Mayjen Widodo, Panglima Kodam VII/Diponegoro Jawa Tengah. Lalu konsep ini dikembangkan oleh pemikir dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), sebuah lembaga think- tanks Orde Baru yang berdiri pada tahun 1971 atas sponsor Ali Murtopo dan Soedjono Hoemardani, dua orang jenderal yang memiliki hubungan spesial dengan Soeharto.[15] Tak berlebihan jika kasus di Purwodadi dapat dikategorikan ke dalam tindakan Genosida. Genocide menurut Helen Fein[16] adalah suatu strategi berupa pembunuhan, bukan semata-mata karena benci atau dendam, terhadap sekelompok orang yang bersifat ras, suku, dan politik untuk meniadakan ancaman dari kelompok itu terhadap Keabsahan Kekuasaan para pembunuh. Penangkapan dan pembunuhan massal pada tahun 1968 ini banyak menimbulkan korban. Banyak mereka yang tak mengetahui apapun tentang politik ditangkap bahkan dibunuh. Contohnya seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Sp.: ―saya hanya pemain sandiwara Ketoprak pedesaan. Namun, saya ditangkap karena saya dianggap memiliki hubungan dengan Lekra. Oleh karena itu saya sempat mendekam di Penjara Nusa Kambangan selama 3 tahun. Di sebuah Kamp di Pati, saya dipaksa untuk mengakui bahwa saya anggota PKI.‖[17] Ini membuktikan ekses negatif pada sebuah operasi militer. Hal serupa pernah diungkapkan oleh Ali Murtopo, ia mengatakan jatuhnya korban pembunuhan massal di Purwodadi ialah sebuah konsekuensi dalam sebuah operasi militer.[18] Operasi militer merupakan salah satu usaha yang digunakan tentara Indonesia dalam mengontrol, memperkukuh dan memberikan sebuah ukuran kesetiaan bagi pemerintah pusat. Operasi ini kerap dilakukan dalam rangka menumpas gerakan perlawanan daerah terhadap pusat. Penguasa Pusat (Baca: Jakarta) memposisikan sebagai kosmis kekuasaan Raja sementara daerah ditempatkan sebagai Kawula. Hal ini merupakan hasil dari interdependensi antara kekayaan dan politik dalam masyarakat tradisional.[19] Jelas sebuah operasi militer memiliki arti strategis dalam menjaga kekuasaan pusat atas kekayaan daerahnya. Kebijakan operasi militer di Purwodadi tidak terlepas dari peranan komandan Kodim 0717 sendiri sebagai penguasa militer setempat. Letkol. Tedjo Suwarno, Komandan Kodim dikenal sebagai

29 | P a g e


orang yang keras dan berambisi.[20] Atas perintahnyalah ratusan orang ditangkap selama tahun 1968. Seorang saksi bernama Bapak Wt bercerita perihal penangkapan besar-besaran pada tahun 1968. Tahanan itu ditempatkan di sebuah Kamp di Kuwu, desa kecil yang terletak 25 Km di Selatan Purwodadi: ―saya ditempatkan di sebuah kamp di Kuwu. Setiap sore datang sekitar dua ratus orang tahanan. Namun, di pagi hari, dua ratus orang itu telah dibawa oleh aparat. Yang tersisa hanya saya dan dua teman saya‖,[21] di kemudian hari ia mendengar kabar bahwa ratusan orang itu di bunuh di daerah Monggot atau di daerah lainnya di sekitar Kabupaten Grobongan. Bagi mereka yang kaya dan memiliki hubungan khusus dengan para perwira militer, sogok atau suap kerapkali terjadi demi menyelamatkan suami, anak atau sanak saudaranya yang ditahan militer Purwodadi. Tak heran jika pada waktu itu banyak perwira-perwira yang menumpuk kekayaan hasil dari uang sogok kerabat tahanan tahanan. Di waktu selanjutnya sudah menjadi kebiasaan jika seorang penguasa militer merupakan pelindung yang ampuh untuk apapun. Seorang pengusaha misalnya, ia dapat bebas berdagang di sebuah daerah dengan meminta backing pada penguasa militer setempat.[22] bukan isapan jempol jika penguasa militer di daerah memiliki pengaruh besar. Figur kepemimpinan militer di daerah seperti halnya di Purwodadi memang memiliki pengaruh yang cukup kuat. Di masa Orde Baru, sudah menjadi kebiasaan jika seorang Komandan Kodim (Dandim) diangkat menjadi Bupati. Ini dilakukan atas pertimbangan kemanan dan realisasi dari Dwi Fungsi ABRI. Fenomena tersebut dikenal sebagai konsep kekaryaan ABRI. Konsep ini diperuntukan bagi perwira militer yang karirnya mentok atau tak lagi memiliki kesempatan menapaki jenjang karir yang lebih tinggi. Para perwira ini biasanya diplot menjadi kepala daerah baik di tingkat I atau II. Orde Baru menciptakan kategori daerah-daerah tertentu bagi penempatan perwira-perwira mentok ini.[23] Pada masa Orde Baru, Penguasa militer di daerah, dari Tk I hingga II atau bahkan tingkat Komando Rayon Militer (Koramil) berusaha dengan keras menciptakan suasana aman dan stabil. Maka ukuran kestabilan keamanan pasca Gestapu 1965 ialah dengan mencegah timbulnya kembali kekuatan komunisme di Indonesia.[24] Ada kesan dengan menahan sebanyak-banyaknya massa PKI merupakan prestasi tersendiri. Dengan cara ini kondisi sosial-politik setempat dinyatakan stabil dan terkendali. Pemerintah Orde Baru menganggap komunisme ialah musuh yang paling utama dalam pembangunan. Selama hampir 32 tahun, bahaya laten komunis didengung-dengungkan sebagai sebuah momok yang menakutkan. Ini ditunjukan dengan cara memutar film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G.30.S/PKI yang disutradarai oleh Arifin C. Noor setiap tahunnya. Kekhawatiran yang teramat sangat pada komunis (komunisto phobia) memang terlihat begitu jelas inheren pada masa Orde Baru. tak hanya itu, pemerintah Orde Baru tak segan-segan melemparkan stigma PKI pada organisasi-organisasi yang berlawanan dengan kebijakannya. Kasus 27 Juli 1996 memperlihatkan secara jelas usaha Orde Baru dalam membangkitkan ketakutan masyarakat akan komunisme.[25] Penahanan ribuan anggota dan simpatisan PKI selama kurun waktu 1965 – 1980-an (dalam beberapa kasus bahkan hingga masa reformasi tiba) juga bagian dari usaha Orde Baru mencegah penularan komunisme pada masyarakat. Tahanan politik ini dibuang di Pulau Buru, Nusa Kambangan dan penjara-penjara di tiap daerah. Tak ada itikad dari Orde Baru untuk melepaskannya. Segera

30 | P a g e


setelah mendapatkan tekanan internasional, khususnya Amnesti Internasional, pemerintah Orde Baru melepaskan beberapa tahanan politik dengan klasifikasi A, B dan C.[26] Pemerintah memiliki berbagai dalil dalam aksi penahanan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI. Pada tahun 1975, Pangkopkamtib Laksamana Sudomo mengatakan bahwa pelepasan tahanan politik di saat itu merupakan ancaman bagi kestabilan nasional.[27] Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Sudomo, Letkol. Tedjo Suwarno di dalam sebuah kunjungan wartawan Ibu Kota ke Kamp-kamp di Purwodadi mengatakan bahwa bila mereka dikembalikan ke masyarakat akan menimbulkan problem tersendiri dan masyarakat akan berontak.[28] Di pihak lain, Bapak S mengatakan bahwa setelah penangkapan atas dirinya, keluarganya mengalami penderitaan. Ia sebagai kepala keluarga tak lagi dapat menghidupi istri dan anak-anaknya.[29] Istrinya terpaksa berjualan nasi di depan Stasiun Purwodadi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan mengirim makanan sekedarnya pada Bapak S. yang saat itu di dalam Kamp di Purwodadi. Penahanan atas anggota dan simpatisan PKI tidak saja menyisakan trauma mendalam[30] bagi mereka namun keluarganya juga harus menghadapi kenyataan hidup yang serba kekurangan. Di Purwodadi banyak keluarga yang hidup dalam kesederhanaan akibat penahanan dan pembunuhan terhadap anggota keluarganya yang dituduh anggota maupun simpatisan PKI. Bahkan di sebuah desa di Purwodadi, dikenal sebagai ―kampung janda‖ karena suami-suami mereka diciduk oleh militer. Hingga kini tak dapat dipastikan secara pasti berapa jumlah korban yang meninggal dalam peristiwa pembunuhan massal di Purwodadi dalam kurun waktu tahun 1965-1968. H.J.C Princen mengatakan bahwa korban tewas ada sekitar 850 – 1000 orang. Sementara itu menurut perhitungan Maskun Iskandar, seorang wartawan harian Indonesia Raya, korban berkisar 6.000 jiwa. Berapapun jumlahnya, satu nyawa manusia yang hilang merupakan dosa yang tak terampuni. Maka penegakan hukum ialah jawabannya untuk menghindari perulangan peristiwa serupa. Litsus dan Label KTP: Kontrol atas Mantan Tahanan Politik Penderitaan tidak berakhir begitu saja. Setelah para tahanan politik pulang dari pembuangan di pulau Buru, Nusa Kambangan atau penjara lainnya, aparat militer masih saja melakukan pengawasan pada diri mereka dan keluarganya. Bapak Rk, seorang tahanan politik jebolan Pulau Buru menceritakan bagaimana dirinya diintimidasi oleh aparat setelah pulang dari Pulau Buru pada tahun 1979. ―Sepulangnya dari Pulau Buru, saya membuka praktek sebagai mantri. Obat-obatan yang saya bawa dari Pulau Buru saya gunakan untuk mengobati masyarakat yang membutuhkan. Namun karena hal tersebut, Koramil mendatangi saya dan memanggil saya untuk diinterogasi‖[31] Pengawasan yang extra ketat ini memang diberlakukan bagi mantan tahanan politik. Salah satu cara untuk memantau gerak gerik mereka pemerintah Orde Baru menetapkan untuk memberi tanda khusus Ex Tapol (ET) dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) para mantan tahanan politik. Tindakan lainnya, selama Orde Baru, keluarga mantan tahanan politik tidak diperkenankan memasuki dunia politik atau menjadi pegawai negeri. Untuk yang satu ini pemerintah menetapkan Penelitian Khusus (Litsus) kepada calon pegawai negeri.

31 | P a g e


Seorang mantan tahanan politik pernah mengatakan sebuah lelucon bahwa label ET dalam KTP-nya bukan berarti Ex-Tapol tapi tidak lain adalah ―elek terus‖ (Indonesia: Jelek Terus). Menyitir apa yang pernah dikatakan oleh Ben Anderson bahwa kekuasaan Orde Baru dibangun diatas tumpukan mayat. Namun sejarah membuktikan bahwa atas nama apapun, sebuah orde yang dibangun di atas penderitaan rakyatnya pasti akan tumbang dengan sendirinya.* **** << Dimuat dalam Jurnal MESIASS Masyarakat Indonesia Sadar Sejarah Semarang, Jawa Tengah >> ---------------------------------------------------------[1] Makalah ini dibuat dalam rangka diskusi yang diselenggarakan Australian Consortium for InCountry Indonesian Studies (ACICIS) di Yogyakarta 17 Oktober 2002. [2] Penulis adalah Koordinator Kajian dan Diskusi pada Masyarakat Indonesia Sadar Sejarah (Mesiass) dan Mahasiswa Sejarah Universitas Diponegoro, Semarang. Kini sedang menulis skripsi tentang pembantaian massal anggota dan simpatisan PKI di Purwodadi. [3] Bandingkan dengan Hermawan Sulistyo dalam Palu Arit di Ladang Tebu, Sejarah Pembantaian yang Terlupakan 1965-1966 (Jakarta: Kepustakaan Gramedia Populer, 2000) Hal. 8 [4] Meskipun mungkin karena pertimbangan keamanan, ketidakhadiran itu tetap dianggap sebagai skandal. Lihat Hermawan Sulistyo dalam Ibid..hal. 8. Mengutip dari John Hughes dalam Indonesian Upheaval (New York: David McKay, 1967) hal. 137-138. [5] Untuk lebih lengkap, periksa Saskia Eleonora Wieringa dalam Penghancuran Gerakan Wanita di Indonesia (Jakarta: Kalyanamitra dan Garba Budaya, 1999) Hal. 498. [6] Dalam pledoinya Kolonel A. Latief menceritakan bahwa sesungguhnya Soeharto telah mengetahui bahwa akan ada sebuah gerakan yang akan menangkap Dewan Jenderal. Lihat Kolonel A. Latief dalam Pledoi Kolonel A.Latief Soeharto Terlibat G.30.S (Jakarta: ISAI, 2000), hal. 129. [7] John D. Legge dalam Sukarno Biografi Politik (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001) Hal. 457. [8] Untuk diskusi lebih lanjut lihat Kata Pengantar Soegijanto Padmo pada Aminudin Kasdi dalam Kaum Merah Menjarah (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2001) [9] ―Sedari awal semangat agama masuk dalam konflik tanah. Kelompok NU menuduh PKI dan BTI telah menyerang sekolah-sekolah agama dan menghina Islam, sementara kaum Muslim dituduh telah mendorong pengikutnya untuk mengganyang ―kaum atheis‖ dan mempertahankan milik mereka atas nama Allah. Untuk lebih lanjut lihat Hermawan Sulistyo dalam op.cit., hal. 146 mengutip dari Rex Mortimer dalam The Indonesian Communist Party and Landreform, 1959-1965 (Clayton, Victoria: Center of Southeast Studies, Monash University, 1972), hal. 48. [10] Harian Sinar Harapan, edisi 3 Maret 1969. [11] A Javanese Catholic priest, Father Sumarto, had pieced together an account of the massacre from the confession of conscience stricken Catholic members of the Civil Defense Corp, who had been forced to take for it. Untuk diskusi lebih lanjut periksa Brian May dalam The Indonesian Tragedy (Singapore: Graham Brash (Pte) Ltd, 1978), hal. 205

32 | P a g e


[12] Memorandum Intelejen CIA, ―Indonesian Army Attitudes toward Communism‖ Directorate of Intelligence, Office Current Intelligence, 22 November 1965, case #88-119, Doc. 119, butir 1. [13] Wawancara dengan Bapak S., seorang Sekretaris Sarekat Buruh Kereta Api (SBKA) Stasiun Purwodadi. SBKA, menurut versi Orde Baru, adalah onderbouw PKI. Bapak S., mengatakan bahwa penangkapan dan pembunuhan yang paling besar justru terjadi pada tahun 1968. Tentara dapat menangkap orang-orang hanya karena menjadi anggota PNI Ali Sastroamidjojo – Surachman (PNI-ASU) atau motif dendam lainnya. [14] General Widodo mantained that party activity in the villages disrupted the hard work and unity necessary for development. Far better to let the population ‗float‘ without party contact in the five year period during elections….diskusi lebih lanjut lihat Hamis McDonald dalam Suharto‘s Indonesia (Blackburn, Victoria: Fontana Books, 1980), hal. 109. [15] Lihat Dewi Fortuna Anwar, Policy Advisory Institutions: ―Think – Tanks‖ dalam Richard W. Baker (ed) et.al., Indonesia The Challenge of Change (Pasir Panjang, Singapore: ISEAS and KITLV, 1999), hal. 237. [16] Helen Fein, Revolutionary and Antirevolutionary Genocides: A Comparison of State Murders in Democratic Kampuchea, 1975 to 1979, and In Indonesia. 1965 to 1966, dalam Contemporary Studies of Society and History, Vol. 35, No. 4, October 1993, Hlm. 813. Dikutip dari Hermawan Sulistyo dalam loc.cit..Hal. 245-246 [17] Wawancara dengan Bapak Sp. [18] Harian Sinar Harapan, Selasa 11 Maret 1969. [19] Interdependensi antara kekayaan dan politik dalam masyarakat tradisional menimbulkan dua hal. Pertama, negara dan raja harus mengontrol harta kekayaan kawula guna menghindarkan ancaman politis dari mereka. Kedua, kawula yang secara politik dan fisik berada di bawah harus dieksploitasi sedemikian rupa…lebih lanjut periksa Onghokham dalam Rakyat dan Negara ( Jakarta: LP3ES dan Pustaka Sinar Harapan, 1991), hal. 103. [20] ―Pak Tedjo itu kelihatannya berambisi menjadi Bupati Grobogan. Ia dulu sering berceramah kemana-mana tentang Pancasila. Ia memang terkenal galak‖. Wawancara dengan Bapak A [21] Wawancara dengan Bapak Wt [22] Dalam banyak hal, sipil tampaknya lebih tergantung pada militer baik secara politik, kekuasaan maupun ekonomi, ketimbang sebaliknya. Untuk hal ini lihat Indria Samego dalam TNI di Era Perubahan (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999), hal. 34. Juga lihat Harold Crouch dalam General and Business in Indonesia, Pacifis Affairs, 48, 4, 1975/76. [23] Replika selama masa Orde Baru, dengan munculnya kriteria daerah A, B dan C, secara politik sangat menguntungkan ABRI, terutama dalam penjatahan mengenai kepala daerah tingkat I dan II. Kriteria A merupakan daerah yang sangat rawan secara politik, sehingga jabatan politik (Bupati maupun Gubernur) harus dipegang oleh orang militer. kriteria B setengah rawan, dapat diisi oleh sipil maupun militer, tapi kenyataannya banyak diisi oleh militer. Sedangkan kriteria C adalah kriteria daerah aman, secara konsep dapat diisi oleh sipil tetapi kenyataannya justru sering diisi pula oleh militer. Untuk diskusi lebih lanjut lihat M. Riefqi Muna dalam Persepsi Militer dan Sipil Tentang Dwifungsi: Mengukur Dua Kategori Ganda. Dimuat dalam Rizal Sukma

33 | P a g e


et.al.., dalam Hubungan Sipil – Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia (Jakarta : CSIS, 1999), hal. 50. [24] Kebangkitan komunis tidak saja dikhawatirkan akan datang dari dalam negeri pun dari luar negeri. Pada tahun 1971, ketika kampanye Pemilu sedang dilakukan, beberapa orang diplomat Uni Soviet berkunjung ke Jawa Tengah. Panglima Kodam VII/Diponegoro di Semarang hampir-hampir melarang kunjungan mereka ke daerahnya. Hal tersebut ditanggapi oleh menteri luar legeri dengan mengeluarkan larang kunjungan ke daerah-daerah bagi diplomat negeri komunis itu. Untuk hal ini periksa Harold Crouch dalam Militer dan Politik di Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hal. 376. [25] Pada waktu itu, Kasospol ABRI, Letjen. Syarwan Hamid melekatkan label komunis pada Partai Rakyat Demokratik (PRD). PRD dituduh sebagai dalam di balik kerusuhan tersebut. Hingga kini, kasus pengrusakan terhadap markas PDI (sekarang PDI-Perjuangan) itu belum tuntas. [26] Kategori A diberikan pada mereka yang dianggap terlibat secara langsung pada peristiwa Gestapu 1965, kategori B berarti mereka yang dianggap memberikan dukungan pada Gestapu 1965 dan kategori C dilabelkan pada mereka yang mengetauhi peristiwa Gestapu secara langsung atau tidak. Pada bulan September 1971, Jenderal Sugiharto mengatakan pada wartawan bahwa jumlah tahanan politik kategori A ialah 5.000 orang, untuk kategori B menurut Pangkopkamtib sekitar 29. 470 dan kategori C menurut Jenderal Sudharmono ada sekitar 25.000 orang tahanan. Untuk perihal ini silahkan lihat Amnesty International dalam Indonesia an Amnesty International Report (London: Amnesty International Publication, 1977), hal. 31-44. [27] Lihat Hamish McDonald dalam Ibid., hal.219-220. [28] Harian Indonesia Raya, Rabu 12 Maret 1969. [29] Wawancara dengan Bapak S. [30] Untuk lebih lengkap periksa Liem Soei Liong, It‘s the Military, Stupid! Dalam Freek Colombijn dan Thomas Lindblad (ed) et.al., Roots of Violence In Indonesia (Leiden: KITLV, 2002), hal. 199. [31] Wawancara dengan Bapak Rk.

SUDAH 44 TAHUN MASIH TERUS BERLANGSUNG IMPUNITY ATAS PELANGGARAN HAM BERAT 1965-66 (1/4) (MENYOROT LIKU-LIKU SEJARAH PANJANG PERJUANGAN PENEGAKAN KEBENARAN DAN KEADILAN BERKAITAN PELANGGARAN HAM BERAT 1965-66 DI INDONESIA DAN LUAR NEGERI) Oleh MD Kartaprawira* Peristiwa G30S yang meletus pada pagi hari 01 Oktober 1965 adalah suatu fakta sejarah yang berbuntut tragis bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebab kekuatan militaris kanan di bawah pimpinan jenderal Suharto dengan dalih menumpas G30S menegakkan kekuasaan diktatur-militerfasis, melakukan pelanggaran HAM berat tak berperikemanusiaan, menggulingkan pemerintahan Soekarno, membuka lebar-lebar pintu bagi neoliberalisme untuk menguras kekayaan alam Indonesia.

34 | P a g e


Dalam tulisan ini tidak akan dikupas tentang sejarah peristiwa G30S, sebab sudah banyak ditulis dengan berbagai macam versi, yang satu sama lain tidak bisa ketemu dalam satu kesimpulan. Tapi satu hal yang tidak dapat diingkari yaitu rejim Orde Baru Suharto bertanggung jawab penuh atas terjadinya pelanggaran HAM berat 1965-66 dan penguasa negara pasca jatuhnya rejim Suharto juga bertanggung jawab atas penuntasan kasus tersebut demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Sebab berlangsungnya impunity (kebal hukuman) di dalam negara hukum tidak bisa dibiarkan terus, apalagi yang menyangkut pelanggaran HAM berat 1965-66 – kejahatan kemanusiaan terbesar kedua sesudah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Jerman Nazi pada Perang Dunia II. Toleransi terhadap impunity adalah bencana terhadap tatanan negara dan hukum di Indonesia. Dalam kesempatan ini penulis mencoba menyoroti beberapa aspek kasus pelanggaran HAM berat 1965 yang sudah 44 tahun tidak dijamah oleh penyelenggara negara. Perang Dingin dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia Di seluruh dunia beradab dewasa ini tidak ada bangsa yang ketinggalan bicara tentang penegakan hak asasi manusia (HAM), meskipun dalam perjalanan sejarah masa lalu bangsa-bangsa beradab tersebut adalah pelanggar HAM berat yang sangat memalukan. Mereka inilah yang menangkapi orang-orang Afrika kemudian dijadikan budak sebagai barang dagangan di Amerika dan bagian dunia lainnya. Mereka tidak hanya merampas hak asasi, tapi juga hak atas kekayaan alam bangsabangsa Asia dan Afrika, Indian Amerika dan pribumi Australia dalam rangka politik kolonialisme dan imperialismenya. Sesuai hukum perkembangan masyarakat setelah Perang Dunia II akhirnya pandangan mereka mengenai hak asasi manusia mengalami perubahan/kemajuan positif. Maka pada tahun 1948 di PBB dicetuskan Deklarasi Sedunia Hak Asasi Manusia, meskipun sasaran tembaknya terarah ke medan konfrontasi politik Perang Dingin antara Blok Barat (kapitalis) dan Blok Timur (Sosialis). Dengan tak henti-hentinya bombardemen dari Blok Barat ditujukan kepada negara-negara sosialis (terutama Uni Soviet), yang dituduh telah menginjakinjak HAM rakyat di negara-negara tersebut. Tetapi Blok Barat diam seribu bahasa mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM yang mereka lakukan di negara-negara jajahannya di benua Asia dan Afrika saat itu. Begitu juga sikap politiknya terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan langsung atau tak langsung oleh rejim militer Suharto, setelah berhasil merebut kekuasaan dari pemerintahan Soekarno pasca peristiwa G30S 1965. Blok Barat menutup mata rapat-rapat seakan-akan di Indonesia tak terjadi apa-apa – tak terjadi pelanggaran HAM berat – kejahatan kemanusiaan. Tentu saja secara logika sikap politik mereka yang demikian itu tidaklah mengherankan. Sebab rejim Suharto yang berpolitik anti komunisme berdiri dalam satu front politik Perang Dingin waktu itu menghadapi Blok Sosialis. Jutaan rakyat tak berdosa dibantai, dibuang ke pulau Buru dan kamp-kamp lainnya, diteror, dihilangkan dengan tuduhan anggota PKI atau simpatisannya tidak mendapatkan reaksi negatif. Bahkan sebaliknya dianggap sebagai kesuksesan dari mata rantai strategi politik menghancurkan komunisme di Asia Tenggara dan untuk menjatuhkan Pemerintahan Sukarno yang berpolitik persatuan nasional NASAKOM. Begitu juga ketika rejim Suharto melakukan agresi terhadap Timor Leste (Timtim), negara-negara blok Barat secara diam-diam merestuinya. Sebab Timor Leste di bawah Fretilin akan menjadi benteng kekuatan kiri (marxisme) yang membahayakan keamanan kawasan Asia Tenggara dan Pasifik.

35 | P a g e


Tetapi ketika tingkah rejim Suharto sudah keliwat batas dari nilai-nilai kemanusiaan, negaranegara barat pun tidak bisa lain kecuali terpaksa harus membuka lampu kuning, sebagai peringatan dan tekanan terhadap rejim Suharto untuk melakukan sesuatu perubahan politik terhadap para korban pelanggaran HAM tersebut. Dengan lampu kuning tersebut rejim Suharto pada tahun 1970-an terpaksa melepaskan para tahanan politik dari pulau Buru dan penjara-penjara lainnya setelah belasan tahun meringkuk di dalamnya. Sedang bagi para LSM di tanah air dan luar negeri terbukalah lampu hijau yang bisa memungkinkan melakukan aktivitasnya di bawah kibaran bendera HAM. Baik lampu kuning maupun lampu hijau tersebut memang harus mereka buka, sebab teriakan pelanggaran HAM yang ditujukan secara gencar siang dan malam terhadap negara-negara sosialis akan terdengar sumbang apabila tanpa diimbangi dengan tekanan politik terhadap rejim Suharto agar mengadakan perbaikan kebijakan terhadap para korban pelanggaran HAM berat di Indonesia pasca peristiwa G30S: yaitu dengan pembebasan para tahanan politik. Dan rejim Suharto yang tergantung ekonomi dan politiknya dari negara-negara blok barat - anti komunis, tidak mungkin bisa menolak tekanan politik tersebut. Maka pada kurun waktu tahun 1970-an dilepaskanlah para tapol dari pulau Buru dan penjara-penjara lainnya. Tapi ternyata pembebasan para tapol tersebut hanya suatu langkah permainan politik belaka, sebab setelah pembebasan dari tahanan mereka tetap tidak mengalami pembebasan dari tindak pelanggaran HAM sesuai yang dimaksud dalam Deklarasi Sedunia Hak Asasi Manusia (1948) dan peraturan-peraturan HAM lainnya. Mereka masih mengalami diskriminasi dalam banyak segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Mereka dalam kurun waktu panjang tetap diinjak-injak hak asasinya: misalnya di dalam KTPnya diberi label ―ET‖ (Ex Tapol) yang mengakibatkan kesulitan besar dalam kehidupannya, mereka antara lain tidak boleh menjadi pegawai negeri, tidak boleh menjadi guru. Mereka dan keluarganya tambah mengalami penderitaan berat ketika penguasa melakukan kebijakan tentang bersih lingkungan. Sedang ribuan/jutaan manusia yang dilibas sedikitpun belum menjadi perhatian para penegak hukum, meskipun sudah ditemukan beberapa kuburan massal. Dan di luar negeri para OTP (Orang Terhalang Pulang, karena dicabut paspornya) sampai saat ini masih belum mendapat penyelesaian sesuai statusnya sebagai korban pelanggaran HAM. Bahkan di dalam UU Kewarganegaraan RI Tahun 2006 tampak jelas politik hukum penyelenggara negara yang berusaha menutup masalah yang berkaitan dengan keadilan bagi para OTP.** Demikianlah Perang Dingin yang sudah berakhir dengan kemenangan Blok Barat dan runtuhnya negara-negara komunis/sosialis di Eropa, tapi masih meninggalkan sisa-sisa pengaruh negatif dalam kehidupan politik di Indonesia sampai dewasa ini. Sebab masalah penuntasan kasus pelanggaran HAM berat 1965-66 secara langsung atau tidak, sengaja atau tidak selalu dikaitkaitkan dengan isu komunisme (bahaya komunisme, come back PKI dsb.). Maka tidak mengherankan masalah penuntasan kasus pelanggaran HAM berat 1965-66 meskipun sudah 44 tahun lamnya, masih tetap berlarut-larut tanpa kesudahan. Nederland, 28 Oktober 2009 *) Ketua Umum Lembaga Pembela Korban 1965 (LPK65), Negeri Belanda. **) Lihat: - MD Kartaprawira: Andi Mattalata Sosialisasikan U.U. Kewarganegaraan R.I 2006 (1): Tidak Serius, Mengapa?,

36 | P a g e


http://lembagapembelakorban65.blogspot.com/2009/03/andi-mattalata-sosialisasikan-u.html - MD Kartaprawira: Andi Mattalata Sosialisasikan UU Kewarganegaraan RI 2006 (2): Menyembunyikan masalah pokok yang prinsipiil, http://lembagapembelakorban65.blogspot.com/md-kartaprawira-andi-mattalata.html - MD Kartaprawira: Andi Mattalata Sosialisasikan UU Kewarganegaraan RI 2006 (3): Berhadapan Statement LPK‘65 (27.04.2007),

http://lembagapembelakorban65.blogspot.com/md-kartaprawira-andi-mattalata_19.html

SUDAH 44 TAHUN MASIH TERUS BERLANGSUNG IMPUNITY ATAS PELANGGARAN HAM BERAT 1965-66 (2 / 4) (MENYOROT LIKU-LIKU SEJARAH PANJANG PERJUANGAN PENEGAKAN KEBENARAN DAN KEADILAN BERKAITAN PELANGGARAN HAM BERAT 1965-66 DI INDONESIA DAN LUAR NEGERI) Oleh MD Kartaprawira* Penggelapan terhadap kebenaran dan keadilan terus berlanjut Penyelenggara negara sampai dewasa ini secara resmi belum mengakui adanya pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh penguasa negara pada masa lalu yang dilakukan Rejim Suharto. Hal itu berarti penguasa negara sampai dewasa ini masih melakukan penggelapan terhadap kebenaran dan keadilan berkaitan dengan pelanggaran HAM berat 1965-66 (khususnya). Di Afrika Selatan dalam proses rekonsiliasi pelaku pelanggaran HAM berani minta maaf atas tindakannya. Di Peru Presiden Toledo atas nama negara meminta maaf kepada para korban dan keluarganya. Juga di Peru mantan presiden Fujimori telah dijatuhi hukuman 25 tahun penjara atas pelanggaran HAM yang hanya menewaskan 25 orang. Di Spanyol tahun 2008 Parlemen telah mengakui adanya tindakan pelanggaran HAM oleh rejim Franco, maka karena itu parlemen mengesahkan UU tentang pemberian kompensasi/restitusi kepada para korban pelanggaran HAM tersebut. Tapi di Indonesia pelanggaran HAM berat 1965-66 sampai sekarang belum mengalami kemajuan yang berarti. Akibatnya penegakan kebenaran dan keadilan bagi para korban di atas belum pernah mendapatkan penyelesaian. Mengapa demikian keadaannya? Jawabannya tentu tidak mudah dan tidak sederhana. Meskipun demikian, untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan di atas setidak-tidaknya dua kondisi berikut ini bisa dijadikan bahan pertimbangan. Pertama, sisa-sisa sampah politik Perang Dingin yang bermuatan anti komunisme masih bertumpukan di Indonesia. Tidak mengherankan kalau semua yang dianggap berbau komunis/komunisme akan tetap selalu ―diwaspadai‖. Kekhawatiran terhadap come backnya Partai Komunis Indonesia beserta ideologi Marxisme masih sangat kental sekali. Sehingga para Tapol yang telah dibebaskan dari tahanan pulau Buru dan penjara-penjara lainnya masih juga dianggap berbahaya dan perlu diwaspadai. Semua kegiatan demokratik massal yang berbau kiri selalu dicurigai dan diwaspadai. Sesungguhnya di dalam TAP MPR No. XXV/1966 secara tekstual tidak ada yang bisa dijadikan dasar untuk melegalkan penumpasan orang-orang anggota PKI dan simpatisannya. Sebab TAP

37 | P a g e


tersebut hanya melarang berdirinya Partai Komunis Indonesia dan ajaran komunisme/marxismeleninisme, bukan ketetapan yang memberi perintah untuk membasmi mereka. Meskipun demikian rejim Suharto tidak ragu-ragu membasmi kurang lebih 3 juta orang yang dituduh anggota PKI, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran HAM tersebut sejak jaman kekuasaan rejim Orba sampai pada jaman ―reformasi‖ dewasa ini didiamkan saja seakan-akan tidak terjadi apa-apa, artinya dibiarkan terus berlangsungnya impunity atas pelanggaran HAM yang megaberat dalam negara hukum Indonesia. Tapi sebaliknya terus digaungkan seruan kewaspadaan terhadap come backnya PKI oleh alat negara dan tokoh masyarakat tertentu. Anehnya ketika Perang Dingin telah berakhir dengan kemenangan Blok Kapitalis di negara-negara Barat yang merupakan benteng anti komunis, tidak ada larangan terhadap ajaran marxisme dan keberadaan partai-partai komunis. Tetapi di Indonesia dari jaman Suharto sampai dewasa ini masih tetap dipertahankan TAP MPRS No.XXV/1966 yang melarang ajaran komunisme/marxismeleninisme dan berdirinya partai komunis. Berarti demokrasi dan HAM di Indonesia masih belum sepenuhnya ditegakkan. Seharusnya hanya mereka yang secara nyata dan terbukti tersangkut dengan G30S yang harus memikul tanggung jawab hukum, tidak tergantung apakah mereka komunis/anggota PKI atau bukan. Dengan demikian, siapa saja tidak tergantung apa partainya, ideologinya, agamanya, kepercayaannya, suku bangsanya, rasnya, kebangsaannya, kedudukan sosialnya dan lain sebagainya kalau tidak terbukti di pengadilan tersangkut dalam G30S tidak semestinya dijebloskan di penjara atau kamp tahanan, apalagi dibantai semau-maunya. Inilah suatu pelanggaran HAM berat yang sesungguhnya terjadi dan menjadi tanggung jawab penguasa negara penuntasaannya. Kedua, perkembangan intitusi hak asasi manusia yang makin lama makin menunjukkan nilai-nilai positifnya, sedikit banyak membikin para pelaku pelanggaran HAM berat 1965 (baik oknom maupun intitusi negara) mendapatkan sorotan kritis yang tajam sehingga terbuka borok-boroknya. Tentu saja para pelanggar HAM tidak begitu saja menyerah untuk bisa diseret ke pengadilan. Oleh karenanya sisa-sisa orde baru yang secara nyata masih dominant di dalam kekuasaan negara selalu berusaha merekayasa agar pertanggungan jawab hukum tidak akan pernah terjadi. Dengan ―didiamkannya‖ kasus pelanggaran HAM berat selama 44 tahun adalah merupakan keberhasilan dari rekayasa tersebut. Dengan ―didiamkannya‖ kasus tersebut sedemikian rupa para pelaku pelanggaran HAM dan para korbannya satu demi satu meninggal dunia karena usia lanjut. Akhirnya tidak ada lagi penuntut dan yang dituntut pertanggung jawaban hukum. Rekayasa tersebut direalisasikan secara cerdik dan lihai dalam kebijakan negara, termasuk dalam bidang hukum dan HAM.** Mereka satu persatu bisa habis meninggal dunia, tapi sejarah masa lalu tentang terjadinya pelanggaran HAM berat 1965-66 tidak akan bisa dihapus. Generasi muda berhak mengetahui sejarah masa lampau. Generasi muda berhak mengetahui kebenaran ( the truth) tentang terjadinya pelanggaran HA berat 1965 dan mereka berhak mengetahui mengapa keadilan tidak bisa ditegakkan dalam kurun waktu 44 tahun. Padahal di dalam UUD 45 sudah dimasukkan banyak pasal-pasal tentang hak asasi manusia, yang atas dasar itu lahir undang-undang organiknya (UU HAM, UU Pengadilan HAM) dan telah diratifikasi konvensi-konvensi tentang HAM internasional. Bahkan dalam Kabinet telah dibentuk Departemen yang khusus menangani masalah Hukum dan HAM. Masih kurang apa lagi?

38 | P a g e


Maka dari itu perjuangan untuk tegaknya kebenaran dan keadilan harus berjalan terus. Semboyan Persatuan yang selalu diserukan Bung Karno dalam melaksanakan perjuangan demi kemajuan bangsa dan negara, dewasa ini masih tetap relevant diterapkan dalam perjuangan untuk menegakkan HAM dan keadilan di Indonesia. Oleh karenanya, harus dicegah usaha pecah belah dari orang-orang/kelompok-kelompok tertentu yang secara sadar atau tidak sadar telah merugikan perjuangan. Kita tentu menyadari bahwa sisa-sisa orde baru sangat lihai dalam intrik dan penyusupan di kalangan para korban dan kekuataan kiri (pejuang penegak HAM) untuk memainkan politik pecah belah. Para pejuang HAM baik berwujud organisasi maupun perorangan menyadari bahwa antara mereka ada perbedaan-perbedaan pendapat dalam masalah tertentu, tetapi hal itu suatu hal wajar dalam alam demokrasi. Yang lebih penting adalah mencari kesamaankesaamaan yang harus terus dikembangkan secara berkesinambungan dalam perjuangan penegakaan HAM. Bukan membesar-besarkan perbedaan yang bisa mengakibatkan retaknya persatuan kekuatan pejuang penegak HAM. Siapa yang diuntungkan dengan terpecah-belahnya kekuatan pejuang HAM? (Jawab sendiri dengan hati jujur!). Memang dalam situasi di mana semenjak jatuhnya Suharto peta politik masih belum ada perubahan mendasar, perjuangan tersebut sangat berat. Sebab sisa-sisa orba menggunakan segala jalan dan cara yang begitu lihay dan licik, sehingga penggalangan persatuan di antara para korban pun menjadi labil, tidak memuaskan. Bahkan di kalangan para peduli HAM beserta organisasinya tidak sepenuh hati membela korban pelanggaran HAM berat 1965. Sehingga terasa adanya diskriminasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak HAM. ―Berbahagia‖lah para korban selainnya korban 1965-66, yang mendapat solidaritas luas di arena nasional maupun internasional secara lancar. Para korban 1965 ikut gembira atas kesuksesan tersebut. Tapi di samping itu akan terus maju berjuang untuk menegakkan HAM di Indonesia tanpa diskriminasi dan budaya tebang pilih. Dengan persatuan kita akan bisa menegakkan HAM di Indonesia, menghapus impunitas dalam kehidupan bernegara serta berbangsa dan menghentikan penggelapan terhadap kebenaran serta keadilan. Nederland, 28 Oktober 2009 *) Ketua Umum Lembaga Pembela Korban 1965 (LPK65), Negeri Belanda**) MD Kartaprawira: Semakin gelap, jalan ke kebenaran dan keadilan (Menyambut Peringatan 42 Tahun Tragedi Nasional 1965), http://lembagapembelakorban65.blogspot.com/2009/03/md-kartaprawira-semakin-gelap-jalanke_15.html

SUDAH 44 TAHUN BERLANGSUNG TERUS IMPUNITY ATAS PELANGGARAN HAM BERAT 1965-66 (3/4) (MENYOROT LIKU-LIKU SEJARAH PANJANG PERJUANGAN PENEGAKAN KEBENARAN DAN KEADILAN BERKAITAN PELANGGARAN HAM BERAT 1965-66 DI INDONESIA DAN LUAR NEGERI) Oleh MD Kartaprawira* Usaha-usaha menerobos celah-celah tembok penghalang pelaksanaan HAM Ada suara kritis yang mengatakan bahwa para korban 1965 sendiri kurang gigih melakukan perjuangan di arena nasional maupun internasional. Mungkin suara tersebut mengandung kebenaran, tapi tidak sepenuhnya benar. Sebab para korban pelanggaran HAM 1965 baik di tanah

39 | P a g e


air maupun di luar negeri sesuai kondisi, situasi dan kemampuannya sudah lama tak henti-hentinya berjuang untuk menerobos celah-celah tembok penghalang realisasi pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk tujuan tersebut organisasi-organisasi para korban (Komite Aksi Pembebasan Tapol/Napol, Pakorba, LPR KROB, YPKP, LPK65 Nederland, dll.) telah lama dengan gigih menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, misalnya seminar, pertemuan, temu wicara, interview, pernyataan dan sebagainya, baik dengan tema khusus mengenai HAM, mau pun suatu bagian tema HAM dalam kegiatan umum. Para korban yang bermukim di luar negeri, terutama di Negeri Belanda, sejak di masa jayajayanya rejim orde baru melakukan perjuangan politik untuk menelanjangi hakekat rejim tersebut dan di masa reformasi dilanjutkan dengan perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi para korban pelangggaran HAM berat 1965-66 yang dilakukan rejim Orba/Suharto. Seperti halnya di tanah air kegiatan para korban di luar negeri di berbagai kesempatan berupa seminar-seminar yang dihadiri juga wakil-wakil pers dan wakil-wakil organisasi asing peduli HAM, membuat pernyataan-pernyataan, memutar film-film dokumenter dan lain-lainnya. LPK‘65 Nederland sebagai satu-satunya organisasi di Eropa yang berjuang di lapangan HAM dengan visi dan missi yang berkaitan langsung membela kepentingan para korban pelanggaran HAM 1965-66 demi tegaknya kebenaran dan keadilan terus melakukan kegiatan demi cita-cita tersebut di atas, meskipun mengalami banyak kendala yang dihadapi. Saya kira LPK‘65 meskipun tidak akan mencapai sukses besar dalam perjuangannya, tapi paling tidak bisa memberi andil dalam perjuangan untuk pelurusan sejarah yang telah dibengkokkan oleh rejum Orde Baru selama 32 tahun. Pelurusan sejarah inilah yang maha penting bagi generasi yang lahir di era Rejim Orde Baru/Suharto dan generasi mendatang. Untuk pertama kalinya di Nederland diadakan simposium besar khusus bertemakan masalah HAM, yang berlangsung di Amsterdam-RAI pada 11 Desember 1999. Simposium tersebut berjalan sukses berkat kerjasama organisasi Indonesia Forum for Human Dignity (INFOHD) dengan ILRWG dan beberapa organisasi peduli HAM di Nederland lainnya. Sangat tepat sekali topik yang dipasang dalam simposium ―Against Impunity‖, sebab tanpa penghapusan praktek impunitas kebenaran dan keadilan tidak akan mungkin ditegakkan.. Simposium tersebut dihadiri a.l M.Hasballah Saad (Menteri Negara Urusan HAM), Sulami (YPKP), Prof. Daniel S.Lev (University of Washington), Rachlan Nashidik (PBHI), Carmel Budiardjo (TAPOL) dan lain-lainnya.** Apresiasi tinggi perlu diberikan kepada para mahasiswa Indonesia di Belgia (a.l. terdiri dari para romo muda), yang telah sukses mengadakan sarasehan satu hari pada tahun 2000 di Leuven (Belgia) dengan judul ―Mawas Diri: Peristiwa September ‘65 dalam Tinjauan Ulang‖, sebagai tanda kepedulian dan keprihatinannya terhadap malapetaka tragedi nasional pasca peristiwa G30S. Tampil sebagai nara sumber a.l. Sitor Situmorang (korban, ex tapol, Lembaga Kebudayaan Nasional), Hersri Setiawan (korban, ex tapol pulau Buru, Lembaga Kebudayaan Rakyat), Mr. Paul Moedikdo (ex-dosen Universitas Utrecht), Nany Sutoyo (psikholog UI, putri jendral Sutoyo yang dibunuh di Lubangbuaya). Penulis, sebagai tamu sarasehan, kagum atas keseriusan para pemuda dan mahasiswa Indonesia (nota bene bukan korban) yang dalam kesibukannya bergulat dalam ilmu pengetahuan masih menyempatkan diri melakukan kegiatan (sarasehan) demi pelurusan sejarah tragedi nasional 1965. Bahkan pejabat-pejabat KBRI Den Haag (di masa Dubes Abdul Irsan) pun menyempatkan hadir dalam sarasehan tersebut. Setelah Sarasehan Leuven, pada tanggal 29 September 2001 kelompok eksilan yang tergabung dalam Indonesia Legal Reform Working Group (ILRWG) bekerja sama dengan organisasi

40 | P a g e


masyarakat Indonesia lainnya di Negeri Belanda mengadakan sarasehan ―Peristiwa 30 September 1965 dan Pembantaian Massal 1965-1966‖ yang menampilkan nara sumber dari Indonesia Hasan Raid (Korban, Jakarta), Murtini (Korban, Palembang) dan dari Negeri Belanda: Dr. Coen Holtzappel (pakar, Universiteit Leiden), Paul Moedikdo S.H. (pakar, Universiteit Utrecht). Pada tahun 2003 delegasi para korban 1965 dari Indonesia dengan segala kendala finansial dan prosedural yang tak ringan telah berhasil menghadiri sidang Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa. Delegasi tersebut terdiri dari Bp. Setiadi Reksoprodjo (mantan menteri dalam pemerintahan Soekarno), Mbak Ribka Ciptaning (ketua Pakorba, sekarang Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan) dan Bp. Heru Atmodjo (LPR KROB), diperkuat dengan beberapa orang korban (―Orang Terhalang Pulang‖) yang berdiam di Negeri Belanda. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya datang juga delegasi-delegasi serupa serupa. Tapi semuanya tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan oleh para korban pelanggaran HAM berat 1965. Sebab tidak mendapat dukungan dari Komisi HAM PBB, yang tampaknya punya strategi ―bisu-tuli‖ untuk tidak melakukan sesuatu yang berkaitan pelanggaran HAM berat 1965-66 di Indonesia. Dan strategi tersebut ternyata tercermin juga di Indonesia, seperti yang kita lihat kenyataan dewasa ini belum ada perubahan sedikitpun ke arah kemajuan terhadap masalah kasus tersebut di atas dalam tingkat nasional. Sedang pada 15 Oktober 2005 dalam rangka memperingati 40 Tahun Korban Pelanggaran HAM berat 1965-66 organisasi-organisasi masyarakat Indonesia di Negeri Belanda yang dipelopori oleh Lembaga Pembela Korban 1965 berhasil mengadakan pertemun/seminar besar yang dihadiri tidak hanya para korban yang bermukim di Negeri Belanda, tapi juga dari Jerman, Perancis, Swedia dan Belgia. Sebagai narasumber tampil Bk. Cipto Munandar ( ), C. Panggidaey ( ) dan ditambah Sdr. Hilmar Farid ( ). Di dalam seminar tersebut selain di selenggarakan pameran buku dan foto berkaitan pelanggaran HAM, juga disediakan makalah MD Kartaprawira: ―Gelapnya Jalan Menuju ke Kebenaran dan Keadilan‖. Di antara organisasi peduli HAM di Indonesia (a.l. YPKP, LPR KROB) memandang penting pengumpulan data-data/fakta pelanggaran HAM berat 1965-66 sebagai salah satu bentuk perjuangan untuk menerobos celah-celah menuju ke kebenaran dan keadilan. Memang harus diakui bahwa data-data tersebut sangat penting sekali, baik sebagai alat bukti dalam proses pengadilan maupun sebagai fakta sejarah yang akan menjadi bahan pembelajaran bagi generasi muda agar tidak terjadi pelanggaran HAM semacam tersebut. Meskipun demikian semuanya terpulang kepada Penyelenggara Negara (Penguasa Negara), artinya mereka punya nyali atau tidak menuntaskan masalah tersebut di atas, masih adakah di dalam jiwa mereka semangat Pancasila: keadilan dan perikemanusiaan? Setiap orang yang pernah duduk di bangku sekolah menengah dan perguruan tinggi tentunya mengerti bahwa data-data/fakta tersebut penting sekali bagi institusi penegak hukum, yang berkewajiban mengumpulkannya dan menggunakannya dalam melaksanakan tugas-kewajibannya. Tapi apa lacur, di Indonesia pada kenyataannya sudah berjalan 44 tahun kasus tersebut belum pernah dijamah oleh institusi penegak hukum. Seharusnya Presiden, Kapolri dan Kejagung secara resmi memberi penjelasan kepada para korban mengapa kasus tersebut terbengkelai. Dan jangan lupa, bahwa sesungguhnya pengumpulan data kasus pelanggaran HAM berat 1965-66 bukanlah tugas dan kewajiban organisasi-organisasi kemasyarakatan (YPKP, LPR KROB, LPK‘65 dll.), melainkan intitusi penegak hukum. Mengenai masalah data bukti tentang terjadinya pelanggaran HAM berat sesungguhnya sudah lebih dari cukup. Tapi akan lebih berbobot apabila bukti-bukti yang ada dilengkapi dengan

41 | P a g e


dokumen-dokumen dari arsip yang tersimpan dalam institusi yang bersangkutan (MBAD, exKOPKAMTIB, BAKIN). Hal tersebut dapat dimengerti, ambil contoh puluhan ribu orang yang dibuang/ditahan di pulau Buru. Siapa pun tidak bisa menyangkal fakta penahanan ribuan orang di pulau Buru tanpa melalui proses hukum. Dari arsip di institusi-institusi tersebut akan jelas siapa pelaksananya dan siapa yang memerintahkannya. Dalam kaitan tersebut di atas, maka KOMNASHAM harus diberi pintu masuk untuk melakukan penyelidikan arsip tersebut. Tanpa itu KOMNAS.HAM hanya merupakan intitusi pajangan saja. Seperti tulisan saya yang lalu, saya tetap berpendapat bahwa KOMNASHAM harus diberi kewewenangan yang lebih berbobot seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bisa melakukan penyelidikan ke intitusi-institusi negara lainnya. Kalau KOMNASHAM tidak bisa melihat arsip intitusi ABRI (MBAD, KOPKAMTIB, BAKIN) maka sangat diragukan tegaknya kebenaran dan keadilan bisa terlaksana di Indonesia. Contoh lain, tentang ditemukannya kuburan massal di berbagai daerah, berkaitan peristiwa pasca G30S. Fakta adanya kuburan massal tersebut seharusnya sudah cukup bagi negara c.q. institusi penegak hukum memikul beban kewajiban untuk menindak lanjuti sehingga kasus tersebut bisa digelar di pengadilan. Tapi kenyataan ditemukannya kuburan massal yang mengindikasikan terjadinya kejahatan besar (pelanggaran HAM berat 1965) tidak pernah menjadi perhatian serius dari intitusi penegak hukum sesuai peraturan hukum yang berlaku. Jadi untuk apa dibuat Kitab UU Hukum Pidana dan Kitab UU Hukum Acara Pidana? Dan untuk apa UU Pengadilan HAM? Jadi sesungguhnya sudah tidak sedikit gerak dan usaha para korban untuk menggugah dan membangkitkan Penguasa Negara Indonesia dan Insitusi PBB (Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa) untuk berbuat sesuatu bagi penegakan Kebenaran dan Keadilan berkaitan korban pelanggaran HAM berat 1965-66 di Indonesia. Tidak masuk akal kalau Penguasa RI dan institusi-institusi PBB tidak mengetahui adanya pelanggaran HAM berat 1965-66. Sangat memalukan dan memilukan bahwa di era reformasi tindak kejahatan besar tersebut di atas dibiarkan terbengkalai begitu saja selama 44 tahun. Mengapa para penegak hukum hanya berpangku tangan, tidak melakukan tugasnya secara aktif, padahal kasus pelanggaran HAM berat 1965-66 tersebut jelas kasus pidana, bukan kasus perdata. Akhirnya demi keterbukaan (glasnost) perlu dipertanyakan: mengapa RI sebagai negara hukum yang memiliki bertumpuk-tumpuk peraturan tentang hak asasi manusia (UUD 1945, UU, Konvensi Internasional dan lain-lainnya) sudah 44 tahun tidak mempergunakannya untuk menyelesaikan kasus Pelanggaran HAM berat 1965-66? Bahwasanya sudah 44 tahun kasus pelanggaran HAM berat 1965-66 tidak pernah dijamah oleh penegak hukum membuktikan tembok penghalang pelaksanaan norma-norma dan nilai-nilai hak asasi manusia masih berdiri kokoh sekokoh pada jaman jaya-jayanya rejim orde baru Suharto dulu. Dan hal tersebut adalah akibat rekayasa kebijakan kekuatan orde baru yang masih belum berubah dalam peta politik Indonesia selama ini. Dan akhirnya semuanya terpulang kepada Penyelenggara Negara (Penguasa Negara): mereka punya nyali atau tidak untuk menuntaskan masalah tersebut di atas, dan masih adakah di dalam jiwa mereka semangat Pancasila: keadilan dan perikemanusiaan? Nederland, 28 Oktober 2009 *) Ketua Umum Lembaga Pembela Korban 1965 (LPK‘65), Nederland. **) Programme for the human rights symposium ―AGAINST IMPUNITY‖, December 11th. 1999: Welcom speech by Mr.

42 | P a g e


Rafendi Djamin (INFOHD), Opening by Mrs. Martha Meijer (HOM), Testimony of Mrs. Sulami (YPKP): "Jailed without a fair trial", Keynote speaker Mr. Hasballah Saad (Min. Of Human Rights Affairs, Rep. Of Indonesia): "The prospects of human rights improvement within the Indonesian emerging civil society", Keynote speaker Prof. Dr. Daniel S. Lev (University of Washington): "Strengthening civil society", Keynote speaker Mr. Rachland Nashidik (PBHI): "Pattern of human rights violations in Indonesia", Keynote speaker Mrs. Suraiya Kamaruzzaman (Flower Aceh): "Humanitarian crisis and humanitarian aid", Keynote speaker Mrs. Carmel Budiardjo (TAPOL, UK): "Measures against impunity: A review of international responses". ===========================================================

SUDAH 44 TAHUN BERLANGSUNG TERUS IMPUNITY ATAS PELANGGARAN HAM BERAT 1965-66 (4/4) (MENYOROT LIKU-LIKU SEJARAH PANJANG PERJUANGAN PENEGAKAN KEBENARAN DAN KEADILAN BERKAITAN PELANGGARAN HAM BERAT 1965-66 DI INDONESIA DAN LUAR NEGERI) Oleh MD Kartaprawira* Penyelesaian Kasus Rekonsiliasi (KKR)

Pelanggaran

HAM

Berat

1965-66

Melalui

Komisi

Kebenaran

dan

Seperti pernah penulis nyatakan di media cetak dan internet bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat 1965 lewat KKR adalah suatu jalan kompromi untuk menerobos jalan buntu yang sudah berjalan puluhan tahun. Dengan KKR diharapkan akan dicapai penyelesaian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak – korban dan pelaku --, di mana pelaku tidak dituntut pertanggungan jawabnya atas kejahatannya, sedang korban mendapatkan pemulihan kembali hakhak politik dan sipilnya, restitusi dan kompensasi, meskipun dengan demikian pihak korban akan kehilangan bagian tuntutan yang sangat mendasar dalam perjuangan untuk keadilan, yaitu masalah berkaitan impunitas yang harus dibrantas. Artinya para pelaku pelanggaran HAM mendapatkan keuntungan lebih besar, sebab tidak akan dituntut pertanggung- jawabannya di pengadilan. Maka masalah ini harus mendapat perhatian serius demi penegakan kebenaran dan keadilan yang optimal dan untuk pelurusan sejarah. Dari teks UU KKR (UU No.27 Tahun 2004) yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan RUU KKR yang sekarang sedang menunggu proses pembahasan di DPR masih diragukan akan menghasilkan sesuatu keadilan bagi para korban. Sebab dalam RUU KKR tidak jelas apakah ―Institusi/Negara‖ termasuk dalam kategori ―Pelaku‖, di samping pelaku ―Oknum/Individu‖ (lih. Pasal 8 1b dan Pasal 13/3 RUU KKR). Bahkan dalam Bagian Penjelasan Pasal-pasal RUU KKR, pasalpasal tersebut di atas dianggap cukup jelas. Seperti telah diuraikan di atas intitusi negara yang kala itu berada di tangan rejim Suharto jelas terlibat dalam pelanggaran HAM berat 1965-66 baik secara langsung maupun tidak langsung, baik sebagai ―dader‖ (pelaku) maupun ―mededader‖ (pelaku peserta). Kalau dalam KKR hanya dititik beratkan kepada tanggung jawab oknum/individu saja, dapat dipastikan masalahnya akan menjadi hambar, kabur dan tidak akan menghasilkan keadilan bagi korban. Dan hal tersebut tentu bisa ditafsirkan sebagai rekayasa pengalihan tanggung jawab negara kepada tanggung jawab oknum/individu. Seharusnya kedua-duanya - oknom dan negara harus bertanggung jawab. Sebab tanpa turun tangannya negara dalam pelanggaran HAM berat

43 | P a g e


1965-66 tidak mungkin terjadi pembantaian jutaan manusia tidak berdosa, tidak mungkin puluhan ribu manusia di jebloskan dalam berbagai tempat tahanan (p.Buru, p. Nusakambangan, berbagai rumah penjara) sampai belasan tahun. Maka adalah kekurangan serius apabila RUU KKR tidak mempertimbangkan masalah tersebut di atas secara jujur, agar memberikan penyelesaian rekonsiliasi nasional secara adil. Padahal dengan dilaksanakannya modes operandi rekonsialiasi (melalui KKR) saja para korban sudah kehilangan haknya untuk mendapatkan keadilan penuh. Demikianlah gambaran yang bisa ditangkap dalam RUU KKR. Berdasarkan logika hukum yang benar, karena institusi negara (dalam hal ini rejim Suharto) tersangkut pelanggaran HAM maka penguasa negara dewasa ini secara resmi harus mengakui telah melakukan pelanggaran HAM berat dan meminta maaf kepada para korban dan keluarganya atas pelanggaran HAM tersebut. Berdasakan keadilan maka negara harus mengembalikan semua hak-hak politik dan sipil sepenuhnya tanpa diskriminasi dan marginalisasi terhadap para korban serta memberikan restitusi dan kompensasi. Bagi para korban yang telah divonis ―bersalah‖ oleh pengadilan orde baru, harus mendapatkan rehabilitasi nama baiknya. Syarat mutlak untuk suksesnya KKR, pemerintah harus berani menyelesaikan lebih dahulu masalah yang mendasari timbulnya pelanggaran HAM berat 1965-66. Untuk itu pemerintah pasca rejim Suharto harus mengakui keterlibatan negara di bawah rejim orde baru dalam pelanggaran HAM berat 1965-66 sebagai tahap awal kudeta merangkak terhadap pemerintahan Soekarno. Boleh saja tidak setuju dengan ideologi komunisme dan ajaran Soekarno ( Marhaenisme, yang anti nekolim), tapi pembunuhan terhadap orang-orang komunis dan kiri lainnya adalah kesalahan besar – kejahatan kemanusiaan, suatu politik barbarisme jahiliah. Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka pemerintah secara resmi harus meminta maaf kepada para korban dan keluarganya. Kemudian langkah selanjutnya yang harus ditempuh oleh penyelenggara negara, c.q. pemerintah ialah melaksanakan rekonsiliasi yang jujur, adil dan berkemanusiaan, bukannyaRekonsiliasi untuk menang-menangan sendiri. Seyogyanya penyelenggara negara Indonesia bercermin pada praktek penegakan hukum/HAM di Peru, dimana Presiden Alberto Toledo dengan tegas secara resmi minta maaf kepada para korban dan keluarganya atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rejim Fujimori (mantan presiden Peru). Perlu dicatat bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Fujimori tidak membebaskan dia dari pertanggungan jawabnya di muka pengadilan, sehingga divonis 25 tahun penjara. Praktek impunitas dalam kasus pelanggaran HAM di Peru bisa dicegah. Tampak jelas di Indonesia akan diterapkan pola-pola praktek KKR Afrika Selatan, di mana impunitas tidak diganggu gugat. Mengingat kondisi penegakan hukum di Indonesia sudah begitu parah karena kuatnya mafia hukum dan mafia HAM maka modus operandi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui jalan KKR adalah satu-satunya jalan yang bisa ditempuh. Bahkan mungkin sekali Rekonsiliasi Nasional yang dirancang dalam RUU KKR ini pun masih bisa kandas lagi. Sebab tetap saja ada golongan yang tidak menginginkan adanya rekonsiliasi nasional. Dalam RUU KKR yang akan dibahas di DPR pada persidangan waktu mendatang ini hanya diatur masalah-masalah bersifat sangat umum. Dengan demikian penjabaran pasal-pasalnya untuk pelaksanaan UU KKR akan diserahkan pada peraturan-peraturan hukum turunan di bawahnya. Dalam tingkat inilah kemungkinan besar terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sebab peraturanperaturan turunan tersebut akan memungkinkan adanya usaha-usaha pengakomodasian kepentingan- kepentingaan yang merugikan korban. Pemberian chek kosong demikan ini sangat berbahaya bagi penegakan hukum dan keadilan. Mestinya kita harus ingat ketika UUD 1945 yang

44 | P a g e


karena singkat dan supel dengan amat mudah disalah-gunakan oleh penguasa Orba demi kelanggengan hegemoni kekuasaan dan kepentingan- kepentingan lainnya. Sehingga semua institusi tertinggi negara (MPR, DPR, BPK, Depernas, DPA, MA) kala itu praktis telah menjadi kepanjangan tangan rejim orde baru melalui peraturan-peraturan organik. Dengan demikian kalau terjadi penyalah-gunaan UU KKR tentu kepentingan para korban tidak akan terpenuhi. Maka dari itu RUU KKR perlu disempurnakan secara serius, sehingga bisa menjawab dengan jelas masalah-masalah penting antara lain: Mengapa tidak diadakan pembedaan antara kategori ―pelaku sebagai oknum‖ dan ―pelaku sebagai negara/institusi‖ (Lih. Pasal 8 1b dan Pasal 13/3 RUU KKR ). Hal tersebut penting, sebab dalam kasus pelanggaran HAM berat 1965-66 terdapat bukti kuat bahwa negara/institusi telah bertindak sebagai pelaku. Bagaimana kalau pelaku menolak mengakui tindakannya yang melanggar HAM. Apakah kasusnya bisa dilanjutkan ke pengadilan HAM. Bagaimana kalau pelaku mengakui telah melakukan pelanggaran HAM, tetapi tidak mau minta maaf, Bagaimana kalau pelaku mengakui melakukan pelanggaran HAM dan bersedia minta maaf, tapi karena alasan tertentu korban tidak bersedia memberi maaf, Mengapa dalam RUU KKR tidak diatur pokok-pokok tentang amnesti, rehabilitasi, kompensasi dan restitusi dalam kaitannya dengan rekonsiliasi berdasarkan UU KKR. Ketentuanketentuan tentang hal tersebut di atas, harus dituangkan di dalam UU KKR, bukannya di dalam peraturan-peraturan organik. Meskipun proses kasus pelanggaran HAM dalam RUU KKR hanya merupakan kompromi untuk tercapainya rekonsiliasi nasional perlu diperhatikan beberapa hal mendasar berikut: 1.

Titik berat kepentingan Korban Pelanggaran HAM harus diposisikan dominan. Sebab para korban adalah pihak yang telah menanggung penderitaan yang ditimpakan oleh para pelanggar HAM selama puluhan tahun. Dengan diselenggaarakannya KKR mereka tidak akan menerima keadilan penuh sesuai hukum yang berlaku. Maka keadilan ala RUU KKR harus obyektif dan riil bisa dirasakan secara jasmaniah dan rohaniah oleh para korban. Kalau tidak demikian, maka keadilan tersebut hanya bersifat semu, dan karenanya rekonsiliasi nasional juga akan bersifat semu pula.

2. Masalah para korban pelanggaran HAM berat 1965-66 harus tidak dicampur adukkan dengan kasus para pelaku G30S. Kasus pelaku G30S secara hukum harus dituntaskan melalui proses pengadilan, dimana sanksi hukum harus dijatuhkan kepadanya kalau terbukti kesalahannya. Nederland, 28 Oktober 2009 *) Ketua Umum Lembaga Pembela Korban 1965 (LPK65), Nederland [email protected] =========================================================== Dalam rangka menyongsong diadakannya peringatan 45 Tahun Tragedi berdarah tahun 1965/1966 yang akan dilangsungkan pada tanggal 2-3 Oktober 2010 di Diemen, Amsterdam, saya berusaha menyiarkan ulang beberapa tulisan yang menyangkut peristiwa kejam pelanggaran HAM berat tsb. Ini merupakan bagian (4/4) tulisan M.D.Kartaprawira, Ketua Lembaga Pembela Korban 65

45 | P a g e


(LPK65) negeri Belanda. Seperti diketahui peringatan ini akan dihadiri oleh berbagai kalangan dari negeri Belanda, Jerman, Perancis, Swedia, Rep.Ceko dan Indonesia. Slm: Chalik Hamid. *********** From: gri. mhmd Subject: G30S ATAU GESTOK? To: [email protected], "Dian Su" , [email protected], "iqbal putra" <[email protected]>, "grirolis" , "christian ginting" , "griindonesia" Date: Monday, September 27, 2010, 10:13 PM

SEPTEMBER ATAU OKTOBER? Apakah G30S yang sesuai dengan nama yang digunakan oleh para pelaku gerakan dan dibakukan oleh Soeharto dengan tambahan ―/PKI‖ ataupun versi nama yang dimunculkan oleh Bung Karno dengan nama GESTOK yang didasarkan pada kegiatan pembunuhan para jenderal dan langkah terbuka yang dilakukan sebagai awal kemenangan Soeharto, kemudian sebagai momentum untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Itu pula sebabnya Soeharto menjadikan tanggal 1 Oktober sebagai ―Hari Kesaktian (Hapsak) Pancasila‖. Dengan demikian, patutlah mereka memperingatinya. Jika saya menggunakan kata G30S, maka buat saya bukan hal yang patut saya peringati, tapi sebagai kenangan pahit dalam suasana keprihatinan, karena berjuta rakyat tidak berdosa menjadi korban peristiwa itu. Untuk itu, maka bagi saya lebih mengedepanan renungan keprihatinan dan melakukan koreksi, dimanakah kesalahan yang terjadi? Mengapa korban hingga begitu besar? Adakah andil saya terhadap kesalahan didalam keluarga besar dari ―rumah tua‖ kita? Dapatkah kita merasa bersih dari kesalahan pimpinan keluarga besar itu? Saya juga salah seorang korban yang mengalami penangkapan, penyiksaan, penjara selama belasan tahun. Bahkan sesudah lepas dari penjara lokal itupun saya masih harus mengalami penjara yang lebih luas ditanah air dengan segala kesulitan dan rintangan yang harus dihadapi untuk bisa bertahan hidup dan membangun keluarga. Tentu semua memahami, ―apa yang harus dikerjakan‖ dalam keadaan seperti itu tak perlu diucapkan disini. Tetapi saya tidak merasa sebagai ―korban istimewa‖ dibanding dengan penderitaan seluruh rakyat di tanah air yang menjadi korban sistim yang diciptakan orde baru bersama imperialisme hingga saat ini. Apakah dengan mundurnya Soeharto dari singgasana kepresidenan dan kemudian dengan gerakan reformasi lantas kita merasa bukan di era orde baru lagi? Saya berpendapat, sekarang ini kita berada dalam era Orde Baru Babak Kedua, karena yang berubah hanyalah bentuknya, taktiknya. Bukan pada perubahan sistim dan strateginya sebagai perkembangan dari imperialisme. Yang berbeda hanyalah Soeharto dengan tindakan fasis militernya, sedangakan sekarang melalui demokrasi kapitalisnya (semu, bukan demokrasi bagi Rakyat) dan negeri ini tetap menjadi neokolonialisme/imperialism, dan sekarang juga masih begitu. Pemerintahan Soeharto adalah antek atau boneka imperialis, lalu, apakah sekarang bukan antek atau boneka imperialis? Kalaupun sekarang ini (demokrasi kapitalis) terdapat peluang bagi mereka yang berambisi menjadi bagian dari penguasa di lembaga-lembaga Negara boneka imperialis, hal itu p a s t i tidak bisa mengganti sistim pengabdi modal imperialis menjadi negeri dan masyarakat yang merdeka sepenuhnya bagi seluruh Rakyat Indonesia. Pikiran dan tindakan itu hanyalah untuk memperkaya

46 | P a g e


diri, menurut pendapat saya, bukankah justru mengajarkan kepada generasi muda menjadi kaum oportunis? Mampukah mereka mencabut TAP MPRS 25 dan 30? Mampukah menghapus Undangundang Penanaman Modal Asing? Mampukah membuat Undang-undang yang menetapkan upah layak dan hapusnya sistim kerja kontrak bagi kaum buruh? Berjuang itu mutlak, tapi berharap bahwa penguasa boneka imperialis akan memenuhi tuntutantuntutan para korban (istimewa?) mengenai masalah-masalah rehabilitasi, HAM, apalagi keadilah bagi si penuntut, termasuk juga masalah impunity, maaf.., bagi saya sama saja saya bermimpi di siang bolong. Kebebasan dan kemenangan itu tidak akan dating, jika kita tidak mampu merebutnya. Mengenang tragedi nassional 30 September sebagai keprihatinan atas kebiadaban orde baru dan dan imperialism yang menjadikan Indonesia negeri dan masyarakat jajahan model baru. Itu berarti bahwa setiap patriot harus berusaha membangun kembali nasionalisme dan patriotism untuk membangkitkan kesadaran massa Rakyat, mengorganisasi Rakyat dan selanjutnya memobilisasi Rakyat untuk mampu menghancurkan benteng penjajahan. Hal itu berarti harus ada pemimpin-pemimpin baru yang lahir dari perjuangan Rakyat itu sendiri, bukan mengidam-idamkan sosok pemimpin masa lalu.(nurman*) ********** REFLEKSI : Seiring dengan 42 tahun Tragedi Nasional 1965, masalah pelanggaran berat HAM menjadi masalah yang utama. Kita dihadapkan pada serangkaian masalah-masalah seperti : G30S, Pealanggaran berat HAM 1965 dan TAP MPRS No.XXV/1966, dan masalah ―reformasi― 1998 (tambahan dari saya); yang semuamnya itu membahayakan kehidupan bangsa dan negara dalam bentuk-bentuk yang sangat mengejutkan, yaitu bentuk penjajahan model baru oleh imperialisme neoliberal terhadap NKRI, yang dalam waktu singkat tak dapat dikembalikan lagi. Kita mempunyai dokumentasi yang cukup tentang jangkauan yang hendak dicapai oleh masalah-masalah tersebut diatas, yang antara lain seperti yang tercermin dalam tulisan yang berjudul : SEMAKIN GELAP, JALAN KE KEBENARAN DAN KEADILAN oleh MD Kartaprawira. Semakin kita pelajari masalah-masalah utama dizaman ―reformasi― kita, semakin kita sadari bahwa masalah-masalah seperti G30S, Pelanggaran berat HAM 1965, TAP MPRS No.XXV/1966, kudeta mearngkak dari jendral TNI AD Soeharto, dan masalah ―reformasi― 1998, semuanya itu tidak dapat dimengerti secara terpisah antara satu sama laian. Masalah-masalah itu merupakan masalah sistemik, artinya bahwa semuanya itu saling terkait dan tergantung satu sama lain. Atas dasar semuanya itu, pelanggaran berat HAM di Indonesia, hanya mungkin dapat di tuntaskan apa bila bangsa Indonesia mau melaksanakan Reformasi Sosial yang fundamental atau mendasar. Artinya merombak atau menjebol (Reetollin menurut istilah BK) semua tatanan-tatanan sosial-politik yang bobrok, yang anti rakyat, anti Demokrasi dan anti pembangunan suatu masyarakat yang adil dan makmur; warisan rezim otoriterisme militer Soeharto. Tatanan sosial yang bobrok itu tercermin dalam badan-badan sbb: 1.Badan legislatif, yaitu DPR. Eksekutif (Pemerintahan) dan Judikatif (badan penegak hukum). 2.Alat-alat-kekuasaan negara-Angkatan Darat, Laut, Udara dan Polisi 3 Alat-alat produksi, dan distribusi 4.Organisasi-organisasi masyarakat, partai-partai politik, badan-badan sosial dan badan-badan ekonomi yang lainnya.

47 | P a g e


Hanya dengan melakukan Reetooling tatanan sosial (dari 1 sampai 4) secara fundamental dan sungguh-dungguh, barulah bisa diharapkan DPR akan benar-bnar bisa menjadi alat pembangunan dan alat perjuangan dalam proses reformasi sosial yang fundamental atau mendasar, sehingga memberikan kemungkian untuk membuka titik terang bagi kebenaran dan keadilan yang selama ini gelap gilita. Alat-alat kekuasaan negara seperti polisi dan militer harus di control; Karena militer dapat menumbuhkan kekuasaan dwifungsi yang anti demokrasi, bisnis militer yang menumbuhkan oligarki ekonomi dan konglomerasi, dan otoriterisme militer seperti yang kita alami dan hayati di era rezim orde baru jilit ke I, yang telah memakan banyak korban manusia, yang merefleksikan dirinya dalam bentuk; genosida, penyiksaan, pembuangan ke pulau Buru, penjebloskan ke penjarapenjara, penghilangkan tanpa diketahui di mana rimbanya dan yang di luar negeri pencabutan paspor - yang semuanya dilakukan tanpa proses hukum, seperti yang sudah diungkapkan oleh bung MD Kartaprawira dalam tulisannya, yang terkait dibawah ini. Sistem neoliberal yang dianut oleh rezim SBY di era ―reformasi― sekarang ini secara umum sama sekali tak dapat menuntaskan kasus-kasus pelanggaran berat HAM, kasus korupsi kakap seperti skandal Bannk Century, tapi justru menumbuhkan bermacam-macam Mafia, seperti mafia hukum,mafia pajak dan entah apalagi. Yang dampaknya tekah menjadikan hukum dan ketatanegaraan di negara ini ambrul-adul, yang sangat menguntungkan bagi para pelanggar berat HAM dan para koruptor kakap yang telah merampok uang negara dan rakyat. Kesimpulam akhir, buang ilusi terhadap rezim SBY, dan siap berjuang untuk melakukan reformasi sosial yang fundamental atau mendasar, sebagai syarat mutlak untuk menuntaskan pelanggaran berat HAM dan KKN di selurh nusantara, dan untuk selanjutnya membuka jalam kesrah Demokrasi termimpin yang mengikuti keteraturan-keteraturan Pancasila 1 Juni 1945 dan UUD 45 naskah aseli, yang sudah kita setujui bersama. Roeslan. Tulisan ini juga disajikan dalam website http://umarsaid.free.fr yang sampai sekarang sudah dikunjungi lebih dari 645 480 kali = = = = = = = = = =

http://lembagapembelakorban65.blogspot.com/2009/03/md-kartaprawira-semakin-gelap-jalanke_15.html

SEMAKIN GELAP, JALAN KE KEBENARAN DAN KEADILAN (Menyambut Peringatan 42 Tahun Tragedi Nasional 1965) Oleh MD Kartaprawira*

48 | P a g e


Amburadulnya sistim hukum peradilan HAM Adalah sangat memprihatinkan bahwa telah berlalu 42 tahun tragedi nasional 1965 belum juga mendapat perhatian dari penyelenggara negara untuk menuntaskannya. Bagaimana pun kompleksnya masalah tragedi tersebut kita perlu memisahkan masalah-masalah lain yang bersinggungan dengannya. Pencampur adukan masalah-masalah yang sangat kompleks, hanya akan menambah ruwet benang yang sudah begitu ruwet untuk diuraikan. Akibatnya kita akan sukar menampilkan solusi tepat demi penegakan kebenaran dan keadilan. Maka dalam menegakkan kebenaran dan keadilan berkaitan dengan pelanggaran HAM berat 1965 paling tidak ada 3 hal yang perlu ditegaskan: Pertama, masalah siapa dalang G30S Sampai dewasa ini belum tuntas pembuktian siapa dalang G30S. Dari literatur-literatur yang sudah terbit terdapat bermacam-macam versi tentang dalang G30S: PKI/Aidit, Suharto, CIADinas Intel. Inggris, Soekarno dll. Menurut pendapat saya siapa saja yang bersalah dalam peristiwa tersebut harus bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku. Kedua, masalah Pelanggaran HAM berat 1965 sendiri Tidak tergantung siapa dalang G30S, dan lepas masalah G30S tuntas atau belum, pembunuhan massal dan pembuangan serta penahanan ribuan orang tanpa dibuktikan kesalahannya adalah pelanggaran HAM berat. Maka demi keadilan yang dijamin dalam UUD 45 masalah pelanggaran HAM berat tersebut harus diselesaikan. Ketiga, masalah TAP MPRS No.XXV/1966 Adalah kesalahan besar menjadikan TAP MPR XXV/1966 sebagai dasar untuk menghalalkan pembantaian massal dan pembuangan/penahanan massal 1965-1967. Sebab TAP tersebut dengan jelas hanya menyatakan pembubaran PKI serta onderbouwnya dan pelarangan ajaran marxismeleninisme, yang tidak dapat diartikan sebagai perintah pembantaian massal tersebut di atas. Bahkan kalaupun PKI terbukti bersalah, pembantaian massal dan semacamnya tetap tidak dapat dibenarkan dan merupakan kejahatan kemanusiaan. Watak otoriter rejim Orde Baru berbeda seperti bumi dan langit dibandingkan dengan kebijakaan Soekarno, di mana ketika Partai Sosialis Indonesia dan Masyumi dibubarkan karena terbukti tersangkut dalam pemberontakan PRRIPermesta, toh tidak terjadi pembunuhan terhadap anggota-anggota kedua partai tersebut, apalagi pembantaian massal. Pelanggaran HAM berat masa lalu (dari kasus pembantaian 1965 sampai kasus trisakti) adalah suatu fakta yang tak terbantahkan oleh siapa pun. Namun kasus pelanggaran HAM 1965 perlu digaris-bawahi berhubung korbannya berjumlah jutaan manusia -- dibunuh, disiksa, dibuang ke pulau Buru, dijebloskan ke penjara-penjara, dihilangkan tanpa diketahui di mana rimbanya dan yang di luar negeri dicabuti paspornya - yang semuanya dilakukan tanpa proses hukum. Tapi kenyataannya pelanggaran HAM berat masa lalu (1965) tersebut sampai saat ini tidak mendapat penyelesaian dari penegak hukum negara Indonesia yang berdasarkan UUD dinyatakan sebagai negara hukum. Maka dari itu, seharusnya penyelenggara negara RI , terutama organ yudikatif, di era ―reformasi‖ merasa malu besar atas ketidak-mampuannya berbuat sesuatu untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat tersebut dan atas ketidak mampuannya membuktikan bahwa Indonesia negara hukum. Hal itu dibuktikan dengan keberadaan UU Pengadilan HAM ad Hoc No.26 Tahun

49 | P a g e


2002 yang sampai detik ini tidak diterapkan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat berkaitan peristiwa 1965. Padahal pasal 43 menyatakan tentang berlakunya prinsip retroaktif terhadap pelanggaran HAM masa lalu. Tapi mengapa kasus pelanggaran HAM berat 1965 tidak pernah diajukan ke pengadilan oleh kejaksaan? Apalagi kejahatan (pelanggaran) HAM berat 1965 bukanlah delik aduan, sehingga penuntutannya bisa dilakukan kejaksaan/jaksa agung tidak tergantung dari adanya aduan pihak korban. Kenyataannya telah 42 tahun kasus tersebut diterbengkalaikan oleh penegak hukum, meskipun telah banyak dilancarkan kritikan di media massa dan tuntutan dari para korban mengenai kasus tersebut. Penegak hukum tetap membisu dan membuta. Apakah hal tersebut bukan tragedi hukum dan keadilan? Jawabnya tegas: Tragedi hukum dan keadilan. Pantaskah mereka disebut penegak hukum kalau nyatanya berperi laku mempertahankan impunitas? Jawabnya tegas: Tidak pantas!.Penyelesaian di pengadilan kasus pelanggaran HAM masa lalu secara fakta telah macet (atau sengaja dimacetkan?). Maka perlu direkayasa jalan keluar yang indah kedengarannya - Jalan Rekonsiliasi. Dengan Rekonsiliasi tersebut diharapkan ditemukan keadilan yang "menguntungkan" kedua belah pihak (pelaku dan korban), di mana pelaku mendapat amnesti - tidak dihukum, sedang korban mendapatkan rehabilitasi hak-hak politik-sipil dan kompensasi. Rekonsiliasi yang demikian intinya adalah suatu modus win-win - jalan kompromis dua kepentingan yang direkayasa dengan aroma machiavelistik untuk menyelamatkan impunitas. Dengan dikeluarkannya UU No.27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) sesungguhnya usaha penegakan keadilan sejati telah gagal. Sebab keadilan yang timbul adalah keadilan yang tidak utuh, di mana sebagian keadilan terpaksa harus dikorbankan untuk kompromi. Berkaitan dengan masalah rekonsiliasi, timbul teori ―transitional justice‖ (keadilan transisional), yaitu keadilan yang timbul dalam masa transisi dari era diktatur-totaliter ke masa demokrasi. Tapi benarkah keadilan pada masa peralihan dari era diktatur-totaliter ke masa demokrasi mesti lahir dari rekonsiliasi, dan karenanya keadilan yang lahir dari rekonsiliasi tersebut suatu keadilan yang dikehendaki korban? Dari hal tersebut di atas penulis menolak teori transitional justice, di mana seakan-akan rekonsiliasi merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan. Sebab dalam apa yang dinamakan masa transisi tersebut tidak selalu timbul modus rekonsiliasi untuk mencapai keadilan. Contoh, pada masa transisi setelah rejim Nazi Jerman jatuh tidak diperlukan adanya rekonsiliasi. Tapi keadilan diwujudkan melalui pengadilan Neurenberg terhadap semua tokoh-tokoh Nazi. Bahkan sampai dewasa ini tokoh-tokoh Nazi yang masih bersembunyi terus dicari dan dikejar untuk ditangkap dan diadili. Tidak ada Rekonsiliasi sebagai modus timbulnya transitional justis. Begitu juga tidak ada rekonsiliasi terhadap Slobodan Milosovic dan tokohtokoh lainnya, yang masih terus dalam perburuan oleh pengadilan internasional Yugoslavia. Memang kita perlu menyadari bahwa peta politik orde baru di Indonesia secara esensi belum berubah, meskipun Suharto sudah turun panggung. Sehingga penyelesaian ala pengadilan Neurenberg dan Pengadilan Yugoslavia tidak mungkin dilakukan, meskipun sudah dibentuk UU tentang Pengadilan HAM. Bahkan UU KKR yang demikian wujudnya pun sesungguhnya tidak diterima dengan lapang dada oleh ―mayoritas‖ kekuatan politik. Hal itu tampak dari pembentukan dan pelaksanaan UU KKR yang tersendat-sendat , sampai akhirnya dibatalkan oleh Mahkmamah Konstitusi. Padahal UU KKR tidak sepenuhnya menjamin keadilan bagi para korban, hanya sebagai celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh para korban.

50 | P a g e


Kenyataannya rekonsiliasi yang machiavelistik tersebut hanya sebagai alat manuver politik orba dalam masa transisi untuk konsolidasi kekuatan dan memacetkan upaya menegakkan kebenaran dan keadilan. Meskipun demikian, harus diakui bahwa UU KKR sesungguhnya bisa digunakan oleh para korban sebagai celah-celah untuk memperjuangkan keadilan tertentu.Memang benarlah pepatah: kalau tidak ada nasi, singkong pun jadi. Para peduli HAM dan para korban (tidak semuanya) melihat realitas tersebut. Pengungkapan Kebenaran dan Penegakan Keadilan (bersamaan dengan itu korban mendapatkan rehabilitasi hak-hak sipil dan politiknya, rian restitusi, kompensasi,dll) dijdikan kunci menuju rekonsiliasi, sebagai sisi positif. Maka UUKKR tersebut diterima sebagai salah satu jalan yang relatif bisa memberi keadilan, lebih dari itu sukar untuk dicapai mengingat peta politik dewasa ini masih berjiwa orde baru. Kemenangan yang identik kekalahan total Seperti kita ketahui di dalam UUKKR yang lalu terdapat pasal-pasal yang merugikan kepentingan para korban, terutama Pasal 27 UUKKR di mana restitusi, kompensasi dll. bisa diberikan kepada korban kalau pelaku mendapat amnesti. Seharusnya kalau kebenaran sudah terungkap: pelaku telah mengakui melakukan pelanggaran HAM dan minta maaf, maka korban otomatis harus mendapat restitusi-kompensasi-rehabilitasi, tidak tergantung adanya amnesti kepada pelaku. Pasal-pasal yang merugikan korban inilah yang oleh para LSM dan para korban diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan judicial review.Tapi di samping itu terdapat kelompok lain yang juga mengajukan judicial review terhadap Pasal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka melihat bahwa pelaku pun tidak mendapatkan kepastian hukum untuk mendapat amnesti, meskipun dia telah mengakui melakukan pelanggaran HAM dan telah meminta maaf atas perbuatannya. Sebab pemberian amnesti adalah hak presiden (setelah menerima pendapat DPR), yang mana belum tentu presiden memutuskan memberikannya. Jadi disimpulkan UUKKR tidak menjamin adanya kepastian hukum dan hal itu akan berakibat macetnya UUKKR secara operasional. Maka MK memutuskan UUKKR bertentangan dengan UUD 45 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan pembatalan UUKKR keseluruhannya timbul pertanyaan: apakah MK tidak melakukan keputusan di luar apa yang dituntut oleh pemohon yudicial review? Jawabannya jelas: MK telah membuat putusan di luar tuntutan pemohon yudicial review. Putusan tersebut adalah cacat hukum, harus dianggap tidak sah. MK seharusnya hanya membatalkan pasal-pasal tertentu sesuai yang dimintakan untuk direview.Hal tersebut sangat berbahaya sekali dalam sistem hukum di Indonesia. Apalagi keputusan MK adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, tidak ada instansi yuridis yang lebih tinggi berhak memeriksa dan mengontrol atas putusannya. Tidak salah orang mengatakan MK adalah diktator dalam sistem hukum di Indonesia. Masalahnya, pembatalan UUKKR oleh Mahkamah Konstitusi tersebut menguntungkan atau merugikan korban?Ternyata dengan pembatalan UU KKR timbangan menunjukkan bahwa yang diuntungkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut: yaitu para pelaku pelanggaran HAM, bukannya para korban. Nasib sial telah menimpa para korban yang sesungguhnya hanya menginginkan supaya pasal-pasal tertentu yang merugikan kepentingannya saja yang dimintakan judicial review dan dibatalkan. Tapi Mahkamah Konstitusi justru membatalkan keseluruhan UUKKR. Hapuslah secercah harapan para korban untuk mendapatkan Kebenaran dan Keadilan. Dan gagallah hukum di Indonesia membela keadilan dan berlanjutlah untuk berapa tahun lagi para korban harus menanggung derita. Dengan demikian perjuangan untuk menegakkan Kebenaran dan Keadilan terpaksa harus dimulai dari NOL lagi.

51 | P a g e


Tidak salah kalau dikatakan bahwa keputusan MK tersebut kebablasan (atau memang ada rekayasa untuk dibablaskan?), meskipun dengan alasan pro bono publico – untuk kepentingan umum, suatu klausul yang selalu dipakai penguasa dengan akibat kerugian bagi rakyat. Kalau mengingat peta politik Indonesia dewasa ini, maka jalan menuju ke Kebenaran dan Keadilan menjadi tambah lebih gelap dan lebih panjang sekali. Dan bertepuk tangan bahagialah para pelanggar HAM berat 1965. Bom waktu Pasal 28(I) UUD 45 (Amandemen) Tetapi masalah tersebut tidak berhenti di situ saja. Kekalahan total akibat pembatalan UU KKR tersebut para korban tragedy nasional 1965 masih menghadapi bayang-bayang ―kekalahan‖ lagi berhubung dengan dicantumkannya azas nonretroaktif dalam pasal 28 (i) UUD 45 (Amandemen). Tepatlah kalau Pasal 28 (i) tersebut dikatakan sebagai bom-waktu yang meledak pada waktu yang mereka tentukan. Bahkan ditegaskan dalam pasal tersebut bahwa pemberlakuan asas retroaktif adalah suatu pelanggaran HAM. Asas non-retroaktif adalah suatu ketentuan imperatif dalam konstitusi yang tidak dapat dilanggar. Jadi berdasarkan pasal 28 (i) UUD 45 kasus-kasus pelanggaran HAM yang timbul sebelum pasal tersebut timbul (berkaitan Peristiwa 1965, Tanjung Priok, Jalan Diponegoro, Semanggi dan lain-lainnya) secara yuridis tidak dapat diadili. Banyak orang masih berilusi dan bermimpi bahwa kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bisa diselesaikan melalui Pengadilan HAM ad hoc berdasarkan Pasal 43 ayat 1 yang memberlakukan asas retroaktif. Mereka tidak menyadari(atau tidak mau tahu) bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 45 (Amandemen), yaitu Pasal 28(i). Jadi kalau sampai kasus Pelanggaran HAM berat masa lalu diproses di pengadilan, maka pelaku pelanggaran HAM (cq. advokatnya) tentu akan melakukan pembelaan berdasarkan asas non-retroaktif dalam pasal 28(i) UUD 45. Bahkan kalau keputusan pengadilan memenangkan korban, pelaku pelanggaran HAM akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi tentunya akan membatalkan UU No. 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM ad hoc, setidak-tidaknya Pasal 43 ayat 1, yang memberlakukan asas retroaktif, sebab jelas bertentangan dengan UUD 45. Jadi Pasal 28(I) UUD 45 tersebut praktis merupakan bom waktu yang akan meledak untuk membumi hanguskan tuntutan korban pelanggaran HAM berat masa lalu baik di pengadilan, maupun di Mahkamah Konstitusi sebagai putusan judicial review. Perlu ditekankan, baik pengadilan biasa maupun pengadilan ad hoc tidak boleh bertentangan dengan UUD 45 - pasal 28 (i). Jadi apabila Pasal 28(i) tidak dirubah, -- seperti yang saya usulkan dalam artikel "Gelapnya jalan menuju ke Kebenaran dan Keadilan", Milis Nasional (nasional-list) 02 Oktober 2005 --, dengan menambah klausul: "kecuali pelanggaran HAM berat yang diatur selanjutnya dengan UU", maka kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara yuridis tidak mungkin bisa diselesaikan melalui pengadilan. Tapi masalah Pasal 28 (i) UUD 45 tersebut sejak dari Rancangan Amandemen UUD 45 sampai disahkannya sebagai pasal resmi bagian UUD 45 oleh para peduli HAM dan para pakar hukum tidak (kurang sekali) dijadikan obyek bahasan serius. Padahal implikasinya terhadap sistem hukum di Indonesia besar sekali, sehingga impunity tetap tidak mendapat gangguan sedikitpun, dan pelaku pelanggaran HAM berat terus tidur nyenyak dan jalan leha-leha ke mana mau. Nah mengapa terjadi demikian?Dari hal-hal tersebut di atas kiranya nampak jelas bahwa dalam masalah penuntasan pelanggaran HAM berat 1965 digunakan skenario sandiwara siluman lihai, di mana korban disetting selalu kalah:- Ada UU Pengadilan HAM, tapi kasus pelanggaran HAM berat

52 | P a g e


1965 tidak pernah diangkat dan diproses di pengadilan. - Kalau akhirnya kasus tersebut diproses juga di Pengadilan HAM, maka akan diruntuhkan dengan memakai Pasal 28 (i) UUD 45 oleh MK atas permohonan yudisial review dari pelaku.Karena penyelesaian melalui Pengadilan HAM sudah dimacetkan, maka dibuatkanlah UU KKR yang juga di-setting untuk macet pula, karena banyak kelemahannya. Makanya MK dengan mudah membatalkan UU KKR. Nah, dengan demikian korban terus menerus mengalami kekalahan. Yang perlu kita perjuangkan saat ini: Jangka panjang: Dengan ulet dan tegas memperjuangkan perubahan peta politik yang sampai dewasa ini masih bermental orba – anti HAM dan demokrasi -- menjadi peduli HAM, keadilan dan demokrasi sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian Pancasila tidak hanya di bibir saja, tapi diwujudkan perbuatan konkrit dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Inilah yang perlu dengan sadar diperjuangkan seluruh rakyat Indonesia, apalagi kita sudah tidak mempunyai Soekarno, sedang orang-orang seperti Mandela, Chaves, Morales belum nampak di kancah perpolitikan di Indonesia.Memperjuangkan agar Pasal 28 (i) UUD 45 dirubah (diamandir) sehingga berbunyi sebagai berikut:"......hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, kecuali mengenai pelanggaran HAM berat yang diatur dalam undang-undang adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jangka pendek: Sebelum UU KKR baru terbentuk, maka presiden harus segera mengeluarkan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) tentang KKR" dengan memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi agar wacana KKR bisa menjadi kenyataan dan berfungsi menegakkan Kebenaran dan Keadilan. Inilah celah-celah legal dan jalan singkat yang mungkin bisa diperjuangkan secara riil. Sebab kalau menunggu dibentuknya Undang-undang tentang KKR tentu membutuhkan waktu panjang bertele-tele. Di samping mengeluarkan PERPU tentang KKR, Presiden sebagai pemegang hak prerogative tentang pemberian amnesti, harus juga mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pemberian amnesti umum kepada para pelaku yang telah dengan jujur mengungkap dan mengakui bersalah melakukan perbuatan melanggar HAM dan menyatakan minta maaf kepada korban di dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dengan demikian proses dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan berjalan baik.Masyarakat peduli HAM, demokrasi dan keadilan terutama lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam masalah HAM, harus proaktif mendukung segala upaya tentang terbentuknya PERPU KKR dan kemudian UU KKR. Dengan pengalaman keputusan MK tentang pembatalan UU KKR kiranya para korban dan kalangan LSM perlu mawas diri dan brtindak cermat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang, sehingga dengan demikian tuntutan-tuntutannya tidak menjadi boomerang terhadap diri sendiri yang merugikan secara total. Diemen, Nederland, 30 September 2007 *) Ketua Umum Lembaga Pembela Korban '65, Nederland.

Mengenang peristiwa 30 September 1965 53 | P a g e


Suharto tidak patut diberi gelar pahlawan nasional Mohon ma‘af terlebih dulu kepada para pembaca bahwa dalam tulisan untuk mengenang peristiwa 30 September 1965 kali ini, banyak digunakan ungkapan-ungkapan yang barangkali kedengaran terlalu kasar, tidak sepatutnya, atau bahkan kelewatan tidak senonohnya. Sebab, tulisan ini memang merupakan ledakan emosi atau letupan kemarahan setelah membaca berita bahwa daerah Jawa Tengah akan mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi gelar pahlawan nasional kepada Suharto. Berita tersebut disiarkan oleh Suara Pembaruan tanggal 23 September 2010 (artinya, seminggu sebelum tanggal peristiwa 30 September), yang antara lain berbunyi sebagai berikut : « Tim penilai pengkaji gelar pahlawan pusat tengah mengkaji 19 dari 30 tokoh yang diusulkan daerah untuk diberi gelar pahlawan nasional. Di antara deretan nama tersebut, Gus Dur dan Soeharto masuk nominasi pemberian gelar pahlawan. Tim penilai pengkaji gelar pahlawan tersebut, terdiri dari 13 orang yang berasal dari kalangan Masyarakat Sejarah Indonesia, akademisi, Arsip Nasional, dan Pusat Sejarah TNI. Direktur Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Kementerian Sosial (Kemsos), Suyoto Sujadi mengatakan, nama-nama tersebut, masih dikaji mendalam oleh tim, lalu diverifikasi Menteri Sosial untuk selanjutnya diserah ke Dewan Gelar di bawah naungan Presiden."Semua nama tersebut, masih dalam proses penggodokan di antaranya mantan presiden Gus Dur, Soeharto, Johanes Leimena, dan Ali Sadikin. Gus Dur, tambah Suyoto, diusulkan dari daerah Jawa Timur, Soeharto dari Pemerintah Jawa Tengah. Sedangkan Jawa Barat mengusulkan lima nama, di antaranya Laksmi Ningrat. Nama-nama lain yang juga dinominasikan adalah Pakubowono X dan Kraeng Galengsong. Kriteria penting dalam menobatkan gelar pahlawan nasional menurutnya, sang tokoh harus memiliki bobot perjuangan yang terukur, baik skala lokal maupun nasional » (kutipan selesai). Suharto tidak patut disebut pahlawan nasional. Mungkin banyak orang yang terheran-heran membaca dalam berita di atas bahwa masih ada orang-orang yang menganggap bahwa Suharto pantas diberi penghargaan dengan gelar pahlawan nasional. Terlepas dari apakah orang-orang yang mengusulkan supaya Suharto diberi gelar pahlawan nasional itu waras nalarnya, ataukah sehat jiwanya, usul itu sendiri adalah betul-betul gila ! Sebab, sekarang makin banyak orang dari berbagai kalangan atau golongan yang makin sadar atau bahkan yakin bahwa Suharto adalah petinggi Angkatan Darat, yang melakukan insubordinasi (pembangkangan) terhadap Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI, dan mendongkel Presiden Sukarno dari kedudukannya melalui kudeta, kemudian membunuh pemimpin bangsa ini dengan menterlantarkannya secara tidak manusiawi dalam keadaan sakit parah selama dalam tahanan. Orang yang semacam ini tidaklah pantas sama sekali disebut sebagai pahlawan bangsa ! Banyak orang masih belum lupa bahwa selama sedikitnya 32 tahun Suharto sudah memalsu dan menyalahgunakan Pancasila, sehingga Pancasila dibenci orang banyak (ingat Penataran P4). Ia juga sudah melarang disebarkannya ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno. Dengan politiknya « deSukarnoisasi » yang menyeluruh ia sudah membunuh jiwa revolusi rakyat Indonesia, dan merusak jiwa revolusioner bangsa. Ini berarti bahwa ia sudah mengkhianati bangsa. Karenanya, ia tidaklah pattut sama sekali disebut sebagai pahlawan bangsa !

54 | P a g e


Kalau kita amati situasi negara dan bangsa dewasa ini, yang penuh dengan kebejatan moral, korupsi yang mengganas di kalangan atas dan juga kalangan bawah, maka nyatalah bahwa keadaan yang membusuk ini adalah akibat langsung atau produk Orde Baru di bawah pimpinan Suharto. Suharto adalah perusak Republik Indonesia. Ia bukanlah seorang pahlawan nasional. Melainkan pengkhianat nasional. Apakah Suharto memang punya bobot perjuangan? Disebutkan (dalam berita itu) bahwa « Kriteria penting dalam menobatkan gelar pahlawan nasional sang tokoh harus memiliki bobot perjuangan yang terukur, baik skala lokal maupun nasional ». Lalu, apakah memangnya Suharto memiliki bobot perjuangan yang terukur, baik skala lokal maupun nasional Apakah pengkhianatannya terhadap Bung Karno bisa dikategorikan sebagai bobot perjuangan skala nasional ? Bobot perjuangan Suharto sama sekali tidak nampak ketika ia memimpin Orde Baru. Perjuangan apa atau terhadap siapa ? Terhadap kolonialisme atau imperialisme ? Sama sekali tidak ! Yang jelas dan pasti adalah banwa ia gigih dalam perjuangan terhadap seluruh kekuatan yang mendukung Bung Karno, yang terdiri dari golongan revolusioner, termasuk golongan PKI. Puluhan juta orang di antara mereka telah diterror, diintimidasi, dibunuhi, dipenjarakan, didiskriminasi, disengsarakan (termasuk keluarga-keluarganya). Jadi, Suharto bukanlah pemersatu bangsa, melainkan sebaliknya, ia adalah perusak persatuan bangsa. Mengingat itu semua, usul untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Suharto jelas bisa menyakitkan hati banyak orang, yang pernah menjadi korban rejim militer yang dipimpinnya. Terutama dari kalangan pendukung politik Bung Karno dan dari golongan kiri pada umumnya. Hal yang demikian adalah wajar, atau adalah manusiawi. Menolak gelar pahlawan untuk Suharto adalah adil Menolak atau menentang diberikannya gelar pahlawan kepada Suharto bukanlah sikap yang salah atau buruk, baik dilihat dari segi moral atau adat-istiadat maupun dari segi apa pun lainnya. Tidak juga berarti bahwa tidak menghargai jasa-jasanya kepada bangsa dan negara. Menolak atau menentang diberikannya gelar pahlawan nasional adalah adil, dan berdasarkan nalar yang waras, dan bersumber dari hati nurani kemanusiaan. Sebab, menyetujui diberikannya gelar pahlawan kepadanya akan berarti mengakui bahwa apa yang dilakukan Suharto adalah benar. Pemberian gelar pahlawan kepadanya berarti bahwa pendongkelannya terhadao kedudukan Bung Karno, dan perusakannya terhadap Pancasila dan tujuan revolusi 45 adalah tindakan-tindakan yang baik. Yang lebih parah lagi, adalah bahwa pembunuhan massal terhadap jutaan orang tidak bersalah serta pemenjaraan begitu banyak orang lainnya (yang tidak bersalah apa-apa juga !!!) adalah tindakan Suharto yang dianggap tidak salah sama sekali. Wajarlah, kalau karenanya, ada orang-orang yang ngomel : « Orang yang begitu kok disebut pahlawan ! » Kalau sudah begini, apa sajakah yang harus dikatakan mengenai jiwa atau hati nurani orang-orang Indonesia ? Bukankah ini menunjukkan jiwa yang sakit, atau nalar yang tidak beres, atau hati yang sudah membusuk ? Atau, dengan kalimat lain, lalu negara apa namanya yang begini ini ? Orang yang embunuh -- atau menyuruh bunuh -- begitu banyak orang, apalagi bangsanya sendiri, diangkat sebagai pahlawan !!! Sungguh, sulit dimengerti bagi orang yang waras otaknya dan bersih hatinya. Apakah betul rakyat Jawa Tengah mengusulkannya ?

55 | P a g e


Pengangkatan Suharto sebagai pahlawan nasional juga akan berarti bahwa praktek KKN yang sudah begitu terkenal di Indonesia dan juga di luarnegeri sudah dianggap tidak soal lagi atau dima‘afkan saja. Meskipun sebagian besar rakyat Indonesia, sebenarnya, tidak akan bisa lupa kepada dosa-dosa besarnya. Jadi wajarlah bahwa rakyat tidak akan membiarkan orang yang begitu itu dijadikan pahlawan nasional. Soal lainnya lagi, adalah pernyataan bahwa daerah Jawa Tengah mengusulkan supaya Suharto diberi gelar pahlawan nasional. Apakah betul rakyat Jawa Tengah mengusulkannya ? Siapa-siapa saja yang katanya mengusulkannya ? Sebab, sejarah sudah membuktikan bahwa dalam masa-masa yang lalu Jawa Tengah adalah daerah basis utama kekuatan pendukung Bung Karno dan juga kekuatan revolusioner umumnya, termasuk golongan PKI. Itu sebabnya, korban penindasan Orde Baru (antara lain : pembunuhan massal, pemenjaraan, persekusi-persekusi lainnya) juga besar sekali di Jawa Tengah. Karena itu pula, patut sekali diragukan bahwa rakyat Jawa Tengah mengajukan usul yang begitu aneh itu. Kalau Suharto dijadikan pahlawan, maka akan merupakan soal yang bisa dipertanyakan oleh generasi-generasi yang akan datang, karena mereka toh akan tahu juga bahwa era rejim militer Orde Baru yang 32 tahun itu adalah era yang merupakan noda hitam dalam sejarah bangsa. Jadi mereka bisa menjadi malu bahwa orang yang begitu kualitasnya toh bisa dihormati sebagai pahlawan oleh generasi pendahulunya. Kalau Suharto diangkat sebagai pahlawan, maka banyak orang akan mengutuk atau menghujat orang-orang yang terlibat dalam proses pengusulan dan pemutusannya, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Pengutukan atau penghujatan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kasus yang bisa menjadi skandal besar bangsa ini adalah benar, adil dan luhur. Sebab, rakyat atau bangsa kita haruslah bersikap adil terhadap kasus Suharto, tetapi juga harus adil terhadap mereka yang sudah paling sedikitnya 32 tahun menderita berbagai politiknya. Suharto tidak mempunyai moral perjuangan untuk rakyat Sekarang kita sama-sama melihat dari sejarah, bahwa berlainan sama sekali dengan Bung Karno, maka Suharto bukanlah seorang yang mempunyai gagasan-gagasan besar atau karya-karya penting bagi perjuangan bangsa. Suharto juga tidak memiliki moral perjuangan untuk rakyat setinggi moral Bung Karno. Kalau Bung Karno sudah menyumbangkan kepada bangsa Indonesia karya-karya besarnya seperti Indonesia Menggugat, pidatonya tentang lahirnya Pancasila, kumpulan pidato-pidatonya dalam buku Dibawah Bendera Revolusi, Konferensi Bandung, Trisakti, pidato di PBB To build the World Anew, maka Suharto dalam 32 tahun tidak menghasilkan karya atau pemikiran yang benar-benar berbobot bagi sejarah bangsa. Kalau Bung Karno sudah terbukti dalam sejarah bahwa ia pemersatu bangsa, dan dengan gigih berjuang untuk nation and character building, patriotisme dan internasionalisme revolusioner, maka Suharto sudah terbukti sebagai perusak persatuan rakyat, sebagai pembusuk character building bangsa, dan pengkhianat internasionalisme revolusioner. Mengingat itu semua, maka gagasan atau usul untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Suharto haruslah ditentang atau dilawan besar-besaran oleh berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia. Usul semacam itu hanya akan mendatangkan berbagai hal negatif bagi rakyat. Karenanya, perlawanan ini perlu dilakukan demi kebaikan bangsa kita seluruhnya, termasuk bagi anak cucu kita di kemudian hari.

56 | P a g e


Gelar pahlawan untuk Suharto tidaklah mendatangkan kebaikan bagi persatuan bangsa. Sebagian besar dari rakyat tidak merasa perlu dengan adanya penamaan yang begitu tinggi terhadap orang yang telah begitu besar membikin kerusakan, pembusukan, dan kebobrokan kepada bangsa dan negara. Bahkan, sebaliknya, yang justru pantas diberikan kepada Suharto adalah pengkhianat bangsa ! Paris, 26 September 2010 1.. Umar Said = = = = == = Dalam rangka mengenang peristiwa 30 September 1965 mohon pendapat Anda terhadap tulisan di atas. Pendapat Anda bisa Anda sampaikan melalui E-mail dan siarkan di berbagai mailing-list untuk diketahui publik secara luas, atau hanya disalurkan melalui japri (jalur pribadi) untuk pengetahuan saya pribadi saja, dan tidak untuk disiarkan. Apa pun atau bagaimana pun pendapat Anda mengenai soal yang dibahas dalam tulisan di atas adalah berguna untuk diketahui. Terimakasih, Sumber: http://pemudaindonesiabaru.blogspot.com/2009/09/renungan-tentang-g30spki-danorde-baru.html Kamis, 10 September 2009

Renungan Tentang G30s/PKI dan Orde Baru Renungan Tentang G30s/PKI dan Orde Baru - Rejim militer Orde Baru yang dikepalai Suharto selama 32 tahun telah memerintah dengan mentrapkan berbagai macam "peraturan perundangundangan gila ", yang ditujukan bagi para eks-tapol atau orang-orang yang pernah ditahan, yang menurut Kopkamtib berjumlah 1.900 000 orang. Peraturan perundang-undangan yang paling sedikitnya ada 30 macam ini, memang terutama sekali berlaku bagi seluruh anggota PKI dan ormas-ormas yang bernaung di bawah PKI. Namun, dalam prakteknya banyak sekali orang yang tidak ada sangkut-pautnya dengan PKI pun ikut-ikut menderita kesulitan dengan adanya berbagai peraturan yang aneh-aneh itu. Seperti kita ingat atau kita ketahui ada peraturan " Surat bebas G30S "bagi orang yang melamar pekerjaan. Bahkan, ada yang untuk sekolah pun diharuskan punya surat ini. Ada pula peraturan yang gila juga, yaitu apa yang dinamakan "bersih lingkungan " Artinya, kalau ada orang yang salah satu saja di antara sanak-saudaranya yang diduga atau dituduh dekat dengan PKI atau organisasiorganisa si kiri maka ia akan mendapat berbagai kesulitan. Istilah « tidak terlibat baik langsung maupun tak langsung dalam gerakan kontra revolusi G30S/PKI » merupakan momok yang mengancam banyak orang selama puluhan tahun. Bahkan, yang lebih gila lagi, adalah bahwa ancaman ini berlaku juga bagi anak-cucu mereka, walaupun mereka jelas-jelas sekali tidak tahu menahu sama sekali dengan G30S. Dengan membaca kembali bahan dari LPR KROB (Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rejim Orde Baru) di bawah ini kita melihat bahwa rejim militer Suharto sudah melakukan kejahatan besar sekali, dengan membikin peraturan atau perundang-undangan yang diskriminatif dan menyusahkan banyak orang, dan selama puluhan tahun pula ! Dalam hal ini peran Golkar adalah sama saja busuknya atau jahatnya dengan golongan militer. Dosa-dosa besar Golkar tidak bisa

57 | P a g e


dipisahkan dengan dosa para pimpinan militer pendukung Suharto. Golkar dan kontra-revolusi yang dibenggoli oleh Suharto adalah satu dan senyawa. Silakan para pembaca menyimak kembali dan merenungkan dalam-dalam berbagai hal yang diutarakan oleh dokumen LPR KROB bulan September 2006, yang berikut di bawah ini.

Tragedi 65/66 Tragedi 65/66 terjadi 41 tahun yang lalu. Rangkaian peristiwa yang saling berkaitan antara yang satu dengan lainnya. Dilaksanakan tahap demi tahap untuk memuluskan tercapainya tahapan terakhir. Terkenal dengan kudeta merangkak.G30S 1965. Dalam peristiwa ini mengakibatkan korban dibunuh, 6 orang jenderal dan 1 orang perwira. Tragedi 65/66, Pembantaian Massal Tanggal 17 Oktober 1965 pasukan elite RPKAD dipimpin Kolonel Sarwo Edhi Wibowo menuju Jawa Tengah. Tanggal 22 Oktober 1965 terjadi pembantaian massal selama dua minggu di Jawa Tengah; diteruskan di Jawa Timur selama satu bulan dan kemudian beralih di Bali. Di Sumatera Utara pembantaian dilaksanakan 1 Oktober 1965. Pembantaian yang sama terjadi di daerah lain di Indonesia. Penyalahgunaan SP (Surat Perintah) 11 Maret 1966 Penerima SP, Soeharto menyalahgunakan SP 11 Maret 1966 oleh pemberinya, Soekarno. SP 11 Maret 1966 adalah pendelegasian kekuasaan (delegation of authority) tetapi ditafsirkan oleh penerimanya, Soeharto, sebagai pemindahan kekuasaan (transfer of authority). Beranjak dari pengertian yang salah ini, digunakan oleh Soeharto untuk menangkap menteri, pembantu setia Bung Karno, dengan alasan diamankan. Tidak hanya para menteri, tetapi pengikut Bung Karno dari partai-partai nasional dan Islam, 125 ormas buruh, tani, wanita, pemuda, pelajar/mahasiswa, seniman/sastrawan, guru, pamong desa, etnis Tionghoa, semuanya dilibas. Kudeta terhadap Presiden RI yang sah, Soekarno Tahapan akhir rangkaian peristiwa ini adalah tujuan sebenarnya yang dituju. Kudeta Presiden RI yang sah, Soekarno. Melalui MPRS yang sudah dibongkar-pasang agar dianggap konstitusional, Soeharto diangkat menjadi Presiden RI pada tahun 1967.Kudeta merangkak ini didukung sepenuhnya oleh CIA (AS). Sukses di Jakarta ada kemiripan dengan kejadian di Cile 1970. Ketika itu CIA melaksanakan misi amat rahasia, melakukan pembunuhan terhadap Jenderal Schneider, Kepala Staf AD Cile yang telah menolak melakukan kudeta untuk menghalangi pemilihan Salvador Allende sebagai presiden. Selanjutnya, CIA mendukung komplotan AD Cile melakukan kudeta berdarah terhadap Presiden Allende yang telah terpilih secara demokratis. Jenderal Pinochet naik tahta. Bandingkan nasib Jenderal Schneider dan Jederal A Yani, Allende dengan Bung Karno. Salah satu operasi penyesatan CIA untuk meningkatkan suhu politik di Cile dengan menyebarkan kartu-kartu kepada tokoh serikat buruh kiri maupun para perwira militer kanan dengan tulisan Djakarta ce acerca (Jakarta sedang mendekat). Tap MPRS 25/1966 tentang Pembubaran dan Pelarangan PKI merupakan instrumen politik bagi Soeharto dan pendukungnya untuk "membersihkan " mereka yang loyal terhadap Soekarno di

58 | P a g e


kabinet Dwikora, MPRS, DPRGR. Kemudian melalui UU No 10/1966 tentang Kedudukan MPRS dan DPRGR, Soeharto mengangkat orang-orang kepercayaannya untuk menduduki jabatan anggota MPRS, DPRGR dan kabinet tandingan yang disebut kabinet Ampera terutama dari golongan militer. Dalam UU No 10/1966 untuk pertama kali muncul istilah tidak terlibat baik langsung maupun tak langsung dalam gerakan kontra revolusi G30S/PKI dan atau organisasi terlarang/terbubar lainnya, terutama menyangkut persyaratan untuk menduduki jabatan politik atau publik. Peristiwa 1965 merupakan tahun pembatas zaman. Zaman berubah antara sebelum 1965 dan sesudahnya. Perubahan itu terjadi dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya secara serentak. Ajaran Bung Karno untuk menentukan rah revolusi Indonesia dihancurbinasakan. Sesudah tahun 1965, politik luar negeri berubah total. Dari nonblok menjadi pro barat, menjadi pengikut AS. Ekonomi Indonesia yang dulunya berdikari berubah menjadi ekonomi yang tergantung pada modal asing. Dalam bidang kebudayaan, sebelum 1965, bebas berpolemik; sesudah 1965 budaya seolah-olah satu, menjadi monolitik. Tidak ada lagi perbedaan, semua seragam. Tindakan Keji Tragedi 65/66, kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan warga negara tak bersalah menurut keterangan almarhum Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Komandan Resimen RPKAD kepada Permadi SH berjumlah 3 juta orang. Kuburan massal berserakan di berbagai tempat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sumatera Utara dan tempat-tempat lain. Belum lagi mayat-mayat yang dimasukkan luweng dan dibuang di sungai-sungai. Penahanan/pengasingan/dihukum berjumlah 1.900.000 orang menurut keterangan resmi Kopkamtib. Penjara di seluruh Indonesia dijadikan tempat tahanan. Bila penjara sudah penuh, gedung lainnya dipergunakan seperti Gudang Padi di Bojonegoro (Jawa Timur). Pulau Nusakambangan, Pulau Buru, Plantungan, Pulau Kemarau (Sumatera Selatan) dijadikan tempat pengasingan/ konsentrasi kam. Dengan mengerjapaksakan tapol didirikan tempat-tempat isolasi di beberapa daerah seperti Argosari (Kalimantan Timur), Loe Mojong (Sulawesi Selatan), Nanga-Nanga, Kendari (Sulawesi Tenggara), Wadas Lintang, Brebes Jawa Tengah. Penangkapan dan penahanan seringkali disertai dengan perampasan harta benda seperti rumah, tanah, uang, perhiasan, surat-surat berharga. Selama masa penahanan tapol mengalami interogasi yang disertai penyiksaan, dipukuli dengan tangan kosong, atau dengan alat, digunduli, disetrum dan dipaksa menyaksikan penyiksaan tahanan lainnya. Bagi tapol perempuan mengalami pelecehan seksual bahkan ada yang diperkosa berkali-kali. Ibuibu tapol yang mengandung terpaksa melahirkan dalam tahanan/penjara. Isteri tapol laki-laki dijadikan sasaran rayuan gombal aparat negara. Sebagian dari mereka yang ditahan dalam usia sangat muda sehingga kehilangan kesempatan untuk menikmati masa muda, terpaksa putus sekolah dan bereproduksi. Setidaknya ada dua cara yang digunakan dalam proses "pembersihan " terhadap mereka yang dituduh sebagai orang komunis.

59 | P a g e


Pertama: cara nonformal, yaitu operasi "pembersihan: tanpa proseduryang oleh pihak militer dengan memobilisasi organisasi-organisa si paramiliteryang bernaung di berbagai organisasi. Kelompok ini diberi kewenangan untuk bertindak menjadi hukum dan hakim sekaligus. Kedua: secara formal penangkapan dan pemeriksaan terhadap orang-orang yang dituduh komunis dilakukan oleh sebuah sistem atau lembaga di bawah Kopkamtib atau Pelaksana Khusus Daerah (Laksusda). Di tingkat pusat, disebut Tim Pemeriksa Pusat (Teperpu); di daerah disebut Tim Pemeriksa Daerah (Teperda). Tim diberi otoritas untuk melakukan proses screening terhadap semua orang yang dituduh sebagai komunis, kemudian membuat klasifikasi dan penggolongan. Setelah melalui screening para tahanan dikirimkan ke kam-kam tahanan. Tidak ada jaminan kepastian hukum terhadap jutaan tahanan yang dituduh komunis. Dengan demikian "pembersihan" terhadap mereka yang dituduh komunis dijalankan sangat sistematis dengan menggunakan hirarki kekuasaan, melalui penerbitan peraturan maupun tindakan aparat; dan terjadi secara meluas di seluruh wilayah RI. Kopkamtib tak lain seperti mesin penggilas yang digunakan untuk melumatkan siapapun di persada tanah air Indonesia tercinta yang hendak melawan kekuasaan Soeharto, kekuasaan Orde Baru. Perlakuan Yang Diskriminatif Sampai tahun 1979, datang tekanan dari dunia internasional, terutama dari Amnesti Internasional dan negara-negara donor. Mereka mendesak Indonesia untuk mengeluarkan para tahanan politik dari kam-kam tahanan sebagai prasyarat untuk cairnya bantuan internasional bagi pemerintah Indonesia. Tahun 1979, tapol secara formal dibebaskan. Dalam Surat Pembebasan / Pelepasan dinyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam peristiwa G30S/PKI. Dalam kenyataannya, pembebasan bukan berarti kebebasan tanpa syarat bagi mantan tapol, mereka masih dikenakan « " wajib lapor" kepada pejabat dan lembagakemiliteran yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Tindakan demikian dianggap belum cukup. Mantan tapol diberlakukan berdasarkan peraturan yang diskriminatif. Tidak kurang dari 30 peraturan perundang-undangan yang diskriminatif diterbitkan, antara lain: Surat Edaran BAKN No 02/SE/1975 tentang tidak diperlukan Surat Keterangan Tidak Terlibat dalam G30S/PKI bagi pelamar calon pegawai negeri sipil yang pada tanggal 1 Oktober 1965 calon ybs masih belum mencapai 12 tahun penuh. Keppres No 28/1975 tentang Perlakuan terhadap mereka yang terlibat PKI Golongan C. Golongan C dibagi menjadi Golongan C1, C2, dan C3. Terhadap pegawai tindakan administratif sbb: Golongan C1 diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri; Golongan C2 dan C3 dikenakan tindakan administratif lainnya dengan memperhatikan berat ringannya keterlibatan mereka. SK No 32/ABRI/1977 tentang Pemecatan sebagai Pegawai TNI karena dituduh terlibat PKI. Inmendagri No 32/1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G30S/PKI. Larangan menjadi pegawai negeri sipil, anggotan TNI/Polri, guru, pendeta dan lain sebagainya bagi mereka yang tidak bersih ingkungan. Pada KTP mantan tapol dicantumkan kode ET. Keppres No 16/1990 tentang Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri RI. Penelitian khusus bukan hanya ditujukan kepada korban langsung tetapi berlaku uga bagi anak dan/atau cucu korban yang dituduh terlibat G30S/PKI.

60 | P a g e


Kepmendagri No 24/1991 tentang Jangka Waktu berlakunya KTP bagi penduduk berusia 60 tahun ke atas. KTP seumur hidup tidak diberlakukan bagi warga negara Indonesia yang terlibat langsung atau pun tidak langsung dengan Organisasi Terlarang (OT). Permendagri No 1.A/1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan. KTP yang berlaku seumur hidup hanya berlaku bagi WNI yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung atau pun tidak langsung degnan Organisasi Terlarang (OT). Inmendagri No 10/1997 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G30S/PKI. Inmendagri ini sebagai pengganti Inmendagri No 32/1981. Ketentuan dan larangan masih tetap sama seperti Inmendagri No 32/1981. Perubahannya adalah kode ET tidak dicantumkan lagi pada KTP mantan tapol, tetapi pada KK (Kartu Keluarga) tetap dicantumkan kode ET. UU No 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota. Syarat anggota DPR, DPD, DPD Provinsi / Kabupaten/Kota bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI. Kekerasan struktural berupa peraturan yang diskriminatif tidak hanya tertuju kepada mantan tapol korban Tragedi 65/66 tetapi juga terhadap anak dan cucu mereka. Perlakuan demikian telah memporakporandakan harapan dan masa depan jutaan warga negara Indonesia termasuk ribuan warga negara Indonesia di luar negeri yang dicabut paspor mereka secara paksa oleh KBRI setempat. Dampak peristiwa ini dirasakan oleh korban Tragedi 65/66 baik berupa stigmatisasi sebagai orang yang tidak "bersih lingkungan " atau pun diskriminasi dalam hak politik, sosial dan ekonomi. Secara umum proses diskriminasi terhadap korban Tragedi 65/66 dimulai etika secara sepihak keputusan politik dikeluarkan oleh Jenderal Soeharto yang ditunjuk sebagai Panglima Kopkamtib oleh Presiden Soekarno. Keputusan politik dikeluarkan Jenderal Soeharto tanggal 12 Maret 1966 untuk membubarkan dan melarang PKI dan semua organisasi yang dicurigai berasas/berlindung/ bernaung di awahnya dari pusat sampai di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintahan Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) membatasi hak politik mantan tapol dan keluarganya terutama untuk partisipasi politik di tingkat lokal. Jabatan Kepala Desa hingga anggota legislatif tingkat daerah mengharuskan calonnya "bebas G30S/PKI" Setelah rezim Soeharto tidak lagi berkuasa beberapa peraturan dan kebijakan yang mendiskriminasikan mantan tapol dan keluarganya dicabut. Badan Koordinasi Keamanan dan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) lembaga pengganti Kopkamtib pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telah dibubarkan melalui Keppres No 38/2000. Dinas Sosial Politik (Dissospol) lembaga sipil yang diberi otoritas melakukan proses "penelitian khusus"(litsus) terhadap masyarakat sipil telah dihapuskan. Tetapi pergantian rezim ternyata bukan jaminan bahwa praktik diskriminasi tidak lagi diberlakukan. Perjuangan menuntut Rehabilitasi, Kompensasi, Restitusi, dan Penghapusan Diskriminasi Warga negara Indonesia korban Tragedi 65/66 tidak pernah dihukum bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Setelah dibebaskan diperlakukan secara diskriminatif.

61 | P a g e


Rehabilitasi menjadi tuntutan utama bagi mantan tapol Tragedi 65/66 setelah beberapa tahun dibebaskan tanpa kebebasan. Setelah terbentuknya lembaga yang menghimpun dan menyatukan korban Tragedi 65/66 perjuangan menuntut rehabilitasi, kompensasi, restitusi dan menghapus diskriminasi berjalan lebih terorganisasi. Berbagai jalan dan cara telah ditempuh; 6 (enam) kali mengajukan permohonan kepada Presiden RI, menemui Ketua MA RI, mengajukan gugatan class action kepada Pengadilan Negeri, mengajukan pengujian (judicial review) terhadap Pasal-Pasal UU yang bertentangan dengan UUD Negara RI 1945, membeberkan Tragedi 65/66 dalam sidang Komisi Tinggi HAM PBB, mengirim surat kepada Sekjen PBB. Hasil yang Bisa Dicapai Perjuangan untuk menuntut rehabilitasi umum, kompensasi, restitusi serta penghapusan diskriminasi cukup lama dan tak kenal lelah telah dilakukan; baik melalui lembaga korban sendiri maupun dengan menggalang kerja sama dengan LSM dan semua pihak yang sama-sama memperjuangkan terwujudnya demokrasi, kebenaran, keadilan dan HAM. Dan jerih payah yang sudah dilakukan hasil yang bisa dicapai tidak bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Tetapi memang masih belum memenuhi harapan. Persyaratan Rehabilitasi Umum Dan hasil pertemuan antara delegasi mantan tapol Tragedi 65/66 yang dipimpin Sumaun Utomo, Ketua Umum DPP LPR-KROB dengan Ketua MA RI (14/3/2003) maka Ketua MA RI mengirim surat kepada Presiden RI tentang permohonan rehabilitasi Korban Tragedi 65/66. Kemudian disusul surat Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Komnas HAM kepada Presiden RI tentang masalah yang sama. Dengan demikian rehabilitasi umum dengan adanya pertimbangan tersebut dilihat dari segi: Hukum Surat Ketua MA RI No KMA/403/VI/2003, 12/6/03, Perihal permohonan rehabilitasi. Politik Surat Wakil Ketua DPR RI No KS.02/37.47/ DPR RI/2003 Sifat: Penting, Derajat: Segera, 25/7/2003, Perihal Tindak Lanjut surat MA RI. Kemanusiaan Surat Komnas HAM No 147/TUA/VII/ 2003, 25/8/2003, Perihal Rehabilitasi terhadap para korban G30S/PKI 1965. Surat Komnas HAM No 33/TUA/II/2005, 8/2/2005, Perihal Pemulihan mantan tahanan politik yang dikaitkan dengan Peristiwa G30S/PKI Maka tak ada alasan bagi Presiden RI untuk tidak menggunakan hak prerogatifnya menurut Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 mengeluarkan Keppres Rehabilitasi Umum terhadap korban Tragedi 65/66. Penghapusan Diskriminasi Putusan MK RI, 24/2/2004

62 | P a g e


Permohonan pengujian (judicial review) Pasal 60 huruf (g) UU No 12/2003 yang diajukan oleh DPP LPR-KROB kepada MK RI (17/11/2003) yang sebelumnya masalah yang sama diajukan oleh Deliar Noor dkk, menghasilkan: Putusan Perkara No 011-017/PUU- I/2003, 24/2/2004 yang menyatakan bahwa Pasal 60 huruf (g) UU No 12/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan putusan ini hak politik korban Tragedi 65/66 telah dipulihkan dan hak kewarganegaraan korban Tragedi 65/66 telah dikembalikan, yang selama 39 tahun telah dirampas secara sewenangwenang tanpa dasar hukum. Sebagai warga negara korban Tragedi 65/66 tidak hanya sebagai pemilih aktif tetapi sekaligus pemilih pasif. Akses untuk dicalonkan sebagai anggota badan legislatif baik di pusat maupun di daerah terbuka. Putusan ini dinilai bersejarah, karena sebelum putusan diterbitkan sebagai warga negara korban Tragedi 65/66 diperlakukan secara diskriminatif dan dikucilkan. Dampak dari putusan MK RI ini beberapa peraturan yang diskriminasi dicabut, peraturan baruditerbitkan. Permendagri No 28/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah Pasal 16 ayat (5), KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun ke atas berlaku seumur hidup. Pasal 74, dengan berlakunya Peraturan ini Peraturan Kepala Daerah mengenai penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil agar disesuaikan. Pasal 77 ayat (3), Permendagri No 1.A/1995 dinyatakan tidak berlaku. Sebelum berlakunya Kep Mendagri No 24/1991 dan Permendagri No 1.A/1995. Mengenai Kepmendagri No 24/1991 sesuai dengan surat jawaban Mendagri kepada DPP LPR-KROB dinyatakan sudah diganti dengan Permendagri No 28/2005 (surat Mendagri No 474.4/874/MD, 27/3/2006). Sejak terbitnya Permendagri No 28/2005 maka status kewarganegaraan korban Tragedi 65/66 setara dengan warga negara Indonesia lainnya. UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Asas yang digunakan UU No 12/2006 menganut asas persamaan dalam hukum dan asas nondiskriminatif yang berhubungan dengan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan jender. Dengan diterbitkannya UU No 12/2006, UU No 62/1985 tentang Kewarganegaraan tidak berlaku dan tidak ada lagi warga negara keturunan karena semua adalah WNI. Penjelasan Pasal 2, bahwa yang dimaksud ?Bangsa Indonesia Asli? adalah orang Indonesia yang menjadi WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima ewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. UU No 12/2006 tidak mensyaratkan SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) dan sejenisnya, cukup akta lahir. Dengan demikian warganegara korban Tragedi 65/66 dari etnis apapun termasuk etnis Tionghoa tidak didiskriminasikan. Pasal 42, warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan RI sebelum UU ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan RI dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UU ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

63 | P a g e


Sejak Putusan MK RI bahwa Pasal 60 huruf (g) UU No 12/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (24/2/2004) maka terbit Permendagri No 28/2005 (5/7/2005) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah dan UU No 12/2006 (1/8/2006) tentang Kewarganegaraan RI. Tetapi masih ada peraturan yang diskriminatif belum dihapus seperti Keppres No 28/1975, Surat Edaran No 02/SE/1975, Inmendagri No 10/1997. Utamanya yang bersangkutan dengan masalah pelanggaran HAM berat yang terjadi 41 tahun yang lalu, Tragedi 65/66 belum ada upaya untuk dituntaskan. Penghapusan diskriminasi hanya sebagian dari keseluruhan penyelesaian masalah korban Tragedi 65/66, belum merupakan pemecahan secara esensiil. Penyelesaian masalah korban Tragedi 65/66 ialah: Negara harus mengakui bahwa Tragedi 65/66 adalah pelanggaran HAM berat oleh negara. Negara harus minta maaf pada korban dan rakyat Indonesia. Penanggung jawab pertama dan utama harus diadili. Negara harus memenuhi hak korban seperti yang tertera dalam Konvenan PBB,yaitu rehabilitasi, kompensasi, restitusi yang merupakan hak melekat pada korban tanpa mempermasalahkan pelakunya teridentifikasi atau tidak. Negara harus menjamin bahwa peristiwa serupa seperti itu tidak akan terjadi lagi. Peraturan perundang-udangan sebagai landasan untuk menyelesaikan masalah korban Tragedi 65/66 sudah tersedia. Yang pasti, peraturan itu bukan sekedar hiasan pada lembar tumpukan kertas. Pemerintah harus berlapang dada, menunjukkan kemauan baik dan niat yang sungguhsungguh. 41 tahun telah berlalu, nasib korban Tragedi 65/66 masih tak menentu. Teringat selalu kata-kata mutiara Bung Karno (17 Agustus 1960), "Hak tak dapat diperoleh dengan mengemis, hak hanya dapat diperoleh dengan perjuangan" *** Sumber:http://sejarahsosial.org/ltp/2005/07/25/perempuan-korban-menggugat-senyapsebuah-catatan-pandangan-mata/

Perempuan Korban Menggugat Senyap: Sebuah Catatan Pandangan Mata Posted on 07/25/2005 by issi

Pada 24 Juli 2005 Lingkar Tutur Perempuan mendapat kehormatan menjadi saksi sejarah reuni para perempuan korban Tragedi 1965 di Yogyakarta. Acara yang diberi nama ―Temu Rindu Menggugat Senyap‖ ini berlangsung selama kurang lebih 5 jam tanpa ada gangguan yang berarti dan membuka ruang pengungkapan kebenaran tentang salah satu tragedi kekerasan paling berdarah di negeri ini. Di bawah ini adalah catatan pengamatan kami selama acara berlangsung. Selamat membaca! Membuka Ruang Jumpa dan Mengungkap Rasa Sekitar pukul 10.00 pagi, hari Minggu, 24 Juli 2005, satu persatu hadirin memasuki pelataran SMKI (Sekolah Menengah Karawitan Indonesia), Bugisan, Yogyakarta. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan lanjut usia yang berjalan perlahan dari pelataran parkir yang cukup luas

64 | P a g e


menuju meja penerima tamu. Mereka kemudian disambut oleh sejumlah perempuan muda, petugas among tamu, dan dibimbing memasuki pendopo berukuran sekitar 20×20 meter. Di pendopo sudah tergelar tikar-tikar untuk duduk lesehan dan tersedia pula belasan kursi untuk para perempuan yang tidak bisa lagi duduk lesehan. Para perempuan lanjut usia itu adalah korban tragedi 1965 yang berasal dari berbagai kota di Jawa, antara lain Yogyakarta, Solo, Semarang, Purwokerto, Cilacap, Kebumen, Klaten, Boyolali, Blitar, Surabaya, dan Jakarta. Mereka datang dengan bus-bus sewaan, kendaraan-kendaraan pribadi, dan kereta api, ada yang dalam kelompok kecil, ada pula yang diantar bapak-bapak korban dari daerah masing-masing. Para ibu ini, yang tertua diantara mereka berusia 96 tahun, hadir tanpa embel-embel organisasi, baik organisasi di masa lalu maupun di masa sekarang. Mereka hanya punya satu tujuan: berjumpa teman-teman yang telah bertahun-tahun terpisah. Begitu para ibu ini berjumpa dengan kawan-kawan lama, untuk beberapa saat yang tampak dan terdengar hanyalah mereka yang berpelukan erat, hamburan pertanyaan bercampur tangis, ujaran lega bersahut-sahutan dalam bahasa Jawa pun Indonesia, dan sentuhan hangat di wajah dan bagian tubuh masing-masing untuk memastikan bahwa kawan yang dihadapi memang hadir dalam kenyataan. Di tengah keriuhan ungkapan rasa rindu, puluhan perempuan muda seperti terhenyak. Mereka yang bertugas sebagai among tamu tidak tahu persis harus berbuat apa selain menyaksikan perjumpaan bersejarah ini dengan rasa haru. Sehari sebelumnya kawan-kawan muda yang berasal dari jaringan Syarikat Indonesia dan fakultas psikologi beberapa universitas di Yogya mengikuti lokakarya Trauma Healing yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Sejarah dan Etika Politik (Pusdep) di Universitas Sanata Darma. Beberapa dari mereka sudah pernah bertemu dengan korban tragedi 1965 dalam kegiatan-kegiatan sosial Syarikat yang bertujuan mewujudkan rekonsiliasi antara para korban dan pelaku, khususnya dari kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU). Tapi ada juga yang baru pertama kali bertemu muka dengan para korban. Tak terbayangkan sebelumnya bahwa suasana pertemuan akan menjadi sedemikian cair dan mengharukan! Menjelang pukul 11.00, lebih dari 300 perempuan lanjut usia sudah memenuhi pendopo, sedangkan di sisi-sisi pendopo berkumpul bapak-bapak dan hadirin lain yang diundang panitia. Para eks-tapol LP Plantungan segera saja berkumpul di sudut kanan belakang pendapa saling berpeluk-cium, menitikkan air mata, sambil mensyukuri,―Oalah…kowe ki isih urip to. Tak daraki wis mati!‖ (Oalah kamu ini masih hidup to. Aku kira sudah mati!). Lalu, mereka saling bertukar kabar singkat tentang kehidupan masing-masing selepas pengasingan. Sejak pembebasan massal 1978/79, ini adalah kali pertama mereka bisa berkumpul kembali. Seorang perempuan eks-Plantungan memberi tahu rekan-rekannya, ia sekarang sudah punya tiga anak. Rekan-rekannya terharu. Mereka tak menyangka si ibu masih bisa melahirkan anak setelah mengalami penyerangan seksual selama masa interogasi. Sementara itu, istri-istri dan anak-anak eks-tapol yang tak punya teman khusus yang ingin mereka jumpai mendapat pengalaman baru berjumpa langsung dengan perempuan-perempuan yang selama ini hanya mereka dengar namanya lewat cerita. ―Senang berjumpa banyak teman senasib,‖ kata seorang ibu. Acara resmi dibuka dengan sepatah kata dari 2 pembawa acara, Bondan Nusantara, seniman ketoprak dari Bantul yang juga anak korban, dan Ruth Indiah Rahayu (Yuyud), salah satu aktifis Lingkar Tutur Perempuan dari Jakarta. Mereka menjelaskan maksud diadakannya acara ini dan mempersilakan panitia memberikan sambutan. Berturut-turut ketua panitia acara, Ibu Sumarmiyati, eks-tapol dari Yogyakarta, dan Imam Aziz, ketua Syarikat Indonesia, menyampaikan

65 | P a g e


ucapan selamat datang singkat. Setelah acara formal dibuka, ibu-ibu lansia secara bergantian membacakan puisi dan menyanyi dengan iringan permainan organ tunggal bersama dengan seorang penyanyi perempuan muda. Lagu-lagu yang didendangkan, keroncong dan pop, kebanyakan berasal dari periode 60an. Ada pula seorang simbah mempersembahkan tembang Jawa dengan suara yang masih merdu. Kami duga dulu pastilah suaranya jauh lebih bagus. Mungkin ini untuk pertama kalinya sejak puluhan tahun ia nembang lagi di depan umum. Beberapa anak korban juga mendapat kesempatan membacakan puisi. Pada saat makan siang kelompok ketoprak Mas Bondan menampilkan sebuah fragmen tentang tragedi 1965. Sayang sound system kurang memadai untuk gedung seluas pendopo itu sehingga ucapan-ucapan para pemain kurang terdengar. Ditambah lagi dengan riuhnya suara ibu-ibu yang asyik ngobrol dengan kawan-kawannya. Yang paling menarik dari rangkaian acara kesenian ini adalah ketika sang penyanyi profesional membawakan lagu Jawa yang cukup rancak sehingga ibu-ibu tergerak untuk berjoget! Siapa anggota Gerwani atau yang dicap Gerwani masih berani menari dan menyanyi di acara-acara publik setelah geger 65? Ada seorang ibu pemeran Petruk di LP Bulu yang ‗memprovokasi‘ ibu-ibu lain untuk joget. Lalu, muncul ibu pemeran Gareng yang asyik dengan gaya jogetnya yang kocak. Tampak bagaimana beberapa ibu yang memang penari masih lentur melenggak-lenggok gaya tradisional. Spontan kawan-kawan muda dari pasukan among tamu bergabung dengan para ibu yang sedang asyik berjoget. Sungguh suatu pemandangan yang mengundang tawa sekaligus rasa lega! Sambil menyaksikan ibu-ibu menari dan berjoget di pendapa SMKI kami berusaha memahami bagaimana para perempuan ini merepresi ekspresi seninya selama ini. Kami dengar banyak diantara para ibu yang hadir dulunya adalah aktivis Lekra (Lembaga Kesenian Rakyat) atau setidaknya tidak pernah ketinggalan ikut dalam acara-acara kebudayaan di tingkat kampung. Tapi, seperti diungkapkan seorang ibu: siapa yang bisa melarang kecintaan pada seni? Di LP Bulu Semarang di mana ia pernah ditahan, para tapol perempuan tetap ketoprakan, biarpun yang menonton hanya warga LP. Karena tinggi tubuh dan mancung hidungnya, ia selalu diposisikan sebagai Petruk. Carmel Budiardjo juga menceritakan dalam bukunya bagaimana para tapol di LP Bukit Duri diam-diam menghibur diri dengan ketoprak. Acara tidak terpusat di pendopo saja. Para ibu tidak henti-hentinya mencari kawan-kawan mereka, berjalan dari satu sisi pendopo ke sisi lainnya, berbincang-bincang, berkelompok di bagian-bagian lain seluruh areal SMKI. Ketika salah satu dari kami antre memakai kamar kecil, seorang perempuan setengah baya menghampiri seorang perempuan tua bertubuh pendek agak gemuk dengan rambut sudah memutih semua. Si perempuan setengah baya memegangi pundak si ibu tua sambil berkata dalam bahasa Jawa yang artinya kira-kira seperti ini, ―Ibu masih ingat saya? Saya……(menyebut namanya). Saat di Plantungan dulu saya masih semuda mbak ini (sambil menunjuk ke arah penulis)‖. Si ibu tua langsung memegang pipinya dan berusaha memastikan kebenaran ucapannya, ―Apa iya kamu itu? Kok beda sekali. Wah, kamu juga masih hidup ya?‖ Lalu si perempuan setengah baya bercerita tentang perempuan lain yang menurutnya sudah mati. Mereka berdua lantas berpelukan dan bertangisan. Mereka juga berusaha mengenal kawan-kawan muda yang bukan korban maupun anak korban dan menceritakan pengalaman mereka. Seorang ibu yang berasal dari Semarang, bertanya kepada penulis, ―Anak ini putra korban yang tinggal di daerah mana?‖ Ketika penulis menjawab bukan anak korban, ia berkata, ―Oh…syukurlah kalau begitu‖. Lantas ia bercerita bahwa dia adalah isteri tentara yang ditembak mati. Si ibu ini hidup bersama enam anaknya. Saat suaminya ditangkap, anak terbesar masih kelas 4 SD sementara anak terkecilnya berusia 1 bulan. Rumahnya hampir

66 | P a g e


saja dibakar massa yang juga tetangga-tetangga sekitarnya. Ia berusaha bertahan bersama keenam anaknya, tidak keluar dari rumah tsb. Akhirnya, massa tidak jadi membakar rumahnya. Ia berujar, ―Pokoknya, peristiwa 1965 itu kejam sekali, tentara itu kejam sekali, tidak punya perikemanusiaan‖. Lalu ia menunjuk ke seorang ibu berkulit hitam, bertubuh pendek dengan punggung tampak membungkuk, sambil berucap, ―Ibu itu badannya habis disiksa. Ya diperkosa berkali-kali dan punggungnya dipukuli dengan bambu hingga hancur. Habis paling tidak satu bambu hancur untuk memukuli punggung ibu itu‖. Lantas ia melanjutkan beberapa cerita yang cukup menggetarkan hati. Ia pun menutup kisahnya dengan ungkapan, ―Ibu ini cukup beruntung karena tidak mengalami hal itu. Ibu hanya harus berusaha apa saja agar anak-anak bisa hidup dan terus sekolah‖. Acara kesenian yang berlangsung kurang lebih 2 jam diakhiri dengan sambutan ibu-ibu mewakili delegasi dari kota masing-masing. Selain memperkenalkan diri, ibu-ibu ini juga menyatakan keinginan mereka untuk berkumpul lagi dan membicarakan soal-soal yang berkenaan dengan masalah mereka sebagai korban. Kalau dalam bahasa ibu-ibu dari Solo, ―Ini nanti kesimpulannya apa, mbak?‖ Kami hanya bisa menyampaikan bahwa bukan kami yang akan membuat ‗kesimpulan‘ tetapi ibu-ibu korban sendiri. Diantara ibu-ibu wakil daerah ini juga ada yang menyampaikan kesaksian agak panjang tentang penderitaan yang dialaminya. Ibu-ibu memang masih butuh banyak ruang untuk menuturkan pengalaman hidupnya. Dua kawan dari kelompok non-korban, Ita F. Nadia dari Komnas Perempuan dan Atnike Sigiro dari Lingkar Tutur Perempuan juga diminta memberikan sambutan singkat sebagai wakil dari generasi muda. Tiga hal yang ditekankan kedua kawan ini adalah: pertama, bahwa tragedi 1965 bukan hanya persoalan korban tragedi itu sendiri tetapi juga persoalan kita semua sebagai bangsa. Kedua, pentingnya bagi generasi muda untuk memahami pengalaman para pendahulunya baik sebagai korban maupun sebagai orang-orang yang aktif dalam pergerakan supaya tumbuh suatu kesadaran sejarah baru yang lebih sehat. Dan yang terakhir, perlunya korban dari berbagai kasus dan periode untuk bertemu dan bertukar pikiran agar ada pemahaman bersama tentang kejahatan yang dilakukan rejim Orde Baru terhadap rakyatnya. Kurang lebih pukul 2 siang pembawa acara memutuskan untuk menutup acara. Ibu-ibu yang sudah sangat lanjut usianya mulai tampak kelelahan, dan rombongan dari luar Yogyakarta harus segera pulang agar tidak kemalaman di jalan. Ibu-ibu kemudian memimpin acara penutupan dengan membentuk lingkaran yang terbentuk dari jajaran para korban dan anak-anak muda yang saling bergandengan dan menyanyikan lagu-lagu perpisahan. Sulit untuk sama sekali menghentikan acara karena ibu-ibu dan kawan-kawan muda tak putus-putus berdendang. Nyanyian baru sama sekali berhenti ketika seorang kawan muda dari jaringan Syarikat tiba-tiba jatuh pingsan. Iin, begitu ia biasa dipanggil, adalah putri seorang anggota Banser dari Kebumen yang pernah terlibat dalam pembantaian orang-orang yang dianggap terlibat G30S. Sejak ia bergabung dengan Syarikat ia ikut mendampingi para perempuan korban tragedi 1965. Anak yang pada dasarnya penggembira dan ramah ini rupanya tak tahan menanggung rasa bersalah setiap kali ia mendengarkan kisahkisah korban yang memang memilukan. Segera para ibu yang asyik bernyanyi menghampiri Iin yang sudah siuman dan menangis sesenggukan di pelukan Hersri Setiawan, sastrawan dan eks-tapol Pulau Buru. Ibu-ibu ini menghibur Iin dengan mengatakan bahwa bukan dia yang harus bertanggung jawab terhadap tragedi di masa lalu itu. Seorang ibu dari Blitar mengatakan, ―Sudah jangan menyalahkan diri

67 | P a g e


sendiri. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami-kami ini bukan pelacur, perempuan bejat yang membunuhi para jendral.‖ Kejadian ini membuat kami berpikir lebih jauh tentang peliknya soal berbagai upaya pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi dan pemulihan di tingkat akar rumput. Dalam wacana pelanggaran HAM kita berpegang pada kategori-kategori ‗korban‘ dan ‗pelaku‘ sementara di luar kategori-kategori itu ada anggota keluarga, sanak saudara, yang mungkin tidak tahu menahu atau tidak mau tahu tentang pengalaman ‗korban‘ dan ‗pelaku‘. Seperti yang dialami kawan-kawan dari Syarikat, mereka pun harus dipersiapkan untuk menghadapi kenyataan sejarah yang paling pahit dalam kehidupan mereka agar ketika kita bicara tentang rekonsiliasi menjadi jelas siapa yang sesungguhnya perlu berdamai dengan apa/siapa. Kisah di Balik Ruang Jumpa Gagasan acara ―Temu Rindu Menggugat Senyap‖ muncul di kalangan para ibu eks-tapol di Yogyakarta sejak beberapa bulan lalu. Mereka kemudian membentuk panitia yang diketuai Ibu Sumarmiyati (Bu Mamiek) dengan koordinator acara Bondan Nusantara. Kepanitiaan jadi meluas dengan terlibatknya kawan-kawan dari kelompok Syarikat dan jaringannya, serta para peneliti dari Pusdep Sanata Dharma. Sejak awal panitia ini sudah sepakat bahwa acara akan dilangsungkan tanpa perlu mengatasnamakan satu kelompok/organisasi korban atau kepentingan politik tertentu. Tujuan pertemuan semata-mata membuka ruang bagi para ibu untuk saling melepas kangen dan mengatasi ketakutan berbicara. Banyak perempuan korban yang baru mulai bangkit dari kesenyapan panjang sehingga panitia tidak mau membebani acara ini dengan terlalu banyak agenda. Awalnya yang berniat untuk bertemu hanya perempuan-perempuan korban dari Yogyakarta saja dan jumlah yang diperkirakan hadir 150 orang. Ternyata, berita menyebar sampai ke daerahdaerah lain dan mendapat sambutan luar biasa. Sampai satu hari sebelum acara diperoleh kabar akan ada 300 orang yang hadir. Kenyataannya, jumlah ibu-ibu yang datang, berikut para pengantar dan hadirin lainnya, mencapai 500 orang. Beberapa petugas among tamu harus berbagi satu nasi bungkus dengan 2-3 kawan lain untuk menahan rasa lapar. Untunglah ibu-ibu yang mengurus konsumsi cukup sigap bergerak sehingga baik peserta maupun panitia akhirnya bisa menikmati hidangan makan siang dengan menu sederhana. Menariknya, dalam mempersiapkan acara panitia tidak menghadapi hambatan yang berarti dari pihak penguasa, tapi justru dari kelompok-kelompok lain yang ingin menggunakan kesempatan ini untuk agenda politik tertentu. Bahkan sempat beredar proposal acara dengan nilai dana yang jauh berbeda dan menimbulkan kebingungan di kalangan pihak-pihak yang sudah bersedia membantu kelangsungan acara ini. Dari kedua pembawa acara, Bondan dan Yuyud, didapat juga cerita di balik panggung. Ada tetamu tertentu yang hadir begitu terkesan melihat besarnya jumlah perempuan yang hadir dan ingin ‗memberi arahan politik‘ versi masing-masing. Para tamu ini meminta waktu khusus dari MC tapi setelah berkonsultasi dengan panitia diputuskan bahwa waktu diutamakan untuk para ibu-ibu untuk mengungkapkan keinginan mereka, apa pun bentuknya. Di sini lah kebijaksanaan Bu Mamiek sebagai ketua panitia, dan Syarikat sebagai penyelenggara di lapangan patut diberi acungan jempol sehingga tidak terjadi ketegangan yang merusak suasana. Setelah acara usai, panitia berkumpul untuk membicarakan kesan-kesan yang diperoleh dan merencanakan kegiatan selanjutnya. Dari catatan kesan dan pesan yang ditulis di secarik kertas yang diedarkan panitia disimpulkan bahwa para perempuan korban ingin agar acara seperti ini

68 | P a g e


diadakan kembali, paling tidak setahun sekali. Bagi mereka, acara ini sangat berarti terutama bagi mereka yang sudah sakit-sakitan dan berusia sangat lanjut. Bahkan, saat panitia mengontak beberapa perempuan yang akan hadir di acara ini, ada sekitar 4 orang yang sudah meninggal walaupun saat kontak pertama kali (hanya berselang 2 bulan sebelumnya) mereka masih hidup. Beberapa kawan yang baru pertama kali bertemu korban mengungkapkan kelegaannya karena para ibu ternyata tidak mencurigai mereka dan bersedia berbincang-bincang dengan hangat. Memang tidak semua ibu dengan serta merta mau bercerita; banyak dari mereka yang hanya ingin melepas rindu dengan kawan-kawan mereka di penjara dahulu. Tapi paling tidak dengan bertemu kawankawan muda ini para ibu menjadi lebih percaya diri bahwa kisah bohong tentang kejahatan mereka yang diciptakan Orde Baru akan mendapat sanggahan justru dari generasi muda. Kami juga membicarakan kemungkinan membuka ruang-ruang yang lebih kecil di wilayah yang berbeda-beda dimana ibu-ibu bisa mencurahkan isi hatinya, menuturkan pengalaman hidup yang selama ini mereka tutup rapat. Kegiatan ini sebenarnya sudah dimulai oleh jaringan Syarikat dan Lingkar Tutur Perempuan di berbagai kota. Tapi diperlukan lebih banyak lagi ruang-ruang bercerita untuk perempuan korban. Selain untuk keperluan pemulihan dan penguatan bagi korban, ruang-ruang seperti ini akan membantu generasi muda merekonstruksi sejarah gerakan perempuan yang digelapkan selama ini. Dari acara di Yogya ini kami juga bisa melihat bagaimana kesenian menjadi sangat penting bagi proses pemulihan dan penguatan. Sebagian besar korban bercerita bahwa di masa sebelum tragedi 1965 terjadi mereka terlibat dalam berbagai kegiatan kesenian di tingkal lokal sampai nasional. Ketika mereka di penjara kegiatan kesenian pula yang membuat hari-hari mereka terasa lebih ringan. Kiranya inilah tugas organisasi-organisasi korban dan kemanusiaan untuk membayangkan kegiatan-kegiatan kesenian serupa apa yang bisa menjadi medium pertemuan berbagai kalangan untuk membicarakan tragedi ini.*** Yogyakarta, 25 Juli 2005 Tim Penulis Lingkar Tutur Perempuan Ayu Ratih B.I. Purwantari Th. J. Erlijna

http://www.jawapos.co.id/mingguan/index.php?act=detail&nid=157122 [ Minggu, 26 September 2010 ]

Stigmatisasi dan Narasi Sejarah 1965 TRAGEDI 1965 berlalu, ingatan tak menghilang, trauma masih tersisa, dan stigma terus menghantui. Sejarah berdarah itu memang luka besar, aib untuk Indonesia. Kita mengenang

69 | P a g e


dengan gambaran tentang kekerasan, penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan. Gambaran buruk, kelam, hitam ditampilkan Orde Baru dalam produksi buku sejarah, buku pelajaran, film, pidato, atau penataran. Propaganda Orde Baru ingin membuat ''hitamnya hitam'' PKI, kendati harus mengorbankan jutaan orang: dipenjara, diasingkan, didiskriminasikan, atau dimatikan. Episode arogansi Orde Baru secara politik berakhir, tapi model sebaran dan internalisasi stigma atas peristiwa 1965 masih mengendap dalam diri masyarakat. Stigma seolah mau diabadikan. Segala bentuk penghitaman disahkan melalui represi ingatan. Politik-militer dijadikan sumber untuk memunculkan pendefinisian pelaku, korban, dalang, atau pahlawan. Peristiwa 1965 mirip pementasan teater. Jadi, perhitungan tokoh, alur, konflik, atau latar memang sengaja ditampilkan pemilik otoritas tertinggi atas nama dominasi kekuasaan. Orde Baru berhasil memanipulasi teater sejarah itu dengan menakjubkan sekaligus mengenaskan. Jejak-jejak sejarah kelam, ulah Orde Baru, konsekuensi indoktrinasi atas ingatan sejarah mendapatkan penjelasan apik dan kritis dalam buku Kuasa Stigma dan Represi Ingatan garapan Tri Guntur Narwaya. Buku ini tidak dimaksudkan sebagai kajian sejarah. Penulis sekadar menempuhi ''jalan sejarah'' untuk menguak pelbagai manipulasi sejarah oleh rezim Orde Baru. Sorotan hermeneutika digunakan dengan kemauan mencari terang tafsiran, menyingkap dominasi politis, dan penyadaran atas pelbagai kepalsuan sejarah. *** Penulis mengingatkan, publik selama ini terpaku pada puncak kisah pembunuhan dan kudeta pada peristiwa 1965. Padahal, itu sekadar bagian kecil dari narasi besar sejarah. Pandangan tersebut seolah mengabaikan episode-episode lanjutan usai tragedi. Produksi stigma atas para anggota dan simpatisan PKI menjadikan mereka menanggung dosa sejarah selama puluhan tahun. Orde Baru sengaja menciptakan mitos, membangun monumen, dan menulis ''sejarah resmi'' untuk menghabisi PKI. Represi ingatan pun dilakukan untuk menjamin lakon politik Orde Baru. Narasi-narasi tandingan dibungkam, dihancurkan, dan dipinggirkan dengan dalih subversi, anti-Pancasila, atau anti-NKRI. Monopoli sejarah berlangsung sejak Orde Baru dilahirkan dan setelah kejatuhan. Hari ini kita masih merasa segala stigma dan represi ingatan, kendati haluan politik berubah dan penyadaran ideologis digulirkan dengan spirit reformasi. Kondisi ganjil itu membuat penulis mengajukan perspektif hermeneutik untuk menggenapi, mengimbangi, mengkritisi pelbagai kajian tentang tragedi 1965. Kerja atau model penafsiran sejarah tersebut diacukan pada kegelisahan, empati, dan motivasi ilmiah atas problem korban arogansi-politik Orde Baru. Penulis menginginkan riset (kerja penelitian) tidak sekadar memenuhi hasrat akademik, tapi sanggup mengantarkan orang untuk menyentuh realitas sosial. Interpretasi kritis pun mesti disadari bakal dihadapkan pada politik kepentingan dominan. Kutipan atas pemikiran Paul Ricouer merepresentasikan spirit buku ini: ''Interpretasi selalu akan membuka ruang untuk perbedaan dan konflik.'' *** Pergumulan tafsir memerlukan penelisikan dan pembongkaran ideologi. Penulis mendasarkan analisis ideologi dengan memakai konsepsi besar John B. Thompson dalam mengolaborasi pelbagai ideologi mutakhir. Mekanisme sebaran dan penanaman ideologi oleh Orde Baru dibongkar dengan sasaran untuk mengetahui stigmatisasi atas para korban, PKI, dan komunisme. Jadi, kerja tafsiran ada dalam pelbagai tahap dan memerlukan kejelian. Penulis mesti bergulat untuk memilih, memilah, dan menilai pelbagai data. Hasrat pembongkaran ideologis itu bisa terepresentasikan melalui model kebijakan, pengetahuan publik, dan permainan simbol.

70 | P a g e


Contoh pelik dari ketegangan tafsir adalah pemunculan simbol palu dan arit. Simbol itu terus termaknai secara politik, identik dengan ulah PKI, kudeta, juga menandai kebangkitan komunisme. Jadi, bentuk pelarangan buku dan aksi kekerasan gara-gara penggunaan simbol palu dan arit biasa terjadi setelah kejatuhan rezim Orde Baru. Dominasi ideologi dan stigmatisasi terjadi dalam pembacaan dan tafsir simbol. Thompson menjelaskan bahwa konsep ideologi menunjukkan usaha mobilisasi makna. Simbol jadi lahan pertarungan untuk kepentingan dominasi atas segala resistansi dalam tafsir dan tindakan. Ungkapan dari Kathryn Tanner bisa jadi acuan: ''Sejarah penafsiran adalah sejarah pergulatan.'' *** Buku ini seolah ingin menarik pembaca pada pergulatan intim dalam membaca dan menafsirkan narasi besar sejarah 1965. Dominasi politik Orde Baru kentara memberikan efek ideologis mendalam, efek berkepanjangan, dan menghuni dalam bawah sadar publik kendati rezim berganti. Baskara T. Wardaya dalam pengantar menjelaskan: ''Jika korban pembunuhan masal mencapai sekitar setengah juta orang, buku ini mengingatkan kita bahwa stigmatisasi itu korbannya lebih banyak dan kurun waktunya lebih panjang.'' Jadi, buku ini bisa menjadi pemicu penyadaran untuk menilik ulang cara membaca dan menafsirkan tragedi 1965 dan ulah Orde Baru. Stigmatisasi adalah model penghancuran dan pembinasaan sistematis. Kita kerap mengabaikan itu karena indoktrinasi Orde Baru, represi politik, dan keburaman ingatan. Metafor komunis, orang kiri, Gestapu telah menciptakan gambaran kejam dalam sejarah Indonesia. Pemaknaan politis oleh Orde Baru membuat kita terjebak pada stigmatisasi dengan pamrih ideologis. Buku ini menyapa kita untuk mengoreksi, mengkritisi, dan mengubah tafsiran agar ada pemahaman komprehensif tentang sejarah 1965 dan efek-efek lanjutan. Buku ini mengingatkan kita untuk peka sejarah dan melawan tafsir dominasi ideologis. Begitu. (*)

*) Bandung Mawardi , pengelola Jagat Abjad Solo Judul Buku: Kuasa Stigma dan Represi Ingatan Penulis : Tri Guntur Narwaya Penerbit: Resist Book, Yogyakarta Cetakan: September 2010 Tebal: xlii + 250 halaman

PERINGATAN 1 OKTOBER SEBAGAI HARI TRAGEDI NASIONAL Teman-teman, Membaca secuwil tulisan Ikranegara di bawah ini, saya jadi ingat peribahasa Indonesia yang berbunyi: ―Tungau diseberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak nampak‖. (tungau=mite that infests fowls, mite).Saya rasa, begitulah keadaan si ―penulis terkenal‖ Ikranegara itu. Begitu lamanya tertidur kemudian mimpi untuk menulis hal-hal yang barangkali

71 | P a g e


bisa dihembus-hembus dengan harapan untuk bisa menjadi api besar menyala membakar kesana kemari. Yang bermain dalam pikiran dan kayalan beliau yang dikembangkannya menjadi propaganda picisan itu tidak lain adalah kejelekan komunis. Seperti saya katakan diatas, gajah di pelupuk matanya, nggak kelihatan. Matanya tertutup dan hatinya buta akan kebenaran sejarah . Si penulis, penyair, penyajak, ahli reklame dan propaganda yang punya ambisi mengatasi propaganda Suharto ini, nampaknya tidak pernah baca apalagi mempelajari sejarah. Mata dan hatinya buta akan kebenaran. Yang ada dalam kepalanya cuma kejelekan dan kebencian akan komunis. Memang ada baiknya-dan juga ada tidak baiknya-ucapan pak Asahan yang mengatakan: ‖……biarkan Ikranegara teriak-teriak dengan tulisan-tulisan anti Komunisnya ke media manapun yang dia sukai. Dengan demikian dia akan mudah dicatat dan diingat sejarah dan juga ditelanjangi isi otaknya yang berpihak pada fitnah dan kebohongan durjana kaumnya suharto dan orbanya yang kadang-kadang pura-pura dia cela. Siapa yang tidak tahu gerombolan pengarang anti Komunis sejenis Ikranegara di masa lalu. Menghadapi Ikranegara tidak sulit dan kadang-kadang juga tidak perlu‖. Mengapa saya katakan ada baiknya ucapan pak Asahan itu? Karena Ikranegara kan seniman Manikebu, tentunya sudah tua, dan sebentar lagi tentu mati sendiri! Jadi biarkan saja! Namun saya pikir, ada juga tidak baiknya membiarkan propaganda itu karena mengingat sifat bangsa kita yang pelupa akan sejarah, propaganda picisan Ikanagara itu bisa saja dianggap benar oleh fihak-fihak yang malas mempelajari kebenaran sejarah. Seperti segala fitnah dan rekayasa Suharto tentang komunis tahun 1965. Karena fitnah dan rekayasa itu disiarkan berulang-ulang siang malam pagi sore selama 32 tahun, bagi orang-orang yang tidak mau repot-repot menggali kebenaran sejarah, menganggap bahwa apa yang dipropagandakan rezim Suharto itu sebagai suatu kebenaran. Maka terciptalah pembodohan massal oleh rezim Suharto. Semua cuma ―inggih ndoro‖ dan ―nrimo ing pandum‖. Justru inilah yang menjadi isi pikiran ―yang terhormat‖ seniman Ikranegara. Dengan propagandanya, dia mencoba membuat rakyat terutama generasi muda bangsa menjadi malas menyelidiki sejarah, cuma ―nrimo pandum‖ sebodo amat, dan cuma meng-amini dan menjadi buta seperti Ikranegara sendiri, yang bisa melihat tungau di seberang lautan tapi tidak bisa melihat gajah di pelupuk matanya. Kalau saja, (saya ulangi: kalau saja) Ikranegara mau membaca dan mempelajari sejarah tentang bagaimana dan berapa banyak orang komunis yang dibunuh oleh kaum reaksioner anti komunis dan anti Sukarno, barangkali pikirannya bisa menjadi jernih. Sebagai contoh, kalau memang Ikranegara mau belajar sejarah, beliau mesti tahu bahwa begitu berdiri Dewan Banteng/PRRI di Sumatra tahun 1958, semua pimpinan dan anggota komunis ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan di seluruh tempat dan kota di seluruh Sumatra Barat, padahal orang-orang komunis itu tidak berbuat apa-apa. Hal ini disebabkan karena kecemburuan politik, di mana PKI menang dan masuk menjadi partai besar ke-4 dalam Pemilu 1955. Dalam tahanan, orang-orang komunis yang tanpa salah itu disiksa dengan berbagai cara. Wanita-wanita muda yang ditahan diperkosa, dipaksa mengandung anak-anak haramnya para militer dan pejabat PRRI dalam rahim mereka. Dan ribuan mereka yang ditahan oleh PRRI mengalami akhir nasib yang sangat mengenaskan, diberondong dengan senapan-mesin, dibakar dan dibulldozer, didorong kedalam lobang besar yang digali sebelumnya dan ditimbun oleh tentara PRRI. Ini terjadi hampir di setiap desa dan kota di Sumatera Barat, seperti di Simun, Situjuh, Atar, Gunung Sago dan banyak tempat lainnya. Sampai

72 | P a g e


hari ini, kalau mau mencari dan menyelidiki, masih ada saksi hidup yang bisa bicara tentang peristiwa kebiadaban di Sumatera Barat ini. Kemudian di tahun 1965, Jenderal Suharto yang meneruskan cita-cita dan praktek PRRI yaitu anti Komunis dan Anti Sukarno, menggunakan para perwira muda Angkatan Darat yang tergabung dalam apa yang disebut G30S, menghabisi lawan-lawannya yaitu 6 jenderal yang enjatuhkankannya dari kedudukan sebagai Pangdam VII Diponegoro di tahun 50-an karena kejahatan kriminal yaitu penyelundupan yang dilakukannnya. Dengan merekayasa dan memfitnah bahwa G30S itu sepertinya dilakukan oleh PKI (ucapan Yogasugama di pagi hari 1 Oktober 1965), Jenderal Suharto dengan licik menggunakannya untuk membakar semangat segolongan massa. Dengan dibredelnya semua surat kabar dan media-massa kecuali Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha (Koran Militer), maka rakyat tidak bisa mendapatkan informasi yang benar dan dipaksa menerima dan menelan ―kebenaran‖ dari apa yang dikarang dan disiarkan oleh Angkatan Darat dan antek-antek imperialis. Rakyat dibutakan matanya, tidak bisa mencari kebenaran. KAMI/KAPPI yang dibentuk dan menjadi alat imperialis AS menjadi tenaga demonstrator yang besar yang setiap harinya dijatah 5000 nasi bungkus lengkap dengan lauk pauknya dan jaket kuning dari kedutaan Amerika, bertindak sebagai alatnya Suharto untuk membela dan mengembangkan rekayasa dan fitnah yang diciptakan, demi tujuan Suharto menuju singgasana kekuasaan. Dengan alasan G30S, dengan alasan pembunuhan keji atas 6 jenderal, Suharto dengan dibantu oleh Sarwo Edhi Wibowo (bapak mertuanya SBY), Sumitro, Sudomo, Kemal Idris, Yasir Hadibroto dan para jenderal serta petinggi Angkatan Darat lainnya, dengan massa yang dijadikan sebagai anjing pelacak AD, menyalahgunakan rasa keagamaan untuk menghasut dan menanam kebencian terhadap komunis, dan melakukan pembunuhan massal atas bangsa Indonesia yang tak berdosa dan tak tahu apa-apa. Diseluruh bumi persada darah rakyat tumpah. Pembantaian sadis terjadi di mana-mana atas orang yang dituduh komunis. Mereka dilenyapkan, dihabiskan, ditahan tanpa peradilan bahkan sampai mati, dibuang ke pulau Buru, wanita-wanita muda diperkosa beramairamai kemudian dibunuh. Sungai-sungai, selokan dan paya-paya penuh dengan mayat-mayat tak berkepala. Rumah dan gedung-gedung milik orang-orang yang dituduh komunis, dirampas dan dijarah oleh militer dan komando aksi. Para Mahasiswa yang dikirim belajar ke luarnegeri, para duta dan perwakilan Indonesia, dicabut paspornya hingga mereka menjadi orang yang kleleran dan mencari-cari gantungan di negeri asing. Semua ini dilakukan Suharto demi menghabiskan kaum komunis sebagai pengikut-pengikut Sukarno . Dan setelah para pendukung Sukarno yang setia ini semua habis dan dilumpuhkan, sasaran Suharto selanjutnya adalah Sukarno. Suharto dengan licik berhasil menahan dan secara perlahanlahan membunuh Sukarno. Presiden dan Bapak Bangsa Indonesia, Penemu dan Pejuang Kemerdekaan, Bapak Pancasila dan Peyambung Lidah Rakyat Indonesia. Sukarno mati di tangan perwira Angkatan Darat yang pernah diselamatkannya! Kemudian manusia militer fasis Suharto ini melenggang masuk ke Istana Merdeka, jadi presiden mengangkangi Indonesia selama 32 tahun, dengan topangan bedil dan bayonet (AD) serta dukungan partainya yaitu Golkar. Rakyat dibikin bodoh dan tidak bisa atau berani berpikir karena diancam dengan tuduhan murahan yaitu ―PKI‖, sehingga sampai 7 termen Suharto menjadi calon tunggal dan menjadi presiden, seolah-olah jutaan bangsa Indonesia semua bebal, goblok, dan dungu nggak ada yang pinter dan bisa menjadi presiden selain Suharto!

73 | P a g e


Mestinya, rakyat Indonesia—terutama yang terhormat Ikranegara—mempelajari sejarah secara benar dan teliti. Jangan cuma ―dengar‖, atau ―menurut cerita‖ dan ngarang sejengkal jadi sedepa. Harus dikemukakan fakta-fakta kebenarannya. Rakyat Indonesia sekarang tidak lagi hidup di jaman Suharto yang bisa di takut-takuti dengan ancaman atau tuduhan sebagai komunis dsb. Tentang jumlah Korban Pembunuhan Massal 1965/1966 di Indonesia, kalau yang terhormat bapak Ikranegara mau tahu, saya cuplikkan beberapa potongan berita tentang itu sbb.: Dr. Robert Cribb, Dosen Sejarah pada Universitas Nasional Australia di Melbourne, memperkirakan jumlah korban berkisar antara 78.000 hingga 2 juta jiwa. John Hughes dalam bukunya ―Indonesian Upheaval‖ (1967), memprediksikan antara 60.000 hingga 400.000 orang. Donald Hindley dalam tulisannya, ―Political Power and the October Coup in Indonesia‖ (1967), memperkirakan sekira setengah juta orang.Prof. Guy Pauker, agen CIA yang sangat dikenal dan tidak asing lagi di Seskoad (Sekolah Staf Komando Angkatan Darat), dalam tulisannya ―Toward New Order in Indonesia‖ memperkirakan 200.000 orang yang dibunuh. Yahya Muahaimin dalam bukunya ―Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966‖, memprediksikan sekira 100.000 orang. Ulf Sundhaussen, dalam bukunya ―The Road to Power: Indonesian Military Politic 1945-1967‖ (1982), khusus untuk Jawa Barat, tanpa menyebut angka, mengatakan bahwa dari seluruh anggota komunis yang dibunuh di Jawa Barat, bisa jadi hampir seluruhnya dibantai di Subang. Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan RPKAD, pembunuh berdarah dingin dengan 400 orang anak buahnya yang melakukan pembersihan di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali, kepada Panitia Pencari Fakta, dengan bangga mengaku ―telah membunuh 3 juta komunis‖. Sedang, Bertrand Russel,pemikir besar Liberalisme, menyebut pembunuhan massal ini sebagai hal yang amat mengerikan yang mustahil bisa dilakukan oleh manusia. (Perang Urat Syaraf…Kompas 9 Pebruari 2001) ―Dalam empat bulan, manusia yang dibunuh di Indonesia, lima kali dari jumlah korban perang Vietnam selama 12 tahun‖ (―In four months, five times as many people died in Indonesia as in Vietnam in twelve years‖). (Maafkan pak Ikra, kalau saya mesti mengucapkan ―Masyaallah dan Astagafirullah…….karena Dalam empat bulan, manusia yang dibunuh di Indonesia, lima kali dari jumlah korban perang Vietnam selama 12 tahun‖!) Di samping itu semua, Pramudya Ananta Toer, Sastrawan dan bekas tapol dari Pulau Buru, dalam ucapannya sebelum meninggal dunia, yang direkam dalam film dokumen ―Shadow Play‖ mengatakan: ―Sampai sekarang tidak jelas berapa jumlahnya yang dibunuh. Soedomo [Kopkamtib] mengatakan 2 juta yang dibunuh, Sarwo Edhie [RPKAD] mengatakan 3 juta yang dibunuh. Yang jelas tidak ada yang tahu sampai sekarang‖. Pembunuhan Massal 1965/1966 inibenar-benar ibarat ‗gajah di pelupuk mata‖ yang coba dilupakan begitu saja! Buat sekedar tambahan pengetahuan pak Ikra, bersama ini saya cuplikkan Telegram Green, Dutabesar AS di Jakarta ke Washington tanggal 20 Oktober 1965 yang mengatakan: Beberapa ribu kader PKI dilaporkan telah ditangkap di Jakarta….beberapa ratus diantaranya telah dibunuh. Kami mengetahui hal itu….pimpinan PKI Jakarta telah ditangkap dan barangkali telah dibunuh… RPKAD tidak mengumpulkan tawanan, mereka langsung membunuh PKI. Green melanjutkan: ―pembersihan oleh AD berlanjut di kampung dan tempat-tempat lain di daerah Jakarta. Pemuda Muslim ―membantu‖ mengawani pasukan militer. Sumber mengatakan ―beberapa‖ pembunuhan merupakan hasil dari pembersihan ini. Fakta lebih jauh tentang hubungan militer dengan kumpulan yang terorganisir dalam kampanye anti PKI ini, dapat dilihat dari pertemuan antara Kolonel Ethel ( CIA ) dan pembantu dekat Jenderal Nasution, yang mengatakan bahwa

74 | P a g e


demonstrasi anti PKI akan meningkatkan pengganyangan menjadi anti Tionghoa. Dan pengrusakan dan pendudukan kantor perdagangan Kedutaan Tiongkok di Cikini, bukan dilakukan oleh AD akan tetapi oleh ―mereka yang bertindak untuk kita‖, yaitu Muslim dan Ansor. Hanya 3 bulan semenjak kampanye anti PKI , CIA melaporkan: Hampir semua anggota Politbiro PKI ditangkap, banyak diantara mereka telah dibunuh, termasuk tiga pimpinan tertinggi partai. Berita besar hari ini, adalah: ditangkap dan dibunuhnya Ketua PKI D.N. Aidit. Sedang pembunuhan terhadap anggota dan simpatisan PKI di Sumatra Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali terus berlangsung…….‖ Bagi AS dan sekutunya, keberhasilan Angkatan Darat Indonesia menghancurkan PKI adalah merupakan suatu kemenangan besar‖ Demikian Marian Wilkinson menulis dalam Sydney Morning Herald, July 10, 1999 Dalam tulisannya, pak Ikra ngarang dan menyusun kalimat: ―…….seorang kiyai dikroyok oleh orang PKI sampai babak belur tak berdaya dan bahkan kemudian dikencingi oleh salah seorang anggota Gerwani.‖ Seperti kata pak Asahan, propaganda picisan Ikra diatas ini, sungguh mau mencoba mengatasai propaganda anti komunisnya Suharto, yang menipu,memitnah,merekayasa dan menghasut massa dengan mengindentikkan dan mengingkari kemusiaan orang komunis, penggambaran mereka sebagai mahkluk kejam, asusila dan ateis, dan musuh Tuhan dan penyalah gunaan rasa keagamaan untuk menghasut, dan menanam kebencian terhadap komunis. Pandangan ini mengabaikan kenyataan bahwa hampir semua anggota PKI , seperti juga semua bangsa Indonesia beragama. Akan tetapi, hasutan-hasutan itu memang bukan bermaksud menggambarkan kebenaran, melainkan menanamkan kebencian, menabur gagasan bahwa memerangi PKI adalah wajib hukumnya, bahkan tidak haram untuk mengalirkan darah orang komunis. Itulah yang ada di dalam hati dan pikiran Ikranegara! Dengan Peristiwa Pembunuhan Massal 1965, ―hasil‖ hasutan, fitnah, kelicikan dan rekayasa Suharto itu menyebabkan massa yang beragama, massa yang berkebudayaan dan berpribadi dan mengaku ―melaksakan Pancasila secara murni dan konsekwen‖, menjadi serigala atas sesama manusia, lupa kepada Ketuhanan, lupa kepada Kemanusiaan dan lupa kepada Pancasila yang di‖agungkannya‖. Sehingga dengan bantuan dan tulangpunggung AD, terjadilah Peristiwa Pembunuhan Massal 1965/1966 itu. Nah berapa ribu ―kiyai‖ yang dituduh PKI yang ikut menjadi korban, bukan saja sekedar dikencingi tapi dibunuh dengan kejam oleh pengikut-pengikut fasis Suharto. Silahkan pak Ikra membaca cuplikan berita dari wartawan asing yang menjadi saksi, betapa ―gajah nongkrong di pelupuk mata‖ golongannya pak Ikra. ―Penduduk Muslim di Aceh sangat gairah dalam menghabiskan kaum komunis. Mereka memotong leher orang-orang PKI dan menancapkan kepalanya disepanjang jalan buat tontonan. Pimpinan organisasi Pemuda Pancasila mengatakan kepada pejabat Konsulat Amerika di Medan bahwa organisasi mereka (Pemuda Pancasila) akan membunuh setiap anggota PKI yang dapat mereka tangkap. Organisasi itu tidak akan menyerahkan orang PKI itu kepada penguasa/pemerintah, sebelum mereka mati atau hampir mati. Kantor-kantor PKI , toko, dan rumah-rumah dibakar. Ratusan dan mungkin ribuan kader dan aktivis PKI (yang belum sempat dibunuh-pen) ditahan dipenjara atau ditempat-tempat yang dijadikan tempat tahanan‖ .(Marian Wilkinson, Sydney Morning Herald, July 10, 1999).

75 | P a g e


Di Sumatra Utara korban buruh perkebunan, sedikitnya 100.000 tewas Sedang di Tapanuli, Utara, Selatan dan Simalungun tatanan adat terjungkal setelah milisi Komando Aksi Penumpasan G30S mulai bergerak mengganyang elemen-elemen komunis. Mereka tidak peduli apakah korban adalah paman, satu marga atau keluarga istrinya. Mereka tidak peduli kendatipun hubungan yang dibentuk hirarki adat itu adalah simpul keutuhan sosial. Bahkan Brigjen Kemal Idris, Komandan RPKAD mengatakan: ―Soeharto memberi perintah untuk membersihkan semua …..maka ini yang saya lakukan. Saya perintahkan semua prajurit saya untuk patroli dan menangkap setiap orang PKI. Selama masih ada satu orang komunis di Indonesia, akan ada operasi militer melawan satu orang itu‖ (Silahkan lihat film dokumen Shadow Play). Nah, kalau pak Ikra punya keberanian, silahkanlah melihat ―Gajah yang dipelupuk mata‖ ini. Silahkan bongkar dan selidiki, berapa juta manusia komunis yang dibunuh rezim Suharto dan antek-anteknya. Berapa puluh juta bangsa Indonesia, keluarga para korban yang dibuat sengsara oleh kezaliman rezim Suharto selama berkuasa 32 tahun (bahkan masih menderita sampai sekarang kendatipun telah beberapa kali tukar presiden!) dengan menggunakan segala macam hukum dan peraturan diskriminatif dan tidak manusiawi, serta tebang pilih. Silahkan menggali dan belajar, menggali sejarah yang benar, jangan sampai peristiwa besar ditanah air yaitu pembunuhan massal 1965/1966 ditutup-tutupi dan dimasukkan ke keranjang sampah atau disapu di bawah karpet supaya orang tidak bisa melihat. Tragedi Pembunuhan Massal 1965/1966 adalah Dosa dan Aib Bangsa yang tidak bisa dilupakan begitu saja yang coba ditutupi dengan propagandapropaganda picisan seperti ―kiyai dikencingi‖ dsb.! Ingatlah selalu akan pepatah Jawa: ―Becik ketitik olo ketoro!‖ Sepandai-pandai menutup bangkai, lambat laun terbau juga! Selamat memperingati 45 tahun Peristiwa Pembunuhan Massal 1965/1966. Salam buat sanak saudara korban pembunuhan massal Suharto dan semua Korban Rezim Orde Baru. Australia-15 Pebruari 2010 ======================= Re:: [wahana-news] Re: #sastra-pembebasan# PERINGATAN 1 OKTOBER SEBAGAI HARI TRAGEDI NASIONAL... Sat, February 13, 2010 5:56:40 PM From: MiRa ...View Contact To: [email protected] ________________________________ Benar adanya, bahwasanya sosok sejenis "Ikranagara" akan tetap bertahan melakukan kampanye reklame murahan ditambah fitnahan picisan. Tapi saya percaya bahwa rakyat Indonesia bukanlah orang bodoh yang gampang di manipulasi informasi kebohongan selama lebih dari 32 tahun lamanya hidup dalam penjara besar nusantara, ditambah dengan kondisi represi dan penindasan kekuasan rejim militer Soeharto. Di masa rejim Soeharto yang secara sistimatis dan struktural melakukan represi dan menindas rakyatnya, juga memperdagangkan reklame picisan melalui media massa, seni dan budaya baik dengan cara terbuka maupun dengan cara terselubung, yang kesemuanya mendapat dukungan dari rejimnya dan di sponsori oleh kepentingan kapital asing di pimpin oleh USA.

76 | P a g e


Di paska reformasi, tentu masih banyak sosok-sosok loyalis rejim militer soeharto yang mengatas namakan sebagai seorang intelektual, seorang sutradara dan penyair, misalnya dari Groups Berkely di pimpin oleh Widjojo Nitisastro (Doctor of Philosophy Berkeley, 1961,BBPN Director), Emil Salim (Doctor of Philosophy, Berkeley, 1964), Arifin C. Noer dan para penanda tangan manikebu menganggap peristiwa sejarah berdarah 1965/1966 merupakan tindakan halal yang tetap menunjukan sikap dan tindakan loyalitasnya terhadap warisan rejim kediktatoran militerism Soeharto dan antek-anteknya. .. Dan mereka2 itu juga masih punya anak-anak buahnya yang tetap keleleran di bumi pertiwi, atau seusai melakukan pendidikan konsolidasinya dari USA, yang melakukan penipuan sejarah kebenaran, dengan secara sukarela atau pun di pelihara dan di biayai oleh para pendukungpendukung loyalis warisan rezim Seharto buat mempertahankan model kehidupan jaman rezim Militer untuk tetap melestarikan propaganda budaya fitnah picisan. Tapi ada pula generasi muda yang bergelut di dunia intelektual, sutradara, penyair memiliki kesadaran pada Sejarah kebenaran Peristiwa Berdarah 1965/1966, yang pula menjadi sosok berpengaruh di lingkungan masyarakat di Indonesia, dengan memiliki visi dan missi kemanusiaan dan keadilan sosial. Sekali lagi aku percaya pada rakyat Indonesia yang sampai saát ini hidupnya semakin terpuruk kehidupan sosial-ekonominya, bukanlah rakyat bodoh yang gampang dimanipulasi oleh sisa2 sampah loyalis rejim militer warisan Soeharto sejenis "Ikranagara" .... Akan ada saátnya, Sejarah kebenaran Peristiwa berdarah 1965/1966 Bersaksi di hadapan pengadilan rakyat... Tetap semangat, perjuangan rakyat tertindas pasti akan menang! Info sehubungan dengan Groups berkeley, click: http://en.wikipedia .org/wiki/ Berkeley_ Mafia Info sehubungan dengan Manikebu versus LEKRA, silahkan click: http://books.coffee-cat.net/2006/11/pramoedya-sastra-realisme-sosialis/ http://asepsambodja.blogspot.com/2009/09/goenawan-mohamad-dan-manikebu.html http://id.shvoong.com/social-sciences/1711504-soal-naskah-musibah-manikebu/ Selamat menikmati malam minggu,and HAPPY VALENTINE DAY! ================================ >----- Original Message ----From: iwamardi To: [email protected] Cc: [email protected] > ; [email protected] Sent: Saturday, February 13, 2010 9:05 AM Subject: [temu_eropa] Re:: [wahana-news] Re: #sastra-pembebasan# PERINGATAN 1 OKTOBER SEBAGAI HARI TRAGEDI NASIONAL Setelah membaca tulisan Sdr. Ikranagara dibawah, lepas dari masalah manikebu atau bukan manikebu, saya punya kesan, kok begitu dangkal propaganda yang dituliskan oleh seorang sutradara dan penyair pula. Padahal sudah ada berratus ratus buku buku sejarah yang authentik yang membuktikan bahwa semua fitnahan fitnahan murahan itu bohong semua. (Misal tulisan Ben Anderson, John Roosa, Hersutejo dan lain lainnya).

77 | P a g e


Sepertinya kaya membaca (ini kalau saya lho) reklame murahan ditambah fitnahan picisan. Terus terang saya mengharapkan tulisan yang lebih bermutu dari seorang intelektuil, seorang sutradara dan penyair. Anehnya pula, ada juga teman teman kita yang (pernah) mengaguminya lagi...... Saya tidak mengatakan apa yang ditulis Sdr. Ariprati itu benar semua ( terutama bentuknya ), tapi juga tidak salah semua isinya, maknanya. Ya, terserah pembaca yang lain, bagaimana penilaian terhadap tulisan Sdr. Ikranagara tersebut dibawah. Saya kira ada baiknya, jika teman teman semilis memberikan pendapatnya, jangan berdiam diri karena menunggu pendapat yang lain dahulu, ber "silence is golden" saja. Kebiasaan yang kurang baik saya kira. salam iwamardi ____________ _________ _________ __ From: Halim Akbar To: AKSARA SASTRA ; artculture-indonesi a@yahoogroups. com; GELORA45 ; mimbar-bebas@ yahoogroups. com; Pembebasan_Papua@ yahoogroups. com; SANTRI KIRI <santrikiri@yahoogro ups.com>; SASTRA PEMBEBASAN <sastra-pembebasan@ yahoogroups. com>; wahana-news@ yahoogroups. com Cc: BDG KUSUMO ; gm ; gustafd ; harsutejo ; hersri setiawan ; Hilmar Farid ; tatiana lukman <jetaimemucho@ hotmail.com>; > kohar_be@yahoo. fr; la_luta@yahoo. com; Sulistya Dewi ; [email protected]; sangumang kusni <meldiwa@yahoo. com.sg>; PUTU OKA SUKANTA <poskanta@indosat. net.id>; > SAMIAJI <samiaji@free. fr>; Ambon <sea@swipnet. se>; Siauw <[email protected]>; siswa99@yahoo. com; May Teo <subang@singnet. com.sg>; sudharsono ; taufiqism500@ hotmail.com; teddy sunardi ; DR Alexander Tjaniago LLM yskp45@lycos. com Sent: Fri, February 12, 2010 10:39:02 PM Subject: [GELORA45] Bls: [wahana-news] Re: #sastra-pembebasan# PERINGATAN 1 OKTOBER SEBAGAI HARI TRAGEDI NASIONAL Saya pernah baca pak Ikra ini salah seorang penandatangan Manikebu. Anehnya, teman-temannya sudah banyak yang tobat dan mengakui eksistensi Lekra dalam periode 1950-1965 dan memberikan sumbangannya dalam pengembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Kasihan juga pak Ikra ini malah kembali ke belakang ditinggalkan teman-temannya satu Manikebu. Pada Jum, 12/2/10, ASAHAN a.alham@kpnplanet. nl menulis: Dari: ASAHAN a.alham@kpnplanet. nl Judul: [wahana-news] Re: #sastra-pembebasan# PERINGATAN 1 OKTOBER SEBAGAI HARI TRAGEDI NASIONAL Kepada: "AKSARA SASTRA" , artcultureindonesia@yahoogroups. com, "GELORA45" , mimbarbebas@yahoogroups. com, Pembebasan_Papua@ yahoogroups. com, "SANTRI KIRI" <santrikiri@yahoogro ups.com>, "SASTRA PEMBEBASAN" <sastra-pembebasan@ yahoogroups. com>, wahana-news@ yahoogroups. com

78 | P a g e


Tanggal: Jumat, 12 Februari, 2010, 1:14 PM Ikranegara adalah seorang penyair anti Komunis yang cukup terkenal dan termasuk yang berbahagia bisa menikmati demokrasi di antara musuh-musuhnya yang lama hingga sekarang ini. Mungkin dia menggunakan semua media untuk menyebarkan sajak-sajaknya, reklame untuk diri sendiri sebagai "bintang film"yang merasa laku dan terkadang menulis-nulis sesuatu yang bernada anti Pemerintah. Tapi dari semua itu yang terpenting adalah propaganda anti Komunisnya yang ingin menggantikaan propaganda anti Komunisnya suharto dan orba yang semakin tidak laku, tidak dihiraukan orang-orang. Ikranegara merasa bebas terbang ke mana saja yang dia ingini bagi meneriakkan lagu lama anti Komunisnya yang dia sangka masih manjur dengan mengulang-ulang fitnahan suharto terhadap PKI yang bahkan John Roosa sendiri yang jauh lebih lihai dari dia, gagal dan cuma dibela segelintir intelektuil yang satu ideologi dengannya: anti komunis dalam berbagai selubung, dalam berbagai tipuan dan metode demagogi dan munafik. Tapi Ikranegara berani main kasar, blak-blakan anti Komunis bahkan di media yang dia tahu sendiri, dia sesungguhnya tidak punya tempat di sana namun masih dibiarkan orang entah sampai kapan. Saya sendiri, pribadi, punya pendirian, biarkan Ikranegara teriak-teriak dengan tulisantulisan anti Komunisnya ke media manapun yang dia sukai. Dengan demikian dia akan mudah > dicatat dan diingat sejarah dan juga ditelanjangi isi otaknya yang berpihak pada fitnah dan kebohongan durjana kaumnya suharto dan orbanya yang kadang-kadang pura-pura dia cela. Siapa yang tidak tahu gerombolan pengarang anti Komunis sejenis Ikranegara di masa lalu. Menghadapi Ikranegara tidak sulit dan kadang-kadang juga tidak perlu. Anjing menggonggong, Komunis bersatu. ASAHAN. Subject: #sastra-pembebasan# PERINGATAN 1 OKTOBER SEBAGAI HARI TRAGEDI NASIONAL Dear all! Salah satu kebiadaban itu adalah teror yang dilakukan PKI di Kanigoro atas sejumlah anak-anak remaja Pelajar islam Indonesia yang sedang melakukan mental training, pada Januari 1965. Kekerasan ini dibukukan dengan baik oleh korban Anis Abiyoso dan penyais Ahmadun Y. Herfanda. Bahkan diungkapkan juga kejadian-kejadian lain di Jawa Timur pada masa itu, menjelang 1 Oktober. Yang antara lain disaksikan oleh seorang tokoh pemuda organisasinyya PNI berupa kejadian bagaimana seorang kiyai dikroyok oleh orang PKI sampai babak belur tak berdaya dan bahkan kemudian dikencingi oleh salah seorang anggota Gerwani. Dll. Bacalah buku "Teror Subuh di Kanigoro" itu. Dan sejumlah buku lainnya lagi. Masa itu adalah masa "Jor-joran Manipolis" sesuai anjuran Bung Karno lewat pidatonya, tetapi yang terjadi di lapangan (di Yogya, Jawqa Tengah, Jawa Timur dan Bali) adalah gontok-gontokan. Jadi, isi pidato itu maksudnya baik, tetapi efeknya di masyarakat adalah perpecahan berupa bara di balik sekam. Yang terjadi di Jakarta (baca: Lobang Buaya) pada 1 Oktober adalah pembunuhan atas beberqapa orang jenderal AD, dan itu sangat luar biasa, maka patutlah tanggal 1 Oktober 1965 itu diperingati sebagai Hari Tragedi Nesional! Pembunuhan yang sama modus opreransinya, yakni

79 | P a g e


menjebeloskan mayat korban ke dalam sumur, dilakukan orang-orang PKI, Pemuda Rakyat cs terjadi juga di banyak daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Rentetan itu terjadi karena adanya instruksi agar di seluruh daerah dibentuk Dewan Revolusi Daerah oleh CDB PKI dan underbownya. Saya sendiri sedang menulis novel yang berlatar belakang peristiwa teror PKI di Kanigoro itu. Setelah ini nanti, akan saya tulis sebuah novel yang berlatar belakang zaman "Jor-joran Manipolis" di Bali. Sebuah drama sudah saya tuliskan dan pentaskan di TIM berjudul "Agung" tentang "perang tanding" antara PKI vs PNI di Bali. Dalam novel yang akan saya tulis setelah yang sedang saya tulis ini adalah berangkat dari drama saya itu, mengungkapkan apa yang terjadi menjelang 1 Oktober dan sesudahnya, terutama yang terjadi di kota kelahiran saya pada 30 Nopember ketika CDB PKI angkat senjata di sana. Maka saya akan ungkapkan korban di kedua belah fihak, baik difihak PKI maupun yang bukan PKI. Marilah kita jangan setengah-setengah dalam mengungkapkan pejadian sejarah kita. Ikra.http://www.contradictie.nl/1965cc/archive/2005/12/051218JomaEngl.html

Reflections on the 1965 Massacre in Indonesia By Prof. Jose Maria Sison Chairperson International League of Peoples‘ Struggle Amsterdam, Netherlands, 18 December 2005 I wish to thank the 1965 Commemoration Committee for inviting me to speak. It is an honor for me to be with other speakers very knowledgeable about the subject and very distinguished in the struggle to seek justice for all the people victimized by the 1965 massacre in Indonesia. I have become acquainted with Indonesian history and current affairs since 1961 when I took a scholarship from the Jajasan Siswa Lokantara. I stayed in Indonesia during the first half of 1962 to study bahasa Indonesia and translate the poems of Chairil Anwar. I went back to Indonesia twice in 1963 and 1964 as a correspondent of the London-based Eastern World and as member of the Afro-Asian Journalists‘ Association. I had the opportunity to meet Yusuf Isak in 1963. He was then an officer of the Indonesian journalists‘ association. I admire him for his longrunning fight for human rights in connection with the 1965 massacre and other barbarities of the so-called New Order of the US-directed Suharto military fascist dictatorship. Since 1962 I have been exceedingly close to Indonesia and the Indonesian people. As general secretary of the Philippine-Indonesian Friendship and Cultural Association up to 1965, I arranged quite a number of cultural exchanges between the Philippines and Indonesia. I also met officers and members of Indonesian progressive forces, including communists, nationalists and religious believers, and gained some insights into the factors and events before, during and after the 1965 massacre. US and Other Imperialist Forces Behind the 1965 Massacre The US and other imperialist powers were behind the 1965 massacre in Indonesia. They had the largest interest in and strongest motive for using the Suharto military clique to end the Sukarno government and the national united front that were opposed to colonialism, imperialism and

80 | P a g e


neocolonialism. They provided the most decisive means for the Suharto military clique to do their brutal bidding. And they got what they wanted through the puppet instrumentality of the Suharto military fascist dictatorship. In the aftermath of World II, the US emerged as the strongest imperialist power and coveted Indonesia as a rich source of cheap raw materials, a large market and a wide field for investments. It regarded control of the country as necessary for having hegemony over the entire Southeast Asia. It wished to have Indonesia as a semi-colony in the face of the determination of the Indonesian people to uphold and fight for their national independence as proclaimed in 1945 as well as the failed attempts of the British and Dutch imperialists to bring back the old colonial times. The sense of national unity among the Indonesian people was strong against colonialism and imperialism, particularly because of the revolutionary role of the Communist Party of Indonesia (PKI) and the constant willingness of this party to be in alliance with the nationalists and religious believers against foreign domination. The US, Dutch and British imperialists saw the PKI as an obstacle even only to making a semi-colonial or neocolonial arrangement. Thus, the US and its Indonesian stooges were always seeking to suppress the PKI. In fact, the Madiun incident of 1948 was the first serious provocation aimed at eliminating the PKI and its followers through mass arrests and mass murder after World War II. It pushed the communists out of the government and paved the way for the neocolonial compromise like the Round Table Conference Agreement of 1949. The US, British and Dutch held on like mad to their oil interests and plantations in Indonesia. Under the Eisenhower administration, the US National Security Council had already adopted by 1953 a series of documents whose essential line called for ―appropriate action, in collaboration with other countries, to prevent communist control of Indonesia.‖ Military training of Indonesian officers was planned as a means of increasing US influence. At the same time, the CIA concentrated on undertaking and developing relations with the right-wing political parties and organizations, including the Masjumi, the pseudo-socialist parties, the SOKSI trade unions and certain Islamic youth organizations. And it provided them with funds. The ceaseless attempts of the US and other imperialist powers to press their neocolonial demands eventually compelled the nationalist Sukarno to seek alliance with the PKI against USlining political opponents like Hatta and Sumitro, the Partai Socialis Indonesia and Masjumi up to the mid-1950s and the regional rebellions like those of Permesta-PRRI and the Darul Islam-TNI in 1958. The US supplied arms and money to the regional rebellions through various channels, including Filipino military agents, and even openly launched an assassination attempt on Sukarno in 1957 by airplane from the US Clark Air Base in the Philippines. But all the hostile US maneuvers and intrigues resulted in the intensified resistance of the Indonesian people and in the strengthening of the PKI and the NASAKOM, which was the united front of the nationalists, religious believers and communists. Failing with using blatantly crude methods, the US used a wide range of methods of subversion. While robbing Indonesia of its oil wealth through the operations of Stanvac and Caltex, in exchange for paltry amounts of royalty payment, the US offered economic and military aid in grants and loans. It promoted exchanges between US and Indonesian universities and the Ford

81 | P a g e


Foundation used research, study and travel grants in order to influence the academics and indirectly some students. The most subversive activities of the US were undertaken by the Pentagon, the CIA, the US air force, RAND corporation and the Ford Foundation and were aimed at generating influence within the Indonesian military officer corps. The US military assistance program offered and provided arms, communications and transport equipment. Indonesian military officers were induced to undertake US-designed military training program locally and in American military forts. Under US influence, Generals Nasution and Suwarto established the Indonesian Army Staff and Command School in Bandung (SESKOAD) to convert the Indonesian army fully into a counterrevolutionary organization under the strategic doctrine of ―territorial warfare‖ or ―counterinsurgency‖ and developing civic mission or ―civic action‖ programs. The main thrust of the training was supposedly to prevent a PKI seizure of power, by preparing military officers to take over functions in administration and in the economy and cooperate with civilian officials and anti-communist organizations at all levels. The Ascendance of the Suharto Military Fascist Dictatorship It was at SESKOAD that Colonel Suharto became the protégé of General Suwarto and took a prominent part in the early 1960s in the formation of the Doctrine of Territorial Warfare and Civic Mission. CIA agents like Guy Pauker and assets like Colonel Jan Walandouw spotted Suharto as an excellent puppet officer, one who was clever and corrupt. The latter had wormed his way into the confidence of Sukarno and became the commanding general of the Strategic Reserve Command. He quietly focused on counterintelligence and became prominent by playing both ends in the rivalry between Generals Nasution and Yani and eventually making in the army seminar of April 1965 the SESKOAD doctrine as the compromise army doctrine Tri Ubaya Cakti, touting the independent political role of the army. Under the pretext of counterintelligence and loyalty to Sukarno, he was able to spread intrigue in his favor and gained advantage at having access to and using elements and parts of the presidential guards and the Diponegoro Division. His main collaborators were officers associated with the US-lining PSI. Suharto and his military clique became the key instrument of the US in preparing the destruction of the PKI, the NASAKOM and the Sukarno government to allow the US neocolonial takeover of Indonesia. They rapidly developed in that role from 1961 to 1965. Although Nasution had been publicly perceived since the Madiun massacre as the principal Indonesian military agent of the US, the CIA was disappointed with him in 1961 for failing to make a coup against Sukarno on a number of occasions and for going along with him on the line against Britain, especially with regard to Malaysia. During the 1961-65 period, the Indonesian people pressed hard for the realization of their national democratic rights and interests. The MANIPOL-USDEK was the guiding light within the NASAKOM framework. The people, especially the workers, pushed for the nationalization of imperialist-owned enterprises and plantations. The PKI deepened peasant support for the Indonesian revolution by undertaking a campaign of rural research, mass organizing and land reform. The people compelled the Dutch to leave Irian Barat under Indonesian sovereignty. They induced the foreign oil monopolies to agree to the production-sharing agreement. They mobilized in

82 | P a g e


opposing the British neocolonial creation of Malaysia. The US-inspired Maphilindo initiative of the Manila government could not stop the ―ganyang Malaysia‖ campaign of Indonesia. The Sukarno government became active in pursuing a policy of nonalignment and anti-imperialism and demanded the dismantling of US military bases in the region. It developed closer relations with the Soviet and Chinese governments. After Sukarno declared, ―To Hell with US Aid‖, the US government suspended non-military aid and the CIA instigated and manipulated currency speculation and the scarcity of goods, especially food. But it continued to deliver military assistance to the Indonesian army in the form of arms, communications equipment, land vehicles and 200 aero commander planes from Lockheed. Apart from receiving secret CIA funds, the Suharto military clique received money for counterrevolutionary operations and self-enrichment from the Lockheed payoffs and the royalty payments of US oil companies to the army‘s oil company Permina run by General Ibnu Sutowo and another oil company Pertamin run by Chaerul Saleh, head of the pseudo-proletarian and pro-US Murba party. The intelligence agencies of the US, British, Dutch, Japanese, German and Australian governments collaborated in sharing their intelligence stock with the Suharto military clique before, during and after the process of eliminating the PKI, NASAKOM and Sukarno. As early as December 1964, a Pakistani ambassador in Europe wrote to foreign minister Ali Bhutto that a Dutch intelligence officer with NATO had told him the following: Western intelligence agencies would organize what would appear as a premature PKI coup, provide the army the opportunity to crush the PKI and make Sukarno the army‘s prisoner of goodwill. In early 1965, Sukarno himself complained to Lyndon Johnson‘s special envoy Michael Forrestal about the letter of British Ambassador Gilchrist referring to the planned coup against Sukarno. The so-called Gerakan September Tigapuluh (Gestapu) was neither a movement nor a coup against ―Rightist generals‖ by the PKI and leftists, as claimed by Suharto and his imperialist masters. All the generals that the so-called Gestapu targeted were pro-Sukarno, with the possible exception of defense minister General Nasution who had the reputation of being Rightist and anti-Sukarno. The army chief of staff General Yani and the other five generals murdered were either pro-Sukarno or followed state policy as put forward by Sukarno. The so-called Revolutionary Council supposedly headed by Colonel Untung of the presidential guards had no more reality than the press statement issued in his name. It was used by the Suharto military clique to give the Gestapu a semblance of reality and to implicate Sukarno inasmuch as Colonel Untung allegedly claimed that he was acting in defense of Sukarno against a ―Council of Generals‖. Even Sjam the former PSI member and double agent in the PKI special bureau was used merely as a conduit for the tale about the ―Council of Generals‖ and as a tool for giving a semblance of truth to the claim that PKI had foreknowledge of the Gestapu and participation in it. Suharto used the Gestapu to frame up the PKI and to eliminate the army generals who outranked him and who could stop his rise to power or even counter the plan to massacre the PKI and other stalwarts of the NASAKOM. He directed some army units to arrest and murder the six generals in the name of the illusory Gestapu and then put himself in command of the entire armed forces under the pretext of stabilizing the situation and defending the leadership of Sukarno. He

83 | P a g e


proceeded to direct the mass arrests and massacre of the PKI and other people. Government officials and the mass media of the imperialist countries kept quiet as most of the carnage was done by the Indonesian army and its irregular recruits. Suharto pretended to protect Sukarno and systematically removed the pro-Sukarno and pro-Yani officers from key army positions. In carrying out the massacre and rendering Sukarno impotent, he was assisted mainly by pro-Suharto and anti-Yani generals, like Basuki Rachmat and Sudirman and other officers from SESKOAD. He capitalized on Nasution‘s support for the anti-PKI pogrom but he also undercut and boxed him out eventually. Sukarno apparently trusted Suharto until it was too late. In March 1966 Suharto demanded and got from him the presidential authority to exercise martial law powers. In March 1967 he made the Provisional People‘s Consultative Assembly name him as the acting president Sukarno remained under house arrest until his death in 1970. The US gained full control over Indonesia as a semi-colony or neocolony through the instrumentality of the Suharto military fascist dictatorship. It seemed as if this dictatorship would stay in power forever. It proceeded from one antinational and anti-people socio-economic policy after another. In the 1960s and 1970s, it seemed to have stabilized the Indonesian economy by using its oil export and other natural resource income and rising level of foreign debt to allow imperialist superprofit taking, bureaucratic and military corruption, consumption-oriented imports and infrastructure-building. Then with the oil income declining, it shifted into export-oriented semi-manufacturing and into a foreign-funded program of private construction that boomed in the 1980s and 1990s. These were excuses for a cash flow to favor conspicuous consumption (cars and palaces) and were in fact sustained by ever more onerous foreign borrowing. Came the 1997 financial collapse in Southeast Asia, the protest mass actions spread, became bigger and intensified. The Suharto dictatorship was ripe for a fall in 1998. The economic, social and political conditions in Indonesia continue to deteriorate. They are indicated by Indonesia‘s having become a net oil importer since 2004, by its severe difficulties in serving the foreign debt and by the US imposition of the ―war on terror‖ or a ―strategy of tension‖ calculated to stir up religious and ethnic conflicts and to justify US hegemony over Indonesia and the rest of Southeast Asia. Seeking Justice for the Massacre Victims+ The army officers and troops of the Suharto military clique could easily communicate, coordinate and go around to massacre people in the regions of Indonesia in 1965 because of the US-supplied communications equipment, land vehicles and planes. In sharp contrast, the people being massacred by the military and their paramilitary collaborators had no way of knowing the Gestapu nor the killing of the six generals because in extensive areas they did not even have radio sets. As clear proof that it had no accountability for Gestapu, the PKI did not mobilize its own large following among the people and within the Indonesian state and the armed forces either to advance the supposed objectives of the Gestapu or defend themselves against the massacre. In November 1965, there was a Philippine delegation attending a conference against US military bases. An Indonesian comrade delivered to a Filipino comrade a half sheet of paper bearing the most recent decision of the PKI Politburo in effect calling on the PKI rank and file to stay calm

84 | P a g e


and let Sukarno solve the internal problem of the Indonesian army. By this token, we in the Philippines were convinced that the PKI had no accountability for the Gestapu. Regarding the number of victims in the 1965 massacre, I prefer to take the face value of the statement of General Sarwo Edhie that three million were killed, in the absence of a more accurate accounting by more credible entities. He should know what he was talking about because he was the commanding general of the command in charge of the massacre. The problem with being too indeterminate in the estimates, from the low of 300,000 to 1.5 million, is that the imperialists and their press are playing down the number and trying to induce the people to forget about the butchery. At the same time, they busy themselves with upping the number of supposed victims of revolutionary forces in other countries. Bourgeois journalists, writers and academics usually claim that the victims in the 1965 massacre were PKI members. I do not agree with limiting the range of victims to PKI members. The victims were communists and other people. There were a lot of noncommunist victims of the massacre in view of the fact that the PKI was good at building mass organizations and doing united front work. The sweeping massacre done by the military and its irregulars, included many noncommunists who were mistaken as communists because they were known as friends or relatives of communists. At any rate, whether communists or noncommunists, the victims had inherent and inalienable human rights. The imperialists and their puppets had no license to violate the human rights of anyone. Moreover, they are reprehensible for ordering the murder of three million people and the indefinite detention of 750,000 more people in exchange for the murder of six generals. In the first place, the latter were the victims of Suharto‘s crack raiders and not by PKI women and youth, contrary to the psywar of Suharto and the US. It is utterly absurd that the imperialists and their puppets are so vituperative about their false claims of human rights violations by communists but keep silent about or even condone the 1965 massacre, which is one of the most horrendous crimes in the 20 century and is comparable to the US acts of aggression in Korea, Vietnam and Iraq in terms of the death toll. The Indonesian people and their institutions, nongovernmental organizations, people‘s organizations, professional associations and personages concerned with human rights are the most reliable in establishing and documenting the facts about the victims of the 1965 massacre, locating the remains of the dead and the surviving family members, identifying the human rights violators, seeking justice for the victims and their families, rehabilitating and indemnifying them and conducting mass meetings and mass movement in furtherance of seeking truth and justice. The people of the world and their organizations can and should extend their solidarity and support to and cooperation with the Indonesian people in their struggle for justice for and in behalf of the victims in the 1965 massacre. They can provide moral and material support. They can spread the findings and conclusions of human rights organizations in Indonesia. They can help the victims and their survivors run after the human rights violators by filing the possible and necessary cases against them and somehow holding responsible the Indonesian reactionary state. They can denounce the imperialists, the multinational firms and banks that benefited from the 1965 massacre and the resultant Suharto military fascist dictatorship. Not only the great number of victims of mass arrests and massacre in 1965 and thereafter were victims of the Suharto fascist dictatorship and its imperialist masters, but the entire

85 | P a g e


Indonesian people who were subjected to increased oppression and exploitation, to national humiliation and deeper underdevelopment and poverty, because of the suppression of the movement for national liberation and democracy. The Indonesian people must therefore strive to carry out the new democratic revolution against imperialism, feudalism and bureaucrat capitalism. The best way to seek justice for the martyrs of 1965 is for the Indonesian people to continue the revolutionary struggle under the revived leadership of the PKI. ### 14 Juni 1999 Wawancara Wisnu Djajengminardo:

"Saya Serigala Terbesar dari Halim..." Wisnu Djajengminardo, 70 tahun, mantan Komandan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, menyebut dirinya serigala terbesar dari Halim. Serigala adalah sebutan orang luar terhadap anggota Angkatan Udara RI periode 1965-1966. Sebutan "menyalak" itu berkait erat dengan peristiwa Gerakan 30 September-Partai Komunis Indonesia (G30S-PKI), yang menyeret pamor angkatan itu dalam sebuah episode sejarah yang disebut "kabut Halim". Versi resmi rezim Orde Baru menyebutkan bahwa AURI terlibat dalam peristiwa pemberontakan komunis itu. Ada beberapa indikasi yang dimajukan: pelatihan sejumlah sukarelawan yang dipimpin Mayor Udara Sujono sejak Juli 1965 di Desa Lubangbuaya, Jakarta; kenyataan bahwa Menteri/Panglima AU Laksamana Madya Udara Omar Dhani telah sebelumnya mengetahui rencana penculikan sejumlah jenderal Angkatan Darat (AD) yang kemudian disebut tujuh pahlawan revolusi; dan fakta bahwa Dipa Nusantara Aidit, tokoh PKI, bisa melenggang terbang dari Pangkalan Halim ke Yogyakarta pada 2 Oktober 1965 dini hari. Namun, karena sebagian sejarah bisa dimanipulasi di bawah sepatu lars kekuasan Orde Baru, kini pada era reformasi banyak pihak yang ingin membuka topeng sejarah yang bopeng. Salah satunya adalah Wisnu Djajengminardo itu dan Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU)?organisasi mantan anggota Angkatan Udara (AU), yang didirikan pada 1998. Sejak Januari lalu, mereka telah merintis penulisan semacam buku putih sejarah AURI, khususnya menyangkut peristiwa seputar G30S-PKI di Pangkalan Halim. Wisnu sebelumnya telah menerbitkan buku Kesaksian: Memoir Seorang Kelana Angkasa (Penerbit Angkasa Bandung, 1997). Wisnu kini kakek enam cucu. Namun, tubuhnya masih tegap. Raut wajahnya menyiratkan jejak kegantengan masa silamnya. Ceplas-ceplos bila berbicara (kadang sebelah kakinya jegang di atas kursi), purnawirawan marsekal muda itu berpenampilan muda: berjas biru gelap dengan kemeja tanpa dasi, berkacamata hitam, dan bertopi kulit warna cokelat. Kepada wartawan TEMPO Ardi Bramantyo dan Kelik M. Nugroho, Wisnu mengungkapkan sebagian isi buku itu dan detik-detik bersejarah seputar G30S-PKI di Pangkalan Halim. Wawancara berlangsung dua kali, di kantor PPAU di kawasan Kebayoran, Jakarta, dan di rumahnya yang megah berarsitektur mediteranian di kawasan Pejaten Barat, Jakarta, Selasa pekan lalu. Pada wawancara pertama, Saleh Basarah (mantan KSAU), A. Andoko (Sekretaris Jenderal PPAU), dan Omar Dhani mendampingi Wisnu. Berikut petikannya.

86 | P a g e


Mengapa buku ini disusun? Apa gambaran isi secara umum? Buku ini ingin menyajikan peristiwa seputar 1 Oktober 1965 berdasarkan fakta-fakta. Buku ini digarap tidak asal-asalan dan berdasarkan informasi saksi hidup yang masih banyak. Ia juga diaudit oleh ahli sejarah Asvi Marwan Adam dari LIPI. Kita harus berusaha mengungkap "kabut Halim", demi sejarah, demi keutuhan ABRI. Menepuk air didulang tepercik muka sendiri. Kalau Angkatan Udara ternoda, rusaklah pula angkatan-angkatan lain. Menjelang peristiwa G30S-PKI, sejumlah sukarelawan dilatih di Halim. Sebagai komandan pangkalan, Anda mengetahuinya waktu itu? Saya tahu. Tapi mereka latihan di Desa Lubangbuaya, bukan di Pangkalan Halim. Saya hanya tahu bahwa di situ ada latihan. Saya tidak tahu lebih jauh dari itu. (Latihan itu dilakukan untuk menyiapkan pembentukan "angkatan kelima", gagasan PKI untuk mempersenjatai rakyat sebagai angkatan tersendiri setelah Angkatan Darat, Udara, Laut, dan Kepolisian) Siapa yang melatih? Mereka gabungan beberapa angkatan, termasuk AD. Latihan itu berlangsung sejak Juli hingga September 1965. Jumlah mereka 2.000 orang. Pimpinannya Mayor Udara Sujono, Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan (PPP) yang bermarkas di Kramatjati, Jakarta. Dulu, selain PPP, AURI memiliki Pasukan Gerak Tjepat (PGT). Keduanya kini bergabung dalam satuan Kopaskhas (Komando Pasukan Khas) TNI AU. Apa tujuan pelatihan di Lubangbuaya itu? Untuk menghadapi neokolonialisme-imperialisme (nekolim), dulu kita berusaha agar pangkalanpangkalan vital dijaga dengan baik. Istilah Bung Karno (Presiden RI-1) dulu kan "Inggris kita linggis, Amerika kita setrika". Mengingat pasukan kita tidak banyak, ada ide untuk melatih masyarakat. Itu yang dilaporkan Sujono. Itu sebenarnya mirip Rakyat Terlatih (Ratih) sekarang. Ternyata kemudian Sujono melampaui kewenangannya. Dia ambisius dalam mengejar karir dan pangkat. Dia berbuat sesuatu yang ingin bisa disebut wah. (Menurut A. Andoko, Sekretaris Jenderal PPAU, pelatihan di Pondokgede itu inisiatif Sujono. Akhir September, pimpinan AURI telah memerintahkan agar pelatihan itu dihentikan karena tujuannya dianggap tidak jelas. Juga ditemukan bahwa mereka yang dilatih itu kebanyakan orang dari PKI. Padahal, mereka semestinya direkrut dari berbagai unsur kaum nasionalis, agama, juga komunis. Karena ketidakseimbangan itu, pelatihan tersebut diperintahkan untuk dihentikan.)

Apa tindakan Anda setelah mengetahui pelatihan itu? Itu bukan wilayah kekuasaan saya. Apa wewenang saya untuk menghentikannya? Waktu itu Markas Besar AU juga menanyakan, apakah Halim sudah mengadakan latihan bersenjata. Jawabannya: saya baru di sini dan belum menyelami keadaan masyarakat di sini. Saya dilantik sebagai Komandan Pangkalan Halim pada 24 Mei 1965, sekitar empat bulan sebelum peristiwa G30S-PKI. Sebenarnya apa ancaman untuk pangkalan itu?

87 | P a g e


Dulu, suatu peristiwa peledakan tempat amunisi pernah terjadi di Pangkalan Udara Iswahyudi, Madiun. Kejadian itu mengandung unsur subversi. Momentumnya beberapa waktu setelah peristiwa pembakaran Kedutaan Inggris di Jakarta. Apakah ini bentuk balas dendam oleh pihak Inggris, saya tidak bilang begitu. Yang jelas, waktu itu Angkatan Udara kita terkuat di Asia Tenggara, sementara banyak perlengkapan AU dipasok dari Rusia. Inggris dan Amerika Serikat iri dan khawatir. Apa yang Anda alami pada peristiwa 30 September 1965? Malam itu, saya berada di rumah saya di Jalan Madura, Menteng. Ajudan Omar Dhani mendatangi saya pada pukul 22.00. Kata dia, saya harus segera pergi ke Pangkalan Halim karena Komodor Leo Watimena, Panglima Komando Operasi (Koops) AU, akan mengadakan briefing penting. Sesampai di Halim, saya bertemu Leo. Komandan-komandan skuadron bawahan saya dan perwira-perwira staf Koops AU sudah berkumpul di sana. Leo menyampaikan briefing singkat yang diberikan Omar Dhani sebelumnya. Kata dia, Omar Dhani mengatakan akan terjadi sesuatu di kalangan AD. Beberapa jenderal yang dikatakan kontrarevolusioner akan ditangkapi dan diculik oleh grup yang menamakan diri progresif revolusioner. Dalam briefing diberitahukan nama-nama jenderal itu? Tidak. Dalam briefing, saya menanyakan siapa jenderal yang akan diculik, juga siapa yang menamakan diri progresif revolusioner itu. Leo mengatakan bahwa dia memberikan briefing tidak lebih dan tidak kurang dari yang dia dengar dari Omar Dhani. Bahwa itu (soal penculikan jenderal dan kelompok progresif revolusioner) adalah urusan intern AD. Kata Leo, kita tidak usah ikut campur, kita adalah AURI, tapi kita siap siaga saja. Dia kelihatan marah saya tanya itu. Setelah itu, apa yang Anda lakukan? Lalu saya mengumpulkan semua staf: perwira intel, komandan skuadron, perwira operasi, dan lainlain. Saya laksanakan perintah Pangkoops untuk menyiagakan penjagaan Halim. Saya minta warga sekitar juga dijaga. Setelah itu, saya ingin pulang ke rumah untuk mengganti pakaian sipil dengan pakaian militer. Dalam perjalanan pulang, saya berpikir terus mempertanyakan siapa yang disebut progresif revolusioner itu. Kalau kita mau mengadakan operasi, kan info intel harus jitu. Tapi, ini infonya tidak lengkap. (Dalam buku Kesaksian, Wisnu mencoba bertanya ke kakak iparnya, Kolonel CPM Drajad, soal briefing dari Leo itu, tapi Drajad mengaku tidak tahu-menahu soal itu. Juga jawaban setali tiga uang diperoleh Wisnu ketika dia menanyakannya ke Letnan Kolonel Sugianto, staf intelijen dari CPM.)

Jadi, sebenarnya AD sudah mengetahui rencana penculikan tersebut karena Anda sudah bertanya ke Drajad dan Sugianto? Mereka berdua tidak tahu, lalu mereka kasak-kusuk setelah itu. Jawaban yang mereka terima juga sangat rahasia. Soal kepergian Presiden pengamanan presiden?

88 | P a g e

Soekarno

ke

Halim,

apakah

itu

berkaitan

dengan

standar


Oh, ya. Begitu ada berita presiden akan masuk ke Halim, kita langsung menyiapkan tempat Leo untuk istirahat. Apa alasan Bung Karno ke Halim? Menurut Kolonel Saelan, mantan ajudan Presiden RI 1, Bung Karno sendiri yang menentukan untuk pergi ke Halim. Mungkin itu jalan yang lebih dekat daripada ke Pelabuhan Tanjungpriok. Mungkin juga karena Omar Dhani ada di situ sehingga Bung Karno merasa lebih aman. Apakah setelah Bung Karno datang di Halim, keamanan lebih ditingkatkan? Harus. Siapa yang mengamankan Pangkalan Halim? Ya, ada sebagian dari anggota PGT. Jumlah personelnya mungkin tidak mencapai satu kompi. Juga ada Polisi AU yang berkekuatan tidak mencapai satu kompi. Karena kejadiannya bertubi-tubi, kita tidak bisa menjalankan perintah operasi yang jitu. Dalam peristiwa itu, dua orang PGT tertembak. Berapa lama Soekarno di Halim? Dari sekitar pukul 10.00 hingga pukul 22.00. Tetapi, akhirnya diputuskan lewat darat menuju Bogor. Apakah ada pasukan pemberontak di Halim? Siapa? Mungkin kita dicap sebagai pasukan pemberontak. Padahal, justru kita yang loyal pada Panglima Tertinggi. Bagaimana peristiwa baku tembak itu terjadi? Itu terjadi pada 2 Oktober. Resimen Para-Komando Angkatan Darat (RPKAD) sebenarnya mengejar batalyon dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batalyon itu lari masuk ke dalam pangkalan dan dikejar. Lalu, terjadi pertempuran di Jalan Pondokgede. Tapi, dua prajurit kita yang tertembak itu sebelum RPKAD perang dengan batalyon tersebut. Apa alasan RPKAD memaksa masuk Halim? Ya, itu perintah dari Soeharto (Panglima Komando Cadangan Strategis AD waktu itu). Katanya, mereka mau membersihkan Halim dari pasukan komunis dan orang-orang komunis yang di dalam pangkalan. Siapa pasukan komunis yang dimaksud? Tidak tahu. Mungkin pasukan Sujono itu. Tapi mereka tidak tahu latihan itu di luar pangkalan. RPKAD tidak mengontak Anda sebelum masuk Halim? Oh, tidak. Pokoknya, kejar saja itu Wisnu. Kenapa dua batalyon itu ada di sana? Katanya, mereka akan ikut parade Hari Ulang Tahun ABRI 5 Oktober. Kenapa mereka ditempatkan di sekitar Halim? Sebetulnya di jalan by pass (dari Cawang ke Tanjungpriok). Mungkin agar mereka lebih leluasa ke Senayan bila ingin latihan.

89 | P a g e


Apakah senjata chung yang dilaporkan Soeharto ke Bung Karno itu milik AURI? Bukan hanya milik AURI, Angkatan Darat juga punya. Yang jelas, itu bukan dari gudang di Halim. Saya tidak menyimpan chung. Siapa saja tokoh yang datang ke Halim? Aidit. Jangan lupa, waktu itu dia Menko (D.N. Aidit adalah menteri koordinator dalam Kabinet Dwikora). Waktu itu saya diminta untuk menyiapkan pesawat untuk menerbangkan dia ke Jawa Tengah. Atas perintah siapa? Saya memperoleh perintah dari Leo. Sebenarnya, dia juga memperoleh perintah dari atasannya. Kenapa Aidit bisa terbang dari Halim? Dia kan Menko. Waktu itu, kita kan belum mengetahui yang terlibat (peristiwa 30 September) itu: Aidit, PKI, atau agen rahasia AS? Jadi, bukan hal yang aneh bila Aidit terbang dari Halim? Menurut saya tidak. Kita belum tahu, apakah Aidit ini bajingan atau bukan. Kapan Aidit terbang? Tidak lama setelah Presiden Soekarno ke Bogor. Sekitar pukul 00.00, 2 Oktober. Katakanlah karena itu kita bersalah. Tapi, dari sudut kacamata siapa kita bersalah? Kita loyal kepada Pangti. Kita profesional. Bagaimana soal Soekrisno?

keterlibatan

orang-orang

AURI,

seperti

Heru

Atmodjo

dan

Gathut

Tidak ada anggota AURI yang menyiksa (tujuh pahlawan revolusi). Kolonel Heru Atmodjo (waktu itu Asisten Direktur Produksi Intelijen Departemen AU, berpangkat kolonel) itu intel kita. Dia bergerak ke mana saja, kok dimasukkan sebagai salah satu penggerak? Dia sendiri tidak merasa. Sedangkan keterlibatan Gathut Soekrisno (waktu itu mayor udara yang diperbantukan pada Inspektur Jenderal Politik Ekonomi Sosial AURI) jelas. Dia anak buah Sujono. Apakah Anda diperiksa juga? Berapa lama? Oh, ya. Sebentar. Saya diperiksa oleh anak buah Leo (Komando Operasi AU). Sebelum saya menjadi Atase Militer Kedutaan RI di Washington D.C., kan harus ada semacam clearance (penjernihan).

Anda lulus pemeriksaan Teperpu? Oh, ya! Saya diperiksa Teperpu (Team Pemeriksa Pusat) Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban hanya beberapa jam. Mungkin hanya tiga sampai empat jam. Pertanyaannya sama dengan apa yang diajukan anak buah Leo kepada saya. Kenapa Anda tidak dijadikan saksi dalam persidangan Omar Dhani?

90 | P a g e


I'm the biggest wolf of Halim (Saya serigala paling besar dari Halim). Apakah waktu itu ada usaha dari AURI untuk mencarikan saksi kunci yang bisa meringankan Omar Dhani? Yah, terus terang saja, AURI waktu itu sudah keple (lembek). Mereka semua sudah takut kepada Soeharto. Apakah perintah harian Omar Dhani sebagai reaksi waktu itu gambaran umum sikap AURI? Ya, itu, kita loyal. Kejadian itu memang bertubi-tubi, terus ada ralat, kan. Bisa jadi AURI terkena imbas G30S-PKI karena sikap itu salah satunya? Mungkin, atau bisa juga sudah ada suatu rekayasa sebelumnya, kan (Wisnu dan yang lain-lain tertawa). Apa yang dimaksud dengan rekayasa? Ya, sudah ada skenario sebelumnya. Ini mungkin, lo, ya, ha-ha-ha.... AURI jadi kambing hitam. Kok, AURI dijadikan kambing hitam? Apa sebelum itu AURI "musuh" AD? Omar Dhani dan A. Yani (Letnan Jenderal TNI AD waktu itu) itu kawan dekat dan akrab. Lalu, kenapa AURI dijadikan kambing hitam? Yang di Pak Yani itu siapa? Bagaimana perasaan Anda dituduh komunis? Ketika buku putih pertama sejarah G30S-PKI diterbitkan, anak saya yang kuliah di Universitas Padjadjaran Bandung membacanya. Di buku itu, nama saya ditulis sebagai komunis. Wow, saya kejar si Domo (Sudomo, mantan Panglima Kopkamtib waktu itu, yang menyusun buku putih). Saya bilang, "Ini ada apa?" Domo itu kan begitu. Dia dangkal sekali. Jawaban dia, "Ya, kalau tidak benar, kan tidak apa-apa.?" Terus saya mengatakan, "Lo, kalau tidak benar tidak apa-apa bagaimana? Kalau cucuku bilang, oh, eyangku itu komunis, bagaimana?" Setelah itu, buku putih itu diganti dan nama saya sudah tidak disebut lagi. Jadi, apa inti buku yang kini tengah Anda susun bersama teman-teman? Intinya adalah "you listen to us, we're telling you a story". Mbok kita sekali-kali didengerin, dong. Seperti iklan di TV itu, lo, ha-ha-ha.? Nah, baru setelah itu, Anda yang menilai, kita bohong atau tidak. Buku itu akan kami terbitkan Agustus nanti.

14 Juni 1999 Sesudah Pius Bicara PIUS LUSTRILANAG: MENOLAK BUNGKAM Penulis

91 | P a g e

: F. Sihol Siagian


Penerbit

: Grasindo, Jakarta, 1999

Tebal

: 98 halaman

Memahami Pius. Itulah yang ditawarkan buku ini. Isinya bukan hanya kesaksian atas penculikan yang dilakukan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus), tapi juga ide-ide Pius tentang tentang gerakan mahasiswa, hak atas tanah, agama, sampai pluralitas partai politik. Judul Menolak Bungkam bertitik tolak dari kesaksian Pius setelah dilepaskan penculiknya pertengahan April 1998. Kesaksiannya tentang pengalamannya sebagai korban penculikan menggegerkan Tanah Air terutama karena, secara tersirat, terungkapnya keterlibatan penguasa yang menggunakan militer sebagai alat represi terhadap rakyatnya. Pius ternyata berhasil melawan rasa takutnya dari ancaman pembunuhan atas dirinya. Karena keberhasilan melawan rasa takut itulah Pius eksis. Kalau bukan karena penculikan dan kesaksiannya, Pius akan seperti para aktivis lain, yang hampir tanpa nyawa—karena tak berani bersaksi—setelah dizalimi. Sebenarnya, bukan hanya Pius yang pernah melakukan kesaksian seperti itu. Aktivis Pijar, Hendrik Sirait, yang pernah disiksa oleh aparat militer, pernah mengungkapkan kekejaman aparat Orde Baru. Dan kesaksian itu dimuat di media massa. Hanya, bedanya, pengakuan Pius menjadi sorotan karena terjadi tepat pada masa keruntuhan Soeharto (sebulan sebelum Soeharto berhenti sebagai presiden), sehingga kesaksian Pius menjadi catatan sejarah. Tampaknya, Pius telah dijemput sejarah. Ariel Heryanto, dalam kata pengantar buku ini, menunjukkan bahwa kekerasan politik di tahun-tahun terakhir kekuasaan Orde Baru tak berawal dari penculikan Pius dan kawan-kawan seperjuangannya. Pembredelan tiga media massa di Jakarta pada 1994, penyerbuan brutal kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia di pusat Ibu Kota pada 1996, dan kekerasan politik pada era menjelang kejatuhan Soeharto seperti roda raksasa yang menggelinding di sebuah lembah curam, melindas apa saja yang ada di depannya. Dan pengakuan Pius menjadi salah satu pemicu pengungkapan bobroknya Orde Baru. Sayangnya, buku yang dibuat dengan dengan gaya tanya jawab ini tampak dipaksakan untuk menonjolkan sisi keimanan Pius. Padahal, selama ini, keimanannya tak pernah menonjol dalam aktivitasnya, sehingga Pius sebagai sosok yang "kembali ke pangkuan Tuhan" sebetulnya bukan sebuah bagian yang dominan dari karakterisasinya. Keberanian Pius, menurut dia, memang bersumber dari keimanan, tapi bukan bagian ini yang sebetulnya paling dominan dari sosok aktivis itu.

Buku Sesudah Pius Bicara Kisah dari Balik Jeruji salam iwa iwamardi wrote: Aduh mak, Omie dear ! Tulisanmu ini sangat menggugah hatiku. Sekali pukul 3 lalat :

92 | P a g e


1) Membongkar kembali, bagaimana kebiadaban "budaya" orba yang meracuni bangsa Indonesia ini, sampai anak anak kecilpun terlanda arus lumpur busuk ini dan ikut menteror phisik dan psichik kepada sesamanya , anak anak teman bermain mereka . Aku sangat kagum akan ketegaran dan keberanianmu ,Omie ! Tak kurang jasa dan penghargaanku terhadap pendukung utama keutuhan dan kebulatan tekad dan jiwamu : ibundamu yang Omie paling sayangi ! Pukulan mematikan kepada para (yang masih buta) pembela rejim orba, yang masih saja menutup nutupi dosa besar dan kebangkrutan rejim itu dan bahkan ada yang memimpikan kembalinya rejim biadab itu ! 2) Tindakan tegasmu : melawan ! adalah tindakan yang membutuhkan keberanian. Dan alhasil, dengan berlawan, berlarianlah anak anak ("teman teman"??) sebayamu yang tak sedar terracuni ideologi rejim orba dan orang tua mereka ! 3) Bukti ini sekaligus menyapu bersih pendapat yang hanya "menunggu, harus tenang, jangan terprovokasi, jangan ber emosi" dan lain lainnya seperti chotbah pendeta yang tak tahu situasi, bagaimana harus membalas serangan musuh dengan tepat dan yang membikin mereka kocar kacir, bukan hanya berpikir dan berpikir berpikir sampai......badan remuk dilempari batu "teman teman" mu itu ! Seperti seorang teman milis yang melukiskan : "Tenang, sabar, jangan melawan kekerasan dengan kekerasan.....sehingga achirnya Hitler berkuasa dan membantai berjuta juta ( k.l. 16 juta!) orang orang tak bersalah yang melawan atau tidak setuju ideologi Nazi di Jerman saat itu !". Pengalamanmu sangat berharga yang patut dishare seluas luasnya ,Omie ! salam iwa

--- In [email protected], ati gustiati wrote: Ketika saya masih kecil, setiap hari pulang sekolah saya ditimpukin kerikil sama anak2 jahil krn saya anak PKI, saya diam kan saja, ibu pun menasehati utk tidak melawan, lari saja secepatnya nak, begitu nasehatnya, lalu saya sering melamun, saya diamkan anak2 itu semakin dasyat menimpuki saya, bahkan menyiram saya dengan air comberan, saya tidak pernah menangis dgn kekerasan, tetapi membuat saya berfikir mencari akal krn dorongan kemarahan, lalu saya membuat bandring (ketepel), berbekal batu kerikil disetiap kantong serta tas sekolah sampe berat oleh kerikil, kadang membawa tongkat kayu sebagai tambahan senjata saya, pulang sekolah saya kencangkan ikat tali sepatu krn saya siap utk bertempur dan berlari sekencang kencangnya. Di tikungan itu, saya mulai sibuk menjepret siapa saja dikerumun anak2 'bully' itu, saya memang lincah bergerak kian kemari sehingga banyak anak2 yg sampe luka kepalanya, tidak puas saya hampiri anak yg berhasil meluncurkan batunya dgn telak ke jidat saya, saya hajar tubuh anak itu dgn kayu lalu saya lari ter-birit2 pulang, esok harinya para bully ini semakin berkurang jumlahnya, saya semakin berani krn jumlah mrk semakin berkurang setiap hari hingga akhirnya menghilang. Untuk menjadi seorang reaksioner di Indonesia memang membutuhkan pengorbanan karena ini bukan sikap bangsa dan landasan hidup disana, musyawarah, cari jalan damai, yg penting boss

93 | P a g e


senang, yg penting suami terpuaskan kebutuhan sex nya, nah yg terakhir ini sangat menganggu sekali bagi saya (smile little...), ada kebanyakan suami di tanah air menganggap tugas istri adalah memuaskan kebutuhan sex suami, what ? emangnya ini lobang nenek moyangmu? hahahahaha.....(kidding..), no its NOT, kita harus membela hak kita, kecuali kita hidup di negara2 yg tidak berdaulat, dimana rakyatnya tidak berdaya utk menolong dirinya sendiri, kalau kita berdiam diri menerima perlakukan yg tidak senonoh, berarti kita menerima dan membenarkan sikap mereka yg jelas salah, betul katamu pak Dan, inilah kelemahan kita, sikap nerimo dan helpless ini sudah menjadi budaya masyarakat disana, and its very frustrating indeed ! Salam Omie From: Arya Agastya arya.agastya@... --- In [email protected], "Marcopolo" wrote: TETAP TENANG DAN - JANGAN TER "PROFOKASI " DAN JANGAN UMBAR EMOSI. KEPALA TETAP HARUS DINGIN agar KITA BISA TETAP BERPIKIR DAN BERTINDAK DNG TEPAT! **** Inilah tragisnya! Yang tetap tenang, sangat tenang, dan tak menghindarkan kekerasan sesama umat..tenaaaanngg Yang tak terprovokasi juga tenang, seolah tak ada apa apa.. termasuk pemerintah Business goes on like usual.. business as usual..mal mal jalan terus, penuh pengunjung.. Yang berkepala dingin, sangat dingin, tanpa emosi melihat apa yang terjadi..terutama para elitis... emang gue pikirin? Ujung ujungnya kekerasan membudaya, kian men-jadi jadi.. 65 tahun sejak kemerdekaan.. Atau? Ini pernah terjadi di Jerman antara 1936 sampai 1939. Para elit, partai demokratis tetap tenaaangg.. dari hari ke hari timbul kekerasan dari kelompok Nazi... menghancurkan kaca toko toko Yahudi, memmaki maki, berbuat kekerasan.. rakyat Jerman jalan teerus, tak melihat... sampai sudah terlambat... kelompok kecil ini mengambil alih kekuasaan..Hitler naik takhta... secara konstitutional.. ha ha ha yang sampai sekarang sudah dikunjungi lebih dari 641 640 kali Mengenang peristiwa 30 September 1965 Korban rejim Suharto (Orde Baru) berhak menuntut keadilan ! Dalam mengenang peristiwa 30 September 1965 satu hal yang tidak bisa dilupakan adalah masalah para korban kekuasaan militer Suharto atau rejim Orde Baru. Sebagai akibat atau dampak peristiwa 30 September 1965 ini puluhan juta orang telah menjadi korban, yang terdapat di banyak kalangan atau golongan dan dalam berbagai bentuk atau macam-macam keadaan. Di antara para korban yang banyak sekali itu ada yang terdiri dari anggota atau simpatisan PKI, tetapi juga banyak sekali yang tak ada hubungannya sama sekali dengan PKI. Yang jelas adalah

94 | P a g e


bahwa di antara para korban Orde Baru itu banyak sekali (bahkan sebagian terbesar) yang menjadi pendukung politik Bung Karno, baik yang aktif sekali maupun hanya ikut-ikutan saja. Karena Bung Karno adalah pemimpin revolusioner bangsa yang paling terkemuka dan Presiden Republik Indonesia yang dicintai rakyat banyak, maka dengan sendirinya pendukungnya juga amat banyak. Dan karena Bung Karno sejak muda sudah menunjukkan dirinya sebagai pejuang revolusioner, maka dengan sendirinya pula, berbagai golongan yang berhaluan revolusioner (atau golongan kiri) mendukung politiknya yang anti-kapitalisme, anti-kolonialisme, anti-imperialisme dan pro-sosialisme. Di antara berbagai golongan kiri itu PKI beserta puluhan ormas-ormasnya merupakan pendukung utama politik Bung Karno, baik yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam negeri (nasional) maupun luar negeri (internasional). Dapatlah kiranya disimpulkan bahwa dukungan yang kuat dari PKI terhadap Bung Karno adalah karena adanya persamaan pandangan revolusioner dalam perjuangan untuk kepentingan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur, yang bebas dari penindasan manusia oleh manusia dan penindasan bangsa oleh bangsa. Berbagai peristiwa anti Bung Karno dan anti-PKI di masa lalu Sebenarnya, kaum reaksioner dalam negeri (antara lain : sebagian dari kalangan Masyumi, PSI, dan sebagian dari Angkatan Darat) sudah sejak lama mempunyai sikap yang anti-Bung Karno dan anti-PKI, jauh sekali sebelum peristiwa 30 September 1965. Di antara tonggak-tonggak sejarah anti-Sukarno dan anti-PKI adalah (yang pokok-pokok atau yang besar) : RMS, peristiwa Kahar Muzakkar, peristiwa Andi Azis, DI-TII, peristiwa 3 Selatan, PRRI-Permesta. Dalam berbagai peristiwa anti-Bung Karno dan anti-PKI itu sudah terlibat campur-tangan kepentingan imperialisme (terutama Belanda, Inggris dan Amerika Serikat) yang bersekongkol dengan agen-agennya di dalam negeri, secara langsung atau tidak langsung. Campur-tangan kekuatan gelap Amerika Serikat yang langsung adalah ketika terjadi masalah PRRI/Permesta, yang kemudian disusul dengan bantuan -- dengan bermacam-macam cara – kepada kudeta merangkaknya Suharto terhadap Bung Karno melalui peristiwa 30 September 1965. Sekadar untuk menyegarkan ingatan kita bersama, patutlah disebutkan di sini bahwa dalam berbagai peristiwa anti Bung Karno dan anti-PKI di masa-masa lalu telah terjadi banyak penahanan atau pemenjaraan anggota-anggota atau simpatisan PKI (antara lain dalam peristiwa 3 Selatan, yaitu di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan). Pembunuhan dan pembunuhan massal terhadap orang-orang PKI (atau yang dianggap PKI) juga banyak terjadi selama berlangsungnya peristiwa PRRI/Permesta antara tahun 1958-1960. Tetapi pembunuhan massal dan penahanan besar-besaran yang paling luar biasa hebatnya dalam sejarah Republik Indonesia adalah sesudah terjadinya peristiwa 30 September 1965. Sekitar 3 juta orang kiri (atau hanya diduga berhaluan kiri) dan menjadi anggota atau simpatisan PKI atau pendukung Bung Karno dibantai secara massal dan biadab oleh pasukan militer atau oleh berbagai kalangan (terutama sebagian dari kalangan Islam yang anti-Bung Karno, atas dorongan, pimpinan, atau petunjuk pimpinan militer). Seharusnya mereka semuanya tidak bisa dipersalahkan. Walaupun terjadi pembunuhan sebegitu banyak orang, dan di berbagai tempat di seluruh negeri pula, namun selama 32 tahun rejim militer Suharto berkuasa tidak banyak yang diketahui tentang apa sebenarnya yang terjadi dan sampai di mana luasnya atau berapa besarnya pembunuhan massal itu.

95 | P a g e


Karena, semua orang takut bicara terang-terangan, walaupun tahu serba sedikit, tentang apa yang terjadi atas pembunuhan bapaknya, ibunya, anak-anaknya, atau saudara-saudaranya. Kebanyakan di antara mereka hanya berani bicara bisik-bisik kepada keluarga terdekat yang bisa dipercaya. Keadaan yang semacam itu banyak sekali yang berlangsung selama puluhan tahun, sampai hari jatuhnya Suharto dan runtuhnya Orde Baru dalam tahun 1998. Tidak dapat dibayangkan betapalah besarnya penderitaan keluarga yang punya saudara dibunuhi secara biadab seperti itu, sedangkan mereka tidak bersalah apa-apa kecuali menjadi anggota (atau simpatisan PKI) atau hanya menjadi pendukung Bung Karno. Dan sekalipun menjadi anggota PKI atau simpatisannya, mereka seharusnya tidak bisa dipersalahkan, karena waktu itu PKI adalah partai yang sah dan legal, punya wakil dalam parlemen dan pemerintahan, dan menjadi pendukung utama Presiden RI, Bung Karno, yang juga PBR (Pemimpin Besar Revolusi, menurut keputusan bulat MPRS). Selama puluhan tahun korban tindakan Orde Baru ini tidak bisa berbuat apa-apa, karena menghadapi kekuasaan militer yang terus-menerus melakukan terror, persekusi dan intimidasi, yang hebat sekali intensitasnya. Mereka tidak bisa mengadu atau minta perlindungan dan pembelaan kepada siapapun. Dan kebanyakan orang pun tidak berani membela mereka. Korban lainnya rejim militer Suharto adalah ratusan ribu tahanan politik golongan A, B, dan C, yang ditahan atau dipenjarakan atau dimasukkan kamp-kamp tahanan yang terdapat hampir di seluruh pulau-pulau yang penting, sampai bertahun-tahun, tanpa diadili, dan terbukti tidak bersalah apa-apa juga. Di antara tapl-tapol itu ada yang dibuang ke dalam tahanan di pulau Buru sampai kurang lebih 10 tahun. Mereka juga harus meninggalkan keluarga mereka, yang kebanyakan terpaksa hidup sulit sekali karena berbagai macam penderitaan. Pelanggaran HAM yang jarang bandingannya di dunia Sampai sekarang adalah sulit sekali diperkirakan jumlah anggota-anggota keluarga yang ditinggalkan para korban yang dibunuh, dan para tapol yang dipenjarakan berkepanjangan ini, yang terdiri dari istri atau suami, atau anak-anak dan saudara-saudara terdekat mereka, yang ikut dalam penderitaan. Kalau diingat itu semua, maka nyatalah bahwa dosa-dosa Suharto bersama Orde Baru-nya akibat kejahatan-kejahatannya yang begitu besar dan tidak manusiawi itu merupakan pelanggaran HAM yang jarang bandingannya di dunia, kecuali yang dilakukan oleh Hitler. Namun, yang lebih biadab lagi adalah bahwa Suharto -- beserta pendukung-pendukungnya dari berbagai golongan – telah melakukan macam-macam kejahatan atau pelanggaran HAM besar-besaran itu terhadap bangsanya sendiri ! Dan lagi, kalau diingat bahwa jumlah orang yang dibunuh secara sewenang-wenang dan membabibuta itu begitu banyak, maka dosa Suharto (dan pendukung-pendukungnya) adalah juga besar sekali. Sebab kalau membunuh satu orang yang tidak bersalah saja sudah harus dihukum lebih dari 10 tahun, maka membunuh atau menyuruh bunuh (atau harus bertanggung jawab atas pembunuhan) jutaan orang tidak bersalah, berapa besarkah hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada Suharto atau pendukung-pendukung setianya. (Dalam kaitan ini, baiklah kita ingat bersama bahwa Antasari Azhar dijatuhi hukuman 18 tahun penjara, karena dinyatakan oleh pengadilan telah membunuh Direktur PT Putra Rajawali, Nasrudin Zulkarnain. Juga bahwa Tommy Suharto divonnis 15 tahun penjara karena terlibat dalam pembunuhan hakim agung Syafiudin Kartasasmita)

96 | P a g e


Jutaan orang dibunuh, namun tidak seorangpun dikenakan hukuman Kita sama-sama tahu bahwa meskipun sudah ada jutaan orang yang sama sekali tidak bersalah apa-apa telah dibunuh secara sewenang-wenang dan biadab pula, namun tidak seorang pun yang dituntut atau dikenakan hukuman. Inilah yang keterlaluan luar biasanya !!! Seolah-olah pembunuhan begitu banyak orang itu dianggap tidak ada saja, atau dianggap soal remeh yang bisa « dicuekin » saja. Sungguh keterlaluan, sungguh ! Satu ayam, atau satu kambing, atau satu sapi mati saja ada artinya, apalagi kalau jumlahnya jutaan. Apalagi, sekali lagi apalagi ( !), yang mati (dibunuh) adalah jutaan manusia-manusia yang tidak bersalah apa-apa sama sekali. Marilah sama-sama kita renungkan dalam-dalam masalah yang begini besar dan menyedihkan ini. Dosa-dosa yang sudah berat dari pembunuhan massal yang berskala besar di seluruh negeri itu ditambah lebih berat lagi dengan pemenjaraan ratusan ribu orang lainnya (yang sama sekali juga tidak bersalah apa-apa !!!) dengan sewenang-wenang, dan dalam jangka lama sekali pula. Mereka semua itu juga dipaksa harus meninggalkan keluarga mereka dalam penderitaan yang berkepanjangan. Pendidikan politik dan pendidikan moral untuk bangsa Sebagian kecil dari bermacam-macam kisah tentang anggota-anggota keluarga yang ditinggalkan oleh mereka yang dibunuh dan dipenjarakan sebagai tapol itu sudah banyak ditulis sebagai artikel dalam majalah-majalah atau sebagai buku, atau ada juga yang dibikin film, walaupun tidak banyak. Karena itulah, maka sedikit demi sedikit, dan hanya sebagian kecil saja dari masalah korban tindakan penguasa militer Suharto itu mulai diketahui oleh masyarakat. Tetapi, masih banyak sekali ( !) masalah yang sebenarnya tentang korban rejim militer Orde Baru yang belum diketahui oleh rakyat kita, karena belum bisa terungkap akibat berbagai sebab. Di samping sisa-sisa Orde Baru masih berusaha untuk menghalanginya, juga masih banyak orang yang takut atau enggan berbicara terus terang. Dan sebagian di antara mereka yang memilih diam saja, dan membiarkan apa yang sudah terjadi mereka tanggung sendiri saja, untuk tidak menimbulkan persoalan atau kesulitan. Padahal, segala penderitaan yang diakibatkan oleh berbagai kejahatan penguasa militer dan Orde Baru terhadap para korban beserta keluarga (dan saudara-saudara mereka itu ) perlu sekali diketahui sebanyak-banyaknya dan sejelas-jelasnya oleh rakyat kita. Ini untuk kepentingan sejarah bangsa kita dan anak cucu kita di kemudian hari. Juga untuk pendidikan politik dan pendidikan moral bagi generasi muda dewasa ini serta generasi-generasi yang akan datang, supaya pengalaman bangsa yang begitu menyedihkan dan begitu tidak manusiawi itu tidak akan terulang lagi untuk kedua kalinya. Karena itu, para korban kejahatan rejim militer Suharto itu patut berusaha terus, dengan macammacam jalan dan cara, untuk selalu mengangkat masalah besar bangsa ini setiap ada kesempatan atau kemungkinan. Kegiatan semacam itu tidaklah sekadar karena dendam dan membalas sakit hati, walaupun jutaan orang sudah dibunuhi secara biadab dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan sebagai tapol. Kegiatan semacam itu perlu sekali dilakukan, sesering mungkin atau sebanyak mungkin, demi dihargainya rasa keadilan oleh seluruh bangsa, termasuk mereka yang tadinya pernah mendukung Suharto beserta Orde Barunya. Para korban rejim Orde Baru berhak menuntut keadilan

97 | P a g e


Mengingat itu semuanya, patutlah kiranya sama-sama kita hargai -- dan kita dukung -- segala usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh berbagai kalangan dan golongan (umpamanya, antara lain : oleh LPR-KROB, YPKP, Pakorba, Komnas HAM) untuk selalu menyegarkan ingatan bangsa kita kepada tragedi besar yang telah menimbulkan begitu banyak korban. Apa yang mereka lakukan itu sangatlah perlu dan juga mulia bagi keseluruhan bangsa, termasuk bagi anak cucu kita di kemudian hari. Para korban rejim militer Suharto yang begitu banyak itu -- terutama sekali yang dari golongan kiri dan pendukung politik Bung Karno -- sudah terlalu lama ( kebanyakan sudah sekitar 45 tahun), mendapat berbagai perlakuan yang melanggar HAM dari penguasa (dan juga dari sebagian masyarakat). Mereka itu berhak menuntut dan berjuang bersama-sama untuk memperoleh hak mereka sebagai warganegara yang lain atau direhabilitasi sepenuhnya. Mereka juga berhak sepenuhnya – dan sudah seharusnya pula – untuk menuntut diperbaikinya kesalahan-kesalahan yang begitu besar dan ditebusnya dosa-dosa berat yang sudah dilakukan begitu lama oleh Orde Baru beserta para penerusnya. Diperbaikinya kesalahan dan ditebusnya dosa-dosa terhadap para korban itu akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan bangsa, yang sampai sekarang masih tercabik-cabik, atau tersayat-sayat, sehingga melukai Pancasila dan merusak Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada kebaikannya memperpanjang penderitaan para korban Penyelesaian secara tuntas dan integral masalah korban rejim militer Orde Baru ini akan merupakan salah satu dari langkah-langkah penting menuju persatuan bangsa, yang sejak pemerintahan Orde Baru dirusak atau dibusukkan oleh berbagai masalah besar lainnya. Sebaliknya, kalau masalah para korban Orde Baru ini tetap tidak ditangani secara baik, maka akan tetap terus menjadi duri dalam daging bangsa, yang sekarang sudah dalam keadaan sakit parah ini. Jelaslah kiranya bagi kita semua, bahwa bangsa dan negara kita tidak akan mendapat keuntungan apa-apa sama sekali dengan adanya berbagai penderitaan para korban rejim militer, yang masih terus berlangsung puluhan tahun, sampai sekarang ! Demikian juga bagi para pendukung Suharto dan Orde Barunya ( atau sisa-sisanya dan penerusnya sekarang), tidak ada kebaikannya sama sekali untuk melanjutkan -- terus-menerus -- kesalahan dan dosa besar yang sudah berlangsung berkepanjangan itu. Sebaliknya, masih terkatung-katungnya nasib para korban begitu lama itu hanya menunjukkan bahwa para penguasa, yang bertanggung jawab di masa yang lalu dan sekarang, adalah orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai rasa kemanusiaan, yang rusak moralnya, yang sesat imannya, dan yang menyalahi perintah-perintah agama atau Tuhan. Orang-orang yang macam inilah yang juga membikin negara kita penuh dengan koruptor, orang-orang munafik, yang suka bersekongkol dengan kaum reaksioner di dalam negeri dan luar negeri, termasuk dengan kekuatan neoliberalisme. Dalam makamnya di Blitar, pastilah Bung Karno marah sebesar-besarnya melihat begitu banyak orang kiri pendukungnya dibunuhi secara besar-besaran dengan cara-cara yang sama sekali bertentangan dengan kebiasaan dan kepribadian bangsa Indonesia, dan dengan Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika. Keadilan bisa ditegakkan dengan Meneruskan Revolusi Rakyat

98 | P a g e


Oleh karena itu, maka para korban rejim militer Orde Baru, berhak sepenuhnya berjuang terus untuk ditegakkannya keadilan bagi mereka dan juga bagi bangsa seluruhnya. Namun, sekali lagi namun, kita semua tahu bahwa keadilan bagi para korban rejim militer Suharto tidak mungkin ditegakkan selama kekuasaan masih terus ada di tangan kaum reaksioner yang anti ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno atau anti-kiri pada umumnya. Sebaiknya, ilusi bahwa kekuasaan reaksioner bisa menegakkan keadilan bagi bangsa haruslah dibuang jauh-jauh saja. Keadilan bagi semua golongan, termasuk para korban rejim Suharto barulah bisa ditegakkan di negeri kita hanya melalui perubahan-perubahan besar dan fundamental. Dan untuk mewujudkan perubahan-perubahan besar dan fundamental itu, jalan yang terbaik atau cara yang paling tepat adalah jalan Meneruskan Revolusi Rakyat, yang sudah ditunjukkan oleh Bung Karno berulangkali melalui ajaran-ajaran revolusionernya Paris, 15 September 2010 A.

Umar Said

==== Bung Achmad yb, Kalau boleh saya memberikan sedikit pendapat atas kebingunan anda. Pertama, sejarah adalah catatan kenyataan yang terjadi dimasa lampau, yang dicatat sebagaimana adanya. Jadi, sejarah tidak seharusnya dimanipulasi sesuai kehendak yang berkuasa. Menghilangkan yang tidak disukai dan mengadakan yang tiada, memutar balikkan kenyataan yang terjadi, menghitamkan yang putih dan memutihkan yang hitam, ... sebagaimana terjadi selama jenderal Soeharto berkuasa lebih 32 tahun itu. Oleh karena itu, dimasa demokrasi dan reformasi belasan tahun terakhir ini setelah Soeharto lengser, dimana orang mempunyai kebebasan untuk bersuara, banyak orang berkesempatan mengungkap kenyataan dan kebenaran yang disembunuyikan, yang selama ini diputarbalik oleh penguasa. Dimasa Soeharto berkuasa, rakyat hanya diperbolehkan dan bisa mendengarkan apa yang suarakan penguasa, hanya suara Soeharto-lah yang dianggap sebagai satusatunya "kebenaran". Kedua, melihat kenyamanan hidup dari masa kemasa, hendaknya melihat faktor objektif ketika itu dan bagaimana pemerintah berkuasa menangani masalah. Coba kita lihat dimasa Presiden Soekarno berkuasa, 20 tahun pertama setelah Merdeka, benar-benar Republik ini dilahirkan dalam kemiskinan sangat parah, itulah peeninggalan koloni Belanda. Sudah begitu Desember tahun 49 hasil Perundingan KMB, ternyata RI diharuskan membayar "KERUGIAN" yang diderita Belanda dalam perang Agresi I/II. Padahal perang itu justru dilancarkan Sekutu bersama Belanda dalam usaha merebut kembali Nusantara ini untuk dijadikan jajahan Belanda kembali. Sungguh tidak adil. Sudah sangat miskin masih harus "ganti-rugi", tapi itulah kenyataan yang dihadapi RI. Kemudian kita juga harus melihat kenyataan lain, akibat politik Presiden Soekarno yang menghendaki kebebasan Bangsa Indonesia untuk menentukan sendiri politik dan ekonomi, menentang dicocok-hidung oleh imperialisme AS, menuruti kehendak yang hanya menguntungkan AS semata. Akibatnya, AS melancarkan usaha mendukung mati-matian kaum reaksioner di dalam negeri untuk menggulingkan dan mengganti Presiden Soekarno, ... berulangkali mencoba membunuh Presiden Soekarno, bahkan juga melancarkan PEMBERONTAKAN DI/TII dan PRRI/Permesta.

99 | P a g e


Dalam keadaan objektif yang dihadapi RI ketika itu, bisa dimengerti pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tertangguhkan, karena harus dahulukan mengatasi keamanan negara, ... dan tahun 63 usaha membebasakan Irian Barat yang masih saja dikangkangi Belanda. Setelah G30S meletup ditahun 65, kemudian jenderal Soeharto berhasil merebut kekuasaan dengan kekejaman yang luar biasa menebas PKI dan membantai pengikut Bung Karno, dan dengan menjalankan politik yang berlawanan dengan Presiden Soekarno, tidak hanya membiarkan modal asing masuk menanamkan modal, tapi juga mengobral harta kekayaan alam bumi Nusantara secara besar-besaran, ... menguras habis-habisan kekayaan minyak, batubara, besi, emas, ikan-laut bahkan hutan belukar juga menjadi gundul. Dan melihat di tahun 70 sampai dengan awal 90 ekonomi dunia sedang menanjak naik, maka dengan sendirinya ekonomi Indonesia yang kebetulan dibawah kekuasaan Soeharto juga terangkat naik. Alhasil, kesejahteraan rakyat dilapisan menengah diarasakan lebih baik. Serba berkecukupan dirasakan banyak orang. Sekalipun tidak bisa dipungkiri dilapisan rakyat terbawah yang belasan juta bahkan puluhan juta tetap dalam kehidupan papa-miskin, ... Tapi ingat, selama 32 tahun lebih Soeharto berkuasa, yang menjalankan kebijaksanaan persekongkolan antara penguasa dan pengusaha, yang disatu pihak melahirkan segelintir konglomerat sebagai gelembung-gelembung sabun gemerlapan yang menyilaukan mata, dipihak lain merusak hancurkan sistem ketata-negaraan. Telah terjadi korupsi dan manipulasi dalam birokrasi Pemerintahan, boleh dikatakan telah membusukan birokrasi Pemerintah yang sangat parah, karena aparat HUKUM juga sudah terjadi korupsi dan manipulasi kasus/perkara. Kebobrokan yang terjadi sangat parah demikian ini, tentu tidak mudah dibenahi. Siapapun Presiden berikut yang berkuasa akan kewalahan dan sulit untuk mengatasi masalah berat ini, kecuali berani mendobrak birokrasi lama untuk membangun birokrasi Pemerintahan yang baru sama sekali, lepas dan jauh dari pencoleng-pencoleng yang selama ini masih saja bercokol. Sudah bisa dipastikan, dengan birokrasi Pemerintah yang masih saja dipenuhi koruptor, perampok-perampok kekayaan negara, dengan sendirinya kesejahteraan rakyat tidak akan bisa dientaskan dengan baik. Rakyat banyak tetap saja dibiarkan dalam kemiskinan, ... Salam, ChanCT

----- 原始郵件----寄件者: achmad fatoni 收件者: [email protected] 傳送日期: 2010年9月27日 10:21 主旨: Re: [inti-net] Stigmatisasi dan Narasi Sejarah 1965 Mudah2an buku ini bisa jadi referensi menguak sejarah, tapi yg saya bingung ( pendapat pribadi yg ga tau apa2 ), kalo memang orde baru sejahat itu dgn segala propagandanya, tapi kok rakyat waktu masa orde baru merasa aman, nyaman, sembako terjangkau, tdk sulit mencari kerja...beda dgn jaman sekarang jaman reformasi ..kebalikannya...apakah ada penulis buku yg ingin menguak kemana arah reformasi indonesia ini...untu rakyat atau segelintir orang saja, banyak bukti di mana2 dengungan perbaikan ekonomi tercapai tapi mereka yg di pelosok atau yg di pinggir ibukota banyak yg hidup di bawah garis kemiskinan....mari kembali kepada nilai2 Pancasila dan UUD 45 , Bhineka Tunggal Ika....majulah indonesiaku.

100 | P a g e


Achmad Fatoni ( Tony ) ________________________________ From: sunny To: [email protected] Sent: Mon, September 27, 2010 2:26:15 AM Subject: [inti-net] Stigmatisasi dan Narasi Sejarah 1965 http://www.jawapos.co.id/mingguan/index.php?act=detail&nid=157122 [ Minggu, 26 September 2010 ]

Stigmatisasi dan Narasi Sejarah 1965 TRAGEDI 1965 berlalu, ingatan tak menghilang, trauma masih tersisa, dan stigma terus menghantui. Sejarah berdarah itu memang luka besar, aib untuk Indonesia. Kita mengenang dengan gambaran tentang kekerasan, penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan. Gambaran buruk, kelam, hitam ditampilkan Orde Baru dalam produksi buku sejarah, buku pelajaran, film, pidato, atau penataran. Propaganda Orde Baru ingin membuat ''hitamnya hitam'' PKI, kendati harus mengorbankan jutaan orang: dipenjara, diasingkan, didiskriminasikan, atau dimatikan. Episode arogansi Orde Baru secara politik berakhir, tapi model sebaran dan internalisasi stigma atas peristiwa 1965 masih mengendap dalam diri masyarakat. Stigma seolah mau diabadikan. Segala bentuk penghitaman disahkan melalui represi ingatan. Politik-militer dijadikan sumber untuk memunculkan pendefinisian pelaku, korban, dalang, atau pahlawan. Peristiwa 1965 mirip pementasan teater. Jadi, perhitungan tokoh, alur, konflik, atau latar memang sengaja ditampilkan pemilik otoritas tertinggi atas nama dominasi kekuasaan. Orde Baru berhasil memanipulasi teater sejarah itu dengan menakjubkan sekaligus mengenaskan. Jejak-jejak sejarah kelam, ulah Orde Baru, konsekuensi indoktrinasi atas ingatan sejarah mendapatkan penjelasan apik dan kritis dalam buku Kuasa Stigma dan Represi Ingatan garapan Tri Guntur Narwaya. Buku ini tidak dimaksudkan sebagai kajian sejarah. Penulis sekadar menempuhi ''jalan sejarah'' untuk menguak pelbagai manipulasi sejarah oleh rezim Orde Baru. Sorotan hermeneutika digunakan dengan kemauan mencari terang tafsiran, menyingkap dominasi politis, dan penyadaran atas pelbagai kepalsuan sejarah. *** Penulis mengingatkan, publik selama ini terpaku pada puncak kisah pembunuhan dan kudeta pada peristiwa 1965. Padahal, itu sekadar bagian kecil dari narasi besar sejarah. Pandangan tersebut seolah mengabaikan episode-episode lanjutan usai tragedi. Produksi stigma atas para anggota dan simpatisan PKI menjadikan mereka menanggung dosa sejarah selama puluhan tahun. Orde Baru sengaja menciptakan mitos, membangun monumen, dan menulis ''sejarah resmi'' untuk menghabisi PKI. Represi ingatan pun dilakukan untuk menjamin lakon politik Orde Baru. Narasi-narasi tandingan dibungkam, dihancurkan, dan dipinggirkan dengan dalih subversi, anti-Pancasila, atau anti-NKRI. Monopoli sejarah berlangsung sejak Orde Baru dilahirkan dan setelah kejatuhan. Hari ini kita masih merasa segala stigma dan represi ingatan, kendati haluan politik berubah dan penyadaran ideologis digulirkan dengan spirit reformasi. Kondisi ganjil itu membuat penulis mengajukan

101 | P a g e


perspektif hermeneutik untuk menggenapi, mengimbangi, mengkritisi pelbagai kajian tentang tragedi 1965. Kerja atau model penafsiran sejarah tersebut diacukan pada kegelisahan, empati, dan motivasi ilmiah atas problem korban arogansi-politik Orde Baru. Penulis menginginkan riset (kerja penelitian) tidak sekadar memenuhi hasrat akademik, tapi sanggup mengantarkan orang untuk menyentuh realitas sosial. Interpretasi kritis pun mesti disadari bakal dihadapkan pada politik kepentingan dominan. Kutipan atas pemikiran Paul Ricouer merepresentasikan spirit buku ini: ''Interpretasi selalu akan membuka ruang untuk perbedaan dan konflik.'' *** Pergumulan tafsir memerlukan penelisikan dan pembongkaran ideologi. Penulis mendasarkan analisis ideologi dengan memakai konsepsi besar John B. Thompson dalam mengolaborasi pelbagai ideologi mutakhir. Mekanisme sebaran dan penanaman ideologi oleh Orde Baru dibongkar dengan sasaran untuk mengetahui stigmatisasi atas para korban, PKI, dan komunisme. Jadi, kerja tafsiran ada dalam pelbagai tahap dan memerlukan kejelian. Penulis mesti bergulat untuk memilih, memilah, dan menilai pelbagai data. Hasrat pembongkaran ideologis itu bisa terepresentasikan melalui model kebijakan, pengetahuan publik, dan permainan simbol. Contoh pelik dari ketegangan tafsir adalah pemunculan simbol palu dan arit. Simbol itu terus termaknai secara politik, identik dengan ulah PKI, kudeta, juga menandai kebangkitan komunisme. Jadi, bentuk pelarangan buku dan aksi kekerasan gara-gara penggunaan simbol palu dan arit biasa terjadi setelah kejatuhan rezim Orde Baru. Dominasi ideologi dan stigmatisasi terjadi dalam pembacaan dan tafsir simbol. Thompson menjelaskan bahwa konsep ideologi menunjukkan usaha mobilisasi makna. Simbol jadi lahan pertarungan untuk kepentingan dominasi atas segala resistansi dalam tafsir dan tindakan. Ungkapan dari Kathryn Tanner bisa jadi acuan: ''Sejarah penafsiran adalah sejarah pergulatan.'' *** Buku ini seolah ingin menarik pembaca pada pergulatan intim dalam membaca dan menafsirkan narasi besar sejarah 1965. Dominasi politik Orde Baru kentara memberikan efek ideologis mendalam, efek berkepanjangan, dan menghuni dalam bawah sadar publik kendati rezim berganti. Baskara T. Wardaya dalam pengantar menjelaskan: ''Jika korban pembunuhan masal mencapai sekitar setengah juta orang, buku ini mengingatkan kita bahwa stigmatisasi itu korbannya lebih banyak dan kurun waktunya lebih panjang.'' Jadi, buku ini bisa menjadi pemicu penyadaran untuk menilik ulang cara membaca dan menafsirkan tragedi 1965 dan ulah Orde Baru. Stigmatisasi adalah model penghancuran dan pembinasaan sistematis. Kita kerap mengabaikan itu karena indoktrinasi Orde Baru, represi politik, dan keburaman ingatan. Metafor komunis, orang kiri, Gestapu telah menciptakan gambaran kejam dalam sejarah Indonesia. Pemaknaan politis oleh Orde Baru membuat kita terjebak pada stigmatisasi dengan pamrih ideologis. Buku ini menyapa kita untuk mengoreksi, mengkritisi, dan mengubah tafsiran agar ada pemahaman komprehensif tentang sejarah 1965 dan efek-efek lanjutan. Buku ini mengingatkan kita untuk peka sejarah dan melawan tafsir dominasi ideologis. Begitu. (*) *) Bandung Mawardi , pengelola Jagat Abjad Solo Judul Buku: Kuasa Stigma dan Represi Ingatan Penulis : Tri Guntur Narwaya Penerbit: Resist Book, Yogyakarta Cetakan: September 2010

102 | P a g e


Tebal: xlii + 250 halaman Peristiwa 1965, Sebuah tragedi Kemanusiaan Dalam Sejarah Bangsa ―Apakah masih perlu kita memperingati hari tersebut berdasarkan penulisan sejarah yang dilakukan orde baru yang penuh rekayasa?‖ (Refleksi dari generasi X) Ketika kita berbicara mengenai peristiwa 65, maka yang terbayang dalam benak kita adalah peristiwa ‗pemberontakan PKI‘ pada tanggal 30 September 1965 atau dikenal dengan Gerakan 30 September (G30 S/PKI). Sejarah yang ditulis orde baru tentang peristiwa 65 ini adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) saat itu akan melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Soekarno dan berencana menjadikan Indonesia menjadi negara komunis. Kudeta yang akan dilakukan PKI saat itu memakan korban 7 orang jendral di kalangan angkatan darat di Jakarta dan dua orang di Yogyakarta. Pembunuhan sadis dan kejam terhadap para jendral tersebut, serta kepahlawanan Soeharto dalam mengatasi situasi yang ‗genting‘ saat itulah yang ditonjolkan oleh film G30S PKI karya sutradara besar Arifin C Noer. Setiap tanggal 30 September kita diwajibkan menonton film itu sehingga tanpa tersadar kita didoktrin oleh pemerintahan orde baru yang dipimpin Soeharto atas peristiwa yang terjadi tahun 1965 tersebut. Kita tidak pernah tahu bahwa sesungguhnya peristiwa 65 tidak hanya menimbulkan korban dari kalangan Angkatan Darat (AD) tapi juga ribuan rakyat sipil yang tidak tahu menahu mengenai peristiwa tersebut karena dianggap terkait dengan PKI. Mereka yang haknya dirampas, dianiaya, dilecehkan, diperkosa, dibuang, diasingkan, dianggap bukan manusia, dan berbagai macam perlakuan yang dapat disebut sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia (HAM). Pengakuan Sarwo Edhi (mantan komandan RPKAD) yang bertanggungjawab atas operasi pembasmian orang-orang yang dianggap terlibat dalam ‗kudeta‘ 1965, tercatat sekitar 3 juta orang yang telah di‘lenyapkan‘nya. Jumlah ini belum termasuk yang ditahan di berbagai penjara di daerah-daerah Beberapa lembaga korban peristiwa 1965 seperti Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP ‘65), Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba) atau Yayasan Penelitian Korban Peristiwa 1965 (YPKP) mencoba melakukan penyusuran kembali data orang-orang yang ditangkap, ditahan, dianggap hilang dan dibunuh. Namun sampai saat ini belum ada angka pasti berapa jumlah korban peristiwa 1965 dari kalangan rakyat sipil yang dianggap terkait dengan PKI. Peristiwa 65 merupakan peristiwa besar dalam sejarah Indonesia. Begitu banyak pertanyaan yang timbul berkaitan dengan peristiwa tersebut. Terdapat banyak skenario peristiwa yang dipaparkan oleh berbagai pihak yang menjadi saksi dan korban pada tahun 1965. Pemerintah orde baru pun mengeluarkan sebuah buku berjudul ―Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia,‖ sebagai dokumen resmi yang menjelaskan latar belakang, aksi dan penumpasannya. Dokumen yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia tahun 1994, berhasil memberikan pemahaman pada generasi muda terutama yang lahir setelah 1965, bahwa peristiwa 1965 semata-mata peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada jaman Soekarno berkuasa, PKI merupakan partai yang memiliki massa yang besar. Terutama berhasil mendapat posisi dalam empat besar pada pemilu 1955. Apalagi terdapat kebijakan

103 | P a g e


Soekarno dengan politik Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis) sebagai upaya mempersatukan bangsa Indonesia yang saat itu terbagi dalam tiga kekuatan yaitu kaum nasionalis, agamais dan komunis. Politik nasakom memberi ruang bagi ketiga kekuatan tersebut untuk saling mengembangkan diri dan menyatukan ideolgi dalam wadah-wadah partai politik. Ketiga kekuatan inilah yang mendukung ide-ide dan perjuangan Soekarno untuk melanggengkan kekuasaannya selama bertahun-tahun. Di dalam perkembangannya, ide dan perjuangan Soekarno banyak didukung oleh kaum komunis dan sosialis, terutama dengan konsep marhaenisme, yang dekat dengan ide sosialis dan komunis. Soekarno sebagai pendukung utama ekonomi kerakyatan dapat dijawab dengan keberadaan PKI. Tahun 1960-an Soekarno mengambil kebijakan anti nekolim (anti neo kolonialisasi, liberalisme dan imperalisme), yang artinya ketergantungan ekonomi kepada negara-negara blok barat diputuskan. Indonesia pun mulai melirik ke blok-blok timur. Soekarno membentuk hubungan poros JakartaPeking-Moscow. Negara-negara timur yang sosialis dan komunis. Akibatnya ajaran sosialis, komunis, marxis, dibebaskan. Bukannya salah untuk mempelajari semua ideologis yang ada, namun cita-cita luhur Soekarno yang ingin mempersatukan Indonesia dengan semua ideologinya tidak mungkin ketika ideologi itu saling bertentangan. Kalangan agama menuduh kalangan komunis tidak bertuhan, lalu kalangan komunis menuduh kalangan nasionalis pro dengan liberalisme dalam hal ini Amerika dan Inggris. Ketika ‗perang‘ ideologis saling tarik menarik dikalangan masyarakat Indonesia saat itu, pihakpihak yang memang menghendaki kekuasaan Soekarno diakhiri karena dianggap sesudah terlalu lama berkuasa, mencoba memanfaatkan situasi tersebut. Peristiwa 1965 merupakan puncak dari segala pertentangan ideologis tersebut. Skenario-skenario politik berbagai pihak dimainkan dalam sandiwara perang ‗Bharatayudha‘, sebuah perang saudara dalam pewayangan Jawa. Yang timbul kemudian adalah korban dari rakyat sipil yang tidak mengetahui sama sekali skenario-skenario politik yang tengah dimainkan. Para rakyat hanyalah menjadi wayang, yang siap di‘korbankan‘ oleh dalangnya. Intinya, peristiwa 30 september 1965 merupakan trigger factor bagi operasi paling efektif pembasmian sebuah ideologi. Namun uraian diatas hanyalah sebagian cukilan kecil dari penelitian, riset dan kajian yang telah banyak dilakukan untuk mengurai skenario peristiwa 30 September1965. Beberapa hasil dan teori bahkan telah diuraikan dalam buku-buku dapat dibagi dalam 6 teori yaitu : 1. Skenario yang disetujui oleh pemerintah orde baru bahwa pelaku utama G 30 S adalah PKI dan Biro Khusus, dengan memperalat unsur ABRI untuk merebut kekuasaan dan menciptakan masyarakat komunis di Indonesia. 2. Skenario kedua yakni G 30 S merupakan persoalan internal AD, yang merupakan kudeta yang dirancang mantan presiden, Soeharto 3. Sedangkan untuk skenario ketiga bahwa CIA-lah yang bertanggungjawab dengan menggunakan koneksi di kalangan AD bertujuan menggulingkan Soekarno dan mencegah Indonesia menjadi basis komunisme 4. Skenario yang dibuat oleh Inggris dan Amerika bertujuan menggulingkan Soekarno 5. Merupakan skenario yang paling kontroversial dengan menempatkan Soekarno sebagai dalang dari G 30 S untuk melenyapkan pemimpin oposisi dari kalangan AD

104 | P a g e


6. Teori chaos, gabungan dari nekolim, pemimpin PKI yang keblinger dan oknum ABRI yang tidak benar Teori atau skenario apapun yang dijalankan saat itu oleh pihak-pihak yang masih dianggap misterius, dikarenakan belum adanya kesepakatan untuk menunjuk satu pihak yang bertanggungjawab dalam peristiwa 1965, peristiwa tersebut telah menorehkan luka yang sangat dalam bagi sebagian besar warga Indonesia. Sekitar 500.000 juta jiwa telah menjadi korban, tewas dibunuh hanya karena diduga menjadi kader, simpatisan atau anggota PKI. Tragedi ini juga telah mengakibatkan penderitaan bagi 700.000 orang rakyat Indonesia termasuk keluarganya. September tanggal 30, memang sudah lewat, namun ada yang perlu dicermati ketika memasuki bulan Oktober. Tanggal 1 Oktober yang disebut sebagai hari Kesaktian Pancasila, ternyata masih dirayakan dengan upacara di kawasan Lubang Buaya. Upacara tersebut ditujukan untuk memperingati ‗kesaktian‘ dari Pancasila, sebagai lambang negara yang menurut sejarah Orde Baru akan digantikan oleh Palu Arit sebagai lambang komunis. Singkatnya, para komunis yang waktu itu tergabung dalam Partai Komunis Indonesia berencana mengkudeta pemerintahan Soekarno dan mengkomuniskan Indonesia. Yang menjadi pertanyaan dalam benak saya, ―apakah masih perlu kita memperingati hari tersebut berdasarkan penulisan sejarah yang dilakukan orde baru yang penuh rekayasa?‖ Sementara penulisan sejarah akan selalu bersikap subjektif karena ditulis oleh pihak yang berkuasa. Memang benar ketika peristiwa 1965 beberapa jendral angkatan darat terbunuh. Memang benar telah terjadi korban dalam peristiwa tersebut, dan korbannya tidak hanya dari golongan agama atau nasionalis tapi juga komunis. Semua pihak merupakan korban. Lalu apa yang harus dikritisi kembali? Yang harusnya dikritisi yaitu pandangan-pandangan yang masih saja menganggap peristiwa 1965, terbunuhnya para jendral dan korban-korban lain dari non komunis dikarenakan golongan komunis ingin berkuasa. Tidak ada dokumen yang pasti yang menunjukkan komunislah dalam hal ini PKI yang bertanggungjawab atas semua. Bahwa kemudian yang terjadi adalah pembantaian dan penangkapan para anggota, simpatisan ataupun orang yang dekat dengan PKI, bukanlah suatu tindakan yang dapat dibenarkan. Peristiwa 1965 merupakan peristiwa yang masih mengundang banyak pertanyaan bagi semua orang. Dan kenyataannya tidak ada satu dokumenpun yang dapat ditunjukkan oleh pemerintahan orde baru mengenai peristiwa tersebut sebagai upaya kudeta oleh PKI ataupun usaha penggantian Pancasila sebagai lambang negara. Karena bukti yang baru didapatkan bahwa pada dalam sidang penentuan Pancasila tahun... sebagai simbol negara, justru dari PKI lah yang memiliki suara terbanyak dan mendukung Pancasila. Golongan agama justru ingin memberlakukan syarikat islam dan mengganti lambang Pancasila dengan simbol islam. Jadi, ketika dikatakan PKI sebagai anti Tuhan, kita harus mulai kritis dengan membedakan komunisme sebagai ideologi dengan marxisme atau leninisme karena sebagai ide atas penghapusan sistem kelas dalam masyarakat, semuanya berbeda. Orde barulah yang menjadikan semua ideologi diatas sebagai larangan, yang artinya sama dengan anti agama. Oleh : Diyah Wara, Anggota Sidang Redaksi Sekitarkita dan Ruang Ganti. Sumber : http://www.facebook.com/l/c4770k4_S3cuJLlon5uXREJg_bw;dev.progind.net/modules/smartse ction/makepdf.php?itemid=93

105 | P a g e


MENGENANG 45 TAHUN TRAGEDI KEMANUSIAAN INDONESIA (Bagian 1) Setiap tahun, bulan September adalah satu bulan yang tidak bisa dilupakan begitu saja bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Karena, akhir bulan ini, dan awal Oktober membuat berbagai kalangan di Indonesia teringat kembali kepada tragedi kemanusiaan 45 tahun yang lalu yaitu dibunuhnya 6 Jenderal Angkatan Darat oleh kaum militer yang tergabung dalam Gerakan 30 September, yang menjadi alasan dan membuka kesempatan buat Jenderal Suharto menghabisi orang-orang komunis dan golongan kiri pendukung Bung Karno. Suharto dengan licik dan tipu daya memanipulasi keadaan dan melakukan kejahatan kemanusiaan yang tiada taranya, hingga memuluskan jalan bagi nya buat mengambil dan merebut kekuasaan Presiden RI dari tangan Bung Karno.bahkan secara perlahan membunuhnya. Semua itu dilakukan Suharto dengan alas an "menumpas G30S" Semenjak 1 Oktober 1965, Angkatan Darat dan Suharto melakukan kejahatan kemanusiaan dengan melakukan genosida, pembunuhan besar-besaran terhadap jutaan orang yang tidak bersalah, yang tidak berdosa apa-apa sama sekali. Di Jakarta, Jateng, Jatim, Bali, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan tempat-tempat lainnya di seluruh Indonesia, buminya bersimbah darah orang-orang yang dibunuh secara kejam dan biadab karena dituduh komunis atau ada indikasi dengan komunis, dan diberi cap sebagai "terlibat langsung maupun tidak langsung dengan G30S" yang diembel-embeli dengan kata "PKI" di belakangnya. Indonesia tercinta dibanjiri oleh darah dari orang-orang tak bersalah, darah bangsa Indonesia sendiri, di mana segolongan manusia yang mengaku beragama dan berkebudayaan menjadi algojoalgojo barbar dan bertindak melebihi serigala buas atas sesamanya sebangsa dan se tanah air. Pembunuhan besar-besaran yang dilakukan dengan pimpinan, atau pengarahan, atau hasutan militer di bawah Jenderal Suharto dalam tahun-tahun 1965-1966 itu merupakan kejahatan yang luar biasa besarnya terhadap peri kemanusiaan dan merupakan aib besar serta dosa maha-berat, dan tidak bisa dilupakan begitu saja, sebab, mereka yang dibunuh ini kebanyakan adalah anggota atau simpatisan PKI dan berbagai organisasi massa buruh, tani, nelayan, prajurit, pegawai negeri, wanita, pemuda, mahasiswa, pelajar, pengusaha dan berbagai kalangan masyarakat lainnya, yang jumlahnya tidak kurang dari 3 juta nyawa. Pengakuan Mantan Komandan RPKAD Kol. Sarwo Edhi Wibowo sendiri didepan Komisi Pencari Fakta, bahwa dia sendiri dan 400 orang anak buahnyaanggota RPKAD- telah membunuh 3 juta orang komunis. Hal ini dilakukannya ketika RPKAD dibawah pimpinannya melakukan operasi pembunuhan atas orang-orang kiri di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali, mulai Oktober 65 - Januari 1966. (Hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta, lebih dikenal sebagai Komisi Lima yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri sat itu, Mayjen Dr. Soemarno, dengan angota-anggota Moejoko (Polri), Oei Tjoe Tat SH, Mayjen. Achmadi (ex. Brigade XVII/TP) dan seorang lagi dari tokoh Islam, menyebut bahwa jumlah korban pembunuhan yang dilakukan atas perintah Soeharto sekitar 500 ribu orang. Bahkan menurut pengakuan mendiang Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo kepada Permadi SH, jumlahnya mencapai sekitar tiga juta orang. "Itu yang ia suruh bunuh dan ia bunuh sendiri" kata sumber ini.

106 | P a g e


http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1998/08/26/0011.html) Pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan begitu kejam tanpa perikemanusiaan. Di Sumatra, terutama Aceh, para korban dipenggal dan kepalanya ditancapkan diatas sepotong kayu/bambu dan dipajangkan disepanjang tepi jalan untuk tontonan. Di Sumut, para wanita diperkosa beramairamai kemudian tubuhnya dicincang dan dibuang ke kali. Di Sumbar, korban dalam keadaan hidup, diikat dan ditarik oleh dua buah pedati/kereta lembu, hingga tubuh dan kepala bercerai berai. Di Painan, Sumbar, seorang gadis SMP, yang melindungi ayahnya yang dituduh PKI oleh pihak militer, ditangkap dan dimasukkan kedalam karung, diikat kemudian dilempar ke sungai dan meronta-ronta di dalam karung sampai menghembuskan napas terakhirnya. Di Jawa, kepala atau leher korban yang dalam keadaan masih hidup, diikat ke sebatang pohon, dan kakinya diikat kesebuah truk kemudian truk dijalankan hingga tubuh korban hancur berkecai. Di Surakarta, para korban diikat berjejer diatas rel kereta-api dimalam hari untuk dilindas hancur oleh keretapi yang datang melaju. Bahkan, diceritakan, bahwa yang melakukan hal itu konon adalah pihak punggawa dalam keraton. Di Timor Barat, korban dipancung didepan anak dan istri hingga darahnya memercik membasahi sekujur tubuh anak dan istri yang menjadi histeria. Di Bali, para korban yang diambil dari dalam tahanan dibunuh dan tubuh serta bagian tubuhnya dicincang, dipotong-potong. Sungguh, perbuatan-perbuatan biadab yang pasti saja direstui dan juga dianjurkan secara diamdiam oleh Suharto, (karena tiada pencegahan dari Suharto), telah menelan sangat banyak korban bangsa Indonesia yang tak bersalah, tak melawan dan tak bersenjata, di tangan militer Angkatan Darat dan gerombolan milisia pendukung Suharto. Demikian banyaknya korban pembunuhan itu, sampai-sampai Bertrand Russel, pemikir besar Liberalisme, menyatakan "Dalam empat bulan, manusia yang dibunuh di Indonesia, lima kali dari jumlah korban perang Vietnam selama 12 tahun" ("In four months, five times as many people died in Indonesia as in Vietnam in twelve years") (Perang Urat Syaraf.Kompas 9 Pebruari 2001). Dia menyebut bahwa pembunuhan massal ini sebagai hal yang amat mengerikan yang mustahil bisa dilakukan oleh "manusia". Di samping itu juga telah ditahan atau dipenjarakan hampir 2 juta orang yang juga sudah terbukti dengan jelas tidak bersalah apa-apa sama sekali dalam jangka waktu yang berbeda-beda, yang ditahan sampai puluhan atau belasan tahun, di setiap kota dan pelosok tanah air, di antaranya 12 ribu orang dibuang dan dikerjapaksakan membuka lahan, hutan belantara di Pulau Buru, di bagian Timur Kepulauan Indonesia untuk kepentingan penguasa militer. Dan disebabkan kerja paksa di hutan belantara itu, banyak yang mati karena malaria, busung, disentri dan kurang makan Dan yang masih hidup, setelah bertahun-tahun, para tahanan yang ratusan ribu itu dikeluarkan dari tahanan begitu saja tanpa proses pengadilan. Tanpa adanya proses hukum dan pengadilan atas mereka ini, jelas membuktikan bahwa mereka semua tidak bersalah. . Mereka dilepas dari tahanan begitu saja setelah meringkuk belasan tahun, seperti ayam yang lama dikurung dan dikeluarkan dari kandangnya untuk mencari makan. Disebabkan oleh pembunuhan massal dan pemenjaraan jutaan orang-orang yang umumnya adalah pendukung Bung Karno itu, maka puluhan juta istri para korban kekejaman Suharto/Ordebaru ini (beserta anak-anak mereka) terpaksa hidup dalam kesengsaraan atau penderitaan yang berkepanjangan, dikucilkan oleh pemerintahan militer yang berkuasa. Bahkan, banyak di antara mereka yang sampai sekarang , walaupun presiden sudah silih-berganti, masih tetap menderita akibat tindakan militer warisan Suharto itu. Banyak orangtua yang pernah ditahan oleh rezim

107 | P a g e


Militer, takut mendekat kepada anak-anaknya yang telah menjadi manusia dewasa, demi menjaga jangan sampai mereka menjadi korban intimidasi dan pengucilan masyarakat yang sudah begitu lama diracuni ordebaru.. Dan tidak sedikit anak-anak yang takut dan tidak mengakui orangtua mereka, karena orangtuanya pernah menjadi tapol rejim Suharto ataupun simpatisan komunis. Kebudayaan bangsa Indonesia menjadi rusak karena politik "bersih lingkungan", suatu politik meneruskan pembunuhan massal tanpa bedil seperti yang tercantum dalam Peraturan Mendagri Amir Mahmud No: 32/1981, yang diskriminatif dan tidak manusiawi, yang membatasi dan melarang semua kegiatan dan gerak orang-orang kiri, pengikut Bung Karno yang dianggap "tidak bersih". "Karenanya, memperingati tragedi 1965 adalah perlu sekali. Sebab, menurut agama apapun di dunia ini dan juga menurut nalar yang beradab, membunuh hanya satu orang yang tidak bersalah saja sudah merupakan kejahatan yang mengandung dosa berat dan juga harus dihukum, maka mengapa justru pembunuhan jutaan orang tidak bersalah itu didiamkan saja? Siapa-siapa sajakah yang melakukan pembunuhan atau menyuruh bunuh begitu banyak orang itu? Dan siapa sajakah yang harus bertanggung-jawab terhadap pemenjaraan begitu banyak orang tidak bersalah belasan tahun lamanya itu? Semua ini juga merupakan aib besar sekali bagi bangsa, yang dibikin oleh Suharto beserta para pendukungnya" (silahkan baca: Suharto bersama Orde Barunya adalah Najis Bangsa. http://umarsaid.free.fr/)) Tentang Peristiwa dinihari 1 Oktober 1965, rasanya perlu dilakukan pencerahan, refreshing, mengingat kembali apa yang terjadi yang merupakan titik tolak garis mundur dan kehancuran bangsa. Sebagaimana diucapkan oleh Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, menurut Rakyat Merdeka Minggu, 01 Oktober 2006 di Jakarta. "Pengungkapan kembali tentang apa yang terjadi saat itu memang perlu, Meski begitu, sejarah, terutama penggambaran suasana pada saat itu, memang layak direnungkan. Sebab, peristiwa itu diyakini sebagai salah satu titik balik pemerintahan Indonesia". Sadar atau tidak sadar, jubir Kepresidenan ini juga mengakui bahwa kejadian Peristiwa 1965 sebagai titik balik pemerintah Indonesia. Apa dan bagaimana Peristiwa 1965 itu, mari sedikit kita telusuri kembali , agar ingatan dan pikiran senantriasa segar akan sejarah yang telah melanda bumi persada 45 tahun yang lalu, yang mengakibatkan, kerusakan dan kemunduran bangsa sampai sekarang. Pada subuh dinihari 1 Oktober 1965, sekelompok perwira muda Angkatan Darat seperti Letkol. Untung, Kolonel A. Latief dan Brigjen Supardjo, melalui suatu gerakan yang mereka beri nama Gerakan 30 September, bertindak melakukan penculikan dan penangkapan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat yang mereka duga tergabung dalam organisasi "dewan jenderal" yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Penangkapan dan penculikan yang katanya untuk menghadapkan para jenderal kepada Presiden Sukarno itu, ternyata berakir dengan pembunuhan para Jenderal, yang jenazahnya dibuang di sumur tua yang disebut Lubang Buaya . Enam Jenderal dan seorang Perwira menengah menjadi korban di malam naas itu. Hal ini, semua mahkluk yang bernama manusia di Indonesia tahu, karena selama 32 tahun pihak Orba Suharto mencekokkan kepada bangsa Indonesia-dari anak taman kanak-kanak sampai kakek-kakek- bahwa G30S yang katanya di dalangi oleh PKI, melakukan pemberontakan dan membunuh enam jenderal Indonesia. Semua suratkabar dilarang terbit. Radio, TV, sk.Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha yang dikuasai militer Suharto bicara tentang kebiadaban dan kekejaman G30S dan meyiarkan segala fitnah dan rekayasa rejim Suharto. Bahkan Orba sengaja membuat sepesial film untuk itu, tentang kekejaman, kebiadaban dan para para korban yang "bersimbah darah" yang setiap saat selama Suharto berkuasa diputar, dipertonton dan dijejalkan kepada publik, sehingga lama

108 | P a g e


kelamaan, karena diputar terus-terusan, publik yang apatis dan masa bodohb dan mengganggap bahwa apa yang dipertunjukkan dan ditayangkan itu "sebagai benar". Namun, apakah yang dipropagandakan oleh Orba itu sesuatu hal yang benar, ataukah suatu taktik politik berupa fitnah dan rekayasa untuk memancing kemarahan rakyat, guna memudahkan Suharto dan pihak Angkatan Darat melakukan kudeta terhadap kekuasaan Presiden Indonesia Bung Karno? Tidak banyak orang yang tahu, bahkan tidak pernah disiarkan atau diberitahukan kepada umum bahwa menjelang 30 September 1965 telah datang ke Jakarta, Batalyon dari Jawa Timur, Jawa Tengah untuk mendukung gerakan yang bakal dilangsungkan pada malam harinya. Begitu juga Batalyon Kujang Siliwangi dari Bandung. Siapakah yang memanggil kesatuan militer dari Jatim, Jateng dan Jabar ini ke Jakarta? Apakah Letkol Untung Samsuri yang hanyalah Komandan Batalyon I Pasukan Pengawal Presiden, Cakrabirawa, yang menjadi Ketua G30S serta Kolonel A. Latief yang hanyalah Komandan Brigade Infantri 1 Kodam V Jaya? Apakah mereka berdua yang memanggil Batalyon itu? Apakah mereka berdua begitu berkuasa hingga bisa memanggil Batalyon dari Diponegoro dan Brawijaya dengan peralatan siap tempur ke Jakarta? Sudah pasti, tidak! Yang memanggil Batalyon dari Jatim dan Jateng untuk mendukung Gerakan 30 September serta Batalyon RPKAD dari Bandung yang kemudian digunakanuntuk menumpas Batalyon yang mendukung G30S adalah Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad), yaitu Mayor Jenderal Angkatan Darat Suharto! Jenderal Suharto yang memanggil kesatuan militer itu untuk membantu G30S itu, sekaligus memanggil Batalyon untuk menumpas G30S. Persis seperti pemain catur yang mempersiapkan dua pion yang berlawanan dan bermain di kedua sisi. Dua pion (biji catur) yang berlawanan, untuk saling menghabisi, namun satu pemainnya! Disinilah kelicikan Suharto! Selaku Panglima Kostrad, Soeharto memberi perintah dengan telegram No. T.220/9 pada tanggal 15 September 1965 dan mengulanginya lagi dengan radiogram No. T.239/9 tanggal 21 September 1965 kepada Yon 530 Brawijaya Jawa Timur dan Yon 454 Banteng Raider Diponegoro Jawa Tengah untuk datang ke Jakarta dengan kelengkapan tempur penuh. Ketika datang ke Kostrad diterima oleh Soeharto dan juga dilakukan inspeksi pasukan pada tanggal29 September 1965. Sedangkan Yon 328 Siliwangi datang dengan tanpa peluru. Tanggal 30 September 1965 jam 17.00 Yon 454 diperintahkan ke Lubang Buaya untuk bergabung dengan pasukan lainnya guna melakukan gerakan pada malam harinya. Pemanggilan pasukan ini sesuai dengan janji dan ucapan Suharto kepada Letkol Untung. Sebelum "gerakan" itu melancarkan aksinya, Letkol. Untung yang tidak asing bagi Soeharto, mendatanginya dan melaporkan rencananya. Soeharto mengatakan sikap itu sudah benar. "Bagus kalau kamu punya rencana begitu. Sikat saja, jangan ragu-ragu". Kalau perlu bantuan pasukan akan saya bantu. Dalam waktu secepatnya akan saya datangkan pasukan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah" Kolonel A. Latief dalam kesaksiannya kemudian mengatakan bahwa dia mengunjungi Suharto di kediamannya di Jl Agus Salim, Jakarta dan membicarakan soal gerakan, tanggal 18 September 65, tanggal 28 September 65. Dan pada 29 September 65 antara jam 9-10 pagi A. Latief menemui Jenderal Suharto di RSPAD untuk mematangkan rencana. Dan pada 30 September 65 , jam 11.00 malam hari, Kolonel Latief mengunjungi Jenderal Soeharto lagi di RSPAD Gatot Subroto untuk melaporkan situasi "gerakan" yang bakal dimulai empat jam lagi. .

109 | P a g e


Melihat situasi dan pertemuan Kolonel A. Latief dan Jenderal Suharto sedemikian, lantas bagaimana dan sampai di mana "kedudukan" Jenderal Suharto dalam G30S? Melihat situasi yang demikian, maka tidak bisa dibantah bahwa Jenderal Suharto mengetahui rencana sebelumnya dan memberikan bantuan militer kepada G30S untuk melaksanakan gerakannya. Dus, menurut standard hukum Orba, Suharto mengetahui dan terlibat langsung dengan G30S! Dan sekali lagi, menurut jatah hukuman Orba, yang mengetahui dan terlibat langsung dengan G30S, yaitu Suharto, harus dihukum mati! Dan seperti apa yang dilaporkan Kolonel A. Latief kepada Jenderal Suharto, maka dinihari 1 Oktober 1965, berlakulah penculikan dan pembunuhan atas 6 orang jenderal Angkatan Darat. Pagi harinya, sebelum orang tahu apa yang terjadi, sebelum ada pemeriksaan, penyelidikan dan lain sebagainya, mendengar berita tentang diculiknya para jenderal kanan Angkatan Darat itu, Yoga Sugama yang tahun 50-an pernah dikirim oleh Zulkifli Lubis mengikuti pendidikan Intel pada MI-6 Inggris, pada pagi hari 1 Oktober 65 itu, mengaku lebih dahulu sampai di Kostrad. Sebagai Asisten I Kostrad/Intelijen, atas kejadian pagi subuh 1 Oktober itu, serta merta Yoga Sugama dan disokong oleh Ali Murtopo begitu saja mengatakan bahwa "hal itu pasti perbuatan PKI". Selanjutnya, kalangan militer di bawah koordinasi Pangkostrad Mayjen. Soeharto melakukan gerakan penumpasan sambil memperkenalkan "teorinya" tentang keberadaan PKI sebagai dalang G30S. Isu keterlibatan PKI sebagai aktor utama G30S yang dikembangkan Soeharto ternyata mampu menumbuhkan simpati dan dukungan kuat masyarakat terhadap gerakan penumpasan yang dipimpinnya, apalagi setelah semua suratkabar dilarang terbit sejak 1 Oktober itu, kecuali koran militer yaitu Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata yang merupakan terompet militer untuk menebar luaskan teori, rekayasa serta fitnah yang diciptakan. Jam malam diberlakukan dari 6 sore sampai 6 pagi atas perintah Pangdam Jaya Letjen Umar Wirahadikusumah. Para pengikut Soeharto membuat rekayasa tentang keberadaan anggota-anggota Gerwani dan Pemuda Rakyat di Lubang Buaya jauh sebelum peristiwa, karena tempat itu adalah tempat latihan Sukarelawan Ganyang Malaysia, namun ditutup sejak 26 September 1965. Dan ditebarkanlah isu dan fitnah bahwa anggota-anggota Gerwani dan Pemuda Rakyat menyiksa para jenderal sebelum dibunuh di Lubang Buaya. "Sejak 4 Oktober 1965, ketika dilakukan pengangkatan jenazah para jenderal di Lubang Buaya, maka disiapkanlah skenario yang telah digodok dalam badan intelijen militer untuk melakukan propaganda hitam terhadap PKI dimulai dengan pidato fitnah Jenderal Soeharto tentang penyiksaan kejam dan biadab, Lubang Buaya sebagai wilayah AURI. Hari-hari selanjutnya dipenuhi dengan dongeng horor fitnah keji tentang perempuan Gerwani yang menari telanjang sambil menyilet kemaluan para jenderal dan mencungkil matanya. Ini semua bertentangan dengan hasil visum dokter yang dilakukan atas perintah Jenderal Soeharto sendiri yang diserahkan kepadanya pada 5 Oktober 1965. Kampanye hitam terhadap PKI terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan oleh dua koran AD Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha, RRI dan TVRI yang juga telah dikuasai AD, sedang koran-koran lain diberangus. Ketika sejumlah koran lain diperkenankan terbit, semuanya harus mengikuti irama dan pokok arahan AD. Seperti disebutkan dalam studi Dr. Saskia Eleonora Wieringa, mungkin tak ada rekayasa lebih berhasil untuk menanamkan kebencian masyarakat daripada pencitraan Gerwani (gerakan perempuan kiri) yang dimanipulasi sebagai "pelacur bejat moral". Kampanye ini benar-benar efektif dengan memasuki dimensi moral religiositas manusia Jawa, khususnya kaum adat dan agama. ( Harsutejo: Jejak Hitam Soeharto, Sejarah Gelap G30S dan Sekitar G30S http://kontak.club.fr/index.htm)

110 | P a g e


Rakyat dihasut dan dipaksa memamah biak segala cekokkan fitnah dan rekayasa pihak militer Suharto melalui surat-kabar militer.. Rakyat tidak sempat berpikir bahwa kekuatan Batalyon Militer yang mendukung G30S dan kekuatan Batalyon Militer yang menghancurkan G30S itu adalah Batalyon Militer yang datang dan hadir di Jakarta pada 30 September 1965 karena dipanggil pertelegram oleh Pangkostrad Mayjen. Suharto. Lantas, dalam hal ini, di mana dan bagaimana kedudukan Suharto di dalam G30S? Tidakkah sesugguhnya bahwa dia bermuka dua, atau berlayar diatas dua buah perahu? Atau seperti ditulis diatas, pemain catur yang menggunakan dua pion yang berlawanan? Namun, fitnah dan rekayasa yang dilancarkan Angkatan Darat dengan menanamkan kebencian, mengalahkan segala pikiran sehat. Para pengikut dan kaum milisia yang tergabung dalam segala macam bentuk Komando Aksi di bawah naungan Angkatan Darat dan Angkatan 66 yang dibiayai oleh kedutaan AS di Jakarta dengan jatah 5000 nasi bungkus setiap harinya dengan mengenakan jaket kuning, berdemonstasi mendongkel Bung Karno dan mengharu birukan kota Jakarta, bahkan menjalar sampai keseluruh pelosok tanah air. Api menyala. Darahpun tumpah. Ketika kemarahan dan kebencian sudah meluas, pembunuhan massal diorganisir dan terjadi secara sangat sistematis, seiring dengan pergerakan RPKAD. Di Jakarta-begitu juga di seluruh pelosok tanah air- rumah dan gedung-gedung yang diduga milik anggota atau simpatisan komunis dirusak dan dibakar. Orang-orang yang dituduh komunis, ditangkap dan diarak oleh demonstran, dan dalam keadaan tak berdaya, di tengah-tengah massa demonstran, korban ditusuk dan dibunuh dengan pedang sedang pihak militer hanya melihat dan menonton. (Lihat film dokumen Australia Broad Casting: Riding The Tiger). Peristiwa pembantaian di Jawa Timur diungkapkan Soekarno dalam pidato di depan Himpunan Mahasiswa Islam di Bogor 18 Desember 1965. Soekarno mengatakan pembunuhan itu dilakukan dengan sadis, orang bahkan tidak berani menguburkan korban. "Awas kalau kau berani ngrumat jenazah, engkau akan dibunuh. Jenazah itu diklelerkan saja di bawah pohon, di pinggir sungai, dilempar bagai bangkai anjing yang sudah mati." Setiap tokoh baik dalam dan luar negeri berbicara mengenai jumlah korban pembunuhan massal yang dibiarkan dan dijadikan alasan Suharto menghancurkan G30S itu. Setiap tokoh memberikan data dan analisa. Namun si jago jagal Jenderal Suharto, bungkam tidak berkomentar mengenai begitu banyaknya korban bangsa Indonesia yang dibunuh, bakan dia sendiri memerintahkan Kolonel Jasir Hadibroto untuk "membereskan", memburu dan membunuh Ketua PKI D.N.Aidit. (bersambung ke bagian 2)

MENGENANG 45 TAHUN TRAGEDI KEMANUSIAAN INDONESIA (Bagian 2) Sampai matinya karena kerusakan otak (gila?-pen) dan mesti dirawat oleh 40 orang dokter ahli, Suharto tetap bungkam atas pembunuhan massal terhadap bangsa Indonesia yang dijadikannya alasan menghancurkan G30S, dan melakukan kudeta merangkak memreteli kekuasaan Presiden R.I. Bung Karno. Tiga puluh dua tahun selama kekuasaan Suharto, rakyat dipaksa dan dijejali dengan sejarah plintiran, ditipu dan diperbodoh melalui sejarah ciptaan dan karangan penjilat-penjilat Suharto.

111 | P a g e


Sekarang, setelah 65 tahun semenjak kejadian genosida bangsa Indonesia tahun 1965/1966 itu, keadaan rakyat dan bangsa Indonesia tidak ada perobahan. Sisa-sisa kaum milisia Orba yang bertindak semaunya, masih berkeliaran di mana-mana dan tampil dengan berkedokkan organisasi agama, pancasila dll., melakukan terror terhadap rakyat. Kehidupan rakyat makin hari makin bertambah sengsara. Diperkirakan, 60% rakyat Indonesia adalah melarat, berpendapatan di bawah minimum. Sedang sebagian menjadi kaya raya melewati batas. Politikus, Kapitalis, Pejabat dan para Menteri Pemerintah, kekayaannya makin hari makin gendut dan melambung . Indonesia jauh melencong dari yang dicita-citakan oleh founding fathers/mothers dan pejuang kemerdekaan. Kekayaan Indonesia dijarah dan dibagi-bagi oleh dan untuk para penguasa. Rakyat makin dilupakan, dianggap seolah-olah sampah yang tak tahu apa-apa, terutama mereka yang semenjak tahun 1965 menjadi korban fitnah dan rekayasa Suharto, yang keluarganya dibunuh, ditahan belasan tahun, dibuang, dicabut kewarganegaraannya dan dikucilkan dari masyarakat dan dibatasi ruang hidupnya. Mereka dianggap sebagai manusia berpenyakit kusta, harus dijauhi dan dianggap sebagai pariah. Setelah 65 tahun, mereka satu persatu meninggal dunia dalam kepapaan, dalam kemelaratan, tanpa sedikitpun perhatian dari pemerintah tentang nasibnya. Bahkan keturunan dan sanak saudara mereka sampai sekarang masih hidup menderita karena politik diskriminasi Pemerintah. Janji-janji perhatian, rekonsiliasi dan rehabilitasi cumalah lip-service, cuma hiasan bibir. Semboyan "dari rakyat untuk rakyat" hanyalah sekedar coretan di atas kertas. Tidak heran kalau ada seorang ibu dengan 2 anaknya rela bunuh diri karena tidak bisa membayar "hutang" yang cuma kurang dari 2 dollar. Beginilah kenyataan Indonesia kita sekarang! Setelah Suharto si raja fitnah dan rekayasa ditumbangkan oleh para pemuda dan mahasiswa yang heroik, dan KH Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI dalam Era Reformasi, nampak sedikit cahaya terang menyinari bumi persada. Pertama-tama sekali, beliau yang adalah Ketua dan sesepuh Nahdhatul Ulama (NU) berani meminta maaf kepada semua korban Suharto/Ordebaru, orang-orang komunis yang dibantai, dimana NU dan anggota-anggotanya ikut arahan Suharto menumpahkan darah orang-orang yang tak bersalah yaitu golongan progresip yang dituduh komunis. Keberanian Gus Dur meminta maaf kepada para korban ini sangat dipujikan. Bukan itu saja, bahkan Gus Dur berusaha untuk menghapus peraturan-peraturan Pemerintah atau MPR yang salah kaprah, dibuat-buat oleh rezim Suharto, guna menopang dan menjadikan Suharto sebagai penguasa di Indonesia, seperti TAP MPRS No: XXV/MPR/1966. Banyak usaha-usaha baik lainnya yang dilakukan Gus Dur. Akan tetapi, karena hal ini, pihak lawan politiknya tidak suka, terutama Golkar dan cecunguk Ordebaru yang masihberkuasa di pemerintahan dan MPR. Gus Dur didongkel dan dijatuhkan. Dinaikkanlah wakil Presiden Megawati Sukarnaputri menjadi Presiden. Pihak reaksioner, pembela-pembela Suharto/orba berasumsi bahwa Mega bisa didikte, dan tidak akan berbuat hal-hal yang mereka tidak sukai. Asumsi dan harapan mereka ternyata memang betul karena Mega tidak bisa berbuat banyak. Bahkan sebagai presiden, "tidak sempat" memulihkan nama baik Bung Karno, ayahnya, yang dengan sengaja sudah ditumpuki najis oleh Suharto. Mega gagal dan rakyat kecewa. Akibatnya, dalam pemilu 1999, Mega tidak terpilih. SBY yang pernah menjadi menterinya Mega dan keluar karena disebut sebagai anak kecil oleh suami Mega, dan juga sebagai Menteri yang dipecat Gus Dur, menang Pemilu dan jadi Presiden! Dia tampil sebagai idola!

112 | P a g e


Rakyat meletakkan harapan kepada Presiden SBY, seorang militer yang gagah, ganteng dan dianggap berwibawa dan bisa membela rakyat. Sebagai Presiden, SBY mulai mengumbar kata-kata dan janji manis. Tahun 1984, Eks . Komandan RPKAD Letjen. Sarwo Eddi Wibowo, pernah bertemu dengan Ilham Aidit, putra bungsu D.N. Aidit, Ketua PKI, di puncak Gunung Tangkubanperahu Jabar. Saat itu, kepada Ilham, Sarwo Edhi berkata mengenai pembunuhan yang dilakukannnya, bahwa dirinya hanya melaksanakan tugas dan kewajiban pada 1965 silam yang diyakininya benar. Tapi setelah peristiwa itu, kata Ilham, Sarwo sadar bahwa yang dilakukannya itu salah. Ilham terpana. Sarwo mengulurkan tangan, dan tangan Ilham gemetar. Mereka bersalaman, dan berpelukan. Perkataan, pernyataan dan uluran tangan Sarwo Edhi Wibowo kepada Ilham Aidit ini jelas merupakan expressi, pernyataan "menyesal" dari Sarwo Edhi atas "perbuatannya" membunuhi manusia seenaknya. Akan tetapi, kendatipun Sarwo Edhi Wibowo "menyesal" dan menyatakan "sadar bahwa yang dilakukannya itu salah", apakah kasus pembantaian tiga juta manusia itu bisa dianggap selesai dengan "permintaan maaf" Sarwo Edhi Wibowo kepada Ilham? Kasus G-30-S-1965, bukanlah kasus antar-personal. Bukanlah kasus Sarwo Edhi dan Ilham Aidit, tetapi adalah masalah bangsa dan negara, yang harus diselesaikan secara kenegaraan pula. Sebelum pemilihan presiden putaran terakhir pada tahun 2004, Ilham mengikuti silaturahmi yang digagas oleh dai kondang Aa Gym, dan bertemu dengan calon presiden Susilo "SBY" Bambang Yudhoyono. Dalam pertemuan itu Ilham membisiki SBY tentang pertemuannya dengan Sarwo Edhi Wibowo (yang adalah bapak mertua SBY), pada 1981 dan 1984 silam. SBY memberi respons positif. "Dengan tangannya yang besar, dia (SBY) memegang paha kiri saya dan dia bilang kita harus menyelesaikan masa lalu, namun dengan cara yang arif," kata Ilham. Ketika itu, SBY yang berbaju batik dan berpeci diapit oleh Aa Gym yang bersorban dan Ilham mengenakan kemeja lengan panjang. (Silahkan baca tulisan wartawan Bersihar Lubis: Pertemuan Sarwo Edhie-Ilham Aidit) Pada permulaan kekuasaannya, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono, rakyat merasa mempunyai harapan karena ucapan beliau yang akan "mensejahterakan eks. tahanan politik", bahkan berkunjung ke Pulau Buru tempat 12.000 tapol dikerjapaksakan, diromushakan, dirodikan oleh rejim Suharto untuk membuka hutan belantara menjadi perkebunan/ladang padi.. Akan tetapi sayang, sampai para eks tapol Pulau Buru pada mati satu persatu seperti Pramudya Ananta Toer, Oei Hay Djoen dll., ucapan Presiden SBY pada 1 Oktober 2006 itu tidak pernah terlaksana. Seharusnya, momentum," permintaan maaf" Sarwo Edhi Wibowo kepada Ilham Aidit, bisa menjadi contoh dan pendorong buat SBY melakukan rekonsiliasi para korban rejim Suharto yang jutaan jumlahnya. Namun, sayang, SBY sebagai penguasa, nampaknya tidak punya keberanian untuk itu. Terlalu lembek dan mengikut arus para pendukung dan pembelaOrba Suharto.Bahkan kemudian tindakannya menjadi berbalik 180 derajat, kembali mengikuti pola pikiran dan membela Suharto dengan mengatakan bahwa membicarakan masalah yang berkaitan dengan G30S/1965 sebagai hal "yang tidak produktif" dan rakyat supaya jangan terjebak dengan hal itu. (Silahkan baca RMOnline 1/10/2006). Betapa sedih dan kecewanya jutaan Rakyat akan penyataan SBY itu. Membicarakan mengenai derita 20 juta sanak keluarga korban rejim Suharto sebagai "tidak produktif". Nampak dan jelas

113 | P a g e


sekali bahwa Presiden dan Pemerintah, cenderung untuk nelupakan begitu saja, menghilangkan dan menghapus sejarah yang terjadi atas bangsa dan tanah air Indonesia. Rakyat, bukan saja kecewa dengan SBy, namun juga menjadi takut karena menganggap bahwa SBY dan Suharto adalah satu! Yang lebih jelek lagi, dalam mengungkapkan masalah HAM, dua tahun yang lalu ada mantan jenderal yang juga coba menghilangkan sejarah dengan mengatakan bahwa "tak ada jenderal yang bunuh rakyatnya". Kalau boleh kita bertanya, bagaimana dengan pengakuan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo yang telah membunuh 3 juta jiwa? Bahkan lebih munafik lagi, ada juga Mantan Jenderal terkenal yang juga beriktikad menghilangkan sejarah dengan mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada Genosida. "Kasus pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan massal, termasuk genocida itu seperti yang terjadi di Rwanda, Kambodja dan Nazi Jerman". Sang Mantan Jenderal terkenal ini jelas sekali menutup mata dan menyembunyikan serta menghilangkan fakta sejarah Pembunuhan Massal atau Genosida yang terjadi di Indonesia pada tahun 65/66. Sedangkan Bertrand Russel, pemikir besar liberalisme, menyebut pembunuhan massal ini sebagai hal yang amat mengerikan: "Dalam empat bulan, manusia yang dibunuh di Indonesia, lima kali dari jumlah korban perang Vietnam selama 12 tahun." (Perang Urat Syaraf.Kompas, 9 Februari 2001). Dan tidak ketinggalan, bahkan, Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang dibanggakan bangsa Indonesia karena beliau pernah dibesarkan dan bersekolah di Indonesia, mengatakan: "According to estimates, between 500.000 and one million people were slaughtered during the purge, with 750.000 others imprisoned or forced to exile.". Nah, bagaimana mantan Jenderal terkenal Indonesia itu menanggapi pernyataan Barack Obama ini? Telah banyak ditulis buku-buku, baik oleh sarjana-sarjana luar maupun dalam negeri yang menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peristiwa Tragedi Nasional 1965/di Indonesia. Ratusan, bahkan ribuan tulisan dan artikel telah muncul mengenai derita dan aniaya yang menimpa bangsa dan tanah air di bawah rejim Suharto/Orba dan Peristiwa Pembantaian Masal 1965. Puluhan buku hasil penelitian dan studi telah ditulis oleh banyak pakar dan cendekiawan luar dan dalam negeri, mengenai Peristiwa 1965, kudeta Jendral Suharto, penggulingan Presiden Sukarno dan Genosida 1965 . Baik dalam bentuk artikel, wawancara, prosa ataupun puisi yang menggambarkan tentang derita dan sengsara rakyat dalam Peristiwa 1965. Para sarjana dari Amerika, Belanda dan Kanada seperti Prof. Br. Ben Anderson , Dr. Mc. Vey, Lambert Giebel, John Hughes, Dr. Henk Schulte Nordholt dan banyak lagi lainnya, semua menulis tentang Tragedi Nasional 1965 di Indonesia. Tak ketinggalan juga Prof. John Roosa yang menulis buku: "Dalih Pembunuhan Massal-G30S dan Kudeta Suharto" yang merupakan panduan penting untuk generasi muda Indonesia untuk mengerti tentang Kudeta Suharto, yang coba ditutupi dan disembunyikan oleh para pendukung dan pengikut Suharto yang masih duduk di lembaga-lembaga pemerintahan dan kejaksaan sampai sekarang. Bahkan, seorang penulis Indonesia, Harsutejo juga pada 2003 telah berhasil menulis dan menerbitkan hasil penelitiannya yang berjudul : "G30S -Sejarah yang Digelapkan" -- Tangan Berdarah CIA dan Rejim Suharto". Begitu banyaknya buku dan tulisan yang membukakan kepada bangsa dan generasi muda Indonesia tentang Peristiwa Tragedi Nasional dan Kudeta Suharto, sampai-sampai sebuah lembaga dokumentasi penting di Amsterdam Negeri Belanda, "Perkumpulan Dokumentasi Indonesia ", di bawah asuhan Saudara Sarmaji (seorang yang paspor Indonesianya dicabut Suharto), telah berhasil menyusun sebuah perpustakaan dan koleksi yang jumlahnya tidak kurang dari 231

114 | P a g e


(duaratus tigapuluh satu) judul buku dan dokumen mengenai "Gerakan 30 September 1965 dan Dampaknya". (dari: Catatan Ibrahim Isa, Negeri Belanda)

Juga tidak bisa dilupakan segala usaha dan jerih payah Saudari Cyntha, yang ayahnya Dr. Wirantaprawira mendapat tugas belajar di Eropah Timur (1963-1968), namun kemudian paspornya dicabut oleh rejim Suharto hingga hampir 47 tahun terpaksa "kelayaban" di mancanegara. Sebagai generasi muda yang lahir tahun 1983 dan hidup di luar Indonesia, Cyntha telah berhasil mengumpulkan tulisan-tulisan mengenai "Gerakan Satu Oktober 1965" (Coupd´État ´65), yang telah disusunnya sebagai sebuah e-Book dengan judul "Menguak Tabir Peristiwa 1 Oktober 1965 - Mencari Keadilan ("Lifting the Curtain on the Coup of October 1st 1965 - Suing for the Justice") Ini bisa dilihat dan dibaca dengan mengklik situs: http://www.wirantaprawira.net/pakorba/ Namun, dengan jumlah buku dan dokumen yang begitu, masih terasa belum mencukupi. Indonesia telah terlalu lama dicekoki dengan sejarah dan plintiran fakta oleh rejim Suharto. Sepertiga abad lamanya, setiap hari bangsa kita dijejali dongeng dan cerita rekayasaciptaan rejim Orba, sehingga menjadi muak dan apatis dan akhirnya menjadi masa bodoh dan sebagian menganggap bahwa semua cerita itu sebagai suatu yang benar. Generasi muda Indonesia, pewaris-pewaris masa depan bangsa dan negara, perlu lebih banyak mengetahui, perlu lebih banyak bahan dan dokumentasi untuk dipelajari guna menelanjangi Pemerintah sekarang dan para pejabatnya yang cenderung untuk menghilangkan dan menghapus secara diam-diam sejarah Tragedi Nasional 1965, tentang Pembunuhan Massal dan Kudeta Suharto. Kita berterimakasih kepada Penerbit Ultimus Bandung yang pada 1 Agustus 2010 telah menerbitkan sebuah buku kecil yang berjudul "Mengorek Abu Sejarah Hitam Indonesia". Buku setebal 256 halaman ini yang diberi kata pengantar oleh Prof. Jakob Sumardjo, berisi kumpulan informasi dan tulisan dari para ahli sejarah dan penulis-penulis lainnya sekitar 'sejarah hitam' yang coba disembunyikan, dihilangkan dan dihapus atau ibarat "abu" yang coba disiram , coba dimusnahkan oleh pihak penguasa. Dan abu sejarah hitam yang berserakan di mana-mana ini, dikumpulkan menjadi satu catatan yang berkesinambungan dan dijadikan buku, agar menjadi pegangan dan panduan kaum muda Indonesia. Di samping menceritakan secara urutan-kronologis-tentang sejarah hitam Indonesia dari masa sesudah Proklamasi Kemerdekaan sampai kepada wafatnya Bung Karno karena sengaja dibunuh secara perlahan oleh Suharto, buku ini memuat sebagian kecil (lebih dari seribu nama) Daftar Korban Genosida 1965-1968, yaitu nama para /tapol yang ditahan dan dihilangkan, dibunuh tanpa proses hukum oleh penguasa militer, di Jabar, Jateng, Jatim, Bali, Jogyakarta dan Sumut, Sumbar, Riau serta Daftar Pemerkosaan Perempuan di Indonesia tahun 66-67 yang dilakukan oleh Penguasa dan kakitangannya. Daftar ini diperoleh dari Bagian Data Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rejim Orde Baru (LPR-KROB), yang merupakan sebagian kecil dari Daftar Genosida 65 yang oleh LPRKROB telah diserahkan kepada Komnas HAM. Setiap orang dianjurkan untuk mendapatkan buku kecil ini sebagai pegangan guna membantah omongan yang mengatakan "tidak ada jenderal yang membunuh rakyatnya" atau omongan yang mengatakan bahwa "genosida itu cuma terjadi di Rwanda, Kambodja dan Nazi Jerman" tanpa menyinggung sedikitpun tentang Pembunuhan Massal 3 juta orang di Indonesia oleh rejim Suharto. Bagi sanak saudara keluarga para korban, mungkin bisa menemukan nama ayah, ibu, saudara atau kakeknya dalam Daftar Genosida dan Perkosaan yang terlampir dalam buku tersebut.

115 | P a g e


Menurut Harian Sinar Harapan tanggal 10 Maret 2004, Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara telah mengucapkan pernyataan yang antara lain menyebutkan bahwa : "Perlu diteliti siapa aktor dan berapa jumlah korban pembantaian 1965. Negara telah membiarkan korban selama puluhan tahun tanpa proses pengadilan, maka negara harus minta maaf dan memberikan keadilan pada korban". Dan Ifdhal Kasim Ketua Komisi Nasional (Komnas) HAM dalam mimbar bebas untuk memperingati Hari HAM se-Dunia di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta (Kamis, 10/12/2009). menilai "kebijakan SBY tidak serius dalam menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia". Jadi, nampaknya, selama masih Presiden Indonesia adalah SBY, mungkinkah bakal ada penyelidikan dan pemeriksaan atas drakula-drakula yang menumpahkan banyak darah bangsa Indonesia dalam Pembunuhan Massal 1965? Rasanya jauh panggang dari api, karena mbahnya drakula, si pembunuh manusia yang terbesar jumlahnya adalah Komandan RPKAD, Letnan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo, yang adalah bapak mertua SBY sendiri! "Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah" kata Bung Karno! Karenanya, tanpa ada keberanian SBY melakukan gebrakan, sebagai pimpinan negara untuk meminta maaf atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan pemerintahan rejim Suharto, dan melakukan rekonsiliasi atas para korban rejim Suharto, rasanya sulit bagi rakyat yang telah menderita selama 45 tahun untuk mengakui SBY sebagai pemimpin mereka; Tidak bakal ada arti samasekali bagi rakyat yang menderita, karena mereka akan menganggap Suharto dan SBY sami mawon! Hendaknya, SBY berani belajar akan keberanian Paus John Paul II yang meminta maaf kepada Dunia karena keikutsertaan Katolik atas Nazi Hitker; berani belajar atas keberanian Perdana Menteri Australia Kevin Rudd yang meminta maaf atas perilaku pemerintahan masa lalu yang melakukan "stolen generation atas" anak-anak Aborigin Australia; berani belajar atas keberanian Perdana Menteri Inggris Gordon Brown, yang meminta maaf atas kesalahan pemerintahan masa lalu yang menculik anak-anak Inggris dan membuangnya - mentransmigrasikannya- ke Australia.Alangkah bagusnya kalau SBY mencontoh keberanian pemimpin-pemimpin dunia tersebut. Mengingat semuanya itu, patutlah kiranya sama-sama kita hargai dan kita dukung segala usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai kalangan dan golongan seperti LPR-KROB, YPKP, Pakorba, Komnas HAM, Kontras, dan organisasi-organisasi Kemanusiaan lainnya, baik di dalam maupun luarnegeri, yang selalu menyegarkan ingatan bangsa kita kepada tragedi besar yang telah menimbulkan begitu banyak korban. Apa yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut diatas itu sangatlah perlu dan juga mulia bagi keseluruhan bangsa, termasuk bagi anak cucu kita di kemudian hari. "Jangan sekali-kali melupakan sejarah", pesan pemimpin kita Bung Karno. Para korban rejim militer Suharto yang begitu banyak itu - terutama sekali yang dari golongan kiri dan pendukung politik Bung Karno - sudah terlalu lama, semenjak 1965, mendapat berbagai perlakuan yang melanggar HAM dari penguasa bahkan juga dari sebagian masyarakat. Mereka itu berhak menuntut dan berjuang bersama-sama untuk memperoleh hak mereka sebagai warganegara yang lain atau direhabilitasi sepenuhnya. Mereka juga berhak sepenuhnya - dan sudah seharusnya pula - untuk menuntut diperbaikinya kesalahan-kesalahan yang begitu besar dan ditebusnya dosa-dosa berat yang sudah dilakukan begitu lama oleh Orde Baru beserta para penerusnya. Diperbaikinya kesalahan dan ditebusnya dosa-dosa terhadap para korban itu akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan bangsa, yang sampai sekarang masih tercabik-cabik, atau tersayat-sayat, sehingga melukai Pancasila dan

116 | P a g e


merusak Bhinneka Tunggal Ika. (silahkan baca tulisan A.Umar Said, Paris dalam Mengenang peristiwa 30 September 1965 dengan judul "Korban rejim Suharto berhak dan harus menuntut keadilan !".- http://umarsaid.free.fr/) Kawan-kawan para korban rejim Suharto, di manapun berada, baik yang belum maupun yang sudah tergabung dalam organisasi apapun jua, dalam mengenang, mengheningkan cipta dan memperingati 45 tahun Peristiwa Tragedi Bangsa 1965 ini, mari bersatu teguh dan harus menggunakan hak kita sebagai bangsa Indonesia, menuntut keadilan kepada Pemerintah yang berkuasa! Jangan sampai tertipu dengan usaha-usaha licik para penerus rejim Orba (baca Suara Pembaruan 23/9/2010) yang ingin mengangkat Suharto sebagai "Pahlawan Nasional". Tuntaskan terlebih dahulu masalah Peristiwa 1965 dan Pembunuhan Massal 3 juta manusia tahun 1965/1966 itu, masalah Pembunuhan perlahan-lahan terhadap Bung Karno, Bapak Bangsa dan Pemimpin Revolusi Indonesia dan Kudeta merangkak Suharto, Cabut TAP No. XXV/MPR/1966 dan TAP XXXIII/MPR/1967, perjelas kebenaran sejarah Indonesia yang digelapkan selama ini, baru kemudian dipikirkan, apakah pantas untuk menganugerahi "koruptor/maling besar, penyelundup kawakan, penjahat kemanusian terbesar abad 20, sersan KNIL (serdadu kolonialis Belanda) yang jadi penguasa Indonesia dan mengangkangi Indonesia selama sepertiga abad lamanya , menjadi "pahlawan nasional"?. "Jika Suharto pahlawan nasional, maka semua koruptor dan perusak negara Indonesia ini, yang tak lain adalah anak anak didik dan anak anak kesayangan Suharto, adalah putera putera bangsa yang berjasa ! Karena mereka ini adalah produk dari orba selama Suharto berkuasa memerintah Indonesia .Jika Suharto pahlawan nasional , maka sebagai konsekwensi Bung Karno adalah dianggap penghianat Republik Indonesia , bukan pendiri dan proklamator RI, bukan penggali Pancasila, bukan pemimpin Revolusi Indonesia, bukan ketua BPPKI dan bukan salah satu perancang UUD 1945 . Dan Bung Karno adalah seorang berstatus tahanan atau pesakitan yang masih dipenjara-rumahkan ! Kenyataan lebih biadab lagi, Bung Karno telah dibunuh perlahan perlahan oleh rejim Suharto ! Konsekwensinya? Indonesia bukanlah lagi Republik Indonesia yang lahir dari Revolusi Agustus 1945 yang telah dibayar dengan waktu, pikiran, tenaga dan jiwa para founding mothers dan fathers kita selama periode dari tahun 1928 (Sumpah Pemuda) sampai Revolusi 1945 !" (Iwamardi-Jerman) Mengangkat Suharto menjadi 'pahlawan nasional' adalah merupakan sebuah lelucon, dagelan-jawa yang tidak lucu, yang bukannya membuat rakyat tertawa dan gembira tetapi muntah!!! YTTaher Australia-30 September 2010.

Melawan Lupa Rabu, 29 September 2010 | Editorial Mulai hari selasa 28 September 2010 kemarin, sampai 4 Oktober 2010, sejumlah kalangan dari organisasi massa, LSM, dan seniman mengadakan rangkaian kegiatan bertemakan Pekan Melawan Lupa. Kegiatan ini dilangsungkan di berbagai tempat di Jakarta, untuk mengingkatkan kita semua pada berbagai tragedi kemanusiaan di Indonesia sejak "kudeta merangkak" oleh Soeharto di tahun 1965 sampai penculikan aktivis tahun 1998. Tragedi-tragedi tersebut terjadi di dalam

117 | P a g e


iklim perjuangan, baik saat melawan imperialisme (neokolonialisme) maupun kediktatoran militer—yang juga menjadi kepanjangan tangan (komprador) imperialis.

melawan

Keadaan sebelum Gerakan 30 September 1965 menunjukkan gelombang pasang revolusioner dalam kepemimpinan Bung Karno; yang di satu sisi berjuang menghadapi imperialisme Barat, dan di sisi lain berjuang mendirikan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan mandiri. Namun setelah tanggal tersebut jutaan orang pengurus dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) atau pendukung Bung Karno dibunuh secara terencana dan terorganisir. Ratusan ribu lainnya dipenjarakan dan dibuang tanpa pengadilan. Jutaan orang menanggung stigma PKI sebagai pendosa atau "pengkhianat bangsa" sehingga harus hidup terkucil dari masyarakat. Bahkan Bung Karno dikenakan tahanan rumah sampai wafatnya tahun 1971. Inilah kontra-revolusi oleh militer (khususnya faksi dalam AD), yang sekaligus membawa masuk dan mengawal beroperasinya modal Barat lewat kroninya. Perjuangan membuka ruang demokrasi, atau ruang bagi kelahiran kembali ide-ide dan gerakan revolusioner, tak lain merupakan kelanjutan perjuangan menghadapi sistem penindasan yang dibangun pasca kudeta merangkak. Sistem yang menjadikan rakyat Indonesia sebagai kuli di negeri sendiri dan menjadi kuli di antara bangsa-bangsa. Tak luput, perjuangan melawan kekuasaan rezim Soeharto yang berpuncak di tahun 1998 menuntut pengorbanan dari Putra-Putri terbaik bangsa ini oleh tangan brutal yang sama. Banyak di antara rakyat Indonesia yang sempat menjadi saksi atau mengalami sendiri kekejaman massal yang terjadi tahun 1965-1966 dan kekejaman lain sesudahnya oleh aparatus yang sama. Narasi-narasi baru pun terus lahir untuk menjernihkan pengetahuan kita tentang berbagai kejadian di waktu itu. Namun, dari pihak penguasa selalu menutup-nutupi kejadian sebenarnya, dan sekaligus memutarbalikkan fakta selama turun temurun. Permintaan maaf yang disampaikan (Almarhum) KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terhadap korban dan keluarga tragedi 1965 harus dibayar mahal dengan kejatuhannya. Buku-buku yang coba mengungkap narasi yang berbeda seputar tragedi ini (yang tidak sejalan dengan propaganda penguasa) dilarang dengan beragam cara. Sekolah-sekolah hanya mengajarkan satu versi sejarah yang sempit dan sarat manipulasi. Kami tidak ingin generasi sekarang maupun yang akan datang dibutakan oleh pelajaran sejarah yang salah dan bohong. Oleh karena itu wajiblah kami mendukung segala upaya mengungkap kejahatan di masa lalu, yang juga merupakan bagian dari upaya mengungkap keadaan bangsa ini sekarang dari sudut pandang sejarah. Pembakaran buku-buku sejarah yang isinya tidak sesuai dengan kehendak rezim merupakan tindakan biadab yang harus dikecam oleh seluruh rakyat yang masih mencintai bangsa ini. Sejalan dengan itu, kami kembali menuntut dibentuknya pengadilan HAM ad hoc sebagaimana yang direkomendasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak setahun lalu. Anda dapat menanggapi Editorial kami di : [email protected] http://berdikarionline.com/editorial/20100929/melawan-lupa.html

118 | P a g e


INDONESIA-L Date: Tue, 24 Sep 1996 08:19:24 -0400 (EDT) To: [email protected]

BEN ANDERSON TENTANG PEMBUNUHAN MASSAL-65 Ben Anderson adalah profesor ilmu politik di Cornell. Sekarang dia sedang menjadi dosen tamu di Yale. Bagaimana jenderal-jenderal itu dibunuh? "Tentara atau pimpinan tentara tahu betul bahwa jenderal-jenderal itu dibunuh oleh sesama tentara. Sama sekali tidak ada siksaan, tidak ada penganiayaan, dsb." Mengapa media massa menyiarkan kabar bohong? "Saya yakin itu justru diperintahkan oleh Suharto bersama orang yang dekat-dekat dia seperti Ali Murtopo. Mereka dengan darah dingin sekali membuat kampanye fitnah untuk kepentingan politik." BAGAIMANA JENDERAL-JENDERAL ITU DIBUNUH? T: Untuk studi tentang pembunuhan 6 orang jenderal dan seorang letnan pada tgl 1 Oktober 1965, Pak Ben menggunakan laporan otopsi jenasah mereka. Studi Pak Ben diterbitkan dalam majalah Indonesia nomor 43, April 1987, berjudul "How did the generals die?" Kami ingin mengetahui hasil studi itu. Apakah laporan otopsi itu asli? Dari mana Pak Ben mendapat laporan otopsi itu? J: Asli. Ini suatu kebetulan. Waktu itu kira-kira awal tujuh puluhan. Atas desakan dari Pak Kahin, saya, dsb, akhirnya disampaikan, oleh orang-orang CSIS-nya Benny Murdani, beberapa kilo berkas-berkas Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa) yang pernah diadakan oleh pemerintah Indonesia. Setiap proses verbal itu tebalnya bukan main. Sekarang ini saya tidak ingat persis proses verbal yang mana, tapi di dalamnya ada serentetan lampiran yang panjang sekali. Pada kirakira halaman 700 atau 800 saya temukan laporan otopsi itu sebagai dokumen resmi yang ditandatangani oleh dokter-dokter Universitas Indonesia. Mereka disuruh Suharto untuk mengadakan pemeriksaan mayat-mayat yang ditemukan di Lubang Buaya. Jadi jelas sumbernya dari berkas yang diserahkan kepada kami oleh pemerintah Indonesia. Jadi itu sama sekali bukan barang palsu, tanda tangan semuanya ada di situ, dan laporannya cukup mendetail. T: Apakah laporan otopsi ini pernah dijadikan barang bukti di pengadilan? J: Kalau masuk berkas Mahmilub itu berarti termasuk dokumen yang dipakai di pengadilan. Tetapi saya tidak tahu apakah dokumen ini memang pernah dibacakan di pengadilan. Tapi jelas termasuk barang-barang yang seharusnya dipikirkan oleh para hakim. T: Siapa yang memerintahkan para dokter untuk melakukan otopsi? J: Itu jenderal Suharto. Pemeriksaan diadakan atas perintah dari pejabat Kasad saat itu, yaitu Suharto. Dan tanda-tangan Suharto memang ada di situ. T: Tanggal 7 Oktober 65 koran Angkatan Bersenjata bilang, "Matanya dicongkel." Apakah memang ditemukan bukti-bukti penganiayaan sebelum mereka dibunuh? Apa ada yang dicukil matanya atau disayat-sayat badannya? J: Sama sekali tidak ada. Itu yang menarik buat saya sewaktu membaca. Karena jelas mereka semua mati karena ditembak. Dan kalau ada luka-luka lain itu karena kena pinggiran sumur atau terbentur batu-batu di dalamnya. Jenasah itu dilemparkan ke dalam sumur yang dalamnya lebih dari 10 meter. Jadi sama sekali tidak ada tanda siksaan. Dan dokter tidak pernah menyebutkan

119 | P a g e


ada bekas-bekas siksaan. Jadi matanya, oke. Kemaluannya juga utuh, malah disebut 4 disunat dan 3 nggak disunat. T: Bagaimana pemberitaan koran dan TV pada bulan Oktober dan Nopember 1965? Misalnya Angkatan Bersenjata 5 Oktober 65 itu bilang, "Perbuatan biadab berupa penganiayaan yang dilakukan di luar batas perikemanusiaan." Berita sejenis ini muncul setiap hari selama beberapa minggu baik di koran, radio maupun di TV. J: Itu jelas direkayasa. Karena pimpinan tentara tahu betul bahwa tidak ada siksaan. Tapi ini salah satu strategi untuk menimbulkan suasana yang tegangnya bukan main. Ini sudah biasa. Di mana saja di dunia, kalau mau diadakan pembataian massal, harus diciptakan suasana di mana orang merasa apa saja boleh. Karena calon korban sudah berbuat hal-hal diluar peri kemanusiaan. T: Otopsi selesai tgl 5 Oktober sekitar jam 12 siang. Karena Suharto yang memerintahkan, tentu dia orang pertama yang diberi tahu hasil otopsi itu. Suharto tahu tidak ada bukti-bukti penyiksaan di Lubang Buaya. Mengapa Suharto membiarkan koran-koran -- terutama Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha, koran Angkatan Darat yang bisa dia kontrol -- menyiarkan kabar bohong tentang penyiksaan, kekejaman, dsb? J: Saya tidak mengatakan bahwa Suharto membiarkan. Saya yakin itu justru diperintahkan oleh Suharto bersama orang yang dekat-dekat dia seperti Ali Murtopo. Ini jelas justru untuk membantu mereka dalam hal menghancurkan PKI dan pada akhirnya mengambil kekuasaan dari tangan Bung Karno. Yang bisa menjadi penyokong Bung Karno yang paling kuat dan paling terorganisir adalah PKI. Kalau PKI sudah tidak ada, Bung Karno tidak punya kekuatan konkrit yang terorganisir yang bisa melawan tentara. T: Apakah Suharto, sebagai Pangkopkamtib pada tahun 1965 itu, pernah menjelaskan pada masyarakat umum tentang bagaimana sebenarnya jenderal-jenderal itu dibunuh, siapa yang membunuh, dsb? J: Saya nggak yakin Suharto saat itu sudah menjadi Pangkopkamtib. Saya lupa persis kapan dia menjadi Pangkopkamtib. Yang paling penting ketika itu adalah pidato Jenderal Nasution sewaktu anaknya yang malang itu dikuburkan. Jadi Suharto sendiri pada waktu itu tidak menonjol sebagai tukang pidato. Tetapi media massa yang dikuasai oleh Suharto dkk terus menerus mengatakan itu PKI yang menjadi dalang dari peristiwa. Suharto itu sendiri juga memberi pidato. Tapi saya merasa yang penting bukan pidato dia sendiri tapi suasana yang diciptakan media massa yang direkayasa oleh kelompok Suharto. T: Bagaimana dengan kabar ditemukannya alat-alat pencukil mata? Misalnya dalam berita di koran Api Pancasila tgl 20 Oktober, "Alat cukil mata ditemukan di kantor PKI di desa Haurpanggang di Garut." J: Saya yakin ini bikin-bikinan. Masa orang menyimpan alat pencukil di Garut? Juga apa yang disebut sebagai alat pencukil, saya kurang tahu persis. Rasanya ini sebenarnya cuma satu alat yang dipakai oleh petani untuk urusan sehari-hari. Atau mungkin alat untuk buruh yang kerja di perkebunan. Jadi bukan alat khusus pencukil mata. Mungkin kalau anda sendiri lihat gambarnya bisa menjelaskan sebenarnya itu alat apa. T: Bagaimana dengan berita tentang pengakuan dari saksi mata yang dimuat dalam Angkatan Bersenjata tgl 10 Oktober, "Korban dicungkil matanya. Ada yang dipotong alat kelaminnya dan

120 | P a g e


banyak hal-hal lain yang sama sekali mengerikan dan di luar perikemanusiaan." Apakah 'pengakuan' saksi mata itu benar? Atau bikinan tentara? J: Saya kira nggak. Waktu itu ada dua saksi penting. Yang paling penting itu seorang gadis berumur 15 tahun yang jelas sudah diteror habis-habisan. Buktinya kedua wanita ini, yang pernah mengaku ikut mencukil mata, tidak pernah diadili. Jadi ini jelas bikin-bikinan. T: Jadi mereka dituduh ikut menyiksa tetapi tidak ada bukti? J: Sama sekali tidak ada bukti. Kalau ada bukti ini akan menjadi kasus yang bagus untuk pihak pimpinan tentara. Tapi ini cuma dibikin untuk memanaskan suasana. Setelah itu gadis ini tidak pernah kedengaran namanya lagi. T: Apa kesimpulan studi tentang pembunuhan di Lubang Buaya ini? J: Apa yang sebenarnya terjadi di Lubang Buaya itu lain soal. Yang penting ialah sebelum kampanye media massa, tentara atau pimpinan tentara tahu betul bahwa jenderal-jenderal itu dibunuh oleh sesama tentara. Sama sekali tidak ada siksaan, tidak ada penganiayaan dsb. Jadi mereka dengan darah dingin sekali membuat kampanye fitnah untuk kepentingan politik. Dan itu bisa dibuktikan oleh dokumen yang berasal dari tokoh itu sendiri, juga oleh dokter-dokter dari fakultas kedokteran Universitas Indonesia yang kejujurannya dalam hal ini tidak disangsikan. T: Apakah Pak Ben mendapatkan data baru yang merubah kesimpulan atau hasil studi yang ditulis tahun 1987 ini? J: Tidak ada (bersambung).

BEN ANDERSON TENTANG PEMBUNUHAN MASSAL-1965 (2) Dalam versi sejarah dan juga film yang dibuat Orde Baru, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh orang-orang PKI. Tetapi sebenarnya siapa yang membunuh para jenderal itu? "Jelas oleh kelompok tentara sendiri. Sama sekali tidak ada bukti bahwa orang sipil ikut." SIAPA YANG MEMBUNUH T: Siapa yang membunuh 3 jenderal (Yani, Panjaitan dan Haryono) di rumahnya? J: Sepengetahuan kami sampai sekarang pembunuhan yang terjadi di rumah jenderal-jenderal dilakukan oleh kesatuan dari Cakrabirawa yang dipimpin langsung oleh letnan Dul Arief yang sampai sekarang nggak ada bekasnya. Bagaimana nasibnya, ke mana larinya, dibunuh di mana, itu tidak diketahui. Jadi jelas oleh kelompok tentara sendiri. Jenderal Nasution sendiri dalam pengakuannya mengatakan memang rumahnya diserang oleh tentara. T: Siapa yang melakukan pembunuhan 3 jenderal (Parman, Suprapto dan Sutoyo) dan letnan Tendean di Lubang Buaya? J: Kalau yang terjadi di Lubang Buaya itu saya kira sama juga. Mungkin bukan orang-orang dari Cakra saja, tetapi juga dapat bantuan dari kelompok kecil dari AURI. Sampai sekarang tidak jelas, karena bagaimanapun waktu itu Halim dalam kekuasaan AURI. Sama sekali tidak ada bukti bahwa orang sipil ikut. T: Jadi bunuh-membunuh itu antara tentara sendiri. J: Oh iya. Justru itu menjadi faktor yang sangat menentukan. Karena perpecahan di kalangan tentara ini justru sesuatu yang menjadi skandal besar yang bisa menghancurkan nama ABRI di

121 | P a g e


mata umum. Jadi kalau ada ABRI membunuh ABRI, ya bagaimana? Sangat diperlukan dalang yang bukan ABRI. T: Apakah ada anggota PKI, atau ormasnya seperti Pemuda Rakyat dan Gerwani, yang ikut melakukan pembunuhan di Lubang Buaya? J: Tidak ada bukti. T: Apakah semua pembunuh diajukan ke pengadilan? J: Ya, satu dua. Malah masih ada satu yang dulu sersan dari Cakra. Kalau nggak salah dia sampai sekarang masih nongkrong di -- yang dalam bahasa Inggris dinamakan -- "Death Row." Dia divonis hukum mati 25 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum dijalankan. Tapi sebagian besar dari kelompok Cakra itu hilang tanpa bekas. Kita nggak tahu bagaimana nasibnya mereka. Untung sendiri ditangkap dan diadili. Tapi dia sendiri tidak langsung memimpin kesatuan yang menyerbu rumah jenderal dan sebagainya. T: Apakah kesaksian yang pernah diadili itu konsiten dengan otopsi? J: Saya tidak ingat lagi. Kami tidak pernah menerima berkas proses verbal dari sersan-sersan Cakra. Yang kami terima cuma berkas-berkas dari perkaranya orang-orang yang dianggap tokoh dalam G-30-S dan beberapa orang sipil seperti Subandrio, dll. Kalau yang dianggap orang kecil, seperti sersan ini dan sersan itu, tidak pernah disampaikan. T: Apakah ada orang yang mempermasalahkan tentang hilangnya para pelaku pembunuhan di Lubang Buaya yang tanpa bekas ini? J: Tidak pernah. Yang lebih mengherankan adalah bahwa kelompok pimpinan Kodam Diponegoro yang mendukung G-30-S, Kolonel Suherman asiten satu, Kolonel Maryono asisten tiga, Letkol Usman asisten empat, dsb, untuk selama kira-kira 48 jam, menguasai hampir seluruh Jawa Tengah, kemudian mereka juga hilang. Tidak pernah diantara mereka ada yang diadili, diajukan ke pengadilan, dsb. Mereka hilang tanpa bekas. Itu tidak pernah diisukan. Malah kalau membaca laporan dari Buku Putih apa yang terjadi di Jawa Tengah sama sekali tidak menjadi masalah. Jadi semua perhatian dengan sengaja dipusatkan pada apa yang terjadi di Jakarta. T: Sebenarnya yang tahu soal orang hilang ini siapa? J: Ya, harus tanya pada pemerintah di Indonesia. Suherman di mana? Maryono, Usman di mana? Dsb. Banyak sekali tokoh-tokoh dari G-30-S hilang tanpa bekas. Yang tahu bagaimana nasibnya, ya tentara sendiri. T: Kemudian bagaimana Pak Ben menjelaskan kehadiran anggota Pemuda Rakyat dan Gerwani di Halim? J: Ini dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Memang ada kebijaksanaan dari pemerintah. Selain dari anggota ABRI ada juga orang sipil yang dilatih sebagian sebagai sukarelawan untuk dikirim ke perbatasan. Tapi ada sebagian juga yang dilatih untuk membantu seandainya Ingris melakukan serangan udara ke Jakarta sebagai pembalasan terhadap aksi dari pihak Indonesia. Dan pada umumnya Angkatan Darat tidak begitu antusias. Tapi AURI di bawah pimpinan Omar Dhani yang dekat dengan Bung Karno, rupanya mulai suatu sistim latihan itu di beberapa pangkalan udara. Dan mereka minta dari parpol-parpol dan ormas-ormas supaya anggota-anggota mereka dilatih. Dan yang paling antusias pada waktu itu, ya PKI. Jadi kalau ada Gerwani dan Pemuda Rakyat di Halim itu karena mereka dikirim oleh pimpinan PKI di Jakarta untuk latihan. Dan karena

122 | P a g e


tugasnya setengah militer, mereka ini harus yang muda-muda. Mereka bisa dilatih oleh petugaspetugas dari AURI, dalam hal ini ya mayor Suyono. Bukan PKI saja, juga ada PNI dan NU dilatih. T: Apa yang dilatih di Halim itu tidak hanya PKI tetapi juga PNI dan NU. J: NU saya nggak jelas apakah dilatihnya di Halim. Tetapi di pangkalan lain jelas ada. T: Kalau begitu keberadaan mereka secara kebetulan saja? J: Tidak kebetulan. Memang ada program dari pemerintah. Tetapi tidak dilatih untuk membunuh jenderal. Mereka dilatih untuk mempertahankan pangkalan kalau diserang oleh Inggris. T: Bagaimana Pak Ben menjelaskan kehadiran DN Aidit, ketua PKI, di Halim? Apa yang dia lakukan selama di Halim pada tanggal 1 Oktober itu? J: Sampai sekarang ini menjadi teka-teki yang besar. Karena sepengetahuan kami tidak ada bukti bahwa DN Aidit berbuat apa-apa. Justru ini yang aneh. Seolah-olah dia dijemput oleh kelompok tertentu, dibawa ke Halim, terus ditaroh di salah satu rumah di situ sepanjang hari. Pada akhirnya dia dapat pesan, mungkin ada kurir atau apa dari Bung Karno, dia disuruh pergi ke Jawa Tengah untuk menenangkan situasi. Jadi tidak ada bukti kalau dia ketemu dengan pimpinan G-30-S. Tidak ada bukti bahwa dia memberi instruksi apa-apa. Malah ada kemungkinan juga dia mau disembunyikan di Halim di bawah perlindungan AURI. Seandainya ada usaha menculik dia dari rumahnya atau dari kantor PKI. T: Tadi dikatakan bahwa dia disuruh pergi ke Jawa Tengah untuk menenangkan situasi. Jadi ke Jawa Tengahnya bukan inisiatif dia sendiri? J: Tidak ada bukti. Yang jelas setelah Bung Karno melihat situasi pada malam hari tanggal 1 Oktober, dia tahu bahwa situasi itu sangat berbahaya. BK juga tahu situasi di Jawa Tengah. Dia merasa mungkin ini bisa menjadi permulaan dari suatu perang saudara. Dia juga takut janganjangan PKI merasa harus berbuat sesuatu, padahal mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka kan tidak punya senjata. Saya kira Aidit juga takut jangan-jangan ada kelompok di daerah yang tidak mengerti keadaan lantas membuat sesuatu yang bisa dipakai sebagai provokasi oleh lawan. ita harus sadar bahwa dalam ingatan orang-orang PKI, Peristiwa Madiun tahun 1948 itu menjadi trauma yang besar. Waktu Madiun, orang-orang tingkat lokal membuat sesuatu yang kemudian menyeret pimpinan partai dan akhirnya menghancurkan partai pada waktu itu. Jadi seperti, ya sudah ada ide dalam partai, itu jangan terjadi lagi, jangan sampai bisa diprovokasi sekali lagi (bersambung).

BEN ANDERSON TENTANG PEMBUNUHAN MASSAL-65 (3) Pada bulan Januari 1966 Ben Anderson dan Ruth McVey, waktu itu masih mahasiswa S-3, menulis makalah yang kemudian dikenal luas dengan nama "Cornell Paper." Dalam makalah itu Pak Ben menyatakan, "Tokoh-tokoh utama dari gerakan ini baik di Jawa Tengah maupun Jakarta sendiri adalah perwira-perwira dari kodam Diponegoro. Mereka semuanya bekas bawahan dari Suharto sendiri." Bagaimana peranan PKI dan Bung Karno? "Sampai sekarang sama sekali tidak ada bukti bahwa Bung Karno ada di belakangnya. Masalah PKI lebih ruwet. Setelah tahun 66 ada beberapa data yang masuk seolah-olah ada orang PKI yang terseret. Saya tidak bisa mengatakan bahwa sama sekali PKI tidak ada sangkut pautnya. Tapi saya masih tetap berpendapat mereka bukan pencipta utama G-30-S."

123 | P a g e


CORNELL PAPER T: Tiga bulan setelah pembunuhan para jenderal, Pak Ben dan Ibu Ruth menyusun hasil studi berjudul "A preliminary analysis of the October 1, 1965, coup in Indonesia." Studi itu selesai ditulis tgl 10 Januari 1966 dan semula cuma diedarkan di kalangan terbatas. Baru diterbitkan untuk umum, tanpa perubahan, pada tahun 1971. Studi itu kemudian dikenal dengan nama "Cornell Paper." Apa pokok pikiran dalam Cornell Paper? Dan apa bukti-bukti utama yang menunjang pokok pikiran itu? J: Pada waktu itu kami ingin mengecek sampai kemana versi resmi dari apa yang terjadi itu masuk di akal. Versi resmi bunyinya, "Ini suatu komplotan jahat, yang didalangi oleh PKI." Pada waktu itu kami ingin mengecek apa ini cocok dengan informasi dan data-data yang masuk. Laporan itu selesai ditulis tanggal 10 Januari. Tapi saya kira bahan-bahan itu makan waktu tiga minggu untuk penulisan. Jadi bahan-bahan yang masuk itu hanya sampai pertengahan Desember. Nah, kebetulan kira-kira tiga minggu setelah peristiwa, situasi belum 100% bisa dikontrol oleh Suharto. Jadi masih banyak koran beredar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Medan, dsb. Dan kebetulan Cornell punya koleksi koran Indonesia yang paling lengkap di dunia. Pada waktu itu memang luar biasa kami dapat segala macam koran dari Surabaya, Semarang, Yogya, Solo, dll. Dan ternyata dari laporanlaporan itu banyak yang tidak cocok dengan versi resmi. Selain itu kami punya arsip tentang tentara. Dari situ kami bisa juga sedikit banyak mengecek siapa sebenarnya orang-orang seperti Suherman, Usman, dsb. Dari situ kami bisa mengetahui bahwa umpamanya Suherman baru kembali dari latihan di Amerika. Dia dilatih sebagai orang inteljen oleh AS. Untuk kita tidak masuk di akal bahwa ada seorang PKI bisa menjadi lulusan latihan AS dan dikasih jabatan sebagai tokoh intel di Jawa Tengah. Selain dari itu juga ada beberapa informasi dalam bentuk surat dari teman-teman yang kebetulan jalan-jalan di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada waktu itu. Mereka menulis apa yang mereka lihat dengan mata sendiri. T: Cornell Paper dibuka dengan kalimat ini, "The weight of the evidence so far assembled and the (admittedly always fragile) logic of probabilities indicate that the coup of October 1, 1965, was neither the work of PKI nor of Sukarno himself." Apa yang Pak Ben maksud dengan "logic of probabilities" itu? J: Ini kesimpulan dari dua sudut logika. Bung Karno sama sekali tidak dapat keuntungan dari peristiwa berdarah ini. Justru beliau bisa berdiri di atas segala kelompok di Indonesia karena bisa mengimbangi kelompok ini dengan kelompok itu. Kalau politik sudah bergeser dari politik sipil, yaitu omong-omong, organisasi, dsb, ke lapangan kekerasan, BK nggak bisa apa-apa. Jadi jelas G30-S membahayakan dia, bukan membantu dia. Dari sudut PKI, kami merasa selain dari faktor trauma-48, PKI pada waktu tahun 1965 cukup sukses dalam politiknya. Yaitu politik damai. Di mana dia semakin lama semakin berpengaruh. Justru karena mereka tidak mengambil jalan seperti Ketua Mao dengan perang gerilya, dsb. Mereka pakai strategi sipil. Justru mereka akan jadi susah kalau mulai konflik bersenjata. Karena mereka tidak punya senjata, tidak punya kesatuan-kesatuan yang bersenjata. Jadi logika dua kelompok ini, BK dan PKI, menuntut supaya politik tetap politik normal bukan politik bedil. Logika ini diperkuat dengan hal-hal yang kongkrit. Banyak hal yang aneh dalam G-30-S. Pertama, pengumuman-pengumuman dari G-30-S itu nggak mungkin disusun oleh tokoh-tokoh PKI yang cukup berpengalaman dalam bidang politik. Saya kasih dua contoh. Pertama, yang dikatakan Dewan

124 | P a g e


Revolusi yang diumumkan G-30-S, itu suatu Dewan yang sama sekali tidak masuk di akal. Karena banyak tokoh-tokoh yang penting, seperti Ali Sastroamidjojo, yang tidak masuk. Tapi banyak tokoh-tokoh yang hampir tidak dikenal namanya justru masuk. Malahan banyak orang kananpun masuk, itu umpamanya Amir Machmud. Jadi ini bukan suatu Dewan Revolusi yang meyakinkan. Jadi rasanya kacau. Yang kedua, yang lebih meyakinkan lagi, adalah pengumuman dari Untung kepada sesama tentara, bahwa mulai saat itu tidak akan ada lagi pangkat dalam tentara yang lebih tinggi dari pangkatnya Letkol Untung sendiri. Nah itu jelas membuat setiap kolonel, brigjen, mayjen, letjen, dsb, jengkelnya bukan main. Dan ini suatu move yang membuat semua pimpinan tentara akan anti dengan gerakan ini. Nggak mungkin ada orang yang punya otak politik akan membiarkan suatu pengumuman seperti itu. Itu jelas suatu pengumuman yang keluar dari hati nurani Letkol Untung sendiri. Karena dia jengkel dengan atasannya. Atau bisa juga itu provokasi yang diatur oleh dalang sebenarnya dari peristiwa ini. Yang memakai Untung, yang jelas bukan orang pinter, sebagai pionnya. T: Setelah 30 tahun, apakah Pak Ben tetap berpegang pada pendapat itu? J: Kalau Sukarno jelas. Sampai sekarang sama sekali tidak ada bukti bahwa Bung Karno ada di belakangnya. Masalah PKI lebih ruwet. Setelah tahun 66 ada beberapa data yang masuk seolaholah ada orang PKI yang terseret. Saya sendiri pernah ikut persidangan Mahmilub Sudisman pada tahun 1967, dan mendengar pidato uraian tanggung jawabnya. Dalam pengadilan itu yang dinamakan Ketua Biro Khusus yaitu si Kamaruzaman, atau Syam, nongol sebagai saksi. Di sana cukup jelas bahwa Syam ini adalah orang yang dikenal betul oleh Sudisman. Bagaimanapun Syam ada hubungan langsung dengan pimpinan PKI. Jadi apa ada sebagian dari orang-orang PKI ikutikutan, apa ada sebagian dari PKI yang dibodohin oleh kelompok ini-itu, masih tidak jelas. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa sama sekali PKI tidak ada sangkut pautnya. Tapi saya masih tetap berpendapat mereka bukan pencipta utama G-30-S. T: Kalimat terakhir dalam alinea pertama "Cornell Paper" itu, "The actual originators of the coup are to be found not in Djakarta, but in Central Java, among middle-level Army officers in Semarang, at the headquarters of the Seventh (Diponegoro) Territorial Division." Apa buktibukti utama dari pernyataan ini? J: G-30-S hanya sukses bisa menguasai daerah di Jawa Tengah. Dan tokoh-tokoh utama dari gerakan ini baik di Jawa Tengah maupun Jakarta sendiri adalah perwira-perwira dari kodam Diponegoro, kecuali Supardjo. Mereka semuanya bekas bawahan dari Suharto sendiri, termasuk Supardjo. Yang paling menonjol tentu pada waktu itu adalah fakta bahwa Untung dan Latif keduaduanya dekat sekali dengan Suharto. Suharto sendiri pada tahun 64 pergi jauh-jauh ke salah satu desa di Jawa Tengah untuk ikut menghadiri perkawinan bawahannya yang tercinta, yaitu Untung. Jadi itu yang pertama. Kedua, fakta bahwa apa yang terjadi di Jawa Tengah sampai sekarang 100% ditutupi oleh versi resmi. Ini aneh. Karena nggak ada pengadilan, nggak ada cerita apa yang terjadi di Semarang. Terus kesatuan-kesatuan utama yang ikut gerakan di Jakarta itu sebagian besar juga dari Diponegoro. Itu yang penting. T: Apa motivasi perwira-perwira Diponegoro itu? J: Ini jelas tentara yang belum berbintang. Otaknya seolah-olah pangkat mayor, letkol, kolonel, dibantu oleh kapten, letnan, sersan, dsb. Kalau kita membaca pengumuman G-30-S, seolah-olah

125 | P a g e


masalahnya itu masalah intern. Mereka menuduh jenderal-jenderal ikut serta dengan CIA dalam rangka mendongkel Bung Karno. Menuduh jenderal-jenderal orang yang hidup mewah, orang yang suka main perempuan, yang tidak menghiraukan nasib dari bawahannya, dsb. Jadi terasa sekali ada semacam konflik antara tentara yang bawahan, yang pada umumnya miskinmiskin, dan tokoh jenderal-jenderal yang berduit. Pada waktu itu di Jakarta cuma ada satu mobil Lincoln Continental yang putih. Dan pemiliknya siapa? Jenderal Yani, kan? Padahal Indonesia saat itu miskinnya bukan main. Jadi sangat menyolok. Jadi kalau motivasinya dikatakan sebagai kecemburuan sosial, juga bisa. T: Apa ada hubungan antara motivasi itu dengan lingkungan para perwira Diponegoro pendukung G30-S itu? J: Sebagian karena Jawa Tengah terkenal sebagai daerah yang paling miskin dibandingkan dengan Jawa Barat dan Timur. Juga kultur di Jawa Tengah di mana patriotisme kejawa-jawaan itu paling kuat. Dari dulu ada persaingan antara Diponegoro dan Siliwangi. Perwira Siliwangi dianggap orang yang statusnya lebih tinggi, biasa pakai bahasa Belanda diantara mereka sendiri dan biasa kebarat-baratan, dan paling dekat dengan Amerika. Perwira Jawa Tengah sebagian besar berasal dari Peta, bikinan Jaman Jepang. Waktu revolusi mereka merasa diri sebagai orang Jogya lah. Orang yang mempertahankan nilai-nilai dari revolusi 45, patriotisme Jawa, dsb. Pokoknya kalau jenderal-jenderal Bandung omong, mereka tidak pernah pakai --ken, --ken. Tapi ini bukan masalah suku. Karena tokoh utama dari semuanya itu orang Jawa dan sasaran utamanya juga orang Jawa. T: Pada minggu pertama Oktober 1965, dari 5 pucuk pimpinan PKI, 3 orang ada di Jawa Tengah (Aidit, Lukman dan Sakirman). Nyoto sedang berada di Sumatra Utara sedangkan Sudisman di Jakarta. Kemudian Lukman dan Nyoto menghadiri Rapat Kabinet di Bogor tgl 6 Oktober. Apa yang dilakukan para pimpinan PKI selama berada di Jawa Tengah setelah 1 Oktober? J: Dari informasi yang masuk, dari laporan sopirnya Lukman, dsb, ya mereka putar-putar. Aidit dan Lukman menghubungi cabang dan ranting-ranting PKI, memberi tahu apa yang sedang terjadi, dan diminta untuk waspada dan jangan sampai bisa diprovokasi. Dalam hal ini kita belum tahu banyak. Karena sampai sekarang kebanyakan orang PKI yang masih hidup, di dalam maupun di luar negeri, belum sempat menulis secara jujur, terang-terangan, tentang kehidupan intern partai pada saat itu (bersambung).

BEN ANDERSON TENTANG PEMBUNUHAN MASSAL-65 (4) Munculnya tokoh Syam, Ketua Biro Khusus PKI, membuat pendapat Ben Anderson bergeser. Tentang tokoh itu, "Syam ini orangnya cukup misterius." Tentang Biro Khusus, "Banyak hal yang masih belum jelas." Tentang peranan RPKAD, "Pembunuhan juga baru mulai di Jawa Timur setelah RPKAD berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Di Bali, pembunuhan massal baru mulai setelah RPKAD pindah dari Jawa Timur ke Bali." BIRO KHUSUS T: Tadi Pak Ben bilang, munculnya tokoh Syam itu membuat pendapat Pak Ben bergeser? J: Ya. Maka itu kami menamakan "Laporan Sementara." Dan sampai sekarang status sebagai laporan sementara tetap dipertahankan. Karena bagaimanapun sebagian besar tokoh-tokoh yang

126 | P a g e


paling penting sudah dibunuh, atau sudah hilang. Dan ada juga yang berkaitan langsung tetapi belum mau ngomong. Jadi harus nunggu. T: Ini bukan bahan dari Cornell Paper, tapi dari Buku Putih yang diterbitkan Sekretariat Negara tahun 1994. Dalam Buku Putih soal Biro Khusus PKI dibahas panjang lebar. Menurut Pak Ben sendiri seberapa besar peranan Biro Khusus PKI ini dalam G-30-S? J: Dalam hal Biro Khusus ini ada beberapa sisi yang sampai sekarang sulit dimengerti. Pertama, pada umumnya partai komunis, di manapun juga di dunia, punya format yang sama. Susunan organisasinya sangat standard. Dan sampai sekarang belum ditemukan partai komunis lain yang pernah menciptakan semacam Biro Khusus. Ini tidak mustahil. Tetapi cukup aneh. Kedua, istilah atau bahasa yang dipakai oleh orang-orang yang dianggap tokoh Biro Khusus ada juga yang mencurigakan. Umpamanya mereka pakai istilah "pembina." Jadi, untuk menggambarkan aktivitas mereka, ada para pembina yang mengadakan pembinaan-pembinaan. Sepanjang pengetahuan saya, ini bukan bahasa marxist dan bukan bahasa komunis. Tapi dari dulu ini bahasanya tentara. Rada aneh kalau waktu itu PKI berlawanan dengan tentara, kok yang dianggap organisasi rahasia PKI itu justru pakai istilah teknis dari tentara? Yang ketiga, sampai sekarang identitas dan nasibnya Kamaruzaman alias Syam itu masih menjadi teka-teki. Setelah memeriksa beberapa dokumen di Amerika, di Indonesia dan di Belanda, ternyata si Syam ini pernah menjadi anggota PSI. Dalam majalah resmi dari PSI namanya pernah disebut pada tahun 1951 sebagai ketua ranting. Kalau tidak salah di Rangkasbitung, Banten. Selain itu ditemukan juga dokumen dalam arsip Belanda di mana Kamaruzaman ini pada waktu revolusi pernah diangkat sebagai orang intelnya Recomba Jawa Barat. Recomba itu pemerintah federal buatan Belanda. Itu bisa juga. Karena pada waktu itu ada juga patriot-patriot yang pura-pura jadi pegawai Belanda untuk mengetahui rahasianya Belanda. Tapi toh rada aneh. Terus di koran-koran Indonesia ada informasi bahwa pada akhir tahun 50-an Kamaruzaman nongol sebagai informan dari komandan KMK (Komando Militer Kota) Jakarta. Jadi Syam ini orangnya cukup misterius. Jelas dia dikenal baik oleh pimpinan PKI. Tetapi dia juga pegang peranan di Recomba, di PSI, di tentara, dsb. Sampai sekarang serba misterius. Di mana kesetiaannya? Buat saya tidak jelas. Walaupun pemerintah mengumumkan bahwa Syam sudah dieksekusi, itu masih disangsikan kebenarannya. Mungkin dia cuma disimpen saja. Yang terakhir, ini kesan saya waktu mengikuti pengadilan Sudisman. Di sana Syam diberi kesempatan untuk omong panjang lebar. Saya bisa membandingkan kesaksiannya dengan kesaksian Sudisman. Itu sangat berbeda. Kesaksian Sudisman itu mengesankan, jelas, mendalam dan bahasanya teratur. Sedangkan kesaksian Syam itu bukan main kacau-balaunya. Dia banyak memakai bahasa-bahasa dari jaman revolusi yang sudah tidak berlaku lagi. Malahan seolah-olah orangnya itu agak sinting. Jadi sulit masuk di akal kalau orang seperti ini menjadi kepala biro yang sangat rahasia dan penting. Jadi banyak hal yang masih belum jelas. T: Pak Ben mengikuti sendiri pengadilan Sudisman. Dia satu-satunya pucuk pimpinan PKI yang diadili. Apa kesimpulan Pak Ben dari pengadilan Sudisman itu? J: Dari kesaksian Sudisman saya dapat kesan bahwa dia merasa diri dalam keadaan di mana partai yang ikut dia pimpin itu dihancurkan secara mengerikan. Ratusan ribu yang mati. Dan dia sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang Jawa merasa bertanggung-jawab. Bagaimanapun, kalau pimpinannya baik dan beres seharusnya hal seperti itu tidak terjadi. Karena itu dia menamakan pembelaannya itu "Uraian Tanggung Jawab."

127 | P a g e


Dia tidak mau debat tentang soal ini-itu. Dia cuma bilang, "Bagaimanapun juga, sebagai pimpinan tertinggi yang masih hidup, saya memakai kesempatan ini untuk meminta maaf atas apa yang terjadi." Sudisman tidak pernah bilang bahwa dia ikut merencanakan G-30-S. Dia cuma bilang bahwa rupanya ada unsur-unsur PKI yang terseret Dia tidak membicarakan soal Biro Khusus. Tidak membenarkan dan juga tidak membantah adanya. Waktu Syam memberi kesaksian, Sudisman tidak mau melihat mukanya dan tidak mau menjawabnya. Yang jelas, untuk sebagian besar dari saksi-saksi waktu itu informasi tentang adanya Biro Khusus itu sesuatu yang mengejutkan sekali. Jelas mereka sama sekali tidak tahu menahu. PERANAN RPKAD T: Ini catatan dalam Cornell Paper. Pasukan RPKAD sampai di Semarang tgl 19 Oktober. Bentrokan pertama dengan ormas PKI terjadi di Boyolali tgl 21 Oktober. Selama 3 minggu, tgl 1 sampai 21 Oktober, tidak ada bentrokan berdarah. Walaupun pemberitaan di koran, TV dan radio tentang Lubang Buaya sangat memanaskan suasana, menyebarkan ketakutan, dst. Bagaimana Pak Ben menjelaskan 3 minggu tanpa bentrokan ini? J: Saya kira sebagian karena kekuatan sosial pada tingkat sipil cukup seimbang. Jadi orang merasa bahwa organisasi PKI dan keluarga besar PNI itu kira-kira seimbang. Di Jawa Tengah NU itu tidak begitu berpengaruh. Pertama orang merasa tidak ada kelompok yang dominan. Dan walaupun suasana tegangnya bukan main, saya nggak yakin bahwa orang Jawa Tengah, kalau tidak ada orang yang mengipasi mereka, mau cepat-cepat membantai tetangganya. Kita harus ingat di desa-desa, di kota-kota, orang PKI itu bukannya bergerak di bawah tanah. Mereka itu tetangga, yang saban hari ketemu, masih famili, dsb. Banyak anggota PNI yang punya saudara PKI, dsb. Kalau tidak dibikin suasana yang luar biasa tegangnya tidak akan terjadi apaapa, dalam arti pembantaian. Justru pentingnya kedatangan RPKAD adalah orang-orang anti PKI merasa bahwa angin sudah berada di pihak mereka. Mereka yang mau netral dapat petunjuk dari RPKAD kalau membuktikan kamu bukan orang PKI maka kamu harus membunuh PKI. Ini khususnya ditujukan kepada pemudapemuda, pemuda Islam, pemuda Banteng, pemuda Kristen, Katolik, dsb. Jadi kalau tidak ada pembantaian sebelum RPKAD datang. Itu justru menunjukan apa yang terjadi tidak spontan. PKI sendiri juga takut. T: Kesatuan-kesatuan yang mendukung G-30-S itu dari Diponegoro, lalu mereka menguasai Jawa Tengah. Lalu RPKAD datang. Bukankah kedua kekuatan itu seimbang? J: Itu benar pada hari-hari pertama. Tetapi jangan lupa bahwa Suherman, Maryono, Usman, dkk, itu hanya berkuasa selama kira-kira 48 jam. Setelah itu Pangdamnya, Suryosumpeno, sempat ambil kembali posisi sebagai panglima. Lalu orang-orang ini hilang entah ke mana. Bahwa ada kesatuan-kesatuan di Jawa Tengah yang bersimpati pada PKI, itu mungkin sekali. Karena sebagai kelompok teritorial bagaimanapun mereka berada di tengah masyarakat Jawa Tengah. Tentara ini sedikit-banyak akan membantu PKI. Tapi kira-kira mulai tanggal 3 Oktober, pimpinan Diponegoro tidak lagi di tangan perwira-perwira yang pro G-30-S. Dan kesatuan-kesatuan yang dicurigai itu langsung ditarik ke daerah lain. Tapi, ini dapat dibuktikan, pembunuhan juga baru mulai di Jawa Timur setelah RPKAD berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Di Bali, pembunuhan massal baru mulai setelah RPKAD pindah dari Jawa Timur ke Bali. Kalau membandingkan tiga propinsi ini, tiga minggu yang tenang di Jawa

128 | P a g e


Tengah itu aneh. Lebih aneh lagi karena ada enam minggu yang tenang di Jawa Timur. Dan malahan ada dua bulan yang tanpa pembunuhan di pulau Bali (bersambung).

BEN ANDERSON TENTANG PEMBUNUHAN MASSAL-65 (5) Bagaimana pembunuhan massal itu dilaksanakan? "Faktor yang pertama adalah policy atau kebijaksanaan dari pimpinan tentara di Jakarta yang diwujudkan dengan pengiriman RPKAD ke Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Senjata, latihan, perlindungan, kendaraan, dsb, dikasih kepada kelompok-kelompok pemuda yang mereka hubungi." Mengapa orang mau disuruh membunuh? Mau dipakai sebagai alat? "Itu mungkin menunjukan gejala yang lebih mendasar. Buat saya faktor yang utama adalah keadaan ekonomi. Mulai kira-kira tahun 1961-62 inflasi di Indonesia melejit secara mengerikan." Tentang konflik antara kelompok agama dengan PKI, "Ini timbul sebagai akibat Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil." PEMBUNUHAN MASSAL T: Sekarang (1996) hampir semua koran di dunia melaporkan orang PKI yang dibunuh pada tahun 1965 itu jumlahnya sekitar 500 ribu. Misalnya dalam editorial New York Times (1 Ags), The Economist (3 Ags) dan editorial Washington Post (20 Ags). Dalam pemberitaan media di Indonesia, jumlah korban ini jarang diungkapkan. Dan siapa yang jadi korban itu juga tidak dijelaskan. Tahun 1985, dalam majalah Indonesia nomor 40, Pak Ben bilang, "Probably between 500.000 and 1.000.000 Indonesians died at the hands of other Indonesians." J: Pertama harus dikatakan bahwa tidak ada orang yang tahu persis berapa jumlahnya orang yang dibunuh pada waktu itu. Angka 500 ribu itu diambil dari pernyataan Adam Malik dan pernah juga dari Soedomo. Tapi apa mereka sendiri tahu? Itu nggak jelas. Itu cuma perkiraan. T: Menurut Pak Ben apa sebab terjadinya pembunuhan massal selama akhir 1965 itu? J: Kalau sebab-sebab ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah policy atau kebijaksanaan dari pimpinan tentara di Jakarta yang diwujudkan dengan pengiriman RPKAD ke Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Mereka ingin supaya PKI dihancurkan dan mereka ingin juga bahwa ini tidak hanya dikerjakan oleh tentara tapi juga oleh kelompok-kelompok yang mau dijadikan sekutu untuk membangun apa yang belakangan dinamakan Orde Baru. Jadi mereka menyertakan warga Banteng, NU, Katolik, Protestan, dsb. Karena itu senjata, latihan, perlindungan, kendaraan, dsb, dikasih kepada kelompok-kelompok pemuda yang mereka hubungi. Jadi kalau policy pimpinan tentara ini tidak ada, kemungkinan terjadi pembunuhan massal itu saya kira tidak besar. Tetapi mengapa orang mau disuruh membunuh? Mau dipakai sebagai alat? Itu mungkin menunjukan gejala yang lebih mendasar. Buat saya faktor yang utama adalah keadaan ekonomi. Mulai kira-kira tahun 1961-62 inflasi di Indonesia melejit secara mengerikan. Saat itu saya sendiri ada di Indonesia. Saya lihatsaban minggu itu harga barang bisa berlipat ganda. Duit tidak ada arti sama sekali. Khususnya bagi orang-orang gajian itu menimbulkan suasana yang panik. Kalau pejabat gajinya tidak berarti lagi, mereka cepat-cepat lari ke dunia korupsi, catut, dsb. Orang melarikan duitnya untuk beli tanah. Karena tanah dianggap sesuatu yang bisa mempertahankan harganya. Keadaan ekonomi waktu itu menimbulkan suatu kegelisahan di seluruh Indonesia. Orang merasa masa depannya sangat gelap, tidak normal dan serba tak tentu. Ini yang penting. Terus, ada kemiskinan yang luar biasa. Saya ingat waktu itu jalan-jalan di Yogya-Solo, banyak orang yang geleparan di pinggir jalan. Orang yang mati karena busung lapar. Bung Karno sendiri

129 | P a g e


tidak malu untuk bikin propaganda supaya orang makan tikus sawah. Dan dia sendiri mengaku pernah makan tikus sawah. Saya sendiri nggak percaya. Tapi itu penting. Ketiga, konflik antara kelompok agama dengan PKI. Ini timbul sebagai akibat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH). PKI memperjuangkan Land Reform justru ketika tanah menjadi sangat penting, beras menjadi sangat penting, pembagian hasil menjadi sumber konflik yang luar biasa. Apalagi dalam hal Land Reform salah satu pengecualian yang penting adalah tanah-tanah yang menjadi milik dari lembaga agama – umpamanya mesjid, surau, gereja dsb -- tidak boleh diganggu gugat. Dalam suasana seperti itu orang-orang yang punya tanah lebih, supaya bisa tetap pegang tanahnya, lebih sering justru menyerahkannya kepada wakaf, kalau Islam. Dan lembaga yang seperti itu juga untuk yang Kristen. Di mana dia bisa ikut sebagai pimpinan. Jadi seperti dilaporkan oleh Lance Castles dalam artikelnya dalam majalah Indonesia pada tahun 1966 itu, kita ambil contoh pesantren Gontor. Dalam satu tahun tanah yang dimiliki oleh Gontor ini bisa bertambah sepuluh kali. Jadi dengan mendadak lembaga agama menjadi tuan tanah yang terbesar. Kalau orang-orang kiri, orang-orang yang pro-Land Reform, mau ribut soal tanah ini, mereka langsung berhadapan bukan dengan individu tuan tanah tapi langsung menghadapi lembaga agama. Banyak orang tergugah untuk membela. Mereka bukannya mau melindungi tuan tanah tapi bagaimanapun mereka pasti mau melindungi atau membela lembaga agama mereka. T: Pembunuhan massal terjadi di desa-desa Jateng, Jatim dan Bali. Di Jateng yang dominan itu Islam abangan. Di Jatim Islam santri, dan di Bali itu semuanya Hindhu. Tapi di Jawa Barat, tidak ada pembunuhan besar-besaran. Padahal Jabar adalah daerah yang Islamnya paling taat, daerahnya Masyumi. Pemenang Pemilu-55 dan Pemilu Daerah-57 di Jabar adalah Masyumi. Bagaimana Pak Ben memahami hubungan antara pembunuhan massal ini dengan agama penduduk setempat? J: Isu agama ini gampang dipakai selama PKI dapat dianggap sebagai kelompok anti agama. Dan harus diingat bahwa paman Karl Marx pernah mengatakan bahwa agama itu candu supaya masyarakat tidak menghadapi realitas siapa yang menindas. Ini sulit dicabut oleh PKI, walaupun mereka berusaha supaya tidak confrontational terhadap agama. Tapi isu agama ini gampang dipakai. Apalagi di negara komunis pimpinan agama diusir, Uni Soviet itu atheis, dsb. Jadi bagaimanapun isu agama ini salah satu alat pemukul di kalangan lawan PKI. Tetapi waktu mengikuti pengadilan Sudisman, saya lihat banyak saksi-saksi dari pihak PKI. Dan hanya sedikit -- Sudisman sendiri, mungkin satu-dua lagi -- yang tidak mau ambil sumpah secara agama, menggunakan Al Qur'an, Al Kitab, dsb. Jadi saya yakin sebagian besar dari orang-orang PKI itu sebenarnya juga orang beragama. Itu faktor penting. Soal perbedaan antara daerah-daerah memang menarik. Karena pembunuhan ini tidak terjadi di mana-mana secara merata di seluruh Indonesia. Di sini kami bisa melihat betapa menentukan faktor pimpinan tentara lokal. Ambil contoh umpamanya Jabar. Pada tahun 68 saya sempat mewawancara jenderal Ibrahim Adjie yang pada waktu peristiwa dia menjadi Pangdam Siliwangi. Pada waktu itu dia dianggap sebagai saingannya Suharto, lalu dibuang ke London jadi Dubes di sana. Saya ngomong lama sama beliau. Saya tanya, kenapa kok tidak ada pembunuhan besar-besaran di Jawa Barat? Sebenarnya memang ada, umpamanya di Indramayu, tetapi tidak meluas. Dia bilang, "Itu sebabnya karena saya tidak ingin ada pembantaian di Jawa Barat. Karena merasa bagaimanapun ini sebagian besar orang biasa,

130 | P a g e


orang-orang kecil. Akan mengerikan kalau mereka itu dibunuh. Saya sudah kasih perintah kepada semua kesatuan di bawah saya, orang ini ditangkap, diamankan. Tapi jangan sampai ada macemmacem." Ternyata kewibawaan si Adjie yang terkenal jenderal kanan, yang dekat dengan Amerika, itu berlaku penuh. Sebaliknya di Jawa Timur pimpinan tentara pada waktu itu lemah. Saya lupa nama panglimanya. Mungkin Sunaryadi? Tapi jelas kolonel-kolonel, komandan Korem merasa bisa bergerak dangan sendirinya. Umpamanya Danrem di Kediri yang masih famili dengan salah satu jenderal yang dibunuh di Jakarta, itu mengambil inisiatif sendiri. Sebagian timbul karena perpecahan. Kalau RPKAD sudah masuk orang merasa bahwa untuk selamat mereka harus berbuat sesuatu. Di Bali juga begitu. Ini menarik dan penting. Karena di Jawa Barat, di mana RPKAD tidak pernah putarputar, justru tidak terjadi pembantaian. T: Mengapa tidak ada perlawanan dari orang PKI? J: Ya karena mereka tidak punya senjata. Mau apa? PENGARUH LUAR NEGERI? BUDAYA? T: Bagaimana pengaruh faktor luar negeri? J: Daftar orang PKI yang dibikin orang kedutaan Amerika itu? T: Ya. Orang kedutaan AS itu kan bikin daftar 5 ribu orang PKI, lalu dia serahkan ke Suharto. J: Saya juga kenal dengan orang Amerika itu. Karena waktu di Jakarta saya kadang-kadang ke Kedutaan Amerika dan ini orang memang punya obsesi yang aneh. Mungkin karena dia dididik sebagai Kremlinologist, dia sibuk bikin daftar dari orang-orang PKI. Pada waktu itu menjadi bahan ketawaan pegawai di kedutaan sendiri. Seolah-olah tentara Indonesia tidak pernah bikin daftar. Padahal mereka jauh lebih mengikuti seluk beluknya politik di Indonesia dari pada orang Amerika. Pada waktu itu orang kedutaan Amerika yang dapat berbahasa Indonesia dengan fasih, boleh dikatakan baru satu-dua. Saya tidak percaya bahwa tentara memerlukan daftar yang dibuat oleh pegawai kedutaan Amerika. PKI itu tidak di bawah tanah. T: Salah satu studi Pak Ben yang lain adalah tentang "Mitologi dan Toleransi Orang Jawa," terbit tahun 1965. Bagaimana Pak Ben menjelaskan pembunuhan massal itu dari pemahaman tentang budaya Jawa? J: Saya merasa kita harus membedakan kebudayaan dalam keadaan normal, ketika tidak ada ketegangan mencekam, tidak ada suasana ketakutan yang luar biasa. Kalau melihat kehidupan sehari-hari dari orang Jawa, apalagi orang Jawa Tengah, mereka berusaha menghindari konflik yang terbuka, dsb. Tapi dalam masyarakat apapun juga -- kalau kita lihat sejarah dunia modern -- pembantaian, pembunuhan yang luar biasa kejamnya, bisa timbul dalam suasana ketika orang merasa situasi sudah tidak ada ketentuan. Saya ambil contoh, umpamanya Yugoslavia. Pada akhir kesatuan Yugoslavia orang makin merasa bahwa hukum tidak berlaku, alat negara jelas terpecah, sebagian ikut ini sebagian ikut itu. Situasi ekonomi sudah mulai hancur. Dalam situasi seperti itu orang akan coba menyelamatkan diri sendiri dengan cara apapun. Mereka harus berbuat sesuatu yang dalam keadaan normal tidak mungkin terjadi. Kita lihat umpamanya di Yugoslavia banyak sekali terjadi perkawinan antara orang Serbia dan Bosnia. Dan memang bahasanya sama. Jadi selama tiga puluh tahun sebelum terjadi huru-hara

131 | P a g e


nggak ada masalah. Tapi kalau ketakutan besar sudah mulai, ya bisa terjadi bahwa si bapak yang Serbia terpaksa – supaya tidak dianggap antek karena bininya sebagai orang Bosnia calon penghianat -- dia harus berbuat sesuatu yang kejem, demi keselamatan diri sendiri. Bisa juga dia malah membunuh istrinya sendiri. Dan ini bener-bener terjadi. Kita lihat situasi yang sama umpamanya ketika terjadi pembagian India dan Pakistan oleh Inggris. Dan terjadi juga di tempat-tempat yang lain. Saya yakin di Amerikapun, kalau dalam situasi ketakutan seperti itu, akan banyak kekejaman yang bisa terjadi. Jadi saya merasa ini tidak kontradiktif dengan toleransi sehari-hari orang Jawa. Kekejaman ini harus dikaitkan dengan situasi yang serba tidak tentu. Kita lihat bagaimana setelah peristiwa terjadi tidak pernah ada orang yang nongol di depan umum dengan bangga ngaku bahwa saya telah membunuh seratus lima puluh orang PKI. Malah propaganda dari pemerintah seolah-olah korban dari pihak pemerintah dan dari PKI kira-kira samalah. Jadi tidak ada kebanggaan atas pembantaian. Jaman sekarang istilah yang paling sering disebut adalah trauma. Itu jelas bukan trauma untuk yang mati, karena mereka sudah mati. Trauma justru untuk yang menang dan yang membunuh. Banyak orang yang membunuh akhirnya menjadi gila. T: Orang Jawa sangat dipengaruhi cerita wayang. Dalam cerita wayang, Mahabarata itu diakhiri dengan Perang Baratayuda. Ramayana juga diakhiri dengan perang besar menyerbu Alengka. Apakah ada pengaruh dari budaya wayang ini? J: Mahabarata dan Ramayana itu berasal dari India. Kalau orang Jawa itu pantang menggelarkan lakon Baratayuda karena sangat bahaya. Lakon itu dianggap dapat membawa malapetaka. Jadi itu pantang sekali. Setahu saya cuma ada satu desa di Delanggu, entah karena apa, setiap setahun sekali Baratayuda itu harus digelar. Tapi itupun harus dengan macam-macam upacara sebelumnya. Jadi sulit juga kalau dikatakan bahwa orang Jawa suka Baratayuda (bersambung).

BEN ANDERSON TENTANG PEMBUNUHAN MASSAL-65 (6 - habis) Siapa yang bertanggung-jawab? "Suharto dan pimpinan Angkatan Darat itu bertanggung jawab atas pembunuhan ini, itu jelas." Tentang kesalahan PKI, "Bisa dikatakan bahwa pimpinan PKI yang bertanggung-jawab atas politik partai itu mungkin memang ada salahnya." Lalu Pak Ben membuat catatan panjang tentang kesalahan pimpinan PKI. Tentang anak muda sekarang, "Kalau anak muda mengerti apa yang terjadi, mereka tidak bisa melihat situasi secara hitam-putih. Mereka harus melihat ke depan, jangan cuma menengok kebelakang." Pelajaran apa yang bisa ditarik, "Kita sebagai manusia dalam situasi tertentu bisa menjadi pembunuh. Jadi kita harus berusaha keras supaya tidak timbul situasi di mana sifat binatang di dalam diri kita masing-masing bisa ke luar." PELAJARAN SEJARAH T: Pelajaran apa yang bisa kami tarik dari pembunuhan jenderal-jenderal itu? J: Saya tidak tahu pelajaran apa yang diambil dari pembunuhan jenderal. Kecuali bahwa orang yang hidup dari kekerasan akan dihancurkan oleh kekerasan. Jadi Untung, Supardjo, Latif, dll, harus bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Bagaimanapun kalau orang tidur di rumah tahu-tahu dibrondong mitraliyur itu mengerikannya bukan main. T: Kalau orang Indonesia tahu kebohongan tentang Lubang Buaya, lalu tahu ada pembunuhan massal, bagaimana sejarah akan menilai Suharto?

132 | P a g e


J: Banyak sejarah yang hilang. Ratusan ribu orang yang jadi korban itu tidak bisa bicara lagi. Berapa sebenarnya jumlah yang dibunuh, itu mungkin kita tidak akan bisa tahu dengan pasti. Dan dalam sejarah memang banyak peristiwa pembunuhan atau kekejaman yang kemudian tidak bisa diungkapkan. Misalnya saja sejarah perdagangan budak di Afrika. Kita tidak tahu berapa yang dibunuh, bagaimana dibunuhnya, siapa yang membunuh, dst. Jadi jangan terlalu yakin bahwa seluruh sejarah 1965 ini akan bisa diungkapkan. Sekarang memang banyak sejarah yang dihapus. Kita juga harus ingat bahwa Orba selama ini justru melakukan apa yang suka saya sebut "kebijaksanaan pembodohan" masyarakat Indonesia sendiri. Bukan hanya tentang pembunuhan tahun 65. Tetapi juga tentang bagaimana munculnya kesadaran nasional, sejarah Jaman Pergerakan yang sebenarnya, tentang Jaman Jepang, Jaman Revolusi, dsb. Karena yang mau dijadikan pahlawan itu cuma ABRI. Padahal ABRI kan belum lahir waktu orang lain sudah berjuang puluhan tahun. Tapi toh sekarang mulai terlihat usaha anak-anak muda untuk mencari informasi, untuk menggali kembali sejarah bangsanya. Seperti terlihat dalam buku "Bayang-Bayang PKI" itu, antara lain. Dan memang ini tugas anak muda, kan? Untuk tidak mau dibodohi. Tapi bahwa Suharto dan pimpinan Angkatan Darat itu bertanggung jawab atas pembunuhan ini, itu jelas. Dan bukan pembunuhan ini saja. Mereka juga bertanggung jawab atas ratusan ribu korban pembunuhan di Timtim, dan ribuan lagi orang yang dibunuh dalam kasus-kasus Irian Jaya, Aceh, Petrus, dsb. Sepanjang sejarah Indonesia, termasuk selama Jaman Belanda dan Jaman Jepang, belum pernah ada kelompok penguasa yang tangannya begitu berlumuran darah. Ya, itu fakta. T: Tadi Pak Ben bilang soal pembunuhan di Kediri yang luar biasa kejam. Tapi ada juga propinsi seperti Jabar, di mana pembunuhan tidak meluas. Apa yang bisa dipelajari dari fakta-fakta seperti itu? J: Laporan Cornell itu topik utamanya bukan pembunuhan massal. Tetapi apa yang terjadi dalam Gerakan 30 September. Apa sebabnya terjadi pembunuhan massal? Itu soal lain lagi. Untuk tahu tentang pembunuhan massal itu kita sudah tahu politik dari tentara di pusat. Tapi itu tidak selalu dilaksanakan pada tingkat lokal. Mengapa di Kediri pembunuhan meluas, tadi sudah dibicarakan, karena Danremnya saudara dari jenderal yang dibunuh. Kenapa di Jabar pembunuhan tidak meluas, juga sudah kita bicarakan. Pembunuhan di Aceh juga sangat kejam. Dan di Aceh juga banyak sekali orang Cina yang dibunuh.Itu juga karena inisiatif Pangdam Aceh waktu itu, Ishak Juarsa. Jadi ada dua tingkat. Kebijaksanaan pusat dan kebijaksanaan lokal dari pangdam, danrem, dsb. Studi yang lengkap memang belum ada. T: Ini soal media. Sebelum pembunuhan massal, media massa -- koran, radio, TV -- dipakai Suharto untuk menyebarkan kabar bohong tentang kekejaman PKI di Lubang Buaya. Akibatnya masyarakat jadi tegang, ketakutan, saling curiga. Apa yang bisa kami pelajari dari pengalaman dengan media ini? J: Kita harus belajar menghadapi media massa. Apalagi kalau sudah dimonopoli oleh suatu kelompok. Kita harus skeptis, curiga, jangan cepat percaya. Harus bisa membandingkan informasi dari media yang dikontrol penguasa itu dengan informasi lain, dengan pengalaman diri sendiri, dengan media luar negeri, internet, dll. Karena media massa itu jelas alat penguasa yang dipakai untuk kepentingan penguasa. Bukan hanya di Indonesia, di Amerika juga begitu. Kalau lihat TV di sini selalu saya punya sikap curiga. Pokoknya belum tentu benar. Apalagi kalau media itu condong menghasut si penonton untuk jadi

133 | P a g e


fanatik, untuk membenci, dsb. Kita harus skeptis. Belajar menjaga diri supaya nggak ikut terseret. Saya sudah mengalami keadaan demikian di beberapa negara. Bukan cuma di Indonesia saja. Saya lihat bagaimana media massa di Inggris waktu Perang Malvinas. Media massa di Amerika waktu Perang Vietnam juga begitu. Jadi ini bukan sifat khusus media massa di Indonesia. Tetapi sifat khusus dari penguasa yang kalang kabut atau yang punya maksud jelek. Kalau sekarang, kita bisa lihat umpamanya dalam Peristiwa 27 Juli. Tahu-tahu dicarikan kambing hitam. Sekelompok anak muda yang nggak sampai 200 orang jumlahnya. Ini jelas suatu usaha untuk bikin suasana panik. Untuk menutupi sebab-sebab sebenarnya dari peristiwa itu. T: Menurut Pak Ben apa kesalahan PKI? J: Saya tidak mau bilang bahwa PKI punya salah. Karena PKI itu suatu keluarga besar yang isinya jutaan orang. Saya tidak percaya kalau suatu organisasi yang begitu banyak manusianya, yang begitu beraneka warna, itu punya salah. Tapi bisa dikatakan bahwa pimpinan PKI yang bertanggung-jawab atas politik partai itu mungkin memang ada salahnya. Pertama, pimpinan PKI mungkin tidak betul-betul mengerti atau tidak mempertimbangkan dengan matang kontradiksi yang ada antara strategi politik -- yang berdasarkan pemilihan umum, aktivitas terbuka yang legal, keanggotaan partai yang jutaan -- dengan retorika yang sangat radikal. Retorika PKI waktu itu cocok untuk dipakai dalam perang gerilya. Di mana pada akhirnya perjuangan akan ditempuh dengan jalan kekerasan. PKI menganjurkan banyak sekali orang-orang biasa untuk ikut. Dan mereka jelas tidak pernah ada pikiran bahwa sewaktu-waktu bakal ada pembunuhan besar-besaran. Kalau mau mengajak jutaan orang biasa yang kerja di kantor, di desa, di kampung, untuk ikut suatu partai yang legal, di atas tanah, memakai lembaga-lembaga parlemen, pemilu, dsb. Tetapi sekaligus juga memakai retorika bahwa seolah-olah sewaktu-waktu bakal terjadi krisis yang revolusioner, di mana ini mau dihancurkan, itu mau dihancurkan, maka itu menimbulkan kontradiksi yang lumayan bahayanya. Karena lawan politik yang mendengar retorika seperti itu -- bahwa sekali waktu kamu akan dihancurkan, akan dibeginikan-dibegitukan -- tentu merasa pada akhirnya akan terjadi suatu konflik fisik yang luar biasa dahsyatnya. Jadi dengan sendirinya mereka akan mempersiapkan diri. Dan pada waktu itu justru lawan PKI lah yang punya senjata. Saya pernah dengar-dengar, Mao Tse Tung pernah mengatakan begini kepada pimpinan PKI, "Ini nggak bener. Kalau kamu mau menghancurkan ini, menghancurkan itu, ya itu nggak bisa di kotakota, nggak bisa di parlemen, nggak bisa di tengah orang ramai. Itu harus di gunung, harus bikin perang pembebasan rakyat. Dan sebaliknya kalau kamu betul-betul mau pakai cara parlementer, maka retorika dan analisamu harus cocok dengan situasi dan strategi yang kamu pakai." Jadi dengan demikian ada kemungkinan pimpinan PKI juga ikut membuka kesempatan untuk apa yang kemudian terjadi. Tapi, ya tentu ini cuma pendapat orang luar, seorang outsider. Saya juga merasa, kadang-kadang PKI juga terlalu mencari musuh yang nggak perlu. Umpamanya kampanye terhadap Manikebu (Manifesto Kebudayaan). Itu bukan kelompok yang penting, cuma beberapa orang yang sama sekali tidak berbahaya. Padahal lawan sebenarnya dari PKI itu, ya konglomerat, pimpinan tentara, dsb. Tetapi PKI tidak berani langsung menghadapi mereka. Lalu dicarikan target yang lebih gampang. Secara taktis ini tidak baik. Dan menimbulkan kesan PKI selalu ingin menang sendiri.

134 | P a g e


Pada waktu ada pemilihan umum yang bebas di Indonesia, partai yang paling besarpun tidak bisa dapat pendukung lebih dari 25% dari masyarakat. Tidak mungkin ada suatu organisasi yang bisa menang secara mutlak. Bagaimanapun Indonesia baru akan bisa maju dengan baik kalau ada persekutuan, ada aliansi antara kelompok-kelompok yang beraneka ragam. Selain itu saya juga dapat kesan begini. Ini kesan yang timbul ketika mengikuti pengadilan Sudisman. Pada waktu Sudisman menghadapi kematiannya sendiri, dia tahu bahwa pengadilan itu adalah saat terakhir dia bisa ngomong. Dia banyak melepaskan diri dari bahasa resmi, bahasa formal, bahasa standard dari partainya. Lalu dia mulai ngomong sebagai manusia. Ya tentu bahasa partainya juga cukup banyak. Tetapi pidatonya itu mengesankan justru karena tidak pakai bahasa resmi. Dia ngomong sebagai orang Jawa, sebagai orang Indonesia, orang yang pernah ikut revolusi, yang ikut berjuang, dsb. Itu mengesankan. Jadi sepertinya PKI terlalu mengajak orang untuk ngomong dengan bahasa yang terlalu distandarisasikan, terlalu monoton, terlalu uniform. Sehingga bisa dibilang itu membunuh atau mengurangi kreatifitas. T: Apakah rasa dendam dari mereka yang keluarganya dibunuh itu mungkin bakal muncul sekali waktu nanti? J: Ada kemungkinan bakal muncul individu-individu yang demikian. Tapi jangan lupa bahwa peristiwa ini terjadi 30 tahun yang lalu. PKI sudah hancur selama 30 tahun. Dan kemenangan tentara adalah kemenangan yang mengerikan. Tetapi, dan ini perlu dimengerti juga, bahwa dalam proses membunuh, menyiksa, dsb, ternyata ada juga sebagian anggota partai, malahan juga di kalangan atasnya, yang kemudian ikut jadi penyiksa dan pembunuh. Jadi PKI tidak hanya dihancurkan oleh lawannya. Tetapi sebagian juga dihancurkan oleh anggotanya sendiri. Nah ini suatu luka yang sangat dalam. Kalau anak muda mengerti apa yang terjadi, mereka tidak bisa melihat situasi secara hitam-putih. Dan toh Indonesia sudah banyak berubah. Masalah Indonesia sudah lain dan dunia juga sudah lain. Mereka harus melihat ke depan, jangan cuma menengok ke belakang. Harapan ada di depan. Tidak pernah ada di belakang. T: Dalam periode sejarah yang serem ini, apakah Pak Ben melihat orang-orang yang bisa dianggap pahlawan? J: Saya bukan orang yang gampang mencari pahlawan. Tapi saya tahu ada orang-orang yang semangat dan achlaknya memang saya kagumi. Saya kasih contoh 3 orang. Pertama, Pak Pram tentunya. Yang dengan segala penderitaannya toh bisa menciptakan karya sastra yang luar biasa dan tidak pernah mau tunduk kepada penindasnya. Saya juga angkat topi kepada teman saya yang sudah lama meninggal, si Soe Hok Gie. Yang walaupun aktif melawan PKI, tetapi pada waktu pembantaian massal, penangkapan dan pengiriman ke Buru, dia satu-satunya orang yang pada waktu itu berani mengatakan di pers bahwa ini salah. Dia satu-satunya orang yang menyatakan begitu pada tahun 60-an. Yang ketiga, tentunya almarhum Pak Yap. Dia bersedia membela orang-orang yang sudah pasti akan dihukum mati. Yang notabene adalah lawan politiknya. Tapi dia berusaha keras membela mereka sebagus mungkin. Walaupun karena itu dia sendiri tentu rugi. Karena jadi dibenci oleh penguasa. Apakah mereka ini bisa dianggap pahlawan? Mungkin belum tentu. Tetapi sebagai orang yang punya karakter, punya moralitas, punya integritas, saya mengagumi mereka. T: Kalau di antara politikus?

135 | P a g e


J: Sorry ya, nggak ada yang saya kagumi. T: Kalau di kalangan orang-orang biasa? Pahlawan saya itu orang-orang biasa, pak. Tentu banyak juga orang-orang biasa yang sudah berani ambil resiko untuk menolong korban waktu itu. Atau menolong keluarga dan anak-anak orang yang dibunuh, dipenjara atau dibuang. Atau orang seperti Ibu Pram, dalam memoar Pak Pram di P. Buru, "Nyanyi Sunyi Seorang Bisu." Atau seperti Ibu Oey dalam "Memoar Oey Tjoe Tat." Mereka itu istri yang setia luar biasa dan tabah bukan main. Mereka bisa terus mengurus keluarga ketika suaminya dibuang belasan tahun, waktu anaknya masih kecil-kecil. Mereka kan orang biasa. Mungkin lebih gampang buat jadi contoh. J: Ya. Tentu banyak orang yang bisa kita jadikan contoh. Cuma kita tidak tahu nama mereka. Tapi saya tahu dua contoh. Waktu pengadilan Sudisman saya masih ingat banyak saksi dari PKI, dari atas sampai bawah. Banyak sekali dari golongan atas yang sebenarnya memalukan sekali kesaksiannya. Mereka jelas-jelas mau mencoba mencuci tangan, melarikan diri dari tanggungjawab sebagai atasan. Tapi ada dua orang yang sikapnya bagus. Yang pertama Sri Ambar dari Gerwani. Dan yang paling mengesankan itu seorang anak Cina yang masih muda. Saya tidak ingat namanya. Dia menjadi kurirnya Sudisman waktu dalam persembunyian. Anak muda itu orangnya polos, berani, sopan, dan tidak pernah mau bertekuk lutut terhadap pengadilan. Tentu dia bukan orang yang penting, bukan orang yang dikenal namanya. Tetapi sikapnya hebat. T: Secara umum, pelajaran apa yang bisa kami tarik dari pembunuhan massal-65? J: Kalau tentang pembunuhan massal, ada perasaan umum di Indonesia yang seolah-olah peristiwa serem semacam itu jangan sampai terjadi lagi. Ini suatu yang mengerikan dan memalukan. Pelajaran satu lagi, bahwa kita sebagai manusia dalam situasi tertentu bisa menjadi pembunuh. Jadi kita harus berusaha keras supaya tidak timbul situasi di mana sifat binatang di dalam diri kita masing-masing bisa ke luar (Habis). *** (Wawancara tgl 20 & 23 September 1996). Received on Thu Oct 3 06:10:31 MES 1996 From: [email protected] INDONESIA-L Date: Wed, 02 Oct 1996 To: [email protected] Tulisan ini merupakan penuturan seseorang yang kala itu masih duduk di bangku SMP, dibesarkan di kalangan PNI di kodya Yogya. Terutama membicarakan peristiwa-peristiwa di sekitar tahun 1965 berkatitan dengan kegiatan PNI dan PKI. Cerita ini didasarkan ingatan semata. Sumber berita ada yang dari koran lokal waktu itu, ada pula dari omongan-omongan orang-orang dewasa di sekitarnya. Semoga cerita-cerita berikut ini menambah gambaran sejarah para apakabarian mengenai masa di seputar masa peralihan itu yang sampai sekarang masih banyak memiliki sisi-sisi gelap. Semoga ada netters lainnya yang memiliki cerita sejaman yang berkaitan dapat melayangkan cerita atau pengalaman-pengalaman pribani mereka. Barangkali saja ada sejarawan, atau mahasiswa jurusan sejarah yang tertarik mengangkat salah satu cerita untuk diteliti sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan sejarah.

136 | P a g e


Sejak setahun sebelum peristiwa 1965, saya mulai merasakan ketegangan di antara para pemuda di kampung saya. Terjadi persaingan antara para pemuda Marhaenis dengan Pemuda Rakyat-nya PKI. Konflik langsung memang tidak terjadi. Mading-masing bergaya dengan seragam hitam-hitam. Para pemuda ramai-ramai mewenter baju dan celana panjang menjadi hitam. Para pendukung PNI berseragam celana baju hitam dengan gambar banteng dengan cat putih dipunggungnya dan berbaret merah. Sedangkan PR dengan seragam hitam dengan gambar skorpio atau cancer atau binatang sejenis berdasrkan kelompok dari kampung masing-masing. Para pemuda Marhaenis dari kampung kami sempat berguru kekebalan secara kolektif dan instant. Setelah diwejang oleh seorang guru dan dimandikan di sungai pada malam hari, mereka bisa setiap saat mendapatkan kekebalan sesaat hanya dengan cara berdoa dan memutar badannya bagai baling-baling. Seorang pemuda tetangga menunjukkan caranya ingin jadi banteng dan memang badannya menjadi keras dan bernafas mirip banteng. Tetapi belum pernah terdengar ada konflik antar kedua kubu sehingga perlu memakai ilmu tersebut. Sebagai tetangga, mereka tetap sebagaimana orang Jawa dalam kehidupan ketetanggaan. Di bulan (kalau tak salah) Juni 1965 ada Longmarch Klaten Yogya dalam rangka memperingati ulang tahun PNI. Seperti biasanya waktu itu, para Pemuda Marhaenis meneriakkan "Marhaen Menang". Di tengah jalan, peserta berpapasan dengan seorang anggota Angkatan Darat. Diteriaki "Marhaen Menang" dia balas dengan "Marhaen Bajingan". Rupanya jawaban itu membuat para pemuda marah. Si tentara dihajar di tempat. Akibat dari peristiwa itu, Batalyon 451 dari asal di tentara kroco itu marah. Mereka konon sempat menciduk beberapa pemuda Marnaenis dari rumah masing-masing untuk di hajar di tnagsi mereka. Sehingga waktu itu di Yogya banyak para tokoh PNI dan pemudanya yang setiap malam mengungsi tidur di luar kota untuk menghindari pencidukan. Ternyata, batalyon itulah yang bermarkas di Kenthungan yang kemudian terlibat dalam penculikan Kolonel Katamso, Danrem Pamugkas DIY. Satu hal menarik, istilah ciduk terdengar pertama kali justru dilakkan leh para simpatisan PKI terhadap musuh-musuhnya. Stelah pristiwa 30 September 1965 ketegangan antara aktivis PNI dan PKI memuncak. Beberapa hari setelah tanggal 30 September 1965, salah seorang tokoh Pemuda Rakyat sesumbar bahwa dia telah menyediakan kuburan untuk orang "lor". Dugaan kami, yang dimaksud adalah ketua PNI ranting kampung setempat yang rumahnya tepat di sebelah utara rumah si anggota PR tersebut. Dia sendiri akhirnya diciduk bersama teman-teman lainnya. Anehnya, ketua PKI ranting setempat justru tidak diciduk. Kami, para tetangga tidak berbuat apa-apa. Kami hanya berusaha memaklumi, barangkali dia tidak diciduk karena dia terlihat menaburkan kembang-kembang di atas genteng rumahnya. Juga aneh bagi kami, ternyata salah seorang aktivis PR perempuan, Gerwani, akhirnya menikah dengan seorang anggota Brimob di Jakarta. Kamipun tidak meributkannya. Kami membaca kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh PR dan PKI di kota terdekat, Solo. Yang masih teringat misalnya berita tentang PKI yang membunuh seorang PNI dengan memaku kepalanya agar mirp banteng Memang pembunuhan yang dilakukan terhadap para pendukung PKI tidak diberitakan. Kami hanya dengar berita dari mulut-kemulut. Misalnya pembunuhanpembunuhan terhadap PKI di Kali Wedi, sebuah sungai yang hanya beraliran pasir, yang berhulu di gunung Merapi. Sebagai akibat berita itu, pada saat itu orang tidak mau makan kangkung dan genjer-genjer yang tumbuh di aliran sungai. Juga terdengar pembunuhan terhadap para tokoh PKI di Gunung Kidul. Menurut kabar burung, mereka diikat jempol tangannya dengan kawat di belakang. Dengan mata tertutup mereka disuruh jalan untuk masuk ke terjerumus masuk ke aliran-aliran sungai di bawah tanah yang banyak terdapat di Gunung Kidul. Berita-berita yang dimuat koran di Yogya memang tidak memberitakan pembunuhan dari pihak manapun yang terjadi

137 | P a g e


di DIY. Di kecamatan Prambanan yang terbelah menjadi dua, sisi barat merupakan bagian DIY dan sisi timur bagian Surakarta, Jawa Tengah, pembagian administrasi ini berarti banyak. Pembunuhan-pembunuhan (atau pembantaian) hanya terjadi di bagian propinsi Jawa Tengah. diberitakan, orang-orang PKI yang sebagian besar petani melawan panser dengan pentunganpentungan kayu dan senjata seadanya. Tidak terjadi di bagian DIY yang jaraknya 17 km dari kodya Yogya. Mungkin hal ini dapat dikaitkan dengan telaah Ben Anderson tentang keberadaan RPKAD yang bermarkas di Kartasura, kabupaten Surakarta, yang tidak dikirim ke DIY. Kami waktu itu secara awam memahami gejala ini dengan mengkaitkannya dengan keberadaan kraton Yogya. Barangkali peristiwa saling membunuh itu terhindar dari DIY karena wibawa Sri Sultan HB IX. Peristiwa aneh sering terjadi hampir setia pagi pada beberapa saat pada tahuhn 1967. Kami yang berada di bagian utara Yogya, setiap pagi sekitar jam 6:30 sering mendengarkan suara latihan drumband di arah timur. Seolah di arah RS Panti Rapih. Ternyata orang yang tinggal di sekitar RS itu, mendengar juga dari arah timur lagi. Apakah dari arah Meguwo dimana berada kampus Akabri Udara? hampir tak mungkin karena jaraknya berkilo-kilometer. Tak pernah ada yang tahu persis dimana arah datangnya suara drumband sayup-sayup itu, kecuali dari arah timur. Orang mendugaduga jangan-jangan itu arwah mereka yang terbunuh di arah timur kota. Orang-orang di lingkungan kami yang sempat konfrontatif dengan jauh sebelum peristiwa 30 September 1965 merasa sakit hati difitnah membela PKI. Para mahasiswa KAMI dan KAPPI yang datang dari Jakarta dikawal RPKAD berdemntrasi di Yogya seolah-olah menduduh warga PNI beraliansi dengan PKI. Tahun 1967-an muncul ketegangan baru antara para warga PNI dengan KAMI dan KAPPI yang di motori oleh orang-orang Kauman. Sepat terjadi perkelahian berdarah antara warga PNI dengan 'orang-orang Kauman' pendukung KAMI. Bahkan ada seorang pelari pagi yang tidak jelas kaitannya dengan PNI dibunuh di belakang RS Muhamadiyah, yang terletak di sebelah utara kampung Kauman. Seorang teman yang dulu tinggal di kauman menceritakan bagaimana kakaknya ikut menusuk si pelari pagi itu dengan sebilah keris kecil. Mayatnya tergolek di RS tersebut dan walaupun beritanya masuk koran lokal, tetapi kasusnya tidak pernah diusut. Nama korban pernah diabadikan para tetangganya menjadi sebuah nama gang di selatan setasiun kereta api Tugu, Yogya. Pada waktu itu peta yang ditangkap masyarakat adalah RPKAD mendukung ormas Islam yang bermarkas pusat di Kauman. Sedangkan KKO lebih mendukung pendukung PNI. Pernah terjadi duel antara bersenjata AK antara seorang anggota RPKAD dengan seorang anggota KKO di Kauman. Konon, si RPKAD berada di (loteng) salah satu rumah di jalan KHA Dahlan menantang seorang anggota KKo yang lewat di depannya. Duel dimenangkan oleh si RPKAD dengan kematian si KKO. Para warga PNI juga sakit hati ketika di cap bahwa mereka pnegikut PNI ASU (A-li Sastroamidjojo sebagai ketua dan Ir. SU-rachman, yang di cap bekas PKI, sebagai sekretaris jenderal). Melalui semacam kongress, akhirnya PNI Osa Usep-lah yang tandingan yang direstui pemerintah Orde Baru. Rumor yang berdedar waktu itu mengatakan bahwa delegasi dari DIY dan Kodya diwakili oleh orang-orang dari Kauman, artinya dari ormas Islam, berkedok sebagai anggota 'PNI Osa Usep' berangkat ke kongres nasional dengan dukungan dari Korem dan Kodim. Kalau ini benar, maka praktek-praktek penggembosan PDI tahun ini, dan mungkin juga pada tahun-tahun sebelumnya, sudah dilakukan oleh ABRI sejak hampir 30 tahun lalu dengan modus operandi serupa terhadap PNI. Hanya berbeda obyek penderitanya.

138 | P a g e


Pada masa yang bersamaan, konon juga banyak terjadi peristiwa saling bunuh- membunuh antara warga PNI dan NU di Jawa Timur. Bukannya membunuh warga PKI. Banyak mayat hanyut di sungai Brantas. Juga terdengar kabar adanya seorang anggota RPKAD (?) yang pulang dari tugas Dwikora mendapatkan keluarganya habis dibantai. Dia yang pulang membawa senjata api otomatis mengamuk membabat tetangganya. Peristiwa berdarah yang cukup terbuka pada waktu itu, adalah penyerbuan markas Mbah Suro di Randublatung, sekitar Boyolali (?). Si Mbah ini konon dianggap sakti sehingga banyak orang berguru padanya. Katanya pula banyak murid si mbah yang ABRI. Dari sisi pemerintah si mbah ini dianggap komunis sehingga perlu ditindak. Tetapi padepokannya dijaga oleh orang-orang bersenjata AK di atas menara-menara pengintai. Seorang anggota RPKAD yang kesatuannya menumpas padepokan itu menceritakan bahwa untuk berangkat dari Semarang (?) ke Randublatung kesatuannya terpaksa menyamar sebagai orang sipil bersarung. Karena penjaga menara bersenjata api tidak mau menyerah akhirnya padepokan dan markas mbah Suro diserbu. Waktu itu kiranya masyarakat tidak ada keraguan mengenai perlunya aksi penyerbuan itu. Memang, seperti kata Ben Anderson, apapun bisa terjadi pada masyarakat Jawa jika keadaan dibuat memaksa mereka berlaku diluar batas-batas normal. Akankah kejadian-kejadian seperti tersebut cukup dikubur saja dalam ingatan sebuah bangsa? Tunggal Pratomo

Anatomi Dibalik G30S Oleh: Arnold Lukito http://www.indonesiamedia.com/2009/8/mid/sejarah/Anatomi.htm part 1 http://indonesiamedia.com/2009/08/30/anatomi-dibalik-g-30-s-2/ http://indonesiamedia.com/2009/09/23/anatomi-dibalik-g30s-%e2%80%93-bagian-ke-3/ Dimulai dengan adanya politikal konfrontasi antara Sukarno dengan Malaysia, yang didukung oleh Australia dan Inggris, saat itu memiliki investasi modal yang sangat besar di Indonesia. Lalu dilanjutkan tindakan ―nasionalisasi‖ atau penyitaan perusahaan-perusahaan Inggris mencapai jumlah total US$400 million. Saat itu seluruh investasi modal Amerika juga terancam akan disita, bahkan hampir separuhnya sudah direbut oleh PKI. Tindakan ini adalah balasan atas serangan Amerika terhadap komunis di Vietnam Selatan, setelah G-30-S di padamkan perusahaan-perusahaan itu kemudian dikelolah oleh pimpinan militer sebagai ―bisnis ABRI‖.

139 | P a g e


Setelah terjadi G30S, Indonesia mulai mengembalikan seluruh perusahaan investasi asing yang bergerak didalam sumber bahan mentah dan hasil alam, dari minyak, karet, kopi, dan teh, kepada negara seperti Belanda, Inggris dan Amerika, dll. Kudeta dengan menggunakan G30S berjalan lancar, dan bersamaan dengan pembantaian PKI, dilihat oleh pihak asing berhasil melancarkan kembali bisnis investasi modal. Bahkan Indonesia menciptakan ―UU Investasi Asing pada Januari 1967″, yang menjamin seluruh penanaman modal luar negeri di Indonesia, termasuk adanya bantuan militer, dan perlindungan Armada 7 dari ancaman masuknya ideologi komunisme. Perusahaan perusahaan konglomerat Amerika sangat berpengaruh, menyadari potensi strategis dari Indonesia, dengan menggunakan kekuatan lobby, mereka mendiktekan mandat politik luar negeri Amerika di Washington untuk Indonesia. Hasilnya mendorong terjadinya kudeta G30S yang berhasil memperkuat posisi investasi modal kapitalisme dan kekuatan militer Amerika di Asia Tenggara, setelah PKI ditaklukan. Dari Chase Manhattan Bank, Freeport di Irian Barat, kebun karet ban mobil Goodyear di Sumatra, Unilever, Palmolive dan Lux di Jakarta, Uniroyal, Union Carbide, pabrik mesin jahit Singer dan National Cash Register, Tenneco, menerima kembali hak miliknya. Tidak ketinggalan hampir seluruh perusahaan minyak dari Arco, Caltex, Exxon, Chevron, Shell. Mobil Oil, keuntungan perusahaanperusahaan ini berlipat ganda sejak Presiden Suharto berkuasa.

140 | P a g e


Karena adanya ancaman kehilangan investasi modal yang sangat besar atas sikap politik Sukarno yang sedang kampanye ganyang Malaysia dan anti barat, maka masalah ini dibahas oleh Attorney General Kennedy pada tahun 1961. Lalu dilanjutkan dengan aksi politik dimulai sejak bulan March 4, 1964. Komite 303 memberikan aksi proposal untuk merencanakan ―covert action‖ melibatkan para individual dan group yang telah disiapkan untuk melakukan gerakan darurat di Indonesia. Beberapa bulan kemudian aksi proposal ini dilanjutkan pada musim panas 1964, berkerjasama dengan Foreign Office, mengesahkan aksi politik resolusi untuk Indonesia. Tujuan pemerintah Amerika menciptakan koalisi dan mendukung individual-individual dan golongan-golongan antikomunis sebagai kaki tangan dan ujung tombak di Indonesia. Kemudian propaganda inipun diikuti dengan kampanye anti-pemerintah China, dan juga anti suku Tionghoa Indonesia yang saat itu diasosiasikan dengan pro komunis, maksudnya dengan melakukan demonisasi terhadap seluruh golongan Tionghoa tujuannya memperkecil perlawanan dari mereka baik secara physical maupun ideologi, agar pembantaian PKI berjalan lancar.

Program ini dikoordinasikan di Washington Foreign Office bagian Asia Tenggara dan juga dengan U.S. Ambassador untuk Indonesia pada saat itu, Marshall Green. Rencana ini melibatkan individual yang akan ditunjuk sebagai liason antara US Embassy dan golongan anti komunis, pemberian dana untuk covert-action. Dari aksi politik dilanjutkan dengan aksi militer dilapangan: Seorang anggota pasukan dari US Marines Fleet Forces pada tahun 1986, pernah bercerita setelah terjadinya penculikan G30S di Jakarta, bersama Armada 7 sekitar tahun 1965 mendarat di Tanjung Priok kurang lebih seminggu dalam tugas ―search and rescue‖, untuk menyelamatkan warga Amerika didalam keadaan krisis di Jakarta. Juga bersamaan dengan pemberian bantuan M-16 untuk menumpas gerakan komunis.

141 | P a g e


CIA mengakui kejadian G30S adalah aksi yang paling berhasil dan seringkali dijadikan contoh model untuk kegiatan insurgency di Asia dan beberapa negara Amerika Latin. (Southwood and Flanagan: Indonesia: Law, Propaganda, and Terror, 1983, # 36) Beberapa ahli menekankan cara pola rencana CIA di Laos, Guatemala, Philipine, Argentina, Brazil, Pre-Sandanista Nicaragua, Chile, Zaire, dan di Indonesia dalam G30S pun terlihat adanya persamaan taktik ―menciptakan friksi adu domba‖ diantara beberapa kekuatan badan politik dan 4 golongan kekuatan yang mendukung Jenderal Yani/Nasution vs PKI, pendukung kubu dukungan CIA: Jenderal Soeharto, dan kubu kekuatan terakhir Presiden Sukarno.

Langkah-langkah skenario badan intelijen asing:

142 | P a g e


1.

Dengan psychological propaganda membuat rumor bahwa komunis semakin berambisi, lawan politik Sukarno, yang sangat tinggi nasionalismnya. Digunakan oleh negara China untuk menguasai negara Indonesia.

2. Memberikan bantuan terhadap individual-individual dan kelompok-kelompok yang mampu dan siap untuk menghancurkan golongan komunis. 3. Mendukung kelompok anti Komunis (Dewan Jenderal) didalam lingkungan Presiden Sukarno dengan konsep jelas, yang akan menyatukan kelompok yang tidak mendukung fraksi-fraksi komunis dan menciptakan jurang antara PKI dan majoritas warga Indonesia. 4. Menunjuk dan membimbing calon pemimpin Indonesia yang telah ditunjuk untuk mengambil kuasa setelah ―military covert action‖: Kudeta G30S selesai, PKI dihancurkan, dan siapa yang akan memimpin Indonesia bila Sukarno tewas, maupun disingkirkan dari posisi kedudukan sebagai Presiden Indonesia. 5. Meneliti, memberikan evaluasi, dan memonitor kegiatan kelompok yang anti Sukarno, gunanya untuk mempengaruhi group itu agar selanjutnya, mendukung Presiden anti komunis yang Amerika sudah persiapkan. 6. Secara publik Amerika mendukung group I: Perwira-perwira tinggi pro Western sebagai kelompok anti komunis, dirumorkan sebagai Dewan Jenderal, yang akan melakukan kudeta pada 5 Oktober 1965. 7. Namun dibalik group I, secara rahasia badan intelijen asing juga mendanai group II, tanpa sepengetahuan Dewan Jenderal, maupun publik, menunjuk Suharto sebagai pewaris kuasa negara Indonesia, untuk menggantikan Presiden Sukarno. Dibalik layar Suharto berkerjasama dengan US mendukung diciptakannya Dewan Revolusi bersama orang kepercayaanya yaitu: BrigJen Supardjo sebagai Teknikal Komando, Kolonel Suherman, Kolonel Marjono, LetKol Usman Sastrodibroto, Mayor Sujono, Kolonel Latief, LetKol Untung, didukung 5 dari 7 batalion Diponegoro dan juga Brawijaya. Dikemudian hari Suharto menyiapkan TNI RPKAD dibawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhie Wibisono, berkerja sama dengan 4 Ketua Nadhatul Ulama, dan pemuda Ansor, sebagai bagian dari pembersihan komunis Indonesia.

143 | P a g e


8. Setelah CIA berhasil mengontrol 4 kubu kekuatan yang berlawanan, maka dilanjutkan dengan menciptakan ―trigger-point untuk menciptakan Domino effects‖‖ agar terjadi konflik perebutan kekuasaan didalam negara Indonesia, dengan cara membocorkan sebuah ―dokumen penting‖ pada September 14, 1965. Intinya bahwa Dewan Jenderal akan melakukan Kudeta pada 5 Oktober 1965. Kemudian pemimpin ABRI melakukan rapat emergency pada tanggal 18 September membahas kebenaran rumor dan tindakan apa yang harus dilakukan, dan rapat terakhir dilakukan pada September 30. 9. Dewan Revolusi yang dikepalai oleh LetKol Untung diberikan lampu hijau untuk melakukan counter-kudeta terhadap Dewan Jenderal pada 30 September, dengan menggunakan nama Presiden Sukarno sebagai alasan untuk menculik. 10. Melibatkan keberadaan ―2000 low level PKI‖ di Halim, didalam kejadian G30S, sebagai alasan keterlibatan komunis dalam G30S, diikuti oleh propaganda, fitnah dan penghianatan. Pada bulan November 1965, Suharto mengesahkan Tim Pembersih Khusus dipimpin Kolonel Sarwo Edhie Wibowo untuk menumpas PKI, dilanjutkan dengan pembataian masal yang dimulai dengan pemberian ―5000 hit lists‖ dari pihak Amerika. Dimana dikatakan adanya pengecekan daftar nama yang sudah dieliminasi. Pemberian sejumlah radio telekomunikasi dari Amerika dan British, tanpa sepengetahuan pihak Indonesia, bahwa frequenzynya secara rahasia dimonitor. Seluruh percakapan dalam radio, selama perencanaan, serta perintah komando dan pembantaian PKI terjadi, didengarkan oleh British inteligen. Komunikasi itu dimonitor selama setahun, dan diterjemahkan oleh British MI6 di Phoenix Park, Singapore, dan British Hong Kong Head Quarters. G30 S telah berlalu, komunism dan sosialism dihancurkan, tembok Berlin telah diruntuhkan pada 1989, Soviet Union terpecah belah, Presiden Boneka Suharto pun akhirnya telah digulingkan.

Walaupun CIA telah mengeluarkan ‖blacked-out‖ dokumen pada 1998 mengenai kejadian 30 September, dan pada tahun 2007, Presiden Suharto Authorized Biography pun memberikan opini mengenai Kudeta G30S, namun inti tulisan dari seluruh sumber buku itu terjadi ―conflict of interests‖, bertentangan dengan banyak fakta bukti-bukti dilapangan yang ada dan telah dianalisa oleh para ahli dokter forensik, bahkan buku dan kesaksiannya mudah sekali dituduh sebagai lanjutan fabrikasi dari kejadian yang sebenarnya. Terutama buku Suharto‘s Authorized Biography lebih menitik beratkan bahwa dirinya sebagai pahlawan bangsa dan kuatnya keterlibatan PKI didalam G30S, akan tetapi kurang dapat memberikan bukti-bukti keterlibatan PKI secara langsung, selain hanya alegasi politikal motive, bahkan Suharto dalam buku itu terlihat berusaha keras menutupi keterlibatan dirinya didalam aksi rencana awal G30S. Sedangkan hampir selusin

144 | P a g e


buku yang ditulis diluar Indonesia intinya adalah hypothesis yang mejelaskan bahwa PKI dan Presiden Sukarno adalah pihak yang menjadi korban perebutan kekuasaan didalam negara Indonesia, dengan MayJen Suharto sebagai pewaris kuasa satu-satunya, yang mengenal dengan baik seluruh pelaku konspirator G30S, dan secara rahasia terlibat dari awal sampai akhir didalam melaksanakan sinkronisasi rencana US untuk menggulingkan Presiden Sukarno. Pada tanggal 30 September 1965, Presiden Sukarno memberikan pidato Musyawarah Besar Teknik(Mubestek) di Stadium Senayan, setelah itu pulang menemui Dewi Sukarno. Menurut informasi yang didapat LetKol Untung mengejar kendaraan Presiden, dan membawa Presiden keliling melewati Istana Merdeka dengan memberikan informasi bahwa Istana Merdeka sudah dikelilingi oleh pasukan-pasukan dari luar daerah, padahal mereka adalah pasukan Tjakrabirawa. Lalu mengusulkan untuk ke Halim dengan alasan keselamatan dan nyawanya terancam. Akan tetapi banyak yang spekulasi bahwa LetKol Untung mencoba memenuhi rencana awal yang akan mengindikasikan bahwa Presiden Sukarno adalah bagian dari perencana G30S, dan menggunakan Halim sebagai Markas Operasi. Beberapa urutan kejadian pada October 1, 1965 dan bulan-bulan berikutnya terlihat sangat jelas tetapi cerita detail penculikan masih tetap menjadi misteri, artikel ini akan berusaha merekonstruksi kejadian semaksimal mungkin, walaupun banyak data yang telah hilang didunia politik Indonesia. Yang pasti para Dewan Jenderal telah diculik dan dibunuh pada malam September 30, 1965. Dilanjutkan dengan tuduhan terhadap warga Indonesia termasuk etnis Tionghoa (Southwood and Flanagan: Indonesia: Law, Propaganda, and Terror, 1983, # 53) sebagai anggota PKI, tanpa adanya pengadilan resmi, majoritas dibantai menggunakan pisau dan golok, sebagaian dianiyaya, ada yang dipaksa menggali kuburan masal, dan juga ada yang dilemparkan kedalam goa, namun banyak korban yang dibuang kekali, kejadian ini berlaku diseluruh pelosok Indonesia akan tetapi kebanyakan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, dan Bali. Kudeta ini sangat mudah dilakukan, karena terjadinya legitimasi propaganda media dan badan inteligen.

Pagi hari 1 Oktober satu group pimpinan TNI melakukan pelanggaran manusia, melakukan summary executions, pembunuhan systematic, penyiksaan, untuk mendukung kekuatan politik Suharto dan dalam usaha mengambil alih kuasa ABRI saat itu (Southwood and Flanagan: Indonesia: Law, Propaganda, and Terror, 1983, # 49) Counter Kudeta ini menggunakan kekuatan militer dengan alasan menghancurkan kaum komunis, yang sangat kritikal dengan terjadinya korupsi didalam tubuh Bisnis TNI pada tahun 60an. Akan tetapi Suharto dengan cepat menyusun kekuatan dalam waktu 4 bulan didalam sejarah

145 | P a g e


pembantaian rakyat Indonesia yang sangat keji.(Chomsky, Noam and Herman16581231, Edward S. The Washington Connection and Third World Fascism, 1979, #206) Sejarah politik Indonesia sejak 1965 adalah politik pelanggaran HAM, warga menghilang diculik, mahasiswa meninggal secara misterious seperti kecelakaan, dan segala macam kejadian. Kekejian teror yang membuta bukanlah cara efektif negara untuk menaklukan warga Indonesia sendiri. Bahkan rezim yang paling brutal akan memanipulasi hukum seperti Nazi Germany, dan Stalin di Russia tidak terkecuali, termasuk Suharto. Akan tetapi UU negara melegalisasikan ―martial law‖ KOMKAMTIB (Bunge, Frederica M: Indonesia: A Country Study. Wasington HQ, Dept of the Army 1983) sebagai Dwi-Fungsi ABRI ―organisasi state teror‖ memang dimaksudkan untuk mendukung kebijaksanaan Suharto. Total jumlah korbanpun tidak dapat dipastikan tapi diperkirakan dari 1-3 juta korban, sebagai Genocide kedua terbesar setelah korban Nazi dalam Perang Dunia II. Sukarno seorang kharismatik, Bapak Kemerdekaan Indonesia, sudah memimpin hampir 20 tahun. Sukarno secara politik bermain mata diantara 2 ideologi: dunia barat dan blok sosialis/komunis. Dengan cerdiknya menciptakan ideologi baru; Nasakom, singkatan dari nationalism, agama dan komunis. Saat itu Partai Komunis Indonesia sangat kuat. Dikatakan memiliki 3 juta anggota dengan 10 juta pendukung, menjadikan PKI nomor 4 di Indonesia dan partai komunis yang berpengaruh diluar China dan USSR. PKI secara umum mendapat dukungan politik Presiden Sukarno, akan tetapi tidak membuat dirinya sebagai seorang komunis sejati.

Walaupun Sukarno adalah Presiden seumur hidup namun tidak memiliki kekuatan untuk menjadikan dirinya seorang diktator. Pihak militer dan pemegang elite politik mampu membatasi langkah kekuasannya. Lebih lanjut para pemegang kuasa militer seperti loose cannon ―mereka dapat bertindak tanpa persetujuan dari Presiden Indonesia‖, seperti menghentikan demonstrasi, menutup penerbitan surat kabar, menculik, dan melakukan penyiksaan didalam interogasi terhadap pemimpin oposisi politik dan ketua PKI. Sukarno mendirikan PNI ditahun 1927, partai ini dilarang Belanda. Sebagai ketua partai, dipenjarakan oleh pemerintah pada tahun 1930, setahun kemudian dibebaskan. Partai ini lalu dibubarkan tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, karena adanya perbedaan pendapat, dianggap kurang diperlukan? Kemudian pada tahun 1947-1948 PNI diaktifkan kembali. Kepemimpinan PNI tidak lagi diurus oleh

146 | P a g e


Sukarno, dan para pemimpin PNI didaerah-daerah, majoritas mendukung ideologi komunis, pada 1965 sekretaris jenderal PNI dan banyak dari para anggota menjadi target dan korban pembunuhan masal, dianggap pendukung PKI. Sebagai Presiden Indonesia yang dikatakan memiliki IQ sangat tinggi, tetapi Sukarno tidak memiliki partai politik, dan tergantung terhadap keberadaan PKI untuk kebijaksaan politik di Indonesia, badan intelijen asing pun menilai MenLu Dr Subandrio adalah pewaris kuasa Sukarno yang tidak disukai Amerika karena mendukung ideologi komunisme. Sukarno seringkali mengatakan setelah Indonesia merdeka dari Belanda bukan berarti akhir dari pergolakan politik didalam tanah air. Selalu didalam pidatonya mengingatkan seluruh rakyat Indonesia perlunya kelanjutan dari kemerdekaan untuk menciptakan negara adil sejahtera, dan makmur. Namun orasinya meninggalkan persepsi dan definisi berlainan diantara seluruh rakyat Indonesia juga terhadap badan intelijen asing yang selalu melakukan analisa politik terhadap apa yang diucapkan dan apa yang akan dilakukan oleh Presiden Sukarno selanjutnya. Tingkah laku Sukarno sangat meresahkan pemimpin-pemimpin negara barat, bahwa PKI akan menjadikan Indonesia berideologi Sosialisme/Komunisme (―ekonomi kerakyatan‖ sosialisme/komunisme dijanjikan oleh Mega/ Prabowo dalam Pemilu 2009).

Sukarno berhasil mengalahkan PKI dalam konfrontasi ditahun 1948. Namun PKI dapat meraih sukses simpatisan didalam eleksi Presiden tahun 1955. Kemudian PKI naik menjadi partai yang sangat berpengaruh pada pemilihan partai legislatif tahun 1957 (US Army‘s 1983 Areas Studies Handbook on Indonesia), tentu sebagai politisian Sukarno menyadari ada baiknya berkerja sama untuk kebaikan bersama. Karena PKI telah membentuk SOBSI organisasi buruh hampir diseluruh daerah dan memiliki anggota sangat besar yang dapat membuka jalan untuk memberikan keadilan serta kesejahteraan terhadap seluruh rakyat. Bahkan Sukarno mengharuskan pegawai negeri mempelajari prinsipal Nasakom dan teori Marxis untuk studi banding. Diawali kunjungan Sukarno menemui Mao Tse Tung ke Peking pada November 1964, kemudian Dr Subandrio menerima kunjungan ketua partai komunis China, Zhou En-Lai, di Istana Bogor April 20, 1965. Setelah itu Sukarno pada bulan Augustus memberikan pidato diperlukannya sebuah pasukan kelima, diluar seluruh pasukan militer dan polisi. Pemerintah Amerika dan media barat

147 | P a g e


memberitakan bahwa Sukarno membeli 100,000 AK-47 dari China untuk mempersenjatai pasukan milisia, semua senjata disimpan didalam gudang senjata TNI-AU di Halim Perdana Kusumah. Ketika 2000 Gerwani dan Pemuda Rakyat mendapatkan latihan militer terutama dalam cara barisberbaris, sejak bulan July 1965, didalam persiapan untuk mengikuti pawai hari angkatan bersenjata pada 5 Oktober 1965 di Monas. Tujuan utamanya juga dipersiapkan untuk menyerbu Malaysia. Namun anggota level bawahan komunis ini “hanya diijinkan menggunakan senapan kayu!” Juga keberadaan mereka di Halim, secara politik sengaja ―being set-up‖ untuk melibatkan seluruh nama PKI secara langsung kedalam penculikan dan pembunuhan dalam kasus G30S. Dalam pidatonya dibulan Augustus 1964, Sukarno mengucapkan bahwa dirinya menghendaki suatu group revolusi, tidak keberatan apakah mereka berasal dari kaum nasionalis, kelompok agama, atau komunis, dan menambahkan ―Saya adalah kawan Komunis, sebab Komunis adalah rakyat yang tidak gentar melakukan aksi revolusi‖ Lalu pada hari peringatan PKI, April 1965, Sukarno berkata ―Saya mencintai PKI sebagai saudara setanah air, dan bila saya meninggal saya akan merasa kehilangan seorang saudara kandung‖. Sukarno menyetujui konfrontasi dengan Malaysia atas masalah Sabah, 29 December, 1963, pasukan gerilya Indonesia menyerang Kalakan, 50 km didalam daerah Sabah. Hasilnya pasukan Ghurka Inggris dan Malaysia menghancurkan seluruhnya kecuali 6 gerilya menjadi tawanan. Juga 7 Maret 1964 mengirim ABRI dan pasukan Marinir untuk memata-matai kedalam negara itu, namun beberapa tertangkap dan dihukum mati di Malaysia. Sejak tahun 1963 Sukarno mulai melakukan propaganda anti Amerika, seperti melakukan pelarangan mendengarkan lagu Beatles dan group KoesPlus, pelarangan dansa Agogo, dan segala macam apapun yang berbau Amerika. Ketika US Ambassador untuk Indonesia menghadiri acara pawai, Presiden Sukarno dalam pidatonya katakan dalam bahasa Inggris ―go to hell with your aids‖, mengakibatkan US President Johnson pada December 1963 memotong dana bantuan sandang pangan terhadap negara Indonesia. Akan tetapi bantuan militer tetap diberikan untuk menghadapi komunisme. Kemudian pada Januari 1965 Sukarno mengejutkan dunia sebagai negara Asia pertama yang keluar dari PBB, sebagai reaksi protes karena Malaysia mendapatkan kedudukan didalam UN Security Council. Dilanjutkan pada August 1965 Sukarno dalam pidatonya mengatakan akan mengaktifkan pasukan kelima dalam keadaan darurat karena adanya konfrontasi dengan Malaysia. Keadaan ekonomi di Indonesia saat sebelum terjadinya Kudeta G30S sangat parah sekali. Bahkan Sukarno dirumorkan menderita penyakit keras, serta adanya kecemasan dan pelemparan psy-op propaganda dan rumor bila Sukarno meninggal maka PKI akan dihancurkan oleh kekuatan militer. Segala rumor propaganda ini sengaja diciptakan oleh badan intelijen untuk menciptakan krisis politik dan kecurigaan dari setiap lapisan badan negara. Badan intelijen analis dari beberapa negara menilai Sukarno sudah berada diluar jalur dan keputusan bersama diambil bahwa “dirinya harus disingkirkan secepatnya.” Saat itu perang di Vietnam melawan Komunis sedang berlangsung, dunia barat menyadari demokrasi dan sistim kapitalism di Asia Tenggara sangat terancam dengan keadaan politik domestik Indonesia, bahkan PKI berkembang sangat pesat kedalam kabinet negara Indonesia tanpa adanya perlawanan berdarah seperti dinegara-negara Asia Tenggara lainnya. Itulah persepsi yang berlangsung terhadap PKI. Psy-Op Black Propaganda: Tujuan utama kampanye ini, melakukan character assassination/ demonization “memberikan persepsi bahwa kaum komunis adalah mahluk tidak beragama” ini adalah langkah awal untuk mempersiapkan ―hati nurani dan pikiran seluruh warga Indonesia‖

148 | P a g e


sebagai brain-wash, mengisi dan mempengaruhi cara pola berpikir majoritas didalam usaha melancarkan “physical koordinasi” dan kerjasama bagi seluruh group dan individual yang akan melakukan aksi pembantaian PKI. Dalam sensus dari jumlah 40 juta, paling sedikitnya 1/4 sejumlah 10 juta adalah anggota pendukung PKI. Sejumlah 10 juta warga Indonesia, ditambah sanak keluarga, saat itu dibawah ancaman pembunuhan langsung (Southwood and Flanagan: Indonesia: Law, Propaganda, and Terror, 1983, # 74). Provokasi dan hasutan melalui pamplet disebarkan melalui helicopter, radio, koran-koran di Indonesia, dilakukan menggunakan unsur nasionalism, etnis, dan agama seperti: ―Bunuh atau dibunuh, bunuh atau tanah dirampas, Cina Komunis adalah Kafir, bunuh dan habiskan mereka demi kebesaran Islam‖. (Southwood and Flanagan: Indonesia: Law, Propaganda, and Terror, 1983, # 67). Dilanjukan dengan pembantaian masal terhadap 1-3 juta korban yang dilakukan oleh Pasukan RPKAD, direstui oleh 4 ketua NU, dan pemuda milisia Ansor. Hubungan diantara Dewan Revolusi: Karena kerasnya rumor yang didengungkan oleh CIA selama beberapa tahun. Perwira-perwira muda ―percaya‖ dan berkesimpulan bahwa adanya Dewan Jenderal telah melakukan korupsi dan menerima uang sogok dari Amerika. Dengan kehidupan yang sangat mewah dimana seluruh rakyat sedang mengalami kesulitan ekonomi, ditambah bahwa Dewan Jenderal telah menghianati dan akan melakukan Kudeta terhadap Presiden Sukarno pada October 5, 1965. Menurut catatan sejarah pergolakan dimulai dari perwira-perwira yang berasal dari Jawa Tengah, namun di Jakarta dibelakang layar sebuah rencana kudeta dipimpin oleh Jenderal Soeharto, Jenderal Supardjo, Kol Latief, dan LetKol Untung ―kebetulan‖ dipindahkan pada January 1965, ditugaskan memimpin 3 unit Tjakrabirawa, pengawal Istana Presiden Merdeka. Singkatnya dalam hari D-Day ketika semua berkumpul di Halim Perdana Kusumah, Kolonel Latief dan LetKol Untung mengatakan kepada seluruh pasukan bahwa: Malam itu adalah saatnya bertindak terhadap para Dewan Jenderal karena mereka akan melakukan Kudeta terhadap Presiden Sukarno pada Oktober 5, yang akan didukung oleh US, cerita ini dipercayai oleh seluruh anggota pasukan. Mereka diperintahkan untuk menciduk para Dewan Jenderal dengan menggunakan nama Sukarno ―Presiden memanggil dan menunggu di Istana‖. Aksi G30S dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden Sukarno secara detail. Karena hampir tidak mungkin seorang Presiden Indonesia memerintahkan untuk menculik dan membunuh seluruh 7 Jenderal. Sebagai aparat negara bertugas mempertahankan kedaulatan negara, mematuhi perintah atasan, dan sangat percaya apa yang mereka lakukan akan mengembalikan Negara Indonesia, dan akan menyelamatkan Presiden Sukarno. Seluruh anggota TNI malam itu yakin bahwa rencana Kudeta Dewan Jenderal benar akan terjadi, maka LetKol Untung yang diwakili oleh Letnan Satu Doel Arief melakukan operasi militer yang dikenal dengan peristiwa G30S. Hubungan diantara para konspirator perlu diketahui: Jenderal Soeharto secara pribadi mengenal LetKol Untung sebagai anak buah, begitupun terhadap Kolonel A. Latief, Major Bambang Supeno. Dua tahun lalu pada 10 Juli 1963 Suharto diangkat menjadi PangKostrad, dan beberapa hari sebelum 30 September 1965 memerintahkan kedatangan pasukan dari luar daerah ke Jakarta, dan harus diingat Suharto melakukan inspeksi kesiagaan siap tempur, terhadap seluruh unit dari ―pasukan penculik‖ pada 29 September 1965, sehari sebelum kejadian aksi G30S. Bahkan pada 10pm malam itu, beberapa jam sebelum terjadinya aksi penculikan terhadap para Dewan Jenderal, Kolonel A. Latief menemui Suharto, ketika Tommy berada dirumah sakit, untuk memberikan laporan terakhir bahwa rencana yang mereka ketahui bersama akan dilakukan dalam beberapa jam, dan semua berjalan lancar. Namun dalam buku Autobiographynya Suharto

149 | P a g e


mengatakan Kolonel Latief hanya lewat tanpa mengucapkan sepatah katapun, bahkan dalam interviewnya dimuat di media Malaysia, Suharto pernah menuduh Kolonel Latief mencoba untuk menculik dan membunuh dirinya pada malam itu tanpa pasukan, dirumah sakit???? Apakah MayJen Suharto Penghianat: Badan intel asing menghianati para Dewan Jenderal sebagai umpan-pancingan agar G30S terjadi, sedangkan Suharto sebagai pewaris kuasa dalam covert action ini menghianati seluruh sahabat dan para pelaku G30S dan kemudian secara sistematis mengambil alih kuasa ABRI, dengan cara mencuci tangan keterlibatan dirinya dari rencana awal, dan mengeksekusi hampir seluruh Perwira yang melakukan aksi G30S untuk keuntungan dirinya. Yang sangat menarik dan perlu diingat LetKol Untung; didalam sidang Militer berkata ―Bapak(Suharto) telah menghianati saya‖. Setelah Dewan Revolusi berhasil menghancurkan Dewan Jenderal. Pada March 1966, Suharto mengutus 2 Jenderal menemui Presiden Sukarno di Istana Bogor, menghasilkan Super Semar, namun bukti surat itu tidak pernah ditemukan, dan dikatakan hilang??? Pasukan-pasukan TNI-AD yang terlibat dalam aksi penculikan berasal dari: * 1 regu dari Tjakrabirawa diketuai oleh LetKol Untung. * 1 regu dari 454 Jawa Tengah diketuai oleh Major Sukino. * 1 regu dari 530 Jawa Timur diketuai oleh Major Bambang Supeno. * 1 regu Brigade Infantri I diketuai oleh Kolonel A. Latief Awalnya PKI tidak diganggu, untuk melakukan seperti apa yang sudah direncanakan dengan detail dari semula, dan juga untuk mencuci nama semua yang terlibat, Suharto memulai propaganda hitam dengan memberikan bukti-bukti fabrikasi dan mengatakan bahwa PKI beserta Gerwani telah menculik dan membunuh para Jenderal. Walaupun tak satupun terbukti bahwa adanya penduduk sipil yang terlibat dalam aksi penculikan, dan pembunuhan, karena didalam aksi operasi militer, mereka semua berseragam TNI-AD, dan mengendarai kendaraan TNI-AU. Pasukanpasukan dikerahkan menjadi 7 unit, setiap unit bertugas untuk menciduk satu jenderal. Jumlah mereka tidak sama tergantung rumah Jenderal mana yang akan mereka akan kunjungi, bagi yang dikerahkan untuk menciduk Jenderal Nasution dan Jenderal Yani, memiliki lebih banyak anggota pasukan dari unit yang lain. Karena kedua Jenderal ini memiliki anggota pasukan bersenjata didepan rumah mereka, dan mengantisipasi bahwa perlawanan mungkin akan terjadi. Pertemuan di Lubang Buaya dimulai pada 2:00 pagi, persiapan logistik selesai sekitar 3:00 pagi, kemudian satu persatu mereka naik kedalam kendaraan yang telah diperintahkan. Sekitar 3:15 kira-kira selusin bus dan truk yang membawa seluruh pasukan berangkat dari Halim Perdana Kusumah dan tiba 45 menit kemudian, didaerah kawasan Menteng, perumahan elite di Jakarta. Mereka tiba ditarget lokasi sekitar pukul 4:00 pagi. Penculikan terhadap Jenderal Yani: Regu penciduk untuk Jenderal Yani berangkat dari Lubang Buaya dibawah pimpinan Letnan Satu Mukijan, menggunakan 2 Bus dan 2 Truck, dengan pasukan sebanyak 1.5 Kompi. Melewati Jakarta Bypass, kemudian memotong jalan melalui Jalan Rawamangun menuju Salemba, Jalan Diponegoro dan Jalan Mangunsakoro, mereka tiba dirumah Jenderal Yani di Jalan Lembang. Pasukan dibagi menjadi 3 group, yang pertama menjaga belakang rumah, yang kedua menjaga didepan rumah, dan group ketiga dibawah pimpinan Letnan Satu Mukijan dan Sersan Dua Raswad, memasuki perkarangan rumah dan menghampiri rumah. Mereka berdua menyapa pasukan penjaga bahwa mereka menyampaikan pesan penting dari Presiden Sukarno. Melihat seragam Tjakrabirawa

150 | P a g e


mereka tidak menaruh curiga sama sekali, kemudian diikuti oleh group penyerang dengan cepatnya melucuti senjata mereka. Menjawab ketukan dipintu, pembatu rumah tangga membuka pintu, dan secepatnya didorong kesamping. Setelah mereka masuk kedalam rumah, group yang dipimpin oleh Sersan Raswad menjumpai anak laki berumur 7 tahun; Eddy putra Jenderal Yani yang sedang mencari Ibunya. Eddy diminta membangunkan Jenderal Yani, kemudian keluar mengenakan pakaian pajama, Raswad mohon agar Jenderal Yani menemui Presiden sekarang juga. Jenderal Yani meminta tunggu untuk mandi, akan tetapi Raswad katakan tidak perlu mandi, dan tidak perlu tukar pakaian. Karena sadar apa yang terjadi kemudian Jenderal Yani memukul salah satu prajurid, dan masuk kedalam kamarnya secepatnya untuk mengambil senjata, dan menutup pintu berjendela gelas dibelakangnya. Raswad kemudian perintahkan Sersan Gijadi untuk lepaskan tembakan. Sejumlah 7 peluru menembus pintu dan menewaskan Jenderal Yani saat itu juga. Sebagian dari group, yang terdiri dari Raswad dan Gijadi, juga Korporal Djamari, Prajurid Kepala Dokrin, dan Prajurid Satu Sudijono, menyeret jenasahnya keluar dan melemparkan kedalam salah satu bus yang sedang menunggu. Kemudian mereka semua kembali melalui Jatinegara menuju Lubang Buaya, disana Mukidjan melaporkan hasil tugasnya kepada Doel Arief. Penculikan terhadap Jenderal Soeprapto: Karena rumah Jenderal Soeprapto tidak dijaga, maka hanya diperlukan pasukan dalam jumlah kecil. Dengan menggunakan pasukan yang dimuati dalam satu Toyota Truk dibawah pimpinan Sersan Dua Sulaiman dan Sukiman. Jumlah mereka sebanyak 19 orang, dipersenjatai dengan Sten guns, Garrand, dan Senapan Chung. Walaupun Letnan Doel Arief sudah membawa Sersan Sulaiman malam sebelumnya dimana lokasi rumah ini, namun menyasar 2 kali kealamat yang salah di Jalan Besuki. Regu kecil ditempatkan dikiri dan kanan rumah, sementara regu utama memasuki halaman rumah. Kemudian pecah menjadi 3 kelompok, yang pertama dan kedua menjaga pintu masuk utama, dan garasi. Lalu yang ketiga memasuki rumah dipimpin oleh Sulaiman. Malam itu Jenderal Soeprapto tidak dapat tidur, dan diganggu oleh suara anjingnya, lalu Soeprapto berjalan keluar dengan T-Shirt, sarung, dan sandal jepit. Korporal Dua Suparman menjawab sapaan Jenderal Soeprapto, dengan memberikan salut dan katakan Presiden ingin temui dirinya. Tanpa memberi kesempatan untuk berpakaian, menutup pintu secepatnya Suparman menyeret Jenderal Soeprapto ke Toyota Truk. Istri dari Jenderal Soeprapto yang menyaksikan kejadian itu melalui jendela sangat kaget dan kecewa, dan percaya bahwa suaminya ditahan. Kemudian mencoba menghampiri suaminya namun dihalangi oleh pasukan pimpinan Sersan Dua Sulaiman, yang membawa Soeprapto ke Lubang Buaya. Penculikan terhadap Jenderal Parman: Pagi itu kira-kira jam 4:00 pagi, ketika satu group dengan jumlah 20 tentara muncul diluar rumah Parman dijalan Serang. Mendengar suara diluar, Jenderal Parman dan istri yang sedang bergadang keluar kehalaman kebun mereka, mengira ada maling dirumah tetangga. Kemudian melihat group dari Tjakrabirawa didalam halamannya, lalu bertanya; ada apa? Mereka katakan diperintahkan untuk menjemput untuk menemui Presiden. Tanpa curiga dan tanpa berikan tanda kecurigaan, Parman masuk kedalam rumah diikuti oleh sebagian Tjakrabirawa dan berhasil ganti pakaian dinas Walaupun sebagai istri sangat tersinggung dan merasa mereka sangat kurang sopan, namum Parman diberikan kesempatan untuk ganti pakaian dinas, sebelum jalan membisikan istrinya untuk hubungi Jenderal Yani secepatnya. Jenderal Parman berpikir dirinya

151 | P a g e


ditahan atas perintah Presiden Soekarno. Tapi begitu mereka akan pergi salah satu anggota Tjakrabirawa mencabut dan membawa telephone rumahnya. Walaupun Jenderal Parman sadar apa yang terjadi namum tidak melakukan perlawanan dalam perjalanan ke Lubang Buaya. Lima belas menit kemudian Ibu Harjono datang menangis mengatakan suaminya telah ditembak mati, menyadarkan apa yang telah terjadi. Namum, istri dari Jenderal Parman terganggu oleh anggota Tjakrabirawa yang sering kali menjemput suaminya pada waktu diluar jam kerja, yang menjabat sebagai Kepala Angkatan Darat Intelijen atas perintah Presiden tidak sadar apa yang terjadi saat itu. Penculikan terhadap Jenderal Sutoyo Siswomiharjo: Pasukan penyerang dipimpin oleh Sersan Mayor Surono yang menerima perintah langsung dari Doel Arief secara pribadi. Kelompok ini memulai dengan menutup jalan Sumenep dimana korban tinggal. Ketika itu kebenaran ada Hansip yang sedang patrol, senjata mereka dilucuti satu persatu. Kemudian seperti halnya dengan modus operandi terhadap penculikan Jenderal lainnya, group ini dibagi tiga squads, yang pertama menempatkan diri didepan, yang kedua dibelakang rumah dan yang ketiga melakukan penculikan. Dengan membujuk Jenderal Sutoyo membuka pintu kamarnya dengan alas an akan memberikan surat dari Presiden. Kemudian mengikat tangannya dibelakang kepala dan menutup kedua matanya lalu mendorong kedalam truk yang sedang menunggu, kemudian mereka mencapai Lubang Buaya secepatnya. Penculikan terhadap Jenderal Pandjaitan: Tidak seperti para Jenderal lainnya, Pandjaitan tinggal di Kebayoran Baru, didaerah Blok M, dijalan Hasanudin. Rumahnya seperti typical model Kebayoran, mempunyai 2 lantai, tidak seperti rumah yang model klasik di Menteng. Kamar keluarga Pandjaitan semuanya berada dilantai 2. Disebelah rumah tapi dalam satu komplek, terdapat ruangan kecil dimana ada 3 saudara laki-laki yang tinggal. Dua truk penuh dengan tentara muncul dijalan Hasanuddin, dan yang satu memarkir didepan dan yang kedua dibelakang. Setelah melewati pagar besi disekitar rumah, pasukan penculik memasuki ruangan dibawah tangga, membanguni pembantu rumah tangga yang sudah tua. Sangat ketakutan mengatakan majikan tidur diatas. Keributan didalam rumah telah membuat seluruh keluarga bangun, mengira rumahnya sedang dikunjungi oleh pencuri lalu merampas pistol dari para penculik. Mereka segera ditembak oleh pasukan penculik. Salah satunya Albert Silalahi, kemudian tewas di rumah sakit dari luka tembakan. Sementara itu dilantai dua istri Jenderal Pandjaitan dalam kepanikannya bertanya apakah hal ini semacam latihan? Tapi mengatakan hal ini bukan latihan sama sekali. Melihat seragam Tjakarabirawa dilantai satu, dirinya mengira pasti ada pesan dari Istana, tetapi ancaman yang berlangsung meyakinkan bahwa telah terjadi suatu hal yang sangat janggal. Prajurid dibawah sangat nervous untuk tidak naik kelantai dua, lalu berteriak dan memerintahkan Jenderal Pandjaitan untuk turun kebawah, tapi ditolaknya. Pertama Jenderal Pandjaitan mencoba menghubungi Polisi, tetangga, kemudian Kolonel Samosir, tapi gagal. Karena telephone line sudah dipotong. Lalu mencoba menggunakan Stengun untuk menghalau penyerang, tapi senjatanya macet. Kemudian dirinya dipaksa turun karena adanya ancaman terhadap keluarganya. Ketika dirinya berada dihalaman dia mencoba untuk lari dan pertahankan dirinya, namun penculik menembaknya. Walaupun istrinya memohon paling tidak untuk memakamkan jenazahnya, namun mayatnya dilemparkan kedalam truk dan dibawa ke Lubang Buaya. Yang sangat menarik pada saat itu polisi bersepeda bernama Sukitman setelah mendengar tembakan menuju lokasi, menempatkan dirinya pada posisi diantara sejumlah pasukan penculik. Senjatanya dilucuti dan dipatahkan oleh pasukan Tjakrabirawa, Sukiman diangkut bersama mayat Jenderal Panjaitan ke Lubang Buaya, didalam

152 | P a g e


truk tentara. Setelah itu dirinya menjadi saksi mata terhadap kejadian penculikan dan pembunuhan. Penculikan terhadap Jenderal Haryono: Serangan terhadap rumah Jenderal Harjono di Jalan Prambanan 8, mengikuti taktik sama seperti yang disebutkan semua diatas. Sejumlah 18 anggota pasukan TNI-AD dibawah Sersan Kepala Bungkus mengelilingi rumah. Bertindak atas Doel Arief instruksi, kelompok ini memecahkan diri menjadi 3 group. Group pertama masuk kedalam rumah mencoba melihat apakah dapat menjumpai korban dengan taktik sama bahwa korban dipanggil oleh Presiden. Harjono sadar apa yang akan terjadi, dia perintahkan istri dan anaknya sembunyi dikamar belakang dan matikan semua lampu, lalu Harjono menunggu pasukan penculik, ketika mereka masuk kedalam kamar, dirinya mencoba merampas salah satu senjatanya, namun tidak mampu melawan semua dan Jenderal Harjono langsung ditembak mati ditempat. Tubuhnya dilemparkan kedalam truk dan dibawa ke Lubang Buaya. Selama ini pasukan penculik melakukan dengan sangat brutal dan sukses. Tiga dari enam telah dibunuh, tiga ditawan tanpa kesulitan. Tapi percobaan terhadap Jenderal ke 7, Menteri Pertahanan,Jenderal Abdul Haris Nasution, terbukti yang paling gagal. Penculikan terhadap Jenderal Nasution: Penyerangan kerumah Jenderal Nasution dilakukan dengan cara sama, tapi dalam skala yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penyerangan terhadap para Jenderal lainnya. Seluruhnya sekitar 100 anggota pasukan terlibat, diangkut dengan 4 truk, satu power wagon dan satu kendaraan jenis Gaz(semacam power wagon). Seperti dalam penyerangan terhadap Jenderal Soetojo, group penyerang menutup jalan Teuku Umar dimana Jenderal Nasution tinggal, melucuti pasukan bersenjata diseluruh jalan itu, Kebenaran saat itu rumah Dr Johannes Leimena(nomor 36) mempunyai tiga penjaga bersenjata, sebagai kehormatan menjadi Perdana Menteri ke 2. Pasukan keamanan ini dengan mudah dilucutkan, namun salah satunya dari Brimob ditembak mati dalam perkelahian. Sama sekali tidak ada maksud untuk memasuki rumahnya Dr Leimena. Karena goal utama adalah agar penjaga dari Dr Leimena tidak akan datang mencampuri kerumah Jenderal Nasution yang beda dua rumah yaitu nomor 40, saat itu seluruh nya berhasil diamankan. Turun dari truk banyak sekali pasukan-pasukan dari Tjakrabirawa, Kompi dari 454, dan kemungkinan Pemuda Rakyat dalam seragam TNI. Keempat penjaga keamanan dipusat rumah jaga dihampiri oleh 4 anggota Tjakrabirawa, yang memulai pembicaraan, kemudian 30 anggota pasukan lainnya melucuti para penjaga satu persatu. Senjata penjaga kelima pun dikuasai dengan mudah oleh sekitar 30 anggota pasukan penyerang. Satu squad sekitar 30 orang memasuki rumah dari belakang dari situ mengelilingi menuju garasi. Squad yang lain sebanyak 15 orang memasuki pintu depan, yang lain mengawasi dari rumah penjaga, dimana sekitar 30 anggota lainnya mengawasi jalanan. Didalam rumah Jenderal Nasution telah bangun. Mendengar pintu dibuka istri Jenderal Nasution ingin tahu siapa yang masuk. Dari pintu kamar tidurnya dia dapat melihat seorang Tjakrabirawa berdiri menhadapi dengan senapan, diseberang ruangan. Karena takut dan kagetnya dia menutup pintu sekerasnya, dan menyadari bahwa ada percobaan untuk menculik suaminya. Jenderal Nasution kurang yakin maka dia membuka pintu, pada saat yang sama dirinya harus menghindari semburan peluru. Istri Nasution mencoba menyelamatkan diri dari serangan 3 anggota Tjakrabirawa yang dipimpin oleh Korporal Hargyono. Sementar itu Ibu dari Jenderal Nasution masuk kedalam kamar yang berhubungan, mengira anaknya Jenderal Nasution luka parah kena tembak. Istri Nasution

153 | P a g e


ingatkan jangan beritahu bahwa Nasution ada dalam kamar. Kemudian Mardiah, adik dari Jenderal Nasution dimana ruangan tidurnya berada disisi dimana Tjakrabirawa melepaskan tembakan, ingin lari menyeberangi ruangan menuju kamar tidur Jenderal Nasution, dengan membawa anak terkecil yaitu Ade Irma, dalam gendongannya. Begitu Mardiah lari menyeberangi ruangan Corporal Hargyono mulai melepaskan tembakan lagi yang mencederai Ade Irma. Mardiahpun tertembak dua peluru dilengannya. Ketika anggota Tjakrabirawa masih berusaha membuka pintu, istri Nasution menunjukkan jalan keluar menuju rumah kediaman Iraq Ambassador (no 38). Ketika mulai naik melalui tembok pemisah dirinya ditembak oleh salah satu pasukan penyerang dari pos pengawas keamanan. Namun dirinya berhasil melompat kerumah sebelah dengan patah tumit kaki. Ternyata penembak tidak tau siapa yang dia tembak kecuali hanya menembak setiap adanya bayangan. Mencoba menutupi dan menekan sumber pendarahan Ade Irma dipangkuannya, Ibu Nasution secepatnya menelphone seorang doktor, tapi beberapa anggota TNI-AD merusak dan mencoba memasuki pintu belakang dengan melepaskan beberapa tembakan sebelum memasuki rumah. Mereka menuntut jawaban dimana Jenderal Nasution saat itu. Dijawab bahwa beliau sedang berada diluar kota, mereka tidak percaya dan memeriksa setiap ruangan dan kamar dirumah itu. Suitan-suitan terdengar dari luar yang meminta mereka semua kumpul diluar rumah, Ibu Nasution pun tidak dilarang pergi bersama pembantu rumah tangga, membawa Ade Irma kerumah sakit Angkatan Darat, yang kemudian dinyatakan meninggal dunia sekitar jam 6:00 pagi. Sementara itu didalam 2 pavilion dibelakang rumah terjadi kepanikan. Penjaga keamanan yang telah dilucuti lari kebelakang dan memberi tahu sopir apa yang telah terjadi. Janti anak tertua Jenderal Nasution mendengar tembakan melarikan diri keruangan Letnan Pierre Tendean, Adjudant Jenderal Nasution yang berada di ruangan depan. Pierre minta Janti sembunyi dibawah ranjang, dan dia keluar menghadapi pasukan penculik, namun sekejap saja sudah dilucuti. Tampaknya Pierre Tendean dalam kegelapan figurenya mempunyai kesamaan. Walaupun beberapa anggota TNI-AD meragukan namum karena waktu yang minimal, akhirnya mereka membawa ke Lubang Buaya, saat itu jam 4:08. Namun pada jam 4:09 salah satu anggota keluarga yang tinggal dirumah, Hamdan menghubungi Jakarta Teritorial Komandan Jenderal Umar Wirahadikusumah, melalui alat komunikasi khusus, dan menceritakan apa yang telah terjadi. Sekitar 4:30 Umar tiba dirumah Nasution, lalu diikuti oleh 5 tank, 2 digunakan menjaga rumah dan 3 dikerahkan memburu mereka yang terlihat menggunakan jalan menuju Bogor atau Bekasi. Sesaat kemudian Pasukan Marinir tiba memperkuat penjagaan dirumah Nasution. Tapi hanya pada jam 6:30 Jenderal Nasution merasa aman untuk menampakan dirinya dari persembunyiannya bahkan kepada Jenderal Umar Wirahadikusumah. Dengan sekejap Nasution dibawa ketempat persembunyian, untuk mencegah percobaan kedua terhadap keselamatan dirinya. Lalu malam harinya Nasution sekitar 19:00 dirinya baru merasa aman untuk kembali kedalam pasukan TNI yang terbukti mendukung dirinya. Ketiga Tank tidak berhasil membuntuti kecepatan Truk yang sudah menghilang menuju Lubang Buaya, seluruh pasukan penculik berhasil sampai ditempat tujuan pada 5:15 pagi, mereka melihat seluruh pasukan bergabung kembali dan melaporkan bahwa operasi militer yang bernama G30S telah berhasil dilaksanakan. Kejadian di Lubang Buaya: Para Gerwani dan Pemuda Rakyat dibangunkan pagi-pagi oleh para pelatihnya, mereka diperintahkan untuk bersiap siaga untuk menerima perintah darurat. Ketika

154 | P a g e


seluruh truk tiba membawa 6 Jenderal dan Letnan Tendean, pembuangan mayat-mayat dan pembunuhan terhadap mereka dimulai. Mayat para Jenderal: Yani, Pandjaitan, Harjono dilemparkan kedalam Lubang Buaya, yang mencapai kedalaman 10 meter. Sisanya ketiga Jenderal dikatakan diludahi, dan disiksa oleh Gerwani dan Pemuda Rakyat yang telah diindoktrinasikan bahwa mereka itu adalah musuh dari Presiden Sukarno. Jenderal Soeprapto ditembak dari belakang oleh Prajurid Kepala Nurchajan, ketika berdiri dipinggir sumur. Kemudian tembakan berikutnya dilanjutkan ketika tubuh Soeprapto jatuh diatas mayat didalam sumur. Tembakan ini dilakukan berulang kali, diberikan contoh oleh Kopral Djauri, yang kemudian diikuti oleh voluntir lainnya. Jenderal Parman ditembak dari belakang oleh Prajurid Kepala Athanasius Buang, atas perintah Sersan Dua Sulaiman, yang memimpin penyerbuan kerumah Jenderal Soeprapto. Kemudian dilanjutkan dengan tiga tembakan berikutnya, tubuhnya dibuang kedalam Lubang Buaya. Jenderal Soetojo pun ditembak dalam cara yang sama. Cerita detail terhadap kematian Letnan Tendean tidak begitu jelas, tapi dikatakan disiksa sampai tewas. Keterlibatan Pemuda Rakyat dan Gerwani: Para Gerwani diberikan pisau silet, dan pisau, mereka diharuskan berbaris dan dipaksa untuk mengiris tubuh mereka, dan tidak diberi kesempatan bertanya, siapakah diri mereka. Dari hasil autopsi yang dilakukan oleh para ahli dokter forensik, tidak ada bukti bahwa mata, dan kelamin para Jenderal dimutilasi seperti yang Suharto ucapkan, namun seluruh surat kabar ditutup hanya yang mempropagandakan fabrikasi kebohongan diijinkan untuk disebarkan keseluruh rakyat Indonesia, sebagai pretext pembantaian masal terhadap PKI. Dari pengakuan seorang Gerwani yang sedang hamil 3 bulan, berumur 15 tahun, mulutnya ditampar oleh seorang Sersan TNI-AU ketika bertanya siapa mereka. Setelah seluruh korban dibunuh dan dibuang kedalam Lubang Buaya, kemudian ditutup oleh daun-daun, sampah, kemudian seluruh Gerwani dan Pemuda Rakyat diperintahkan untuk kembali ketenda mereka masing-masing menunggu perintah berikutnya. Terbukti bahwa pemuda-pemudi ini sengaja diterlibatkan dan diperintahkan untuk menjadi dari aksi bagian dari skenario yang sudah direncanakan sejak awal tanpa adanya tahu menahu apa yang sedang terjadi. Begitupun kemungkinan dengan sengaja melibatkan beberapa Pemuda Rakyat kedalam kelompok penculikan dengan memerintahkan mereka memakai seragam TNI-AD, dengan begitu posisi PKI secara langsung sengaja dilibatkan kedalam kegiatan G30S. Bahkan ketua PKI meminta para Pemuda Rakyat dan Gerwani mematuhi perintah para pelatih dari TNI-AU, namun keberadaan mereka dijadikan kedalam permainan politik dalam Kudeta G30S. Kata akhir: Kudeta G-30-S telah berlalu sekian lamanya, komunisme dan sosialisme telah dihancurkan atau hancur sendiri, tembok Berlin telah diruntuhkan pada 1989, Soviet Union terpecah belah, Presiden Suharto pun akhirnya telah disingkirkan dan telah berpulang. Apakah kita sebagai bangsa masih tetap ingin ―diadu domba‖? Bagaimanapun kita masih tetap bersaudara, apakah rekonsiliasi total bisa terlaksana? Sumber dan Intisari dari: 1. Chomsky, Noam and Herman Ed: The Washington Connection and Third World Facism. Boston: Southend Press, 1979 2. Southwood, Julie and Flanagan, Patrick: IndonesiaL Law, Propaganda, and Terror. London: Zed Press, 1984 3. Weinstein, Francklin. Indonesia Foreign Policy and Dilemma of Dependency. London: Cornell University Press, 1976

155 | P a g e


4. Benedict R. Anderson and Ruth T. Mc Vey: A Preliminary Analysis of October 1, 1965 Coup in Indonesia. 5. Bunge, Fregrica M. Indonesia: A Country Study, Washington: Department of the Army, 1983. 6. Herman Ed. An Overview: US Sponsorship of State Terrorism‖ Covert Action Information Bulletin 7. McGehee, Ralph. Deadly Deceits: My 25 years in the CIA, New York: Sheriden Square Publications Inc, 1983 8. Tornquist, Olle. Dilemmas of Third World Communism: The Destruction of the PKI in Indonesia 9. CIA 1998 declassified documents 10. CIA: Indonesia-1965; The Coup That Backfired 11. Weinstein, Franklin B. Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: From Sukarno to Soeharto. London: Cornell University Press 1976 12. The United States Army and Human Rights in Indonesia: A Joint Statement by the South East Asian Resource Center and the Pacific Service Center 25 February 1978 Categories: Business - Community Event - Humanity - Indonesian Politic - Military Tags: Dewan Jenderal vs Dewan Revolusi - G30S - Gerwani dan Pemuda Rakyat - Partai Komunis Indonesia - Suharto dan CIA - Suharto fabrikasi bukti 27 June 2009 at 10:39 - Comments Wisata Sejarah : Anatomi Dibalik G30S « Jakarta 45 at 20:55 on 2 October 2009 [...] Anatomi Dibalik G30S [...]

Kontra-Kudeta Yang Dirancang Gagal Rabu, 29 September 2010 | Opini Oleh : Rudi Hartono TIDAK seperti biasanya ketika Bung Karno menyampaikan pidato. Ketika berpidato di hadapan Musyawarah Nasional Teknik (Munastek), di Istora Senayan, pada malam 30 September 1965, Bung Karno tiba-tiba berhenti dan meninggalkan podium, dan selang beberapa menit kemudian, Bung Karno muncul kembali dan menceritakan "Mahabharata", yaitu soal perang saudara Kurawa dan Pandawa. Ada yang mengatakan, Bung Karno saat itu sedang sakit dan pergi ke belakang untuk mendapat suntikan dari tim dokternya. Sementara versi lain menyebutkan, Bung Karno diminta untuk menerima sebuah informasi yang sangat penting. Apa itu? Semua masih tidak diketahui. Pada malam itu, yang telah memutar-balikkan haluan ekonomi, politik, dan kebudayaan Indonesia sampai sekarang ini, telah terjadi gerakan yang disebut "Gerakan 30 September", demikian pemimpin gerakan ini menamai gerakannya melalui siaran RRI pada pagi hari 1 Oktober. Sekarang ini, segala hal mengenai "gerakan 30 September" masih merupakan sesuatu yang gelap dan menyimpan misteris, meskipun ada banyak sejarahwan dan akademisi yang berusaha membuat "terang" kejadian ini.

156 | P a g e


Saya hanya hendak menjelaskan satu hal, bahwa gerakan kudeta sebetulnya bukanlah pada malam 30 september itu, tetapi sudah dirancang dan dijalankan berulang kali dan kejadian pada 30 September hanya merupakan satu bagian dari rangkaian rencana kudeta tersebut. Konteks Yang Lebih Luas Dalam rapat pimpinan AD di Jakarta pada 28 Mei 1965, Soekarno telah mengatakan: "Mereka akan melakukan serangan terbatas terhadap Indonesia. Dan mereka punya teman-teman di sini". Maksud Soekarno adalah kekuatan imperialisme, khususnya AS dan Inggris yang sudah lama mengincar untuk melikuidasi kekuasannya. Ya, sejak gejolak revolusi agustus 1945 mulai menggugurkan banyak kepentingan kolonialis, kaum imperialis mulai menyadari, bahwa mereka bisa kehilangan apa yang disebutnya "permata asia" kapan saja. Karena itu, mereka mulai melibatkan diri dalam usaha-usaha merebut kembali Indonesia dari pengaruh kebangkitan gerakan revolusioner, yang sejak awal memang sangat antikolonial. Untuk itu, pada tahun 1947, Bank Dunia telah memberi pinjaman sebesar 195 juta dolar ke Belanda, yang sebagian besar dipergunakan untuk menggempur Republik Indonesia. Setahun berikutnya, pada September 1948, tangan imperialis AS dinyatakan terlibat dalam menyokong sebuah proposal untuk membasmi "kaum merah" di Indonesia. Di akhir tahun 1950-an, terutama setelah Soekarno sukses membawa revolusi Indonesia semakin ke kiri, intervensi AS semakin memuncak. H. W. Brands menulis dalam "Journal of American History", bahwa AS telah mengambil bagian dalam upaya "coup" yang gagal terhadap Soekarno tahun 1958. "Sukarno berhasil menggagalkan pemberontakan di Sumatera (PRRI) yang dibantu oleh CIA dengan 300 orang tentara Amerika, Filipina dan Tiongkok Nasionalis, lengkap dengan pesawat udara transport dan Bomber B-26," kata Brands. Prof. George McT. Kahin dari Cornell University (AS) mengakui betapa jelas campur tangan pemerintah Amerika Serikat dalam soal-soal politik Indonesia, karena kekhawatiran Washington tentang kemungkinan Indonesia jatuh ke tangan komunis. Pendek kata, pihak imperialis dan kekuatan sayap kanan di dalam negeri tidak pernah berhenti untuk mencari segala usaha melikuidasi pemerintahan Soekarno. Kontra Kudeta Menjelang tahun 1965, di Indonesia telah tersebar desas-desus akan terjadinya perebutan kekuasaan negara, yang konon dipersiapkan oleh apa yang disebut "dewan jenderal", sebuah group dari sekelompok pimpinan tentara yang tidak segaris dengan politik Bung Karno. Ada yang mengatakan, isu ini berasal dari Waperdam/Menlu/Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) Subandrio, dan kemudian tersebar hingga Soekarno dan PKI. Berhembusnya isu seperti ini adalah sah dalam konteks saat itu, terlepas apakah itu benar atau tidak, mengingat bahwa situasi politik benar-benar sudah pada "titik didihnya" dan segala kemungkinan bisa terjadi. Soekarno, berdasarkan kesaksian ajudannya, Bambang Widjanarko, terus mendapatkan pasokan informasi mengenai kebenaran "dewan jenderal" itu, dan memerintahkan pasukan pengawalnya

157 | P a g e


untuk langkah-langkah antisipasi untuk mengamankan keselamatan Presiden kalau muncul situasi berbahaya. Mungkin saja, itulah yang ditangkap oleh salah seorang komandan pasukan pengamanan presiden, Kolonel Untung, dan diterjemahkan dalam sebuah upaya untuk menjalankan operasi "kontrakudeta" terhadap dewan Jenderal. Karena penjelasan ini pula, maka menjadi masuk akal bagi saya, seorang perwira berkarier cemerlang seperti Brigjend Supardjo harus mendukung gerakan ini, meskipun dia hanya berpartisipasi Cuma tiga hari dalam gerakan ini. Setelah melakukan penculikan terhadap para Jenderal, pimpinan Gerakan 30 September telah berusaha meminta kepada Bung Karno, untuk mendukung aksinya menyingkirkan jenderal-jenderal yang berusaha menjatuhkan beliau. Namun, pada saat disodori surat pernyataan dukungan oleh Brigjend Soepardjo, maka Bung Karno telah menolaknya. Bung Karno telah mengambil tindakan sendiri, yaitu memberhentikan gerakan kedua belah pihak (dengan keterangan kalau perang saudara berkobar, maka yang untung adalah nekolim). Dengan "absennya" dukungan Bung Karno, maka boleh jadi ini yang menjadi penyebab kenapa Gerakan 30 September tidak memperlihatkan "semangat menyerang" lanjutan, atau setidaknya mengantisipasi serangan balik Soeharto-Nasution. Kalaupun ada upaya disinformasi mengenai "dewan jenderal", maka ini bisa dianggap sebagai rangkaian usaha untuk menciptakan "jebakan", yang nantinya dapat dipergunakan untuk menjalankan tindakan tertentu. "Kudeta Yang Dirancang Gagal" Setelah membaca dokumen Brigjend Supardjo tentang "Beberapa Pendapat Yang Mempengaruhi Gagalnya G-30-S Dipandang Dari Sudut Militer", saya mendapatkan kesan bahwa memang ada pihak dalam gerakan ini yang merancang supaya gerakan ini mengalami kegagalan. Namun, untuk menjelaskan siapa orang itu, saya belum bisa untuk memastikannya. Dalam dokumen Brigjend Supardjo disebutkan, menjelang pelaksanaan operasi ini, ternyata masih banyak yang hal yang belum terselesaikan, misalnya, persiapan pasukan belum jelas, beberapa perwira mengundurkan diri, penentuan sasaran dan gambaran pelaksanaan aksi belum jelas, dan masih banyak lagi. Sejak awal, menurut Brigjend Supardjo, didalam gerakan ini sudah timbul "keragu-raguan", namun segera ditimpa dengan semboyan "apa boleh buat, kita tidak bisa mundur lagi." Demikian pula dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi paska pelaksanaan gerakan, yang kacau balau dan tidak sesuai dengan rencana. Supardjo menulis, "strategi yang dianut gerakan secara keseluruhan adalah semacam strategi "bakar petasan"; maksudnya, jika sumbunya dibakar di Jakarta, maka mercon-merconnya dengan sendirinya mengikuti di daerah. Pada kenyataannya, tahap persiapan dan penggambaran umum gerakan tidak mencerminkan "obsesi" tersebut, bahkan kacau-balau saat dipraktekkan di lapangan. Sumbu yang terbakar bukan memicu mercon di daerah, melainkan membakar "tangan dan badan sendiri".

158 | P a g e


Menurut saya, ada pihak-pihak dalam gerakan ini yang memang merancang "gerakan untuk mengalami kegagalan", dan selanjutnya menjadi dalih untuk mendiskreditkan kelompok-kelompok politik tertentu. Ada benarnya juga, setelah melihat rangkaian upaya kudeta terhadap Bung Karno sejak akhir 1950-an, bahwa "kontra-kudeta yang dirancang gagal ini" dimaksudkan untuk menciptakan dalih guna melumpuhkan Soekarno. Sebab, dengan menghancurkan PKI yang menjadi sekutu paling loyal Bung Karno dalam melawan imperialisme, maka pemerintahan Soekarno kehilangan kaki penyangganya". Bukankah "Gerakan 30 September" telah menjadi alasan yang cukup kuat, dan sangat ditunggutunggu oleh kekuatan kanan saat itu, untuk mengobarkan kampanye anti-komunis dan mencari segala macam cara untuk melibatkan Soekarno dalam kasus tersebut, sebagai jalan untuk mengakhiri "pemerintahan anti-imperialis" ini. Bukankah fakta menunjukkan, bahwa, meskipun Soekarno tidak cukup bukti untuk dilibatkan dalam "G.30.S", tetapi sayap kanan yang dikomandoi Soeharto terus mencari usaha untuk menjerat "proklamator bangsa ini", hingga mengasingkannya pada suatu tempat dan membiarkannya mati perlahan di sana. Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab! http://berdikarionline.com/opini/20100929/kontra-kudeta-yang-dirancang-g\ agal.html

"Tragedi 65 dan Rekolonialisme Kamis, 30 September 2010 |Editorial Tragedi 65, yang terjadi 45 tahun yang lalu, menjadi titik balik bagi rekolonialisme di Indonesia. Terlepas dari perdebatan sejarahwan mengenai tragedi tersebut, namun kenyataan yang tak terbantahkan adalah, bahwa tragedi itu telah menjadi "pembuka jalan" untuk melikuidasi pemerintahan anti-imperialis Soekarno dan mengembalikan status Indonesia sebagai koloninya negeri-negeri imperialis. "Gerakan 30 September" tidak hanya menjadi alasan yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh kelompok kanan untuk mengorbankan kampanye anti-komunis, tetapi juga menjadi "senjata" untuk melikuidasi keseluruhan kekuatan-kekuatan anti-imperialis di dalam negeri. Boleh dikatakan, bahwa sasaran utama penumpasan dan pemusnahan adalah kekuatan-kekuatan anti-imperialis dan pendukung Soekarno. Dalam November 1967, setelah golongan Soekarnois dan PKI benar-benar telah dilumpuhkan, perwakilan rejim Soeharto telah bertemu dengan para kapitalis terbesar dan paling berkuasa di dunia, seperti David Rockefeller, di Jenewa, Swiss. Hadir dalam pertemuan tersebut raksasaraksasa korporasi barat, diantaranyaGeneral Motor, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemen, Goodyear, The International Paper Corporation, dll.

159 | P a g e


Dan, sebagai bonus tambahan dari pertemuan itu, pemerintah Indonesia telah bersedia mengundangkan UU nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing, yang begitu ramah dan baik hati terhadap "perampokan sumber daya" alam Indonesia. Juga, setelah PKI dan ormas-ormasnya dihancurkan, terbitan-terbitan berbau kiri dan nasionalis dilarang, rejim Soeharto telah menciptakan sebuah kehidupan politik yang tidak mengijinkan "oposisi" untuk hidup. Dan, apa yang tak kalah pentingnya, adalah bahwa rejim Soeharto telah melakukan kejahatan kemanusiaan terbesar dalam sejarah manusia, konon itu adalah kedua terbesar setelah kekejian NAZI-Hitler. Ada yang mengatakan, jumlah korban kemanusiaan dalam tragedy 65 mencapai 500 ribu hingga 1 juta orang. Ratusan ribu orang dipenjara dan dibuang tanpa proses hukum atau pengadilan. Indonesia, yang luasnya hampir sama dengan Britania raya, Perancis, Jerman barat, Belgia, Belanda, Spanyol, dan Italia kalau digabungkan menjadi satu, merupakan "permata asia" dalam pandangan kolonialis dan imperialis. Mereka tidak menginginkan republik baru ini benar-benar merdeka, apalagi jika dikendalikan oleh kekuatan progressif atau anti-kolonialisme, maka disusunlah serangkaian dukungan terhadap Belanda untuk menggempur Republik Indonesia yang masih baru. Di akhir tahun 1950-an, terutama setelah Soekarno sukses membawa revolusi Indonesia semakin ke kiri, intervensi AS semakin memuncak. H. W. Brands menulis dalam "Journal of American History", bahwa AS telah mengambil bagian dalam upaya "coup" yang gagal terhadap Soekarno tahun 1958. Campur tangan asing sangat nyata dalam menyokong pemberontakan PRRI/permesta, upaya pembunuhan terhadap Bung Karno, dan lain sebagainya. Dampak jangka panjang dari "tragedi 65â€³ adalah rekolonialisme. Segera setelah Bung Karno berhasil digulingkan, seluruh tatanan hukum, politik, ekonomi, dan budaya yang berbau kolonialisme, telah dipulihkan dan bertahan hingga kini. Sebagai misal, praktek-praktek neo-kolonialisme sangat nyata dalam pengelolaan ekonomi Indonesia, seperti lahirnya berbagai ketentuan (perundang-undangan) yang memudahkan pihak asing mengeruk kekayaan alam Indonesia, menghancurkan pasar di dalam negeri, mengeksploitasi tenaga kerja, dan lain-lain. Pendek kata, "tragedi 1965" adalah usaha kolonialisme untuk menemukan pintu masuk guna menjajah kembali negeri ini. Tragedi ini telah merestorasi kekuatan-kekuatan dan praktik-praktik neo-kolonialisme di dalam negeri, misalnya semakin dominannya modal asing, tersingkirnya rakyat dari kehidupan politik, eksploitasi tenaga kerja murah, dan lain sebagainya. Tragedi 1965 adalah tragedy kemanusiaan yang menandai pembunuhan keji, pembuangan paksa dan pemenjaraan tanpa proses pengadilan, dan pelecehan terhadap ratusan ribu hingga jutaan orang yang dituding sebagai anggota atau simpatisan komunis. Sebagain besar korban tragedi 1965 adalah buruh, petani, aktivis perempuan, guru sekolah, guru mengaji, pegawai negeri, dan seniman. Oleh karena itu, tragedi 65 adalah luka bangsa yang perlu disembuhkan sebelum melangkah jauh ke depan, yaitu dengan mengungkap tabir yang menutupi kejadian ini. Persoalan rekonsilisasi nasional pun hanya dapat berjalan dengan baik, jikalau proses ini sudah didahului dengan pengungkapan fakta dan pengadilan terhadap para pelakunya. Dengan begitu, kita berharap bisa neokolonialisme secara bersama-sama.

160 | P a g e

bersatu

kembali untuk

melawan

imperialisme dan


Anda dapat menanggapi Editorial kami di : [email protected] http://berdikarionline.com/editorial/20100930/tragedi-65-dan-rekoloniali\ sme.html

**************

Luruskan Sejarah Kelahiran Soekarno Minggu, 29 Agustus 2010 | 02:05 WIB

Mario Blanco dan Soekarno Dok OZIP Magazine SURABAYA, KOMPAS.com--Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono akan mengirim surat ke Sekretaris Negara (Sekneg) terkait pelurusan sejarah tempat kelahiran proklamator RI Soekarno (Bung Karno) yang berasal dari Surabaya dan bukan dari Blitar. "Kami akan mengirim surat ke Sekneg terkait itu," kata Bambang di acara Seminar Pelurusan Sejarah Tempat Kelahiran Bung Karno yang digelar di Balai Pemuda Surabaya, Sabtu. Bahkan dalam pidato Bung Karno, lanjut dia, dikatakan Bung Karno sendiri mengaku sebagai warga Surabaya. Namun, lanjut dia, sejarah tersebut diputarbalikkan, sehingga seolah-olah Bung Karno lahir di Blitar. Menurut dia, gambaran menghargai kepahlawan di Indonesia hingga saat ini masih kurang.

"Bung Karno Arek Suroboyo" Sabtu, 28 Agustus 2010 18:31 WIB | Peristiwa | Pendidikan/Agama | Dibaca 573 kali Surabaya (ANTARA News) - "Banyak di antara kita yang tidak mengetahui bahwa semangat perjuangan dan jiwa seni Sang Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, Soekarno (Bung Karno) adalah juga `Arek Suroboyo` (pemuda asal Kota Surabaya)," kata Peneliti dan pengajar di Universitas Trisakti Jakarta, Yuke Ardhiati. Yuke mengatakan bahwa setiap bulan Juni dan Agustus, hampir dapat dipastikan "ruh Soekarno" hadir di bumi Indonesia.

161 | P a g e


"Bulan Juni menjadi bulan khusus baginya (hari kelahirannya), bulan Agustus adalah bulan diproklamasikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia," katanya di acara Seminar Pelurusan Sejarah Tempat Kelahiran Bung Karno yang digelar di Balai Pemuda Surabaya, Sabtu. Menurut dia, si Arek Suroboyo itu telah lama "Kondur Sowan ing Ngarsaning Gusti Allah" (berpulang ke Rahmatullah atau wafat, red), namun suaranya yang menggelegar di setiap kesempatan menyapa rakyatnya, masih selalu bergema menggaungkan resonansi di setiap sudut hati. Eksplorasi Yuke untuk mengungkapkan semangat "Arek Suroboyo" yang terpantul dari jiwa Soekarno, diterapkan dalam teori arketipe tentang konsep diri dari gagasan Carl Gustav Jung. Arketipe, sebagai refleksi sifat dominan dari karakteristik manusia. Dalam diri Soekarno tertanam gabung dari berbagai arketipe yaitu "mother", "hero" dan "mona" berpadu sekaligus. "Soekarno memiliki sifat menyerupai rahim ibu. Sebagai penyedia sebuah kehadiran, ada semangat patriotik. Namun sekaligus memiliki daya pesona yang luar biasa dari dirinya," paparnya. Pengalaman dan kebiasaan Soekarno sejak usia muda, kata dia, dijelaskan dalam lima hal, yakni timangan (kekudangan orang tua), kecintaan terhadap unsur air, menolak nuansa kolonialisme, cinta romantisme terhadap negara, citra kemegahan budaya Jawa Kuno. "Dan terakhir pemuda berjiwa patriot," katanya. Dalam semua punulisan biografi Soekarno sebelum tahun 1970, semuanya menulis Bung Karno lahir di Surabaya. Akhir tahun 1900, R.Soekani Sosrodiharjo (ayahanda Soekarno) dipindahtugaskan dari Singaraja Bali sebagai guru sekolah rakyat Sulung, Surabaya. Di Surabaya itulah istrinya, Nyoman Rai Srimben melahirkan seorang putera yang diberi nama Kusno yang kemudian menjadi Soekarno pada 6 Juni 1901. (A052/C004)

Beda Pemakaman Pak Harto dan Bung Karno Oleh Asvi Warman Adam * Pada 27 Januari 2008 pukul 13.10, mantan Presiden Soeharto wafat. Jenazahnya disemayamkan di kediamannya, Jalan Cendana, dan dilayat pejabat tinggi negara, mulai presiden, wakil presiden, sampai para menteri. Masyarakat umum berjubel di sepanjang Jalan Cendana menonton para tetamu. Senin pagi, 28 Januari 2008, ini jenazah mantan orang nomor satu RI itu diterbangkan ke pemakaman keluarga di Astana Giribangun. Ketua DPR Agung Laksono akan bertindak secara resmi dalam pelepasan jenazah di Jalan Cendana, Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin pelepasan di Halim Perdanakusumah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi inspektur upacara di Astana Giribangun. Astana Giribangun yang diperuntukkan keluarga Nyonya Suhartinah Soeharto didirikan di Gunung Bangun yang tingginya 666 meter di atas permukaan laut. Cangkulan pertama dilakukan Tien Soeharto Rabu Kliwon, 13 Dulkangidah Jemakir 1905, bertepatan dengan 27 November 1974. Dengan menggunakan 700 pekerja, bangunan yang merupakan gunung yang dipangkas tersebut diselesaikan dan diresmikan pada Jumat Wage, 23 Juli 1976. Jadi 30 tahun sebelum meninggal,

162 | P a g e


Soeharto telah mempersiapkan tempat peristirahatan yang terakhir. Hal itu dilakukan Soeharto agar ―tidak menyusahkan orang lain‖. Soeharto memperoleh hak dan fasilitas sebagai seorang mantan kepala negara. Namun, hal yang berbeda dialami mantan Presiden Soekarno. Sewaktu mengalami semacam tahanan rumah di Wisma Yaso (sekarang Gedung Museum Satria Mandala Pusat Sejarah TNI) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Soekarno tidak boleh dikunjungi masyarakat umum. Pangdam Siliwangi H.R. Dharsono mengeluarkan perintah melarang rakyat Jawa Barat untuk mengunjungi dan dikunjungi mantan Presiden Soekarno. Kita ketahui, H.R. Dharsono kemudian juga menjadi kelompok Petisi 50 dan meminta maaf kepada keluarga Bung Karno atas perlakuannya pada masa lalu itu. Putrinya sendiri, Rachmawati, hanya boleh besuk pada jam tertentu. Pada 21 Juni 1970, Bung Karno wafat setelah beberapa hari dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Beberapa waktu sebelumnya, Rachmawati menanyakan kepada Brigjen Rubiono Kertapati, dokter kepresidenan, kalau Soekarno menderita gagal ginjal, kenapa tidak dilakukan cuci darah? Jawabannya, alat itu sedang diupayakan untuk dipesan ke Inggris. Itu jelas sangat ironis. Pada masa revolusi pasca kemerdekaan, Jenderal Sudirman menderita penyakit TBC. Ketika itu, obatnya baru ditemukan di luar negeri, yakni streptomycin. Pemerintah Indonesia dalam keadaan yang sangat terbatas dan berperang menghadapi Belanda berusaha mendapatkan obat tersebut ke mancanegara, tetapi nyawa Panglima Sudirman tidak tertolong lagi. Hal itu tidak dilakukan terhadap Ir Soekarno. Bung Karno dibaringkan di Wisma Yaso setelah wafat di RSPAD Gatot Subroto dan di situ pula dia dilepas Presiden Soeharto dan Nyonya Tien Soeharto. Situasi saat itu memang sangat tidak kondusif bagi Soekarno dan keluarganya. Beberapa hari sebelumnya, yakni 1 Juni 1970, Pangkopkamtib mengeluarkan larangan peringatan hari lahirnya Pancasila setiap 1 Juni. Soekarno sedang diperiksa atas tuduhan terlibat dalam percobaan kudeta untuk menggulingkan dirinya sendiri. Pemeriksaan tersebut dihentikan setelah sakit Bung Karno semakin parah. Pada 22 Juni 1970, jenazah sang proklamator dibawa ke Halim Perdanakusumah menuju Malang. Di Malang disediakan mobil jenazah yang sudah tua milik Angkatan Darat, demikian pengamatan Rachmawati Soekarnoputri (di dalam buku Bapakku Ibuku, 1984) yang membawanya ke Blitar. Sepanjang jalan Malang-Blitar, rakyat melepas kepergian sang proklamator di pinggir jalan. Di sini Soekarno dimakamkan dengan Inspektur Upacara Panglima ABRI Jenderal Panggabean pada sore hari. Sambutan dibacakan sangat singkat. Soekarno hanya dimakamkan di pemakaman umum di samping ibunya. Seusai acara resmi, rakyat ikut menabur bunga. Karena banyaknya tanaman itu, sampai terbentuk gunung kecil di atas pusara Sang Putra Fajar tersebut. Namun tak lama kemudian, rakyat yang tidak kunjung beranjak dari makam kemudian mengambil bunga-bunga itu sebagai kenangan-kenangan. Dalam tempo singkat, makam Bung Karno kembali rata sama dengan tanah. Pemakaman di Blitar itu berdasar Keputusan Presiden RI No 44/1970 tertanggal 21 Juni 1970. Keputusan tersebut diambil dengan berkonsultasi bersama pelbagai tokoh masyarakat. Padahal, Masagung dalam buku Wasiat Bung Karno (yang baru terbit pada 1998) mengungkapkan bahwa sebetulnya Soekarno telah menulis semacam wasiat masing-masing dua kali kepada Hartini (16 September 1964 dan 24 Mei 1965) dan Ratna Sari Dewi (20 Maret 1961 dan 6 Juni 1962). Di

163 | P a g e


dalam salah satu wasiat itu dicantumkan tempat makam Bung Karno, yakni di bawah kebun nan rindang di Kebun Raya Bogor. Di dalam otobiografinya, Soeharto mengatakan bahwa sebelum memutuskan tempat pemakaman Soekarno, dirinya mengundang pemimpin partai. Jelas Soeharto menganggap itu masalah politik yang cukup pelik. Jadi, pemakaman tidak ditentukan keluarga, tetapi melalui pertimbangan elite politik. Kemudian, Soeharto melalui keputusan presiden menetapkan pemakaman di Blitar konon dengan alasan tidak ada kesepakatan di antara keluarga. Apakah betul demikian? Sebab, pendapat lain mengatakan bahwa hal itu dilakukan Soeharto demi pertimbangan keamanan. Jika dikuburkan di Kebun Raya, pendukung Bung Karno akan berdatangan ke sana dalam rombongan yang sangat banyak, sedangkan jarak Bogor dengan ibu kota Jakarta tidak begitu jauh. Hal tersebut dianggap berbahaya, apalagi saat itu menjelang Pemilu 1971. Pemugaran makam Bung Karno juga penuh kontroversi. Pemugaran dilakukan pada 1978 dengan memindahkan makam-makam orang lain itu. Menurut Ali Murtopo di depan kader PDI se-Jawa Timur, ide tersebut berasal dari Presiden Soeharto. Masyarakat tentu bisa menduga bahwa itu dilakukan dalam rangka mengambil hati para pendukung Bung Karno menjelang pemilu. Dalam pemugaran tersebut, keluarga tidak diajak ikut serta. Bahkan, dalam peresmian pemugaran itu, putra-putri Soekarno tidak hadir. Dalam prosesi pemakaman di Blitar, Megawati tidak hadir karena sedang berada di luar negeri. Namun, kabarnya putra tertua Bung Karno, Guntur Sukarno Putra, mewakili keluarga mantan Presiden Soekarno akan datang ke Astana Giribangun. Ketika Soeharto di Rumah Sakit Pertamina, Guruh juga berkunjung. Ini suatu pelajaran sejarah berharga bagi bangsa kita. Jangan lagi kesalahan masa lalu diulang dan marilah kita berjiwa besar. * Dr Asvi Warman Adam, sejarawan, ahli peneliti utama LIPI

Sumber : Jawa Pos, ====

Rachmawati: Bung Karno Dibunuh Pelan-pelan Rakyat Merdeka, Jumat, 12 Mei 2006, Jakarta, Rakyat Merdeka. Terbongkar sudah. Teka-teki perlakuan Soeharto kepada Soekarno selama sekarat ternyata menyakitkan. Proklamator itu dibiarkan digerogoti penyakit akutnya hingga meninggal secara mengenaskan. ―Yang saya bawa ini adalah catatan medis selama setahun, dari 1967 hingga 1968 saat Bung Karno mulai sakit. Jelas telihat bahwa Bung Karno tidak mendapatkan perawatan yang semestinya. Bung Karno dibiarkan mati karena semua obat yang diberikan harus disetujui Soeharto,‖ ujar Rachmawati dengan penuh emosi. Rachma membuka catatan medis ini di Yayasan Pendidikan Soekarno, Kampus UBK Cikini, Jumat sore. Dijelaskan, catatan medis yang dibawa dalam bentuk sebelas buntelan itu telah disimpannya sejak tahun 1969.

164 | P a g e


―Ketika itu ada upaya menghapus jejak Bung Karno. Dokter perawat Bung Karno kemudian memindahkan catatan medis yang disimpan secara pribadi itu ke rumah saya,‖ lanjut Rachma. Dokter yang dimaksud adalah dr. Surojo. Adik Megawati ini yakin, Soeharto telah melakukan tindakan sistematis dan terencana untuk mencabut secara berlahan nyawa Bung Karno. ―Dalam medical record ini Bung Karno jelas sakit gagal ginjal. Seharusnya ada tindakan pencucian darah secara berkala. Tapi itu tidak diberikan. Saat itu semua obat yang masuk harus disetujui Soeharto. Bahkan Soeharto juga menolak keinginan keluarga agar Bung Karno mendapat pengobatan di luar negeri,‖ lanjutnya. Akibat tidak diobati secara layak, menjelang wafatnya, tubuh Bung Karno bengkak-bengkak dan penyakit ginjalnya tidak dapat disembuhkan lagi. Nasib bapak bangsa ini berakhir tragis di tangan Soeharto. Rachma sendiri akan menyerahkan rekaman medis ini kepada pemerintah SBY dalam waktu dekat. ―Tidak ada tujuan lain, agar mereka tahu, betapa sangat buruknya perlakuan Soeharto kepada Bung Karno,‖ katanya. === ===

Benarkah Soeharto membunuh Soekarno...? Sedari pagi, suasana mencekam sudah terasa. Kabar yang berhembus mengatakan, mantan Presiden Soekarno akan dibawa ke rumah sakit ini dari rumah tahanannya di Wisma Yaso yang hanya berjarak lima kilometer. Malam ini desas-desus itu terbukti. Di dalam ruang perawatan yang sangat sederhana untuk ukuran seorang mantan presiden, Soekarno tergolek lemah di pembaringan. Sudah beberapa hari ini kesehatannya sangat mundur. Sepanjang hari, orang yang dulu pernah sangat berkuasa ini terus memejamkan mata. Suhu tubuhnya sangat tinggi. Penyakit ginjal yang tidak dirawat secara semestinya kian menggerogoti kekuatan tubuhnya. Lelaki yang pernah amat jantan dan berwibawa-dan sebab itu banyak digila-gilai perempuan seantero jagad, sekarang tak ubahnya bagai sesosok mayat hidup. Tiada lagi wajah gantengnya. Kini wajah yang dihiasi gigi gingsulnya telah membengkak, tanda bahwa racun telah menyebar ke mana-mana. Bukan hanya bengkak, tapi bolong-bolong bagaikan permukaan bulan. Mulutnya yang dahulu mampu menyihir jutaan massa dengan pidato-pidatonya yang sangat memukau, kini hanya terkatup rapat dan kering. Sebentar-sebentar bibirnya gemetar. Menahan sakit. Kedua tangannya yang dahulu sanggup meninju langit dan mencakar udara, kini tergolek lemas di sisi tubuhnya yang kian kurus. Sang Putera Fajar tinggal menunggu waktu. Dua hari kemudian, Megawati, anak sulungnya dari Fatmawati diizinkan tentara untuk mengunjungi ayahnya. Menyaksikan ayahnya yang tergolek lemah dan tidak mampu membuka matanya, kedua mata Mega menitikkan airmata. Bibirnya secara perlahan didekatkan ke telinga manusia yang paling dicintainya ini. "Pak, Pak, ini Ega..." Senyap.

165 | P a g e


Ayahnya tak bergerak. Kedua matanya juga tidak membuka. Namun kedua bibir Soekarno yang telah pecah-pecah bergerak-gerak kecil, gemetar, seolah ingin mengatakan sesuatu pada puteri sulungnya itu. Soekarno tampak mengetahui kehadiran Megawati. Tapi dia tidak mampu membuka matanya. Tangan kanannya bergetar seolah ingin menuliskan sesuatu untuk puteri sulungnya, tapi tubuhnya terlampau lemah untuk sekadar menulis. Tangannya kembali terkulai. Soekarno terdiam lagi. Melihat kenyataan itu, perasaan Megawati amat terpukul. Air matanya yang sedari tadi ditahan kini menitik jatuh. Kian deras. Perempuan muda itu menutupi hidungnya dengan sapu tangan. Tak kuat menerima kenyataan, Megawati menjauh dan limbung. Mega segera dipapah keluar. Jarum jam terus bergerak. Di luar kamar, sepasukan tentara terus berjaga lengkap dengan senjata. Malam harinya ketahanan tubuh seorang Soekarno ambrol. Dia coma. Antara hidup dan mati. Tim dokter segera memberikan bantuan seperlunya. Keesokan hari, mantan wakil presiden Muhammad Hatta diizinkan mengunjungi kolega lamanya ini. Hatta yang ditemani sekretarisnya menghampiri pembaringan Soekarno dengan sangat hati-hati. Dengan segenap kekuatan yang berhasil dihimpunnya, Soekarno berhasil membuka matanya. Menahan rasa sakit yang tak terperi, Soekarno berkata lemah. "Hatta.., kau di sini..?" Yang disapa tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Namun Hatta tidak mau kawannya ini mengetahui jika dirinya bersedih. Dengan sekuat tenaga memendam kepedihan yang mencabik hati, Hatta berusaha menjawab Soekarno dengan wajar. Sedikit tersenyum menghibur. "Ya, bagaimana keadaanmu, No?" Hatta menyapanya dengan sebutan yang digunakannya di masa lalu. Tangannya memegang lembut tangan Soekarno. Panasnya menjalari jemarinya. Dia ingin memberikan kekuatan pada orang yang sangat dihormatinya ini. Bibir Soekarno bergetar, tiba-tiba, masih dengan lemah, dia balik bertanya dengan bahasa Belanda. Sesuatu yang biasa mereka berdua lakukan ketika mereka masih bersatu dalam Dwi Tunggal. "Hoe gaat het met jou...?" Bagaimana keadaanmu? Hatta memaksakan diri tersenyum. Tangannya masih memegang lengan Soekarno. Soekarno kemudian terisak bagai anak kecil. Lelaki perkasa itu menangis di depan kawan seperjuangannya, bagai bayi yang kehilangan mainan. Hatta tidak lagi mampu mengendalikan perasaannya. Pertahanannya bobol. Airmatanya juga tumpah. Hatta ikut menangis. Kedua teman lama yang sempat berpisah itu saling berpegangan tangan seolah takut berpisah. Hatta tahu, waktu yang tersedia bagi orang yang sangat dikaguminya ini tidak akan lama lagi. Dan Hatta juga tahu, betapa kejamnya siksaan tanpa pukulan yang dialami sahabatnya ini. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh manusia yang tidak punya nurani. "No..."

166 | P a g e


Hanya itu yang bisa terucap dari bibirnya. Hatta tidak mampu mengucapkan lebih. Bibirnya bergetar menahan kesedihan sekaligus kekecewaannya. Bahunya terguncang-guncang. Jauh di lubuk hatinya, Hatta sangat marah pada penguasa baru yang sampai hati menyiksa bapak bangsa ini. Walau prinsip politik antara dirinya dengan Soekarno tidak bersesuaian, namun hal itu sama sekali tidak merusak persabatannya yang demikian erat dan tulus. Hatta masih memegang lengan Soekarno ketika kawannya ini kembali memejamkan matanya. Jarum jam terus bergerak. Merambati angka demi angka. Sisa waktu bagi Soekarno kian tipis. Sehari setelah pertemuan dengan Hatta, kondisi Soekarno yang sudah buruk, terus merosot. Putera Sang Fajar itu tidak mampu lagi membuka kedua matanya. Suhu badannya terus meninggi. Soekarno kini menggigil. Peluh membasahi bantal dan piyamanya. Malamnya Dewi Soekarno dan puterinya yang masih berusia tiga tahun, Karina, hadir di rumah sakit. Soekarno belum pernah sekali pun melihat anaknya. Minggu pagi, 21 Juni 1970. Dokter Mardjono, salah seorang anggota tim dokter kepresidenan seperti biasa melakukan pemeriksaan rutin. Bersama dua orang paramedis, Dokter Mardjono memeriksa kondisi pasien istimewanya ini. Sebagai seorang dokter yang telah berpengalaman, Mardjono tahu waktunya tidak akan lama lagi. Dengan sangat hati-hati dan penuh hormat, dia memeriksa denyut nadi Soekarno. Dengan sisa kekuatan yang masih ada, Soekarno menggerakkan tangan kanannya, memegang lengan dokternya. Mardjono merasakan panas yang demikian tinggi dari tangan yang amat lemah ini. Tiba-tiba tangan yang panas itu terkulai. Detik itu juga Soekarno menghembuskan nafas terakhirnya. Kedua matanya tidak pernah mampu lagi untuk membuka. Tubuhnya tergolek tak bergerak lagi. Kini untuk selamanya. Situasi di sekitar ruangan sangat sepi. Udara sesaat terasa berhenti mengalir. Suara burung yang biasa berkicau tiada terdengar. Kehampaan sepersekian detik yang begitu mencekam. Sekaligus menyedihkan. Dunia melepas salah seorang pembuat sejarah yang penuh kontroversi. Banyak orang menyayanginya, tapi banyak pula yang membencinya. Namun semua sepakat, Soekarno adalah seorang manusia yang tidak biasa. Yang belum tentu dilahirkan kembali dalam waktu satu abad. Manusia itu kini telah tiada. Dokter Mardjono segera memanggil seluruh rekannya, sesama tim dokter kepresidenan. Tak lama kemudian mereka mengeluarkan pernyataan resmi: Soekarno telah meninggal. Berita kematian Bung Karno dengan cara yang amat menyedihkan menyebar ke seantero Pertiwi. Banyak orang percaya bahwa Bung Karno sesungguhnya dibunuh secara perlahan oleh rezim penguasa yang baru ini. Bangsa ini benar-benar berkabung. Putera Sang Fajar telah pergi dengan status tahanan rumah. Anwari Doel Arnowo, seorang saksi sejarah yang hadir dari dekat saat prosesi pemakaman Bung Karno di Blitar dalam salah satu milis menulis tentang kesaksiannya. Berikut adalah kesaksian dari Cak Doel Arnowo yang telah kami edit karena cukup panjang: Pagi-pagi, 21 Juni 1970, saya sudah berada di sebuah lubang yang disiapkan untuk kuburan manusia. Sederhana sekali dan sesederhana semua makam di sekelilingnya. Sudah ada sekitar seratusan manusia hidup berada di situ dan semua hanya berada di situ, tanpa mengetahui apa saja tugas mereka sebenarnya. Yang jelas, semuanya bermuka murung. Ada yang matanya penuh

167 | P a g e


airmata, tetapi bersinar dengan garang. Kelihatan roman muka yang marah. Ya, saya pun marah. Hanya saja saya bisa menahan diri agar tidak terlalu kentara terlihat oleh umum. Kita semua di kota Malang mendengar tentang almarhum yang diberitakan telah meninggal dunia sejak pagi hari dan sudah menyiapkan diri untuk menunggu keputusan pemakamannya di mana. Sesuai amanat almarhum, seperti sudah menjadi pengetahuan masyarakat umum, Bung Karno meminta agar dimakamkan di sebuah tempat di pinggir kali di bawah sebuah pohon yang rindang di Jawa Barat (asumsi semua orang adalah di rumah Bung Karno di Batu Tulis di Bogor). Tetapi lain wasiat dan amanah, lain pula rezim Soeharto yang secara sepihak memutuskan jasad Bung Karno dimakamkan di Blitar dengan dalih bahwa Blitar adalah kota kelahirannya. Ini benarbenar ceroboh. Bung Karno lahir di Surabaya di daerah Paras Besar, bukan di Blitar! Bung Karno terlahir dengan nama Koesno, dan ikut orang tuanya yang jabatan ayahnya, Raden Soekemi Sosrodihardjo, adalah seorang guru yang mengajar di sebuah Sekolah di Mojokerto dan kemudian dipindah ke Blitar. Di sinilah ayah Bung Karno, meninggal dunia dan dimakamkan juga di sisinya, isterinya (yang orang Bali ) bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Setelah matahari tinggal sepenggalan sebelum terbenam, rombongan jenazah Bung Karno akhirnya sampai di tempat tujuan. Yang hadir didorong-dorong oleh barisan tentara angkatan darat yang berbaris dengan memaksa kumpulan manusia agar upacara dapat dilaksanakan dengan layak. Tampak Komandan Upacara jenderal Panggabean memulai upacara dan kebetulan saya berdiri berdesak-desakan di samping Bapak Kapolri Hoegeng Iman Santosa, yang sedang sibuk berbicara dengan suara ditahan agar rendah frekuensinya tidak mengganggu suara aba-aba yang sudah diteriak-teriakkan. Saya berbisik kepada beliau, ujung paling belakang rombongan ini berada di mana? Beliau menjawab singkat di kota Wlingi. Hah?! Sebelas kilometer panjangnya iring-iringan rombongan ini sejak dari lapangan terbang Abdulrachman Saleh di Singosari, Utara kota Malang. Pak Hoegeng yang sederhana itu kelihatan murung dan sigap melakukan tugasnya. Dia berbisik kepada saya: "There goes a very great man!!" Saya terharu mendengarnya. Apalagi ambulans (mobil jenazah) yang mengangkut Bung Karno terlalu amat sederhana bagi seorang besar seperti beliau. Saya lihat amat banyak manusia mengalir seperti aliran sungai dari pecahan rombongan pengiring. Sempat saya tanyakan, ada yang mengaku dari Madiun, dari Banyuwangi bahkan dari Bali. Kuburannya Pun Tidak Boleh Dijenguk Sejarah mencatat, sejak 1971 sampai 1979, makam Bung Karno tidak boleh dikunjungi umum dan dijaga sepasukan tentara. Kalau mau mengunjungi makam harus minta izin terlebih dahulu ke Komando Distrik Militer (KODIM). Apa urusannya KODIM dengan izin mengunjungi makam? Saya bersama ibu saya dan beberapa saudara datang secara mendadak pergi ke Blitar dengan tujuan utama ziarah ke Makam Bung Karno. Tanpa ragu kita ikuti aturan dan akhirnya sampai ke pimpinannya yang paling tinggi. Saya ikut sampai di meja pemberi izin dan sudah ditentukan oleh kita bersama, bahwa salah satu saudara saya saja yang berbicara. Saya sendiri meragukan emosi saya, bisakah saya bertindak tenang terhadap isolasi kepada sebuah makam oleh Pemerintah atau rezim? Nah, ternyata meskipun tidak terlalu ramah, mereka melayani dengan muka seperti dilipat. Mungkin dengan menunjukkan muka seperti itu merasa bertambah rasa gagahnya terhadap rakyat biasa macam kami. Akhirnya semua beres dan kami mendapat sepucuk surat. Apa yang terjadi?

168 | P a g e


Sesampainya di makam kami turun dari kendaraan kami dan saya bawa surat izin dari KODIM. Surat itu kami tunjukan ke tentara yang jaga makam. Waktu tentara itu baca surat, saya terdorong untukmenoleh ke belakang. Terkejut saya. Selain rombongan sendiri, Ibu saya dan saudara-saudara, telah mengikuti kami sebanyak lebih dari tiga puluh orang, bergerombol. Mereka, orang-orang yang tidak kami kenal sama sekali, melekat secara rapat dengan rombongan kami. Saya lupa persis bagaimana, akan tetapi saya ingat kami memasuki pagar luar dan kami bisa mendekat sampai ke dinding kaca tembus pandang dan hanya memandang makamnya dari jarak, yang mungkin hanya sekitar tiga meter. Para pengikut dadakan yang berada di belakang rombongan kami dengan muka berseri-seri, merasa beruntung dapat ikut masuk ke dalam lingkungan pagar luar itu. Ada yang bersila, memejamkan mata dan mengatupkan kedua tangannya, posisi menyembah. Saya tidak memperhatikannya, tetapi jelas dia bukan berdoa cara Islam. Mereka khusyuk sekali dan waktu kami kembali menuju ke kendaraan kami, beberapa di antara mereka menjabat tangan dan malah ada yang menciumnya, membuat saya merasa risih. Salah seorang dari mereka ini mengatakan bahwa dia sudah dua hari bermalam di sekitar situ di udara terbuka menunggu sebuah kesempatan seperti yang telah terjadi tadi. Tanpa kata-kata, saya merasakan getar hati rakyat, rakyat Marhaen kata Bung Karno! Mereka menganggap Bung Karno bukan sekedar Proklamator, tetapi seorang Pemimpin mereka dan seorang Bapak mereka. Apapun yang disebarluaskan dan berlawanan arti dengan kepercayaan mereka itu semuanya dianggap persetan. Dalam hubungan Bung Karno dengan Rakyat, tidak ada unsur uang berbicara. Dibunuh Perlahan Keyakinan orang banyak bahwa Bung Karno dibunuh secara perlahan mungkin bisa dilihat dari cara pengobatan proklamator RI ini yang segalanya diatur secara ketat dan represif oleh Presiden Soeharto. Bung Karno ketika sakit ditahan di Wisma Yasso Jl. Gatot Subroto. Penahanan ini membuatnya amat menderita lahir dan bathin. Anak-anaknya pun tidak dapat bebas mengunjunginya. Banyak resep tim dokternya, yang dipimpin dr. Mahar Mardjono, yang tidak dapat ditukar dengan obat. Ada tumpukan resep di sebuah sudut di tempat penahanan Bung Karno. Resep-resep untuk mengambil obat di situ tidak pernah ditukarkan dengan obat. Bung Karno memang dibiarkan sakit dan mungkin dengan begitu diharapkan oleh penguasa baru tersebut agar bisa mempercepat kematiannya. Permintaan dari tim dokter Bung Karno untuk mendatangkan alat-alat kesehatan dari Cina pun dilarang oleh Presiden Soeharto. "Bahkan untuk sekadar menebus obat dan mengobati gigi yang sakit, harus seizin dia, " demikian Rachmawati Soekarnoputeri pernah bercerita. (Dari website Andi Santoso, 1 Februari 2010) ***

169 | P a g e


Memperingati wafatnya Bung Karno 21 Juni 1970 Jasa-jasa besar Bung Karno tak terlupakan Ajaran-ajaran revolusionernya patut dihayati oleh kita semua Memperingati wafatnya Bung Karno 40 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 21 Juni 1970, adalah hal yang penting bagi kalangan atau golongan yang ingin meneruskan perjuangan besarnya demi revolusi rakyat Indonesia dan demi cita-cita bersama untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Wafatnya Bung Karno merupakan kehilangan yang besar sekali bagi bangsa Indonesia, terutama bagi yang mencintainya, menghormatinya, mengaguminya, sebagai bapak bangsa, dan sebagai pemersatu bangsa yang paling agung sepanjang sejarah Indonesia.. Agaknya bagi sebagian terbesar dari rakyat Indonesia tidak adalah pemimpin yang bisa menyumbangkan jasa-jasa sebesar jasa Bung Karno, atau yang bisa mencetuskan gagasan-gagasan serevolusioner dan sebanyak dia. Namun, ada orang atau kalangan yang berpendapat bahwa memperingati wafatnya Bung Karno, yang sudah terjadi 40 tahun yang lalu adalah sesuatu yang sudah kedaluwarsa, atau sesuatu yang tidak perlu lagi « dikunyah-kunyah terus-menerus ». Ada juga yang mengatakan « biarkanlah masa yang lalu, jangan diutik-utik lagi, yang penting adalah masalah depan kita ». Orang-orang atau golongan yang mengatakan seperti tersebut di atas, sebaiknya diajak untuk secara serius merenungkan berbagai hal yang yang berkaitan erat dengan sakitnya atau wafatnya Bung Karno. Sebab, masalah ini sama sekali bukanlah hal yang sudah kedaluwarsa, dan bukannya pula sesuatu yang tidak perlu dikunyah-kunyah terus-menerus atau tidak pelu diutik-utik lagi. Berbagai akibat wafatnya Bung Karno Wafatnya Bung Karno merupakan satu rentetan rantai yang tidak bisa dipisahkan dari penggulingannya secara khianat oleh pimpinan Angkat Darat (waktu itu) di bawah Suharto. Dan akibat yang menyedihkan dari penyerobotan kekuasaan Bung Karno itu adalah lumpuhnya revolusi rakyat Indonesia dan rusaknya negara dan bangsa seperti yang kita saksikan dewasa ini. Jadi membicarakan sebab-sebab dan akibat-akibat wafatnya Bung Karno, justru ada hubungannya yang erat sekali dengan berbagai hal masa kini. Banyak soal di masa kini yang merupakan akibat -- secara langsung atau tidak langsung -- dari berbagai persoalan yang menyebabkan wafatnya Bung Karno dalam tahun 1970 itu . Jelaslah bahwa masalah-masalah yang menyebabkan dan akibat wafatnya Bung Karno sama sekali bukanlah hal yang sudah kedalu warsa untuk diingat kembali atau ditelaah lagi untuk kepentingan masa kini dan untuk masa depan negara dan bangsa kita. Wafatnya Bung Karno bukanlah seperti wafatnya pemimpin atau tokoh-tokoh Indonesia lainnya. Peristiwa besar ini bukan saja menimbulkan dukacita yang dalam dan luas bagi banyak orang, melainkan juga membangkitkan kemarahan, rasa brontak atau protes terhadap segala perlakuan buruk sebelumnya, yang sunguh-sungguh biadab dan tidak manusiawi yang menyebabkan wafatnya Mempunyai rasa duka terhadap wafatnya Bung Karno, meskipun sudah 40 tahun berlalu, adalah wajar dan bisa dimengerti, mengingat besarnya arti Bung Karno bagi bangsa Indonesia. Selain itu,

170 | P a g e


bersikap marah besar atau gusar sekali terhadap perlakuan yang begitu ganas dan keji atas dirinya adalah sah, serta benar dan bahkan sudah seharusnya. Mengutuk perlakuan biadab terhadap Bung Karno Sebaliknya, tidak marah atau tidak mengutuk perlakuan yang keterlaluan biadabnya dari pimpinan Angkatan Darat (waktu itu) terhadap Bung Karno adalah sikap yang salah, yang berdasarkan moral yang rendah atau akhlak yang rusak. Sedang mengutuk atau menghujat segala hal yang tidak manusiawi yang diperlakukan terhadap Bung Karno adalah benar, sah, adil, dan juga luhur. Siapapun yang beradab, yang berhati-nurani, yang bernalar sehat, yang bermoral, akan tidak menyetujui siksaan fisik dan bathin yang sudah dikenakan terhadap Bung Karno. Dan siapapun yang merasa gembira, atau yang menyetujui, atau yang membenarkan perlakuan tidak manusiawi pimpinan Angkatan Darat (waktu itu) terhadap pemimpin besar bangsa kita adalah orang-orang yang patut diragukan kesehatan jiwanya atau kewarasan nalarnya. (Untuk mendapat sedikit gambaran tentang betapa biadabnya perlakuan terhadap Bung Karno sebelum wafat, harap disimak kumpulan berbagai bahan yang sudah disajikan tersendiri melalui berbagai milis dan juga website) Pendidikan politik dan moral yang penting Peringatan tentang hari wafatnya Bung Karno tidak saja patut menjadi sumber pelajaran yang sangat berharga bagi para pendukungnya atau pencintanya yang jumlahnya besar sekali, melainkan juga bagi mereka yang pernah anti-Bung Karno, atau bagi mereka yang tidak begitu mengenal sejarahnya dan perjuangannya. Peringatan sekitar peristiwa ini tidak saja bisa menjadi sumber pendidikan politik yang penting sekali bagi banyak orang, melainkan juga sebagai sumber pendidikan moral yang ideal sekali bagi rakyat luas, dan sekaligus juga menjadi sumber inspirasi perjuangan revolusioner bagi berbagai golongan, terutama bagi generasi muda bangsa. Dengan mendengar atau membaca kembali macam-macam bahan tentang wafatnya Bung Karno dalam keadaan yang tidak normal, maka orang banyak bisa menilai sendiri betapa besar kejahatan pimpinan Angkatan Darat (waktu itu) yang berupa cara-cara biadab yang tidak bisa dima‘afkan oleh nalar yang sehat, atau tidak bisa diterima oleh hati-nurani yang bersih, atau juga tidak bisa dibenarkan oleh iman yang benar. Bulan Juni dijadikan « Bulan Bung Karno » Mengingat itu semuanya, maka dicetuskannya Pancasila oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, dan Hari Kelahirannya pada tanggal 6 Juni 1901 serta Hari Wafatnya pada tanggal 21 Juni 1970 adalah tiga hari sangat bersejarah yang untuk selanjutnya di kemudian hari patut diperingati oleh bangsa kita secara selayaknya. Tiga hari bersejarah ini membuat tiap bulan Juni sebagai « Bulan Bung Karno », yang dapat digunakan oleh berbagai golongan rakyat untuk mengenang kembali keagungan satu-satunya pemimpin besar bangsa yang telah berjuang dengan konsekwen selama seluruh hidupnya demi kepentingan rakyat. Mengenang kembali Bung Karno berarti juga mengingat kembali berbagai ajaran-ajaran revolusionernya, yang sekarang ini terasa sekali dibutuhkan oleh banyak golongan sebagai pedoman atau sumber inspirasi untuk mengadakan perubahan-perubahan besar dari keadaan serba

171 | P a g e


bejat akibat sistem pemerintahan Orde Baru dan politik pro-neoliberalisme yang dijalankan oleh pemerintahan-pemerintahan pasca-Suharto sampai sekarang. Sudah lama banyak orang melihat -- serta merasakan sendiri -- bahwa bangsa dan negara kita sedang menghadapi kekosongan pedoman besar dan pimpinan nasional yang kuat dan dicintai rakyat dan berwibawa seperti Bung Karno, sejak Suharto memerintah dengan Orde Barunya. Keagungan ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno Kita semua ingat bahwa kalau Bung Karno telah berjasa dengan banyak sumbangan-sumbangan besarnya untuk negara dan bangsa yang berupa berbagai ajaran-ajaran revolusionernya, maka dari Suharto beserta para enderalnya -- atau tokoh-tokoh sipil pendukungnya -- sama sekali tidak ada (atau sedikit sekali, itu kalau pun ada !) pedoman atau ajaran yang berharga yang bisa jadi panutan bangsa. Kalau kita perhatikan bersama, maka nyatalah bahwa selama Suharto bersama Orde Barunya berkuasa (bahkan juga sesudahnya) tidak ada dokuman atau karya yang mengandung pemikiranpemikiran besar serta cemerlang yang sudah disajikan kepada bangsa, yang setingkat dengan kebesaran ajaran-ajaran Bung Karno, seperti, antara lain : Indonesia Menggugat, Lahirnya Pancasila, Manifesto Politik, Trisakti, Berdikari, pidato di Konferensi Bandung, Panca Azimat Revolusi, pidato di PBB « To build the world Anew » dll dll. Dari pengamatan sesudah Bung Karno digulingkan secara khianat oleh Suharto beserta para jenderalnya, maka di Indonesia hanya terdapat sosok-sosok yang kerdil, atau tokoh-tokoh politik yang « bonsai », yang jauh sekali perbedaannya dengan kebesaran sosok atau keagungan ketokohan revolusioner Bung Karno. Sampai sekarang ! Sosok-sosok yang kerdil atau « bonsai » Padahal, seperti yang kita saksikan bersama dewasa ini, negara dan bangsa kita sedang menghadapi banyak persoalan-persoalan besar, yang berupa kerusakan moral yang sudah parah sekali, dan kebejatan akhlak atau pembusukan mental yang disebabkan oleh korupsi, dan situasi ekonomi dan sosial yang buruk akibat sistem politik yang busuk oleh kalangan-kalangan « atas » yang bersikap dekaden, dan berkolaborasi dengan kekuatan neoliberalisme. Sebagian kecil dari kerusakan-kerusakan parah itu tercermin dalam kegaduhan sekitar peristiwa Bank Century, persoalan Bibid Chandra, kasus Gayus Tambunan, kasus pajak perusahaanperusahaan Aburizal Bakri, hiruk-pikuk usul « dana aspirasi » Rp 15 miliar untuk tiap anggota DPR setahun, dan tersangkutnya para pembesar Polri, Kejaksaan, dan pengadilan dalam soal korupsi dan berbagai kejahatan dll dll dll ) Di tengah-tengah kerusakan-kerusakan berat dan parah di bidang moral dan politik itu semualah sebagian dari masyarakat kita memperingati Hari Wafatnya Bung Karno tanggal 21 Juni. Dan kita semua tahu bahwa segala yang rusak parah yang sedang terjjadi dewasa ini, adalah hasil atau kelanjutan dari produk yang dibikin oleh sistem politik dan praktek-praktek rejim Orde Barunya Suharto beserta para jenderal pendukungnya. Rejim Suharto adalah pengubur revolusi rakyat Sekarang sudah terbukti, dengan jelas pula, bahwa rejim militer Orde Baru pada dasarnya telah merusak cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Makin terang juga bagi banyak orang, bahwa pada hakekatnya Suharto (beserta para jenderal pendukungnya) adalah pengkhianat Pancasila. Sudah

172 | P a g e


tidak bisa dibantah oleh siapa pun yang berhati jujur bahwa Suharto bukanlah penyelamat Republik Indonesia yang diproklamasikan tahun 1945 melainkan, sebaliknya, malahan merusaknya. Jelasnya, Suharto bersama para jenderal pendukungnya adalah pengubur revolusi rakyat Indonesia di bawah pimpinan Bung Karno. Dengan mengingat hal-hal itu semualah kita bisa menjadikan Hari Wafatnya Bung Karno sekarang ini sebagai kesempatan yang baik sekali untuk mengangkat kembali tinggi-tinggi sejarah perjuangannya serta ajaran-ajaran revolusionernya, Hari wafatnya Bung Karno bisa kita jadikan bagian dari « Bulan Bung Karno » selama bulan Juni tiap tahun yang mencakup juga tanggal lahirnya Pancasila ( 1 Juni) dan hari lahirnya Bung Karno (6 Juni). Dengan cara begini kita semua dapat bersama-sama mengisi setiap bulan Juni dengan berbagai kegiatan untuk memperingati tiga hari bersejarah yang berkaitan dengan Bung Karno. Oleh karena dalam sejarah sudah dibuktikan dengan gamblang sekali bahwa perjuangan Bung Karno adalah untuk kepentingan semua golongan bangsa Indonesia, maka seyogianya « Bulan Bung Karno » ini juga menjadi urusan semua golongan yang mendukung berbagai gagasannya yang revolusioner untuk menyatukan bangsa dan meneruskan revolusi yang belum selesai. Dengan mengisi « Bulan Bung Karno » dengan berbagai kegiatan -- dan melalui berbagai macam cara dan bentuk -- untuk mengangkat kembali ajaran-ajaran revolusioner dan gagasan-gagasan agung Bung Karno, maka kita semua bisa menjadikan « Bulan Bung Karno » sebagai bulan pendidikan politik, dan pendidikan moral, atau pemupukan semangat pengabdian kepada rakyat. Ajaran-ajaran Bung Karno perlu disebarluaskan Karena sudah lebih dari 45 tahun ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno telah dilarang, atau disembunyikan, atau dibuang dengan berbagai cara oleh rejim Suharto (dan oemerintahanpemerintahan oenerusnya) maka segala macam kegiatan untuk menyebarkannya kembali adalah penting sekali bagi kehidupan bangsa , termasuk bagi generasi muda dewasa ini dan anak cucu kita dikemudian hari. Sejarah bangsa sudah membuktikan bahwa ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno merupakan gagasan-gagasan politik yang paling bisa mempersatukan bangsa, dan merupakan pedoman moral revolusioner, serta sumber inspirasi perjuangan bagi rakyat yang mau berjuang, teutama bagi kaum buruh, tani, perempuan, kalangan muda, dan rakyat miskin pada umumnya. Bangsa Indonesia patut merasa bangga mempunyai ajaran-ajaran revolusioner dan gagasangagasan agung yang telah disumbangkan oleh Bung Karno. Oleh karena itu ajaran-ajaran atau gagasan-gagasan besarnya itu perlu disebarluaskan seluas-luasnya untuk dipelajari dan dihayati oleh sebanyak mungkin orang dari berbagai golongan yang mau berjuang. Ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno adalah senjata yang ampuh sekali bagi semua yang mau berjuang melawan ketidakadilan, penindasan, dan penghisapan dari semua reaksioner di Indonesia, dan juga untuk melawan neo-liberalisme. Sari pati atau revolusioner ajaran-ajaran revolusionernya itu dapat digali oleh siapa saja dalam bukunya, terutama dalam « Dibawah Bendera Revolusi » dan « Revolusi Belum Selesai ».

173 | P a g e

golongan kalangan inti jiwa berbagai


Dengan semangat untuk menjunjung tinggi-tinggi ajaran-ajaran revolusionernya dan jasa-jasanya yang besar kepada bangsa Indonesia inilah kita peringati Hari Wafatnya Bung Karno pada tanggal 21 Juni ini. Paris, 14 Juni 2010 Umar Said

Menjelang Wafatnya Soekarno (1) Berkas yang Hilang Oleh Wahyu Dramastuti Copyright © Sinar Harapan Diposkan 27/07/2009 JAKARTA – Sembilan buku besar tertumpuk rapih di salah satu ruangan di rumah Rachmawati Soekarnoputri, Jl. Jati Padang Raya No. 54 A, Pejaten, Jakarta Selatan. Buku bertuliskan tangan itu berisi medical record (catatan medis) mantan Presiden Soekarno selama sakit di Wisma Yaso, Jakarta. Ada pula tujuh lembar kertas tua yang warnanya sudah memudar kecokelatan. Ini juga menjadi bukti riwayat penyakit Bung Karno. Kopnya bertuliskan Institut Pertanian Bogor, Fakultas Kedokteran Hewan Bagian Bakteriologi, Djl. Kartini 14, telpon 354, Bogor. Tapi yang lebih membuat dahi ini berkernyit keras, nama pasien disamarkan. Misalnya, ada yang tertera namanya Taufan (salah seorang putra Soekarno). Menguak peristiwa yang terjadi tahun 1965-1970 itu memang tidak mudah. Pada masa lalu membicarakan masalah ini secara terbuka menjadi hal tabu. Maka tak heran jika sekarang banyak orang, terutama generasi muda, tak mengetahui kebenaran sejarah tersebut. Namun kini, ketika semua mata dan seluruh perhatian tertumpah di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) sehubungan dengan sakitnya mantan Presiden Soeharto sejak 4 Januari 2008, rasa ingin tahu tentang masa lalupun kembali mengusik. Itu semata-mata karena Soeharto dan Soekarno sama-sama mantan kepala negara. Adalah Rachmawati Soekarnoputri, putri ketiga Soekarno, yang sangat ingin menyerahkan catatan medis ayahnya kepada pemerintah. ―Ini kalau pemerintah butuh data-data pendukung dan ingin melihat dari segi kebenaran, bukan hanya cerita fiktif,‖ tutur Rachmawati kepada SH di kediamannya, Sabtu (19/1) sore. Maklum, seorang mantan menteri Orde Baru pernah berkomentar bahwa perlakuan terhadap Soekarno ketika sakit tidak sekejam itu. ―Saya tak mau gegabah. Ini bukan make up story, karena Kartono Mohamad saja (saat itu Ketua Ikatan Dokter Indonesia/IDI-red), mengatakan perawatan terhadap Bung Karno seperti perawatan terhadap keluarga sangat miskin,‖ kata Rachmawati. Di sore hari itu, Rachmawati tidak sanggup bercerita banyak. Ia hanya tersedu sedan, hal itu sudah menggambarkan betapa getir kenangan yang dialaminya. Tetapi sebuah artikel yang pernah dimuat SH pada 15 Mei 2006, memberikan gambaran lebih lengkap. ―Seorang perempuan muncul di Kantor IDI di Jakarta, awal 1990-an,‖ demikian kalimat pertama artikel tersebut. Perempuan itu ingin bertemu Kartono Mohamad untuk menyerahkan 10 bundel buku berisi catatan para perawat jaga Soekarno.

174 | P a g e


Namun jauh sebelum pertemuan itu, Kartono bertemu Wu Jie Ping, dokter yang pernah merawat Soekarno di Hong Kong. Wu mengungkapkan bahwa Soekarno ―hanya‖ mengalami stroke ringan akibat penyempitan sesaat di pembuluh darah otak saat diberitakan sakit pada awal Agustus 1965, dan sama sekali tidak mengalami koma seperti isu yang beredar. Ini menepis spekulasi bahwa Soekarno tidak akan mampu menyampaikan pidato kenegaraan pada peringatan hari proklamasi 17 Agustus 1965. Dan nyatanya, Soekarno tetap hadir pada peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus itu di Istana Merdeka, lengkap dengan tongkat komandonya. Diperiksa Dokter Hewan Setelah kembali lagi ke Jakarta, Kartono menemui Mahar Mardjono, dokter yang tahu banyak soal stroke. Rupanya Kartono tak hanya bercerita soal stroke, tapi juga rentetan kejadian yang dengan sengaja menelantarkan Soekarno. Maka bundel buku yang dibawa perempuan itu semakin menguatkan kegelisahan Kartono. Namun Indonesia di awal 1990-an, kebenaran hanya boleh ditentukan oleh penguasa. Maka bundel buku itu hanya teronggok di meja kerja Kartono selama bertahun-tahun. Hingga kemudian, krisis moneter meledak. Rakyat turun ke jalan dan Presiden Soeharto, yang telah berkuasa selama 32 tahun, dipaksa meletakkan jabatan. Indonesia berubah wajah. Kartono pun teringat onggokan buku itu. Ia bergegas ke RSPAD, rumah sakit yang mempekerjakan empat perawat di Wisma Yaso. Kartono berharap dapat menemukan mereka, agar bangsa Indonesia mendapat cerita yang lengkap tentang tahun-tahun terakhir Soekarno. Namun menemukan Dinah, Dasih, J. Sumiati, dan Masnetty ternyata bukan hal mudah. Seorang di antara mereka meninggal, sedangkan yang lain sudah pensiun. RSPAD pun mendadak tak memiliki file atau berkas dari para perawat ini. Kartono kehilangan jejak. Upayanya untuk mencari medical record Soekarno gagal. Pihak RSPAD mengatakan bahwa keluarga Soekarno telah membawanya. Ketika ini ditanyakan kepada Rachmawati, ia hanya gelenggeleng kepala. ―Tidak, tidak,‖ jawabnya lirih. Yang membuatnya semakin terenyuh, sebelum dibawa ke Jakarta, Soekarno ditangani oleh dokter Soerojo yang seorang dokter hewan. Jejak ini terlihat dari berkas berkop Institut Pertanian Bogor, Fakultas Kedokteran Hewan Bagian Bakteriologi. Bahkan setelah dipindah ke RSPAD karena sakit ginjalnya semakin parah, upaya untuk melakukan cuci darah tidak dapat dilakukan dengan alasan RSPAD tidak mempunyai peralatan. Catatan medis juga menyebutkan obat yang diberikan hanya vitamin (B12, B kompleks, royal jelly) dan Duvadillan, obat untuk mengurangi penyempitan pembuluh darah perifer. Perihal tekanan darah tinggi yang juga disebutkan dalam catatan medis, juga menyisakan tanya pada diri Rachmawati. Setiap kali menjenguk sang ayah dan mencicipi makanannya, masakan selalu terasa asin. ―Saya kecewa dengan semua perawatan itu. Ini sama saja dengan membiarkan orang berlalu,‖ lanjut Rachmawati. Seorang mantan pejabat di era Presiden Soekarno membenarkan terjadinya fakta seputar masa sakit Soekarno yang tersia-sia. ―Tidak seperti sekarang ini, perawatan terhadap Soeharto. Sangat berbeda, padahal seharusnya semua mantan presiden berhak dirawat secara all out dan diongkosi oleh negara,‖ katanya.

175 | P a g e


Purnawirawan perwira tinggi militer itu juga mengungkapkan, perlakuan seragam terhadap Soekarno berasal dari sebuah instruksi. ―Yang memberi instruksi ya orang yang sekarang sedang dirawat itu,‖ katanya. Namun pria ini enggan dituliskan namanya. ―Wah, kalau ditulis di koran saya pasti digangguin…,‖ tuturnya dengan nada serius. Menjelang Wafatnya sang Proklamator (2-Habis) Mengistimewakan Soeharto, Menyia-nyiakan Soekarno JAKARTA – Selembar foto hitam putih menguak penderitaan Soekarno ketika tergolek sakit di Wisma Yaso, Jakarta, 15 hari sebelum ia wafat. Kedua pipinya terlihat bengkak, gejala fisik pasien gagal ginjal. Matanya sedikit terbuka, tapi tanpa ekspresi. Raut wajahnya menampak kepasrahan yang begitu dalam. Soekarno terlihat berbaring di atas sofa berukuran sempit dengan sebuah bantal. Kedua tangannya dicoba ditangkupkan. Siapa sangka, pria gagah inilah sang proklamator yang mengantarkan Negara Indonesia ke pintu kemerdekaan hingga detik ini. Gambar ini dibuat secara diam-diam oleh Rachmawati Soekarnoputri bersama Guruh Soekarnoputra, 6 Juni 1970. Sebuah momentum bertepatan dengan hari ulang tahun Soekarno yang ke-69. Dik, ikut yuk, saya mau motret bapak,‖ tutur Rachmawati kepada adiknya, Guruh, kala itu. Rupanya foto tersebut kemudian dikirimkan Rachmawati ke Kantor Berita AP dan dimuat di Harian Sinar Harapan. Maka gemparlah, dan Rachmawati diinterogasi oleh Corps Polisi Militer (CPM). Rachmawati pun bertanya, ‖Mengapa dilarang memotret, memangnya status Bung Karno apa?‖ Tetapi tak pernah ada jawaban tentang apa status Soekarno, sampai detik ini. ‖Jadi semua serbasumir. Tak ada kejelasan tentang status bapak sampai bapak meninggal,‖ kata Rachmawati kepada SH di kediamannya di Jl. Jati Padang Raya No. 54A, Pejaten, Jakarta Selatan, Sabtu (19/1) sore. Di saat kondisi penyakit ayahnya semakin kritis dan putra-putri ingin membesuknya, mereka tetap harus melapor dulu ke Pomdam Jaya, sehingga tidak dapat menengok setiap hari. Wisma Yaso yang terletak di Jl. Gatot Subroto, Jakarta, itu padahal merupakan kediaman istri Soekarno, yakni Dewi Soekarno. Begitu pula Soekarno sendiri, dalam kondisi sakit masih tetap harus menjalani pemeriksaan oleh Kopkamtib tiga bulan sekali. Situasi seperti itu semakin menambah kalut keluarga Soekarno, setelah sebelumnya didera cobaan bertubi-tubi. Pada pertengahan 1965, sebuah rumor mengabarkan Soekarno mengalami koma sehingga diperkirakan tidak bisa menyampaikan pidato kenegaraan pada peringatan Proklamasi 17 Agustus 1965. Tetapi nyatanya, Soekarno hadir pada peringatan detik-detik proklamasi tersebut di Istana Merdeka, lengkap dengan pakaian kebesaran dan tongkat komandonya. Tahun berikutnya, setelah Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) diteken 11 Maret 1966, keluarga Soekarno mendapat kiriman radiogram pada tahun 1967, berupa perintah supaya mereka keluar dari Istana Bogor.

176 | P a g e


Maka kemudian di tahun 1968, Soekarno pindah dari Istana Bogor ke Batu Tulis, masih di wilayah Bogor. Ternyata hawa dingin di Bogor membuat penyakit rematik Bung Karno semakin parah. Saat itu Soekarno ditangani oleh dokter Soerojo, dokter hewan. Bukti ini dikuatkan dengan dokumen riwayat penyakit Bung Karno di atas tujuh lembar kertas tua yang warnanya sudah memudar kecokelatan. Kopnya bertuliskan Institut Pertanian Bogor, Fakultas Kedokteran Hewan bagian Bakteriologi, Djl. Kartini 14, telpon 354, Bogor. Menurut Rachmawati, penanganan dokter Soerojo saat itu pun hanya bersifat insidental. Lantaran rasa sakit makin tak tertahankan, akhirnya Soekarno mengutus Rachmawati untuk menyampaikan surat permohonan kepada Soeharto agar diperbolehkan kembali ke Jakarta. Saya diterima Pak Harto di Cendana, menyampaikan permintaan agar bapak dipindah ke Jakarta. Saya harus menunggu jawabannya dua minggu, aduh…,‖ tutur Rachmawati tak habis pikir. Akhirnya, Soekarno dipindah ke Wisma Yaso di Jakarta, yang sekarang menjadi Museum Satria Mandala. Beberapa minggu kemudian dibentuklah tim dokter dengan ketua Mahar Mardjono. Tetapi karena Wisma Yaso hanya rumah biasa, tentu saja fasilitas medis yang tersedia sangat berbeda dengan jika dirawat di rumah sakit. Tidak Cuci Darah Hari-hari berikutnya, kondisi Soekarno menurun drastis. Seperti yang terdokumentasi dalam foto Rachmawati tersebut, pipi Soekarno sudah membengkak, pertanda mengalami gagal ginjal. Kondisi makin kritis. Hingga akhirnya pada 11 Juni 1970 mantan Presiden I RI itu dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto. Rupanya pindah perawatan ke rumah sakit tidak seluruhnya menyelesaikan masalah. Perawatan yang diberikan tetap tidak maksimal dan peralatan medis seadanya. Pada saat dokter memastikan harus dilakukan cuci darah, upaya satu-satunya ini tidak dapat dilaksanakan. Alasannya, RSPAD tidak memiliki peralatan untuk cuci darah. ‖Ini sama saja membiarkan orang cepat berlalu…,‖ tutur Rachmawati. Begitu pula dengan obat-obatan, tidak tersedia di RSPAD sehingga putra-putri Soekarno membelinya sendiri di apotek di Kebayoran. ‖Ada satu periode di mana saya tidak boleh menengok bapak,‖ ungkap Rachmawati. Dalam keadaan genting seperti itu, keluarga masih tetap tidak diizinkan tidur di rumah sakit untuk menunggui sang ayah. Mereka hanya boleh menunggu di dalam mobil di tempat parkir. Tak ada pula teman-teman yang bisa menjenguknya, kecuali Mohammad Hatta. Rachmawati mengakui, selepas tahun 1965 memang terjadi de-Soekarno-isasi. Semua hal yang berbau Soekarno harus disingkirkan sejauh mungkin. Hingga akhirnya pada 21 Juni 1970, Soekarno wafat. Jenazahnya kemudian disemayamkan di Wisma Yaso dan dilepas oleh Presiden Soeharto untuk diterbangkan ke Blitar, Jawa Timur. Itulah kali pertama Soeharto melihat fisik Soekarno setelah disingkirkan dari Istana Kepresidenan.

177 | P a g e


Yang menjadi inspektur upacara pada pemakaman itu Jenderal TNI M Panggabean, tanpa kehadiran Presiden Soeharto di Blitar. Mengapa pusara mantan Presiden I RI itu berada di kompleks pemakaman Desa Bendogerit, Blitar? Lokasi itu dipilihkan oleh negara dengan alasan dekat dengan makam kedua orangtua Soekarno. Pihak keluarga sebenarnya mengajukan permintaan sesuai wasiat Soekarno, yaitu dimakamkan di Batu Tulis atau di lokasi lain di Bogor. Juga ketika gaung agar Tap MPR No. 11 Tahun 1998 tentang KKN mantan Presiden Soeharto dikumandangkan kembali tatkala Soeharto sakit di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Rachmawati meminta dicabutnya Tap MPRS No. XXXIII/1967. Tap MPRS itu intinya adalah mencabut mandat MPRS dari Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden. ‖Secara pribadi saya berharap ada rehabilitasi. Dan Tap MPRS harus dicabut karena beban politik berbeda dengan beban pidana atau perdata,‖ lanjut Rachmawati. Putri ketiga Soekarno itu pun hanya geleng-geleng kepala, ketika mengetahui kondisi kesehatan Soeharto yang sedang dirawat di RSPP mulai membaik. Semua orang juga tahu, betapa luar biasa dan istimewanya fasilitas untuk Soeharto. Tetapi Rachmawati sama sekali tidak menaruh rasa dendam. Yang ia inginkan hanyalah, kebenaran sejarah. === === = ===

Soekarno - Sejarah yang tak memihak Oleh : Iman Brotoseno, 13 January 2008 Hawa panas dan angin seolah diam tak berhembus. Malam ini saya bermalam di rumah ibu saya. Selain rindu masakan sambel goreng ati yang dijanjikan, saya juga ingin ia bercerita mengenai Presiden Soekarno. Ketika semua mata saat ini sibuk tertuju, seolah menunggu saat saat berpulangnya Soeharto, saya justru lebih tertarik mendengar penuturan saat berpulang Sang proklamator. Karena orang tua saya adalah salah satu orang yang pertama tama bisa melihat secara langsung jenasah Soekarno. Saat itu medio Juni 1970. Ibu yang baru pulang berbelanja, mendapatkan Bapak ( almarhum ) sedang menangis sesenggukan. ― Pak Karno seda ― ( meninggal ) Dengan menumpang kendaraan militer mereka bisa sampai di Wisma Yaso. Suasana sungguh sepi. Tidak ada penjagaan dari kesatuan lain kecuali 3 truk berisi prajurit Marinir ( dulu KKO ). Saat itu memang Angkatan Laut, khususnya KKO sangat loyal terhadap Bung Karno. Jenderal KKO Hartono - Panglima KKO – pernah berkata, ―Hitam kata Bung Karno, hitam kata KKO. Merah kata Bung Karno, merah kata KKO― Banyak prediksi memperkirakan seandainya saja Bung Karno menolak untuk turun, dia dengan mudah akan melibas Mahasiswa dan Pasukan Jendral Soeharto, karena dia masih didukung oleh KKO, Angkatan Udara, beberapa divisi Angkatan Darat seperti Brawijaya dan terutama Siliwangi dengan panglimanya May. Jend Ibrahim Ajie. Namun Bung Karno terlalu cinta terhadap negara ini. Sedikitpun ia tidak mau memilih opsi pertumpahan darah sebuah bangsa yang telah dipersatukan dengan susah payah. Ia memilih sukarela turun, dan membiarkan dirinya menjadi tumbal sejarah.

178 | P a g e


The winner takes it all. Begitulah sang pemenang tak akan sedikitpun menyisakan ruang bagi mereka yang kalah. Soekarno harus meninggalkan istana pindah ke istana Bogor. Tak berapa lama datang surat dari Panglima Kodam Jaya – Mayjend Amir Mahmud – disampaikan jam 8 pagi yang meminta bahwa Istana Bogor harus sudah dikosongkan jam 11 siang. Buru buru Bu Hartini, istri Bung Karno mengumpulkan pakaian dan barang barang yang dibutuhkan serta membungkusnya dengan kain sprei. Barang barang lain semuanya ditinggalkan. ― Het is niet meer mijn huis ― – sudahlah, ini bukan rumah saya lagi, demikian Bung Karno menenangkan istrinya. Sejarah kemudian mencatat, Soekarno pindah ke Istana Batu Tulis sebelum akhirnya dimasukan kedalam karantina di Wisma Yaso. Beberapa panglima dan loyalis dipenjara. Jendral Ibrahim Adjie diasingkan menjadi dubes di London. Jendral KKO Hartono secara misterius mati terbunuh di rumahnya. Saat itu belum banyak yang datang, termasuk keluarga Bung Karno sendiri. Tak tahu apa mereka masih di RSPAD sebelumnya. Jenasah dibawa ke Wisma Yaso. Di ruangan kamar yang suram, terbaring sang proklamator yang separuh hidupnya dihabiskan di penjara dan pembuangan kolonial Belanda. Terbujur dan mengenaskan. Hanya ada Bung Hatta dan Ali Sadikin – Gubernur Jakarta – yang juga berasal dari KKO Marinir. Bung Karno meninggal masih mengenakan sarung lurik warna merah serta baju hem coklat. Wajahnya bengkak bengkak dan rambutnya sudah botak. Kita tidak membayangkan kamar yang bersih, dingin berAC dan penuh dengan alat alat medis disebelah tempat tidurnya. Yang ada hanya termos dengan gelas kotor, serta sesisir buah pisang yang sudah hitam dipenuhi jentik jentik seperti nyamuk. Kamar itu agak luas, dan jendelanya blong tidak ada gordennya. Dari dalam bisa terlihat halaman belakang yang ditumbuhi rumput alang alang setinggi dada manusia !. Setelah itu Bung Karno diangkat. Tubuhnya dipindahkan ke atas karpet di lantai di ruang tengah. Ibu dan Bapak saya serta beberapa orang disana sungkem kepada jenasah, sebelum akhirnya Guntur Soekarnoputra datang, dan juga orang orang lain. Namun Pemerintah orde baru juga kebingungan kemana hendak dimakamkan jenasah proklamator. Walau dalam Bung Karno berkeingan agar kelak dimakamkan di Istana Batu Tulis, Bogor. Pihak militer tetap tak mau mengambil resiko makam seorang Soekarno yang berdekatan dengan ibu kota. Maka dipilih Blitar, kota kelahirannya sebagai peristirahatan terakhir. Tentu saja Presiden Soeharto tidak menghadiri pemakaman ini. Dalam catatan Kolonel Saelan, bekas wakil komandan Cakrabirawa, ― Bung karno diinterogasi oleh Tim Pemeriksa Pusat di Wisma Yaso. Pemeriksaan dilakukan dengan cara cara yang amat kasar, dengan memukul mukul meja dan memaksakan jawaban. Akibat perlakuan kasar terhadap Bung Karno, penyakitnya makin parah karena memang tidak mendapatkan pengobatan yang seharusnya diberikan.― ( Dari Revolusi 1945 sampai Kudeta 1966 ) Dr. Kartono Muhamad yang pernah mempelajari catatan tiga perawat Bung Karno sejak 7 februari 1969 sampai 9 Juni 1970 serta mewancarai dokter Bung Karno berkesimpulan telah terjadi penelantaran. Obat yang diberikan hanya vitamin B, B12 dan duvadillan untuk mengatasi penyempitan darah. Padahal penyakitnya gangguan fungsi ginjal. Obat yang lebih baik dan mesin cuci darah tidak diberikan. ( Kompas 11 Mei 2006 )

179 | P a g e


Rachmawati Soekarnoputri, menjelaskan lebih lanjut, ― Bung Karno justru dirawat oleh dokter hewan saat di Istana Batutulis. Salah satu perawatnya juga bukan perawat. Tetapi dari Kowad ― ( Kompas 13 Januari 2008 ) dengan perlakuan terhadap mantan Presiden Soeharto, yang setiap hari tersedia dokter dokter dan peralatan canggih untuk memperpanjang hidupnya, dan masih didampingi tim pembela yang dengan sangat gigih membela kejahatan yang dituduhkan. Sekalipun Soeharto tidak pernah datang berhadapan dengan pemeriksanya, dan ketika tim kejaksaan harus datang ke rumahnya di Cendana. Mereka harus menyesuaikan dengan jadwal tidur siang sang Presiden ! Malam semakin panas. Tiba tiba saja udara dalam dada semakin bertambah sesak. Saya membayangkan sebuah bangsa yang menjadi kerdil dan munafik. Apakah jejak sejarah tak pernah mengajarkan kejujuran ketika justru manusia merasa bisa meniupkan roh roh kebenaran ? Kisah tragis ini tidak banyak diketahui orang. Kesaksian tidak pernah menjadi hakiki karena selalu ada tabir tabir di sekelilingnya yang diam membisu. Selalu saja ada korban dari mereka yang mempertentangkan benar atau salah. Butuh waktu bagi bangsa ini untuk menjadi arif.

Mengasihani Soeharto, Mengasingkan Soekarno Oleh : Fransisca Ria Susanti Dimuat di Sinar Harapan, 15 Mei 2006 JAKARTA – Seorang perempuan muncul di kantor Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Jakarta, awal 1990-an. Di tangannya, 10 bundel buku berisi catatan para perawat jaga. Ia ingin bertemu Kartono Mohammad (Ketua IDI saat itu). Tak banyak percakapan di antara mereka. Perempuan itu kemudian menghilang. Jauh sebelum pertemuan itu, Kartono bertemu Wu Jie Ping (dokter yang merawat mantan Presiden Soekarno) di Hong Kong. Dari Wu, Kartono tahu bahwa Soekarno ―hanya‖ mengalami stroke ringan akibat penyempitan sesaat di pembuluh darah otak saat diberitakan sakit pada awal Agustus 1965. Ia sama sekali tak mengalami koma. Penasaran dengan keterangan ini, sampai di Jakarta, ia menemui Mahar Mardjono. Ia meyakini satu-satunya dokter yang tahu banyak soal stroke saat itu hanya Mahar. Ia tak pernah menyangka bahwa Mahar tak hanya berkisah soal stroke itu, tapi juga rentetan kejadian yang membuatnya berkesimpulan bahwa ada pihak yang dengan sengaja menelantarkan Soekarno. Kartono gelisah. Bundel buku yang dibawa perempuan itu semakin menguatkan kegelisahan Kartono. Namun, Indonesia di awal 1990-an bukanlah negeri yang ramah. Kebenaran hanya boleh ditentukan oleh penguasa. Bundel buku itupun terpaksa teronggok di meja kerja Kartono selama bertahun-tahun. Hingga kemudian, krisis ekonomi Asia meledak. Rakyat turun ke jalan dan Soeharto dipaksa meletakkan jabatan. Indonesia berubah wajah. Kebenaran tiba-tiba muncul dalam banyak versi. Kartono pun teringat onggokan bukunya. Ia bergegas ke RSPAD, institusi yang mempekerjakan empat perawat di Wisma Yaso, tempat di mana Soekarno dirawat dan meninggal sebagai pesakitan. Ia berharap dapat menemukan mereka. Ia ingin bangsa Indonesia bisa mendapatkan cerita lengkap tentang tahun-tahun terakhir Soekarno. Namun menemukan Dina, Dasih, J. Sumiati, dan Masnetty ternyata bukan hal mudah. Seorang di antara mereka meninggal, sedangkan yang lain sudah pensiun. RSPAD pun mendadak tak memiliki

180 | P a g e


file dari para perawat ini. Kartono kehilangan jejak. Upayanya untuk mencari medical record Seoekarno pun gagal. Pihak RSPAD mengatakan bahwa keluarga Soekarno telah membawanya. Kartono, saat itu, tak yakin. Hingga pekan lalu, di hadapan pers, Rachmawati Soekarnoputri berterus terang. Ia memiliki catatan medis Soekarno dari tahun 1967-1968. Mirip dengan kesimpulan Kartono, Rachmawati mengatakan bahwa Soekarno tak mendapat perawatan semestinya. Medical record tersebut menyebut bahwa Soekarno mengalami gagal ginjal. Wu Jie Ping pun, kepada Kartono, mengatakan bahwa Soekarno menderita batu ginjal dan tekanan darah tinggi sebagai komplikasi. Yang mengejutkan, kepada pers, Rachmawati mengatakan bahwa semua obat yang diberikan kepada Soekarno harus mendapat persetujuan Soeharto. Soeharto juga menolak keinginan keluarga agar Soekarno mendapat perawatan di luar negeri. Pengakuan Rachmawati ini seolah membenarkan ―kemarahan‖ Mahar Mardjono saat ia menemukan resep obat yang dibuatnya untuk Soekarno ternyata tetap tersimpan di laci seorang dokter di RSPAD. Kepada Kartono, Mahar mengaku bahwa penyimpanan resep ini dilakukan atas sebuah instruksi. Dan dari catatan para perawat tersebut, Kartono menemukan bahwa tak ada dokter spesialis yang memeriksa Soekarno. Satu-satunya dokter yang datang adalah Sularyo, seorang dokter umum. Sementara itu, obat yang diberikan melulu vitamin (B12, B kompleks, dan royal jelly) serta Duvadillan yang merupakan obat untuk mengurangi penyempitan pembuluh darah perifer. Tak ada obat untuk menurunkan tekanan darah Soekarno saat mencapai 170/100 dan tak ada pula obat untuk memperlancar kencing sewaktu terjadi pembengkakan. Dalam kondisi seperti inilah, Soekarno mengembuskan nafas terakhirnya pada 21 Juni 1970 di bumi yang ia perjuangkan kemerdekaannya. Tak Adil Rachmawati berniat menyerahkan medical record ini ke pemerintah. Ia ingin menunjukkan fakta bahwa negeri ini tak cukup adil dalam memperlakukan mantan presiden. Berpuluh tahun, Soekarno diperlakukan sebagai seorang pecundang dengan keberadaan Tap MPRS XXXIII/1967 yang mengaitkannya dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965. Ia tak pernah diadili, meski tap tersebut jelas-jelas menyebut bahwa perlu ditempuh jalur hukum untuk membuktikan tudingan ini. Soeharto lebih memilih menyingkirkan Soekarno dengan mengasingkannya dan menjadikannya sebagai pesakitan. Tak pernah ada niat untuk membuktikan tudingannya di pengadilan. Sebagai gantinya, Soekarno mendapat pengadilan lewat citraan (image) sepihak yang dirancang oleh media massa yang berada di bawah kendali kekuasaan, juga melalui kurikulum yang dipasokkan ke generasi pasca-1960-an. Berpuluh tahun, Soekarno menjadi momok. Ada suatu masa, di mana memasang gambarnya pun dicurigai sebagai makar. Kini, saat publik ramai-ramai mempersoalkan pengadilan Soeharto—atas tudingan korupsi— mendadak nama Soekarno kembali disebut. Para pejabat Negara beramai-ramai bicara soal pengampunan. Tak hanya untuk Soeharto, tapi juga bagi Soekarno. Mereka menyebutnya: rehabilitasi.

181 | P a g e


Sejarawan Asvi Warman Adam menyebut solusi ini semacam ―sogok‖ untuk meredam kemarahan kaum Soekarnois saat belas kasihan yang ditunjukkan sejumlah pejabat negara kepada Soeharto tampak begitu berlebihan. Namun rehabilitasi, menurut Asvi, hanya cocok untuk Soekarno yang selama puluhan tahun dituding berada di balik G30S. Sebuah tudingan yang kental dengan nuansa politis. Sementara tudingan yang diarahkan ke Soeharto menyangkut soal korupsi, penyalahgunaan uang rakyat, yang sama sekali tak berkaitan dengan tudingan politis. Bagaimana mungkin ―obat‖ yang diberikan untuk Soeharto disamakan dengan Soekarno? Barangkali ada kekhawatiran bahwa tudingan kepada Soeharto akan merembet pada kasus lain, termasuk G30S yang ia tudingkan pada Soekarno dan sejumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di bawah kekuasaannya. Jika toh ini terjadi, sebaiknya negeri ini belajar bersikap adil. Keadilan, menurut Asvi, tak hanya cukup dilihat dari ―pengampunan‖ kepada Soekarno dan Soeharto, tapi juga mempertimbangkan rasa keadilan mayoritas korban. Mereka yang kehilangan orang-orang terdekatnya, dimatikan kebebasannya, dan dinjak-injak harga dirinya selama berpuluh tahun akibat kebijakan politis yang dibuat Soeharto. Ribuan orang dibuang di Pulau Buru dan disekap di penjara-penjara Indonesia tanpa pernah diadili, ratusan ribu orang yang meregang nyawa hanya karena aspirasi politiknya, dan jutaan lainnya yang menjadi tumbal atas nama legitimasi kekuasaan, dari Tanjung Priok, Talang Sari, hingga Papua. Kita harus berdamai dengan masa lalu, bukan dengan melupakannya, tapi melihatnya secara lebih jernih, sehingga masa depan tak lagi tampak menakutkan. =========

Soeharto Tindas Bung Karno Oleh : Achmad Subechi, 10-9-2007 21 JUNI 1970… Bangsa Indonesia kehilangan seorang tokoh besar yang memiliki kharisma dan intelektual yang tak tertandingi di antara para pemimpin-pemimpin bangsa di Asia. Dialah Soekarno. Ia pergi meninggalkan bumi pertiwi tanpa status hukum yang jelas. Akankah Soeharto bernasib sama dengan Soekarno? Bagaimana cara Soeharto memperlakukan Soekarno? SOEHARTO kini terbaring lemas di RS Pusat Pertamina (RSPP). Status hukumnya juga masih belum jelas. Sama seperti apa yang dialami Soekarno 36 tahun yang lalu. Bedanya, status hukum Soeharto lebih jelas. Artinya, ia pernah diseret ke Kejaksaan Agung dengan status sebagai tersangka. Namun, di tingkat pengadilan –menyandang status terdakwa– Soeharto sama sekali tak menyentuh karpet hijau hingga detik ini –dengan alasan kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk diadili. Perbedaan lainnya, ketika Soeharto sakit, wartawan dengan leluasa boleh melaporkan hasil liputannya melalui medianya masing-masing. Wajar saja kalau Siti Hardiyanti Indra Rukmana alia Mbak Tutut mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para kuli tinta. ―Atas nama keluarga, saya juga berterima kasih kepada semua artawan yang sudah datang menjenguk dan mengabarkan kondisi terakhir Bapak,‖ kata putri sulung Soeharto, dalam jumpa pers 7 Mei 2006 malam.

182 | P a g e


Bagaimana dengan Soekarno? Pria asal Blitar itu sama sekali tak tersentuh oleh pers. Bukannya pers tak tertarik untuk meliput kondisi kesehatan Bung Karno di Wisma Yaso, tetapi penguasa Orde Baru, Soeharto sangat sangat ketat mengawasi Soekarno dengan menggunakan militer sebagai alat untuk mengisolasi Bung Karno. Awal tahun 1968, Bung Karno dipindahkan ke Istana Batutulis, Bogor. Sejak saat itu, praktis Bung Karno dikarantina dan tidak bisa ditemui wartawan. Namun atas permintaan keluarganya, karena udara disana terlalu dingin, maka Bung Karno dipindahkan ke Wisma Yaso –kini Museum Mandala Bhakti, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Di tempat itu Bung Karno diinterograsi dan ditahan. Sejak itu Bung Karno benar-benar terisolasi dari dunia liar. Suatu hari terdengar kabar bahwa kesehatan Soekarno makin memburuk. Seorang fotografer Associated Press, Piet Warbung, nekat mengambil gambar Bung Karno. Pria itu berhasil mengambil foto Bung Karno. Selama beberapa hari, Piet Warbung berjaga di bawah pohon di depan masjid kecil yang waktu itu ada di samping Wisma Yaso. Dengan tele-lens, ia kemudian berhasil memotret Bung Karno yang sedang berdiri, tanpa peci, di depan pintu Wisma Yaso. Foto itulah yang kemudian tersebar ke seluruh dunia. Upaya memotret Bung Karno tidak hanya dilakukan wartawan AP. Tanggal 6 Juni 1970 ketika kondisi kesehatan Bung Karno makin memburuk –pas di hari ulang tahunnya ke 69 — Rachmawati dan Guruh dengan sembunyi-sembunyi memotret bapaknya yang terbaring di tempat tidur. Foto itu lalu dibocorkan keluar. Dan tampaknya foto-foto tersebut merupakan foto terakhir Bung Karno semasa masih hidup yang dimuat pers dunia. Beberapa hari kemudian –11 Juni 1970– Bung Karno dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) karena kesehatannya yang kian parah. Sang Proklamator itu akhirnya meninggal pada 21 Juni 1970, pukul 07.00 pagi. Dunia hari itu berduka, karena kehilangan seorang tokoh yang memiliki kharisma di mata rakyat Indonesia. SELAMA ditahan di Wisma Yaso tanpa kepastian hukum yang jelas, Bung Karno menderita tekan psikis berkepanjangan. Istri keempat Bung Karno, Ratna Sari Dewi memberikan kesaksian, disaatsaat terakhir suaminya hendak pergi meninggalkan alam fana ini, ia berada disampingnya. ‖Saya ada disamping Bapak ketika beliau begini: kekhh… kekhh… kekkh..,‖ kata Ratna Sari Dewi suatu hari, sambil memperagakan suara Soekarno yang sedang sekarat. Bapak sudah mulai begitu pukul empat sore, sampai meninggal pukul empat pagi. Jadi dua belas jam, ini luar biasa.‖ Suatu hari kata Ratna Sari Dewi, ia bertemu dengan lima orang anggota tim dokter untuk meminta penjelasan terhadap kondisi kesehatan suaminya. Namun seorang di antara mereka mengatakan, tim dokter tak boleh memberikan laporan apa pun tanpa seizing atasan. ‖Ya, itu berarti Jenderal Soeharto kan?‖ ujarnya ketika ditanya siapa yang dimaksud atasan. Dari hasil konsultasinya dengan dokter di AS, Prancis, dan Jepang, ada dugaan Bung Karno meninggal akibat kelebihan dosis obat tidur. Hal itulah yang mengherankan Dewi, karena Bung Karno tidak pernah minum obat tidur. Tetapi para dokter yang dihubunginya menjelaskan, obat tidur juga dapat diberikan dengan cara injeksi. Jadi, tambah Dewi, Bung Karno dibunuh secara perlahan dengan suntikan oleh tim dokter atas perintah Soeharto. ‖Saya kira begitu. Mungkin Soeharto kesal, kok Bapak tak juga meninggal.‖ Dewi juga menduga, suaminya dibiarkan cepat mati agar tidak sempat lagi berbicara dengannya. Ia juga menyatakan, kisah Bung Karno yang jatuh koma dan harus dilarikan ke RSAD adalah

183 | P a g e


bohong besar. Buktinya, ketika Dewi bertanya kepada penjaga Wisma Yaso, tempat Soekarno jadi tahanan rumah, diperoleh jawaban bahwa sebelum dibawa ke RSAD, Bung Karno sama sekali tidak sedang mengalami koma berat. Penjaga wisma itu mengatakan, sebelum dibawa ke RSAD, ada tentara tak dikenal yang memaksa bapak, agar bersedia ditandu dan dibawa ke rumah sakit. Waktu itu Bapak tidak mau dibawa ke rumah sakit,‖ tutur Dewi dengan mata berkaca-kaca. Penahananan dan pengisolasian yang teramat kejam oleh rezim Orba, kemudian siksaan lahiriah – – penahanan rumah, sangat tidak memadainya pengurusan kesehatan, dan isolasi politik serta mental–mempercepat proses kematian Bung Karno. Saksi sejarah Roeslan Abdoelgani pernah mengatakan, ―Bung Karno dalam keadaan terasing dan terkungkung.‖ ZAMAN telah berubah. Salah satu putri Bung Karno Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi Wapres mendampingi Gus Dur. Namun, Megawati bukanlah tipe wanita pendedam. Aparat hukum diminta bekerja secara profesional. Akhir Mei 2000, Soeharto mendapatkan status tahanan rumah. Perlakuan rezim baru terhadap Soeharto, masih manusiawi. Artinya, Soeharto boleh tinggal di rumah kebanggannya Jl Cendana. Selain itu Jaksa Agung masih memberikan izin kepada keluarga, dokter, dan pengacaranya untuk mengunjungi Soeharto. Semula Kejaksaan Agung mengalami kesulitan mencari tempat yang aman buat Soeharto, garagara mantan penguasa Orde Baru itu sering didemo mahasiswa. Malah, ketika itu ada rencana mau memboyong ke hotel segala. Sebaliknya, keluarga Soeharto segera menyatakan keberatan dengan rencana pemindahan itu. Alasannya, kondisi kesehatannya membutuhkan tempat yang tenang dan familiar untuk terapi. ―Kalau dipindahkan, sama saja dengan membunuh pelan-pelan Pak Harto, berarti mereka tidak mempunyai keinginan untuk memberkas kasus ini,‖ kata Denny Kailimang, salah satu penasihat hokum Soeharto, waktu itu. Kini naiknya SBY menjadi presiden, semakin membuka pintu terhadap status hukum Soeharto. Wacana agar pemerintah memberikan amnesti atau abolisi semakin menggalir dan seakan mendapat dukungan dari semua pihak. Ada pro dan kontra. Namun, di mata aktivis Forkot — tokoh gerakan reformasi 1998–pemberian amnesti atau istilah lainya sama dengan meruntuhkan sistem hokum di Indonesia. ―Okey bahwa amnesti adalah hak prerogatif presiden. Akan tetapi bagaimana seorang kepala negara memberikan pengampunan, sementara sampai saat ini Soeharto belum pernah dinyatakan bersalah oleh hakim,‖ katanya. (achmad subechi) ***

Mengenang Wafatnya Bung Karno Hari ini, 21 Juni 2010. Empat puluh tahun yang lalu, seorang pemimpin Besar Bangsa, pejuang kemerdekaan dan revolusi yang sejak mudanya mengorbankan masanya demi bangsa yang dicintainya, Presiden Pertama Republik Indonesia Bung Karno, wafat dalam derita yang mengenaskan. Wafatnya Bung Karno merupakan kehilangan yang besar sekali bagi bangsa Indonesia, terutama bagi yang mencintainya, menghormatinya, mengaguminya, sebagai bapak bangsa, dan sebagai pemersatu bangsa yang paling agung sepanjang sejarah Indonesia..

184 | P a g e


Ketokohan Bung Karno sebagai Pemimpin, bukan saja diakui oleh bangsa Indonesia, namun juga dunia mengakuinya karena banyak karya dan ide-idenya, ajaran-ajarannya yang tersebar di dunia luar dan diakui terutama oleh negara-negara Asia Afrika yang berjuang dan berhasil memutuskan rantai penjajahan atas negerinya. Bahkan, Bung Karno tidak segan-segan berbicara di depan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bertekad membangun dunia baru, "To Build a World Anew" dengan memperkenalkan dan menganjurkan agar dunia juga menganut Pancasila (Five Priciples). Akan tetapi, sayang sekali, wafatnya Bung Karno tidak seperti wafatnya pemimpin atau tokohtokoh Indonesia lainnya. Bung Karno meninggal karena dizalimi dan dianiaya oleh seorang manusia militer yang bernama Suharto. Jenderal Suharto, dengan sangat licik dan keji, menggunakan Bung Karno untuk menghabisi semua pendukung-pendukungnya. Melalui Sarwo Edhi Wibowo, Sudomo, Kemal Idris, Sumitro, Jasir Hadibroto dan petinggi militer yang bisa dan gampang diperintahnya, melakukan pembunuhan massal terhadap jutaan bangsa Indonesia pendukung Bung Karno, sebagai dalih mengganyang G30S. Jutaan bangsa Indonesia mati dibunuh, ratusan ribu dipenjarakan, 12 ribu dibuang ke pulau Buru, dan ribuan yang berada di luar negeri dicabut paspor Indonesianya. Sedang keluarga dan sanak saudara kaum kiri yang dimusnahkan, dijadikannya sebagai golongan yang tidak bersih dan dikucilkan dari masyarakat dan dianggap kaum pariah melalui peraturan-peratruran diskriminatif. Setelah semua pengikut dan pembela Bung Karno dipreteli dan dimusnahkan, dengan segala dalih dan akal licik, Bung Karno sendiri dizalimi. Dengan menggunakan istitusi di bawah bedil dan bayonet Jenderal Suharto, Bung Karno dicabut kekuasaannya dan didepak keluar dari Istana Merdeka dan dijadikan tahanan rumah di Wisma Yaso. Bung Karno dijadikan Tahanan Politik Ordebaru/Suharto, persis seperti ratusan ribu rakyat yang ditahan di kamp-kamp tahanan yang berserakan disegenap penjuru Indonesia. Suharto menjadi orang nomor satu di Indonesia, berkat kelicikan dan akal busuknya serta politik dedil dan bayonet yang dilakukannya. Dia menjadi "the smilling general" karena dia berhasil melenyapkan jutaan kaum kiri dan PKI serta menjatuhkan Bung Karno, dimana Amerika Serikat sendiri tidak berdaya melakukannya! Wafanya Bung Karno menimbulkan duka cita yang luas dan mendalam bagi segenap bangsa Indonesia, secara terang-terangan maupun secara sembunyi (karena takut ditangkap dan dibui oleh nazinya Suharto). Rakyat marah, dendam dan sakithati terhadap segala perlakukan keji, biadab dan tidak berperikemanusiaan yang dilakukan Suharto terhadap Bung Karno hingga menyebabkan wafatnya. Kita kehilangan Bung Karno, Pemimpin Bangsa yang susah untuk dicari gantinya. "Belum ada yang menandingi Soekarno sampai sekarang.. Dialah yang mengerti 'nation' Indonesia. Karena itu juga, Soekarno-lah yang tidak jemu-jemunya menganjurkan tentang 'nation and character building' (Ucapan Pramoedya Ananta Toer dalam film dokumen Shadow Play) Bung Karno telah tiada. Hari ini tepat 40 tahun yang lalu dia mati mengenaskan, dizalimi dan dianiaya oleh seorang militer yang pernah diselamatkannya. Bung Karno pergi, meninggalkan bangsa Indonesia yang dicintainya. Kita kehilangan seorang tokoh agung, seorang bapak, seorang penyambung lidah rakyat dan pemimpin besar revolusi Indonesia Bung Karno. Bung Karno, lahir, hidup, berjuang dan mati untuk rakyat dan bangsa Indonesia yang dicintainya! "Yo sanak yo kadang yen mati aku sing kelangan!" Bangsa Indonesia berhutang padanya dan rakyat akan senantiasa mengenangnya!

185 | P a g e


Untuk mengenang hari-hari akhir Bung Karno, dibawah ini dikutip beberapa cuplikan berita tentang hari-hari akhir Bung Karno, Pemimpin Besar, Bapak Bangsa dan Presiden Pertama Republik Indonesia. Salah satu cuplikan adalah dari anak Bung Karno sendiri, Rachmawati, yang dikutip dari Harian Jawa Pos, sbb.: 1.

Me-nurut informasi yang ditulis pada 12 April 2003 oleh A. Karim D. P., mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, dikatakan bahwa "Jenderal Soeharto, memerintahkan kepada Bung Karno supaya meninggalkan Istana Merdeka sebelum tanggal 17 Agustus 1967. Bung Karno beserta anak-anaknya pergi dari istana dengan berpakaian kaos oblong dan celana piyama dengan kaki hanya beralaskan sandal, menompang mobil Volkswagen Kodok, satu-satunya mobil milik pribadinya yang dihadiahkan oleh Piola kepadanya, pergi ke Wisma Yaso, di mana kemudian menjadi tempat tahanannya sampai wafat. Semua kekayaannya, ditinggalkan di istana, tidak sepotong pun yang dibawa pergi kecuali Bendera Pusaka Merah Putih yang dibungkusnya dengan kertas koran. Anak-anaknya pun tidak diperbolehkan membawa apa-apa, kecuali pakaian sendiri, buku-buku sekolah, dan perhiasannya sendiri. Selebihnya, ditinggalkan semua di istana....." (A. Karim DP., Apa Sebab Bung Karno Bisa Digulingkan, http://www.progind.net)

2. Selama ditahan di Wisma Yaso, Bung Karno diperlakukan sangat tidak manusiawi sekali. Bung Hatta, mantan wakil presiden pertama RI, sahabat Bung Karno, menceritakan bagaimana permintaan Bung Karno kepada Soeharto untuk sekadar mengizinkan mendatangkan seorang dukun pijat, ahli pijat langganan Bung Karno dan juga langganan Bung Hatta, ditolak oleh Soeharto! Bung Karno mengharapkan dengan bantuan pijatan dukun ahli itu, penderitaannya bisa sedikit berkurang. Penolakan Soeharto itulah yang kemudian mendorong Bung Hatta menulis surat pada 15 Juli 1970 kepada Soeharto yang mengecam betapa tidak manusiawinya sikap Soeharto itu! Bung Hatta minta kepada Soeharto lewat Jaksa Durmawel, S.H., agar dilakukan pengadilan untuk memastikan apakah Bung Karno bersalah atau tidak. Sebab, jika Bung Karno meninggal dalam statusnya sebagai tahanan politik karena tidak diadili, rakyat yang percaya bahwa Bung Karno tidak bersalah, akan menuduh pemerintah Soeharto sengaja membunuhnya, kata Bung Hatta." (Deliar Noer, Mohammad Hatta Biografi Politik, http://www.progind.net) 3. BUNG KARNO yang penyakitnya tambah parah dalam tahanan rumahnya, tiada mendapat pengobatan yang wajar, bahkan resep pengobatan hanya disimpan di laci oleh seorang pejabat tinggi militer. Untuk ini, mari kita telusuri kisah putri Bung Karno, Rachmawati, "Mengenang Saat Terakhir Mendampingi Bung Karno" seperti yang diceritakan oleh Harian Jawa Pos. AIR mata Rachmawati membasahi pipi. Meski sudah 38 tahun berlalu, anak ketiga Bung Karno dengan Fatmawati itu belum bisa melupakan kekecewaannya terhadap perlakuan pemerintahan Soeharto terhadap sang ayahanda di penghujung hayatnya. "Bung Karno saat itu seperti dibiarkan mati perlahan-lahan," katanya kepada Jawa Pos sambil mengusap air matanya dengan tisu saat ditemui di kediaman di kawasan Jakarta Selatan kemarin (19/1). Menurut perempuan kelahiran Jakarta, 27 September 1950, presiden pertama RI itu dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, dalam kondisi kritis pada 11 Juni 1970.

186 | P a g e


Berbeda dengan Soeharto yang mendapat perawatan supermaksimal dari tim dokter kepresidenan beranggota 25 dokter, Bung Karno mendapat perawatan minimal pada hari-hari terakhir menjalani opname di rumah sakit milik TNI-AD itu. Kondisi ginjal salah satu proklamator RI waktu itu sudah sangat parah. "Tapi, tak ada perawatan maksimal. Alat hemodialisis (cuci darah) untuk pengidap gagal ginjal pun tak diberi," kenang wanita bernama lengkap Diah Pramana Rachmawati Soekarno yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu. Saat Bung Karno sakit kritis, lanjut dia, Soeharto melakukan konsolidasi politik pasca G 30 S/1965. Tak heran bila saat itu dia sedang membersihkan tubuh birokrasi dan militer. Tidak hanya dari unsur-unsur PKI, tapi juga dari orang-orang Soekarnois. Asupan makan untuk Soekarno yang juga disebut pemimpin besar revolusi itu pun seadanya. Kendati juga didiagnosis mengidap darah tinggi, menu makanan untuk Bung Karno terasa asin saat dicicipi Rachmawati. Adik kandung Megawati pun langsung protes dan baru setelah itu menu makanan diganti. "Bung Karno seperti dibiarkan mati perlahan-lahan," imbuhnya. Gadis yang saat itu berusia hampir 20 tahun dan kuliah di Fakultas Hukum UI memang paling rajin membesuk di hari-hari terakhir sang Putra Fajar tersebut. Namun, soal membesuk juga bukan urusan mudah dan jangan dibayangkan seperti keluarga Cendana yang kini bisa hilir mudik ke Rumah Sakit Pusat Pertamina setiap saat. Tak gampang mengakses tempat perawatan Bung Karno yang saat itu statusnya diambangkan laiknya tahanan rumah. Bahkan, tak ada kolega Soekarno yang datang mengalir seperti yang terlihat pada Soeharto hari-hari ini. Menjenguk Soekarno memang sulit. Sebab, ruang perawatan intensif RSPAD Gatot Subroto dipenuhi tentara. Serdadu berseragam dan bersenjata lengkap bersiaga penuh di beberapa titik strategis rumah sakit tersebut. Bahkan, petugas keamanan berpakaian preman juga hilir mudik di koridor rumah sakit hingga pelataran parkir. Yang repot, kata Rachmawati, obat-obatan pun tak datang dari langit. Mereka harus membeli sendiri. "Pokoknya beda, beda banget. Ini perjalanan sejarah yang pahit," sambung Rachmawati yang harus tidur di mobil jika hendak menunggu ayahnya yang dirawat di RSPAD. Bahkan, Rachmawati yang pada 6 Juni 1970 sempat memotret Bung Karno yang saat itu diasingkan di Wisma Yaso (sekarang Museum Satria Mandala, Red), Jakarta Selatan, harus berurusan dengan polisi militer di Jl Guntur, Jakarta Pusat. Pasalnya, foto yang menunjukkan kondisi terakhir Bung Karno itu dikirimkan Rachmawati ke Associated Press (kantor berita yang berpusat di Amerika) yang kemudian memublikasikannya ke seluruh dunia. Salah seorang yang bisa menjenguk Bung Karno saat itu adalah mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Bung Karno sempat memegang tangan Bung Hatta, sahabat seperjuangan yang juga proklamator RI itu, kemudian menangis. Sehari kemudian, tepatnya Minggu pagi, 21 Juni 1970, beberapa saat setelah diperiksa dr Mardjono, salah seorang anggota tim dokter kepresidenan, Bung Karno akhirnya mengembuskan napas terakhir pada usia 69 tahun.

187 | P a g e


Setelah Bung Karno meninggal itulah, baru Soeharto datang ke RSPAD untuk melihat kondisi jenazah Soekarno. Pertemuan itu, menurut Rachmawati, adalah yang pertama antara ayahnya yang telah tiada- dan Soeharto semenjak ayahnya jatuh dari kursi presiden dalam Sidang Istimewa 7 Maret 1967. Orang kuat Orde Baru itu kembali datang ke Wisma Yaso saat jenazah Soekarno hendak diterbangkan ke Blitar melalui Malang, Jawa Timur. Di Blitar, upacara pemakaman Soekarno dilaksanakan dengan sederhana dan singkat dipimpin Jenderal M. Panggabean. "Rasa-rasanya, hari itu begitu mencekam. Kami hanya menurut saja saat pemerintah memakamkan Bung Karno di Blitar. Bukan sesuai permintaannya di Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat," kenang mantan ketua umum Partai Pelopor itu. Bendera setengah tiang pun berkibar di seluruh tanah air kendati setelah itu tak semua orang bebas datang ke kubur Bung Karno. Rachmawati mengaku sama sekali tak menaruh dendam atas tindakan Soeharto kepada ayahnya. Secara pribadi dan sebagai manusia, dia malah memaafkan Soeharto. Tapi, dia tetap menuntut penyelesaian hukum kepada jenderal bintang lima yang berkuasa selama 32 tahun itu. Kalaupun pemerintah memutuskan untuk mencabut Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang menyangkut Soeharto, Rachmawati juga meminta pencabutan Tap XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Apakah karma Bung Karno yang kini menimpa Pak Harto? "Wallahu 'alam. Tapi, alhamdulillah, kalau Pak Harto kembali sehat sekarang," jawabnya. Kendati belum sempat membesuk, Rachmawati telah menghubungi dua putri Soeharto, Mamik dan Titik, serat mendoakan kesembuhan ayah mereka. "Kami bangga diwarisi Bung Karno dengan bekal ilmu kehidupan. Bukan harta berlimpah," katanya lalu menyeka air mata." Demikian wawancara dengan Rachmawati sebelum Jenderal Soeharto meninggal. Bung Karno telah tiada, bapak bangsa dan rakyat Indonesia, pejuang kemerdekaan Indonesia telah pergi. Dia meninggal, mati dalam mempertahankan rakyatnya, bangsa dan negaranya agar tidak terpecah-belah. Bung Karno pergi dengan meninggalkan warisan besar kepada Soeharto berupa pangkat jenderal setelah menyelamatkannya dari pengadilan militer karena korupsinya, kemudian Soeharto mengkhianatinya. Bung Karno mati mengikuti jalan yang telah dirintis oleh jutaan pengikutnya, yaitu dibantai Soeharto. Kita kehilangan seorang tokoh agung, seorang bapak, seorang penyambung lidah rakyat dan pemimpin besar revolusi Indonesia Bung Karno. Bung Karno, lahir, hidup, berjuang dan mati untuk rakyat dan bangsa Indonesia yang dicintainya! "Yo sanak yo kadang yen mati aku sing kelangan!" Bangsa Indonesia berhutang padanya dan rakyat akan senantiasa mengenangnya! Australia, 21 Juni 2010 Y.T. Taher.

188 | P a g e


HIDUP BUNG KARNO !!! Mohammad As. Kiranya tidak ada kata-kata yang lebih tepat untuk diucapkan jika ditujukan kepada Bung Karno, selain dari tiga kata tersebut, yang kalau dituliskan, ditulis dengan huruf besar dan tebal serta diiringi dengan tiga tanda seru. Tiga kata tersebut di atas lebih menjiwai perasaan kita daripada segala ucapan rasa cinta, rasa hormat dan setia akan ajaran-ajaran serta cita-citanya. Begitu juga untuk memperingati Hari Ulang Tahun beliau tanggal 6 Juni yang akan datang, marilah kita memekik sekeras-kerasnya dari lubuk hati sedalam-dalamnya: HIDUP BUNG KARNO !!! Sangatlah sukar, jika bukan tidak mungkin, untuk membayangkan bagaimana jalan sejarah andaikata di bumi Indonesia tidak pernah lahir seorang yang bernama Bung Karno. Mantan Kepala Staf Angkatan Perang T.B.Simatupang, dalam tulisannya tentang Bung Karno menyatakan: ―Namun hidup kita sebagai Negara dan Bangsa agaknya akan jauh lebih miskin sekiranya dia tidak pernah hidup dan berjoang di antara dan bersama-sama kita‖. Sampai seberapa jasa-jasa Bung Karno untuk bangsa dan negara, tidak lagi dapat diukur. Di tahuntahun tigapuluhan, Bung Karno lah yang berhasil mempersatukan segala macam bentuk gerakan, dengan meyakinkan bahwa tujuan utama rakyat Indonesia ialah membebaskandiri dari penjajahan Belanda dan bahwa musuh pokok rakyat Indonesia pada waktu itu ialah penjajah Belanda. Bung Karno lah pencetus Pancasila yang kemudian menjadi dasar dan filosofi negara kita. Bung Karno lah yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sehingga diikuti oleh semua suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Bung Karno lah yang berusaha menyatukan bangsa dengan NASAKOMnya. Bung Karno lah yang menjadi arsitek konferensi Asia-Afrika. Bung Karno lah yang......... Bung Karno lah yang.......... Bung Karno........................... Bung Karno................................... Bung Karno ....................................... Bung Karno adalah seorang raksasa yang telah lahir di bumi Indonesia. Bung Karno adalah seorang pahlawan dan pemimpin yang, seperti Danco dalam dongengannya Maxim Gorki, ketika bangsanya berada dalam kegelapan telah merenggut jantung dari dalam dadanya untuk diangkat tinggi-tinggi sebagai penerangan jalan ke arah kemerdekaan dan kebahagiaan. Raksasa macam begini, mau tidak mau pasti menimbulkan rasa kagum dan hormat, bukan saja oleh kawan, tapi juga oleh lawan. Hanya manusia-manusia kerdil, berwatak kerdil dan berjiwa kerdil, berusaha menyembunyikan kekerdilannya dengan menghina dan mencemoohkan Bung Karno. Setelah Bung Karno tiada, mereka berusaha mengubur jasa-jasanya bersama dengan jenazahnya. Mereka juga berusaha mengubur ajaran-ajarannya dalam debu sejarah yang terlupakan dengan melarang rakyat membaca tulisan-tulisannya. Setelah Bung Karno tiada, mereka berteriak setinggi langit bahwa Bung Karno seorang politik yang telah gagal, bahwa Bung Karno telah gagal dalam merealisasi impian dan cita-citanya. Mereka berteriak bahwa Bung Karno sudah terkalahkan untuk selama-lamanya. Padahal yang selalu diimpikan oleh Bung Karno, yang dicita-citakan oleh Bung Karno, ialah negeri Indonesia yang adil, makmur, tenteram dan damai. Yang diimpikan oleh Bung Karno, yang dicitacitakan oleh Bung Karno ialah bangsa Indonesia yang berharga diri, bermartabat dan berbudaya tinggi. Apakah ini semua sudah gagal? Apakah cita-cita ini sudah terkalahkan? Apakah Indonesia yang adil, makmur, tenteram dan damai sudah tidak mungkin lagi direalisasi? Apakah

189 | P a g e


bangsa Indonesia tidak mungkin lagi menjadi bangsa yang berharga diri, bermartabat dan berbudaya tinggi? Jelas tidak! Memang Bung Karno telah gugur dalam perjuangannya sebelum cita-cita dan impiannya berhasil menjadi kenyataan. Akan tetapi Bung Karno sama sekali tidak gagal dan juga sama sekali tidak terkalahkan, karena impiannya, cita-citanya sudah diwarisi dan akan terus diwarisi serta membakar hati rakyat Indonesia. Pada suatu hari, cita-cita Bung Karno, impian Bung Karno, Indonesia yang adil, makmur, tenteram dan damai pasti akan menjadi kenyataan. Pada suatu hari, bangsa Indonesia pasti menjadi bangsa yang berharga diri dan berbudaya tinggi. Pada suatu hari, meskipun dia sudah tiada, Bung Karno dengan cita-citanya pasti akan mengalami kemenangan yang gemilang. Memang Bung Karno akhirnya gugur. Bukan terbunuh oleh ledakan granat atau tertembus peluru musuh, akan tetapi dibunuh pelan-pelan oleh seorang pengkhianat bangsa bersama kroni-kroninya, manusia-manusia kerdil lainnya. Howard P. Jones, bekas Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia, pernah menulis: ―Sukarno terlalu sering menjadi korban dari kepercayaannya sendiri terhadap rakyatnya. Di samping kepintarannya sebagai orang Timur dalam bidang politik kecurigaannya terhadap Barat yang bias dimengerti sebabnya, ia memiliki kepercayaan yang naif terhadap perseorangan dan keyakinan yang berbau mistik terhadap rakyat Indonesia dan kecintaan mereka kepadanya. Sukarno tidak bisa percaya bahwa ada orang Indonesia yang bermaksud jahat padanya.‖ Memang mungkin buat Howard Jones sifat Bung Karno ini dianggapnya naif. Tetapi apakah ini bukan justru menunjukkan kebesaran jiwanya? Bahwa kemudian dia gugur akibat pengkhianatan manusia kerdil karena kebesaran jiwanya, mungkin memang itu sudah menjadi nasib yang tak terhindarkan buat seorang pahlawan seperti dia. Marilah kita kutip tulisan Rachmawati Sukarno th.1976 mengenai hari-hari akhir Bung Karno, untuk melihat sampai seberapa kekerdilan jiwa manusia macam Suharto beserta kroni-kroninya. ―....... sakitnya Bapak makin parah, terlebih-lebih karena ada periode di mana tidak seorang anggauta keluarga pun yang boleh menemani. Sejak itu, tempat di mana Bapak di-―karantina‖-kan dengan ketat, sunyi, sepi sekali. Bisa dibayangkan betapa kesunyian mencekam di dalam gedung yang besar itu. Kurang terurus adalah kesan yang jelas timbul dari wajah Bapak dan tempat tinggalnya pada waktu itu, ketika penulis akhirnya diperbolehkan bertemu kembali pada sekitar tahun 1969. Mengapa sampai separah itu keadaan Bapak? Penulis tidak habis pikir, sedih bercampur gemas dalam perasaan pada waktu itu. Ketika penulis menanyakan keadaan Bapak selama tidak diperbolehkan bertemu anak-anak dan keluarganya, Bapak hanya berkata ―di-interogasi‖. Dan sejak itu Bapak hanya berbaring terus, karena jalan pun sudah sangat sulit, harus dipapah, tidur di atas sofa, tapi tidak mengurangi membaca majalah yang dibawakan oleh keluarga dari luar (itu pun setelah disensor) dan sembahyang berbaring. Pemeriksaan secara medis memang masih tetap dilakukan, tapi kesan yang timbul hanya pemeriksaan ala kadarnya, mengingat penyakit yang diderita Bapak adalah chronis dan complex yang membutuhkan perawatan khusus. Perasaan yang timbul dari seorang anak kepada bapaknya – hal ini memang menyedihkan sekali, tapi kesedihan itu selalu ditutupi dengan perasaan bahwa Bapak adalah seorang pejuang besar, sehingga kepedihan dan kesedihan ini adalah hanya sebagai konsekwensi dari perjuangannya.

190 | P a g e


Perjuangan yang dirintisnya mulai dari usia yang relatif muda sekali sehingga detik Bapak terkapar di atas sofa di dalam kesunyian yang mencekamnya di alam Negara Merdeka yang dibebaskannya bersama-sama pejuang-pejuang lainnya dahulu dari tangan musuh, sungguh tragis rasanya. Pada hal status Bapak tidak jelas, artinya dibilang tahanan politik bukan, pensiunan bukan, Presiden juga bukan, karena tidak ada yang diakui secara jelas dan gamblang. Tapi demikianlah kenyataannya. Tanggal 6 Juni 1970, Hari Ulang Tahun Bapak yang ke 69. Penulis bersama Guruh (adik penulis) secara diam-diam mengambil photo-photo Bapak di dalam ―karantina‖ karena jelas kalau sampai ketahuan security pada waktu itu pasti dilarang. Apakah bukan suatu yang ―aneh‖ bila mengambil photo-photo bapaknya sendiri di Hari Ulang Tahunnya, dilarang? Tapi begitulah kenyataan pada waktu itu. Dengan itikat kemanusiaan, photo-photo yang diambil itu dimuat oleh surat kabar di seluruh dunia untuk menceritakan keadaan yang sebenarnya dari Bung Karno selama itu. Walhasil pada waktu itu penulis dan Guruh menghadapi security untuk mempertanggung-jawabkan peristiwa tanggal 6 Juni tersebut, memang tidak heran lagi. Buat penulis, photo ini merupakan kenangkenangan yang bersejarah karena photo Bapak yang terakhir semasa hidupnya, jadi merupakan pengalaman penulis yang tidak terlupakan. Tanggal 11 Juni 1970 akhirnya Bapak harus dibawa ke RSPAD (sekarang R.S.Gatot Subroto). Di situ meskipun ada team medis, terasa perawatannya tidak memuaskan, misalnya mesin cuci (pembersih) darah yang diperlukan pasien seperti Bapak sampai akhir hayatnya tidak diberikan. Walhasil pasien yang butuh ini tidak tertolong lagi. Itu hanya salah satu contoh saja kesulitan yang dihadapi Bapak pada hari-hari terakhirnya. Lain-lainnya penulis hanya bisa mengelus dada saja, karena tidak tahu ke mana harus mengadu. Inikah sakratul maut yang harus dihadapi oleh seorang pejuang besar yang sebagian hidupnya diberikan untuk negara dan bangsanya termasuk orang-orang yang pada waktu itu jadi security, Dokter-dokter, Profesor, Perawat, penulis sendiri atau lain-lainnya? Yang jelas Bung Karno figure yang tak mudah dihapuskan dari sejarah bangsa Indonesia. Jasa beliau terlalu banyak – ini tak dapat dipungkiri, kecuali ada orang yang ingin memutar balikkan sejarah. Tetapi di samping itu sebagai manusia biasa beliau tak luput dari kesalahan dan dosa. Tepatnya tanggal 21 Juni 1970 jam 7 malam bersamaan pula akan dirayakannya Hari Ulang Tahun Kota Jakarta, seorang negarawan bangsa Indonesia menutup matanya, meninggalkan dunia fana ini yang penuh dengan segala macam ragam tingkah laku manusia, dengan segala kemunafikan dan keserakahannya. Beliau tidak sempat menikmati karyanya selama itu seperti Jakarta dengan gedung megah dan lampu-lampu beraneka ragam ....................‖ – Sekarang keadaan Indonesia, maupun dunia, sudah berubah sama sekali jika dibandingkan dengan di jaman Bung Karno dahulu. Bahkan Suharto yang haus darah, haus kekayaan dan haus kekuasaan, juga sudah dimakan cacing di dalam tanah. Sekarang rakyat Indonesia mendambakan akan terjadinya ―reformasi total‖, pendobrakan sama-sekali hal-hal yang tidak adil dan merugikan rakyat dari jaman ―Orde Baru‖ yang sampai sekarang masih terus berjalan. Apakah harapan rakyat ini dapat ditumpukan kepada elite politik yang ada sekarang? Untuk itu marilah kita kutip sedikit kesan-kesan tentang Bung Karno yang ditulis oleh B.M.Diah pada th.1970, mantan Duta Besar Republik Indonesia di Hongaria, Inggris dan mantan Menteri Penerangan dalam kabinet Ampera, agar kita dapat membandingkannya dengan elite politik di Indonesia sekarang.

191 | P a g e


.....―Bung Karno besar di bidang Internasional, sebab ia pejuang kebesaran Asia. Ingatlah Konperensi Asia-Afrika 1955 Bandung. Ia besar di bidang nasional, karena mencari dalil-dalil dan konsepsi-konsepsi untuk kemajuan Indonesia. Ingatlah Manipol. Ia besar di bidang kemanusiaan, sebab ia inginkan perdamaian dunia. .....Sebaliknya benar pula Bung Karno ini adalah human. Orang yang mau membunuhnya diampuninya. Peristiwa-peristiwa besar yang ditujukan terhadap dirinya tidak ada yang dihancurkan habishabisan. Bahkan, pilot Amerika yang membantu oknum-oknum memberontak terhadap padanya dalam peristiwa PRRI dilepaskannya! Maukar, pilot AURI yang menembak Istana Merdeka tidak dihukum mati. .....Bung Karno yang sebenarnya, adalah seorang humanis. Ia tidak dapat melihat darah. Tidak senang mendengar perpecahan. Ia mencoba mempersatukan apa yang pecah. Ambillah umpamanya peristiwa-peristiwa percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Ia masih memberikan ampun pelakupelakunya. Pelaku-pelaku dalam pemberontakan PRRI juga diberikannya amnesti. Terlebih dahulu juga dengan pemberontakan Andi Azis. Peristiwa 17 Oktober, Permesta, semua berakhir dengan perdamaian nasional. Ia bukan penyokong fikiran kekerasan dibalas dengan kekerasan. Oleh karena itu maka pemimpin-pemimpin bangsa asing di lain bagian dunia kita menghormati Bung Karno dari sudut ini. .....Bung Karno lebih dari proklamator. Ia adalah BAPAK KEMERDEKAAN INDONESIA. Ia adalah ARSITEK dari pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. .....Tanpa Sukarno tidak ada SATU Indonesia, tidak ada SATU bangsa, tidak ada Indonesia Merdeka, tidak ada bendera dan lagu Indonesia Raya. .....Sewaktu 99% orang Indonesia terpelajar mengharapkan hidupnya aman di jaman kolonial, ia menghabiskan waktu mudanya berjuang menentang kolonialisme.......Dengan proklamasinya kita semua, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjadi bangsa yang bernegara, bangsa yang bernama. Sebagai juga Washington mendirikan Negara Amerika Serikat, demikian juga pada hakekatnya Bung Karno mendirikan Negara Indonesia, negara Republik Indonesia. Dia juga memberikan kepada kita Undang-Undang Dasar. Ia juga yang membangunkan segala atribut, segala perlengkapan satu negara. .....Ia menghendaki kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Ia menghendaki kebesaran bagi bangsa Indonesia.....Semboyannya ialah Panta Rei! Gerak terus, gerak maju. .....Pada waktunya Bung Karno berani mempertaruhkan jiwanya untuk sesuatu yang dianggapnya penting buat menegakkan negara. Ia lakukan semua keberanian itu, karena sebenarnya ia tidak menghendaki adanya perpecahan yang berdarah, pembunuhan sesama kita, penghancuran unsurunsur kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia. .....Bung Karno BUKAN tukang komplot.....Ia memupuk kekuatan dan kekuasaan tidak melalui partai. Tetapi tidak pula ia memakai ―pressure group‖ atau barisan siluman buat menterrorisir partaipartai yang tidak mau ikuti kemauannya. Di sepanjang sejarah perjuangan Bung Karno ia tidak sanggup berkomplot. Ia tidak sanggup kasak-kusuk. Ia tidak mengirimkan orang-orangnya untuk ―nggremet‖, nyusup buat menerbitkan kekacauan di kalangan kawan dan lawannya.....Di dalam segala peristiwa yang terjadi terhadap Bung Karno, setahu saya, tidak pernah ia menggerakkan satu komplotan kontra terhadap musuh-musuhnya. Ia menolak pembunuhan. Ia menolak pembinasaan.

192 | P a g e


.....Bung Karno toleran. Ia tidak mendendam panjang. Ia bukanlah Mr.Jekyl and Mr.Hyde. Ia tidak bermuka dua; satu jahat, satu manis dan baik. Bung Karno adalah manusia yang bersih dalam rongga dadanya. .....Hampir semua orang yang pernah bertemu mengatakan manusia yang berjiwa besar. Seorang yang mencintai sesama manusia. Dan saya tidak pernah mendengar Bung Karno menganjurkan kekerasan untuk mencapai kekuasaan. .....Tetapi, ia memang bukan nasionalis yang mlempem. Bukan pula nasionalis borjuis yang sudah senang dengan keadaan di lingkungannya. Ia nasionalis revolusioner. Ia seorang nasionalis yang bersemboyan: buat negara yang sedang berjuang tidak ada akhir perjalanannya. Ia anti kolonialis. Ia anti imperialis. Ia anti kapitalis. Ia anti fasisme. .....Ia mempunyai perasaan perikemanusiaan yang sangat besar. Ia menganggap perikemanusiaan itu universil. Dus, ia juga internasionalis. Lebih-lebih lagi, ia internasionalis yang ingin membesarkan Asia. .....Jenderal Suharto juga adalah anak didik Bung Karno. Demikian Amir Machmud dll jenderaljenderal yang memegang pimpinan berbagai tatausaha negara di waktu itu. Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang berkuasa itu, tidak ada menempatkan sanak keluarganya pada satu pos penting pun‖. – Membaca tulisan di atas, rasanya kita menjadi sedih atau malah bisa menjadi putus asa melihat perangai serta tingkah laku elite politik di Indonesia jaman sekarang. Akan tetapi, apabila kita mengingat ajaran Bung Karno, Bung Karno tidak pernah menumpukan harapannya kepada partaipartai politik maupun kepada elite politik, melainkan kepada pemuda. Karena itu marilah kita juga menumpukan harapan kita kepada pemuda dan, seperti Bung Karno, berani mengatakan ―go to hell !‖. ―Kalau saya pemuda, saya akan berontak.....‖terkenal kata-kata Bung Karno menggugah pemuda supaya berani meronta melawan partai-partai politik dengan elite politiknya yang saling bercakaran dan berebutan kekuasaan untuk kepentingan pribadi masing-masing. Seruannya kepada pemuda pada 17 Agustus 1951, tetap aktuil sampai sekarang dan akan selalu tetap aktuil sampai cita-citanya, impiannya, menjadi kenyataan: Pemuda ! Lihat ! Engkau berdiri di tengah-tengah perjoangan bangsa kita mencari hidup. Engkau melihat pengacau-pengacauan, dan mendengar ratap-tangisnya berjuta-juta bangsa kita yang meminta ketenteraman dan keamanan. Engkau berjalan di antara orang-orang yang durhaka dan orangorang yang jujur. Pembunuhan-pembunuhan dan pencurian-pencurian terjadi di muka rumahmu. Ada orang-orang berkata, bahwa itu adalah untuk sesuatu ―idee‖. Tetapi yang terjadi di hadapanmu itu adalah bukan sekadar hal ―idee‖, melainkan hal baik atau jahat! Maka aku menanya kepadamu: Dapatkah engkau diam-diam saja? Siapa yang diam di hadapan hal-hal semacam itu, sebenarnya mendegradir dirinya sendiri secara moril ! Soekarno 17 Agustus 1951.

193 | P a g e


HIDUP BUNG KARNO !!! Bung Karno: ―Saya merasa diri saya sebagai sepotong kayu dalam satu gundukan kayu api unggun, sepotong daripada ratusan atau ribuan kayu di dalam api unggun besar yang sedang menyala-nyala. Saya menyumbangkan sedikit kepada nyalanya api unggun itu, tetapi sebaliknya pun saya dimakan oleh api unggun itu! Dimakan apinya api unggun . . . . ! Tidakkah kita sebenarnya merasa semua demikian?‖--Bung Karno, Presiden pertama RI: 06 Juni 1901 – 21 Juni 1970. Amsterdam, segala waktu, Mohammad As. Skenario drama penghianatan : Mulut komat kamit memuji-muji Bung Karno, tangan kiri mangacungkan jempol membantu mulutnya, tangan kanan memasukkan racun keminuman/makanan bung Karno ! Letkol Untung, anak buahnya yang setia, dibunuh juga agar mulutnya bisa dibungkam . Begini ada yang mengusulkannya menjadi pahlawan nasional ? ----- Forwarded Message ---From: Y.T.Taher <[email protected]> To: [email protected] Cc: [email protected]; Magili <[email protected]> Sent: Tue, June 22, 2010 5:50:34 AM Subject: [temu_eropa] Re: Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur, dan SBY SISI LAIN ISTANA

Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur, dan SBY Selasa, 22 Juni 2010 | 08:14 WIB

Persda/Bian Harnansa

194 | P a g e


Mantan Presiden Soeharto keluar dari Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan, setelah dirawat hampir selama satu bulan sejak 5 Mei 2006.

Oleh: J Osdar KOMPAS.com — Senin, 21 Juni 2010, di Blitar, Jawa Timur, berlangsung haul Bung Karno ke-40. Ketika Bung Karno wafat, Presiden Soeharto waktu itu di depan para pemimpin partai politik mengatakan, "Kita harus memberikan penghargaan atas jasa-jasa beliau sebagai pejuang yang luar biasa. Sejak dulu beliau adalah pejuang, perintis kemerdekaan. Sebagai proklamator, beliau tidak ada bandingannya." "Berpikir mengenai Bung Karno, selalu saya bertolak dari ingatan bahwa manusia memang tidak ada yang sempurna. Jangankan manusia biasa, nabi pun bisa khilaf," demikian kata Soeharto dalam buku otobiografi Soeharto; Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya seperti dipaparkan kepada G Dwipayana dan Ramadhan KH. Pak Harto pada tahun 1980 mendirikan patung Bung Karno dan Bung Hatta di Jalan Proklamasi, Jakarta. Tahun 1985, Pak Harto menetapkan nama bandar udara di Cengkareng dengan nama Soekarno-Hatta. Tahun 1986, Bung Karno dan Bung Hatta ditetapkan sebagai Pahlawan Proklamator. Minggu, 27 Januari 2008, Pak Harto wafat. Dalam upacara pemakaman Pak Harto di Astana Giri Bangun, Solo, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam pidatonya, SBY menyebut Pak Harto sebagai Bapak Pembangunan. Kamis, 31 Desember 2009, mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur wafat. Dalam upacara pemakaman di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Presiden Yudhoyono dengan suara yang menyentuh hati para pendengarnya mengatakan, "Selamat jalan bapak pluralisme kita, semoga tenang di sisi Allah SWT." Suara SBY di antara ribuan orang yang melayat waktu itu, sekali lagi, menyentuh hati. Suara itu diucapkan ketika angin berdesau. Suara SBY mengalun indah, tulus, dan diterima dengan ikhlas oleh alam semesta ini. Sikap Soeharto dan SBY memberi penghormatan kepada para mantan presiden atau pendahulunya membuat manusia merasakan apa yang ada dalam ungkapan bahasa Latin, Mors ianua vitae, bahwa kematian itu adalah pintu kehidupan. Kalimat di atas, itulah ucapan manusia yang paling munafik di dunia!!! Dengan mulutnya, didepan para pemimpin partai politik serta rakyat yang yang mencintai Bung Karno, Suharto berkata demikian. Namun dibelakang itu, dia secara licik, keji dan zalim menahan, membunuh dengan perlahan Pemimpin Besar Bangsa Indonesia Bung Karno. Dan dengan menggunakan tangan-tangan dan bedil serta bayonetnya para drakula Sarwo Edhi Wibowo,(Komandan RPKAD=Resimen Pembunuh Komunis Angkatan Darat-pen), Kemal Idris, Sudomo, Sumitro, Jasir Hadibroto membunuhi jutaan pengikut Bung Karno dan para anggota komunis. Setelah semua pengikut Bung Karno dibabat habis,tahap terakhir adalah melenyapkan Bung Karno. Setelah Bung Karno tiada, maka Suharto bisa tersenyum bangga dan sinis serta menjadi "the smilling general" karena bisa melenyapkan seorang pejuang bangsa yang agung yang tidak akan pernah ada penggantinya atau menyamainya. Untuk pura-pura tidak berdosa, diucapkannyalah kalimat diatas di saat wafatnya Bung Karno, namun adakah Suharto datang ke Blitar untuk menghadiri pengebumian Bung Karno? Lupakah dia akan niatnya yang ingin me Mahmilubkan Bung Karno? Tanpa ucapan basa-basi dari

195 | P a g e


Suharto itu, Bung Karno adalah memang pejuang sejak mudanya, perintis kemerdekaan, proklamator, penyambung lidah rakyat, penggali Pancasila, Pemimpin Besar Revolusi dan Bapak Bangsa Indonesia Pepatah Jawa- yang tentunya dianut juga oleh Suharto- mengatakan: "Becik ketitik olo ketoro". (Kebaikan akan terlihat, kejahatan akan nampak jelas). Kendatipun Suharto memoles bibirnya dengan madu, dan berkata manis, rakyat tidak akan lupa akan kejahatan dan kezaliman serta kekejamannya yang dengan penuh kelicikannya merampok kedudukan Bung Karno dan membunuhi bangsa Indonesia. 'Olo' yang dilakukan jauh lebih besar dan banyak ketimbang 'becik' yang dilaksanakan oleh Jenderal Suharto. Ini membuktikan, kendatipun dia menjadi Jenderal TNI dan Presiden RI, namun jiwanya adalah tetap jiwa "Sersan KNIL" (tentara penjajah/kolonialis Belanda!) yang anti Pejuang Kemerdekaan Bung Karno dan anti Kemerdekaan Indonesia sejak semula. (YTT)

Mengenang Wafatnya Bung Karno Hari ini, 21 Juni 2010. Empat puluh tahun yang lalu, seorang pemimpin Besar Bangsa, pejuang kemerdekaan dan revolusi yang sejak mudanya mengorbankan masanya demi bangsa yang dicintainya, Presiden Pertama Republik Indonesia Bung Karno, wafat dalam derita yang mengenaskan. Wafatnya Bung Karno merupakan kehilangan yang besar sekali bagi bangsa Indonesia, terutama bagi yang mencintainya, menghormatinya, mengaguminya, sebagai bapak bangsa, dan sebagai pemersatu bangsa yang paling agung sepanjang sejarah Indonesia.. Ketokohan Bung Karno sebagai Pemimpin, bukan saja diakui oleh bangsa Indonesia, namun juga dunia mengakuinya karena banyak karya dan ide-idenya, ajaran-ajarannya yang tersebar di dunia luar dan diakui terutama oleh negara-negara Asia Afrika yang berjuang dan berhasil memutuskan rantai penjajahan atas negerinya. Bahkan, Bung Karno tidak segan-segan berbicara di depan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bertekad membangun dunia baru, ―To Build a World Anew‖ dengan memperkenalkan dan menganjurkan agar dunia juga menganut Pancasila (Five Priciples). Akan tetapi, sayang sekali, wafatnya Bung Karno tidak seperti wafatnya pemimpin atau tokohtokoh Indonesia lainnya. Bung Karno meninggal karena dizalimi dan dianiaya oleh seorang manusia militer yang bernama Suharto. Jenderal Suharto, dengan sangat licik dan keji, menggunakan Bung Karno untuk menghabisi semua pendukung-pendukungnya. Melalui Sarwo Edhi Wibowo, Sudomo, Kemal Idris, Sumitro, Jasir Hadibroto dan petinggi militer yang bisa dan gampang diperintahnya, melakukan pembunuhan massal terhadap jutaan bangsa Indonesia pendukung Bung Karno, sebagai dalih mengganyang G30S. Jutaan bangsa Indonesia mati dibunuh, ratusan ribu dipenjarakan, 12 ribu dibuang ke pulau Buru, dan ribuan yang berada di luar negeri dicabut paspor Indonesianya. Sedang keluarga dan sanak saudara kaum kiri yang dimusnahkan, dijadikannya sebagai golongan yang tidak bersih dan dikucilkan dari masyarakat dan dianggap kaum pariah melalui peraturan-peratruran diskriminatif. Setelah semua pengikut dan pembela Bung Karno dipreteli dan dimusnahkan, dengan segala dalih dan akal licik, Bung Karno sendiri dizalimi. Dengan menggunakan istitusi di bawah bedil dan bayonet Jenderal Suharto, Bung Karno dicabut kekuasaannya dan didepak keluar dari Istana

196 | P a g e


Merdeka dan dijadikan tahanan rumah di Wisma Yaso. Bung Karno dijadikan Tahanan Politik Ordebaru/Suharto, persis seperti ratusan ribu rakyat yang ditahan di kamp-kamp tahanan yang berserakan disegenap penjuru Indonesia. Suharto menjadi orang nomor satu di Indonesia, berkat kelicikan dan akal busuknya serta politik dedil dan bayonet yang dilakukannya. Dia menjadi ―the smilling general‖ karena dia berhasil melenyapkan jutaan kaum kiri dan PKI serta menjatuhkan Bung Karno, dimana Amerika Serikat sendiri tidak berdaya melakukannya! Wafanya Bung Karno menimbulkan duka cita yang luas dan mendalam bagi segenap bangsa Indonesia, secara terang-terangan maupun secara sembunyi (karena takut ditangkap dan dibui oleh nazinya Suharto). Rakyat marah, dendam dan sakithati terhadap segala perlakukan keji, biadab dan tidak berperikemanusiaan yang dilakukan Suharto terhadap Bung Karno hingga menyebabkan wafatnya. Kita kehilangan Bung Karno, Pemimpin Bangsa yang susah untuk dicari gantinya. ―Belum ada yang menandingi Soekarno sampai sekarang…. Dialah yang mengerti ‗nation‘ Indonesia. Karena itu juga, Soekarno-lah yang tidak jemu-jemunya menganjurkan tentang ‗nation and character building‘ (Ucapan Pramoedya Ananta Toer dalam film dokumen Shadow Play) Bung Karno telah tiada. Hari ini tepat 40 tahun yang lalu dia mati mengenaskan, dizalimi dan dianiaya oleh seorang militer yang pernah diselamatkannya. Bung Karno pergi, meninggalkan bangsa Indonesia yang dicintainya. Kita kehilangan seorang tokoh agung, seorang bapak, seorang penyambung lidah rakyat dan pemimpin besar revolusi Indonesia Bung Karno. Bung Karno, lahir, hidup, berjuang dan mati untuk rakyat dan bangsa Indonesia yang dicintainya! ― Yo sanak yo kadang yen mati aku sing kelangan!‖ Bangsa Indonesia berhutang padanya dan rakyat akan senantiasa mengenangnya! Untuk mengenang hari-hari akhir Bung Karno, dibawah ini dikutip beberapa cuplikan berita tentang hari-hari akhir Bung Karno, Pemimpin Besar, Bapak Bangsa dan Presiden Pertama Republik Indonesia. Salah satu cuplikan adalah dari anak Bung Karno sendiri, Rachmawati, yang dikutip dari Harian Jawa Pos, sbb.: 1. Me-nurut informasi yang ditulis pada 12 April 2003 oleh A. Karim D. P., mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, dikatakan bahwa ―Jenderal Soeharto, memerintahkan kepada Bung Karno supaya meninggalkan Istana Merdeka sebelum tanggal 17 Agustus 1967. Bung Karno beserta anak-anaknya pergi dari istana dengan berpakaian kaos oblong dan celana piyama dengan kaki hanya beralaskan sandal, menompang mobil Volkswagen Kodok, satu-satunya mobil milik pribadinya yang dihadiahkan oleh Piola kepadanya, pergi ke Wisma Yaso, di mana kemudian menjadi tempat tahanannya sampai wafat. Semua kekayaannya, ditinggalkan di istana, tidak sepotong pun yang dibawa pergi kecuali Bendera Pusaka Merah Putih yang dibungkusnya dengan kertas koran. Anakanaknya pun tidak diperbolehkan membawa apa-apa, kecuali pakaian sendiri, buku-buku sekolah, dan perhiasannya sendiri. Selebihnya, ditinggalkan semua di istana.....‖ (A. Karim DP., Apa Sebab Bung Karno Bisa Digulingkan, http://www.progind.net) 2. Selama ditahan di Wisma Yaso, Bung Karno diperlakukan sangat tidak manusiawi sekali. Bung Hatta, mantan wakil presiden pertama RI, sahabat Bung Karno, menceritakan bagaimana permintaan Bung Karno kepada Soeharto untuk sekadar mengizinkan mendatangkan seorang dukun pijat, ahli pijat langganan Bung Karno dan juga langganan Bung Hatta, ditolak oleh Soeharto! Bung Karno mengharapkan dengan bantuan pijatan dukun ahli itu, penderitaannya bisa sedikit berkurang. Penolakan Soeharto itulah yang kemudian mendorong Bung Hatta menulis surat pada 15 Juli 1970 kepada Soeharto yang mengecam betapa tidak manusiawinya sikap Soeharto itu! Bung Hatta minta kepada Soeharto lewat Jaksa Durmawel, S.H., agar dilakukan pengadilan untuk

197 | P a g e


memastikan apakah Bung Karno bersalah atau tidak. Sebab, jika Bung Karno meninggal dalam statusnya sebagai tahanan politik karena tidak diadili, rakyat yang percaya bahwa Bung Karno tidak bersalah, akan menuduh pemerintah Soeharto sengaja membunuhnya, kata Bung Hatta.‖ (Deliar Noer, Mohammad Hatta Biografi Politik, http://www.progind.net) 3. BUNG KARNO yang penyakitnya tambah parah dalam tahanan rumahnya, tiada mendapat pengobatan yang wajar, bahkan resep pengobatan hanya disimpan di laci oleh seorang pejabat tinggi militer. Untuk ini, mari kita telusuri kisah putri Bung Karno, Rachmawati, ―Mengenang Saat Terakhir Mendampingi Bung Karno‖ seperti yang diceritakan oleh Harian Jawa Pos. AIR mata Rachmawati membasahi pipi. Meski sudah 38 tahun berlalu, anak ketiga Bung Karno dengan Fatmawati itu belum bisa melupakan kekecewaannya terhadap perlakuan pemerintahan Soeharto terhadap sang ayahanda di penghujung hayatnya. ―Bung Karno saat itu seperti dibiarkan mati perlahan-lahan,‖ katanya kepada Jawa Pos sambil mengusap air matanya dengan tisu saat ditemui di kediaman di kawasan Jakarta Selatan kemarin (19/1). Menurut perempuan kelahiran Jakarta, 27 September 1950, presiden pertama RI itu dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, dalam kondisi kritis pada 11 Juni 1970. Berbeda dengan Soeharto yang mendapat perawatan supermaksimal dari tim dokter kepresidenan beranggota 25 dokter, Bung Karno mendapat perawatan minimal pada hari-hari terakhir menjalani opname di rumah sakit milik TNI-AD itu. Kondisi ginjal salah satu proklamator RI waktu itu sudah sangat parah. ―Tapi, tak ada perawatan maksimal. Alat hemodialisis (cuci darah) untuk pengidap gagal ginjal pun tak diberi,‖ kenang wanita bernama lengkap Diah Pramana Rachmawati Soekarno yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu. Saat Bung Karno sakit kritis, lanjut dia, Soeharto melakukan konsolidasi politik pasca G 30 S/1965. Tak heran bila saat itu dia sedang membersihkan tubuh birokrasi dan militer. Tidak hanya dari unsur-unsur PKI, tapi juga dari orang-orang Soekarnois. Asupan makan untuk Soekarno yang juga disebut pemimpin besar revolusi itu pun seadanya. Kendati juga didiagnosis mengidap darah tinggi, menu makanan untuk Bung Karno terasa asin saat dicicipi Rachmawati. Adik kandung Megawati pun langsung protes dan baru setelah itu menu makanan diganti. ―Bung Karno seperti dibiarkan mati perlahan-lahan,‖ imbuhnya. Gadis yang saat itu berusia hampir 20 tahun dan kuliah di Fakultas Hukum UI memang paling rajin membesuk di hari-hari terakhir sang Putra Fajar tersebut. Namun, soal membesuk juga bukan urusan mudah dan jangan dibayangkan seperti keluarga Cendana yang kini bisa hilir mudik ke Rumah Sakit Pusat Pertamina setiap saat. Tak gampang mengakses tempat perawatan Bung Karno yang saat itu statusnya diambangkan laiknya tahanan rumah. Bahkan, tak ada kolega Soekarno yang datang mengalir seperti yang terlihat pada Soeharto hari-hari ini. Menjenguk Soekarno memang sulit. Sebab, ruang perawatan intensif RSPAD Gatot Subroto dipenuhi tentara. Serdadu berseragam dan bersenjata lengkap bersiaga penuh di beberapa titik

198 | P a g e


strategis rumah sakit tersebut. Bahkan, petugas keamanan berpakaian preman juga hilir mudik di koridor rumah sakit hingga pelataran parkir. Yang repot, kata Rachmawati, obat-obatan pun tak datang dari langit. Mereka harus membeli sendiri. ―Pokoknya beda, beda banget. Ini perjalanan sejarah yang pahit,‖ sambung Rachmawati yang harus tidur di mobil jika hendak menunggu ayahnya yang dirawat di RSPAD. Bahkan, Rachmawati yang pada 6 Juni 1970 sempat memotret Bung Karno yang saat itu diasingkan di Wisma Yaso (sekarang Museum Satria Mandala, Red), Jakarta Selatan, harus berurusan dengan polisi militer di Jl Guntur, Jakarta Pusat. Pasalnya, foto yang menunjukkan kondisi terakhir Bung Karno itu dikirimkan Rachmawati ke Associated Press (kantor berita yang berpusat di Amerika) yang kemudian memublikasikannya ke seluruh dunia. Salah seorang yang bisa menjenguk Bung Karno saat itu adalah mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Bung Karno sempat memegang tangan Bung Hatta, sahabat seperjuangan yang juga proklamator RI itu, kemudian menangis. Sehari kemudian, tepatnya Minggu pagi, 21 Juni 1970, beberapa saat setelah diperiksa dr Mardjono, salah seorang anggota tim dokter kepresidenan, Bung Karno akhirnya mengembuskan napas terakhir pada usia 69 tahun. Setelah Bung Karno meninggal itulah, baru Soeharto datang ke RSPAD untuk melihat kondisi jenazah Soekarno. Pertemuan itu, menurut Rachmawati, adalah yang pertama antara ayahnya yang telah tiada- dan Soeharto semenjak ayahnya jatuh dari kursi presiden dalam Sidang Istimewa 7 Maret 1967. Orang kuat Orde Baru itu kembali datang ke Wisma Yaso saat jenazah Soekarno hendak diterbangkan ke Blitar melalui Malang, Jawa Timur. Di Blitar, upacara pemakaman Soekarno dilaksanakan dengan sederhana dan singkat dipimpin Jenderal M. Panggabean. ―Rasa-rasanya, hari itu begitu mencekam. Kami hanya menurut saja saat pemerintah memakamkan Bung Karno di Blitar. Bukan sesuai permintaannya di Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat,‖ kenang mantan ketua umum Partai Pelopor itu. Bendera setengah tiang pun berkibar di seluruh tanah air kendati setelah itu tak semua orang bebas datang ke kubur Bung Karno. Rachmawati mengaku sama sekali tak menaruh dendam atas tindakan Soeharto kepada ayahnya. Secara pribadi dan sebagai manusia, dia malah memaafkan Soeharto. Tapi, dia tetap menuntut penyelesaian hukum kepada jenderal bintang lima yang berkuasa selama 32 tahun itu. Kalaupun pemerintah memutuskan untuk mencabut Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang menyangkut Soeharto, Rachmawati juga meminta pencabutan Tap XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Apakah karma Bung Karno yang kini menimpa Pak Harto? ―Wallahu ‘alam. Tapi, alhamdulillah, kalau Pak Harto kembali sehat sekarang,‖ jawabnya. Kendati belum sempat membesuk, Rachmawati telah menghubungi dua putri Soeharto, Mamik dan Titik, serat mendoakan kesembuhan ayah mereka. ―Kami bangga diwarisi Bung Karno dengan bekal ilmu kehidupan. Bukan harta berlimpah,‖ katanya lalu menyeka air mata.‖ Demikian wawancara dengan Rachmawati sebelum Jenderal Soeharto meninggal.

199 | P a g e


Bung Karno telah tiada, bapak bangsa dan rakyat Indonesia, pejuang kemerdekaan Indonesia telah pergi. Dia meninggal, mati dalam mempertahankan rakyatnya, bangsa dan negaranya agar tidak terpecah-belah. Bung Karno pergi dengan meninggalkan warisan besar kepada Soeharto berupa pangkat jenderal setelah menyelamatkannya dari pengadilan militer karena korupsinya, kemudian Soeharto mengkhianatinya. Bung Karno mati mengikuti jalan yang telah dirintis oleh jutaan pengikutnya, yaitu dibantai Soeharto. Kita kehilangan seorang tokoh agung, seorang bapak, seorang penyambung lidah rakyat dan pemimpin besar revolusi Indonesia Bung Karno. Bung Karno, lahir, hidup, berjuang dan mati untuk rakyat dan bangsa Indonesia yang dicintainya! ― Yo sanak yo kadang yen mati aku sing kelangan!‖ Bangsa Indonesia berhutang padanya dan rakyat akan senantiasa mengenangnya! Australia, 21 Juni 2010 Y.T. Taher.

« 40 tahun yang lalu » dan « Hidup Bung Karno ! » Kalimat yang tercantum di atas adalah kutipan judul dari dua tulisan yang dibuat oleh Sdr Iwamardi dan Sdr Muhammad As dalam rangka memperingati Hari Wafatnya Bung Karno beberapa hari yang lalu. Kedua tulisan tersebut melengkapi kumpulan » Tulisan-tulisan tentang wafatnya Bung Karno » yang sudah disajikan di berbagai milis dan juga di website. Dari kumpulan tulisan-tulisan itu semuanya nampak sekali pandangan banyak kalangan yang melihat kebesaran atau keagungan Bung Karno dan juga kemarahan besar dari berbagai golongan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi dari pimpinan Angkatan Darat (waktu itu) terhadap satu-satunya pemimpin besar rakyat Indonesia, Bung Karno. ===

40 tahun yang lalu Hari ini, 21 Juni 2010, tepat 40 tahun yang lalu, bangsa Indonesia telah kehilangan seorang pembawa obor penyuluh bangsa, obor yang telah diidamkannya, dirancangnya dan dibikinnya, dinyalakannya untuk menunjukkan jalan terang yang harus ditempuh bangsa yang muda ini menuju dunia bebas, dunia adil dan makmur yang menjadi idaman bangsa dan pembawa obor penyuluh ini. Obor yang telah lebih dari 40 tahun dia sulut dan nyalakan dan sinarnya telah dia abdikan kepada bangsa Indonesia ini, sejak dia muda dan mengalami pemenjaraan dan pembuangan yang dilakukan kolonialis Belanda ini, secara keji dan penuh penghianatan telah dicoba dipadamkan oleh seorang jendral bernama Suharto dan konco konconya, atas perintah tuan tuannya di seberang sana, demi harta kekayaan yang bisa mereka sedot dari bumi Nusantara ini dan demi memenuhi lapar dan dahaga kekuasaan yang dia dan kroninya telah idam idamkan secara diam diam ada dibenak mereka sewaktu mereka berpura pura ikut barisan yang dipimpin pencipta dan pembawa obor penyuluh bangsa : Bung Karno , pahlawan pemersatu dan pembebas bangsa Indonesia, architekt pembangun Republik Indonesia yang kita cintai ini ! Obor itu telah meredup sinarnya selama 45 tahun sejak peristiwa kudeta penghianatan jenderal Suharto & Co, tetapi tidak pernah padam, walaupun minyak dan zat asam telah dipisahkan secara paksa dari obor itu oleh rejim orba dan penerusnya dengan dibuatnya dan diberlakukannya sampai sekarang TAP no. XXIII MPRS /1967 yang chianat dan tidak syah itu, yang oleh pemerintah pemerintah pasca orba tidak dicabut, bahkan masih digunakan secara aktif.

200 | P a g e


Satu hal yang sangat memalukan dan merupakan cacad pemerintah dan cacad bangsa, pemerintah dan bangsa yang menghukum dan menginjak injak HAM pahlawan bangsanya yang justru telah memungkinkan lahirnya bangsa ini, Bung Karno architekt Republik Indonesia ! Dalam memperingati hari wafatnya pemimpin besar kita yang telah terlalu besar pengorbannya bemi existnya republik ini, patutlah kita merenungkan kembali, membayangkan, akan pernahkah ada dan berdiri Republik Indonesia ini tanpa adanya perjuangan gigih Bung Karno beserta kawan kawan seperjuangannya selama berpuluh puluh tahun itu ? Mungkin sangat bermanfaat buat kita semua, bila kita mau sedikit membuang waktu membaca artikel yang telah dimuat dimilis ini, ― Mengenang Wafatnya Bung Karno― oleh Y.T.Taher (Australia), seorang korban kesewenag wenangan rejim orba Suharto, dan ― Hidup Bung Karno !!! ― oleh Mohammad As, seorang pendukung Bung Karno. Jika kita bandingkan kehidupan Bung Karno dan presiden Suharto, pada pokoknya ada „sedikit― perbedaan yang besar : Bung Karno : Dia telah mengorbankan dan menyumbangkan seluruh hidupnya, jiwa raganya demi kepentingan bangsa Indonesia. Presiden Suharto : Dia telah mengorbankan seluruh kepentingan bangsa Indonesia demi kepentingan dirinya, kekuasaan dan harta benda. Itu saja bedanya !! Buat BK Dipagi berembun sejuk ini Kutarik napas dalam Kuhirup udara segar Kukenang intan-murni pikiranmu Setiamu pada bangsamu Bagai cahaya tak pernah pudar Walau kau lewati lubang hitam dijagad lebar Biar hati dan jantungmu tak lagi berdetak Yang direnggut manusia judas Sinarmu tetap berkilau emas Kami gantungkan cita setinggi bintang Maju terus ke dunia cita Ke keadilan yg terdamba Biar jalan penuh bahaya Vivere pericolosopun ditempuh jua Tak satupun boleh menghalang Jerman , Juni 2008 Iwa Mari kita galakkan nyala obor kemerdekaan yang telah dicipta, dinyalakan dan dibawa sebagai penyuluh jalan terang bangsa Indonesia ini !!! Obor Ajaran Bung Karno yang telah teruji dan terbukti kebenarannya !

201 | P a g e


***

« 40 tahun yang lalu » dan

« Hidup Bung Karno ! »

Kalimat yang tercantum di atas adalah kutipan judul dari dua tulisan yang dibuat oleh Sdr Iwamardi dan Sdr Muhammad As dalam rangka memperingati Hari Wafatnya Bung Karno beberapa hari yang lalu. Kedua tulisan tersebut melengkapi kumpulan » Tulisan-tulisan tentang wafatnya Bung Karno » yang sudah disajikan di berbagai milis dan juga di website. Dari kumpulan tulisan-tulisan itu semuanya nampak sekali pandangan banyak kalangan yang melihat kebesaran atau keagungan Bung Karno dan juga kemarahan besar dari berbagai golongan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi dari pimpinan Angkatan Darat (waktu itu) terhadap satu-satunya pemimpin besar rakyat Indonesia, Bung Karno. === 40 tahun yang lalu Hari ini , 21 Juni 2010, tepat 40 tahun yang lalu, bangsa Indonesia telah kehilangan seorang pembawa obor penyuluh bangsa, obor yang telah diidamkannya, dirancangnya dan dibikinnya , dinyalakannya untuk menunjukkan jalan terang yang harus ditempuh bangsa yang muda ini menuju dunia bebas, dunia adil dan makmur yang menjadi idaman bangsa dan pembawa obor penyuluh ini. Obor yang telah lebih dari 40 tahun dia sulut dan nyalakan dan sinarnya telah dia abdikan kepada bangsa Indonesia ini, sejak dia muda dan mengalami pemenjaraan dan pembuangan yang dilakukan kolonialis Belanda ini, secara keji dan penuh penghianatan telah dicoba dipadamkan oleh seorang jendral bernama Suharto dan konco konconya, atas perintah tuan tuannya di seberang sana, demi harta kekayaan yang bisa mereka sedot dari bumi Nusantara ini dan demi memenuhi lapar dan dahaga kekuasaan yang dia dan kroninya telah idam idamkan secara diam diam ada dibenak mereka sewaktu mereka berpura pura ikut barisan yang dipimpin pencipta dan pembawa obor penyuluh bangsa : Bung Karno , pahlawan pemersatu dan pembebas bangsa Indonesia, architekt pembangun Republik Indonesia yang kita cintai ini ! Obor itu telah meredup sinarnya selama 45 tahun sejak peristiwa kudeta penghianatan jenderal Suharto & Co, tetapi tidak pernah padam, walaupun minyak dan zat asam telah dipisahkan secara paksa dari obor itu oleh rejim orba dan penerusnya dengan dibuatnya dan diberlakukannya sampai sekarang TAP no. XXIII MPRS /1967 yang chianat dan tidak syah itu , yang oleh pemerintah pemerintah pasca orba tidak dicabut , bahkan masih digunakan secara aktif. Satu hal yang sangat memalukan dan merupakan cacad pemerintah dan cacad bangsa, pemerintah dan bangsa yang menghukum dan menginjak injak HAM pahlawan bangsanya yang justru telah memungkinkan lahirnya bangsa ini, Bung Karno architekt Republik Indonesia ! Dalam memperingati hari wafatnya pemimpin besar kita yang telah terlalu besar pengorbannya bemi existnya republik ini, patutlah kita merenungkan kembali, membayangkan , akan pernahkah ada dan berdiri Republik Indonesia ini tanpa adanya perjuangan gigih Bung Karno beserta kawan kawan seperjuangannya selama berpuluh puluh tahun itu ? Mungkin sangat bermanfaat buat kita semua, bila kita mau sedikit membuang waktu membaca artikel yang telah dimuat dimilis ini, ― Mengenang Wafatnya Bung Karno― oleh Y.T.Taher (Australia), seorang korban kesewenag wenangan rejim orba Suharto, dan ― Hidup Bung Karno !!! ― oleh Mohammad As , seorang pendukung Bung Karno.

202 | P a g e


Jika kita bandingkan kehidupan Bung Karno dan presiden Suharto, pada pokoknya ada „sedikit― perbedaan yang besar : Bung Karno : Dia telah mengorbankan dan menyumbangkan seluruh hidupnya, jiwa raganya demi kepentingan bangsa Indonesia . Presiden Suharto : Dia telah mengorbankan seluruh kepentingan bangsa Indonesia kepentingan dirinya, kekuasaan dan harta benda .

demi

Itu saja bedanya !!

Buat BK Dipagi berembun sejuk ini Kutarik napas dalam Kuhirup udara segar Kukenang intan-murni pikiranmu Setiamu pada bangsamu Bagai cahaya tak pernah pudar Walau kau lewati lubang hitam dijagad lebar Biar hati dan jantungmu tak lagi berdetak Yang direnggut manusia judas Sinarmu tetap berkilau emas Kami gantungkan cita setinggi bintang Maju terus ke dunia cita Ke keadilan yg terdamba Biar jalan penuh bahaya Vivere pericolosopun ditempuh jua Tak satupun boleh menghalang Jerman, Juni 2008 Iwa Mari kita galakkan nyala obor kemerdekaan yang telah dicipta, dinyalakan dan dibawa sebagai penyuluh jalan terang bangsa Indonesia ini !!! Obor Ajaran Bung Karno yang telah teruji dan terbukti kebenarannya ! *** Mohammad As.—

HIDUP BUNG KARNO !!! HIDUP BUNG KARNO !!! Kiranya tidak ada kata-kata yang lebih tepat untuk diucapkan jika ditujukan kepada Bung Karno, selain dari tiga kata tersebut, yang kalau dituliskan, ditulis dengan huruf besar dan tebal serta

203 | P a g e


diiringi dengan tiga tanda seru. Tiga kata tersebut di atas lebih menjiwai perasaan kita daripada segala ucapan rasa cinta, rasa hormat dan setia akan ajaran-ajaran serta cita-citanya. Begitu juga untuk memperingati Hari Ulang Tahun beliau tanggal 6 Juni marilah kita memekik sekeras-kerasnya dari lubuk hati sedalam-dalamnya: HIDUP BUNG KARNO !!! Sangatlah sukar, jika bukan tidak mungkin, untuk membayangkan bagaimana jalan sejarah andaikata di bumi Indonesia tidak pernah lahir seorang yang bernama Bung Karno. Mantan Kepala Staf Angkatan Perang T.B.Simatupang, dalam tulisannya tentang Bung Karno menyatakan: ―Namun hidup kita sebagai Negara dan Bangsa agaknya akan jauh lebih miskin sekiranya dia tidak pernah hidup dan berjoang di antara dan bersama-sama kita‖. Sampai seberapa jasa-jasa Bung Karno untuk bangsa dan negara, tidak lagi dapat diukur. Di tahuntahun tigapuluhan, Bung Karno lah yang berhasil mempersatukan segala macam bentuk gerakan, dengan meyakinkan bahwa tujuan utama rakyat Indonesia ialah membebaskan diri dari penjajahan Belanda dan bahwa musuh pokok rakyat Indonesia pada waktu itu ialah penjajah Belanda. Bung Karno lah pencetus Pancasila yang kemudian menjadi dasar dan filosofi negara kita. Bung Karno lah yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sehingga diikuti oleh semua suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Bung Karno lah yang berusaha menyatukan bangsa dengan NASAKOMnya. Bung Karno lah yang menjadi arsitek konferensi Asia-Afrika. Bung Karno lah yang......... Bung Karno lah yang.......... Bung Karno........................... Bung Karno................................... Bung Karno ....................................... Bung Karno adalah seorang raksasa yang telah lahir di bumi Indonesia. Bung Karno adalah seorang pahlawan dan pemimpin yang, seperti Danco dalam dongengannya Maxim Gorki, ketika bangsanya berada dalam kegelapan telah merenggut jantung dari dalam dadanya untuk diangkat tinggi-tinggi sebagai penerangan jalan ke arah kemerdekaan dan kebahagiaan. Raksasa macam begini, mau tidak mau pasti menimbulkan rasa kagum dan hormat, bukan saja oleh kawan, tapi juga oleh lawan. Hanya manusia-manusia kerdil, berwatak kerdil dan berjiwa kerdil, berusaha menyembunyikan kekerdilannya dengan menghina dan mencemoohkan Bung Karno. Setelah Bung Karno tiada, mereka berusaha mengubur jasa-jasanya bersama dengan jenazahnya. Mereka juga berusaha mengubur ajaran-ajarannya dalam debu sejarah yang terlupakan dengan melarang rakyat membaca tulisan-tulisannya. Setelah Bung Karno tiada, mereka berteriak setinggi langit bahwa Bung Karno seorang politik yang telah gagal, bahwa Bung Karno telah gagal dalam merealisasi impian dan cita-citanya. Mereka berteriak bahwa Bung Karno sudah terkalahkan untuk selama-lamanya. Padahal yang selalu diimpikan oleh Bung Karno, yang dicita-citakan oleh Bung Karno, ialah negeri Indonesia yang adil, makmur, tenteram dan damai. Yang diimpikan oleh Bung Karno, yang dicitacitakan oleh Bung Karno ialah bangsa Indonesia yang berharga diri, bermartabat dan berbudaya tinggi. Apakah ini semua sudah gagal? Apakah cita-cita ini sudah terkalahkan? Apakah Indonesia yang adil, makmur, tenteram dan damai sudah tidak mungkin lagi direalisasi? Apakah bangsa Indonesia tidak mungkin lagi menjadi bangsa yang berharga diri, bermartabat dan berbudaya tinggi? Jelas tidak! Memang Bung Karno telah gugur dalam perjuangannya sebelum cita-cita dan impiannya berhasil menjadi kenyataan. Akan tetapi Bung Karno sama sekali tidak gagal dan juga sama sekali tidak terkalahkan, karena impiannya, cita-citanya sudah diwarisi dan akan terus

204 | P a g e


diwarisi serta membakar hati rakyat Indonesia. Pada suatu hari, cita-cita Bung Karno, impian Bung Karno, Indonesia yang adil, makmur, tenteram dan damai pasti akan menjadi kenyataan. Pada suatu hari, bangsa Indonesia pasti menjadi bangsa yang berharga diri dan berbudaya tinggi. Pada suatu hari, meskipun dia sudah tiada, Bung Karno dengan cita-citanya pasti akan mengalami kemenangan yang gemilang. Memang Bung Karno akhirnya gugur. Bukan terbunuh oleh ledakan granat atau tertembus peluru musuh, akan tetapi dibunuh pelan-pelan oleh seorang pengkhianat bangsa bersama kroni-kroninya, manusia-manusia kerdil lainnya. Howard P. Jones, bekas Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia, pernah menulis: ―Sukarno terlalu sering menjadi korban dari kepercayaannya sendiri terhadap rakyatnya. Di samping kepintarannya sebagai orang Timur dalam bidang politik kecurigaannya terhadap Barat yang bisa dimengerti sebabnya, ia memiliki kepercayaan yang naif terhadap perseorangan dan keyakinan yang berbau mistik terhadap rakyat Indonesia dan kecintaan mereka kepadanya. Sukarno tidak bisa percaya bahwa ada orang Indonesia yang bermaksud jahat padanya.‖ Memang mungkin buat Howard Jones sifat Bung Karno ini dianggapnya naif. Tetapi apakah ini bukan justru menunjukkan kebesaran jiwanya? Bahwa kemudian dia gugur akibat pengkhianatan manusia kerdil karena kebesaran jiwanya, mungkin memang itu sudah menjadi nasib yang tak terhindarkan buat seorang pahlawan seperti dia. Marilah kita kutip tulisan Rachmawati Sukarno th.1976 mengenai hari-hari akhir Bung Karno, untuk melihat sampai seberapa kekerdilan jiwa manusia macam Suharto beserta kroni-kroninya. ―....... sakitnya Bapak makin parah, terlebih-lebih karena ada periode di mana tidak seorang anggauta keluarga pun yang boleh menemani. Sejak itu, tempat di mana Bapak di-―karantina‖-kan dengan ketat, sunyi, sepi sekali. Bisa dibayangkan betapa kesunyian mencekam di dalam gedung yang besar itu. Kurang terurus adalah kesan yang jelas timbul dari wajah Bapak dan tempat tinggalnya pada waktu itu, ketika penulis akhirnya diperbolehkan bertemu kembali pada sekitar tahun 1969. Mengapa sampai separah itu keadaan Bapak? Penulis tidak habis pikir, sedih bercampur gemas dalam perasaan pada waktu itu. Ketika penulis menanyakan keadaan Bapak selama tidak diperbolehkan bertemu anak-anak dan keluarganya, Bapak hanya berkata ―di-interogasi‖. Dan sejak itu Bapak hanya berbaring terus, karena jalan pun sudah sangat sulit, harus dipapah, tidur di atas sofa, tapi tidak mengurangi membaca majalah yang dibawakan oleh keluarga dari luar (itu pun setelah disensor) dan sembahyang berbaring. Pemeriksaan secara medis memang masih tetap dilakukan, tapi kesan yang timbul hanya pemeriksaan ala kadarnya, mengingat penyakit yang diderita Bapak adalah chronis dan complex yang membutuhkan perawatan khusus. Perasaan yang timbul dari seorang anak kepada bapaknya – hal ini memang menyedihkan sekali, tapi kesedihan itu selalu ditutupi dengan perasaan bahwa Bapak adalah seorang pejuang besar, sehingga kepedihan dan kesedihan ini adalah hanya sebagai konsekwensi dari perjuangannya. Perjuangan yang dirintisnya mulai dari usia yang relatif muda sekali sehingga detik Bapak terkapar di atas sofa di dalam kesunyian yang mencekamnya di alam Negara Merdeka yang dibebaskannya bersama-sama pejuang-pejuang lainnya dahulu dari tangan musuh, sungguh tragis

205 | P a g e


rasanya. Pada hal status Bapak tidak jelas, artinya dibilang tahanan politik bukan, pensiunan bukan, Presiden juga bukan, karena tidak ada yang diakui secara jelas dan gamblang. Tapi demikianlah kenyataannya. Tanggal 6 Juni 1970, Hari Ulang Tahun Bapak yang ke 69. Penulis bersama Guruh (adik penulis) secara diam-diam mengambil photo-photo Bapak di dalam ―karantina‖ karena jelas kalau sampai ketahuan security pada waktu itu pasti dilarang. Apakah bukan suatu yang ―aneh‖ bila mengambil photo-photo bapaknya sendiri di Hari Ulang Tahunnya, dilarang? Tapi begitulah kenyataan pada waktu itu. Dengan itikat kemanusiaan, photo-photo yang diambil itu dimuat oleh surat kabar di seluruh dunia untuk menceritakan keadaan yang sebenarnya dari Bung Karno selama itu. Walhasil pada waktu itu penulis dan Guruh menghadapi security untuk mempertanggung-jawabkan peristiwa tanggal 6 Juni tersebut, memang tidak heran lagi. Buat penulis, photo ini merupakan kenangkenangan yang bersejarah karena photo Bapak yang terakhir semasa hidupnya, jadi merupakan pengalaman penulis yang tidak terlupakan. Tanggal 11 Juni 1970 akhirnya Bapak harus dibawa ke RSPAD (sekarang R.S.Gatot Subroto). Di situ meskipun ada team medis, terasa perawatannya tidak memuaskan, misalnya mesin cuci (pembersih) darah yang diperlukan pasien seperti Bapak sampai akhir hayatnya tidak diberikan. Walhasil pasien yang butuh ini tidak tertolong lagi. Itu hanya salah satu contoh saja kesulitan yang dihadapi Bapak pada hari-hari terakhirnya. Lain-lainnya penulis hanya bisa mengelus dada saja, karena tidak tahu ke mana harus mengadu. Inikah sakratul maut yang harus dihadapi oleh seorang pejuang besar yang sebagian hidupnya diberikan untuk negara dan bangsanya termasuk orang-orang yang pada waktu itu jadi security, Dokter-dokter, Profesor, Perawat, penulis sendiri atau lain-lainnya? Yang jelas Bung Karno figure yang tak mudah dihapuskan dari sejarah bangsa Indonesia. Jasa beliau terlalu banyak – ini tak dapat dipungkiri, kecuali ada orang yang ingin memutar balikkan sejarah. Tetapi di samping itu sebagai manusia biasa beliau tak luput dari kesalahan dan dosa. Tepatnya tanggal 21 Juni 1970 jam 7 malam bersamaan pula akan dirayakannya Hari Ulang Tahun Kota Jakarta, seorang negarawan bangsa Indonesia menutup matanya, meninggalkan dunia fana ini yang penuh dengan segala macam ragam tingkah laku manusia, dengan segala kemunafikan dan keserakahannya. Beliau tidak sempat menikmati karyanya selama itu seperti Jakarta dengan gedung megah dan lampu-lampu beraneka ragam ....................‖ Sekarang keadaan Indonesia, maupun dunia, sudah berubah sama sekali jika dibandingkan dengan di jaman Bung Karno dahulu. Bahkan Suharto yang haus darah, haus kekayaan dan haus kekuasaan, juga sudah dimakan cacing di dalam tanah. Sekarang rakyat Indonesia mendambakan akan terjadinya ―reformasi total‖, pendobrakan sama-sekali hal-hal yang tidak adil dan merugikan rakyat dari jaman ―Orde Baru‖ yang sampai sekarang masih terus berjalan. Apakah harapan rakyat ini dapat ditumpukan kepada elite politik yang ada sekarang? Untuk itu marilah kita kutip sedikit kesan-kesan tentang Bung Karno yang ditulis oleh B.M.Diah pada th.1970, mantan Duta Besar Republik Indonesia di Hongaria, Inggris dan mantan Menteri Penerangan dalam kabinet Ampera, agar kita dapat membandingkannya dengan elite politik di Indonesia sekarang. .....―Bung Karno besar di bidang Internasional, sebab ia pejuang kebesaran Asia. Ingatlah Konperensi Asia-Afrika 1955 Bandung. Ia besar di bidang nasional, karena mencari dalil-dalil dan

206 | P a g e


konsepsi-konsepsi untuk kemajuan Indonesia. Ingatlah Manipol. Ia besar di bidang kemanusiaan, sebab ia inginkan perdamaian dunia. .....Sebaliknya benar pula Bung Karno ini adalah human. Orang yang mau membunuhnya diampuninya. Peristiwa-peristiwa besar yang ditujukan terhadap dirinya tidak ada yang dihancurkan habishabisan. Bahkan, pilot Amerika yang membantu oknum-oknum memberontak terhadap padanya dalam peristiwa PRRI dilepaskannya! Maukar, pilot AURI yang menembak Istana Merdeka tidak dihukum mati. .....Bung Karno yang sebenarnya, adalah seorang humanis. Ia tidak dapat melihat darah. Tidak senang mendengar perpecahan. Ia mencoba mempersatukan apa yang pecah. Ambillah umpamanya peristiwa-peristiwa percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Ia masih memberikan ampun pelakupelakunya. Pelaku-pelaku dalam pemberontakan PRRI juga diberikannya amnesti. Terlebih dahulu juga dengan pemberontakan Andi Azis. Peristiwa 17 Oktober, Permesta, semua berakhir dengan perdamaian nasional. Ia bukan penyokong fikiran kekerasan dibalas dengan kekerasan. Oleh karena itu maka pemimpin-pemimpin bangsa asing di lain bagian dunia kita menghormati Bung Karno dari sudut ini. .....Bung Karno lebih dari proklamator. Ia adalah BAPAK KEMERDEKAAN INDONESIA. Ia adalah ARSITEK dari pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. .....Tanpa Sukarno tidak ada SATU Indonesia, tidak ada SATU bangsa, tidak ada Indonesia Merdeka, tidak ada bendera dan lagu Indonesia Raya. .....Sewaktu 99% orang Indonesia terpelajar mengharapkan hidupnya aman di jaman kolonial, ia menghabiskan waktu mudanya berjuang menentang kolonialisme.......Dengan proklamasinya kita semua, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjadi bangsa yang bernegara, bangsa yang bernama. Sebagai juga Washington mendirikan Negara Amerika Serikat, demikian juga pada hakekatnya Bung Karno mendirikan Negara Indonesia, negara Republik Indonesia. Dia juga memberikan kepada kita Undang-Undang Dasar. Ia juga yang membangunkan segala atribut, segala perlengkapan satu negara. .....Ia menghendaki kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Ia menghendaki kebesaran bagi bangsa Indonesia.....Semboyannya ialah Panta Rei! Gerak terus, gerak maju. .....Pada waktunya Bung Karno berani mempertaruhkan jiwanya untuk sesuatu yang dianggapnya penting buat menegakkan negara. Ia lakukan semua keberanian itu, karena sebenarnya ia tidak menghendaki adanya perpecahan yang berdarah, pembunuhan sesama kita, penghancuran unsurunsur kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia. .....Bung Karno BUKAN tukang komplot.....Ia memupuk kekuatan dan kekuasaan tidak melalui partai. Tetapi tidak pula ia memakai ―pressure group‖ atau barisan siluman buat menterrorisir partaipartai yang tidak mau ikuti kemauannya. Di sepanjang sejarah perjuangan Bung Karno ia tidak sanggup berkomplot. Ia tidak sanggup kasak-kusuk. Ia tidak mengirimkan orang-orangnya untuk ―nggremet‖, nyusup buat menerbitkan kekacauan di kalangan kawan dan lawannya.....Di dalam segala peristiwa yang terjadi terhadap Bung Karno, setahu saya, tidak pernah ia menggerakkan satu komplotan kontra terhadap musuh-musuhnya. Ia menolak pembunuhan. Ia menolak pembinasaan.

207 | P a g e


.....Bung Karno toleran. Ia tidak mendendam panjang. Ia bukanlah Mr.Jekyl and Mr.Hyde. Ia tidak bermuka dua; satu jahat, satu manis dan baik. Bung Karno adalah manusia yang bersih dalam rongga dadanya. .....Hampir semua orang yang pernah bertemu mengatakan manusia yang berjiwa besar. Seorang yang mencintai sesama manusia. Dan saya tidak pernah mendengar Bung Karno menganjurkan kekerasan untuk mencapai kekuasaan. .....Tetapi, ia memang bukan nasionalis yang mlempem. Bukan pula nasionalis borjuis yang sudah senang dengan keadaan di lingkungannya. Ia nasionalis revolusioner. Ia seorang nasionalis yang bersemboyan: buat negara yang sedang berjuang tidak ada akhir perjalanannya. Ia anti kolonialis. Ia anti imperialis. Ia anti kapitalis. Ia anti fasisme. .....Ia mempunyai perasaan perikemanusiaan yang sangat besar. Ia menganggap perikemanusiaan itu universil. Dus, ia juga internasionalis. Lebih-lebih lagi, ia internasionalis yang ingin membesarkan Asia. .....Jenderal Suharto juga adalah anak didik Bung Karno. Demikian Amir Machmud dll jenderaljenderal yang memegang pimpinan berbagai tatausaha negara di waktu itu. Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang berkuasa itu, tidak ada menempatkan sanak keluarganya pada satu pos penting pun‖. Membaca tulisan di atas, rasanya kita menjadi sedih atau malah bisa menjadi putus asa melihat perangai serta tingkah laku elite politik di Indonesia jaman sekarang. Akan tetapi, apabila kita mengingat ajaran Bung Karno, Bung Karno tidak pernah menumpukan harapannya kepada partaipartai politik maupun kepada elite politik, melainkan kepada pemuda. Karena itu marilah kita juga menumpukan harapan kita kepada pemuda dan, seperti Bung Karno, berani mengatakan ―go to hell !‖. “Kalau saya pemuda, saya akan berontak.....” terkenal kata-kata Bung Karno menggugah pemuda supaya berani meronta melawan partai-partai politik dengan elite politiknya yang saling bercakaran dan berebutan kekuasaan untuk kepentingan pribadi masing-masing. Seruannya kepada pemuda pada 17 Agustus 1951, tetap aktuil sampai sekarang dan akan selalu tetap aktuil sampai cita-citanya, impiannya, menjadi kenyataan:

Pemuda ! Lihat ! Engkau berdiri di tengah-tengah perjoangan bangsa kita mencari hidup. Engkau melihat pengacau-pengacauan, dan mendengar ratap-tangisnya berjuta-juta bangsa kita yang meminta ketenteraman dan keamanan. Engkau berjalan di antara orang-orang yang durhaka dan orangorang yang jujur. Pembunuhan-pembunuhan dan pencurian-pencurian terjadi di muka rumahmu. Ada orang-orang berkata, bahwa itu adalah untuk sesuatu ―idee‖. Tetapi yang terjadi di hadapanmu itu adalah bukan sekadar hal ―idee‖, melainkan hal baik atau jahat ! Maka aku menanya kepadamu: Dapatkah engkau diam-diam saja? Siapa yang diam di hadapan hal-hal semacam itu, sebenarnya mendegradir dirinya sendiri secara moril ! Soekarno 17 Agustus 1951.

208 | P a g e


HIDUP BUNG KARNO !!! Bung Karno: ―Saya merasa diri saya sebagai sepotong kayu dalam satu gundukan kayu api unggun,

sepotong daripada ratusan atau ribuan kayu di dalam api unggun besar yang sedang menyala-nyala. Saya menyumbangkan sedikit kepada nyalanya api unggun itu, tetapi sebaliknya pun saya dimakan oleh api unggun itu! Dimakan apinya api unggun . . . . ! Tidakkah kita sebenarnya merasa semua demikian?‖--Bung Karno, Presiden pertama RI: 06 Juni 1901 – 21 Juni 1970. * * *

Menghadirkan Kembali Bung Karnoisme Dalam Praktik Sabtu, 10 Juli 2010 | 1:46 WIB Editorial Dari deretan tokoh-tokoh pejuang pembebasan nasional Indonesia, Soekarno patut diberi tempat yang khusus, sebagai simbol atau pemimpin dari gerakan tersebut. Dr. Sutomo, salah satu tokoh gerakan nasional saat itu, meletakkan Soekarno sebagai motor, kekuatan penggerak dari seluruh barisan yang memperjuangkan kemerdekaan nasional. Sayang sekali, selama kekuasaan rejim Soeharto, sosok Bung Karno telah dikeluarkan dari penulisan sejarah, terutama soal gagasan dan sepak terjangnya. Di masa Soeharto, anak sekolah hanya diperkenalkan dengan Soekarno sebatas perannya sebagai proklamator, tidak lebih dari itu, sesuatu yang memang tak bisa diputar-balikkan oleh siapapun. Pernah, dalam tahun 1984, ketika Nugroho Notosusanto menerbitkan buku "pejuang dan prajurit", wajah Bung Karno tidak nampak dalam gambar pengibaran bendera merah putih saat proklamasi 17 Agustus 1945. Ini sangat ironis, seorang proklamator kemerdekaan bangsa, justru hendak dihapus dari buku-buku sejarah. Inilah sebagian kecil dari praktek de-sukarnoisme di jaman Soeharto. Sekarang ini, saat rakyat kita digempur habis-habisan oleh sebuah system penjajahan baru bernama neoliberalisme, upaya pencarian tokoh bangsa menjadi penting. Ini akan terdengar "mesianik" di telinga intelektual didikan barat, namun menjadi aspek sangat penting bagi ratusan juta rakyat yang sedang terjajah dan diabaikan pemimpinnya sendiri. Ibarat anak ayam yang telah kehilangan induknya, rakyat pun mencari-cari kembali sosok pemimpinnya. Dan, dari berbagai sosok yang kembali dimunculkan itu, salah satunya adalah Bung Karno. Para pemuda mulai mencari tahu sosok Bung Karno, tidak sekedar memburu kaos-kaos bergambar Bung Karno, namun mulai mencari-cari buku-buku yang menceritakan bapak bangsa ini atau bahkan membeli sendiri buku-buku karya Bung Karno. Bulan Juni, yang dikenal sebagai bulan Bung Karno karena tiga peristiwa penting, yaitu hari lahir Pancasila (1 Juni), hari lahir Bung Karno (6 Juni) dan meninggalnya Bung Karno (21 Juni), mulai dirayakan berbagai kelompok masyarakat. Tidak hanya dirayakan oleh PDIP, partai yang mengaku melanjutkan cita-cita Bung Karno, tapi juga kelompok masyarakat lain. Ini patut diapresiasi, bahwa rakyat Indonesia mulai mengambil kembali Bung Karno dari tempat pembuangannya dalam sejarah Indonesia.

209 | P a g e


Berpuluh-puluh tahun Bung karno coba diasingkan oleh sejarawan kanan dari sejarah Indonesia, namun sekarang rakyat Indonesia telah berusaha mengambilnya kembali. Oleh karena itu, pantaslah kiranya jika kita menaruh harapan, bahwa kemunculan kembali Bung Karno ini tidak sekedar di baliho, spanduk, dan poster-poster. Apa yang lebih penting, bahwa Soekarno kembali bersama gagasan-gagasan perjuangan, yang menurut kami masih sangat relevan untuk perjuangan rakyat Indonesia saat ini. Apa yang sangat mendesak adalah menghadirkan kembali Bung Karno dan gagasan-gagasan perjuangannya. Kita harus memperjuangkan agar ajaran Bung Karno menjadi kurikulum di sekolah, terutama SMP dan SMA. Seiring dengan prose situ, fikiran-fikiran dan buku-buku Bung Karno perlu untuk dicetak ulang secara massal, sehingga bisa menjadi bacaan setiap pemuda-pemudi Indonesia, menghiasi perpustakaan sekolah dan publik. Di Philipina, ajaran Jose Rizal, pahlawan pembesan nasional negeri itu, menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa di sana. Dan, lebih penting lagi, diskusi dan kursus politik untuk bagaimana meletakkan fikiran Bung Karno dalam situasi sekarang menjadi sangat penting. Ajaran-ajarannya seperti Marhaenisme, Resopim, Manipol Usdek, Trisakti, Pancasila, Sosialisme Indonesia, dan sebagainya, sangat perlu didiskusikan dan diletakkan dalam konteks sekarang. Kita sedang berhadapan dengan sebuah sistim penjajahan baru, yaitu neoliberalisme, yang karakter dan tujuannya tidaklah terlalu berbeda dengan kolonialisme di masa lalu. Untuk itu, sebagai jalan menghadapi itu, strategi politik Bung Karno menjadi sangat relevan; sammenbundeling van alle revolutionaire krachten. Anda dapat menanggapi editorial kami di: [email protected] http://berdikarionline.com/editorial/20100710/menghadirkan-kembali-bung-\ karnoisme-dalam-praktik.html

Bung Karno atau Soekarno (Sukarno) ? Bung Karo alias Ir.Soekarno, adalah Presiden Pertama Republik Indonesia, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia . Seorang pejuang tak kenal lelah untuk terbentuknya satu nation, satu bangsa yang berwilayah satu dan berbahasa satu , Indonesia, seperti yang telah disumpahkan oleh pejuang pejuang kesatuan bangsa didalam hari kedua Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hadir dalam Kongres Pemuda ke II itu (dari wikipedia ) : Para peserta Kongres Pemuda II ini berasal dari berbagai wakil organisasi pemuda yang ada pada waktu itu, seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, PPPI, Pemuda Kaum Betawi, dll. Di antara mereka hadir pula beberapa orang pemuda Tionghoa sebagai pengamat, yaitu Oey Kay Siang, John Lauw Tjoan Hok dan Tjio Djien Kwie serta Kwee Thiam Hiong sebagai seorang wakil dari Jong Sumatranen Bond. Diprakarsai oleh AR Baswedan, pemuda keturunan arab di Indonesia mengadakan kongres di Semarang dan mengumandangkan Sumpah Pemuda Keturunan Arab. Dalam perjalanan hidupnya, dalam melawan kolonialis Belanda yang didukung selalu oleh sekutu (USA,Inggris dan beberapa negara Eropa), beiiau telah menghimpun pengagum dan pendukung politiknya yang konsekwen melawan musuh bangsa Indonesia , satu kekuatan yang bersatu padu melawan nekolim (neo kolonialismdan imperialisme), yang sangat ditakuti kekuatan barat karena bisa menggoncangkan dominasi mereka dinegeri negeri neokoloni mereka.

210 | P a g e


Disamping melahirkan kawan kawan seperjuangnan, tentu saja beliau menghadapi musuh musuh dalam negeri, yang pada dasarnya adalah kekuatan reaksioner, kekuatan yang justru menghendaki tetapnya ketergantungan bangsa yang baru ini kepada kekuatan barat yang mereka anggap kampiun demokrasi. Mereka menganggap, dengan mengadopsi demokrasi a la barat maka Indonesia akan cepat maju seperti negeri negeri barat. Mereka tidak sadar, bahwa dengan menuruti jalan yang diberikan dan didiktekan barat, Indonesia akan tetap menjadi negeri setengah koloni dimana pemerintaha RI hanya berfungsi sebagai boneka yang bisa dimainkan semau mereka ,sebagai dalangnya, terutama dalam mengexploitasi SDA dan SDM Indonesia untuk kemakmuran pemilik modal internasional barat. Dan sebagai dampak sampingan, kaum neokolonials dan neoimperialis ini selalu memasang „pemerintahan― yang korup dan sewenang wenang terhadap rakyat negeri negeri semi koloni mereka dengan tujuan , semua privileg/hak hak istimewa mereka tidak akan disinggung singgung selama para penguasa korup ini mereka lolohi dengan dollar yang nota bene hanyalah sebagian sangat kecil saja dari hasil exploitasi SDA dan SDM ditanah air kita. Maka tak heranlah kita, semenjak berdirinya pemerintah boneka orba dan sampai sekarang ini, maka kebiasaan korupsi chususnya, KKN umumnya, sudah merupakan kebudayaan yang dicekokkan dinegeri ini, merupakan hal yang seakan akan biasa, ya memang begitulah dimana mana urusan negara berjalan ! Anggapan beginilan yang merupakan anggapan yang keblinger dan menceng ! Hal inilah yang selalu dan tak lelah lelahnya diperangi dan dilawan oleh Bung Karno. Selama Indonesia masih tergantung hidupnya kepada kaum nekolim, kita bisa melihat sendiri, bagaimana sejak lahirnya orba sampai sekarang, rakyat miskin makin kembang kempis hidupnya, hutang negara melejit setinggi langit yang melunasi juga harus rakyat miskin, pendidikan hanya bisa dinikmati oleh anak anak orang orang berduit, terutama para koruptor dan pengusaha besar, persentase kemiskinan makin melonjak , lingkungan dirusak , dobrak abrik, hutan digunduli, sungai dikotori dengan sampah sampah pabrik , kimia dan tambang. Laut dihabisi isinya oleh pengusaha pengusaha besar dan asing tanpa mengingat pentingnya regenerasi keseimbangan lautan. Mineral, kekayaan alam makin mengosong, tambang tambang makin melompong. Inilah semua akibat pemerintah pemerintah korup yang sengaja dipasang oleh kaum neokolonial dan neoimperialis, sejak dari orba sampai sekarang. Seperti telah tertulis diatas, pikiran, tindakan , perjuangan yang telah dilakukan Bung Karno selama hidupnya, telah menimbulkan simpatin dan dukungan besar dari mayoritas bangsa Indonesia , sedangkan sebagian kecil yang termasuk manusia manusia reaksioner yang egois dan egosentris yang menjadi kakitangan kaum nekolim, dengan sendirinya memusuhi Bung Karno secara sembunyi sembunyi atau terang terangan. Entah benar atau tidak, tetapi ini kesimpulan saya, mereka yang memusuhi atau antipati terhadap Bung Karno sekarang ini, selamanya , baik dalam pidato, pembicaraan atau tulisan akan menyebutkan nama beliau dengan „Soekarno―. Sedangkan yang memihak kepada pikiran, politik dan tindakannya, akan selalu menyebutkannya dengan titel dan nama akrabnya „Bung Karno―. Anehnya, dan janggalnya, ada juga beberapa manusia yang mengaku „kiri―, menamakan dirinya progresif atau pembela rakyat miskin nomer wahid, dalam ulasan ulasannya juga menyebut nama Bung Karno dengan „Soekarno― atau „Sukarno―, nama yang juga disebut/dipakai oleh kaum nekolim, musuh rakyat Indonesia. Mereka ini kaum „kiri― yang meremehkan Bung Karno, seakan mereka lebih banyak jasanya, adalah benar benar manusia „kiri― yang tidak tahu sejarah, tidak tahu hakekat perjuangan bangsa Indonesia, yang hanya berjuang diatas buku dengan huruf huruf cetak, buta akan situasi dan kondisi Indonesia.

211 | P a g e


Mereka adalah kaum kiri yang keblinger ! Pada hakekatnya, sikap memusuhi dan meremehkan jasa jasa Bung Karno sebagai pejuang kemerdekaan, kebebasan dan persatuan bangsa Indonesia, apapun motivasinya, adalah sikap yang satu front dengan kaum neoimperialis ! Menghormati jasa jasa Bung Karno adalah kriteria bagi seseorang, apakah dia seorang patriot atau seorang reaksioner yang hidupnya tergantung kepada penjualan tanah air dan bangsa kepada nekolim, atau seorang yang merasa dan menjajakan dirinya sebagai orang "kiri", menganggap lebih berjasa dan lebih tinggi "kerevolusionernya" dari pada Bung Karno , tetapi pada hakekatnya dia adalah seorang pembantu dan kaki tangan kaum neoimperialis. iwa

Monumen dan patung Bung Karno di Surabaya dan Jakarta Berikut di bawah ini disajikan berita-berita tentang didirikannya Monumen Kelahiran Bung Karno di Surabaya, yang dikutip dari beberapa sumber. Peristiwa yang diungkap dalam berita itu merupakan hal yang penting bagi pelurusan sejarah Bung Karno. Juga mempunyai arti tersendiri, ketika negara dan bangsa kita sedang dalam situasi yang tidak menentu, dalam keadaan terpuruk, dan ruwet atau kacau di berbagai bidang seperti sekarang ini. Berita-berita tersebut adalah sebagai berikut : Surabaya Bangun Monumen Kelahiran Bung Karno Minggu, 29 Agustus 2010 TEMPO Interaktif, Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya membangun monumen kelahiran Bung Karno di Jalan Pandean IV/40, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya. Peletakan batu pertama pembangunan monumen tersebut dilakukan oleh Wali Kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono, Minggu (29/8). Ketua panitia acara pembangunan monumen Bung Karno, Peter A Rohi mengatakan monumen itu untuk menandakan tempat kelahiran Soekarno. Rencananya, monument tersebut akan diresmikan pada 6 Juni 2012 mendatang. "Kami hanya membuat tugu kecil sebagai penanda, sebab tempatnya sempit dan tak memungkinkan untuk membuat monumen yang besar," kata Peter. Peter menambahkan, pembangunan monumen Bung Karno itu juga dimaksudkan untuk meluruskan anggapan yang menyebutkan bahwa presiden pertama Indonesia tersebut lahir di Blitar, Jawa Timur. Padahal dalam penelusuran sejarah, kata Peter, Bung Karno dilahirkan di kampung Pandean. "Kami ingin meluruskan sejarah," ujar Peter. Berdasarkan penelusuran yang dia lakukan, ayah Sokarno, R Soekeni Sosrodiharjo yang juga seorang guru, dipindah dari Singaraja, Bali ke Sekolah Sulung Surabaya pada akhir 1900. Pada saat itu istri Soekeni, Nyoman Rai Srimben tengah hamil tua. "Dipastikan Bung Karno lahir di Surabaya," imbuh Peter. Selain itu, ujar Peter, putra-putri Bung Karno juga membenarkan bahwa ayahnya lahir di Kota Pahlawan. Sebab suatu ketika Guruh Soekarnoputra pernah menyatakan pada Bambang Dwi Hartono bahwa ayahnya lahir di kampung di tepi Kali Mas itu. "Banyak referensi yang menyatakan Bapak lahir di Blitar, itu keliru," kata Bambang menirukan Guruh. Menurut Peter, biaya pembangunan monumen itu berasal dari urunan para pecinta dan pengagum Bung Karno. Peter sebenarnya sempat meminta bantuan dana kepada sejumlah pengusaha namun tidak mendapat respon. "Akhirnya kami urunan, dan terwujudlah monumen ini," kata Peter yang juga wartawan senior.

212 | P a g e


Sebelum peletakan batu pertama, acara itu didahului dengan seminar bertema "Soekarno dan Surabaya" di Balai Pemuda, Sabtu sore kemarin. Seminar itu mendatangkan pembicara Dr Yuke Ardhiati, Dr Nurinwa Hendrowinoto, Dr Tjuk Kasturi Sukiadi dan Bambang Budjono. ***

Luruskan Sejarah Kelahiran Soekarno Minggu, 29 Agustus 2010 SURABAYA, KOMPAS.com--Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono akan mengirim surat ke Sekretaris Negara (Sekneg) terkait pelurusan sejarah tempat kelahiran proklamator RI Soekarno (Bung Karno) yang berasal dari Surabaya dan bukan dari Blitar. "Kami akan mengirim surat ke Sekneg terkait itu," kata Bambang di acara Seminar Pelurusan Sejarah Tempat Kelahiran Bung Karno yang digelar di Balai Pemuda Surabaya, Sabtu. Bahkan dalam pidato Bung Karno, lanjut dia, dikatakan Bung Karno sendiri mengaku sebagai warga Surabaya. Namun, lanjut dia, sejarah tersebut diputarbalikkan, sehingga seolah-olah Bung Karno lahir di Blitar. Menurut dia, gambaran menghargai kepahlawan di Indonesia hingga saat ini masih kurang. ***

"Bung Karno Arek Suroboyo" Sabtu, 28 Agustus 2010 Surabaya (ANTARA News) - "Banyak di antara kita yang tidak mengetahui bahwa semangat perjuangan dan jiwa seni Sang Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, Soekarno (Bung Karno) adalah juga `Arek Suroboyo` (pemuda asal Kota Surabaya)," kata Peneliti dan pengajar di Universitas Trisakti Jakarta, Yuke Ardhiati. Yuke mengatakan bahwa setiap bulan Juni dan Agustus, hampir dapat dipastikan "ruh Soekarno" hadir di bumi Indonesia. "Bulan Juni menjadi bulan khusus baginya (hari kelahirannya), bulan Agustus adalah bulan diproklamasikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia," katanya di acara Seminar Pelurusan Sejarah Tempat Kelahiran Bung Karno yang digelar di Balai Pemuda Surabaya, Sabtu. Menurut dia, si Arek Suroboyo itu telah lama "Kondur Sowan ing Ngarsaning Gusti Allah" (berpulang ke Rahmatullah atau wafat, red), namun suaranya yang menggelegar di setiap kesempatan menyapa rakyatnya, masih selalu bergema menggaungkan resonansi di setiap sudut hati. Eksplorasi Yuke untuk mengungkapkan semangat "Arek Suroboyo" yang terpantul dari jiwa Soekarno, diterapkan dalam teori arketipe tentang konsep diri dari gagasan Carl Gustav Jung. Arketipe, sebagai refleksi sifat dominan dari karakteristik manusia. Dalam diri Soekarno tertanam gabung dari berbagai arketipe yaitu "mother", "hero" dan "mona" berpadu sekaligus. "Soekarno memiliki sifat menyerupai rahim ibu. Sebagai penyedia sebuah kehadiran, ada semangat patriotik. Namun sekaligus memiliki daya pesona yang luar biasa dari dirinya," paparnya.

213 | P a g e


Pengalaman dan kebiasaan Soekarno sejak usia muda, kata dia, dijelaskan dalam lima hal, yakni timangan (kekudangan orang tua), kecintaan terhadap unsur air, menolak nuansa kolonialisme, cinta romantisme terhadap negara, citra kemegahan budaya Jawa Kuno. "Dan terakhir pemuda berjiwa patriot," katanya. Dalam semua penulisan biografi Soekarno sebelum tahun 1970, semuanya menulis Bung Karno lahir di Surabaya. Akhir tahun 1900, R.Soekani Sosrodiharjo (ayahanda Soekarno) dipindahtugaskan dari Singaraja Bali sebagai guru sekolah rakyat Sulung, Surabaya. Di Surabaya itulah istrinya, Nyoman Rai Srimben melahirkan seorang putera yang diberi nama Kusno yang kemudian menjadi Soekarno pada 6 Juni 1901. Demikianlah berita-berita yang diambil dari beberapa sumber. Di bawah berikut ini adalah sekadar berbagai tanggapan mengenai berita-berita tersebut di atas : -- Dilihat dari berbagai segi dan sudut pandang, pembangunan monumen kelahiran Bung Karno di Surabaya ini merupakan peristiwa yang penting. Sebab, selama ini masih sedikit sekali monumen atau peninggalan-peninggalan bersejarah tentang kehidupan dan perjuangan Bung Karno yang bisa dijadikan oleh rakyat untuk mengenang pemimpin besar bangsa kita itu beserta gagasan agungnya dan ajaran-ajaran revolusionernya. Memang, sudah banyak kalangan dalam masyarakat yang mengenal museum dan makam Bung Karno di Blitar, yang tiap harinya sepanjang tahun dikunjungi banyak orang, bahkan seringkali sampai ribuan orang. Walaupun tempat pembuangannya di Endeh (Flores), dan bekas tempat tinggalnya di Bengkulu juga menjadi perhatian banyak orang, namun masih banyak peninggalan sejarah hidup Bung Karno lainnya yang patut sekali dikenang dan dihormati oleh para pencintanya atau pengagumnya, termasuk masyarakat luas lainnya. Didirikannya monumen kelahiran Bung Karno di Surabaya adalah penting bukan saja karena kota ini merupakan tempat lahir Bung Karno melainkan juga karena di kota inilah ia mulai dalam usia muda belia belajar politik dan mengenal Marxisme atau sosialisme dari pemimpin besar gerakan Islam Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Jadi, Surabaya adalah tempat beriwayat bagi Bung Karno selagi masih muda belia, seperti halnya kota Bandung, sebelum ia dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda ke Endeh dan Bengkulu. Didirikannya monumen kelahiran Bung Karno di Surabaya baru-baru ini menambah sarana bagi banyak orang untuk mengenang kembali jasa-jasa besar tokoh agung Pemimpin Besar Revolusi (PBR) Bung Karno, yang merupakan salah satu dari tokoh-tokoh yang menjadikan Surabaya sebagai Kota Pahlawan Karena itu, didirikannya monumen kelahiran Bung Karno di Kota Pahlawan (Surabaya) ini bisa mempunyai arti simbolis, yang menjadikan satunya tokoh Pemimpin Besar Revolusi ini (Bung Karno) dengan kota yang melahirkan Hari Pahlawan 10 November. Pembangunan monumen di Surabaya ini menyusul peristiwa penting lainnya beberapa minggu sebelumnya, yaitu didirikannya patung besar Bung Karno (lebih dari 9 meter) di kampus Universitas Bung Karno di Jakarta, yang menarik perhatian banyak orang.

214 | P a g e


Pembangunan monumen di Surabaya dan didirikannya patung besar di Universitas Bung Karno mengindikasikan bahwa opini publik terhadap Bung Karno, yang pernah lebih dari 32 tahun diracuni oleh Orde Baru, sudah mulai berobah sedikit demi sedikit. Mengingat situasi di Indonesia dewasa ini, yang betul-betul sudah terlalu sakit parah dan payah dengan segala macam kerusakan moral yang menimbulkan bermacam-ragam kejahatan (antara lain korupsi dan pelanggaran hukum, kongkalikong dengan neo-liberalisme) maka opini yang pro-ajaranajaran Bung Karno adalah penting untuk bangsa kita. Untuk itu, banyaknya sarana untuk mengenal kebesaran sejarah perjuangan Bung Karno dan ajaran-ajaran revolusionernya – yang bisa berupa buku-buku, kaset-kaset berisi pidato-pidatonya, lagu-lagu, foto-foto bersejarahnya, monumen atau patung-patungnya -- perlu diperbanyak di mana-mana oleh inisiatif masyarakat, seperti yang dilakukan oleh berbagai kalangan di Surabaya atau di Universitas Bung Karno di Jakarta. Tersebarnya secara seluas mungkin ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno adalah salah satu di antara unsur-unsur penting dan juga investasi utama dalam usaha bersama untuk membangun kekuatan besar yang bisa mendorong revolusi rakyat sesuai dengan gagasan-gagasan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, dalam situasi dan kondisi sekarang. Penyebaran ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno seluas mungkin dan sebanyak mungkin adalah tugas utama bagi seluruh kekuatan demokratis di Indonesia, yang menginginkan adanya perubahan besar-besaran dan fundamental di negeri kita, demi kepentingan rakyat, terutama rakyat miskin. Paris, 31 Agustus 2010 1.. Umar Said

Membaca buku Nani Nurani Affandi

―Penyanyi Istana, Suara Hati Penyanyi Kebanggaan Bung Karno‖ Galangpress, Yogyakarta, 2010, 400 halaman Bagian Dari Tragedi 1965 (Catatan Harsutejo) Selama ini ada sejumlah buku memoir yang ditulis oleh korban tragedi 1965 maupun kumpulan kesaksian mereka, di antaranya oleh kaum perempuan. Mereka umumnya berasal dari organisasi kiri atau yang dianggap kiri. Sering buku-buku itu menceritakan kepedihan luar biasa yang menimpa mereka yang sama sekali tidak berdosa berupa perendahan harkat manusia dan harkat perempuan, penyiksaan yang mengarah pada pelecehan seksual, perkosaan beramai-ramai maupun dalam jangka panjang, dan bahkan pembunuhan. Kisah-kisah itu sering mengerikan dan mendirikan bulu kuduk. Secara munafik sang rezim menyebutnya atas nama Pancasila. Buku ini tidak menceritakan hal-hal dahsyat semacam itu, tetapi cukup menarik di antaranya karena ditulis oleh seorang penyintas tragedi 1965 yang tidak berasal dari golongan kiri (menurutnya ia disebut sebagai borjuis oleh beberapa ibu Gerwani), bahkan ia tidak berorganisasi apa pun yang berbau politik, dengan begitu ia menulisnya dengan kacamata berbeda, kental dengan aspek kemanusiaan dan gambaran tindak kesewenangan rezim yang berkuasa. Buku dibuka dengan sejumlah pengantar yang cukup banyak sampai makan 44 halaman dari sejumlah tokoh LBH yang pernah membelanya dalam perkara KTP seumur hidup, sampai dari beberapa orang dekat penulis. Selanjutnya tentang dirinya yang dididik dalam lingkungan Islam

215 | P a g e


taat yang modern sampai ia menjadi penyanyi dan penari di Istana Cipanas pada 1962-1965, ketika itu ia bermukim di Cianjur. Dari situ ia kenal banyak tokoh terkemuka. Pada Juni 1965 ia pindah dan bekerja di Jakarta. Kegiatannya dalam kesenian masih berlanjut, bahkan ia pun kenal dengan Istana Cendana-nya Suharto sampai 1968 sebelum ia ditangkap. Sebelum pindah ke Jakarta ia sempat diundang dalam ulang tahun PKI 1965 di Cianjur untuk menyanyi dan menari, sesuatu yang dilakukannya kepada siapa saja yang mengundangnya. Di zaman edan Orba hal ini sudah dapat dijadikan cukup buklti sebagai keterlibatannya bukan saja dengan PKI tapi juga dengan G30S. Tuduhan yang disandangnya pun cukup berat ―sebagai kader PKI yang diselundupkan,‖ ketika itu ia berumur 27 tahun. Ia ditahan sebagai tapol, dari satu tempat tahanan ke tempat tahanan yang lain, sampai mendarat di penjara Bukitduri, Jakarta. Sebagai seorang muda yang dididik keras menghargai moral kejujuran, ia pun menjadi jujur dan polos, bahkan sering naif. Di situ ia sering mengalami masalah berhadapan dengan para pejabat dan sesama tapol yang jauh lebih berpengalaman, juga dalam memasang berbagai macam topeng. Ia pun berhadapan dengan berbagai intrik dan semacam komplotan di penjara Bukitduri, apalagi karena ia selalu rapi dan wangi. Ia tidak pernah mengalami siksaan fisik, tetapi kenyang dengan siksaan mental. Beruntung di Bukitduri pula ia bertemu dengan tokoh-tokoh nasional yang dapat menjadi gurunya, ibunya, pelindungnya. Ia belajar bahasa Inggris dari Ibu Carmel Budihardjo, keterampilan dari Ibu Masye Siwi (tokoh Gerwani), Ibu Salawati Daud (walikota perempuan Indonesia pertama dari Makassar dan anggota DPR), dari Ibu Mudigdio (anggota DPR, mertua DN Aidit), ia bahkan belajar mengaji lanjutan dan menafsirkan isinya dari tokoh sepuh ini. Dari Ibu Mudikdio yang disapanya dengan Embah Mudik, tokoh yang sangat ia hormati, tempat banyak belajar menjadi tabah dan kuat. Dalam buku ini ia banyak menceritakan tentang pergaulan dan interaksinya dengan Mbah Mudik yang memperlakukan dirinya seperti anak bungsunya, tempat ia mencurahkan isi hatinya dan mengadu. Di samping itu ia juga berinteraksi dengan tokoh-tokoh seperti dokter Tanti Aidit, Suharti Suwarto (tokoh Gerwani), juga dengan sejumlah tapol ―Lubang Buaya‖ yakni yang pernah ikut latihan sukwan ganyang Malaysia 1965 yang mendapat tuduhan amat berat dan mengerikan sebagai penyiksa para jenderal yang mengalami siksaan fisik dan mental tiada tara ketika mereka berumur belasan tahun. Nani Nurani terlahir sebagai bungsu dari beberapa anak, mendapat perlindungan dan kasih sayang dari keluarga dan menjadi anak yang biasa disebut sebagai manja, takut kegelapan dsb. Dengan pengalaman seluruh hidupnya, terutama melalui enam tahun dalam tahanan dan penjara Bukitduri sebagai tapol, banyak belajar dari sekitar, ia menjadi kuat dan berani, bahkan orang menyebutnya nekat. Pastilah ia juga seorang yang cerdas meski pendidikan formalnya tidak tinggi. Pada 2003 ia menuntut pemerintah untuk mendapatkan KTP seumur hidup sesuai peraturan, sesuatu yang sangat menguras waktu dan energinya, dasar ia ―kepala batu‖ ia tidak menyerah. Baru pada 2008 ia memenangkannya di tingkat Mahkamah Agung. Bravo Mbak Nani. Catatan: Mas Ilham & Mbak Iba, mungkin anda sudah baca buku ini, kalau belum ada baiknya anda baca. Bekasi, 31-8-2010.-

216 | P a g e


Pemberitaan seputar G30s -setelah 45 tahun berlalu... Yogyakarta (ANTARA) - Peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak akan pernah terungkap secara utuh karena seluruh tokoh kunci gerakan tersebut sudah meninggal dunia, kata sejarawan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Budiawan. "Rangkaian kejadiannya memang dapat terlacak, tetapi siapa yang sesungguhnya menjadi dalang gerakan tersebut tidak akan pernah diketahui karena sudah tidak ada tokoh kunci gerakan tersebut yang masih hidup," katanya di Yogyakarta, Kamis. Selain itu, menurut dia versi-versi sejarah tentang Gerakan 30 September yang diungkapkan para ahli hanya mengungkapkan secara sepotong-sepotong dan sebagian besar tidak melalui metodologi penelitian baku. "Versi tunggal yang digunakan oleh rezim Orde Baru ternyata juga tidak sepenuhnya benar, cenderung mendramatisasi fakta, bahkan berbagai pihak menganggap versi Soeharto dongeng belaka," katanya. Selain itu, ia mengatakan diskriminasi yang dialami oleh mantan tahanan politik Orde Baru telah mengakibatkan beban psikologis kepada para mantan tahanan politik tersebut. "Setelah mereka dibebaskan tidak serta merta mereka mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya karena pada kenyataannya mendapat stigma sangat buruk dari kalangan masyarakat," katanya. Ia mengatakan diskriminasi tersebut tidak hanya datang dari negara dan masyarakat, bahkan para mantan tahanan politik Orde Baru mendapat diskriminasi dari saudara mereka. "Situasi yang mengondisikan para mantan tahanan politik tersebut menjadi pihak yang serba salah. Orde Baru berperan besar dalam menciptakan diskriminasi tersebut," katanya. Menurut dia, aparatur negara tidak merasa mendiskriminasikan para mantan tahanan politik karena merasa memiliki payung hukum yang sah untuk menempatkan para mantan tahanan politik sebagai warga yang patut dibedakan. "Oleh karena itu sampai saat ini para mantan tahanan politik tersebut masih menyimpan trauma dan menanggung beban psikologis yang sangat berat," katanya. http://id.news.yahoo.com/antr/20101001/tpl-kasad-laten-komunis-tetap-patut-diwacc08abe.html Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI George Toisutta, mengatakan, munculnya kebebasan yang diusung atas nama demokratisasi, termasuk kebebasan berideologi, membuat laten komunis tetap patut diwaspadai. "Jangan karena dalih kebebasan atau demokratisasi dan penghormatan terhadap hak azasi manusia, kita menjadi lengah dan tidak waspada terhadap laten komunis," kata George dalam sambutannya di acara `Tahlilan dan doa bersama Mengenang Pahlawan Revolusi yang dibasmi dalam pemberontakan G 30 S/PKI, di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Kamis. Menurut dia, masyarakat Indonesia jangan melupakan kekejaman kaum komunis di sepanjang sejarah bangsa Indonesia, dimana banyak pahlawan revolusi yang meninggal akibat pemberontakan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI pada 30 September 1965 lalu. "Kita patut bersatu padu dan bergotong-royong untuk menutup semua celah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi kemungkinan bangkitnya komunisme di negeri nusantara ini," tegasnya.

217 | P a g e


Menurut George, komunis telah memaksakan kehendaknya yang nyata-nyata bertentangan dengan tujuan dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, yakni dengan membangun masyarakat adil dan makmur dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, bila ada upaya untuk menghambat tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, maka patut ditumpas. Ia mengingatkan bahwa empat pilar yang menopang eksistensi bangsa Indonesia, yakni NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika harus dijaga dan dipertahankan, oleh karenanya patut diwaspadai terhadap upaya-upaya untuk mengubah empat pilar itu. George menambahkan, acara tahlilan dan doa bersama ini mengandung makna yang sangat penting karena selain sebagai sarana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, juga mengajak kita semua untuk lebih memahami dan menghayati fakta sejarah peristiwa pemberontakan G30S/PKI. Di tempat yang sama, Panglima Kodam Jaya/Jayakarta, Mayor Jenderal Marciano Norman, mengatakan, dengan adanya iklim kebebasan seperti saat ini dapat saja dimanfaatkan untuk menghapuskan sejarah dan memutarbalikan fakta, sehingga membuat generasi muda bingung dan menjadi peluang bagi bangkitnya kembali komunisme di Indonesia. Oleh karena itu, lanjut dia, masyarakat Indonesia patut waspada terhadap kemungkinan bangkitnya kembali komunisme dalam berbagai bentuk. "Kita harus waspada dengan kemungkinan seperti itu dengan menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai pancasila sebagai ideologi negara," kata Marciano. Ia menambahkan, acara tahlilan dan doa bersama untuk mengenang pahlawan revolusi itu tidak hanya sebagai ritual yang sering dilakukan oleh TNI, tetapi sebagai upaya menanamkan nilai kepahlawanan dalam bentuk patriotisme yang diwariskan oleh generasi penerus bangsa. Sementara itu, Letjen Hotmangaraja Panjaitan yang merupakan anak dari pahlawan revolusi Mayjen DI Panjaitan, mengatakan, banyak pahlawan revolusi yang telah menjadi korban keganasan PKI pada 30 September 1965 lalu. "Namun, kami ikhlaskan pengorbanan mereka untuk menjadikan pemicu bagi kami dan menjadi cita-cita TNI dalam memperjuangkan ideologi bangsa Indonesia," katanya. 2010/9/30 ChanCT <[email protected]>

tabik,

Arifadi Budiarjo [email protected] 0811153687 BB Pin :2175B27A

"Dimanapun yang memperbarui itu generasi muda" - YB Mangunwijaya

218 | P a g e


8/08/2001 12:40 WIB

Misteri CIA di Seputar G30S (1) Soekarno Diduga Tahu Penculikan Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, Dua pekan lalu, publik Indonesia dikejutkan dengan kabar ditariknya dokumen rahasia tentang kiprah pemerintahan AS pada saat terjadinya Gerakan 30 September 1965 (G 30S). Padahal, baru beberapa hari sebelumnya, dokumen itu dibuka menyusul dilantiknya Megawati Soekarnoputri, putri mantan Presiden Soekarno, menjadi presiden RI ke-5. Menariknya, penarikan dokumen tersebut terjadi bukan karena protes. Sejak dibuka diam-diam, tak satu pun pihak yang menyatakan keberatan atas isi dokumen. Ini jelas suatu keanehan. Adakah yang janggal dalam peristiwa itu? Siapa saja yang sebenarnya terlibat versi CIA dalam tragedi tersebut? Meski sudah ditarik, tak urung beberapa copy dokumen tersebut telah beredar. Berikut beberapa bagian dari dokumen tersebut, khususnya yang menjelaskan apa yang terjadi di elite politik RI dalam kurun waktu Oktober 1965-Maret 1966. Di poin pertama pada bab yang berjudul, "Kudeta dan Reaksi Perlawanan : Oktober 1965 - Maret 1966," begitu terjadi operasi penculikan para jenderal, CIA langsung mencurigai keterlibatan Soekarno. Namun tak dijelaskan apa yang mendasari kecurigaan tersebut. Berikut teks dokumen CIA yang ditujukan kepada Presiden AS Lyndon Johnson. Menariknya, memorandum tersebut dikirim 1 Oktober 1965 pukul 07.20 AM waktu Washington DC, atau hanya selisih beberapa jam dari peristiwa pembunuhan para jenderal. Memorandum untuk Presiden Johnson Washington, 1 Oktober 1965, 7:20 pagi (Berikut teks laporan situasi oleh CIA) Sebuah gerakan kekuatan yang mungkin telah menyebabkan implikasi yang jauh sedang terjadi di Jakarta. Kelompok yang menamakan dirinya "Gerakan 30 September" mengklaim telah mencegah "kudeta jenderal' di Indonesia. Sejumlah jenderal dan politisi telah ditangkap, dan rumah kediaman Menteri Pertahanan Jenderal Nasution dan Panglima ABRI Jenderal Yani berada di bawah pengawasan tentara. Keputusan yang dikeluarkan oleh Letkol. Untung, Komandan Pasukan Pengawal Presiden (Cakrabirawa-red) menyatakan bahwa pemerintahan akan diatur oleh Dewan Revolusi Indonesia. Menurut keputusan tersebut, dewan akan meneruskan kebijakan pemerintah yang sudah ada dan keanggotaan dewan akan segera diumumkan. Belum ada keterangan mengenai peran aktif Presiden Soekarno. Radio pemerintah RRI adalah yang pertama kali mengumumkan bahwa Gerakan 30 September diorganisir untuk "menyelamatkan Presiden Soekarno yang kesehatannya mengkhawatirkan." Gerakan 30 September kemudian menyatakan bahwa Soekarno aman dan "terus menjalankan kepemimpinan bangsa." Kelompok Gerakan 30 September mengklaim rencana kudeta oleh para Jenderal bersumber dari Amerika. Jaringan telepon eksternal di Kedutaan AS sempat terputus 3 jam sebelum RRI mengumumkan bahwa "kudeta" telah digagalkan. Aparat tentara ditempatkan di Kedutaan AS. Tujuan yang ingin segera dicapai oleh Gerakan 30 September tampaknya adalah untuk menyingkirkan setiap peran politik oleh elemen-elemen ABRI yang anti-komunis dan perubahan

219 | P a g e


dalam kepemimpinan ABRI. Tindakan terhadap elemen ABRI serupa tampaknya juga direncakan di luar Jakarta. Masalah ini bisa saja digunakan untuk membentuk aktivitas baru yang anti-Amerika. Tampaknya mungkin saja Soekarno tahu sejak awal gerakan ini dan tujuannya. Namun langkah terpenting menyangkut timing dan detil rencana tampaknya dipegang oleh Wakil I Perdana Menteri Subandrio dan pemimpin komunis yang dekat dengan Soekarno. 8/08/2001 13:20 WIB

Misteri CIA di Seputar G 30S (2) ABRI Salip Soekarno, 5 Oktober Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, Masa-masa antara 1-5 Oktober 1965 adalah saat yang genting. Bagaimana mengantisipasi G 30S dan siapa dalang gerakan itu masih menjadi spekulasi. Kedubes AS sempat panik dan ingin mengevakuasi warga AS yang di Indonesia, namun upaya itu dicegah setelah mendapat saran seorang jenderal ABRI. Yang menarik, CIA pun segera menganalisa lebih jauh apakah Presiden Soekarno tahu persis gerakan itu? Kesimpulannya, ada 2 spekulasi. Soekarno tahu persis geralan itu dan mencoba memancing reaksi, kedua, Soekarno tak tahu menahu karena ia dibodohi pelaku G 30S. Sementara itu, di tengah situasi itu, ABRI bergerak cepat. CIA mensinyalir ABRI sengaja akan mempergunakan momentum pemakaman 6 jenderal sebagai wahana meraih simpati masyarakat. Sekaligus, mereka akan menenggelamkan kharisma Soekarno. Berikut memorandum yang menyebutkan hal tersebut. Memorandum dari Direktur Wilayah Timur Jauh (Blouin) kepada Asisten Menteri Pertahanan untuk Urusan Keamanan Internasional (McNaughton) Washington, 4 Oktober 1965 Masalah: Situasi di Indonesia. Situasi di Indonesia tengah dilanda keresahan dan Presiden Soekarno tampaknya berupaya keras untuk mempertahankan kesatuan nasional di tengah-tengah meningkatnya perseteruan antara ABRI dan kelompok-kelompok yang mendukung Gerakan 30 September. Tubuh para pejabat militer yang ditembak pada awal usaha kudeta 30 September lalu telah ditemukan. Ada laporan telah terjadi tindak 'kebrutalan' pada tubuh mereka, dan ABRI dengan bermodalkan pada insiden ini ingin mencari dukungan publik atas posisinya. Akan tetapi, Soekarno telah mengisyaratkan bahwa dirinya belum siap bergerak melawan PKI, Angkatan Udara, Subandrio atau elemen-elemen lainnya yang mungkin terlibat dalam perebutan kekuasaan 30 September. Ada laporan yang mengindikasikan bahwa Soekarno berada di tangan Angkatan Udara sampai hari Minggu dan tidak tahu situasi yang sebenarnya. Laporan lainnya menyebutkan bahwa Soekarno kini sangat menyadari apa yang telah terjadi dan tahu siapa yang jadi dalangnya. ABRI telah melarang koran PKI - Harian Rakyat -- terbit namun belum bertindak apapun terhadap markas PKI. Jenderal Seoharto, yang tampaknya memiliki kontrol yang kuat terhadap situasi militer di dalam dan sekitar Jakarta, pergi ke RRI hari ini, dengan pidatonya yang berapi-api ia mengutuk Angkatan Udara atas perannya dalam kudeta dan upayanya mencari dukungan publik dengan menyebut-nyebut soal tindakan brutal terhadap pada jenderalnya. Ini merupakan indikasi pertama yang kita dapat bahwa ABRI mungkin saja bersedia mengikuti kebijakan Soekarno yang coba membelokkan peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini.

220 | P a g e


Evakuasi Warga Amerika Sejauh ini belum ada satupun keberangkatan warga AS dari Jakarta via pesawat terbang komersial, meski pihak Kedutaan memperkirakan bahwa itu mungkin baru dimulai hari ini. Seorang pejabat tinggi Indonesia (Jenderal Rubiono) mengatakan kepada Kedutaan AS, tidaklah bijak mengevakuasi warga Amerika pada saat ini karena hal itu akan menunjukkan kurangnya kepercayaan pada kemampuan ABRI untuk mengatasi situasi. Sebaliknya, ada laporan bahwa Letkol Untung tengah berada di Jawa Tengah dan sedang mengatur beberapa batalyon untuk kembali melakukan aksi terhadap ABRI dan pemimpin PKI Aidit kini sedang bersembunyi. Estimasi Situasi Ada beberapa penilaian dari terjadinya peristiwa belakangan ini, yang semuanya didukung oleh beberapa informasi yang, kadang kala bertentangan. Namun ada 2 hal utama, yakni: 1. Soekarno mengetahui sesungguhnya apa sedang terjadi sejak awal dan bersikap menunggu sampai ia bisa melihat siapa yang akan muncul paling depan (diduga ia mengharapkan kudeta trio Untung-Subandrio-Dani akan berhasil dan Panglima ABRI tak lagi menjadi ancaman terhadap kebijakannya yang pro-Peking). 2. Soekarno telah dibodohi untuk percaya bahwa kudeta Untung Cs dilakukan untuk menyelamatkan dirinya dari sebuah kudeta oleh ABRI yang disponsori AS, dan kini ia mulai percaya bahwa Angkatan Udara PKI terlibat dalam upaya menyingkirkan lawan kuat mereka satusatunya, ABRI. Jika perkiraan (1) di atas benar, maka Soekarno akan melakukan apa saja untuk mencegah ABRI menghancurkan Angkatan Udara dan PKI, dan ia akan melanjutkan kebijakan terdahulunya yang menerapkan hubungan dekat dengan Peking dan PKI, yang akan merugikan kita. Ia telah melakukan beberapa upaya untuk mengesankan bahwa insiden ini semata-mata merupakan pertikaian antar lembaga. Jika kita anggap estimasi (2) tersebut benar, maka ABRI akan diberikan otoritas lebih dan orangorang seperti Subandrio, Dani dan Untung akan keluar. Tapi, Soekarno mungkin takut bila ia membiarkan ABRI mengambil tindakan terlalu cepat terhadap Gerakan 30 September, dan khususnya terhadap PKI, perang sipil akan meluas dan memecah belah negara, akibatnya pulaupulau tertentu rentan terhadap penetrasi asing. Dengan bergerak perlahan dan berupaya menunjukkan kesatuan nasional, ia mungkin bisa mencegah disintegrasi bangsa dan tetap mengatur elemen-elemen yang coba menggulingkan pemerintah. Saya cenderung untuk mengira bahwa Soekarno tahu, setidaknya sebagian, apa yang terjadi sejak awal dan ia sekarang berusaha untuk bersikap sewajarnya, menjaga prestise dirinya tetap utuh. Pertanyaannya adalah, apakah ABRI yang telah menunjukkan kekuatan dan kesatuannya, akan mengizinkan Soekarno menjalankan kontrol pemerintah yang dulu diterapkannya. Dalam berbagai peristiwa, citra Soekarno telah memudar. Dua hari mendatang kita akan bisa tahu banyak. Jika ABRI menjadikan peringatan Hari ABRI (5 Oktober) sebagai prosesi besar pemakaman para jenderalnya, maka momentum itu bisa menempatkan ABRI dalam posisi terdepan dan bukannya Soekarno. Akan tetapi, kita tak bisa mengesampingkan kekuatan Soekarno memanipulasi situasi dengan cara apapun yang ia inginkan, yang baik atau yang buruk. Mungkin sekarang tak ada orang lain di Indonesia yang bisa menjaga keutuhan bangsa, dan ABRI mungkin menganggap faktor ini lebih penting daripada melakukan tindak pembalasan terhadap Angkatan Udara dan PKI.

221 | P a g e


E.J. Blouin Direktur Wilayah Timur Jauh 8/08/2001 14:40 WIB

Misteri CIA di Seputar G 30S (3) Kedubes Minta AS Dukung ABRI Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, Kedubes AS di Indonesia, merekomendasikan pemerintah AS untuk membantu segala langkah ABRI mengatasi G 30S. Karena inilah saat yang tepat untuk mengenyahkan komunisme dari Indonesia. Namun bantuan harus secara diam-diam. Berikut dokumen yang mengungkapkan hal itu. Telegram dari Kedutaan AS di Indonesia kepada Deplu AS Jakarta, 5 Oktober 1965 No.868 1. Berbagai peristiwa selama beberapa hari terakhir telah menyebabkan PKI dan elemenelemen pro-Komunis bersikap defensif dan mereka mungkin akan memicu ABRI untuk pada akhirnya bersikap efektif terhadap Komunis. 2. Pada waktu yang bersamaan kami menyaksikan hal yang tampaknya seperti pengalihan kekuasaan dari tangan Soekarno ke seseorang atau beberapa orang yang identitasnya belum diketahui, yang mungkin mendatangkan perubahan kebijakan nasional. 3. Sekarang, kunci persoalan kita adalah apakah kita bisa membentuk perkembangan ini agar menguntungkan kita. 4. Beberapa panduan berikut mungkin bisa memberikan sebagian jawaban atas bagaimana sikap kita seharusnya: A. Hindari keterlibatan yang terang-terangan karena seiring berkembangnya perebutan kekuasaan. B. Akan tetapi, secara tersembunyi, sampaikan dengan jelas kepada tokoh-tokoh kunci di ABRI seperti Nasution dan Soeharto tentang keinginan kita membantu apa yang kita bisa, sementara di saat bersamaan sampaikan kepada mereka asumsi kita bahwa kita sebaiknya menjaga agar setiap bentuk keterlibatan atau campur tangan kita tidak terlihat. C. Pertahankan dan jika mungkin perluas kontak kita dengan militer. D. Hindari langkah-langkah yang bisa diartikan sebagai tanda ketidakpercayaan terhadap ABRI (contohnya memindahkan warga kita atau mengurangai staf). E. Sebarkan berita mengenai kesalahan PKI, pengkhianatan dan kebrutalannya (prioritas ini mungkin paling membutuhkan bantuan kita segera, yang dapat kita berikan kepada ABRI jika kita bisa menemukan jalan untuk melakukannya tanpa diketahui bahwa hal ini merupakan usaha AS). F. Dukung seluruh masukan informasi dan sarana-sarana lainnya yang ada untuk bisa menyatukan ABRI. G. G. Ingatlah selalu bahwa Moskow dan Peking adalah akar konflik menyangkut Indonesia, dan bahwa Uni Soviet mungkin akan lebih sejalan pemikirannya dengan kita dibanding saat ini. Ini akan

222 | P a g e


menjadi subyek pada pertemuan Country Team kita mendatang dan mungkin kita bisa memberikan rekomendasi untuk mengeksploitir fenomena ini. H. Untuk sementara waktu, terus dan pertahankan sikap low profile. 5. Kami akan memberikan rekomendasi selanjutnya karena tampaknya hal-hal inilah yang paling sesuai untuk situasi yang tidak diragukan lagi akan berkembang cepat atau setidaknya belum pasti ini. Green Duta Besar AS untuk Indonesia 8/08/2001 16:0 WIB

Misteri CIA di Seputar G 30S (4) Washington Setuju Bantu ABRI Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, Permintaan Kedubes AS agar AS membantu ABRI (sekarang TNI) menumpas G 30S disanggupi pemerintah AS di Washington. Dalam rapat kabinet, AS mensinyalir G 30S adalah upaya Soekarno untuk mengukuhkan kekuasaannya. Namun dipesankan, agar bantuan dilakukan jika diminta. Surat balasan pemerintah AS melalui Departemen Luar Negeri tersebut tertanggal 6 Oktober 1965, selang dua hari dari surat yang dikirimkan oleh Kedubes AS. Berikut isi surat tersebut. Telegram dari Deplu AS ke Kedutaan AS di Indonesia Washington, 6 Oktober 1965, 7.39 malam No. 400 (jawaban atas telegram no. 868) 1. Berdasarkan laporan pertemuan Kabinet 6 Oktober yang baru diterima via FBIS, jelas bahwa Soekarno berupaya membangun kembali status quo dengan mencuatkan hantu imperialisme pengeksploitasi perbedaan-perbedaan Indonesia dan menahan tindakan balas dendam ABRI terhadap PKI dengan alasan untuk mempertahankan kesatuan nasional. 2. Seperti yang telah Anda sampaikan, pertanyaan utama adalah apakah ABRI bisa mempertahankan momentum sikap ofensifnya terhadap PKI di hadapan manipulasi politik yang dilakukan Soekarno. 3. Soekarno, Subandrio, dan para simpatisan PKI di Kabinet akan waspada terhadap setiap bukti yang menguatkan dugaan mereka bahwa NEKOLIM akan berusaha mengeksploitir situasi. Kami yakin pentingnya kita tidak memberikan kesempatan bagi Soekarno dan sekutunya untuk menyatakan bahwa mereka akan diserang NEKOLIM dan bahwa kita tidak memberikan Subandrio dan PKI bukti-bukti bahwa pemerintah AS mendukung ABRI untuk melawan mereka. 4. ABRI tampak jelas tidak membutuhkan bantuan materi dari kita pada poin ini. Selama bertahun-tahun hubungan inter-service dikembangkan lewat program latihan, program aksi sipil dan MILTAG, begitu pula dengan jaminan reguler terhadap Nasution, harus diingat jelas dalam benak para pemimpin ABRI bahwa AS mendukung mereka jika mereka membutuhkan bantuan. Menyangkut paragraf 4b dan c (dalam telegram bernomor. 868), kita harus mengadakan kontak yang esktra hati-hati dengan ABRI dengan tidak mengurangi maksud baik kita untuk menawarkan bantuan kepada mereka. Mengingat kondisi emosional Nasution saat ini ada baiknya Anda menghindari kontak langsung dengannya kecuali kalau ia yang memulai.

223 | P a g e


5. Kami bermaksud dan sedang melaksanakan program informasi dan VOA (Voice of America) berdasarkan sumber-sumber Indonesia dan pernyataan resmi dari pemerintah tanpa memasukkan opini kita. Setidaknya dalam kondisi saat ini, kita yakin bahwa berlimpahnya bahan informasi yang menyalahkan PKI atas perannya terhadap kebrutalan 30 September bisa diperoleh dari RRI dan media Indonesia. 6. Menyangkut paragraf 4d, kami setuju bahwa evakuasi warga yang terburu-buru tidak diperlukan saat ini. 7. Kami menanti rekomendasi selanjutnya dari Kedutaan tentang bagaimana langkah kita selanjutnya. Ball Pejabat Menteri Luar Negeri AS 8/08/2001 16:40 WIB Misteri CIA di Seputar G 30S (5) CIA Sebut Soeharto Oportunis Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, CIA serius memantau perkembangan Indonesia pasca G 30S. Gerak cepat Pangkostrad Mayjen Soeharto juga diamati. CIA mencatat jenderal satu ini punya kecenderungan politik dan merupakan jenderal oportunis. Satu hal dari sikap Soeharto tersebut terlihat dari penolakannya terhadap sosok Mayjen Pranoto Reksosamudro. Semula Presiden Soekarno mengangkat Pranoto sebagai pemimpin sementara ABRI dimaksudkan untuk menjadi penengah. Pranoto diharap mampu melindungi sayap kiri yang pada kondisi itu sedang terpojok. Namun, Soeharto mengacuhkan Pranoto. Ia tidak suka. Lebih jauh, Soeharto bahkan berani mengarahkan moncong senjata ke arah Istana dan menuduh PKI serta AU terlibat G 30S. Berikut dokumen CIA yang menyebut analisa tersebut. Memorandum CIA (Central Intelligence Agency) Washington, 6 Oktober 1965 OCI No. 2330/65 Perubahan di Indonesia Ringkasan ABRI yang baru mengalami apa yang tampaknya merupakan kudeta sayap kiri pada 1 Oktober (30 September WIB), untuk sementara waktu memegang kontrol penuh atas Indonesia. ABRI -- sekarang TNI -- akan menggunakan kesempatan untuk mengambil langkah tegas terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) dan elemen-elemen yang terkait dengannya. Namun ABRI masih ragu untuk mengambil tindakan ini tanpa persetujuan Presiden Soekarno. Soekarno, yang mementingkan kesatuan nasional dan mungkin mengkhawatirkan meningkatnya kekuatan ABRI, menganggap bahwa situasi saat ini adalah masalah politik yang membutuhkan penyelesaian politik dan ia berharap untuk menyelesaikannya sendiri. Ia tampaknya berupaya untuk berkonsiliasi dengan sayap kiri dan mengembalikan PKI ke posisi politik yang sempat mereka duduki sebelum peristiwa 1 Oktober. Pada 1 Oktober sebuah kelompok yang menamakan dirinya "Gerakan 30 September" menculik enam jenderal ABRI, termasuk Panglima ABRI Jenderal Ahmad Yani, dan kemudian membunuhi mereka. Gerakan ini dipimpin oleh Letkol. Untung, komandan batalyon dalam pasukan pengawal Presiden Soekarno, Cakrabirawa. Gerakan ini tampaknya juga didukung oleh beberapa elemen Angkatan Udara dan yang pada awalnya secara terbuka didukung oleh Kepala Staf Angkatan Udara Omar Dani.

224 | P a g e


Juga terlibat elemen ABRI yang pro-komunis dari Jawa Tengah dan anggota Pemuda Rakyat organisasi pemuda PKI yang merupakan barisan tentara khusus PKI, dan GERWANI - barisan wanita Komunis. Sebuah pesan yang dibacakan lewat Radio Jakarta pada 1 Oktober (pagi) menyatakan bahwa tindakan Untung didukung oleh tentara kesatuan lain dari ABRI dan bahwa "Gerakan 30 September" dilakukan untuk mencegah kudeta "jenderal" yang disponsori AS. Pesan tersebut menyatakan bahwa Presiden Soekarno dan target lainnya dari "kudeta jenderal" kini berada di bawah perlindungan Gerakan. Tak lama sesudah itu 45 anggota "Dewan Revolusi" sayap kiri diumumkan. Hampir setengah dari anggota Dewan terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah, beberapa dari mereka adalah pejabat tinggi dan tak ada satupun yang bersikap antikomunis. Pada 1 Oktober malam, Jenderal Suharto, Panglima KOSTRAD menginformasikan kepada seluruh jajaran militer tentang absennya Jenderal Yani yang telah diculik, ia lantas mengambil alih tampuk kepemimpinan ABRI. Ia melakukan hal ini dengan pengertian dan kerja sama Angkatan Laut untuk menghancurkan "Gerakan 30 September". Dua jam kemudian RRI mengumumkan bahwa ABRI telah menguasai situasi, dan polisi telah bergabung dengan ABRI dan Angkatan Laut untuk menghancurkan 'gerakan revolusi', dan bahwa Presiden Soekarno serta Menteri Pertahanan Jenderal Nasution (yang menjadi target kelompok Untung) selamat. Pada 1 Oktober malam, Letkol Untung tampaknya telah melarikan diri ke Jawa Tengah dengan harapan menjalin kekuatan dengan elemen pro-Komunis di propinsi itu. Siaran berulang-ulang tentang seruan Presiden Soekarno untuk pemulihan ketertiban dan kuatnya orang-orang yang pro-Soekarno, pro-ABRI dari Jenderal Sabur - atasan Untung di pasukan Cakrabirawa dan Jenderal Suryosumpeno - pimpinan ABRI di Jawa Tengah, tampaknya telah menciutkan jumlah para pengikut Untung. Namun laporan tentang berapa jumlah pendukung Untung bervariasi. Ada yang menyebut sekitar 110 tentara sampai beberapa batalyon. Pada 4 Oktober, Kepala Staf Angkatan Udara Omar Dani yang oleh Presiden Soekarno telah dinyatakan tidak bersalah dalam Gerakan 30 September, menyatakan dirinya tidak terkait dengan gerakan. Dalam siaran khususnya, ia berterima kasih kepada Soekarno atas kepercayaannya pada Angkatan Udara dan menegaskan tindakan tegas akan diambil terhadap setiap personil Angkatan Udara yang terlibat dalam gerakan. Sementara itu, Presiden Soekarno melakukan manuver untuk memastikan kontrolnya atas situasi. Pada 2 Oktober, ia memanggil semua pimpinan militer dan Wakil Perdana Menteri II Leimena untuk mengadakan rapat guna menyelesaikan insiden 30 September segera. (Wakil PM Subandrio berada di Sumatra Utara namun segera pulang dan berada di Bogor bersama Soekarno; Wakil PM III Chaerul Saleh tengah dalam perjalanan pulang ke Indonesia dari Cina). Kemudian Soekarno menyiarkan ke seluruh bangsa bahwa dirinya secara pribadi masih memegang tampuk kepemimpinan ABRI, dan menunjuk Jenderal Pranoto, kepala administrasi ABRI dan Jenderal Soeharto untuk menjalankan pemulihan keamanan. Berdasarkan siaran oleh Komando Operasi Tinggi (KOTI) pada 3 Oktober terungkap bahwa Pranoto hanya sebagai 'pembantu presiden'. Soeharto, yang lama dikenal sebagai seorang politikus dan mungkin saja oportunis, muncul pada situasi ini sebagai pemimpin militer yang tangguh dan tampaknya amat anti-Komunis. Sebaliknya, Pranoto, tidak dekat dengan para pejabat yang merindukan kepemimpinan Yani dan Nasution dan jelas tidak disukai oleh Soeharto dan koleganya. Soekarno menyatakan dirinya menunjuk Pranoto pada saat krisis ini adalah sebagai cara konsiliasi dan melindungi sayap kiri, dan

225 | P a g e


tampaknya ia juga sengaja melakukan hal ini untuk mencegah perpecahan di kalangan ABRI. Kedutaan AS di Jakarta telah mengkonfimasikan laporan bahwa pasukan pengawal istana dari Soekarno dan tentara Angkatan Udara melindungi Soekarno dan Omar Dani di Bogor. Dilaporkan pula, tentara Soeharto telah mengarahkan senjatanya ke arah istana. Pihak Kedutaan AS kini percaya bahwa tentara Soeharto memiliki akses ke Soekarno namun mereka tidak menguasainya. Soekarno menolak saran dari ABRI untuk mengambil langkah tegas terhadap para pemimpin "Gerakan 30 September" dan PKI. Pada 4 Oktober, ia menyatakan kepada para jenderal ABRI bahwa situasi ini pada dasarnya melibatkan isu politik, sehingga ketenangan dan ketertiban diperlukan untuk solusinya, dan bahwa para jenderal harus membiarkan penyelesaian politik pada dirinya. Para jenderal yang awalnya puas dengan adanya harapan untuk menghancurkan komunis, namun tampak kecewa setelah pertemuan mereka dengan Soekarno. Tampaknya, beberapa jam sebelum pertemuan 4 Oktober antara Soekarno dengan para jenderal ini, Soeharto mengeluarkan pernyataan publik yang tidak biasanya, yang mengimplikasikan keraguan dan kritik terhadap presiden dan menuduh Angkatan Udara dan PKI terlibat dalam "Gerakan 30 September". Ia menyebutkan jenazah telah ditemukan di dalam sebuah sumur di lingkungan markas besar Angkatan Udara Halim di Jakarta. Ia menyatakan bahwa daerah dekat sumur itu telah digunakan sebagai pusat latihan angkatan udara untuk para sukarelawan dari Pemuda Rakyat (organisasi pemuda komunis) dan GERWANI (organisasi perempuan komunis). Berdasarkan fakta ini, menurut Soeharto, mungkin saja benar pernyataan Presiden, Panglima Tertinggi, Pemimpin Besar Revolusi, bahwa angkatan udara tidak terlibat dalam masalah ini. Namun tidaklah mungkin bila tidak ada kaitan dengan masalah ini di antara elemen angkatan udara itu sendiri. 8/08/2001 17:47 WIB

Misteri CIA di Seputar G 30S (6) Letkol Untung Hanyalah Alat Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, Analisis CIA menyebutkan, komandan G 30S Letkol Untung Sutopo hanyalah alat belaka. Ia bukanlah dalang. Lantas siapa bosnya? Soal ini CIA tak tahu. Bisa jadi pejabat ABRI yang korup atau faksi komunis yang hendak memanfaatkan kesempatan. Cerita soal adanya faksi komunis ini sangat mungkin. Menurut laporan, memang ada tentara komunis di dalam pasukan Untung. Untung sendiri adalah muslim taat. Untung bergerak, setelah Soekarno merestui penculikan para jenderal yang direncanakan PKI. Namun perlu dicatat, Soekarno tak setuju dan tak mengira bila ada pembunuhan. Berikut analisis CIA yang disampaikan 6 Oktober 1965. Memorandum CIA (Central Intelligence Agency) Washington, 6 Oktober 1965 OCI No. 2330/65 Jenderal Sabur dalam kapasitasnya sebagai Sekjen Komando Operasi Tinggi (KOTI) menyiarkan tentang peringatan Soekarno pada 4 Oktober kepada para jenderal dan panglima perang. Menurut Sabur, Soekarno telah memerintahkan mereka yang hadir saat itu, dan termasuk seluruh warga Indonesia untuk tidak saling berseteru satu sama lain karena akan "membahayakan perjuangan kita dan melemahkan kekuatan kita".

226 | P a g e


Sabur menyatakan penyelesaian insiden 30 September akan ditangani langsung secara pribadi dan secepatnya oleh Presiden. Ia mengutip ucapan Soekarno yang memperingatkan para pimpinan militer untuk tidak masuk ke dalam perangkap taktik (mungkin imperialis atau neokolonialis) untuk melemahkan kita dari dalam sebelum nantinya menyerang kita. Menurut Sabur, Soekarno secara spesifik memerintahkan para panglima perang untuk menyadari bahaya intrik-intrik dari musuh kita, tetap waspada dan terus memperkuat kesatuan. Soekarno juga mengatakan bahwa mereka yang menjadi korban "gerakan 30 September" adalah pahlawan revolusi dan ia mengajak semua berdoa untuk jiwa mereka. PKI yang telah menyatakan dukungannya terhadap "Gerakan 30 September' melalui surat kabarnya Harian Rakyat, kini banyak berdiam diri. Pimpinan PKI tampaknya sedang menyembunyikan diri. Menurut sebuah sumber rahasia, kebijakan PKI kini adalah untuk menyangkal "Gerakan 30 September". Anggota-anggota partai yang ketahuan mendukung pemberontakan itu akan dianggap oleh PKI sebagai orang yang salah jalan. Banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai "Gerakan 30 September". Kebanyakan soal seputar Soekarno. Apakah Soekarno sebelumnya telah mengetahui "Gerakan 30 September" dan tujuannya? Apakah benar ia sempat berada di bawah perlindungan anggota gerakan atau apakah ia pergi (seperti yang telah diumumkannya) ke markas Angkatan Udara Halim - markas Kepala Staf Angkatan Udara Omar Dani dan mungkin juga markas gerakan 30 September - atas kemauannya sendiri pada 1 Oktober karena pikirnya ia memang sebaiknya berada dekat bandara? Atau apakah kehadirannya di sana sebagai indikasi bahwa ia, seperti halnya Angkatan Udara dan PKI secara terbuka dan terang-terangan mendukung gerakan? Atau apakah ini bagian dari rencana melarikan diri, yang diatur oleh Jenderal Sabur, untuk membawa Soekarno keluar Jakarta dan menuju Bogor? Apakah sakit Soekarno selama malam menjelang Gerakan 30 September memotivasi terjadinya insiden - meski sebelumnya ia memang sudah sakit tapi mungkin saja ini sebenarnya bagian dari rencana? Pertanyaan lain tersisa mengenai Letkol Untung dan pimpinan PKI. Banyak laporan yang menyatakan atau menduga Untung semata-mata adalah korban; menurut sebuah sumber, ia adalah penganut Islam yang taat, yang terjebak ke dalam permainan korup para pejabat tinggi ABRI. Jika ia hanya alat dan tameng - dan ini tampaknya benar - jadi siapa sesungguhnya dalangnya? Atau apakah beberapa rencana oleh berbagai elemen menjadi bercampur dan masing-masing rencana digunakan untuk membenarkan rencana lainnya? Ada laporan yang bisa dipercaya bahwa PKI pada bulan Agustus telah membahas sebuah contingency plans yang akan dijalankan bila Soekarno meninggal dalam beberapa hari atau minggu mendatang. Setidaknya ada satu laporan yang menyebutkan bahwa Soekarno menyetujui penangkapan - oleh siapa penangkapan itu tidak diketahui - jenderal-jenderal yang anti-komunis namun ia tidak mengetahui adanya rencana untuk membunuh mereka. Jika ia tahu, pasti ia tak akan menyetujuinya. Sebuah sumber pejabat tinggi ABRI (pernah menjadi dokter Soekarno dan tokoh kunci dalam komunikasi ABRI), yang sering kali blak-blakan mengenai urusan internal, pada 3 Oktober mengungkapkan bahwa di antara para pendukung Untung ada beberapa personil Komunis yang bersenjata dan tidak mendapat informasi tentang rencana tersebut. Pasukan Untung termasuk di antara mereka yang pergi ke rumah para jenderal namun tidak jelas siapa yang melakukan penembakan - mengingat personil Komunis yang tidak mendapat informasi

227 | P a g e


itu juga bagian dari grup. Pandangan yang paling mungkin tentang latar belakang insiden "Gerakan 30 September" adalah bahwa Soekarno, Subandrio, dan mungkin pimpinan PKI yang dekat dengan mereka telah mempertimbangkan soal penangkapan beberapa jenderal tertentu. Soekarno dan Subandrio berulang kali di depan publik telah memperingatkan ABRI agar para pimpinannya harus kooperatif dengan "revolusi" atau akan "ditinggalkan". Berpijak dari hal ini, para personil milisi PKI baik yang di dalam maupun di luar Angkatan Udara mungkin menggunakan hal itu untuk membenarkan tindakan terhadap Untung. Pemuda milisi PKI menolak taktik damai yang didukung oleh pimpinan tinggi PKI dan juga Soekarno. Pemilihan waktu aksi mereka bisa jadi dipengaruhi oleh adanya laporan Soekarno menderita sakit pada malam 30 September dan oleh adanya sebagian informasi soal contingency plans PKI jika Soekarno meninggal. Para milisi yang spontan dan mungkin tidak bisa berpikir jernih itu menganggap dengan kematian para jenderal dan pembentukan pemerintah baru akan memaksa Soekarno dan seluruh rakyat Indonesia untuk tunduk kepada mereka. Meski "Harian Rakyat" terang-terangan mendukung gerakan namun tampaknya Ketua PKI Aidit tak menyetujui pembunuhan para jenderal atau bahkan perubahan pemerintah. Situasi Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri tampak menguntungkan bagi PKI dan mengingat Soekarno yang mungkin tak lama lagi meninggal, tampaknya keadaan akan menjadi jauh lebih menguntungkan bagi PKI. Namun motivasi Kepala Staf Angkatan Udara Omar Dani tetap tidak terjawab. Melihat perlawanan ABRI dan langkah Soekarno, banyak pertanyaan tersisa mengenai timbulnya "Gerakan 30 September". Namun poin penting sekarang adalah apakah ABRI akan setuju dengan Soekarno dalam mengatasi situasi. Berdasarkan laporan-laporan mengenai ABRI tampaknya, meski marah dan kecewa dengan pembunuhan enam jenderal mereka, sebagian besar pejabat ABRI tetap akan mendukung Soekarno. Meski ada beberapa individu pejabat ABRI yang mulai meragukan kebenaran kebijakan Soekarno, namun sebagian besar masih enggan untuk menentangnya. Terlebih Soekarno telah menegaskan sikapnya bahwa setiap tindakan terhadap PKI akan dianggap sebagai tindakan antiSoekarno. Akan tetapi, sebagai akibat dari "Gerakan 30 September", untuk sementara ABRI akan tetap menguasai secara politik. Ini didasarkan pada masih diberlakukannya keadaan darurat militer di Jakarta dan kontrol penuh ABRI di beberapa wilayah Indonesia. Langkah Soekarno yang terlalu cepat menunjukkan dukungannya terhadap sayap kiri selama periode ini, akan menyebabkan perbedaan yang kian tajam antara dirinya dan kebanyakan pimpinan ABRI. Ini bisa memicu bertambahnya dukungan publik dan politikus anti-komunis terhadap ABRI. Kesehatan Soekarno tetap menjadi faktor penting dalam menentukan arah situasi. ABRI tampaknya akan lebih bersikap tegas jika presiden mangkat atau tak mampu lagi memimpin dibanding jika presiden masih menunjukkan kekuatannya. Meski Soekarno masih terus mengasingkan diri namun ini tak bisa dijadikan indikasi bahwa kesehatannya telah menurun tajam. Ia mungkin saja menolak hadir di depan publik sampai ia pikir itu ada gunanya bagi kepentingan politiknya. Namun, belakangan ini Soekarno sering mengadakan pertemuan dengan sejumlah pejabat militer dan sipil.

228 | P a g e


8/08/2001 18:30 WIB

Misteri CIA di Seputar G 30S (7) Setumpuk Strategi AS Bantu ABRI Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, Perkembangan cepat yang terjadi pasa G 30S, membulatkan tekad AS untuk membantu ABRI menghadapi komunis. AS menduga Indonesia berpaling pada Jepang. Karena itu, sederet rencana bantuan segera disodorkan. Ternyata seperti yang diungkap dalam perintah Deplu AS bagi Kedubes AS di Indonesia, 29 Oktober 1965, pemberian bantuan itu meliputi banyak hal. Antara lain, kesiapan memberikan bantuan ekonomi via IMF, meyakinkan AS adalah sahabat Indonesia, pemberian bantuan pangan dan mempertimbangkan pengiriman senjata. Berikut bunyi dokumen tersebut. Telegram dari Deplu AS ke Kedutaan AS di Indonesia Washington, 29 Oktober 1965, pukul 3.48 sore No.545 Berikut adalah analisis tentatif kami atas perkembangan situasi di Indonesia dan implikasinya buat AS. Kami ingin tanggapan atau pengamatan Anda untuk dikembangkan menjadi rekomendasi kebijakan kami. Pidato Nasution ada 25 Oktober dan kampanye terbuka melawan Subandrio adalah bukti konklusif pertama bahwa para pemimpin ABRI bertekad untuk memerangi PKI dan para simpatisannya, dan tidak akan melenceng dari tujuannya meski ditentang Soekarno. Pimpinan ABRI semakin menunjukkan perlawanannya terhadap Soekarno. Arah permainan mereka tampaknya akan coba menjauhkan Soekarno dari para penasihatnya yang anti-ABRI, mengasingkannya dan kemudian menggunakannya atau bahkan mungkin menyingkirkannya, jika dibutuhkan. PKI yang kini sedang diburu oleh ABRI, masih bisa melakukan aksi perlawanan dengan menyerang, sabotase atau perang gerilya dengan dalih bahwa ABRI adalah alat kekuatan imperialis dan CIA. ABRI tak akan punya pilihan lain kecuali melawan serangan ini dan akan membutuhkan konsistensi pemerintah untuk mendukung usaha mereka. ABRI tetap mempertahankan perannya yang nonpolitik dan menjauhi ide perebutan kekuasaan. Namun dengan jatuhnya konsep NASAKOM, maka tak ada kesatuan terorganisir yang bisa memberikan arah dan kepemimpinan kepada pemerintah, kecuali ABRI. Cepat atau lambat, akan menjadi semakin jelas bagi pimpinan ABRI bahwa merekalah satu-satunya kekuatan yang mampu menciptakan keteraturan di Indonesia, dan mereka harus mengambil inisiatif untuk membentuk pemerintah gabungan militer atau sipil-militer, dengan atau tanpa Soekarno. Hubungan dengan Red China semakin tegang karena berdasarkan kecurigaan para pemimpin ABRI, Komunis Cina berada di balik kudeta. Uni Soviet telah melancarkan tekanan terhadap ABRI untuk menghentikan aksi serangannya terhadap sayap kiri, bahkan sudah mengisyaratkan bantuan dana Uni Soviet akan dihentikan. ABRI tentu saja tak akan menyerah pada tekanan ini. Jika analisis ini benar, kita bisa lihat beberapa bentuk masalah yang mungkin bisa mempengaruhi kita:

229 | P a g e


a. Seiring dengan pemikiran ABRI untuk membentuk pemerintahan baru, mereka mungkin membentuk pemerintahan sipil atau koalisi sipil-militer untuk menjalankan reformasi ekonomi dan membawa Indonesia ke arah baru yang bebas dari pengaruh luar. b. Komunis Cina semakin menunjukkan pertentangannya dengan Indonesia karena tindakan ABRI terhadap PKI. Ini tak beda jauh dengan sikap Uni Soviet, yang menyalahkan Cina atas terjadinya kudeta. Jika Uni Soviet mendukung usaha PKI menentang ABRI, maka hubungan ABRI dan Uni Soviet akan menegang, namun mereka juga tidak bisa mendukung ABRI. Mungkin Uni Soviet akan memilih bersikap menunggu. Cina dan Uni Soviet mungkin berharap Soekarno tetap berkuasa dan memaksa ABRI untuk menerima kehadiran sayap kiri dalam NASAKOM. c. Jika asumsi kita benar bahwa ABRI harus melanjutkan peperangannya terhadap PKI, dan PKI akan bereaksi, dan bahwa Cina dan Uni Soviet tidak bisa mengabaikan penumpasan PKI ini sehingga mereka akan terus mengkritik ABRI, maka ABRI terpaksa harus menelaah sikapnya terhadap Cina dan Uni Soviet. d. Dari situ hanya ada satu langkah bagi ABRI untuk terus menumpas ABRI, bahwa mereka harus mencari teman dan dukungan lain. Kita perkirakan mereka akan mendekati Jepang, atau kekuatan lainnya, dan tidak diragukan lagi, kita. Mereka akan menyadari bahwa kebijakan domestik dan luar negeri Soekarno dan PKI yang ekstrim telah membawa Indonesia ke kondisi chaos-nya perekonomian, politik dan sosial. Namun berdasarkan pemikiran Soekarno yang telah berlangsung lama, mereka pasti akan raguragu untuk mengatasi ini semua atau curiga dengan bantuan dan saran dari kita. Beberapa hari, minggu atau bulan mendatang, mungkin akan tersedia kesempatan bagi kita untuk mulai mempengaruhi rakyat, seiring dengan mulai pahamnya militer akan masalah dan dilema yang mereka alami. a. Kita hendaknya berusaha meyakinkan mereka bahwa Indonesia bisa selamat dari chaos, dan ABRI merupakan instrumen utama untuk itu. b. Kita harus menunjukkan bahwa Indonesia dan ABRI mempunyai sahabat yang siap menolong mereka. c. Bila kita diminta membantu oleh Nasution kita harus meresponnya dengan mengatakan kita siap membantu. d. Mereka akan membutuhkan pangan, dan kita tegaskan bahwa Palang Merah Internasional bisa memberikannya jika mereka meminta bantuan langsung kepada kita atau lainnya (Jepang, Brazil, Malaysia, Thailand, Taiwan, dan bahkan Republik Korea). e. Anjloknya rupiah dan situasi ekonomi yang buruk mungkin membutuhkan perhatian para pakar segera. Kita bisa nyatakan bahwa IMF bisa memberikan saran dan bantuan, begitu pula dengan kita. Namun hal ini akan membutuhkan perubahan sikap Indonesia terhadap IMF dan negara sahabat. f. Persenjataan dan perlengkapan militer mungkin akan dibutuhkan untuk menangani PKI. (Apakah Uni Soviet akan mensuplai ABRI dengan persenjataan jika itu digunakan untuk menyerang PKI?) g. Dengan berkembangnya situasi, ABRI akan semakin mengerahkan upayanya untuk menumpas PKI, dan kita harus sudah siap dengan kesempatan itu.

230 | P a g e


h. Mungkin sekali ABRI akan datang kepada Jepang pertama kali untuk meminta bantuan. Jepang memiliki kepentingan nasional yang vital atas keberhasilan ABRI melawan PKI dan kestabilan Indonesia. Jepang sendiri sudah mengambil inisiatif. i. Saat ini, Jepang masih terhipnotis dengan Soekarno sebagai pria 'esensial' dan mereka berhati-hati untuk tidak melawannya. Namun bila, situasi berkembang seperti yang kita perkirakan, dan Soekarno akan diasingkan atau dipindahkan, keadaan akan menjadi amat berbeda bagi Jepang. Hingga tahap tertentu, kita akan mengadakan diskusi rahasia dengan Jepang, membandingkan catatan perkembangan yang dimiliki masing-masing pihak dan mengupayakan kerja sama atas pengambilan tindakan yang disepakati. Kita tentu saja, akan mengkonsultasikan ini dengan Inggris, Australia, dan lainnya. Rusk Pejabat Departemen Luar Negeri 8/08/2001 19:47 WIB

Misteri CIA di Seputar G 30S (8) Bantuan AS pun Mengalir Deras Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, Komitmen AS untuk membantu ABRI menghadapi komunis pasca G 30S ditepati. Kepada ABRI diberikan bantuan peralatan komunikasi canggih. Komitmen pemberian bantuan juga datang dari Kasgab militer AS. Beberapa poin soal pemberian bantuan ini tertuang dalam beberapa dokumen penting. Satu ciri yang mutlak, pada pemberian bantuan terhadap ABRI diupayakan setertutup mungkin, mengingat hal itu bisa menjadi bumerang. Presiden Soekarno bisa menjadikannya sebagai alat tuduhan ABRI ditunggangi CIA. Berikut poin-poin penting dalam dokumen tersebut. Memorandum yang disiapkan untuk Komite 303 Washington, 17 November 1965 Perihal: Pengiriman Peralatan Komunikasi untuk Tokoh Penting ABRI Anti-Komunis Ringkasan Maksud proposal operasi ini untuk memastikan bahwa tokoh-tokoh kunci ABRI anti-komunis akan memiliki peralatan komunikasi yang cukup untuk digunakan dalam perlawanannya terhadap Komunis. Peralatan ini tidak tersedia cukup di Indonesia. Kekurangan ini telah mengurangi keefektifan mereka dalam memerangi upaya Komunis menghapuskan pengaruh non-Komunis di pemerintahan mereka. Permintaan peralatan oleh beberapa pejabat tinggi Indonesia mendapat dukungan dari Dubes AS di Indonesia dan disetujui Biro Urusan Timur Jauh Deplu. Ada beberapa risiko dalam pengiriman peralatan ini, namun dengan tindakan pencegahan yang tepat akan meminimalkan risiko. Indonesia saat ini tidak bisa melakukan pembelian peralatan dari AS. Apalagi, berita soal ini tidak saja akan memalukan pemerintah AS, namun juga para pejabat tinggi ABRI di Indonesia. Tindakan hati-hati diperlukan. Pada 5 November 1965, Komite 303 menyetujui permintaan serupa untuk mengirimkan peralatan medis ke Indonesia. Diharapkan Komite 303 akan menyetujui program di atas, yang diperkirakan akan berlangsung sampai waktu tertentu. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan

231 | P a g e


a. Asal mula permintaan: Banyaknya permintaan akan peralatan komunikasi datang (kurang dari 1 baris tulisan dirahasiakan) dari Dubes AS untuk Indonesia, dari pembantu Menteri Pertahanan Nasution, dan dari Jenderal Sukendro. b. Pertimbangan kebijakan AS yang sesuai: Pada 5 November 1965 Komite 303 menyetujui proposal operasional untuk menjawab permintaan Indonesia atas peralatan medis. c. Tujuan Operasional: Kontak tertutup (kurang dari 1 baris dirahasiakan) harus dipertahankan dengan pimpinan ABRI tertentu. d. Teknis e.

Teknis

f. Pelatihan: Beberapa pejabat komunikasi senior ABRI yang qualified, ditentukan oleh Sukendro, akan diberikan (kurang dari 1 baris tulisan dirahasiakan) pelatihan khusus rahasia di lokasi yang aman untuk menggunakan peralatan ini. Mereka akan dijelaskan konsep umum pengoperasian jaringan komunikasi ini; frekuensi antara 42 dan 53 megacycles yang bisa digunakan di Indonesia (agar aman dari monitoring lokal) sehingga dengan spesifikasi ini, penghubung kami bisa menyetel peralatan dengan frekuensi yang diinginkan. g. Pendanaan: Total biaya diperkirakan mencapai (kurang dari 1 baris tulisan asli dirahasiakan). Peralatan itu sendiri kira-kira akan mencapai (kurang dari 1 baris tulisan asli dirahasiakan) untuk pemuatan dan pengepakan. 4. Koordinasi Proposal operasional ini telah direkomendasikan oleh Dubes AS untuk Indonesia dan telah disetujui Departemen Luar Negeri Biro Urusan Timur Jauh. 5. Rekomendasi Komite 303 menyetujui program ini. Memorandum dari Gabungan Kepala Staf kepada Menteri Pertahanan McNamara Washington, 30 Desember 1965 Perihal: Bantuan ke Indonesia Berkaitan dengan pesan terakhir dari Kedutaan AS di Jakarta yang berisikan informasi bahwa Presiden Soekarno mungkin akan digulingkan setelah 1 Januari 1966, Indonesia mungkin meminta bantuan AS. Jika ini terjadi, permintaan bantuan ekonomi mungkin akan cukup besar. Permintaan material militer mungkin tidak banyak. Barang-barang yang mungkin diminta termasuk amunisi, senjata otomatis ringan, kendaraan, radio portabel, dan mungkin suku cadang C-130 dan C-47. Bantuan training mungkin juga diminta. Upaya penjatuhan Presiden Soekarno oleh ABRI bisa menguntungkan kepentingan keamanan AS di sana. Meski ABRI tampaknya tak ingin mencari sekutu asing dalam penerapan kebijakannya, seperti halnya Soekarno dulu. ABRI tampaknya akan menjadi kekuatan tunggal anti-komunis yang paling kuat di Indonesia, namun pada akhirnya pasti akan memerlukan kepemimpinan sipil. Kepentingan AS akan lebih terjamin jika pemerintah baru nanti cenderung pro-Barat. Atau setidaknya netral. Akan tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan kita belum bisa memberikan bantuan militer kepada ABRI: a. Posisi ABRI yang belum pasti dan pemberian bantuan militer AS yang terang-terangan pada saat ini akan cenderung mendatangkan tuduhan oleh Soekarno, Subandrio, Peking dan Moskow bahwa ABRI adalah 'alat imperialisme AS'.

232 | P a g e


b. Mengingat komitmen AS di Asia Tenggara, pemberian bantuan logistik kepada Indonesia harus dievaluasi. Gabungan Kepala Staff merekomendasikan: b1 Amerika Serikat, jika diminta, akan siap memberikan kepada Indonesia sejumlah bahan pangan/obat-obatan untuk menunjukkan dukungan terhadap pemerintah baru. b2 Karena kampanye pimpinan ABRI melawan PKI tampaknya berjalan sesuai rencana dan bantuan militer AS tampaknya tak dibutuhkan untuk keamanan internal, maka untuk saat ini AS hendaknya tidak secara terang-terangan memberikan bantuan militer kepada Indonesia. b3 Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan bersama-sama menyusun kriteria untuk melanjutkan pemberian bantuan militer dan ekonomi. b4

Memorandum ini akan diteruskan ke Menteri Luar Negeri.

Atas nama Gabungan Kepala Staf: David L. McDonald Ketua 8/08/2001 21:13 WIB

Misteri CIA di Seputar G 30S (9) ABRI Lamban, AS Mulai Ragu-Ragu Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, Sikap ABRI yang tak juga berani bertindak keras terhadap Soekarno dan PKI tak urung sempat membuat AS jengkel. AS menganggap para pimpinan ABRI bersikap terlampau hati-hati dalam menghadapi Soekarno. Maksud hati agar tak timbul perpecahan di masyarakat, namun yang didapat kuku komunisme tak juga tercabut. Karena itu, AS pun mulai hati-hati pula menyalurkan bantuan. Presiden AS Lyndon B. Johnson pun sempat bertanya pada Dubes AS Marshall Green untuk memastikan bantuan benar-benar dihentikan. Berikut dokumen yang menyebut hal itu. Telegram dari Kedutaan AS di Indonesia kepada Deplu AS Jakarta, 19 November 1965 No. 1511 1. Kami yakin bahwa AS dan sekutunya harus ekstra hati-hati mengenai pemberian bantuan kepada para jenderal saat ini. Dalam setiap hal, bantuan kita tergantung pada apakah kita yakin ABRI benar-benar berniat tegas menentang Soekarno/Subandrio. Ada indikasi yang membingungkan apakah ABRI akan tetap bersikap tegas atau justru perlahan-lahan akan menuruti keinginan presiden. Yang jelas, kita jangan sampai memberikan bantuan yang akan mendatangkan keuntungan bagi Soekarno yang tetap menjadi kepala negara dan pemerintahan. 2. Saat ini ada bukti-bukti yang membingungkan tentang apakah, kapan dan bagaimana ABRI akan bergerak melawan Soekarno. Selama Soekarno masih berkuasa, ABRI dan anti-komunis mungkin akan cenderung mempertahankan kebijakan "anti-imperialis dan anti-kolonial", yang konsekuensinya adalah terus belangsungnya konfrontasi dengan Malaysia dan sikap anti-Barat. Kami juga menduga keadaan akan semakin chaos sebagai akibat deadlock antara Soekarno dan ABRI yang menyebabkan setiap program pembangunan ekonomi tak mungkin dilakukan, kecuali sampai salah satu kekuatan politik itu disingkirkan.

233 | P a g e


3. Meski AS mengharapkan kondisi yang lebih baik nantinya (masa sesudah Soekarno), kami tidak melihat adanya perbaikan besar posisi AS dalam jangka pendek, bahkan jikapun ABRI bisa bertahan sebagai salah satu struktur kekuasaan. Apalagi, tindakan Soekarno untuk merebut kembali kekuasaannya, tak diragukan lagi akan menggencarkan kebijakan anti-Amerika Serikat. Kami sudah melihat bukti hal ini dalam pidato presiden tentang penarikan biaya Rp 150 juta. (Dalam pidatonya kepada Kabinet 6 November 1965, Soekarno menuntut biaya sebesar Rp 150 juta dari mantan Dubes AS untuk Indonesia Howard Jones karena sengaja menyebarkan ideologi Dunia Bebas ke Indonesia - Airgram 331 dari Jakarta, 16 November). 4.

Karena itu, kami merekomendasikan beberapa hal untuk diajukan di pertemuan:

A. Kita tak akan mengambil langkah apapun yang bisa meningkatkan imeg Soekarno-Subandrio, baik diinginkan ABRI atau tidak. B. Kita sebaiknya tidak memberikan bantuan ekonomi yang signifikan untuk ABRI kecuali dan sampai kita tahu kemana arah mereka secara politik dan ekonomi. (Hal pemberian bantuan yang bisa menolong ABRI mengatasi PKI akan diperlakukan berbeda). C. Kita hendaknya mempertimbangkan pemberian bantuan untuk pemerintah yang murni nonkomunis jika ada perubahan atmosfir karena bantuan ini akan efektif. Marshall Green Dubes AS untuk RI Memorandum Pembicaraan Washington, 15 Februari 1966, pukul 11.55-12.20 Perihal: Indonesia Partisipan: Presiden Johnson, Wakil Menlu William P. Bundy, Dubes Marshall Green, Mr. Robert Komer. Atas permintaan Presiden, Dubes Green membahas situasi dan tren prospektif di Indonesia, menyertakan beberapa rekomendasi umum kebijakan AS dalam berhadapan dengan Indonesia. Dubes menegaskan, meskipun hubungan antara Indonesia dan AS masih jauh dari memuaskan, adanya kudeta pada 1 Oktober (31 September WIB) lalu telah mendorong upaya penumpasan PKI; merosotnya prestise internasional Peking yang diduga terlibat dalam kudeta itu; memburuknya hubungan antara Indonesia dan Komunis Cina; goncangan bagi citra Soekarno sebagai pemimpin 'kekuatan baru' melawan dunia Barat; dan berkurangnya prestise dan dukungan bagi Soekarno di antara rakyatnya. Akan tetapi, Soekarno tetap menjadi Presiden dan pemimpin revoulsi. Hingga tahap tertentu, ia berhasil memainkan kebingungan dan ketakutan lawan-lawannya dalam merebut kekuasaan. Ia tampaknya berhasil membelokkan kembali revolusi ke arah kiri. Ia pintar dan persuasif dan tampaknya fisiknya masih kuat. Menurut Dubes Green, ABRI yang memimpin kelompok oposisi Soekarno, meski tak bersedia melawan Soekarno secara terang- terangan dan frontal, sebenarnya sangat menentang hadirnya PKI dan hubungan dengan Cina. Kelompok oposisi juga menginginkan pemerintahan yang lebih baik. Akan tetapi, didorong oleh rasa khawatir timbulnya kekacauan masyarakat, ABRI masih enggan dan bimbang untuk langsung menentang Soekarno. ABRI juga mungkin ragu untuk mengemban tanggung jawab yang terlalu besar seiring dengan terus memburuknya kondisi politik dan ekonomi Indonesia.

234 | P a g e


Dubes Green merasa bahwa hancurnya perekonomian yang kian parah, khususnya krisis atas valuta asing bisa membuat masalah semakin menggunung dalam enam bulan mendatang atau lebih. Dari waktu ke waktu, situasi di Indonesia akan sangat berantakan, ujarnya. Hal yang tampaknya semakin jelas saat ini adalah kita tengah berada dalam fase transisi antara Soekarno dan penggantinya yang belum diketahui siapa. Dalam situasi ini, menurut Dubes AS hendaknya terus mempertahankan sikap low profile. Dubes menyatakan ia sangat menghargai cara-cara pejabat AS mulai dari Presiden sampai pejabat di bawahnya yang telah berusaha untuk tidak memberikan pernyataan publik tentang Indonesia. Mempertahankan sikap seperti ini sangatlah penting karena apapun yang dikatakan atau dilakukan AS tentang Indonesia bisa menyebabkan distorsi dan salah penafsiran. Kita akan terus dituduh mencoba ikut campur urusan mereka, yang tentu saja tidak kita lakukan dan memang tak seharusnya kita melakukan. Presiden menanyakan apakah semua bantuan AS ke Indonesia, termasuk bantuan ke militer telah dihentikan. Dubes menyatakan sudah, dan ia menyarankan agar AS tidak memberikan dulu bantuan ke Indonesia sampai Indonesia memulai menata kembali negaranya. Ia menyebutkan bahwa Soekarno terang-terangan menentang setiap bantuan AS ke Indonesia, dan hal ini secara diam-diam telah disampaikan pimpinan ABRI kepada kami dan kepada Jepang. Mereka menyatakan, mereka menentang bantuan apapun pada saat ini karena hanya akan menguntungkan Soekarno dan Subandrio. Meski begitu, menurut Dubes kita seharusnya tetap berpikiran terbuka soal bantuan kepada Indonesia. Situasi bisa saja bertambah buruk dan kita bisa memberikan bantuan pangan atas dasar kemanusiaan, juga untuk mencegah timbulnya huru-hara akibat kurang pangan dan kerusuhan yang bisa membahayakan warga asing di Indonesia. Jika Indonesia mulai mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk memperbaiki pemerintahan dan arahnya, maka menurut pendapat Dubes, kita harus siap menawarkan bantuan, bisa lewat sebuah kesepakatan konsorsium atau badan internasional seperti Bank Pembangunan Asia (ADB). Ringkasan Tindakan Presiden menyatakan ia menghargai observasi ini dan ia menyerahkan kepada Dubes untuk membuat detil rekomendasi mengenai waktu dan kondisi yang memungkinkan Amerika Serikat memberikan bantuannya ke Indonesia. 9/08/2001 01:7 WIB

Misteri CIA di Seputar G 30S (10) Cerita Adam Malik pada Dubes AS Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, Sadar langkahnya selalu ditunggu, ABRI mulai menambah tenaga. Politisi sipil yang dekat dengan Soeharto, Adam Malik mengatakan rencana terbaru ABRI pada Dubes AS. Dijamin, ABRI akan siap bergerak. Kejadian itu, malam di awal Maret 1966. Dalam pertemuan dengan Dubes AS Marshall Green itu, Adam Malik menceritakan bagaimana ABRI sudah siap bergerak dengan dukungan 22 batalyon. Menurut Adam Malik, sikap antisipastif ini dipicu tindakan Soekarno sendiri yang berniat memberhentikan Pangkobkamtib Jenderal Soeharto.

235 | P a g e


Semula Green ragu. Soekarno bisa saja memcah ABRI dengan mengumpulkan pati ABRI lainnya. Namun Adam Malik menjamin hal itu tak terjadi. ABRI dalam kondisi solid. Apapun, demi mendengar ocehan ini, Dubes Green pun langsung mengirim telegram ke Washington. Berikut ceritanya. Telegram dari Kedutaan AS di Indonesia ke Deplu AS Jakarta, 10 Maret 1966 No. 2536 1. Menteri Adam Malik, yang tampaknya amat bersemangat, berbeda dari yang pernah saya lihat sebelumnya, mengatakan kepada saya ketika bertemu di suatu tempat kemarin malam, bahwa situasi kini siap meledak. ABRI katanya telah siap bergerak setiap waktu dengan menggunakan 22 batalyon tentara yang setia kepada Jenderal Nasution dan Soeharto di Jakarta dan sekitarnya. 2. Saya katakan padanya saya mengerti bahwa Soekarno berencana memberhentikan Soeharto, benarkah begitu? Ia menyatakan Presiden memang berencana memberhentikan Soeharto dan Adjie; dan Malik berharap Soekarno akan melakukan hal itu karena langkah ini jelas akan mendorong ABRI bergerak melawan Presidium dan membawa perubahan yang telah lama dinantikan. 3. Saya katakan bahwa dulu ketika ABRI tampaknya satu dalam tekadnya, Soekarno mampu menggoyahkan mereka dengan memanggil semua jajaran militer termasuk panglima-panglima wilayah dan membuat mereka setuju pada sikapnya, akibatnya para panglima itu pun bingung menentukan bagaimana sebenarnya sikap mereka. Pekan ini Soekarno telah mengadakan pertemuan serupa itu, apakah sejarah akan kembali terulang? 4. Malik menjawab bahwa menurutnya hal itu tidak akan terjadi. Semua panglima sekarang berdiri di belakang Soeharto, hanya tinggal menunggu perintah darinya. Akan tetapi, ABRI tak akan mengambil langkah inisiatif melawan Soekarno/Subandrio karena ABRI tak mau bersikap agresif, namun tindakan ABRI akan berbentuk serangan balas. Para mahasiswa dan buruh akan terus berdemonstrasi sampai Soekarno/Subandrio terprovokasi untuk mengambil tindakan yang bisa dibenarkan ABRI untuk melakukan serangan balas. Ini bisa berupa pemecatan Soeharto atau Adjie atau Sarwo Edhie atau Mokoginta atau ketia pasukan Cakrabirawa menembaki mahasiswa. Contoh bahwa Soekarno amat mungkin menjadi pemicu tindakan ABRI adalah ketika ia dan Subandrio menginspeksi Departemen Luar Negeri yang diamuk massa pada 9 Maret, Soekarno saat itu amat marah hingga ia memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menembak mahasiswa. 5. Malik juga mengatakan, staf muda Angkatan Udara juga kini terorganisir menjadi tim yang mendukung gerakan anti-Presidium dan merencanakan sabotase pesawat terbang yang terlibat dalam usaha pelarian menteri-menteri kabinet sayap kiri dari Jakarta. 6. Menurut Malik, sejauh ini elemen baru yang paling penting dalam situasi ini dibanding sejak pertemuan kami sebulan lalu adalah gerakan mahasiswa melawan Subandrio dan menteri-menteri kabinet sayap kiri. Mahasiswa ini lebih kuat daripada semua partaidan mampu menarik banyak simpati dan dukungan. Bahkan, gerakan anti-pemerintah yang ada sebelumnya tak ada yang mampu menandingi besarnya dukungan terhadap mahasiswa. Apalagi, aparat tentara dan polisi paling canggung untuk menembak demonstran mahasiswa. 7. Terlebih lagi, serikat-serikat kerja juga mulai beraksi. Sebagian besar serikat kerja akan mendukung mahasiswa dengan bersama-sama berunjuk rasa dan melakukan mogok kerja yang dimulai pekan ini.

236 | P a g e


8. Saya menanyakan pada Malik apakah pemberhentian Nasution telah mendatangkan masalah serius bagi ABRI. Menurutnya, tidak sama sekali. Nasution yang terus mendapat dukungan di seluruh negeri, bisa bertindak lebih efektif di belakang layar dibanding ketika ia masih di Departemen Pertahanan. Nasution dan Soeharto tetap dekat namun lebih baik membiarkan Soeharto berada di depan. Saya tanyakan bagaimana posisi Jenderal Machmud (Panglima Kodam V yang bertanggung jawab atas wilayah Jakarta), kata Malik ia jelas mendukung Soeharto. 9. Akhirnya dan yang terpenting, saya tanyakan Malik tentang situasi keamanan umumnya atas pengaruhnya pada warga Amerika dan properti milik Amerika. Saya sebutkan soal demo mahasiswa ke kantor Subandrio sudah tentu akan mendorong Subandrio untuk membalas atau mengalihkan perhatian. Ia tak bisa menjadikan ABRI atau mahasiswa sebagai target sasarannya, jadi amat mungkin ia akan mengerahkan pasukannya melawan Kedutaan kami. Hal ini sudah pernah terjadi dua kali dalam 2 minggu belakangan. Apalagi saya punya laporan yang agak mengganggu bahwa Soekarno telah menunjukkan kemarahannya yang bisa diarahkan ke Amerika. Ini berarti bahaya bagi penduduk kami. Bagaimana menurut Malik? 10. Malik menjawab, memang tidak diragukan lagi Subandrio akan mencoba aksi anti-Amerika. Akan tetapi, hal ini tak akan mendapat dukungan dari banyak elemen di sini, dan ABRI sudah pasti akan maju melindungi warga Amerika. Menurut Malik, evakuasi komunitas Amerika dari Jakarta tidaklah diperlukan, namun ia menyarankan agar mereka sebisa mungkin tidak menampakkan diri, terlebih selama minggu mendatang saat keadaan akan menjadi amat menegangkan. 11. Saya katakan pada Malik sekali lagi bahwa saya berharap adanya hubungan baru antara pemerintahan kita, hubungan yang produktif dan bermanfaat dari sudut pandang Indonesia, dan pentingnya mencegah terjadinya aksi anti-Amerika. Jika itu sampai terjadi, akan menganggu hubungan kita dan menghapus kesempatan untuk menjalin kerjasama dan persahabatan yang menguntungkan. Ia menyatakan, dirinya sangat paham maksud saya. Ia berpikiran yang sama. Menurutnya, ia kini lebih yakin bahwa segalanya akan berjalan sesuai yang kita inginkan bersama. 12. Saya katakan pada Malik bahwa ia bebas menceritakan percakapan kami pada Nasution dan Soeharto. Malik bilang ia akan melakukannya. Marshall Green Dubes AS untuk RI 9/08/2001 02:3 WIB

Misteri CIA di Seputar G 30S (11) Soekarno Nyaris Jatuh, AS Bersiap Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, Benar kata Adam Malik. Tanggal 11 Maret 1965, atas dasar Supersemar, ABRI bergerak cepat. PKI dibubarkan. Tapi Soekarno belum jatuh. Meski demikian, AS sudah menyiapkan langkah bila pemerintahan berganti. Kesiapan AS ini terungkap dalam memorandum yang diberikan oleh Pembantu Khusus Presiden Walt Rostow kepada Presiden AS Lyndon B. Johnson. Isinya antisipasi yang akan menyusul kejatuhan Soekarno. Berikut dokumen tersebut. Memorandum dari Pembantu Khusus Presiden (Rostow) kepada Presiden Johnson Washington, 8 Juni 1966, pukul 14:35

237 | P a g e


Bapak Presiden: AS mengharapkan Anda membaca lampiran tulisan tentang Indonesia. Ini merupakan ringkasan yang bagus tentang evolusi Indonesia dan kebijakan kita sejak 1 Oktober tahun silam. Poin operasionalnya adalah: jika Soekarno turun, kita akan menghadapi isu bantuan berikut: Ø Tambahan bantuan darurat Ø Penjadwalan ulang utang multilateral Ø Bantuan berjangka panjang (terutama Eropa, Jepang, multilateral, namun mungkin juga beberapa bilateral AS). Ø Kemungkinan, beberapa bantuan kecil militer untuk latihan dan aktivitas sipil. Perencanaan yang diajukan atas masalah ini sangat bagus, bahkan bagi para tokoh penting Kongres yang sudah diberitahukan soal ini. Sejauh ini, mereka cukup simpatik. Belum ada keputusan yang diambil, kecuali Anda berkehendak memberikan petunjuk. Walt 9/08/2001 03:17 WIB

Misteri CIA di Seputar G 30S (12) Pertemuan Soeharto-Dubes AS Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, Keberhasilan Soeharto menjadi pejabat presiden disambut gembira. Tanpa sungkan, Soeharto pun menjalin kontak langsung dengan AS. Ia bertemu dengan Dubes AS Marshall Green, 6 Juli 1967, 3 bulan setelah ia terpilih. Berikut isi pertemuan tersebut, sebagaimana dilaporkan Marshall Green pada Deplu AS. Telegram dari Kedutaan AS di Indonesia ke Deplu AS Jakarta, 7 Juli 1967 No.114. Perihal: Pertemuan dengan Soeharto Selama hampir tiga jam pertemuan dengan Soeharto kemarin malam, saya coba menghilangkan keprihatinan Soeharto atas prospek bantuan AS untuk tahun ini dan tahun mendatang. Dalam percakapan juga dibahas masalah bantuan lainnya, MAP, investasi asing dan isu kebijakan luar negeri. Pembicaraan kami mengenai Vietnam dan masalah sensitif lainnya telah dilaporkan. Soeharto mendukung kebijakan kita atas Vietnam, dan saya menilai, masalah lain juga begitu. Soeharto tampaknya moderat, sepaham dan obyektif. Tujuan utama percakapan saya dengannya adalah membangun basis untuk saling bertukar pandangan lebih sering lagi dengan orang yang sudah hampir dipastikan akan memimpin pemerintah Indonesia di masa mendatang. Namun tidak jelas apakah saya berhasil mencapai tujuan ini. Hal ini akan tergantung pada hasil konkrit pembicaraan kami, yakni tanggapan kita atas permintaannya. Permintaan Soeharto untuk Dukungan AS 1. Soeharto mengawali pembicaraan dengan menjelaskan bahwa dirinya tidak meragukan niat baik kita pada Indonesia. Ia juga mengakui komitmen kita yang mendunia dan masalah yang dihadapi pemerintah AS dalam memperoleh bantuan lewat Kongres. Namun, ia dengan serius mempertanyakan apakah kita telah memberikan prioritas yang cukup tinggi untuk Indonesia,

238 | P a g e


mengingat besarnya masalah Indonesia termasuk tantangan dari kekuatan pendukung Soekarno. Bangsa Indonesia menghadapi masalah darurat yang memerlukan langkah-langkah yang tidak seperti biasanya, dan bantuan AS sangatlah dibutuhkan. 2. Soeharto mengatakan bahwa program kabinet Ampera dibentuk di atas ekspektasi bantuan AS yang berkelanjutan. ―Saya menganggap AS sebagai teman terbaik kami, namun jika saya merasa tak pasti akan bantuan Anda, maka saya akan membuat rencana lain.‖ Soeharto tidak menyinggung apakah ia akan beralih ke Rusia atau hal seperti itu, namun ia menyatakan dirinya akan membuat beberapa penyesuaian besar dalam rencana anggaran pemerintah, yang akan menarik perhatian para pendukung Soeharto dan kekuatan musuh lainnya di Indonesia. Akibatnya pemerintah bisa saja dalam bahaya dan kerusakan bisa amat parah. 3. Posisi AS -- Saya katakan bahwa saya gembira karena ia tidak meragukan motif kami. Saya tahu banyak rumor tidak benar yang beredar mengenai posisi kami. Saya sudah sejak lama ingin menemui Soeharto, hanya untuk menjelaskan kepadanya bahwa kita sepenuhnya mendukung pemerintahannya dan bahwa kita berupaya untuk mempertahankan orde baru di bawah kepemimpinannya. Ia adalah orang yang bisa membawa Indonesia melalui masa-masa sulitnya, dan kami mengagumi kemoderatannya, kepraktisannya, dedikasinya akan kebutuhan rakyat, dan keinginan untuk menyeimbangkan elemen militer dan sipil dalam pemerintah. Saya juga menyampaikan penghargaan kita yang setinggi-tingginya atas para penasihat tinggi urusan ekonomi dan luar negerinya. Saya katakan memang ada perbedaan antara sesama teman tapi hal ini tak seberapa dibandingkan kerja sama dan minat kita yang sama. Mengenai Bantuan CY'67 l1 Tentang program CY'67 kita, saya ingatkan Soeharto bahwa bantuan AS akan melibatkan PL480 dan pinjaman impor. Saya yakin kita tak akan memaksakan PL480 yang tidak dibutuhkan pada pemerintahannya, namun telah menjadi kesimpulan kami bahwa kapas mentah akan dibutuhkan pada akhir tahun ini. Jika pemerintah Indonesia tidak setuju, tentu saja masalah ini akan dibahas lebih lanjut oleh para pakar kami. Jika beras yang dipersoalkan, saya berwenang memberitahukan padanya bahwa kita sangat menyadari kebutuhan Indonesia, dan paling cepat pada musim panen tahun ini, dimulai bulan ini, kami akan beritahukan apakah kami bisa membantu. 4. Soeharto lagi-lagi mendesak - sebelumnya lewat Jenderal Sudjono dua minggu lalu - agar kita memberikan sebanyak mungkin beras PL480 tahun kalender ini. Hal ini sangat dibutuhkan mendesak. (Ia tidak menyebutkan kemungkinan menerima 76.000 ton butir beras yang telah disampaikan kepada Widjoyo dalam perundingan Washington kemudian). 5. Soeharto menyatakan, ia ingin menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia menyambut penjualan PL480, tidak hanya beras, tapi juga kapas dan bahkan ia akhirnya berminat akan gandum. Ia berharap bisa mengubah pola makan nasional, dimulai dari Jakarta, sehingga roti bisa menggantikan nasi pada menu sarapan pagi. Ia menyatakan, bahwa untuk keseimbangan CY'67, Indonesia hanya membutuhkan beras PL480 dan pinjaman impor dolar. (No 8-13 tidak jelas) 6. Saya yakin Soeharto tidak memiliki kecurigaan apapun atas dukungan kita pada Nasution, negara Islam ataupun omongan kosong lainnya. Kecurigaan ini tidak diragukan lagi sudah dilebihlebihkan oleh beberapa pejabat Soeharto, namun hal ini sudah diatasi dalam pembicaraan terakhir saya dengan Jenderal Sudjono, Sumitro dan Hartono. Saya bisa melihat awal sebuah pengertian dengan Soeharto, meski saya belum bisa tahu kemana arahnya. Yang jelas, tindakan yang responsif atas permintaan Soeharto yang masuk akal ini, akan banyak membantu mengatasi masalah komunikasi kita dengan Soeharto.

239 | P a g e


Marshall Green 9/08/2001 04:6 WIB

Misteri CIA di Seputar G 30S (13) US$ 325 Juta Buat Soeharto Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, AS menepati janjinya mendukung pemerintahan Soeharto. Begitu resmi menjabat presiden, AS langsung menyiapkan dana bantuan dari IMF yang besarnya mencapai US$ 325 juta. Namun agaknya, AS masih berhitung pula. Dalam dokumen khusus yang disampaikan Pembantu Presiden AS Walt Rostow kepada Presiden Lyndon B. Johnson terungkap, AS tak akan bersedia memberikan bantuan US$ 325 juta itu mentah-mentah. Akan dibuat skema dimana AS dan Jepang, hanya akan menyumbang sepertiga dari jumlah itu. Sisanya disokong oleh negara lain. Berikut isi dokumen tersebut. Memorandum dari Pembantu Khusus Presiden (Rostow) kepada Presiden Johnson Washington, 18 Juni 1968, pukul 18:35 Perihal: Bantuan Untuk Indonesia Dana Moneter Internasional (IMF) menyiapkan US$ 325 juta sesuai yang dibutuhkan Indonesia untuk bantuan luar negeri selama tahun kalender 1968. Kami menyusun formula dimana AS dan Jepang akan menyediakan sepertiga dari kebutuhan tersebut, dan sisanya akan disumbangkan bangsa-bangsa lain. Pemerintah Jepang tampak sedikit lamban tahun ini, namun tampaknya mereka akan memenuhi bagian mereka sebesar US$ 110 juta. Donatur lainnya tampaknya tak akan memberikan lebih dari US$ 80 juta kepada Indonesia. Kebutuhan Indonesia kini menjadi amat besar. Banyak program stabilisasi yang gagal dijalankan. Pada kuartal pertama tahun ini, laju inflasi hampir 60 persen, sebagian besar dikarenakan tidak mencukupinya bahan pangan. Jika keadaan masih terus berlangsung sampai tahun depan, pemerintahan dalam bahaya. Untuk itu, IMF dan Bank Pembangunan Asia (ADB) telah menyerukan bantuan makanan ke Indonesia, jauh melebihi angka US$ 325 juta, sebelumnya. Masalahnya, bagaimana membantu Indonesia memenuhi kebutuhannya, termasuk bantuan makanan darurat, tanpa mengganggu formula sepertiga tersebut (yang populer di Kongres dan terbukti ampuh menekan donatur lain untuk melaksanakan kewajiban mereka). Kami menawarkan 350 ribu ton (US$ 46 juta) tepung terigu untuk segera dikirimkan. Namun sulit mengatakan berapa banyak yang bisa digunakan Indonesia selama 1968. Untuk itu, masuk akal bila memisahkan bantuan ini dari kesepakatan mengenai bantuan kita tahun 1968 dan di luar formula sepertiga tadi. Dengan cara ini, kita bisa menawarkan US$ 156 juta bantuan sekarang. Ini secara psikologis sangat penting untuk meningkatkan keyakinan pemerintah Indonesia dan meyakinkan masyarakat bisnis Indonesia bahwa sumber daya akan tersedia untuk menghindari inflasi spiral lainnya pada akhir tahun ini. Selain gandum, paket kita terdiri dari: Ø 200.000 ton beras, senilai US$ 41 juta; Ø 160.000 bales kapas mentah dan sejumlah 70.000 bales cotton yarn senilai US$ 44 juta;

240 | P a g e


Ø bantuan pinjaman pembangunan AID senilai US$ 25 juta Ø totalnya US$ 110 juta, sepertiga bagian kita yang harus disediakan. Sebagai tambahan, Bill Gaud dan Orville Freeman ingin mengatakan pada Soeharto bahwa kita akan mempertimbangkan tambahan 100 ribu ton beras dan tambahan 80 ribu bales kapas pada musim gugur mendatang. Ini akan sangat berarti bagi Soeharto untuk menyingkirkan kekhawatiran akan kekurangan beras selama periode kritis Januari-Maret. Menteri Fowler tidak keberatan dengan paket ini. Namun begitu, ia yakin kita hendaknya tetap mendesak donatur lain untuk memberikan bantuannya. Kami menyampaikan paket tahun 1968 secara keseluruhan (supaya Anda bisa menilainya lebih baik) dan Anda sebenarnya telah memberikan persetujuan atas paket senilai US$ 60 juta pada Januari lalu. Yang kami minta Anda untuk memberikan persetujuannya adalah program PL-480 senilai US$ 98 juta (US$ 35 juta pada gandum, US$ 33 juta pada kapas, dan US$ 30 juta pada beras). Orangorang saya (Marshall Wright dan Ed Hamilton) membantu menyusun paket ini. Saya rasa ini bagus. Bob McNamara baru saja kembali dari Indonesia dan merasa hal ini sangat penting untuk kita laksanakan tanpa ditunda-tunda lagi. Menurutnya paket ini sangat mendesak dan penting bila Soeharto ingin diselamatkan, dan ia yakin bahwa Soeharto memang layak diselamatkan. Saya menyarankan Anda untuk menyetujui program PL-480 senilai US$ 98 juta, dan memberikan wewenang pejabat kita di Jakarta untuk memberitahukan kepada Soeharto bahwa kita akan mempertimbangkan tambahan beras dan kapas pada musim gugur mendatang. Walt Setuju* Tidak setuju Hubungi saya Tanda (*) menunjukkan presiden AS sudah setuju. 9/08/2001 04:12 WIB

Misteri CIA di Seputar G 30S (14) Korban Penumpasan PKI 105 Ribu Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, Buntut dari tudingan keterlibatan PKI pada G 30S, para simpatisan dan anggota PKI diburu masyarakat dan ABRI. Beberapa pihak menyebut sebagai episode pembantaian karena banyaknya korban. Berapa sebenarnya jumlah korban? Ada sebuah dokumen pemerintah AS yang sedikit mengintip perihal tersebut. Angka resmi memang tak penah disebutkan, namun seorang pejabat Deplu AS, selama 1965-1966 sempat melakukan penelitian. Hasilnya, ia menyebut angka 105 ribu orang tewas. Di bawah ini adalah isi dokumen tersebut. Catatan Editorial Kedutaan AS di Jakarta memiliki keterbatasan dalam laporannya mengenai peristiwa yang terjadi di luar Jakarta tentang kondisi yang diawali oleh adanya konflik antara PKI di satu pihak dan ABRI serta kekuatan anti-komunis di pihak lain.

241 | P a g e


Dalam telegramnya tanggal 27 Oktober 1965, Kedutaan menyebutkan soal banyaknya laporan tentang semakin tidak amannya keadaan dan pertumpahan darah yang kerap terjadi di Jawa Tengah, namun tidak bisa dipastikan apakah itu disebabkan oleh gerakan PKI yang coba melakukan sabotase. Pada 28 Oktober, Country Team Kedutaan menganalisa situasi dan mengirimkan tanggapannya. Meski laporan-laporan itu menekankan tentang berbahayanya situasi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bandung dan Jakarta, Country Team tak bisa menyatakan apakah insiden itu merupakan aksi komunis setempat atau sebuah permulaan dari tindakan teror dan sabotase yang terkoordinir. Laporan Kedutaan juga menyimpulkan bahwa Indonesia tengah menuju 'periode chaos' karena PKI memiliki kekuatan dan persenjataan yang tangguh, dan tampaknya ini diseimbangkan oleh ABRI. Pada akhir Oktober 1965, Kedutaan mulai menerima laporan pembunuhan dan kekejaman terhadap anggota PKI. Pada 29 Oktober, Kedutaan mendapat laporan bahwa warga Aceh memenggal kepala anggota PKI dan meletakkannya di tongkat di sepanjang jalan. Tubuh mereka kemudian dilemparkan ke sungai atau laut karena rakyat Aceh tak mau tubuh mereka mengkontaminasi tanah Aceh. Pada 8 November, Kedutaan mendapat laporan bahwa di Sumatra Utara dan Aceh, ABRI dengan dibantu organisasi pemuda IP-KI dan elemen anti-komunis lainnya kian gencar melakukan penumpasan dengan angka pembunuhan yang dilaporkan cukup besar. Pada 13 November, Kedutaan memiliki laporan dari kepala kepolisian setempat bahwa sekitar 50 sampai 100 orang anggota PKI dibunuh setiap malamnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur oleh pasukan sipil anti-komunis dengan dukungan dari ABRI. Seorang misionari di Surabaya melaporkan bahwa 3.500 anggota dan simpatisan PKI dibunuh di Kediri antara 4 dan 9 November dan sebanyak 300 orang dibunuh di Paree, 30 kilometer sebelah barat daya Kediri. Laporan-laporan serupa terus masuk sampai enam bulan pertama tahun 1966. Pada airgram-nya tanggal 25 Februari 1966, Kedutaan melaporkan perkiraan angka total kematian anggota PKI dan simpatisannya di bali mencapai 80.000 orang. Angka kematian yang tinggi itu dipicu oleh konflik antara PKI dan Partai Nasional Indonesia (PNI), juga karena masalah pribadi dan perseteruan kelompok yang memang kerap terjadi di sana. Perlahan-lahan Kedutaan mulai menyadari bahwa Indonesia sedang mengalami upaya penghapusan pengaruh PKI secara besar-besaran dan pembunuhan itu juga dipicu oleh konflik etnik dan agama. Kedutaan tak bisa menyampaikan angka pasti berapa jumlah penduduk Indonesia yang telah menjadi korban pembunuhan dalam kampanye melawan PKI ini. Kebenaran tak akan pernah diketahui. Bahkan pemerintah Indonesia sendiri tak memiliki kepastiannya. Kedutaan mengakui, "Sejujurnya kami tidak tahu apakah angka pastinya mendekati 100.000 atau 1.000.000 tapi kami percaya, lebih baik memberikan perkiraan yang lebih kecil, khususnya jika ditanyakan oleh media. Pada tahun 1970, pejabat urusan luar negeri Richard Cabot Howland, seorang pejabat di Kedutaan AS di Indonesia pada tahun 1965 dan 1966, menerbitkan sebuah artikel Studies in Intelligence. dalam artikelnya, Howland membicarakan 3 kesalahan konsepsi yang populer saat itu: bahwa ABRI didorong untuk melawan PKI oleh pasukan AS di Vietnam, bahwa Cina berada di balik usaha kudeta 30 September, dan bahwa sekitar 350 ribu sampai 1,5 juta anggota PKI dibunuh sebagai balasan atas kudeta 30 September.

242 | P a g e


Howland menjabarkan bahwa atas usahanya sendiri, ia mengumpulkan informasi dari warga Indonesia pada tahun 1966, dan kesulitannya dalam memperoleh jawaban yang akurat dan datadata. Menurutnya, angka kematian anggota PKI dilebih-lebihkan oleh pejabat dan warga Indonesia untuk menunjukkan sentimen anti-PKI mereka kepada otoritas baru anti-komunis di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa dirinya menerima data-data dari seorang Letkol di KOTI Bagian Urusan Aksi Sosial dan memastikan bahwa data itu akurat karena diperolehnya langsung dari laporan di lapangan. Menurutnya, total 50 ribu anggota PKI tewas di Pulau Jawa; 6 ribu tewas di Bali; 3 ribu tewas di Sumatra Utara. Menurut Howland, ia agak ragu dengan metode Letkol tersebut namun bisa menerima estimasinya, dan dengan menggabungkannya dengan data yang dia peroleh sendiri, hasilnya sebanyak 105 ribu anggota PKI tewas.

Misteri CIA di Seputar G30S (1) Soekarno Diduga Tahu Penculikan Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, Dua pekan lalu, publik Indonesia dikejutkan dengan kabar ditariknya dokumen rahasia tentang kiprah pemerintahan AS pada saat terjadinya Gerakan 30 September 1965 (G 30S). Padahal, baru beberapa hari sebelumnya, dokumen itu dibuka menyusul dilantiknya Megawati Soekarnoputri, putri mantan Presiden Soekarno, menjadi presiden RI ke-5. Menariknya, penarikan dokumen tersebut terjadi bukan karena protes. Sejak dibuka diam-diam, tak satu pun pihak yang menyatakan keberatan atas isi dokumen. Ini jelas suatu keanehan. Adakah yang janggal dalam peristiwa itu? Siapa saja yang sebenarnya terlibat versi CIA dalam tragedi tersebut? Meski sudah ditarik, tak urung beberapa copy dokumen tersebut telah beredar. Berikut beberapa bagian dari dokumen tersebut, khususnya yang menjelaskan apa yang terjadi di elite politik RI dalam kurun waktu Oktober 1965-Maret 1966. Di poin pertama pada bab yang berjudul, "Kudeta dan Reaksi Perlawanan : Oktober 1965 - Maret 1966," begitu terjadi operasi penculikan para jenderal, CIA langsung mencurigai keterlibatan Soekarno. Namun tak dijelaskan apa yang mendasari kecurigaan tersebut. Berikut teks dokumen CIA yang ditujukan kepada Presiden AS Lyndon Johnson. Menariknya, memorandum tersebut dikirim 1 Oktober 1965 pukul 07.20 AM waktu Washington DC, atau hanya selisih beberapa jam dari peristiwa pembunuhan para jenderal. Memorandum untuk Presiden Johnson Washington, 1 Oktober 1965, 7:20 pagi (Berikut teks laporan situasi oleh CIA) Sebuah gerakan kekuatan yang mungkin telah menyebabkan implikasi yang jauh sedang terjadi di Jakarta. Kelompok yang menamakan dirinya "Gerakan 30 September" mengklaim telah mencegah "kudeta jenderal' di Indonesia. Sejumlah jenderal dan politisi telah ditangkap, dan rumah kediaman Menteri Pertahanan Jenderal Nasution dan Panglima ABRI Jenderal Yani berada di bawah pengawasan tentara. Keputusan yang dikeluarkan oleh Letkol. Untung, Komandan Pasukan Pengawal Presiden (Cakrabirawa-red) menyatakan bahwa pemerintahan akan diatur oleh Dewan Revolusi Indonesia. Menurut keputusan tersebut, dewan akan meneruskan kebijakan pemerintah yang sudah ada dan keanggotaan dewan akan segera diumumkan. Belum ada keterangan mengenai peran aktif Presiden Soekarno. Radio

243 | P a g e


pemerintah RRI adalah yang pertama kali mengumumkan bahwa Gerakan 30 September diorganisir untuk "menyelamatkan Presiden Soekarno yang kesehatannya mengkhawatirkan." Gerakan 30 September kemudian menyatakan bahwa Soekarno aman dan "terus menjalankan kepemimpinan bangsa." Kelompok Gerakan 30 September mengklaim rencana kudeta oleh para Jenderal bersumber dari Amerika. Jaringan telepon eksternal di Kedutaan AS sempat terputus 3 jam sebelum RRI mengumumkan bahwa "kudeta" telah digagalkan. Aparat tentara ditempatkan di Kedutaan AS. Tujuan yang ingin segera dicapai oleh Gerakan 30 September tampaknya adalah untuk menyingkirkan setiap peran politik oleh elemen-elemen ABRI yang anti-komunis dan perubahan dalam kepemimpinan ABRI. Tindakan terhadap elemen ABRI serupa tampaknya juga direncakan di luar Jakarta. Masalah ini bisa saja digunakan untuk membentuk aktivitas baru yang anti-Amerika. Tampaknya mungkin saja Soekarno tahu sejak awal gerakan ini dan tujuannya. Namun langkah terpenting menyangkut timing dan detil rencana tampaknya dipegang oleh Wakil I Perdana Menteri Subandrio dan pemimpin komunis yang dekat dengan Soekarno. 8/08/2001 13:20 WIB

Misteri CIA di Seputar G 30S (2) ABRI Salip Soekarno, 5 Oktober Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, Masa-masa antara 1-5 Oktober 1965 adalah saat yang genting. Bagaimana mengantisipasi G 30S dan siapa dalang gerakan itu masih menjadi spekulasi. Kedubes AS sempat panik dan ingin mengevakuasi warga AS yang di Indonesia, namun upaya itu dicegah setelah mendapat saran seorang jenderal ABRI. Yang menarik, CIA pun segera menganalisa lebih jauh apakah Presiden Soekarno tahu persis gerakan itu? Kesimpulannya, ada 2 spekulasi. Soekarno tahu persis geralan itu dan mencoba memancing reaksi, kedua, Soekarno tak tahu menahu karena ia dibodohi pelaku G 30S. Sementara itu, di tengah situasi itu, ABRI bergerak cepat. CIA mensinyalir ABRI sengaja akan mempergunakan momentum pemakaman 6 jenderal sebagai wahana meraih simpati masyarakat. Sekaligus, mereka akan menenggelamkan kharisma Soekarno. Berikut memorandum yang menyebutkan hal tersebut. Memorandum dari Direktur Wilayah Timur Jauh (Blouin) kepada Asisten Menteri Pertahanan untuk Urusan Keamanan Internasional (McNaughton) Washington, 4 Oktober 1965 Masalah: Situasi di Indonesia. Situasi di Indonesia tengah dilanda keresahan dan Presiden Soekarno tampaknya berupaya keras untuk mempertahankan kesatuan nasional di tengah-tengah meningkatnya perseteruan antara ABRI dan kelompok-kelompok yang mendukung Gerakan 30 September. Tubuh para pejabat militer yang ditembak pada awal usaha kudeta 30 September lalu telah ditemukan. Ada laporan telah terjadi tindak 'kebrutalan' pada tubuh mereka, dan ABRI dengan bermodalkan pada insiden ini ingin mencari dukungan publik atas posisinya. Akan tetapi, Soekarno telah mengisyaratkan bahwa dirinya belum siap bergerak melawan PKI, Angkatan Udara, Subandrio atau elemen-elemen lainnya yang mungkin terlibat dalam perebutan kekuasaan 30 September. Ada laporan yang mengindikasikan bahwa Soekarno berada di tangan Angkatan Udara sampai hari Minggu dan tidak tahu situasi yang sebenarnya. Laporan lainnya menyebutkan bahwa Soekarno kini sangat menyadari apa yang telah terjadi dan tahu siapa yang jadi dalangnya. ABRI telah melarang koran

244 | P a g e


PKI - Harian Rakyat -- terbit namun belum bertindak apapun terhadap markas PKI. Jenderal Seoharto, yang tampaknya memiliki kontrol yang kuat terhadap situasi militer di dalam dan sekitar Jakarta, pergi ke RRI hari ini, dengan pidatonya yang berapi-api ia mengutuk Angkatan Udara atas perannya dalam kudeta dan upayanya mencari dukungan publik dengan menyebutnyebut soal tindakan brutal terhadap pada jenderalnya. Ini merupakan indikasi pertama yang kita dapat bahwa ABRI mungkin saja bersedia mengikuti kebijakan Soekarno yang coba membelokkan peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini. Evakuasi Warga Amerika Sejauh ini belum ada satupun keberangkatan warga AS dari Jakarta via pesawat terbang komersial, meski pihak Kedutaan memperkirakan bahwa itu mungkin baru dimulai hari ini. Seorang pejabat tinggi Indonesia (Jenderal Rubiono) mengatakan kepada Kedutaan AS, tidaklah bijak mengevakuasi warga Amerika pada saat ini karena hal itu akan menunjukkan kurangnya kepercayaan pada kemampuan ABRI untuk mengatasi situasi. Sebaliknya, ada laporan bahwa Letkol Untung tengah berada di Jawa Tengah dan sedang mengatur beberapa batalyon untuk kembali melakukan aksi terhadap ABRI dan pemimpin PKI Aidit kini sedang bersembunyi. Estimasi Situasi Ada beberapa penilaian dari terjadinya peristiwa belakangan ini, yang semuanya didukung oleh beberapa informasi yang, kadang kala bertentangan. Namun ada 2 hal utama, yakni: 1. Soekarno mengetahui sesungguhnya apa sedang terjadi sejak awal dan bersikap menunggu sampai ia bisa melihat siapa yang akan muncul paling depan (diduga ia mengharapkan kudeta trio Untung-Subandrio-Dani akan berhasil dan Panglima ABRI tak lagi menjadi ancaman terhadap kebijakannya yang pro-Peking). 2. Soekarno telah dibodohi untuk percaya bahwa kudeta Untung Cs dilakukan untuk menyelamatkan dirinya dari sebuah kudeta oleh ABRI yang disponsori AS, dan kini ia mulai percaya bahwa Angkatan Udara PKI terlibat dalam upaya menyingkirkan lawan kuat mereka satu-satunya, ABRI. 3. Jika perkiraan (1) di atas benar, maka Soekarno akan melakukan apa saja untuk mencegah ABRI menghancurkan Angkatan Udara dan PKI, dan ia akan melanjutkan kebijakan terdahulunya yang menerapkan hubungan dekat dengan Peking dan PKI, yang akan merugikan kita. Ia telah melakukan beberapa upaya untuk mengesankan bahwa insiden ini semata-mata merupakan pertikaian antar lembaga. Jika kita anggap estimasi (2) tersebut benar, maka ABRI akan diberikan otoritas lebih dan orangorang seperti Subandrio, Dani dan Untung akan keluar. Tapi, Soekarno mungkin takut bila ia membiarkan ABRI mengambil tindakan terlalu cepat terhadap Gerakan 30 September, dan khususnya terhadap PKI, perang sipil akan meluas dan memecah belah negara, akibatnya pulau-pulau tertentu rentan terhadap penetrasi asing. Dengan bergerak perlahan dan berupaya menunjukkan kesatuan nasional, ia mungkin bisa mencegah disintegrasi bangsa dan tetap mengatur elemen-elemen yang coba menggulingkan pemerintah. Saya cenderung untuk mengira bahwa Soekarno tahu, setidaknya sebagian, apa yang terjadi sejak awal dan ia sekarang berusaha untuk bersikap sewajarnya, menjaga prestise dirinya tetap utuh. Pertanyaannya adalah, apakah ABRI yang telah menunjukkan kekuatan dan kesatuannya, akan mengizinkan Soekarno menjalankan kontrol pemerintah yang dulu diterapkannya. Dalam berbagai peristiwa, citra Soekarno telah memudar. Dua hari mendatang kita akan bisa tahu banyak.

245 | P a g e


Jika ABRI menjadikan peringatan Hari ABRI (5 Oktober) sebagai prosesi besar pemakaman para jenderalnya, maka momentum itu bisa menempatkan ABRI dalam posisi terdepan dan bukannya Soekarno. Akan tetapi, kita tak bisa mengesampingkan kekuatan Soekarno memanipulasi situasi dengan cara apapun yang ia inginkan, yang baik atau yang buruk. Mungkin sekarang tak ada orang lain di Indonesia yang bisa menjaga keutuhan bangsa, dan ABRI mungkin menganggap faktor ini lebih penting daripada melakukan tindak pembalasan terhadap Angkatan Udara dan PKI. E.J. Blouin Direktur Wilayah Timur Jauh 8/08/2001 14:40 WIB

Misteri CIA di Seputar G 30S (3) Kedubes Minta AS Dukung ABRI Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, Kedubes AS di Indonesia, merekomendasikan pemerintah AS untuk membantu segala langkah ABRI mengatasi G 30S. Karena inilah saat yang tepat untuk mengenyahkan komunisme dari Indonesia. Namun bantuan harus secara diam-diam. Berikut dokumen yang mengungkapkan hal itu. Telegram dari Kedutaan AS di Indonesia kepada Deplu AS Jakarta, 5 Oktober 1965 No.868 1. Berbagai peristiwa selama beberapa hari terakhir telah menyebabkan PKI dan elemen-elemen pro-Komunis bersikap defensif dan mereka mungkin akan memicu ABRI untuk pada akhirnya bersikap efektif terhadap Komunis. 2. Pada waktu yang bersamaan kami menyaksikan hal yang tampaknya seperti pengalihan kekuasaan dari tangan Soekarno ke seseorang atau beberapa orang yang identitasnya belum diketahui, yang mungkin mendatangkan perubahan kebijakan nasional. 3. Sekarang, kunci persoalan kita adalah apakah kita bisa membentuk perkembangan ini agar menguntungkan kita. 4. Beberapa panduan berikut mungkin bisa memberikan sebagian jawaban atas bagaimana sikap kita seharusnya: A. Hindari keterlibatan yang terang-terangan karena seiring berkembangnya perebutan kekuasaan. B. Akan tetapi, secara tersembunyi, sampaikan dengan jelas kepada tokohtokoh kunci di ABRI seperti Nasution dan Soeharto tentang keinginan kita membantu apa yang kita bisa, sementara di saat bersamaan sampaikan kepada mereka asumsi kita bahwa kita sebaiknya menjaga agar setiap bentuk keterlibatan atau campur tangan kita tidak terlihat. C. Pertahankan dan jika mungkin perluas kontak kita dengan militer. D. Hindari langkah-langkah yang bisa diartikan sebagai tanda ketidakpercayaan terhadap ABRI (contohnya memindahkan warga kita atau mengurangai staf).

246 | P a g e


E. Sebarkan berita mengenai kesalahan PKI, pengkhianatan dan kebrutalannya (prioritas ini mungkin paling membutuhkan bantuan kita segera, yang dapat kita berikan kepada ABRI jika kita bisa menemukan jalan untuk melakukannya tanpa diketahui bahwa hal ini merupakan usaha AS). F. Dukung seluruh masukan informasi dan sarana-sarana lainnya yang ada untuk bisa menyatukan ABRI. G. Ingatlah selalu bahwa Moskow dan Peking adalah akar konflik menyangkut Indonesia, dan bahwa Uni Soviet mungkin akan lebih sejalan pemikirannya dengan kita dibanding saat ini. Ini akan menjadi subyek pada pertemuan Country Team kita mendatang dan mungkin kita bisa memberikan rekomendasi untuk mengeksploitir fenomena ini. H. Untuk sementara waktu, terus dan pertahankan sikap low profile. I. Kami akan memberikan rekomendasi selanjutnya karena tampaknya hal-hal inilah yang paling sesuai untuk situasi yang tidak diragukan lagi akan berkembang cepat atau setidaknya belum pasti ini. Green Duta Besar AS untuk Indonesia 8/08/2001 16:0 WIB

Misteri CIA di Seputar G 30S (4) Washington Setuju Bantu ABRI Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, Permintaan Kedubes AS agar AS membantu ABRI (sekarang TNI) menumpas G 30S disanggupi pemerintah AS di Washington. Dalam rapat kabinet, AS mensinyalir G 30S adalah upaya Soekarno untuk mengukuhkan kekuasaannya. Namun dipesankan, agar bantuan dilakukan jika diminta. Surat balasan pemerintah AS melalui Departemen Luar Negeri tersebut tertanggal 6 Oktober 1965, selang dua hari dari surat yang dikirimkan oleh Kedubes AS. Berikut isi surat tersebut. Telegram dari Deplu AS ke Kedutaan AS di Indonesia Washington, 6 Oktober 1965, 7.39 malam No. 400 (jawaban atas telegram no. 868) 1. Berdasarkan laporan pertemuan Kabinet 6 Oktober yang baru diterima via FBIS, jelas bahwa Soekarno berupaya membangun kembali status quo dengan mencuatkan hantu imperialisme pengeksploitasi perbedaan-perbedaan Indonesia dan menahan tindakan balas dendam ABRI terhadap PKI dengan alasan untuk mempertahankan kesatuan nasional. 2. Seperti yang telah Anda sampaikan, pertanyaan utama adalah apakah ABRI bisa mempertahankan momentum sikap ofensifnya terhadap PKI di hadapan manipulasi politik yang dilakukan Soekarno. 3. Soekarno, Subandrio, dan para simpatisan PKI di Kabinet akan waspada terhadap setiap bukti yang menguatkan dugaan mereka bahwa NEKOLIM akan berusaha mengeksploitir situasi. Kami yakin pentingnya kita tidak memberikan kesempatan

247 | P a g e


bagi Soekarno dan sekutunya untuk menyatakan bahwa mereka akan diserang NEKOLIM dan bahwa kita tidak memberikan Subandrio dan PKI bukti-bukti bahwa pemerintah AS mendukung ABRI untuk melawan mereka. 4. ABRI tampak jelas tidak membutuhkan bantuan materi dari kita pada poin ini. Selama bertahun-tahun hubungan inter-service dikembangkan lewat program latihan, program aksi sipil dan MILTAG, begitu pula dengan jaminan reguler terhadap Nasution, harus diingat jelas dalam benak para pemimpin ABRI bahwa AS mendukung mereka jika mereka membutuhkan bantuan. Menyangkut paragraf 4b dan c (dalam telegram bernomor. 868), kita harus mengadakan kontak yang esktra hati-hati dengan ABRI dengan tidak mengurangi maksud baik kita untuk menawarkan bantuan kepada mereka. Mengingat kondisi emosional Nasution saat ini ada baiknya Anda menghindari kontak langsung dengannya kecuali kalau ia yang memulai. 5. Kami bermaksud dan sedang melaksanakan program informasi dan VOA (Voice of America) berdasarkan sumber-sumber Indonesia dan pernyataan resmi dari pemerintah tanpa memasukkan opini kita. Setidaknya dalam kondisi saat ini, kita yakin bahwa berlimpahnya bahan informasi yang menyalahkan PKI atas perannya terhadap kebrutalan 30 September bisa diperoleh dari RRI dan media Indonesia. 6. Menyangkut paragraf 4d, kami setuju bahwa evakuasi warga yang terburu-buru tidak diperlukan saat ini. 7. Kami menanti rekomendasi selanjutnya dari Kedutaan tentang bagaimana langkah kita selanjutnya. Ball Pejabat Menteri Luar Negeri AS 8/08/2001 16:40 WIB

Misteri CIA di Seputar G 30S (5) CIA Sebut Soeharto Oportunis Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, CIA serius memantau perkembangan Indonesia pasca G 30S. Gerak cepat Pangkostrad Mayjen Soeharto juga diamati. CIA mencatat jenderal satu ini punya kecenderungan politik dan merupakan jenderal oportunis. Satu hal dari sikap Soeharto tersebut terlihat dari penolakannya terhadap sosok Mayjen Pranoto Reksosamudro. Semula Presiden Soekarno mengangkat Pranoto sebagai pemimpin sementara ABRI dimaksudkan untuk menjadi penengah. Pranoto diharap mampu melindungi sayap kiri yang pada kondisi itu sedang terpojok. Namun, Soeharto mengacuhkan Pranoto. Ia tidak suka. Lebih jauh, Soeharto bahkan berani mengarahkan moncong senjata ke arah Istana dan menuduh PKI serta AU terlibat G 30S. Berikut dokumen CIA yang menyebut analisa tersebut. Memorandum CIA (Central Intelligence Agency) Washington, 6 Oktober 1965 OCI No. 2330/65 Perubahan di Indonesia Ringkasan ABRI yang baru mengalami apa yang tampaknya merupakan kudeta sayap kiri pada 1 Oktober (30 September WIB), untuk sementara waktu memegang kontrol penuh atas Indonesia. ABRI -- sekarang TNI -- akan menggunakan kesempatan untuk mengambil langkah tegas terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) dan elemen-elemen yang terkait dengannya. Namun ABRI masih

248 | P a g e


ragu untuk mengambil tindakan ini tanpa persetujuan Presiden Soekarno. Soekarno, yang mementingkan kesatuan nasional dan mungkin mengkhawatirkan meningkatnya kekuatan ABRI, menganggap bahwa situasi saat ini adalah masalah politik yang membutuhkan penyelesaian politik dan ia berharap untuk menyelesaikannya sendiri. Ia tampaknya berupaya untuk berkonsiliasi dengan sayap kiri dan mengembalikan PKI ke posisi politik yang sempat mereka duduki sebelum peristiwa 1 Oktober. Pada 1 Oktober sebuah kelompok yang menamakan dirinya "Gerakan 30 September" menculik enam jenderal ABRI, termasuk Panglima ABRI Jenderal Ahmad Yani, dan kemudian membunuhi mereka. Gerakan ini dipimpin oleh Letkol. Untung, komandan batalyon dalam pasukan pengawal Presiden Soekarno, Cakrabirawa. Gerakan ini tampaknya juga didukung oleh beberapa elemen Angkatan Udara dan yang pada awalnya secara terbuka didukung oleh Kepala Staf Angkatan Udara Omar Dani. Juga terlibat elemen ABRI yang pro-komunis dari Jawa Tengah dan anggota Pemuda Rakyat organisasi pemuda PKI yang merupakan barisan tentara khusus PKI, dan GERWANI - barisan wanita Komunis. Sebuah pesan yang dibacakan lewat Radio Jakarta pada 1 Oktober (pagi) menyatakan bahwa tindakan Untung didukung oleh tentara kesatuan lain dari ABRI dan bahwa "Gerakan 30 September" dilakukan untuk mencegah kudeta "jenderal" yang disponsori AS. Pesan tersebut menyatakan bahwa Presiden Soekarno dan target lainnya dari "kudeta jenderal" kini berada di bawah perlindungan Gerakan. Tak lama sesudah itu 45 anggota "Dewan Revolusi" sayap kiri diumumkan. Hampir setengah dari anggota Dewan terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah, beberapa dari mereka adalah pejabat tinggi dan tak ada satupun yang bersikap antikomunis. Pada 1 Oktober malam, Jenderal Suharto, Panglima KOSTRAD menginformasikan kepada seluruh jajaran militer tentang absennya Jenderal Yani yang telah diculik, ia lantas mengambil alih tampuk kepemimpinan ABRI. Ia melakukan hal ini dengan pengertian dan kerja sama Angkatan Laut untuk menghancurkan "Gerakan 30 September". Dua jam kemudian RRI mengumumkan bahwa ABRI telah menguasai situasi, dan polisi telah bergabung dengan ABRI dan Angkatan Laut untuk menghancurkan 'gerakan revolusi', dan bahwa Presiden Soekarno serta Menteri Pertahanan Jenderal Nasution (yang menjadi target kelompok Untung) selamat. Pada 1 Oktober malam, Letkol Untung tampaknya telah melarikan diri ke Jawa Tengah dengan harapan menjalin kekuatan dengan elemen pro-Komunis di propinsi itu. Siaran berulang-ulang tentang seruan Presiden Soekarno untuk pemulihan ketertiban dan kuatnya orang-orang yang pro-Soekarno, pro-ABRI dari Jenderal Sabur - atasan Untung di pasukan Cakrabirawa dan Jenderal Suryosumpeno - pimpinan ABRI di Jawa Tengah, tampaknya telah menciutkan jumlah para pengikut Untung. Namun laporan tentang berapa jumlah pendukung Untung bervariasi. Ada yang menyebut sekitar 110 tentara sampai beberapa batalyon. Pada 4 Oktober, Kepala Staf Angkatan Udara Omar Dani yang oleh Presiden Soekarno telah dinyatakan tidak bersalah dalam Gerakan 30 September, menyatakan dirinya tidak terkait dengan gerakan. Dalam siaran khususnya, ia berterima kasih kepada Soekarno atas kepercayaannya pada Angkatan Udara dan menegaskan tindakan tegas akan diambil terhadap setiap personil Angkatan Udara yang terlibat dalam gerakan. Sementara itu, Presiden Soekarno melakukan manuver untuk memastikan kontrolnya atas situasi. Pada 2 Oktober, ia memanggil semua pimpinan militer dan Wakil Perdana Menteri II Leimena untuk mengadakan rapat guna menyelesaikan insiden 30 September segera.

249 | P a g e


(Wakil PM Subandrio berada di Sumatra Utara namun segera pulang dan berada di Bogor bersama Soekarno; Wakil PM III Chaerul Saleh tengah dalam perjalanan pulang ke Indonesia dari Cina). Kemudian Soekarno menyiarkan ke seluruh bangsa bahwa dirinya secara pribadi masih memegang tampuk kepemimpinan ABRI, dan menunjuk Jenderal Pranoto, kepala administrasi ABRI dan Jenderal Soeharto untuk menjalankan pemulihan keamanan. Berdasarkan siaran oleh Komando Operasi Tinggi (KOTI) pada 3 Oktober terungkap bahwa Pranoto hanya sebagai 'pembantu presiden'. Soeharto, yang lama dikenal sebagai seorang politikus dan mungkin saja oportunis, muncul pada situasi ini sebagai pemimpin militer yang tangguh dan tampaknya amat anti-Komunis. Sebaliknya, Pranoto, tidak dekat dengan para pejabat yang merindukan kepemimpinan Yani dan Nasution dan jelas tidak disukai oleh Soeharto dan koleganya. Soekarno menyatakan dirinya menunjuk Pranoto pada saat krisis ini adalah sebagai cara konsiliasi dan melindungi sayap kiri, dan tampaknya ia juga sengaja melakukan hal ini untuk mencegah perpecahan di kalangan ABRI. Kedutaan AS di Jakarta telah mengkonfimasikan laporan bahwa pasukan pengawal istana dari Soekarno dan tentara Angkatan Udara melindungi Soekarno dan Omar Dani di Bogor. Dilaporkan pula, tentara Soeharto telah mengarahkan senjatanya ke arah istana. Pihak Kedutaan AS kini percaya bahwa tentara Soeharto memiliki akses ke Soekarno namun mereka tidak menguasainya. Soekarno menolak saran dari ABRI untuk mengambil langkah tegas terhadap para pemimpin "Gerakan 30 September" dan PKI. Pada 4 Oktober, ia menyatakan kepada para jenderal ABRI bahwa situasi ini pada dasarnya melibatkan isu politik, sehingga ketenangan dan ketertiban diperlukan untuk solusinya, dan bahwa para jenderal harus membiarkan penyelesaian politik pada dirinya. Para jenderal yang awalnya puas dengan adanya harapan untuk menghancurkan komunis, namun tampak kecewa setelah pertemuan mereka dengan Soekarno. Tampaknya, beberapa jam sebelum pertemuan 4 Oktober antara Soekarno dengan para jenderal ini, Soeharto mengeluarkan pernyataan publik yang tidak biasanya, yang mengimplikasikan keraguan dan kritik terhadap presiden dan menuduh Angkatan Udara dan PKI terlibat dalam "Gerakan 30 September". Ia menyebutkan jenazah telah ditemukan di dalam sebuah sumur di lingkungan markas besar Angkatan Udara Halim di Jakarta. Ia menyatakan bahwa daerah dekat sumur itu telah digunakan sebagai pusat latihan angkatan udara untuk para sukarelawan dari Pemuda Rakyat (organisasi pemuda komunis) dan GERWANI (organisasi perempuan komunis). Berdasarkan fakta ini, menurut Soeharto, mungkin saja benar pernyataan Presiden, Panglima Tertinggi, Pemimpin Besar Revolusi, bahwa angkatan udara tidak terlibat dalam masalah ini. Namun tidaklah mungkin bila tidak ada kaitan dengan masalah ini di antara elemen angkatan udara itu sendiri. 8/08/2001 17:47 WIB

Misteri CIA di Seputar G 30S (6) Letkol Untung Hanyalah Alat Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, Analisis CIA menyebutkan, komandan G 30S Letkol Untung Sutopo hanyalah alat belaka. Ia bukanlah dalang. Lantas siapa bosnya? Soal ini CIA tak tahu. Bisa jadi pejabat ABRI yang korup atau faksi komunis yang hendak memanfaatkan kesempatan. Cerita soal adanya faksi komunis ini sangat mungkin. Menurut laporan,

250 | P a g e


memang ada tentara komunis di dalam pasukan Untung. Untung sendiri adalah muslim taat. Untung bergerak, setelah Soekarno merestui penculikan para jenderal yang direncanakan PKI. Namun perlu dicatat, Soekarno tak setuju dan tak mengira bila ada pembunuhan. Berikut analisis CIA yang disampaikan 6 Oktober 1965. Memorandum CIA (Central Intelligence Agency) Washington, 6 Oktober 1965 OCI No. 2330/65 Jenderal Sabur dalam kapasitasnya sebagai Sekjen Komando Operasi Tinggi (KOTI) menyiarkan tentang peringatan Soekarno pada 4 Oktober kepada para jenderal dan panglima perang. Menurut Sabur, Soekarno telah memerintahkan mereka yang hadir saat itu, dan termasuk seluruh warga Indonesia untuk tidak saling berseteru satu sama lain karena akan "membahayakan perjuangan kita dan melemahkan kekuatan kita". Sabur menyatakan penyelesaian insiden 30 September akan ditangani langsung secara pribadi dan secepatnya oleh Presiden. Ia mengutip ucapan Soekarno yang memperingatkan para pimpinan militer untuk tidak masuk ke dalam perangkap taktik (mungkin imperialis atau neokolonialis) untuk melemahkan kita dari dalam sebelum nantinya menyerang kita. Menurut Sabur, Soekarno secara spesifik memerintahkan para panglima perang untuk menyadari bahaya intrik-intrik dari musuh kita, tetap waspada dan terus memperkuat kesatuan. Soekarno juga mengatakan bahwa mereka yang menjadi korban "gerakan 30 September" adalah pahlawan revolusi dan ia mengajak semua berdoa untuk jiwa mereka. PKI yang telah menyatakan dukungannya terhadap "Gerakan 30 September' melalui surat kabarnya Harian Rakyat, kini banyak berdiam diri. Pimpinan PKI tampaknya sedang menyembunyikan diri. Menurut sebuah sumber rahasia, kebijakan PKI kini adalah untuk menyangkal "Gerakan 30 September". Anggota-anggota partai yang ketahuan mendukung pemberontakan itu akan dianggap oleh PKI sebagai orang yang salah jalan. Banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai "Gerakan 30 September". Kebanyakan soal seputar Soekarno. Apakah Soekarno sebelumnya telah mengetahui "Gerakan 30 September" dan tujuannya? Apakah benar ia sempat berada di bawah perlindungan anggota gerakan atau apakah ia pergi (seperti yang telah diumumkannya) ke markas Angkatan Udara Halim - markas Kepala Staf Angkatan Udara Omar Dani dan mungkin juga markas gerakan 30 September - atas kemauannya sendiri pada 1 Oktober karena pikirnya ia memang sebaiknya berada dekat bandara? Atau apakah kehadirannya di sana sebagai indikasi bahwa ia, seperti halnya Angkatan Udara dan PKI secara terbuka dan terang-terangan mendukung gerakan? Atau apakah ini bagian dari rencana melarikan diri, yang diatur oleh Jenderal Sabur, untuk membawa Soekarno keluar Jakarta dan menuju Bogor? Apakah sakit Soekarno selama malam menjelang Gerakan 30 September memotivasi terjadinya insiden - meski sebelumnya ia memang sudah sakit tapi mungkin saja ini sebenarnya bagian dari rencana? Pertanyaan lain tersisa mengenai Letkol Untung dan pimpinan PKI. Banyak laporan yang menyatakan atau menduga Untung semata-mata adalah korban; menurut sebuah sumber, ia adalah penganut Islam yang taat, yang terjebak ke dalam permainan korup para pejabat tinggi ABRI. Jika ia hanya alat dan tameng - dan ini tampaknya benar - jadi siapa sesungguhnya dalangnya? Atau apakah beberapa rencana oleh berbagai elemen menjadi bercampur dan masing-masing rencana digunakan untuk membenarkan rencana lainnya? Ada laporan yang bisa dipercaya bahwa

251 | P a g e


PKI pada bulan Agustus telah membahas sebuah contingency plans yang akan dijalankan bila Soekarno meninggal dalam beberapa hari atau minggu mendatang. Setidaknya ada satu laporan yang menyebutkan bahwa Soekarno menyetujui penangkapan - oleh siapa penangkapan itu tidak diketahui - jenderal-jenderal yang anti-komunis namun ia tidak mengetahui adanya rencana untuk membunuh mereka. Jika ia tahu, pasti ia tak akan menyetujuinya. Sebuah sumber pejabat tinggi ABRI (pernah menjadi dokter Soekarno dan tokoh kunci dalam komunikasi ABRI), yang sering kali blak-blakan mengenai urusan internal, pada 3 Oktober mengungkapkan bahwa di antara para pendukung Untung ada beberapa personil Komunis yang bersenjata dan tidak mendapat informasi tentang rencana tersebut. Pasukan Untung termasuk di antara mereka yang pergi ke rumah para jenderal namun tidak jelas siapa yang melakukan penembakan - mengingat personil Komunis yang tidak mendapat informasi itu juga bagian dari grup. Pandangan yang paling mungkin tentang latar belakang insiden "Gerakan 30 September" adalah bahwa Soekarno, Subandrio, dan mungkin pimpinan PKI yang dekat dengan mereka telah mempertimbangkan soal penangkapan beberapa jenderal tertentu. Soekarno dan Subandrio berulang kali di depan publik telah memperingatkan ABRI agar para pimpinannya harus kooperatif dengan "revolusi" atau akan "ditinggalkan". Berpijak dari hal ini, para personil milisi PKI baik yang di dalam maupun di luar Angkatan Udara mungkin menggunakan hal itu untuk membenarkan tindakan terhadap Untung. Pemuda milisi PKI menolak taktik damai yang didukung oleh pimpinan tinggi PKI dan juga Soekarno. Pemilihan waktu aksi mereka bisa jadi dipengaruhi oleh adanya laporan Soekarno menderita sakit pada malam 30 September dan oleh adanya sebagian informasi soal contingency plans PKI jika Soekarno meninggal. Para milisi yang spontan dan mungkin tidak bisa berpikir jernih itu menganggap dengan kematian para jenderal dan pembentukan pemerintah baru akan memaksa Soekarno dan seluruh rakyat Indonesia untuk tunduk kepada mereka. Meski "Harian Rakyat" terang-terangan mendukung gerakan namun tampaknya Ketua PKI Aidit tak menyetujui pembunuhan para jenderal atau bahkan perubahan pemerintah. Situasi Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri tampak menguntungkan bagi PKI dan mengingat Soekarno yang mungkin tak lama lagi meninggal, tampaknya keadaan akan menjadi jauh lebih menguntungkan bagi PKI. Namun motivasi Kepala Staf Angkatan Udara Omar Dani tetap tidak terjawab. Melihat perlawanan ABRI dan langkah Soekarno, banyak pertanyaan tersisa mengenai timbulnya "Gerakan 30 September". Namun poin penting sekarang adalah apakah ABRI akan setuju dengan Soekarno dalam mengatasi situasi. Berdasarkan laporan-laporan mengenai ABRI tampaknya, meski marah dan kecewa dengan pembunuhan enam jenderal mereka, sebagian besar pejabat ABRI tetap akan mendukung Soekarno. Meski ada beberapa individu pejabat ABRI yang mulai meragukan kebenaran kebijakan Soekarno, namun sebagian besar masih enggan untuk menentangnya. Terlebih Soekarno telah menegaskan sikapnya bahwa setiap tindakan terhadap PKI akan dianggap sebagai tindakan antiSoekarno. Akan tetapi, sebagai akibat dari "Gerakan 30 September", untuk sementara ABRI akan tetap menguasai secara politik. Ini didasarkan pada masih diberlakukannya keadaan darurat militer di Jakarta dan kontrol penuh ABRI di beberapa wilayah Indonesia. Langkah Soekarno yang terlalu cepat menunjukkan

252 | P a g e


dukungannya terhadap sayap kiri selama periode ini, akan menyebabkan perbedaan yang kian tajam antara dirinya dan kebanyakan pimpinan ABRI. Ini bisa memicu bertambahnya dukungan publik dan politikus anti-komunis terhadap ABRI. Kesehatan Soekarno tetap menjadi faktor penting dalam menentukan arah situasi. ABRI tampaknya akan lebih bersikap tegas jika presiden mangkat atau tak mampu lagi memimpin dibanding jika presiden masih menunjukkan kekuatannya. Meski Soekarno masih terus mengasingkan diri namun ini tak bisa dijadikan indikasi bahwa kesehatannya telah menurun tajam. Ia mungkin saja menolak hadir di depan publik sampai ia pikir itu ada gunanya bagi kepentingan politiknya. Namun, belakangan ini Soekarno sering mengadakan pertemuan dengan sejumlah pejabat militer dan sipil. 8/08/2001 18:30 WIB

Misteri CIA di Seputar G 30S (7) Setumpuk Strategi AS Bantu ABRI Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, Perkembangan cepat yang terjadi pasa G 30S, membulatkan tekad AS untuk membantu ABRI menghadapi komunis. AS menduga Indonesia berpaling pada Jepang. Karena itu, sederet rencana bantuan segera disodorkan. Ternyata seperti yang diungkap dalam perintah Deplu AS bagi Kedubes AS di Indonesia, 29 Oktober 1965, pemberian bantuan itu meliputi banyak hal. Antara lain, kesiapan memberikan bantuan ekonomi via IMF, meyakinkan AS adalah sahabat Indonesia, pemberian bantuan pangan dan mempertimbangkan pengiriman senjata. Berikut bunyi dokumen tersebut. Telegram dari Deplu AS ke Kedutaan AS di Indonesia Washington, 29 Oktober 1965, pukul 3.48 sore No.545 Berikut adalah analisis tentatif kami atas perkembangan situasi di Indonesia dan implikasinya buat AS. Kami ingin tanggapan atau pengamatan Anda untuk dikembangkan menjadi rekomendasi kebijakan kami. Pidato Nasution ada 25 Oktober dan kampanye terbuka melawan Subandrio adalah bukti konklusif pertama bahwa para pemimpin ABRI bertekad untuk memerangi PKI dan para simpatisannya, dan tidak akan melenceng dari tujuannya meski ditentang Soekarno. Pimpinan ABRI semakin menunjukkan perlawanannya terhadap Soekarno. Arah permainan mereka tampaknya akan coba menjauhkan Soekarno dari para penasihatnya yang anti-ABRI, mengasingkannya dan kemudian menggunakannya atau bahkan mungkin menyingkirkannya, jika dibutuhkan. PKI yang kini sedang diburu oleh ABRI, masih bisa melakukan aksi perlawanan dengan menyerang, sabotase atau perang gerilya dengan dalih bahwa ABRI adalah alat kekuatan imperialis dan CIA. ABRI tak akan punya pilihan lain kecuali melawan serangan ini dan akan membutuhkan konsistensi pemerintah untuk mendukung usaha mereka. ABRI tetap mempertahankan perannya yang nonpolitik dan menjauhi ide perebutan kekuasaan. Namun dengan jatuhnya konsep NASAKOM, maka tak ada kesatuan terorganisir yang bisa memberikan arah dan kepemimpinan kepada pemerintah, kecuali ABRI. Cepat atau lambat, akan menjadi semakin jelas bagi pimpinan ABRI bahwa merekalah satu-satunya kekuatan yang mampu menciptakan keteraturan di Indonesia, dan mereka harus mengambil

253 | P a g e


inisiatif untuk membentuk pemerintah gabungan militer atau sipil-militer, dengan atau tanpa Soekarno. Hubungan dengan Red China semakin tegang karena berdasarkan kecurigaan para pemimpin ABRI, Komunis Cina berada di balik kudeta. Uni Soviet telah melancarkan tekanan terhadap ABRI untuk menghentikan aksi serangannya terhadap sayap kiri, bahkan sudah mengisyaratkan bantuan dana Uni Soviet akan dihentikan. ABRI tentu saja tak akan menyerah pada tekanan ini. Jika analisis ini benar, kita bisa lihat beberapa bentuk masalah yang mungkin bisa mempengaruhi kita: a. Seiring dengan pemikiran ABRI untuk membentuk pemerintahan baru, mereka mungkin membentuk pemerintahan sipil atau koalisi sipil-militer untuk menjalankan reformasi ekonomi dan membawa Indonesia ke arah baru yang bebas dari pengaruh luar. b. Komunis Cina semakin menunjukkan pertentangannya dengan Indonesia karena tindakan ABRI terhadap PKI. Ini tak beda jauh dengan sikap Uni Soviet, yang menyalahkan Cina atas terjadinya kudeta. Jika Uni Soviet mendukung usaha PKI menentang ABRI, maka hubungan ABRI dan Uni Soviet akan menegang, namun mereka juga tidak bisa mendukung ABRI. Mungkin Uni Soviet akan memilih bersikap menunggu. Cina dan Uni Soviet mungkin berharap Soekarno tetap berkuasa dan memaksa ABRI untuk menerima kehadiran sayap kiri dalam NASAKOM. c. Jika asumsi kita benar bahwa ABRI harus melanjutkan peperangannya terhadap PKI, dan PKI akan bereaksi, dan bahwa Cina dan Uni Soviet tidak bisa mengabaikan penumpasan PKI ini sehingga mereka akan terus mengkritik ABRI, maka ABRI terpaksa harus menelaah sikapnya terhadap Cina dan Uni Soviet. d. Dari situ hanya ada satu langkah bagi ABRI untuk terus menumpas ABRI, bahwa mereka harus mencari teman dan dukungan lain. Kita perkirakan mereka akan mendekati Jepang, atau kekuatan lainnya, dan tidak diragukan lagi, kita. Mereka akan menyadari bahwa kebijakan domestik dan luar negeri Soekarno dan PKI yang ekstrim telah membawa Indonesia ke kondisi chaos-nya perekonomian, politik dan sosial. Namun berdasarkan pemikiran Soekarno yang telah berlangsung lama, mereka pasti akan raguragu untuk mengatasi ini semua atau curiga dengan bantuan dan saran dari kita. Beberapa hari, minggu atau bulan mendatang, mungkin akan tersedia kesempatan bagi kita untuk mulai mempengaruhi rakyat, seiring dengan mulai pahamnya militer akan masalah dan dilema yang mereka alami. a. Kita hendaknya berusaha meyakinkan mereka bahwa Indonesia bisa selamat dari chaos, dan ABRI merupakan instrumen utama untuk itu. b. Kita harus menunjukkan bahwa Indonesia dan ABRI mempunyai sahabat yang siap menolong mereka. c. Bila kita diminta membantu oleh Nasution kita harus meresponnya dengan mengatakan kita siap membantu.

254 | P a g e


d. Mereka akan membutuhkan pangan, dan kita tegaskan bahwa Palang Merah Internasional bisa memberikannya jika mereka meminta bantuan langsung kepada kita atau lainnya (Jepang, Brazil, Malaysia, Thailand, Taiwan, dan bahkan Republik Korea). e. Anjloknya rupiah dan situasi ekonomi yang buruk mungkin membutuhkan perhatian para pakar segera. Kita bisa nyatakan bahwa IMF bisa memberikan saran dan bantuan, begitu pula dengan kita. Namun hal ini akan membutuhkan perubahan sikap Indonesia terhadap IMF dan negara sahabat. f. Persenjataan dan perlengkapan militer mungkin akan dibutuhkan untuk menangani PKI. (Apakah Uni Soviet akan mensuplai ABRI dengan persenjataan jika itu digunakan untuk menyerang PKI?) g. Dengan berkembangnya situasi, ABRI akan semakin mengerahkan upayanya untuk menumpas PKI, dan kita harus sudah siap dengan kesempatan itu. h. Mungkin sekali ABRI akan datang kepada Jepang pertama kali untuk meminta bantuan. Jepang memiliki kepentingan nasional yang vital atas keberhasilan ABRI melawan PKI dan kestabilan Indonesia. Jepang sendiri sudah mengambil inisiatif. i.

Saat ini, Jepang masih terhipnotis dengan Soekarno sebagai pria 'esensial' dan mereka berhati-hati untuk tidak melawannya. Namun bila, situasi berkembang seperti yang kita perkirakan, dan Soekarno akan diasingkan atau dipindahkan, keadaan akan menjadi amat berbeda bagi Jepang.

Hingga tahap tertentu, kita akan mengadakan diskusi rahasia dengan Jepang, membandingkan catatan perkembangan yang dimiliki masing-masing pihak dan mengupayakan kerja sama atas pengambilan tindakan yang disepakati. Kita tentu saja, akan mengkonsultasikan ini dengan Inggris, Australia, dan lainnya. Rusk Pejabat Departemen Luar Negeri 8/08/2001 19:47 WIB

Misteri CIA di Seputar G 30S (8) Bantuan AS pun Mengalir Deras Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, Komitmen AS untuk membantu ABRI menghadapi komunis pasca G 30S ditepati. Kepada ABRI diberikan bantuan peralatan komunikasi canggih. Komitmen pemberian bantuan juga datang dari Kasgab militer AS. Beberapa poin soal pemberian bantuan ini tertuang dalam beberapa dokumen penting. Satu ciri yang mutlak, pada pemberian bantuan terhadap ABRI diupayakan setertutup mungkin, mengingat hal itu bisa menjadi bumerang. Presiden Soekarno bisa menjadikannya sebagai alat tuduhan ABRI ditunggangi CIA. Berikut poin-poin penting dalam dokumen tersebut. Memorandum yang disiapkan untuk Komite 303 Washington, 17 November 1965 Perihal: Pengiriman Peralatan Komunikasi untuk Tokoh Penting ABRI Anti-Komunis Ringkasan

255 | P a g e


Maksud proposal operasi ini untuk memastikan bahwa tokoh-tokoh kunci ABRI anti-komunis akan memiliki peralatan komunikasi yang cukup untuk digunakan dalam perlawanannya terhadap Komunis. Peralatan ini tidak tersedia cukup di Indonesia. Kekurangan ini telah mengurangi keefektifan mereka dalam memerangi upaya Komunis menghapuskan pengaruh non-Komunis di pemerintahan mereka. Permintaan peralatan oleh beberapa pejabat tinggi Indonesia mendapat dukungan dari Dubes AS di Indonesia dan disetujui Biro Urusan Timur Jauh Deplu. Ada beberapa risiko dalam pengiriman peralatan ini, namun dengan tindakan pencegahan yang tepat akan meminimalkan risiko. Indonesia saat ini tidak bisa melakukan pembelian peralatan dari AS. Apalagi, berita soal ini tidak saja akan memalukan pemerintah AS, namun juga para pejabat tinggi ABRI di Indonesia. Tindakan hati-hati diperlukan. Pada 5 November 1965, Komite 303 menyetujui permintaan serupa untuk mengirimkan peralatan medis ke Indonesia. Diharapkan Komite 303 akan menyetujui program di atas, yang diperkirakan akan berlangsung sampai waktu tertentu. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan a. Asal mula permintaan: Banyaknya permintaan akan peralatan komunikasi datang (kurang dari 1 baris tulisan dirahasiakan) dari Dubes AS untuk Indonesia, dari pembantu Menteri Pertahanan Nasution, dan dari Jenderal Sukendro. b. Pertimbangan kebijakan AS yang sesuai: Pada 5 November 1965 Komite 303 menyetujui proposal operasional untuk menjawab permintaan Indonesia atas peralatan medis. c. Tujuan Operasional: Kontak tertutup (kurang dari 1 baris dirahasiakan) harus dipertahankan dengan pimpinan ABRI tertentu. d. Teknis e. Pelatihan: Beberapa pejabat komunikasi senior ABRI yang qualified, ditentukan oleh Sukendro, akan diberikan (kurang dari 1 baris tulisan dirahasiakan) pelatihan khusus rahasia di lokasi yang aman untuk menggunakan peralatan ini. Mereka akan dijelaskan konsep umum pengoperasian jaringan komunikasi ini; frekuensi antara 42 dan 53 megacycles yang bisa digunakan di Indonesia (agar aman dari monitoring lokal) sehingga dengan spesifikasi ini, penghubung kami bisa menyetel peralatan dengan frekuensi yang diinginkan. f. Pendanaan: Total biaya diperkirakan mencapai (kurang dari 1 baris tulisan asli dirahasiakan). Peralatan itu sendiri kira-kira akan mencapai (kurang dari 1 baris tulisan asli dirahasiakan) untuk pemuatan dan pengepakan. 5. Koordinasi Proposal operasional ini telah direkomendasikan oleh Dubes AS untuk Indonesia dan telah disetujui Departemen Luar Negeri Biro Urusan Timur Jauh. 6. Rekomendasi Komite 303 menyetujui program ini. Memorandum dari Gabungan Kepala Staf kepada Menteri Pertahanan McNamara Washington, 30 Desember 1965 Perihal: Bantuan ke Indonesia Berkaitan dengan pesan terakhir dari Kedutaan AS di Jakarta yang berisikan informasi bahwa Presiden Soekarno mungkin akan digulingkan setelah 1 Januari 1966, Indonesia mungkin meminta bantuan AS. Jika ini terjadi, permintaan bantuan ekonomi mungkin akan cukup besar.

256 | P a g e


Permintaan material militer mungkin tidak banyak. Barang-barang yang mungkin diminta termasuk amunisi, senjata otomatis ringan, kendaraan, radio portabel, dan mungkin suku cadang C-130 dan C-47. Bantuan training mungkin juga diminta. Upaya penjatuhan Presiden Soekarno oleh ABRI bisa menguntungkan kepentingan keamanan AS di sana. Meski ABRI tampaknya tak ingin mencari sekutu asing dalam penerapan kebijakannya, seperti halnya Soekarno dulu. ABRI tampaknya akan menjadi kekuatan tunggal anti-komunis yang paling kuat di Indonesia, namun pada akhirnya pasti akan memerlukan kepemimpinan sipil. Kepentingan AS akan lebih terjamin jika pemerintah baru nanti cenderung pro-Barat. Atau setidaknya netral. Akan tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan kita belum bisa memberikan bantuan militer kepada ABRI: a. Posisi ABRI yang belum pasti dan pemberian bantuan militer AS yang terangterangan pada saat ini akan cenderung mendatangkan tuduhan oleh Soekarno, Subandrio, Peking dan Moskow bahwa ABRI adalah 'alat imperialisme AS'. b. Mengingat komitmen AS di Asia Tenggara, pemberian bantuan logistik kepada Indonesia harus dievaluasi. Gabungan Kepala Staff merekomendasikan: b1. Amerika Serikat, jika diminta, akan siap memberikan kepada Indonesia sejumlah bahan pangan/obat-obatan untuk menunjukkan dukungan terhadap pemerintah baru. b2. Karena kampanye pimpinan ABRI melawan PKI tampaknya berjalan sesuai rencana dan bantuan militer AS tampaknya tak dibutuhkan untuk keamanan internal, maka untuk saat ini AS hendaknya tidak secara terang-terangan memberikan bantuan militer kepada Indonesia. b3. Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan bersama-sama menyusun kriteria untuk melanjutkan pemberian bantuan militer dan ekonomi. b4. Memorandum ini akan diteruskan ke Menteri Luar Negeri. Atas nama Gabungan Kepala Staf: David L. McDonald Ketua 8/08/2001 21:13 WIB

Misteri CIA di Seputar G 30S (9) ABRI Lamban, AS Mulai Ragu-Ragu Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, Sikap ABRI yang tak juga berani bertindak keras terhadap Soekarno dan PKI tak urung sempat membuat AS jengkel. AS menganggap para pimpinan ABRI bersikap terlampau hati-hati dalam menghadapi Soekarno. Maksud hati agar tak timbul perpecahan di masyarakat, namun yang didapat kuku komunisme tak juga tercabut. Karena itu, AS pun mulai hati-hati pula menyalurkan bantuan. Presiden AS Lyndon B. Johnson pun sempat bertanya pada Dubes AS Marshall Green untuk memastikan bantuan benar-benar dihentikan. Berikut dokumen yang menyebut hal itu.

257 | P a g e


Telegram dari Kedutaan AS di Indonesia kepada Deplu AS Jakarta, 19 November 1965 No. 1511 1.

Kami yakin bahwa AS dan sekutunya harus ekstra hati-hati mengenai pemberian bantuan kepada para jenderal saat ini. Dalam setiap hal, bantuan kita tergantung pada apakah kita yakin ABRI benar-benar berniat tegas menentang Soekarno/Subandrio. Ada indikasi yang membingungkan apakah ABRI akan tetap bersikap tegas atau justru perlahan-lahan akan menuruti keinginan presiden. Yang jelas, kita jangan sampai memberikan bantuan yang akan mendatangkan keuntungan bagi Soekarno yang tetap menjadi kepala negara dan pemerintahan.

3. Saat ini ada bukti-bukti yang membingungkan tentang apakah, kapan dan bagaimana ABRI akan bergerak melawan Soekarno. Selama Soekarno masih berkuasa, ABRI dan antikomunis mungkin akan cenderung mempertahankan kebijakan "anti-imperialis dan antikolonial", yang konsekuensinya adalah terus belangsungnya konfrontasi dengan Malaysia dan sikap anti-Barat. Kami juga menduga keadaan akan semakin chaos sebagai akibat deadlock antara Soekarno dan ABRI yang menyebabkan setiap program pembangunan ekonomi tak mungkin dilakukan, kecuali sampai salah satu kekuatan politik itu disingkirkan. 4. Meski AS mengharapkan kondisi yang lebih baik nantinya (masa sesudah Soekarno), kami tidak melihat adanya perbaikan besar posisi AS dalam jangka pendek, bahkan jikapun ABRI bisa bertahan sebagai salah satu struktur kekuasaan. Apalagi, tindakan Soekarno untuk merebut kembali kekuasaannya, tak diragukan lagi akan menggencarkan kebijakan anti-Amerika Serikat. Kami sudah melihat bukti hal ini dalam pidato presiden tentang penarikan biaya Rp 150 juta. (Dalam pidatonya kepada Kabinet 6 November 1965, Soekarno menuntut biaya sebesar Rp 150 juta dari mantan Dubes AS untuk Indonesia Howard Jones karena sengaja menyebarkan ideologi Dunia Bebas ke Indonesia - Airgram 331 dari Jakarta, 16 November). 5. Karena itu, kami merekomendasikan beberapa hal untuk diajukan di pertemuan: A. Kita tak akan mengambil langkah apapun yang bisa meningkatkan imeg Soekarno-Subandrio, baik diinginkan ABRI atau tidak. B. Kita sebaiknya tidak memberikan bantuan ekonomi yang signifikan untuk ABRI kecuali dan sampai kita tahu kemana arah mereka secara politik dan ekonomi. (Hal pemberian bantuan yang bisa menolong ABRI mengatasi PKI akan diperlakukan berbeda). C. Kita hendaknya mempertimbangkan pemberian bantuan untuk pemerintah yang murni non-komunis jika ada perubahan atmosfir karena bantuan ini akan efektif. D. Marshall Green Dubes AS untuk RI Memorandum Pembicaraan ashington, 15 Februari 1966, pukul 11.55-12.20 Perihal: Indonesia Partisipan: Presiden Johnson, Wakil Menlu William P. Bundy, Dubes Marshall Green, Mr. Robert Komer. Atas permintaan Presiden, Dubes Green membahas situasi dan tren prospektif di Indonesia, menyertakan beberapa rekomendasi umum kebijakan AS dalam berhadapan dengan Indonesia.

258 | P a g e


Dubes menegaskan, meskipun hubungan antara Indonesia dan AS masih jauh dari memuaskan, adanya kudeta pada 1 Oktober (31 September WIB) lalu telah mendorong upaya penumpasan PKI; merosotnya prestise internasional Peking yang diduga terlibat dalam kudeta itu; memburuknya hubungan antara Indonesia dan Komunis Cina; goncangan bagi citra Soekarno sebagai pemimpin 'kekuatan baru' melawan dunia Barat; dan berkurangnya prestise dan dukungan bagi Soekarno di antara rakyatnya. Akan tetapi, Soekarno tetap menjadi Presiden dan pemimpin revoulsi. Hingga tahap tertentu, ia berhasil memainkan kebingungan dan ketakutan lawan-lawannya dalam merebut kekuasaan. Ia tampaknya berhasil membelokkan kembali revolusi ke arah kiri. Ia pintar dan persuasif dan tampaknya fisiknya masih kuat. Menurut Dubes Green, ABRI yang memimpin kelompok oposisi Soekarno, meski tak bersedia melawan Soekarno secara terang- terangan dan frontal, sebenarnya sangat menentang hadirnya PKI dan hubungan dengan Cina. Kelompok oposisi juga menginginkan pemerintahan yang lebih baik. Akan tetapi, didorong oleh rasa khawatir timbulnya kekacauan masyarakat, ABRI masih enggan dan bimbang untuk langsung menentang Soekarno. ABRI juga mungkin ragu untuk mengemban tanggung jawab yang terlalu besar seiring dengan terus memburuknya kondisi politik dan ekonomi Indonesia. Dubes Green merasa bahwa hancurnya perekonomian yang kian parah, khususnya krisis atas valuta asing bisa membuat masalah semakin menggunung dalam enam bulan mendatang atau lebih. Dari waktu ke waktu, situasi di Indonesia akan sangat berantakan, ujarnya. Hal yang tampaknya semakin jelas saat ini adalah kita tengah berada dalam fase transisi antara Soekarno dan penggantinya yang belum diketahui siapa. Dalam situasi ini, menurut Dubes AS hendaknya terus mempertahankan sikap low profile. Dubes menyatakan ia sangat menghargai cara-cara pejabat AS mulai dari Presiden sampai pejabat di bawahnya yang telah berusaha untuk tidak memberikan pernyataan publik tentang Indonesia. Mempertahankan sikap seperti ini sangatlah penting karena apapun yang dikatakan atau dilakukan AS tentang Indonesia bisa menyebabkan distorsi dan salah penafsiran. Kita akan terus dituduh mencoba ikut campur urusan mereka, yang tentu saja tidak kita lakukan dan memang tak seharusnya kita melakukan. Presiden menanyakan apakah semua bantuan AS ke Indonesia, termasuk bantuan ke militer telah dihentikan. Dubes menyatakan sudah, dan ia menyarankan agar AS tidak memberikan dulu bantuan ke Indonesia sampai Indonesia memulai menata kembali negaranya. Ia menyebutkan bahwa Soekarno terang-terangan menentang setiap bantuan AS ke Indonesia, dan hal ini secara diam-diam telah disampaikan pimpinan ABRI kepada kami dan kepada Jepang. Mereka menyatakan, mereka menentang bantuan apapun pada saat ini karena hanya akan menguntungkan Soekarno dan Subandrio. Meski begitu, menurut Dubes kita seharusnya tetap berpikiran terbuka soal bantuan kepada Indonesia. Situasi bisa saja bertambah buruk dan kita bisa memberikan bantuan pangan atas dasar kemanusiaan, juga untuk mencegah timbulnya huru-hara akibat kurang pangan dan kerusuhan yang bisa membahayakan warga asing di Indonesia. Jika Indonesia mulai mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk memperbaiki pemerintahan dan arahnya, maka menurut pendapat Dubes, kita harus siap menawarkan bantuan, bisa lewat sebuah kesepakatan konsorsium atau badan internasional seperti Bank Pembangunan Asia (ADB). Ringkasan Tindakan Presiden menyatakan ia

259 | P a g e


menghargai observasi ini dan ia menyerahkan kepada Dubes untuk membuat detil rekomendasi mengenai waktu dan kondisi yang memungkinkan Amerika Serikat memberikan bantuannya ke Indonesia. 9/08/2001 01:7 WIB

Misteri CIA di Seputar G 30S (10) Cerita Adam Malik pada Dubes AS Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, Sadar langkahnya selalu ditunggu, ABRI mulai menambah tenaga. Politisi sipil yang dekat dengan Soeharto, Adam Malik mengatakan rencana terbaru ABRI pada Dubes AS. Dijamin, ABRI akan siap bergerak. Kejadian itu, malam di awal Maret 1966. Dalam pertemuan dengan Dubes AS Marshall Green itu, Adam Malik menceritakan bagaimana ABRI sudah siap bergerak dengan dukungan 22 batalyon. Menurut Adam Malik, sikap antisipastif ini dipicu tindakan Soekarno sendiri yang berniat memberhentikan Pangkobkamtib Jenderal Soeharto. Semula Green ragu. Soekarno bisa saja memcah ABRI dengan mengumpulkan pati ABRI lainnya. Namun Adam Malik menjamin hal itu tak terjadi. ABRI dalam kondisi solid. Apapun, demi mendengar ocehan ini, Dubes Green pun langsung mengirim telegram ke Washington. Berikut ceritanya. Telegram dari Kedutaan AS di Indonesia ke Deplu AS Jakarta, 10 Maret 1966 No. 2536 1.

Menteri Adam Malik, yang tampaknya amat bersemangat, berbeda dari yang pernah saya lihat sebelumnya, mengatakan kepada saya ketika bertemu di suatu tempat kemarin malam, bahwa situasi kini siap meledak. ABRI katanya telah siap bergerak setiap waktu dengan menggunakan 22 batalyon tentara yang setia kepada Jenderal Nasution dan Soeharto di Jakarta dan sekitarnya.

2.

Saya katakan padanya saya mengerti bahwa Soekarno berencana memberhentikan Soeharto, benarkah begitu? Ia menyatakan Presiden memang berencana memberhentikan Soeharto dan Adjie; dan Malik berharap Soekarno akan melakukan hal itu karena langkah ini jelas akan mendorong ABRI bergerak melawan Presidium dan membawa perubahan yang telah lama dinantikan.

3.

Saya katakan bahwa dulu ketika ABRI tampaknya satu dalam tekadnya, Soekarno mampu menggoyahkan mereka dengan memanggil semua jajaran militer termasuk panglima-panglima wilayah dan membuat mereka setuju pada sikapnya, akibatnya para panglima itu pun bingung menentukan bagaimana sebenarnya sikap mereka. Pekan ini Soekarno telah mengadakan pertemuan serupa itu, apakah sejarah akan kembali terulang?

4.

Malik menjawab bahwa menurutnya hal itu tidak akan terjadi. Semua panglima sekarang berdiri di belakang Soeharto, hanya tinggal menunggu perintah darinya. Akan tetapi, ABRI tak akan mengambil langkah inisiatif melawan Soekarno/Subandrio karena ABRI tak mau bersikap agresif, namun tindakan ABRI akan berbentuk serangan balas. Para mahasiswa dan buruh akan terus berdemonstrasi sampai Soekarno/Subandrio terprovokasi untuk mengambil tindakan yang bisa dibenarkan ABRI untuk melakukan

260 | P a g e


serangan balas. Ini bisa berupa pemecatan Soeharto atau Adjie atau Sarwo Edhie atau Mokoginta atau ketia pasukan Cakrabirawa menembaki mahasiswa. Contoh bahwa Soekarno amat mungkin menjadi pemicu tindakan ABRI adalah ketika ia dan Subandrio menginspeksi Departemen Luar Negeri yang diamuk massa pada 9 Maret, Soekarno saat itu amat marah hingga ia memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menembak mahasiswa. 5.

Malik juga mengatakan, staf muda Angkatan Udara juga kini terorganisir menjadi tim yang mendukung gerakan anti-Presidium dan merencanakan sabotase pesawat terbang yang terlibat dalam usaha pelarian menteri-menteri kabinet sayap kiri dari Jakarta.

6.

Menurut Malik, sejauh ini elemen baru yang paling penting dalam situasi ini dibanding sejak pertemuan kami sebulan lalu adalah gerakan mahasiswa melawan Subandrio dan menteri-menteri kabinet sayap kiri. Mahasiswa ini lebih kuat daripada semua partaidan mampu menarik banyak simpati dan dukungan. Bahkan, gerakan anti-pemerintah yang ada sebelumnya tak ada yang mampu menandingi besarnya dukungan terhadap mahasiswa. Apalagi, aparat tentara dan polisi paling canggung untuk menembak demonstran mahasiswa.

7.

Terlebih lagi, serikat-serikat kerja juga mulai beraksi. Sebagian besar serikat kerja akan mendukung mahasiswa dengan bersama-sama berunjuk rasa dan melakukan mogok kerja yang dimulai pekan ini.

8.

Saya menanyakan pada Malik apakah pemberhentian Nasution telah mendatangkan masalah serius bagi ABRI. Menurutnya, tidak sama sekali. Nasution yang terus mendapat dukungan di seluruh negeri, bisa bertindak lebih efektif di belakang layar dibanding ketika ia masih di Departemen Pertahanan. Nasution dan Soeharto tetap dekat namun lebih baik membiarkan Soeharto berada di depan. Saya tanyakan bagaimana posisi Jenderal Machmud (Panglima Kodam V yang bertanggung jawab atas wilayah Jakarta), kata Malik ia jelas mendukung Soeharto.

9.

Akhirnya dan yang terpenting, saya tanyakan Malik tentang situasi keamanan umumnya atas pengaruhnya pada warga Amerika dan properti milik Amerika. Saya sebutkan soal demo mahasiswa ke kantor Subandrio sudah tentu akan mendorong Subandrio untuk membalas atau mengalihkan perhatian. Ia tak bisa menjadikan ABRI atau mahasiswa sebagai target sasarannya, jadi amat mungkin ia akan mengerahkan pasukannya melawan Kedutaan kami. Hal ini sudah pernah terjadi dua kali dalam 2 minggu belakangan. Apalagi saya punya laporan yang agak mengganggu bahwa Soekarno telah menunjukkan kemarahannya yang bisa diarahkan ke Amerika. Ini berarti bahaya bagi penduduk kami. Bagaimana menurut Malik?

10. Malik menjawab, memang tidak diragukan lagi Subandrio akan mencoba aksi antiAmerika. Akan tetapi, hal ini tak akan mendapat dukungan dari banyak elemen di sini, dan ABRI sudah pasti akan maju melindungi warga Amerika. Menurut Malik, evakuasi komunitas Amerika dari Jakarta tidaklah diperlukan, namun ia menyarankan agar mereka sebisa mungkin tidak menampakkan diri, terlebih selama minggu mendatang saat keadaan akan menjadi amat menegangkan. 11.

Saya katakan pada Malik sekali lagi bahwa saya berharap adanya hubungan baru antara pemerintahan kita, hubungan yang produktif dan bermanfaat dari sudut pandang

261 | P a g e


Indonesia, dan pentingnya mencegah terjadinya aksi anti-Amerika. Jika itu sampai terjadi, akan menganggu hubungan kita dan menghapus kesempatan untuk menjalin kerjasama dan persahabatan yang menguntungkan. Ia menyatakan, dirinya sangat paham maksud saya. Ia berpikiran yang sama. Menurutnya, ia kini lebih yakin bahwa segalanya akan berjalan sesuai yang kita inginkan bersama. 12. Saya katakan pada Malik bahwa ia bebas menceritakan percakapan kami pada Nasution dan Soeharto. Malik bilang ia akan melakukannya. Marshall Green Dubes AS untuk RI 9/08/2001 02:3 WIB

Misteri CIA di Seputar G 30S (11) Soekarno Nyaris Jatuh, AS Bersiap Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, Benar kata Adam Malik. Tanggal 11 Maret 1965, atas dasar Supersemar, ABRI bergerak cepat. PKI dibubarkan. Tapi Soekarno belum jatuh. Meski demikian, AS sudah menyiapkan langkah bila pemerintahan berganti. Kesiapan AS ini terungkap dalam memorandum yang diberikan oleh Pembantu Khusus Presiden Walt Rostow kepada Presiden AS Lyndon B. Johnson. Isinya antisipasi yang akan menyusul kejatuhan Soekarno. Berikut dokumen tersebut. Memorandum dari Pembantu Khusus Presiden (Rostow) kepada Presiden Johnson Washington, 8 Juni 1966, pukul 14:35 Bapak Presiden: AS mengharapkan Anda membaca lampiran tulisan tentang Indonesia. Ini merupakan ringkasan yang bagus tentang evolusi Indonesia dan kebijakan kita sejak 1 Oktober tahun silam. Poin operasionalnya adalah: jika Soekarno turun, kita akan menghadapi isu bantuan berikut: Ø Tambahan bantuan darurat Ø Penjadwalan ulang utang multilateral Ø Bantuan berjangka panjang (terutama Eropa, Jepang, multilateral, namun mungkin juga beberapa bilateral AS). Ø Kemungkinan, beberapa bantuan kecil militer untuk latihan dan aktivitas sipil. Perencanaan yang diajukan atas masalah ini sangat bagus, bahkan bagi para tokoh penting Kongres yang sudah diberitahukan soal ini. Sejauh ini, mereka cukup simpatik. Belum ada keputusan yang diambil, kecuali Anda berkehendak memberikan petunjuk. Walt 9/08/2001 03:17 WIB

Misteri CIA di Seputar G 30S (12) Pertemuan Soeharto-Dubes AS Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, Keberhasilan Soeharto menjadi pejabat presiden disambut gembira. Tanpa sungkan, Soeharto pun menjalin kontak langsung dengan AS. Ia bertemu dengan Dubes AS

262 | P a g e


Marshall Green, 6 Juli 1967, 3 bulan setelah ia terpilih. Berikut isi pertemuan tersebut, sebagaimana dilaporkan Marshall Green pada Deplu AS. Telegram dari Kedutaan AS di Indonesia ke Deplu AS Jakarta, 7 Juli 1967 No.114. Perihal: Pertemuan dengan Soeharto Selama hampir tiga jam pertemuan dengan Soeharto kemarin malam, saya coba menghilangkan keprihatinan Soeharto atas prospek bantuan AS untuk tahun ini dan tahun mendatang. Dalam percakapan juga dibahas masalah bantuan lainnya, MAP, investasi asing dan isu kebijakan luar negeri. Pembicaraan kami mengenai Vietnam dan masalah sensitif lainnya telah dilaporkan. Soeharto mendukung kebijakan kita atas Vietnam, dan saya menilai, masalah lain juga begitu. Soeharto tampaknya moderat, sepaham dan obyektif. Tujuan utama percakapan saya dengannya adalah membangun basis untuk saling bertukar pandangan lebih sering lagi dengan orang yang sudah hampir dipastikan akan memimpin pemerintah Indonesia di masa mendatang. Namun tidak jelas apakah saya berhasil mencapai tujuan ini. Hal ini akan tergantung pada hasil konkrit pembicaraan kami, yakni tanggapan kita atas permintaannya. Permintaan Soeharto untuk Dukungan AS 1. Soeharto mengawali pembicaraan dengan menjelaskan bahwa dirinya tidak meragukan niat baik kita pada Indonesia. Ia juga mengakui komitmen kita yang mendunia dan masalah yang dihadapi pemerintah AS dalam memperoleh bantuan lewat Kongres. Namun, ia dengan serius mempertanyakan apakah kita telah memberikan prioritas yang cukup tinggi untuk Indonesia, mengingat besarnya masalah Indonesia termasuk tantangan dari kekuatan pendukung Soekarno. Bangsa Indonesia menghadapi masalah darurat yang memerlukan langkah-langkah yang tidak seperti biasanya, dan bantuan AS sangatlah dibutuhkan. 2. Soeharto mengatakan bahwa program kabinet Ampera dibentuk di atas ekspektasi bantuan AS yang berkelanjutan. ―Saya menganggap AS sebagai teman terbaik kami, namun jika saya merasa tak pasti akan bantuan Anda, maka saya akan membuat rencana lain.‖ Soeharto tidak menyinggung apakah ia akan beralih ke Rusia atau hal seperti itu, namun ia menyatakan dirinya akan membuat beberapa penyesuaian besar dalam rencana anggaran pemerintah, yang akan menarik perhatian para pendukung Soeharto dan kekuatan musuh lainnya di Indonesia. Akibatnya pemerintah bisa saja dalam bahaya dan kerusakan bisa amat parah. 3. Posisi AS -- Saya katakan bahwa saya gembira karena ia tidak meragukan motif kami. Saya tahu banyak rumor tidak benar yang beredar mengenai posisi kami. Saya sudah sejak lama ingin menemui Soeharto, hanya untuk menjelaskan kepadanya bahwa kita sepenuhnya mendukung pemerintahannya dan bahwa kita berupaya untuk mempertahankan orde baru di bawah kepemimpinannya. Ia adalah orang yang bisa membawa Indonesia melalui masa-masa sulitnya, dan kami mengagumi kemoderatannya, kepraktisannya, dedikasinya akan kebutuhan rakyat, dan keinginan untuk menyeimbangkan elemen militer dan sipil dalam pemerintah. Saya juga menyampaikan penghargaan kita yang setinggi-tingginya atas para penasihat tinggi urusan ekonomi dan luar negerinya. Saya katakan memang ada perbedaan antara sesama teman tapi hal ini tak seberapa dibandingkan kerja sama dan minat kita yang sama. Mengenai Bantuan CY'67 l1 Tentang program CY'67

263 | P a g e


kita, saya ingatkan Soeharto bahwa bantuan AS akan melibatkan PL480 dan pinjaman impor. Saya yakin kita tak akan memaksakan PL480 yang tidak dibutuhkan pada pemerintahannya, namun telah menjadi kesimpulan kami bahwa kapas mentah akan dibutuhkan pada akhir tahun ini. Jika pemerintah Indonesia tidak setuju, tentu saja masalah ini akan dibahas lebih lanjut oleh para pakar kami. Jika beras yang dipersoalkan, saya berwenang memberitahukan padanya bahwa kita sangat menyadari kebutuhan Indonesia, dan paling cepat pada musim panen tahun ini, dimulai bulan ini, kami akan beritahukan apakah kami bisa membantu. 4. Soeharto lagi-lagi mendesak - sebelumnya lewat Jenderal Sudjono dua minggu lalu - agar kita memberikan sebanyak mungkin beras PL480 tahun kalender ini. Hal ini sangat dibutuhkan mendesak. (Ia tidak menyebutkan kemungkinan menerima 76.000 ton butir beras yang telah disampaikan kepada Widjoyo dalam perundingan Washington kemudian). 5. Soeharto menyatakan, ia ingin menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia menyambut penjualan PL480, tidak hanya beras, tapi juga kapas dan bahkan ia akhirnya berminat akan gandum. Ia berharap bisa mengubah pola makan nasional, dimulai dari Jakarta, sehingga roti bisa menggantikan nasi pada menu sarapan pagi. Ia menyatakan, bahwa untuk keseimbangan CY'67, Indonesia hanya membutuhkan beras PL480 dan pinjaman impor dolar. (No 8-13 tidak jelas) 6. Saya yakin Soeharto tidak memiliki kecurigaan apapun atas dukungan kita pada Nasution, negara Islam ataupun omongan kosong lainnya. Kecurigaan ini tidak diragukan lagi sudah dilebih-lebihkan oleh beberapa pejabat Soeharto, namun hal ini sudah diatasi dalam pembicaraan terakhir saya dengan Jenderal Sudjono, Sumitro dan Hartono. Saya bisa melihat awal sebuah pengertian dengan Soeharto, meski saya belum bisa tahu kemana arahnya. Yang jelas, tindakan yang responsif atas permintaan Soeharto yang masuk akal ini, akan banyak membantu mengatasi masalah komunikasi kita dengan Soeharto. Marshall Green 9/08/2001 04:6 WIB

Misteri CIA di Seputar G 30S (13) US$ 325 Juta Buat Soeharto Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, AS menepati janjinya mendukung pemerintahan Soeharto. Begitu resmi menjabat presiden, AS langsung menyiapkan dana bantuan dari IMF yang besarnya mencapai US$ 325 juta. Namun agaknya, AS masih berhitung pula. Dalam dokumen khusus yang disampaikan Pembantu Presiden AS Walt Rostow kepada Presiden Lyndon B. Johnson terungkap, AS tak akan bersedia memberikan bantuan US$ 325 juta itu mentah-mentah. Akan dibuat skema dimana AS dan Jepang, hanya akan menyumbang sepertiga dari jumlah itu. Sisanya disokong oleh negara lain. Berikut isi dokumen tersebut.

264 | P a g e


Memorandum dari Pembantu Khusus Presiden (Rostow) kepada Presiden Johnson Washington, 18 Juni 1968, pukul 18:35 Perihal: Bantuan Untuk Indonesia Dana Moneter Internasional (IMF) menyiapkan US$ 325 juta sesuai yang dibutuhkan Indonesia untuk bantuan luar negeri selama tahun kalender 1968. Kami menyusun formula dimana AS dan Jepang akan menyediakan sepertiga dari kebutuhan tersebut, dan sisanya akan disumbangkan bangsa-bangsa lain. Pemerintah Jepang tampak sedikit lamban tahun ini, namun tampaknya mereka akan memenuhi bagian mereka sebesar US$ 110 juta. Donatur lainnya tampaknya tak akan memberikan lebih dari US$ 80 juta kepada Indonesia. Kebutuhan Indonesia kini menjadi amat besar. Banyak program stabilisasi yang gagal dijalankan. Pada kuartal pertama tahun ini, laju inflasi hampir 60 persen, sebagian besar dikarenakan tidak mencukupinya bahan pangan. Jika keadaan masih terus berlangsung sampai tahun depan, pemerintahan dalam bahaya. Untuk itu, IMF dan Bank Pembangunan Asia (ADB) telah menyerukan bantuan makanan ke Indonesia, jauh melebihi angka US$ 325 juta, sebelumnya. Masalahnya, bagaimana membantu Indonesia memenuhi kebutuhannya, termasuk bantuan makanan darurat, tanpa mengganggu formula sepertiga tersebut (yang populer di Kongres dan terbukti ampuh menekan donatur lain untuk melaksanakan kewajiban mereka). Kami menawarkan 350 ribu ton (US$ 46 juta) tepung terigu untuk segera dikirimkan. Namun sulit mengatakan berapa banyak yang bisa digunakan Indonesia selama 1968. Untuk itu, masuk akal bila memisahkan bantuan ini dari kesepakatan mengenai bantuan kita tahun 1968 dan di luar formula sepertiga tadi. Dengan cara ini, kita bisa menawarkan US$ 156 juta bantuan sekarang. Ini secara psikologis sangat penting untuk meningkatkan keyakinan pemerintah Indonesia dan meyakinkan masyarakat bisnis Indonesia bahwa sumber daya akan tersedia untuk menghindari inflasi spiral lainnya pada akhir tahun ini. Selain gandum, paket kita terdiri dari: Ø 200.000 ton beras, senilai US$ 41 juta; Ø 160.000 bales kapas mentah dan sejumlah 70.000 bales cotton yarn senilai US$ 44 juta; Ø bantuan pinjaman pembangunan AID senilai US$ 25 juta Ø totalnya US$ 110 juta, sepertiga bagian kita yang harus disediakan. Sebagai tambahan, Bill Gaud dan Orville Freeman ingin mengatakan pada Soeharto bahwa kita akan mempertimbangkan tambahan 100 ribu ton beras dan tambahan 80 ribu bales kapas pada musim gugur mendatang. Ini akan sangat berarti bagi Soeharto untuk menyingkirkan kekhawatiran akan kekurangan beras selama periode kritis Januari-Maret. Menteri Fowler tidak keberatan dengan paket ini. Namun begitu, ia yakin kita hendaknya tetap mendesak donatur lain untuk memberikan bantuannya. Kami menyampaikan paket tahun 1968 secara keseluruhan (supaya Anda bisa menilainya lebih baik) dan Anda sebenarnya telah memberikan persetujuan atas paket senilai US$ 60 juta pada Januari lalu. Yang kami minta Anda untuk memberikan persetujuannya adalah program PL-480 senilai US$ 98 juta (US$ 35 juta pada gandum, US$ 33 juta pada kapas, dan US$ 30 juta pada beras). Orangorang saya (Marshall Wright dan Ed Hamilton) membantu menyusun paket ini. Saya rasa ini bagus. Bob McNamara baru saja kembali dari Indonesia dan merasa hal ini sangat penting untuk kita

265 | P a g e


laksanakan tanpa ditunda-tunda lagi. Menurutnya paket ini sangat mendesak dan penting bila Soeharto ingin diselamatkan, dan ia yakin bahwa Soeharto memang layak diselamatkan. Saya menyarankan Anda untuk menyetujui program PL-480 senilai US$ 98 juta, dan memberikan wewenang pejabat kita di Jakarta untuk memberitahukan kepada Soeharto bahwa kita akan mempertimbangkan tambahan beras dan kapas pada musim gugur mendatang. Walt Setuju* Tidak setuju Hubungi saya Tanda (*) menunjukkan presiden AS sudah setuju. 9/08/2001 04:12 WIB

Misteri CIA di Seputar G 30S (14) Korban Penumpasan PKI 105 Ribu Penulis : Rita Uli Hutapea detikcom - Jakarta, Buntut dari tudingan keterlibatan PKI pada G 30S, para simpatisan dan anggota PKI diburu masyarakat dan ABRI. Beberapa pihak menyebut sebagai episode pembantaian karena banyaknya korban. Berapa sebenarnya jumlah korban? Ada sebuah dokumen pemerintah AS yang sedikit mengintip perihal tersebut. Angka resmi memang tak penah disebutkan, namun seorang pejabat Deplu AS, selama 1965-1966 sempat melakukan penelitian. Hasilnya, ia menyebut angka 105 ribu orang tewas. Di bawah ini adalah isi dokumen tersebut. Catatan Editorial Kedutaan AS di Jakarta memiliki keterbatasan dalam laporannya mengenai peristiwa yang terjadi di luar Jakarta tentang kondisi yang diawali oleh adanya konflik antara PKI di satu pihak dan ABRI serta kekuatan anti-komunis di pihak lain. Dalam telegramnya tanggal 27 Oktober 1965, Kedutaan menyebutkan soal banyaknya laporan tentang semakin tidak amannya keadaan dan pertumpahan darah yang kerap terjadi di Jawa Tengah, namun tidak bisa dipastikan apakah itu disebabkan oleh gerakan PKI yang coba melakukan sabotase. Pada 28 Oktober, Country Team Kedutaan menganalisa situasi dan mengirimkan tanggapannya. Meski laporan-laporan itu menekankan tentang berbahayanya situasi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bandung dan Jakarta, Country Team tak bisa menyatakan apakah insiden itu merupakan aksi komunis setempat atau sebuah permulaan dari tindakan teror dan sabotase yang terkoordinir. Laporan Kedutaan juga menyimpulkan bahwa Indonesia tengah menuju 'periode chaos' karena PKI memiliki kekuatan dan persenjataan yang tangguh, dan tampaknya ini diseimbangkan oleh ABRI. Pada akhir Oktober 1965, Kedutaan mulai menerima laporan pembunuhan dan kekejaman terhadap anggota PKI. Pada 29 Oktober, Kedutaan mendapat laporan bahwa warga Aceh memenggal kepala anggota PKI dan meletakkannya di tongkat di sepanjang jalan. Tubuh mereka kemudian dilemparkan ke sungai atau laut karena rakyat Aceh tak mau tubuh mereka mengkontaminasi tanah Aceh. Pada 8 November, Kedutaan mendapat laporan bahwa di Sumatra Utara dan Aceh, ABRI dengan dibantu organisasi pemuda IP-KI dan elemen anti-komunis lainnya kian gencar melakukan penumpasan dengan angka pembunuhan yang dilaporkan cukup besar.

266 | P a g e


Pada 13 November, Kedutaan memiliki laporan dari kepala kepolisian setempat bahwa sekitar 50 sampai 100 orang anggota PKI dibunuh setiap malamnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur oleh pasukan sipil anti-komunis dengan dukungan dari ABRI. Seorang misionari di Surabaya melaporkan bahwa 3.500 anggota dan simpatisan PKI dibunuh di Kediri antara 4 dan 9 November dan sebanyak 300 orang dibunuh di Paree, 30 kilometer sebelah barat daya Kediri. Laporan-laporan serupa terus masuk sampai enam bulan pertama tahun 1966. Pada airgram-nya tanggal 25 Februari 1966, Kedutaan melaporkan perkiraan angka total kematian anggota PKI dan simpatisannya di bali mencapai 80.000 orang. Angka kematian yang tinggi itu dipicu oleh konflik antara PKI dan Partai Nasional Indonesia (PNI), juga karena masalah pribadi dan perseteruan kelompok yang memang kerap terjadi di sana. Perlahan-lahan Kedutaan mulai menyadari bahwa Indonesia sedang mengalami upaya penghapusan pengaruh PKI secara besar-besaran dan pembunuhan itu juga dipicu oleh konflik etnik dan agama. Kedutaan tak bisa menyampaikan angka pasti berapa jumlah penduduk Indonesia yang telah menjadi korban pembunuhan dalam kampanye melawan PKI ini. Kebenaran tak akan pernah diketahui. Bahkan pemerintah Indonesia sendiri tak memiliki kepastiannya. Kedutaan mengakui, "Sejujurnya kami tidak tahu apakah angka pastinya mendekati 100.000 atau 1.000.000 tapi kami percaya, lebih baik memberikan perkiraan yang lebih kecil, khususnya jika ditanyakan oleh media. Pada tahun 1970, pejabat urusan luar negeri Richard Cabot Howland, seorang pejabat di Kedutaan AS di Indonesia pada tahun 1965 dan 1966, menerbitkan sebuah artikel Studies in Intelligence. dalam artikelnya, Howland membicarakan 3 kesalahan konsepsi yang populer saat itu: bahwa ABRI didorong untuk melawan PKI oleh pasukan AS di Vietnam, bahwa Cina berada di balik usaha kudeta 30 September, dan bahwa sekitar 350 ribu sampai 1,5 juta anggota PKI dibunuh sebagai balasan atas kudeta 30 September. Howland menjabarkan bahwa atas usahanya sendiri, ia mengumpulkan informasi dari warga Indonesia pada tahun 1966, dan kesulitannya dalam memperoleh jawaban yang akurat dan datadata. Menurutnya, angka kematian anggota PKI dilebih-lebihkan oleh pejabat dan warga Indonesia untuk menunjukkan sentimen anti-PKI mereka kepada otoritas baru anti-komunis di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa dirinya menerima data-data dari seorang Letkol di KOTI Bagian Urusan Aksi Sosial dan memastikan bahwa data itu akurat karena diperolehnya langsung dari laporan di lapangan. Menurutnya, total 50 ribu anggota PKI tewas di Pulau Jawa; 6 ribu tewas di Bali; 3 ribu tewas di Sumatra Utara. Menurut Howland, ia agak ragu dengan metode Letkol tersebut namun bisa menerima estimasinya, dan dengan menggabungkannya dengan data yang dia peroleh sendiri, hasilnya sebanyak 105 ribu anggota PKI tewas. ******* Untuk Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI George Toisutta, yang membunuh Pahlawan Indonesia yang dimakamkan di Lubang Buaya mereka dibunuh oleh TNI AD anda sendiri! http://sfwarungkopi.com/?p=360 Pasukan-pasukan TNI-AD yang terlibat dalam aksi penculikan berasal dari:

267 | P a g e


* 1 regu dari Tjakrabirawa diketuai oleh LetKol Untung. * 1 regu dari 454 Jawa Tengah diketuai oleh Major Sukino. * 1 regu dari 530 Jawa Timur diketuai oleh Major Bambang Supeno. * 1 regu Brigade Infantri I diketuai oleh Kolonel A. Latief Pertemuan di Lubang Buaya dimulai pada 2:00 pagi, persiapan logistik selesai sekitar 3:00 pagi, kemudian satu persatu mereka naik kedalam kendaraan yang telah diperintahkan. Sekitar 3:15 kira-kira selusin bus dan truk yang membawa seluruh pasukan berangkat dari Halim Perdana Kusumah dan tiba 45 menit kemudian, didaerah kawasan Menteng, perumahan elite di Jakarta. Mereka tiba ditarget lokasi sekitar pukul 4:00 pagi. Penculikan terhadap Jenderal Yani: Regu penciduk untuk Jenderal Yani berangkat dari Lubang Buaya dibawah pimpinan Letnan Satu Mukijan, menggunakan 2 Bus dan 2 Truck, dengan pasukan sebanyak 1.5 Kompi. Melewati Jakarta Bypass, kemudian memotong jalan melalui Jalan Rawamangun menuju Salemba, Jalan Diponegoro dan Jalan Mangunsakoro, mereka tiba dirumah Jenderal Yani di Jalan Lembang. Pasukan dibagi menjadi 3 group, yang pertama menjaga belakang rumah, yang kedua menjaga didepan rumah, dan group ketiga dibawah pimpinan Letnan Satu Mukijan dan Sersan Dua Raswad, memasuki perkarangan rumah dan menghampiri rumah. Mereka berdua menyapa pasukan penjaga bahwa mereka menyampaikan pesan penting dari Presiden Sukarno. Melihat seragam Tjakrabirawa mereka tidak menaruh curiga sama sekali, kemudian diikuti oleh group penyerang dengan cepatnya melucuti senjata mereka. Menjawab ketukan dipintu, pembatu rumah tangga membuka pintu, dan secepatnya didorong kesamping. Setelah mereka masuk kedalam rumah, group yang dipimpin oleh Sersan Raswad menjumpai anak laki berumur 7 tahun; Eddy putra Jenderal Yani yang sedang mencari Ibunya. Eddy diminta membangunkan Jenderal Yani, kemudian keluar mengenakan pakaian pajama, Raswad mohon agar Jenderal Yani menemui Presiden sekarang juga. Jenderal Yani meminta tunggu untuk mandi, akan tetapi Raswad katakan tidak perlu mandi, dan tidak perlu tukar pakaian. Karena sadar apa yang terjadi kemudian Jenderal Yani memukul salah satu prajurid, dan masuk kedalam kamarnya secepatnya untuk mengambil senjata,dan menutup pintu berjendela gelas dibelakangnya. Raswad kemudian perintahkan Sersan Gijadi untuk lepaskan tembakan. Sejumlah 7 peluru menembus pintu dan menewaskan Jenderal Yani saat itu juga. Sebagian dari group, yang terdiri dari Raswad dan Gijadi, juga Korporal Djamari, Prajurid Kepala Dokrin, dan Prajurid Satu Sudijono, menyeret jenasahnya keluar dan melemparkan kedalam salah satu bus yang sedang menunggu. Kemudian mereka semua kembali melalui Jatinegara menuju Lubang Buaya, disana Mukidjan melaporkan hasil tugasnya kepada Doel Arief. and more --- On Thu, 9/30/10, GELORA45 <[email protected]> wrote: From: GELORA45 <[email protected]> Subject: [GELORA45] Kasad: Laten Komunis Tetap Patut Diwaspadai To: "GELORA_In" Date: Thursday, September 30, 2010, 4:57 PM

268 | P a g e


Kasad: Laten Komunis Tetap Patut Diwaspadai Antara – Jumat, 1 Oktober Kirim Kirim via YM Cetak Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI George Toisutta, mengatakan, munculnya kebebasan yang diusung atas nama demokratisasi, termasuk kebebasan berideologi, membuat laten komunis tetap patut diwaspadai. "Jangan karena dalih kebebasan atau demokratisasi dan penghormatan terhadap hak azasi manusia, kita menjadi lengah dan tidak waspada terhadap laten komunis," kata George dalam sambutannya di acara `Tahlilan dan doa bersama Mengenang Pahlawan Revolusi yang dibasmi dalam pemberontakan G 30 S/PKI, di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Kamis. Menurut dia, masyarakat Indonesia jangan melupakan kekejaman kaum komunis di sepanjang sejarah bangsa Indonesia, dimana banyak pahlawan revolusi yang meninggal akibat pemberontakan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI pada 30 September 1965 lalu. "Kita patut bersatu padu dan bergotong-royong untuk menutup semua celah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi kemungkinan bangkitnya komunisme di negeri nusantara ini," tegasnya. Menurut George, komunis telah memaksakan kehendaknya yang nyatanyata bertentangan dengan tujuan dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, yakni dengan membangun masyarakat adil dan makmur dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, bila ada upaya untuk menghambat tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, maka patut ditumpas. Ia mengingatkan bahwa empat pilar yang menopang eksistensi bangsa Indonesia, yakni NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika harus dijaga dan dipertahankan, oleh karenanya patut diwaspadai terhadap upaya-upaya untuk mengubah empat pilar itu. George menambahkan, acara tahlilan dan doa bersama ini mengandung makna yang sangat penting karena selain sebagai sarana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, juga mengajak kita semua untuk lebih memahami dan menghayati fakta sejarah peristiwa pemberontakan G30S/PKI. Di tempat yang sama, Panglima Kodam Jaya/Jayakarta, Mayor Jenderal Marciano Norman, mengatakan, dengan adanya iklim kebebasan seperti saat ini dapat saja dimanfaatkan untuk menghapuskan sejarah dan memutarbalikan fakta, sehingga membuat generasi muda bingung dan menjadi peluang bagi bangkitnya kembali komunisme di Indonesia. Oleh karena itu, lanjut dia, masyarakat Indonesia patut waspada terhadap kemungkinan bangkitnya kembali komunisme dalam berbagai bentuk. "Kita harus waspada dengan kemungkinan seperti itu dengan menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai pancasila sebagai ideologi negara," kata Marciano. Ia menambahkan, acara tahlilan dan doa bersama untuk mengenang pahlawan revolusi itu tidak hanya sebagai ritual yang sering dilakukan oleh TNI, tetapi sebagai upaya menanamkan nilai kepahlawanan dalam bentuk patriotisme yang diwariskan oleh generasi penerus bangsa.

269 | P a g e


Sementara itu, Letjen Hotmangaraja Panjaitan yang merupakan anak dari pahlawan revolusi Mayjen DI Panjaitan, mengatakan, banyak pahlawan revolusi yang telah menjadi korban keganasan PKI pada 30 September 1965 lalu. "Namun, kami ikhlaskan pengorbanan mereka untuk menjadikan pemicu bagi kami dan menjadi cita-cita TNI dalam memperjuangkan ideologi bangsa Indonesia," katanya.

Sejarawan: Gerakan 30 September Tidak Akan Terungkap Antara - Jumat, 1 Oktober Yogyakarta (ANTARA) - Peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak akan pernah terungkap secara utuh karena seluruh tokoh kunci gerakan tersebut sudah meninggal dunia, kata sejarawan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Budiawan. "Rangkaian kejadiannya memang dapat terlacak, tetapi siapa yang sesungguhnya menjadi dalang gerakan tersebut tidak akan pernah diketahui karena sudah tidak ada tokoh kunci gerakan tersebut yang masih hidup," katanya di Yogyakarta, Kamis. Selain itu, menurut dia versi-versi sejarah tentang Gerakan 30 September yang diungkapkan para ahli hanya mengungkapkan secara sepotong-sepotong dan sebagian besar tidak melalui metodologi penelitian baku. "Versi tunggal yang digunakan oleh rezim Orde Baru ternyata juga tidak sepenuhnya benar, cenderung mendramatisasi fakta, bahkan berbagai pihak menganggap versi Soeharto dongeng belaka," katanya. Selain itu, ia mengatakan diskriminasi yang dialami oleh mantan tahanan politik Orde Baru telah mengakibatkan beban psikologis kepada para mantan tahanan politik tersebut. "Setelah mereka dibebaskan tidak serta merta mereka mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya karena pada kenyataannya mendapat stigma sangat buruk dari kalangan masyarakat," katanya. Ia mengatakan diskriminasi tersebut tidak hanya datang dari negara dan masyarakat, bahkan para mantan tahanan politik Orde Baru mendapat diskriminasi dari saudara mereka. "Situasi yang mengondisikan para mantan tahanan politik tersebut menjadi pihak yang serba salah. Orde Baru berperan besar dalam menciptakan diskriminasi tersebut," katanya. Menurut dia, aparatur negara tidak merasa mendiskriminasikan para mantan tahanan politik karena merasa memiliki payung hukum yang sah untuk menempatkan para mantan tahanan politik sebagai warga yang patut dibedakan. "Oleh karena itu sampai saat ini para mantan tahanan politik tersebut masih menyimpan trauma dan menanggung beban psikologis yang sangat berat," katanya.

Pancasila Hari Ini Jumat, 1 Oktober 2010 | Editorial Pancasila sebagai landasan hidup bernegara dan bermasyarakat itulah yang utama dikemukakan oleh Bung Karno untuk pendirian Republik Indonesia yang merdeka. Pancasila menjadi alat persatuan untuk melawan kekuatan anti penjajahan dan bagaimana memandang dan menjalani

270 | P a g e


hidup bernegara dan bermasyarakat. Pada pidato 1 Juni 1945 di depan BPUPKI yang kemudian dikenal juga sebagai Hari Lahirnya Pancasila itu Bung Karno sebelum menutup pidatonya menekankan: jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu, menjadi satu realitiet, yakni jikalau ingin hidup menjadi satu bangsa, satu nationaliteit yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan perikemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan sociale rechtvaardigheid, ingin hidup dengan sejahtera dan aman, dengan Ketuhanan yang luas dan sempurna, – syarat untuk menyelenggarakannya, ialah perjuangan, perjuangan dan sekali lagi perjuangan. Jangan mengira bahwa dengan berdirinya negara Indonesia Merdeka itu perjuangan kita telah berakhir. Tidak! Bahkan saya berkata: Di dalam Indonesia merdeka itu perjuangan kita harus berjalan terus, hanya lain sifatnya dengan perjuangan sekarang, lain coraknya. Nanti kita, bersama-sama, sebagai bangsa yang bersatu-padu, berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Pancasila. Dan terutama di dalam zaman peperangan ini, yakinlah, insyaflah, tanamkanlah dalam kalbu saudara-saudara, bahwa Indonesia Merdeka tidak dapat datang jika bangsa Indonesia tidak berani mengambil resiko,- tidak berani terjun menyelami mutiara di dalam samudra yang sedalamdalamnya. Jikalau bangsa Indonesia tidak bersatu dan tidak menekad-mati-matian untuk mencapai merdeka, tidaklah kemerdekaan Indonesia itu akan menjadi milik bangsa Indonesia buat selamalamanya, sampai ke akhir zaman! Kemerdekaan hanyalah diperdapat dan dimiliki oleh bangsa, yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad "Merdeka,'merdeka atau mati"! Sayangnya, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila justru seringkali mengkhianati nilai-nilai yang dikandung Pancasila itu sendiri. Di masa rejim Soeharto, Pancasila menjadi alat politik untuk membungkam lawan-lawan politik bahkan juga rakyat yang menolak pembangunan karena pembangunan justru memulai dengan semakin menderitakan rakyat seperti memberikan ganti rugi yang tak sebanding atas tanah-tanah yang dipakai untuk pembangunan. Pancasila Soeharto tampak berjalan formal sejalan dengan kekuasaannya tanpa menekankan nilai lain yang penting bagi bangsa ini yaitu: kemanusiaan, demokrasi dan keadilan sosial. Akibatnya di masa Rejim Soeharto, kekerasan yang berujung pada kejahatan atas kemanusiaan berlangsung bersamaan dengan kesenjangan sosial yang makin tinggi dan pembungkaman hak-hak politik warga Negara. Ini adalah bentuk korupsi pemikiran dan nilai Pancasila. Pancasila Soeharto ini mulai dikibarkan pada 1 Oktober 1965 yang oleh Bung Karno dinamakan sebagai gerakan satu oktober alias Gestok yang semakin sanggup menjungkirbalikkan orientasi politik pembangunan Bung Karno dengan didahului tindakan keji menghancurkan organisasi-organisasi pendukung Bung Karno disertai dengan penangkapan, pembunuhan dan pemenjaraan tanpa pengadilan terhadap ribuan simpatisan komunis dan soekarnois. Rejim Soeharto dengan cerdik menyebut 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Selama rejim Soeharto berkuasa, Pancasila yang sakti itu dijadikan tameng kekuasaan dan dijadikan palu godam untuk membungkam perlawanan rakyat. Rejim Soeharto akhirnya tumbang oleh perlawanan rakyat yang menuntut demokrasi dan perbaikan kesejahteraan. Praktek hidup bernegara hari ini semakin memperlihatkan bagaimana toleransi hidup beragama semakin surut: satu kelompok agama melarang kelompok lain untuk beribadah; Kekerasan antar etnik atau kelompok masyarakat masih terjadi seakan kita tidak hidup dalam satu nilai kebangsaan; Kesenjangan sosial ekonomi semakin nyata: rakyat miskin makin banyak tanpa lapangan kerja serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang memadai sementara konsumtivisme dan hedonisme pun berlangsung dengan menyolok seakan melemparkan jauh-jauh semangat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat; kehidupan demokrasi yang carut-marut: politik uang yang

271 | P a g e


mendorong tumbuhnya korupsi masih disertai pembungkaman bacaan dengan alasan ideologi tertentu oleh Kejaksaan Agung, misalnya, menuntut kita sebagai anak-anak bangsa yang melanjutkan warisan Indonesia Merdeka bertanya: masihkah kita berPancasila dalam hidup bernegara dan bermasyarakat? Pemerintah sendiri seakan tak hadir dalam berbagai peristiwa yang menghinakan nilai-nilai Pancasila itu…dan seakan melakukan pembiaran. Sebagaimana Bung Karno sendiri sering mengatakan: Pancasila pada hari ini tentu tak ingin kita ambil abunya tapi justru apinya. Api Pancasila yang menyala itu tentu untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat bukan sebaliknya. Anda dapat menanggapi Editorial kami di : [email protected] http://berdikarionline.com/editorial/20101001/pancasila-hari-ini.html Kalau terungkap maka mereka yang berkuasa sejak ORBA akan kehilangan kekayaannya dan bisa diadili. Karena itu penguasa berusaha untuk tetap menutupinya.Yang jelas penguasa ada kepentingan menutupinya dan mengulur-ulur waktu sehingga para korban lama-lama habis dan kejahatan mereka tidak terbongkar. Kalaupun kejahatan penguasa akhirnya terbongkar, anak cucu mereka sudah menikmati hasil perampokan ayah/kakek mereka tanpa merasa berdosa. http://oase.kompas.com/read/2010/10/01/02283030/Gerakan.30.September.Tak.Akan.Terungk ap-7

Gerakan 30 September Tak Akan Terungkap! Jumat, 1 Oktober 2010 | 02:28 WIB

istimewa ilustrasi YOGYAKARTA, KOMPAS.com--Peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak akan pernah terungkap secara utuh karena seluruh tokoh kunci gerakan tersebut sudah meninggal dunia, kata sejarawan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Budiawan. "Rangkaian kejadiannya memang dapat terlacak, tetapi siapa yang sesungguhnya menjadi dalang gerakan tersebut tidak akan pernah diketahui karena sudah tidak ada tokoh kunci gerakan tersebut yang masih hidup," katanya di Yogyakarta, Kamis.

272 | P a g e


Selain itu, menurut dia versi-versi sejarah tentang Gerakan 30 September yang diungkapkan para ahli hanya mengungkapkan secara sepotong-sepotong dan sebagian besar tidak melalui metodologi penelitian baku. "Versi tunggal yang digunakan oleh rezim Orde Baru ternyata juga tidak sepenuhnya benar, cenderung mendramatisasi fakta, bahkan berbagai pihak menganggap versi Soeharto dongeng belaka," katanya. Selain itu, ia mengatakan diskriminasi yang dialami oleh mantan tahanan politik Orde Baru telah mengakibatkan beban psikologis kepada para mantan tahanan politik tersebut. "Setelah mereka dibebaskan tidak serta merta mereka mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya karena pada kenyataannya mendapat stigma sangat buruk dari kalangan masyarakat," katanya. Ia mengatakan diskriminasi tersebut tidak hanya datang dari negara dan masyarakat, bahkan para mantan tahanan politik Orde Baru mendapat diskriminasi dari saudara mereka. "Situasi yang mengondisikan para mantan tahanan politik tersebut menjadi pihak yang serba salah. Orde Baru berperan besar dalam menciptakan diskriminasi tersebut," katanya. Menurut dia, aparatur negara tidak merasa mendiskriminasikan para mantan tahanan politik karena merasa memiliki payung hukum yang sah untuk menempatkan para mantan tahanan politik sebagai warga yang patut dibedakan. "Oleh karena itu sampai saat ini para mantan tahanan politik tersebut masih menyimpan trauma dan menanggung beban psikologis yang sangat berat," katanya.

IBRAHIM ISA - Berbagi Cerita Jum'at, 01 Oktober 2010 -----------------------------------------BERSAMA Radio HILVERSUM Dan Radio

"SONORA" <Jakarta> MEMPERINGATI 45-Th "TRAGEDI NASIONAL 1965" Kemis kemarin, pas tanggal 30 September (ralat -- semestinya benar Bung Karno, -- Peristiwa itu terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965, bukan 30 September) , bersama Jos Wibisono dari Radio Hilversum (Radio Nederland Wereldomroep, RNW>, Radio Sonora Jakarta (yang memulai siarannya pada bulan Agustus 1972. Kata 'Sonora' berasal dari bahasa Latin/Spanyol yang artinya bunyi-bunyian merdu); lalu dengan Sarmaji dari Perhimpunan Dokumentasi Indonesia Amsterdam, -- melalui cakap-cakap 'segi-tiga', kami memperingati Hari Tragedi Nasional 1965. Tak peduli hujan rintik-rintik Sarmaji dan aku berangkat dengan kereta-api dari Amsterdam C.S menuju Hilversum Noord. Turun di Hilversum Noord, kami jalan kaki menelusuri jalan sepeda menuju ke kantor Radio Hilversum. Kesan Sarmaji begitu memasuki kompleks Media-Park Hilversum: Wah, Bung, coba lihat, kantor-kantor siaran radio dan TV Nederland ini terletak benar-benar ditengah hutan, terasing dari hiruk-pikuk kota. Hening dan sunyi. Tenteram dan aman (!?). Aku bilang: Di kompleks inilah beberapa tahun yang lalu tokoh politik Ekstrim Kanan Belanda,

273 | P a g e


Pim Fortuin, di bunuh oleh tembakan pistol asasin. Sepertinya terasing dari keramaian kota dan 'aman', tetapi seorang asasin bisa saja menyelinap menantikan sasarannya. Di kantor RNW di situ sudah menanti, Jos Wibisono. Ia menyambut kami dengan hangat dan gembira. Jam 4.00 sore waktu Nederland, berarti jam 10 malam di Jakarta, mulailah komunikasi antara Hilversum dengan Jakarta, melalui RNW. *** Acara wawancara inter-aktif kami berdua, dengan Oki dari Radio Sonora, asal-mulanya adalah prakarsa Jos Wibisono dari RNW, Hilversum. Radio Sonora memperkenalkan dirinya sebagai SONORA FM 92.0, Jakarta. Yang 'action' dalam acara wawancara inter-aktif ini, yaitu acara cakap-cakap bebas dengan melibatkan para pendengar Radio Sonora, --- adalah Radio Sonora Jakarta. Tadinya aku mengira bahwa acara wawancara radio ini adalah acaranya Radio Hilversum. Tidak begitu. Memang idénya dari Radio Hilversum. Tetapi yang mengelola cakap-cakap dengan pendengar Indonesia adalah Radio Sonora FM 92.0. Jadi ini 'gawénya' Radio Sonora. Menurut Jos Wibosono, Radio Sonora banyak didengar masyarakat tidak saja di Jakarta. Pendengar yang mengikuti siaran Radio Sonora cukup luas. Penjelasan ini kuanggap penting! Karena bagiku pribadi, ini adalah untuk pertama kalinya diwawancarai oleh sebuah pamancar Radio Jakarta, mengenai Peristiwa 1965. Begitu juga unuk Sarmaji. Dan kami anggap wawancara inter-aktif dengan Jakarta yang dipandu oleh Jos Wibisono itu, merupakan ide yang bagus dan bermanfaat dalam rangka saling informasi serta kontak langsung dengan tanah air tercinta. Melalui acara seperti ini, kami, Sarmaji dan aku, yang oleh Orba dicap sebagai 'orang bermasalah', dituduh ini-itu sehubungan dengan G30S, yang paspornya sewenang-wenang dicabut oleh penguasa militer di bawah Jendral Suharto, -- bisa mendengar langsung dari pendengar Indonesia, apa yang ingin mereka ketahui sekitar masalah tsb. Yang lebih penting ialah bahwa kami-kami ini yang 'korban kesewenang-wenangan Orba, yang dibikin menjadi 'stateless' bertahun-tahun lamanya di luar negeri, BISA MENJELASKAN LANGSUNG kepada para pendengar Indonesia. Mungkinlah, inilah ---- a.l wawancara inter-aktif seperti ini melalui radio, yang bisa memberikan penjelasan langsung dan mengungkap kebenaran yang selama ini diputar-balik oleh rezim Orba, --Inilah yang ditakuti oleh para penguasa militer. Ini jelas dari pernyataan penggedé militer seperti Jendral TNI George Toisutta , KSAD, baru-baru ini. Yang kemudian digongi oleh jendral lainnya. Penguasa-penguasa militer itu 'mencanangkan' masyarakat jangan sampai masalah demokrasi dan HAM, 'disalah-gunakan'. Mereka lalu menyanyikan lagu lama yang sudah usang. Mereka mengingatkan akan 'bahaya laten Komunis'. Fikiran 'karatan' para petinggi ABRI itu keterlaluan dangkalnya! Menunjukkan kemandulan fikiran mereka terhadap prinsip demokrasi dan HAM. Prinsip negara hukum. Lagi pula teramat memandang rendah kesadaran dan kemampuan berfikir kritis generasi muda sekarang ini. Sungguh, suatu penghinaan terhadap akal sehat manusia. Ataukah ini pertanda bahwa sementara hak-hak demokrasi akan dikekang seperti zaman Orba? Mendengar celotéhan lapuk demikian dari para jendral itu, timbullah pertanyaan: ITUKAH 'HASIL' YANG DIKATAKAN SUDAH BERLANGSUNGNYA REFORMASI DI DALAM TUBUH ABRI? Petinggi-petinggi militer seperti itu, sungguh tidak mengerti apa makna Reformasi. Mereka tidak mengerti bahwa yang dimaksudkan Reformasi, pertama-tama adalah perubahan dalam fikiran. Bila hendak reformasi adalah suatu keharusan membuang jauh-jauh fikiran militer-fasis ABRI yang berselubung 'Dwifungsi Abri". Serta dengan sungguh-sungguh berusaha mawas diri

274 | P a g e


memeriksa peranan krusial dan kriminal mereka, dalam peristiwa pembantaian masal rakyat Indonesia yang tidak bersalah pada periode pasca Peristiwa 1965. *** Wawancara 'segi-tiga' Radio Sonora, Radio Hilversum dan kami berdua dari fihak yang dizholimi oleh Orba, memberikan kesan mendalam. Pendengar ternyata mengikuti perkembangan di sekitar yang 'disebut orang terhalang pulang'. Sungguh mengharukan bahwa para pendengar itu, di satu fihak ikut perihatin dengan nasib 'orang-orang yang terhalang pulang'. Di lain fihak mereka menyatakan kekaguman mereka kepada orang-orang yang terhalang pulang, yang sudah mengalami perlakuan kesewenang-wenangan sedemikian kejamnya dari rezim Orba, NAMUN SEMANGAT NASIONAL PATRIOTIK CINTA TANAH DAN BANGSA INDONESIA masih tetap tinggi dan terpelihara baik. Seperti yang disampaikan oleh Jos Wibisono dari Radio Hilversum, wawancara ini lebih difokuskan pada 'segi-segi kemanusiaan' para orang yang terhalang pulang. Tentang bagaimana keadaan kehidupan mereka sesuah begitu lama mengalami situasi 'stateless' di luar negeri, tanpa proses keadilan apapun. Tetapi yang dinamakan 'segi-segi kemanusiaan' itu bila sudah menyangkut korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Orba, tak terelakkan akan melibatkan masalah POLITIK. Yaitu politik anti-demokratik dan ketiadaan hukum, diperlukkannya warga negara secara sewenangwenang tanpa proses pengadilan apapun. Melaksanakan atau melanggar HAM, hak-hak kemansiaan (yang sangat menusiawi itu) adalah masalah yang paling sarat muatan politiknya! *** Pada kesempata lain, bila dirasa perlu, bisa disinggung lagi sekitar wawancara inter-aktif segi-tiga di Hilversum hari Kemis yang sukses dan bermanfaat itu. Sebelum menutup tulisan ini --- baik kiranya mengingatkan pembaca bahwa: Besok tanggal 02 Okotber 2010, di Diemen, Holland akan berlangsung pertemuan Peringatan 45 Tahun Tragedi Nasional 1965. Pertemuan tsb diselenggarakan oleh sebuah Panitia yang terdiri dari para wakil organisasi masyarkat Indonesia di Nederland. Petemuan dimulai pada jam 11.00 pagi di gedung "De Schakel", Burgemeester Bickerstraat 46A, 1111 CC Diemen Nederland. Undangan akan berdatangan dari Belanda, Jerman, Perancis dan Swedia. Termasuk yang datang dari Indonesia, seperti a.l penyair dan budayawan Indonesia asal Bali, -- Putu Oka Sukanta. *** http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/berdamai-dengan-sejarah/ TAJUK RENCANA

Berdamai dengan Sejarah Tahun 1965 akan selalu diingat sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah perjalanan Indonesia. Sebuah insiden yang terjadi pada dini hari 1 Oktober, saat jenazah tujuh jenderal Angkatan Darat ditemukan di bekas sumur tua di Lubang Buaya, menjadi pembuka rentetan panjang tragedi manusia saat itu. Jutaan kader dan simpatisan dari partai terbesar keempat hasil Pemilu 1955

275 | P a g e


(PKI) diburu sebagai pesakitan hanya karena tudingan politis bahwa partai mereka dituding sebagai ―dalang‖ pembantaian para jenderal. Soekarno dipaksa turun dari kekuasaannya hanya lewat selembar surat yang awalnya dicanangkan untuk memulihkan stabilitas keamanan. Lalu ratusan ribu orang dibantai segera setelah Partai Komunis Indonesia dinyatakan terlarang. Sementara itu, jutaan lainnya dibuang, ditahan hingga belasan tahun, dari Bukitduri hingga Wirogunan, dari Buru hingga Plantungan, tanpa pernah diajukan ke pengadilan. Tahun berlalu dan lapis demi lapis fakta sejarah masa lalu terungkap saat kekuasaan yang berdiri pasca-insiden tersebut tumbang di tahun 1998. Para korban dan pelaku, serta generasi anak-anak mereka, perlahan mencari cara untuk menyembuhkan luka. Meski trauma tak sungguh hilang. Sayangnya, negara–45 tahun setelah peristiwa berlalu–tetap sibuk untuk memendekkan ingatan. Tak pernah ada pengakuan bahwa penghilangan nyawa ratusan ribu jiwa dan penahanan jutaan warganya tanpa proses pengadilan itu pernah ada. Langkah maju negara-negara yang pernah mengalami peristiwa sama, seperti Argentina dan Cile, tak pernah dilirik sebagai cermin solusi untuk berdamai dengan sejarah. Di Argentina, pemerintah mengakui periode kelam sejarah mereka saat berada di bawah kepemimpinan Junta Militer 1976-1983. Komisi Penyelidik Nasional untuk Penghilangan Paksa dibentuk segera setelah Junta terguling. Mereka mencatat 8.960 korban dighilangkan secara paksa dan terdapat 340 tempat penahanan dan penyiksaan rahasia. Laporan ini kemudian dijadikan acuan untuk menyeret para pemimpin junta dan militer pendukungnya. Namun, presiden pasca-junta tak punya keberanian untuk menyeret mereka dan menciptakan UU Amnesti yang memberi imunitas bagi para penjahat perang. Beruntung Argentina memiliki Nestor Kirchner yang pada Juni 2005 membuat Mahkamah Agung menganulir dua UU Amnesti tersebut. Proses pengadilan pun digelar dan sejumlah pemimpin junta dijatuhi hukuman. Istrinya, Cristina Hernandez Kirchner, melanjutkan inisiatif tersebut. Di Cile, hal serupa juga terjadi di bawah keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sementara itu, di Indonesia, percobaan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi gagal karena UU KKR menafikan proses pengadilan. Indonesia, di usianya yang ke-65 tahun, agaknya butuh waktu lebih panjang untuk menjadi sebuah bangsa yang dewasa. Sebuah bangsa yang berani berdamai dengan sejarahnya. n Kawan-kawan sekalian yb, Barangkali banyak kawan masih ingat dengan nama nama Nani Nurani, penyanyi kebanggaan bung Karno. Ibu Nani Nurani, sebagai seorang penyanyi Istana masa Bung Karno yang tidak mengerti politik, ... pasca G30S tidak luput harus meringkuk dalam penjara selama belasan tahun. Setelah di-"bebas"-kan dalam masyarakat tetap didiskriminasi, disisihkan sebagai warga Ex-TAPOL. Sekalipun sudah mencapai usia lanjut, usia 65, tetap saja tidak berhasil dapatkan KTP seumurhidup. Kasus Ibu Nani menggugat adalah yang pertama dan dibantu KOMNAS HAM, akhirnya berhasil mendapatkan KTP seumur-hidup. Dibawah adalah DVD pertunjukkan ibu Nani Nurani saat bedah buku yang ditulisnya: "Hati Nurani Penyanyi Kebanggaan Bung Karno" yang saya dapatkan dan saya coba upload di youtube untuk dinikmati bersama, ... URL, link berada dibawah terbagi dalam 5 bagian.

276 | P a g e


Silahkan menikmatinya, ... Salam, ChanCT

Bag. - 01 : http://www.youtube.com/watch?v=NPfddS6bzUA Bag. - 02 : http://www.youtube.com/watch?v=CWGc_vK-3FA Bag. - 03 : http://www.youtube.com/watch?v=YTyDO69YHIk Bag. - 04 : http://www.youtube.com/watch?v=JDvZwrQuFgg Bag. - 05 : http://www.youtube.com/watch?v=Q_dGPMOnDio __._,_.___ Setuju dan sependapat dengan pemikiran bung Manap, juga dengan pertanyaannya yang seharusnya bísa dijawab oleh KSAD dengan mudah jika memang ucapannya mengandung kebenaran.

277 | P a g e


Saya ulangpertanyaan itu: "Kepada Kepala Staf Angkatan Darat yang memperingatkan "Laten Komunis tetap patut diwaspadai" perlu dipertanyakan:"Apakah selama 45 tahun tanpa ada pengaruh idologi komunis dalam kekuasaan negara selama ini masyarakat yang adil dan makmur dalam wadah NKRI berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang dimaksudkannya sudah tercapai? Mengapa rakyat Indonesia yang sudah bersih dari pengaruh idologi komunis masih saja begitu miskin, begitu sengsara sekarang ini? Mengapa keadaan masyarakat Indonesia yang sudah dibersihkan dari idologi dan pengaruh komunis itu semakin kacau balau semakin amburadul sekarang? Padahal orang-orang komunis dengan idologi komunisnya sudah dibasmi sudah tidak menjadi penghalang kalau mau membangun masyarakat adil dan makmur.?" Ada tambahan pertanyaan saya atas ucapan KSAD itu : ** Ia mengingatkan bahwa empat pilar yang menopang eksistensi bangsa Indonesia, yakni NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika harus dijaga dan dipertahankan, oleh karenanya patut diwaspadai terhadap upaya-upaya untuk mengubah empat pilar itu.** Pancasila: masih hidupkah Pancasila di Indonesia sekarang ini ? Mengapa terjadi pembakaran gereja gereja, penganiayaan warga Kristen dan Ahmadiyah ? Dimana telah dijalankan "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" ? Apakah keadaan sekarang ini buat rakyat Indonesia lebih adil dari masa pra orba, sewaktu Bung Karno memimpin Republik Indonesia , dan pendukung pendukung beliau belum dibasmi habis, dibunuh, disiksa, dipenjara sampai ke anak cindilnya? Apakah sekarang keadaan buatseluruh rakyat lebih baik /adil dari jaman pra orba? UUD 45, apakah masih hidup dinegara ini, atau hanya sebagai embel embel saja ? Pasal 33 & 34 UUD 45 ( sudah dengan amandemen) mengatakan : Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. * Pasal 34 (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

278 | P a g e


Apakah yang dijalankan pemerintah sekarang itu ada bau baunya dengan isi UUD 45 diatas? Bukankah SDA dan bumi Indonesia sekarang ini berada sebagian besar ditangan modal asing ? Apakah kekayaan alam dan bumi dikuasai negara Indonesia ? Cobalah camkan, pasal 33 dan pasal 34 UUD '45 diatas, mana yang lebih memegang azas azas di UUD 45 itu dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah dibawah pimpinan Bung Karno dan pendukung pendukungnya (termasuk orang orang marxist didalamnya) atau pemerintah orba sampai sekarang , pemerintah reformasi ini ? Azas Bhinneka Tunggal Ika, lebih dihikmati jaman pra orba atau jaman orba sampai sekarang ? Atau sebenarnya, semua penguasa dan aparat aparatnya sekarang ini tidak tahu isi dari Pancasila, UUD '45 dan Bhinneka Tunggal Ika dan hanya pandai latah mengucapkan saja ? Diluar dari semuanya itu, kata kata NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD '45 adalah satu dengan kata Bung Karno ! Bung Karno adalah penggali kesemuanya itu ! Lalu bagaimana mau berteriak menjalankan azas azas itu, bila Bung Karno masih dalan status dipenjara, dipecat secara tidak hormat dari jabatannya dan dianggap makar terhadap RI, terhadap pemerintah yang beliau pimpin sendiri, dan sampai sekarang belum direhabilitasi ? Jangan lupa TAP 33 MPRS /1967 masih berklaku dan belum dicabut, bagaimana KSAD bisa bicara tentang NKRI,UUD'45, Bhinneka Tunggal Ika, Panca Sila ? Dimana logika pidato pidato yang hanya merupakan lips service itu ? Saya kira kita perlu merenungkan dan berusaha menjawab pertanyaan pertayaan diatas itu ! Terutama pemerintah RI dan aparat aparatnya harus bisa menjawabnya.. iwa ________________________________ From: S Manap To: [email protected] Sent: Fri, October 1, 2010 10:45:25 AM Subject: SV: [GELORA45] Kasad: Laten Komunis Tetap Patut Diwaspadai Kutipan dari ucapan Kepala Staf Angkatan Darat Jendral George Toisutta: "Komunis telah memaksakan kehendaknya yang nyata-nyata bertentangan dengan tujuan dan citacita perjuangan bangsa Indonesia yakni dengan membangun masyarakat adil dan makmur dalam wadah NKRI berdasarkan pancasila dan UUD 1945" Ucapan KSAD itu adalah kalimat klise yang sudah usang yang diucapkan secara berulang-ulang oleh orang-orang militer maupun sipil bukan hanya selama Orbanya Soeharto berkuasa sampai berdirinya pemerintah Orba jilid II sekarang ini, bahkan kata-kata itu sudah seraing kita dengar sebelum berdirinya kekuasaan Orba, khususnya banyak diucapkan oleh orang-orang militer didikan Amerika. Sejak berdirinya kekuasan Orba, orang-orang komunis beserta simpatisannya juga pengikutpengikut Bungkarno yang bukan Komunis sudah dibasmi habis. Mereka sudah tersingkir sudah dibunuhi, dipenjarakan, diasingkan, dianiaya, difitnah, dihujat secara habis-habisan. Hak hidup kaum komunis dan semua kekuatan yang dicurigai bertentangan dengan penguasa Orba sudah ditiadakan dengan paksa.

279 | P a g e


32 tahun kekuasaan Orba dan sudah 10 tahun pula kekuasaan Orba jilid ke II berjalan mulus tanpa gangguan idologi komunis, karena orang-orang yang dinamakan komunis sudah dinajiskan dalam masyarakat. Jika dihitung sejak 1 Oktober 1965 dalam mana secara de facto Soeharto sudah mengambil alih kekuasaan, waktunya sudah berjalan selama 45 tahun. Berarti sudah 45 tahun pula kekuasaan negara bukan hanya tidak dipengaruhi oleh idologi komunis malahan dibimbing oleh kata-kata dan perbuatan memfitnah dan membasmi komunis tanpa kenal batas. Kepada Kepala Staf Angkatan Darat yang memperingatkan "Laten Komunis tetap patut diwaspadai" perlu dipertanyakan:"Apakah selama 45 tahun tanpa ada pengaruh idologi komunis dalam kekuasaan negara selama ini masyarakat yang adil dan makmur dalam wadah NKRI berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang dimaksudkannya sudah tercapai? Mengapa rakyat Indonesia yang sudah bersih dari pengaruh idologi komunis masih saja begitu miskin, begitu sengsara sekarang ini? Mengapa keadaan masyarakat Indonesia yang sudah dibersihkan dari idologi dan pengaruh komunis itu semakin kacau balau semakin amburadul sekarang? Padahal orang-orang komunis dengan idologi komunisnya sudah dibasmi sudah tidak menjadi penghalang kalau mau membangun masyarakat adil dan makmur. Berhentilah memamah biak kata-kata klise bahaya laten komunis sebagai penghalang membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 45 itu!. Apakah kata-kata usang "bahaya laten komunis" yang dijadikan alat untuk mengenggam erat kekuasaan selama Orba Soeharto maupun yang menamakan kaum reformis selama ini masih bisa digunakan untuk menipu rakyat yang sudah bosan dengan kebohongan? Komentar teman-teman atas ucapan KSAD ini diharapkan. S.Manap. ******* Saya forward artikel dari milis tetangga ini untuk tidak melupakan pernah terjadinya Genosida 65 - pembunuhan massal berencana tanpa proses hukum terhadap orang-orang tak bersalah, yang diorganisir dan dipimpin tentara Angkatan Darat dibawah komando Suharto dan berakibat jatuhnya korban lebih satu juta jiwa manusia dan ratusan ribu dipenjarakan diseluruh pelosok Indonesia. Semenjak dijatuhkannya kekuasaan otoriter rezim Suharto yang paling kejam dan paling korup dalam sejarah Indonesia oleh gerakan mahasiswa pada tahun 1998, sudah banyak karya pakar sejarah dan testimoni para Korban, yang menyingkap fakta-fakta sejarah yang digelapkan dan membongkar kebohongan dan pemalsuan sejarah selama berkuasanya rezim militer otoriter Suharto. Usaha pengungkapan dan penuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan Suharto selama 32 tahun kekuasaannya, sedang dan akan terus diperjuangkan oleh Generasi sekarang dan yang akan datang, demi tegaknya keadilan bagi para Korban dan untuk menjaga agar jangan sampai kejahatan terhadap Kemanusiaan seperti yang pernah terjadi dibumi Nusantara itu sampai terulang kembali. Salam, Arif Harsana

280 | P a g e


-----Original Message----Date: Thu, 30 Sep 2010 22:45:30 +0200 Subject: #sastra-pembebasan# Memperingati Tragedi Nasional (5): Kebiadaban Tiada Taranya - Oleh A.Kohar Ibrahim From: abdul kohar ibrahim To: [email protected]

Memperingati Tragedi Nasional (5) Kebiadaban Tiada Taranya Oleh: A. Kohar Ibrahim BENAR apa yang disimpulkan oleh Ben Anderson dalam wawancara yang telah diutarakan terlebih dahulu, bahwasanya "Di mana saja di dunia, kalau mau diadakan pembantaian massal, harus diciptakan suasana di mana orang merasa apa saja boleh. Karena calon korban sudah berbuat hal hal di luar peri kemanusiaan". Maka demikianlah dampak dari dusta yang digencarkan dengan mesin propaganda hitam penguasa militer Orba sejak 1 Oktober 1965 itu sedemikian dahsyat. Yang mengobarkan teror putih di mana-mana hingga menelan korban jutaan jiwa banyaknya. Korban yang merupakan penghinaan dan kejahatan atas manusia dan kemanusiaan yang kebiadaban dan skalanya belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Padahal orang Indonesia terkenal sebagai peramah, mudah senyum dan berfalsafah Pancasila? Akan tetapi, sejak dimulainya Tragedi Nasional dengan 6 jenderal dan 1 perwira sebagai korban pertikaian antara kaum militer (tentara) telah terjadi gerakan perburuan, penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan secara besar-besaran yang dilakukan oleh pasukan-pasukan bersenjata resmi maupun non-resmi tapi yang selaras komando dan lindungan militer. Sedemikian rupa kebiadabannya sampai para algojo menelantarkan begitu saja para korbannya, jika tidak dipajang di tempat umum! Dalam kaitan ini, bahkan Bung Karno pernah memprotes ulang dalam pidato-pidatonya dipertengahan Desember 1965. Setelah mendapat laporan adanya "...jenazah-jenazah dari Pemuda Rakyat, BTI, orang-orang PKI, atau simpatisan PKI disembelih, dibunuh, kemudian dibiarkan saja di pinggir jalan, di bawah pohon, di hanyutkan, dan tidak ada yang mengurusnya." (Kompas 3.10.94). Namun apa daya, suara Presiden Sukarno sudah tak memiliki kekuatan lagi untuk menghentikan teror putih yang sedang merajalela. Dalam pada itu, dari sejumlah bahan yang menarik dan penting untuk disimak, ada yang berupa penjelasan yang diberikan oleh saksi-mata sekaligus korban kebiadaban dari teror putih yang dilancarkan tahun-tahun 1965-1966. Yakni dari seorang kader PKI bernama Ruslan Widjajasastra. Dalam mana digambarkan suasana teror ketika itu: "Di dalam rapat-rapat umum secara terang-terangan massa didorong untuk menjalankan tindakantindakan teror. Misalnya dalam rapat-rapat umum pembicara berteriak-teriak: 'untuk setiap jenderal diganti dengan 100.000 komunis'. Sebagai akibat dari kampanye jahat yang tidak bertanggungjawab itu telah timbul tindakan-tindakan biadab terhadap anggota-anggota PKI dan khususnya anggota-anggota Gerwani telah mengalami perlakuan-perlakuan yang sadis," kata Ruslan Widjajasastra di depan sidang Mahmilub 22 Juni 1974. "Apa akibatnya sudah diduga", katanya melanjutkan: "Di bawah perlindungan alat-alat negara, yang tanpa persetujuan dari atasannya yang anti-komunis tidak mungkin mereka berani bertindak, maka kelompok pendukung jenderaljenderal kanan AD mulai mengganas di mana-mana. Ratusan ribu komunis dan non-komunis, laki-

281 | P a g e


laki, wanita, pemuda, ya -- bahkan anak-anak telah menjadi mangsa kebiadaban luarbiasa. Perlakuan-perlakuan sadis, siksaan-siksaan tak terperikan di luar batas perikemanusiaan menyertai pembunuhan-pembunuhan massal. Satu keluarga dibunuh habis (ayah dan anak-anaknya); seorang ibu baru melahirkan -- dibunuh; seorang wanita dengan menggendong anaknya dibunuh di pinggir kali dan banyak korban lainnya telah dihabisi nyawanya di situ juga, maksud para algojonya supaya tidak perlu menggali lubang kubur. Di Jatim orang digantung di pepohonan, kepala orang dipamerkan di pasar-pasar atau disandarkan di pohon di pinggir jalan, ada yang dibunuh secara pelan-pelan dengan memotongi anggota badannya satu demi satu; orang tua dipaksa melihat anaknya dibunuh sebelum dirinya sendiri dihabisi nyawanya. Di Jogya korban-korban diharuskan terjun ke dalam satu parit yang terkenal dengan nama luweng di pantai selatan Jogya. Di satu penjara pasuskan-pasuskan pemerintah yang luarbiasa anti-komunisnya memerintahkan tahanan-tahanan terjun dari suatu platform dengan kepala di bawah, dan bahwa masih ada diantara korban-korban itu yang tetap hidup adalah suatu keajaiban belaka. Kemaluan laki-laki dipotong sebagai bukti untuk menentukan jumlah uang yang harus dibayar kepada algojo. Bahwa pembantaian terhadap kaum komunis dan non-komunis bukannya suatu ekses biasa, tetapi suatu perbuatan yang sedar dan berencana dapat dilihat dari bahwa di mana-mana di seluruh tanahair yang menjadi sasaran pembunuhan adalah, di samping massa biasa adalah pemimpin-pemimpin PKI setempat sampai ke desa-desa, pemimpin organisasi-organisasi revolusioner dan juga anggota lembaga-lembaga pemerintah daerah (DPRD-BPH), juga bisa dilihat dari sistim bon-bonan terhadap orang yang sudah ditahan yang biasanya dianggap anggota PKI yang penting dan tak jarang bon-bonan ini melalui tawar-menawar tentang jumlah uang yang harus dibayar untuk membeli jiwa orang yang hendak dijadikan korban yang dilakukan antara penguasa militer setempat dengan pihak reaksi. Masih banyak lagi bentuk-bentuk pembunuhan yang sadis. Di banyak tempat korban-korban dimasukkan sungai atau laut dengan diberi batu (bandul pemberat) sehingga dapat tenggelam sampai ke dasar. Tetapi banyak juga yang sesudah dibunuh dilemparkan begitu saja di sungai-sungai seperti Bengawan Solo, Kali Brantas, Musi dll; dilemparkan ke jurang-jurang. Bahwa ada kesengajaan untuk membunuh bisa juga dilihat dari mereka yang tanpa proses pengadilan telah ditembak oleh penguasa militer setempat; bisa dilihat dari nasib tahanan-tahanan yang sudah ada dalam tahanan pemerintah waktu itu." Ruslan Widjajasastra yang sebagai tokoh komunis itu, dalam Pembelaan di depan Mahmilub, seterusnya menjelaskan bagaimana perlakuan tak berperikemanusiaan terhadap tapol di penjarapenjara. Siksaan yang berujung pada pembunuhan yang sangat keji adalah berupa pencabutan nyawa tapol secara perlahan-lahan. Dengan hanya memberikan mereka makanan yang sangat minim, lantas hampir tidak sama sekali. Hingga dalam waktu beberapa hari atau minggu para tapol itu mati kelaparan. Hal itu terjadi di penjara Salemba. Dan apa yang terjadi di sana, juga ada penggambaran yang gamblang dari salah seorang eks-tapol bernama S. Boediardjo, seperti diungkapkan dalam artikel pengalamannya yang dimuat dalam majalah "Arena" (1993-94). Selain di penjara Salemba, Ruslan Widjajasastra juga memberikan contoh di tempat-tempat lainnya. Seperti di Sumatera Selatan, dimana tapol hanya diberi 40 butir jagung untuk selama 24 jam dan akibatnya 90% tahanan mati. Dengan jalan begitulah banyak tahanan di berbagai penjara atau tempat tahanan di Jawa dll kepulauan menjadi mati kelaparan. "Sebagai akibat dari keganasan teror itu, yang dilakukan atau di bawah lindungan atau langsung juga oleh pasukan-pasukan tertentu dari pemerintah, di berbagai tempat telah terjadi bahwa

282 | P a g e


seluruh kader setempat mati terbunuh, ada yang separo terbunuh. Kita mencatat pembunuhan yang paling besar misalnya di Jatim, Jateng dan Bali", demikian antara lain kesaksian sekaligus pembelaan Ruslan Widjajasastra, yang dapat disimak dalam majalah Kreasi nomor 17 1994. Apa yang diungkapkan oleh Ruslan Widjajasastra itu bisa dicocokkan dengan pemberitaan media massa yang dihegemoni penguasa Orba, dengan beragam ilustrasinya. Seperti foto-foto penggorokan leher korban oleh para algojo, mayat-mayat yang bergelimpangan di tepi kali Brantas, lubang kuburan besar yang digali oleh dan untuk para korban; bagaimana pula truk-truk militer dalam melakukan operasi mautnya: sang komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie di lapangan dan lain sebagainya lagi. Semuanya selaras dengan pengakuan komandan tertinggi Jenderal Suharto dalam otobiografinya. Demikianlah sekalipun hanya sekedar seberkas contoh terbatas namun telah menunjukkan dengan jelas-tegas bagaimana suatu kebiadaban yang tiada taranya telah terjadi di bumi Indonesia. Di Nusantara yang terkenal dengan penduduknya yang peramah lagi mudah senyum dan berfilsafah Pancasila. Dengan cara biadab sedemikian itulah rupanya upaya merebut dan mempertahankan kekuasaan oleh kaum militer dilaksanakan? Seperti yang dinyatakan oleh Jenderal A.H. Nasution pada 14 Maret 1966. Bahwa "dalam penyelesaian G.30.S. dipandang penting, supaya atas keyakinan kita dengan 'bantuan Tuhan' juga, maka dalam MPRS yang saya pimpin kita tetapkan syarat-syarat jadi Presiden dan anggota DPR yaitu: 1. Bertakwa kepada Allah SWT; 2. Setia pada Pancasila dan UUD'45." Kemudian Nasution juga menegaskan untuk "membela kejujuran, kebenaran dan keadilan, berdasarkan takwa pada Allah SWT." (Kompas 1 Oktober 1994). Jika ditelaah fakta-fakta dan kejadian yang sebenarnya, maka sudah sampai sedemikian itulah teror propaganda hitam berbalut kata-kata mulia dan simbol-simbol suci-murni! Teror yang dampak nistanya sedemikian dahsyat berupa tragedi nasional itu. Setelah pembasmian PKI dan kaum demokrat lainnya, maka Bung Karno pun dijadikan sasaran empuk untuk ditumbangkan sejadinya dengan pengabsahan yang direkayasa berdasarkan propaganda hitam. Di dalam sidangsidang institusi seperti MPRS. Siapa yang sesungguhnya harus mempertanggungjawabkan semua kebiadaban sedemikian rupa itu? *** Catatan : Naskah Memperingati Tragedi Nasional disusun September 2002 ; disiar beberapa media masa cetak & online, antara lain Harian Sijori Pos, SwaraTv, ABE-Kreasi Multiply Site dan lainnya lagi. Meskipun soal yang jadi persoalannya sudah sekian lama tapi isi hakikinya masih belum terselesaikan. Perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan masih diperlukan. Sejak masa era reformasi, tentulah kian tambah naskah tersiar sekaitan Tragedi Nasional; serangkaian naskah yang saya susun ini kiranya bias melengkapi bahan pertimbangan yang tersediakan. Siar ulang Facebook, ABE-Kreasi Multiply Site dan lainnya lagi 30 September 2010. Biodata A.Kohar Ibrahim: http://16j42.multiply.com/journal/item/517/ Kumpulan Kumpulan Tulisan: http://16j42.multiply.com/journal/item/494/

283 | P a g e


Ilustrasi : Kulitmuka Majalah ARENA n° 1 1990 Editor : A.Kohar Ibrahim Penerbit Stichting ISDM Culemborg Nederland. Tulisan ini juga disajikan dalam website http://umarsaid.free.fr yang sampai sekarang sudah dikunjungi lebih dari 650 490 kali = = = = = = = = = =

Lanjutkan Revolusi Dengan Berpegang Pada Ajaran Bung Karno Di bawah adalah kutipan sebuah artikel dari Berdikari Online, website PRD (Partai Rakyat Demokratik), yang bertanggal 1 Oktober 2010. Artikel tersebut selengkapnya tampil sebagai berikut : "Berikut ini disajikan wawancara tertulis Berdikari Online dengan wartawan senior, A. Umar Said, yang sekarang tinggal sebagai pensiunan di Paris, dalam rangka mengenang Peristiwa 30 September 1965. Wawancara singkat dengannya yang sekarang berusia 82 tahun (lahir 26 Oktober 1928) ini merupakan sekelumit dari pendapat seorang di antara mereka yang mengalami masa-masa jaman Presiden Sukarno sebelum peristiwa 1965 itu. Ia meninggalkan Indonesia 2 minggu sebelum terjadinya peristiwa 30 September 1965 untuk menghadiri konferensi International Organisation of Journalists yang diadakan di Santiago (Chili, Amerika Latin). Kemudian ia terpaksa tinggal di Peking dan bekerja di Sekretariat Persatuan Wartawan Asia-Afrika sampai tahun 1973. Dalam tahun 1974 ia pindah ke Prancis sebagai political refugee, dan hidup sederhana sambil melakukan berbagai kegiatan. === Hari ini adalah 45 tahun peristiwa ―Gerakan 30 September‖. Sebagai salah satu dari sekian banyak orang Indonesia di luar negeri yang terhalang pulang, bagaimana perasaan anda? Setelah 45 tahun sejak terjadinya peristiwa 30 September 1965, dan terpaksa hidup di luar tanahair karena dihalang-halangi pulang oleh kekuasaan Suharto, maka saya masih sedih dan marah kalau ingat kepada peristiwa itu. Merasa sedih karena saya ingat kepada banyak kawankawan saya yang dibunuh secara biadab atau dipenjarakan atau dibuang ke pulau Buru. Saya mempunyai banyak kawan dekat atau sahabat kental di berbagai kalangan, sebelum terjadinya peristiwa 30 September itu. Karena saya waktu itu menjadi Pemimpin Redaksi Harian Ekonomi Nasional di Jakarta, merangkap Bendahara di PWI Pusat dan juga bendahara Persatuan Wartawan Asia-Afrika. Saya juga dipilih sebagai bendahara KIAPMA, Konferensi Internasional Anti Pangkalan Militer Asing, yang diadakan di Jakarta dan dibuka oleh Presiden Sukarno di Hotel Indonesia. Karena saya bekerja sebagai wartawan di Jakarta, maka saya mempunyai banyak kenalan, sahabat dan kawan terdekat di kalangan pemerintahan, partai politik, organisasi massa di tingkat nasional. Di antara mereka itu banyak yang ditangkapi, dipenjarakan, bahkan banyak yang dibunuh, tanpa diketahui liang kuburnya. Kenalan, sahabat dan kawan saya itu adalah teman-teman seperjuangan saya dalam mendukung berbagai politik dan ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno. Saya masih ingat bahwa sebagian terbesar di antara mereka kebanyakan adalah pemimpin atau tokoh-tokoh atau aktivis-aktivis terkemuka di bidang mereka masing-masing. Mereka ditangkapi atau dibunuh karena menjadi anggota PKI, atau simpatisan PKI, atau pendukung Bung Karno. Jadi,

284 | P a g e


mereka dianggap musuh oleh Suharto karena berhaluan kiri, menyokong ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno yang pada pokoknya anti-kapitalisme, anti-kolonialisme, anti-imperialisme dan pro-sosialisme. Saya sedih kalau mengingat mereka, karena mereka pada umumnya orang-orang yang mau berjuang secara tulus untuk kepentingan rakyat banyak, terutama rakyat miskin. Mereka pada umumnya adalah orang-orang yang jujur, tidak korupsi, mau bekerja keras untuk kepentingan rakyat, dan menyokong Bung Karno. Orang-orang macam ini sekarang ini sulit sekali ditemukan. Jika memperhatikan perkembangan situasi di tanah air akhir-akhir ini, dengan begitu banyak persoalan seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya, bagaimana pendapat anda sebagai orang berdarah Indonesia? Terus terang, saya sangat prihatin bahwa situasi negara dan bangsa kita dewasa ini makin menjauh sekali dari tujuan proklamasi 17 Agustus 45. Kebobrokan, kerusakan, kebejatan moral kelihatan makin menyeluruh di tubuh bangsa, terutama sekali di kalangan atasan, baik di bidang eksekutif, legislatif, maupun judikatif, dan juga di kalangan masyarakat dan kalangan swasta. Rejim militer Orde Baru di bawah Suharto sudah membikin kerusakan-kerusakan besar sekali di bidang jiwa bangsa, dengan memalsu Pancasila, melecehkan Bhinneka Tunggal Ika, merusak persatuan bangsa dengan Ketetapan MPRS no 25/1966 yang melarang kegiatan PKI beserta ormas-ormasnya, dan dengan memusuhi ajaran-ajaran Bung Karno. Kerusakan jiwa bangsa yang dibikin Suharto dan para jenderalnya ini merupakan sumber utama dari berbagai macam kerusakan-kerusakan lainnya, yang berbagai hasilnya kita saksikan dewasa ini, antara lain dengan meluasnya pertentangan atau permusuhan antar agama, kerusuhan antaretnik. Ini adalah pengkhianatan kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Situasi negara dan bangsa kita yang seperti dewasa ini pastilah tidak diinginkan oleh para pejuang untuk kemerdekaan, baik yang sudah dibuang ke kamp pengasingan di Boven Digul, yang ikut dalam pembrontakan melawan penjajahan Belanda dalam tahun 1926, maupun yang ikut berjuang selama masa revolusi Agustus 1945. Negara kita yang kaya raya dengan sumber alam, dewasa ini dihuni oleh rakyat yang sebagian terbesar adalah rakyat miskin, dan dikuras terus oleh modal raksasa asing dalam sistem neoliberal yang dianut oleh pemerintahan SBY. Sebagai orang yang pernah hidup di jaman Bung Karno, apa perbandingan paling penting dengan jaman sekarang ini? Sebagai orang yang pernah hidup di jaman Bung Karno, saya melihat banyak sekali perbedaan antara jaman itu dengan jaman Suharto dan jaman pemerintahan-pemerintahan sesudahnya, sampai dengan pemerintahan SBY sekarang. Perbandingan antara jaman Bung Karno dengan jaman Suharto adalah seperti siang dan malam. Jaman Bung Karno adalah jaman « revolusi rakyat belum selesai » di bawah pimpinannya berdasarkan ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno, antara lain Manifesto Politik (Manipol), Nasakom, Trisaksi, Panca Azimat Revolusi, TAVIP (Tahun Vivere Pericoloso), yang semuanya berjiwa persatuan bangsa, anti-kapitalisme, anti-kolonialisme, dan anti-imperialisme. Bahkan, Bung Karno juga menganjurkan perjuangan untuk sosialisme di Indonesia.

285 | P a g e


Sedangkan jaman Suhato adalah kebalikannya sama sekali ( atau bertolak belakang), yang sebagian terbesar masih diteruskan sampai sekarang. Jaman Suharto adalah jaman kontrarevolusi, yang melawan seluruh ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno, bersekongkol dengan imperialisme, menentang sosialisme, anti-demokrasi, dan yang sekaligus juga korup, penuh KKN dan pelanggaran HAM berat dan besar. Kalau jaman Bung Karno terkenal dengan politiknya yang tercakup di dalam Trisakti (bebas-aktif dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan), maka jaman Suharto yang dilanjutkan oleh berbagai pemerintahan sesudahnya, termasuk pemerintahan SBY sekarang, adalah juga kebalikannya. Negara Republik Indonesia sekarang ini tidak berdaulat penuh dalam politik, sehingga terasa lemah menghadapi Malaysia dan tekanan-tekanan kekuatan bangsa-bangsa lain, termasuk dalam masalah-masalah ekonomi. Dalam bidang ekonomi negara kita berada DALAM cengkeraman modalmodal raksasa asing, sehingga praktis Indonesia menjadi negara jajahan kembali. Apa pesan anda terhadap rakyat Indonesia saat ini? Saya tidak berani memberi pesan apa-apa kepada rakyat Indonesia, selain menganjurkan seluruh bangsa untuk mendengarkan (dan melaksanakan) pesan Bung Karno yang terdapat dalam berbagai macam ajaran-ajaran revolusionernya. Jiwa atau sari-pati ajaran-ajaran revolusionernya untuk meneruskan revolusi yang belum selesai, revolusi untuk menjebol dan membangun, adalah justru masih relevan sekali untuk menghadapi berbagai masalah besar bangsa kita sekarang. Sari pati atau jiwa ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno untuk terus-menerus melanjutan revolusi sama sekali bukanlah suatu anjuran yang sudah kedaluwarsa, atau suatu slogan yang hanya bagus dan cocok untuk masa lalu, melainkan suatu jalan yang perlu ditempuh oleh rakyat dalam menghadapi persoalan-persoalan parah dewasa ini, termasuk menghadapi neo-liberalisme. Seperti sudah ditunjukkan oleh pengalaman berpuluh-puluh tahun sesudah berdirinya Orde Baru sampai sekarang, jalan lain menuju masyarakat adil dan makmur tidak ada, kecuali jalan ajaranajaran revolusioner Bung Karno » (Selesai)

Wawancara dengan Ibu Rusiyati Ketika beliau berusia 76 Tahun Pada tanggal 15 dan 16 November 1998 di Belanda Oleh Kerry Brogan Disunting oleh MiRa Ibu Rusiyati, lahir tahun 1922, adalah salah satu bekas Tahanan Politik yang pernah bekerja sebagai wartawan sejak tahun 1954 di Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN), The National News Agency ‗ANTARA‘, Jakarta. Ketika terjadi peristiwa G30S tahun 1965, beliau ditangkap dari tempat kerjanya dan dipenjara selama 13 tahun tanpa proses pengadilan. Sejak saat itu Ibu Rusiyati dipisahkan dari enam anaknya, dimana anak tertua, perempuan, baru berusia 15 tahun dan anak bungsunya berumur 5 bulan. Di waktu yang sama, suaminya sedang berada di China dalam rangka kunjungan resmi menghadiri ulang tahun kemerdekaan Republik Rakyat China. Kehadiran kunjungannya di China mewakili ‗Generasi Angkatan 1945′ dari delegasi Indonesia, yang dipimpin oleh ketua MPRS Chaerul Saleh

286 | P a g e


(Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara). Sejak saat itu suaminya tidak dapat kembali ke tanah airnya, di pengasingan sampai akhir hidupnya dala usia 67 tahun (1986). Kisah Hidup Ibu Rusiyati Saya ditangkap oleh militer pada hari jum‘at, tanggal 15 oktober 1965, di Kantor Pusat Berita ‗ANTARA‘. Saya masih ingat waktu itu tanggal satu Oktober 1965 siang hari, kantor kami dan beberapa kantor berita harian ibukota lainnya sudah kena pelarangan terbit oleh KODAM V JAYA. Sedangkan bulletin ANTARA terbitan siang hari ketika itu sudah memuat berita mengenai GESTOK (Gerakan Satu Oktober). Bulletin ANTARA merupakan pusat sumber berita nasional di Indonesia yang terbit dua kali sehari, yaitu pagi dan siang hari. Pada tanggal 1 Oktober 1965, malamnya pelarangan terbit berlaku untuk semua koran harian yang terbit di Ibu Kota, kecuali koran Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha yang memang diterbitkan oleh pihak militer. Harian Kompas misalnya telah siap cetak malam itu terpaksa membatalkan penerbitan dan baru boleh muncul kembali tanggal 6 Oktober 1965. Surat Perintah Pangdam VI/Jaya (No. 01/Drt/10/1965) yang dikeluarkan oleh Mayjen Umar Wirahadikusumah berbunyi, ‖Dalam rangka mengamankan pemberitaan yang simpang siur mengenai peristiwa pengkhianatan oleh apa yang dinamakan Komando Gerakan 30 September/Dewan Revolusi, perlu adanya tindakan-tindakan penguasaan terhadap media-media pemberitaan‖. Surat perintah itu ditujukan kepada Panglima Daerah Kepolisian VII/Jaya untuk 1) Segera menguasai semua perusahaan percetakan, 2) Melarang setiap penerbitan jang berupa apa pun tanpa izin Pepelrada Jaja c.q. Pangdak VII/Jaya, 3) Khusus terhadap percetakan ‖Berita Yudha‖ yang terletak di Gang Gelap Kota dan Percetakan Harian ‖Angkatan Bersenjata‖ di Petojo supaja diadakan pengamanan physik (pos penjagaan) untuk dapatnya percetakan tersebut berjalan lancar.‖ Larangan terbit semua koran itu, meskipun hanya diberlakukan selama lima hari, sangat menentukan karena informasi ketika itu dikuasai dan dimonopoli oleh pihak militer. Apa yang diberitakan oleh dua suratkabar tentara, yaitu Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha, serta dinas informasi ABRI yang memasok suratkabar-suratkabar tersebut telah memberitakan proses kejadian harus disesuaikan dengan sumber informasi yang berpihak pada militer Angkatan Darat . Ketakutan akan dibredel kembali menyebabkan semua media massa hanya menulis atau mengutip pemberitaan sesuai keinginan pemerintah/pihak keamanan. Kampanye tentang keganasan komunis dengan gencar dilakukan oleh kedua harian militer tersebut, Berita Yudha Minggu 11 Oktober 1965 memberitakan bahwa tubuh para jenderal itu telah dirusak, ‖Mata dicungkil dan sementara itu ada yang dipotong kemaluan mereka‖. Sementara itu, sukarelawan-sukarelawan Gerwani melakukan hubungan tidak senonoh dengan mayat para Jenderal itu. Padahal menurut visum dokter tidaklah demikian. Para korban itu meninggal dengan luka-luka karena tembakan atau terbentur dinding sumur di Lubang Buaya. Saskia Wieringa mencatat bahwa koran Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha menyiarkan kampanye sadis sejenis ini secara teratur sampai bulan Desember 1965. Informasi (atau lebih tepat disinformasi) itulah antara lain yang menyulut kemarahan rakyat dan akhirnya melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap mereka yang dicurigai sebagai anggota PKI.

287 | P a g e


Sejak pelarangan terbit diberlakukan para pegawai dari bagian redaksi maupun bagian administrasi setiap harinya tetap masuk kantor, begitupun dengan saya. Kehadiran kami di kantor dengan maksud tetap siap untuk segera menerbitkan bulletin bilamana pelarangan terbit dicabut kembali. Tanggal 8 oktober kantor kami didatangi oleh Letnan Kolonel (LetKol) Noor Nasution dari Palembang. Dia menyatakan bahwa kedatangannya atas tugas untuk memimpin Pusat Kantor Berita ANTARA. Kami sangat heran terhadap penugasan dirinya sebagai pemimpin kami. Dan sejak sa‘at itu Pusat Berita ANTARA dibawah pimpinan seorang militer. Tanggal 11 oktober bulletin ANTARA terbit kembali. Waktu itu saya sebenarnya masih menjabat wakil ketua Desk Dalam Negeri tapi dalam proses penerbitan bulletin tidak dilibatkan. Biar bagaimanapun saya setiap harinya tetap masuk kantor. Tanggal 15 oktober gedung kantor ANTARA dikepung oleh pasukan militer dari Komando Daerah Militer jakarta, disingkat KODAM Jaya. 26 pegawai kantor ditangkap dengan cara satu persatu dipanggil namanya untuk berkumpul di ruang redaksi. Mereka yang dipanggil untuk ditangkap, yaitu pimpinan umum redaksi bernama Soeroto serta lainnya yang menduduki posisi ketua dan wakil ketua dari redaksi afdeling Desk Dalam Negeri, Ekonomi, Luar negeri maupun Newsagency. Disamping itu ada satu orang dari bagian administrasi, berfungsi sebagai ketua bagian ketik, bernama Tini juga diikut sertakan. Dari mereka ternyata hanya dua perempuan, yaitu saya dan Tini yang tertangkap. Saya dengar bahwa tanggal 14 november masih dilakukan pembersihan lagi dibagian Afdeling Luar Negeri dengan 14 orang menjadi korban penangkapan. Siang harinya kami diangkut dengan mobil militer menuju kompleks KODAM V Jaya . Sesampainya di kompleks tersebut kami disuruh turun dari mobil untuk berjalan menuju ke salah satu gedung bernama Penyelidikan Khusus (LIDIKUS). KANTOR CORPS POLISI MILITER (CPM) Keesokan pagi harinya, 16/10/1965, kami dipanggil oleh pimpinan LIDIKUS, Letnan Adil, untuk berkumpul di ruangan besar. Dikatakannya bahwa tempat gedung LIDIKUS kurang memadai buat kami dan untuk itu akan dipindahkan ke tempat yang lebih baik. Dia tidak menyebutkan nama tempatnya tapi ternyata pada siang harinya kami diangkut dengan mobil militer menuju kantor Corps Polisi Militer (CPM) di Jalan Guntur. Sesampainya di CPM-Gundur segera diadakan pemeriksaan barang-barang yang kami bawa. Pada waktu itu saya hanya membawa tas berisi kartu pers, kartu izin masuk istana, surat undangan untuk pertemuan ‗Angkatan 45′ dan uang. Tas beserta isinya dan jam tangan yang saya pakai disita. Saya dan Tini dipisahkan dari rombongan laki-laki kemudian disuruh berjalan menuju ruangan gang panjang, corridor, yang lebarnya kurang lebih 2 meter. Didalam corridor tersebut ada 2 meja dan 2 kursi. Pada tengah malam ketika saya dan Tini sedang tidur nyenyak di atas meja, saya dibangunkan oleh seorang berpakaian militer. Saya dibawa melalui corridor menuju ke ruangan lain. Ruangannya besar dan disitu sudah ada 3 orang berpakaian militer sedang di interogasi oleh satu orang militer. Mereka duduk di barisan belakang, sementara itu saya disuruh duduk di barisan paling depan supaya berjauhan dengan 3 orang tersebut. Dalam proses interogasi, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan khusus mengenai suami saya. Saya menjawab bahwa suami saya sa‘at ini berada di RRT dalam rangka kunjungan resmi sebagai wakil generasi Angkatan ‗45 bersama delegasi MPRS, pimpinan Chaerul Saleh. Disamping itu suami saya juga anggota SOBSI (Sentral Organisasi Seluruh Indonesia). Dalam interogasi dia tidak

288 | P a g e


mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan fungsi kerja saya di ANTARA. Bahkan juga tidak menyinggung masalah penerbitan bulletin terbitan 1Oktober - siang hari, yang memuat berita mengenai peristiwa GESTOK (Gerakan Satu Oktober). Setelah melalui proses interogasi cukup lama, lantas saya dikembalikan ke tempat semula. Sementara itu Tini kelihatannya sudah tidur nyenyak sedangkan perasaan dan pikiranku hanya terpancang pada anak-anakku karena tidak mengetahui keberadaan saya. Saya berusaha untuk bisa tidur tapi kekhawatiran terhadap anak bungsuku yang masih membutuhkan ASI (Air Susu Ibu) sangat saya rasakan. Keesokan pagi harinya saya dan Tini dipanggil untuk kembali ke tempat ruangan dimana kami kemarin harinya diterima. Kami berdua disuruh duduk dan tidak lama kemudian rombongan lakilaki datang dari arah ruangan lain memasuki ruangan dimana kami sedang duduk. Lantas mereka disuruh duduk diatas lantai dengan masing-masing kedua tangannya ditaruh dibelakang kepala. Saya sangat kaget dan cemas karena para militer tersebut memperlakukan mereka kasar bahkan bajunya pun sudah penuh dengan lumuran darah dan juga tidak bersepatu. Mereka menceritakan pengalamannya bahwa malam harinya ketika mereka sedang tidur nyenyak tiba-tiba masuk sekelompok orang berpakaian hitam secara mendadak dan langsung memukuli serta menyiksanya sambil berteriak-teriak ―Komunis‖. Kompleks KODAM V Jaya (17 oktober - Desember 1965) A. Gedung LIDIKUS - kompleks KODAM V Jaya Dari kantor CPM-Guntur ternyata kami dibawa kembali ke Kompleks KODAM V Jaya untuk langsung menuju ke gedung LIDIKUS. Kami dipisahkan dari rombongan rekan laki-laki kemudian dibawa kembali menuju kamar, dengan ukuran 4X5 meter, yang sebelumnya pernah kami tiduri. Kami tidur di atas lantai dengan dilapisi tikar. Saya tidak tahu lagi sudah berapa lama kami terisolasi dalam gedung tersebut tapi yang jelas setiap malam saya selalu terbangun dari tidur karena mendengar serombongan orang diturunkan dari mobil truk dengan disertai teriakan dan jeritan. Setiap harinya kami diijinkan untuk pergi ke kamar kecil. Suatu kali ketika saya jalan menuju kamar kecil, saya berpapasan dengan salah seorang laki-laki berbaju putih. Lantas saya bertanya, ―anda dari mana?‖ Dia menjawab bahwa dia ditangkap dari stasion Kereta Api Gambir. Dengan begitu saya menjadi punya kesimpulan bahwa setiap hari selalu ada razzia atau pengontrolan serta penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai bahkan dianggap orang komunis. Disamping itu kami juga mendapat jatah makan satu kali sehari tapi makanannya hanya bisa diambil di ruangan lain dan tentunya ini juga berlaku untuk para penghuni lainnya. Setiap kami pergi untuk mengambil makanan, itu sangat dirasakan sekali kalau penghuni gedung LIDIKUS semakin hari bertambah dan anehnya penghuni yang perempuan hanya tetap kami berdua. B. Gedung kedua - kompleks KODAM V Jaya Suatu kali kami berdua dipindah ke gedung lain tapi masih tetap didalam kompleks KODAM V Jaya. Mengenai rekan laki-laki lainnya, kami sudah tidak tau lagi nasibnya. Gedung yang kami tuju sangat mendapat penjagaan ketat dan bersenjata. Ketika kami memasuki ruangan, ternyata disitu sudah ada tawanan para pimpinan perempuan, antara lain ketua umum GERWANI; Umi Sardjono, pimpinan pusat BTI (Barisan Tani Indonesia); Dahliar dan tiga anggota perempuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seperti Mudikdio, Salawati Daud dan

289 | P a g e


Kartinah. Ke 5 tokoh perempuan tersebut ditangkap ketika Konferensi Internasional Anti Pangkalan Militer Asing (KIAPMA) sedang berlangsung, yang diadakan di Senayan tanggal 17 Oktober 1965. Masih ada seorang perempuan lain dimana sebelumnya tidak pernah saya kenal. Kelakuannya agak aneh karena setiap malam hari berteriak-teriak dan siang harinya ngomong tidak karuan bahkan terkadang tertawa sendiri tanpa sebab. Kami tidur dengan menggunakan veldbed (Fielbed). Sore harinya ruangan kami dikunjungi oleh seorang Letnan. Dia mendatangi saya dan mengatakan bahwa Kolonel Latief juga berada dalam gedung yang sama tapi diruangan lain. Kolonel Latief adalah tokoh dituduh sebagai salah satu dalang gerakan 30 September. Ketika itu saya tidak menanggapi secara serius karena pikiran dan perasaan saya tetap pada keluargaku. Untuk itu saya coba memberanikan diri minta tolong supaya diberitahukan ke keluarga mengenai keberadaan saya. Ternyata dia menyanggupinya bahkan juga menawarkan kami semua untuk bisa dibawakan keperluan lainnya dari rumah. Kami semua menanggapi dengan senang hati dan tentunya pesananku yang utama sikat gigi, odol, handuk, pakaian, sisir rambut, sabun cuci dan sabun mandi. Begitu pula dengan pesanan Ibu-ibu lainnya. Misalnya Ibu Salawati Daud memesan supaya gigi palsunya jangan lupa dibawakan. Keesokan harinya Letnan yang baik itu datang keruangan kami dengan membawa pesanan keperluan kami. Pada suatu hari perempuan yang bersikap aneh itu diambil dari ruangan kami untuk selanjutnya kami tidak mengetahui nasibnya. Sekitar 3 hari kemudian, saya dan Tini dibawa kembali menuju gedung LIDIKUS. Lima Ibuibu lainnya juga diikut sertakan bersama kami. Pada waktu yang sama saya mendapat surat pemecatan sebagai pegawai ANTARA dan juga dicantumkan pernyataan tidak berhak menerima tunjangan hari tua. Bukit Duri- Desember 1965 A. Penjara Narapidana G30S sampai TAPOL G30S Bulan desember 1965 saya, Tini dan 5 ibu-ibu lainnya dipindahkan ke penjara Bukit Duri, yang letaknya di Kampung Melayu. Dengan pemindahan ini saya merasa bahwa penahanan terhadap kami akan berlangsung lama. Ibu Umi Sardjono, sebelum pemindahan, telah mengajukan permohonan kepada komandan LIDIKUS Letnan Adil agar kami di Bukit Duri diperkenankan untuk dijenguk oleh keluarga. Penjara Bukit Duri adalah penjara berdinding beton bekas peninggalan kolonial Belanda tapi sejak terjadi G30S dipakai selain sebagai tempat penjara perempuan narapidana kriminal juga untuk tempat tahanan politik - perempuan disebut Narapidana G30S. Untuk memasuki ruangan ―Narapidana G30S‖ harus melalui beberapa pintu lapisan. Lapisan pintu pertama dan ke dua terbuat dari besi baja dan kayu tebal. Pintu ke tiga terbuat dari kawat besi dan pintu ke empat merupakan pintu terakhir terbuat dari jeruji besi dan baja tebal. Sesampainya kami diruangan ―Narapidana G30S‖, saya merasakan hirupan udara kotor, lembab dan berbau sangat tidak enak. Penghuninya kebanyakan anak-anak perempuan berumur antara 14 - 16 tahun. Yang termuda dipanggil gendut, karena badannya gemuk sedangkan nama sebenarnya Sukiyah. Anak berumur 14 tahun itu mengerti politik apa? Sepengetahuan saya mereka itu ditangkap di Lubang Buaya kemudian dibawa ke CPM atau

290 | P a g e


rumah tahanan militer lainnya. Setelah itu mereka dibawa ke penjara Bukit Duri. Tidak lama kemudian ruangan ―Narapidana G30S‖ namanya dirubah menjadi ruangan golongan TAPOL G30S. Ruangan kami memang terpisah dari golongan ―Narapidana Kriminal‖. Para penjaga penjara kelihatannya berasal dari Corps Polisi Militer (CPM). Jadi kesimpulan ku bahwa masalah penjara dibawah komando langsung dari militer KODAM V Jaya. Hanya mengenai urusan makanan ditangani oleh pengurus staf penjara Bukit Duri. Makanan yang kami dapat setiap harinya, yaitu nasi dengan sayur tapi kuahnya berwarna hitam. Kami ditempatkan di sel-kamar dengan berukuran berbeda. Saya sendiri tidur di sel-kamar yang letaknya di pintu masuk untuk menuju ke sel-sel kamar lainnya. Sel-kamar tersebut berdinding beton, ukurannya 2X1,5 meter dimana pintu masuknya ada lobang karena berfungsi sebagai tempat untuk menyampaikan sepiring nasi dan semangkok sayur. Tempat tidurnya terbuat dari beton dan hanya dilapisi tikar. Sel-kamarnya sangat lembab dan dingin karena tidak ada ventilasi. Memang didalam sel-kamar tersebut ada jendela kecil dari kaca yang letaknya diatas tempat tidur-beton, tapi berfungsi hanya untuk sedikit dapet penerangan dari luar. Jadi dengan kondisi sel-kamar seperti itu mengakibatkan kondisi kesehatan saya tidak bagus, seperti penyakit reumatik dan sesak nafas. B. Kehidupan di penjara Bukit Duri Suasana awal kedatangan kami di penjara Bukit Duri terasa sangat tegang. Beberapa dari para penghuni anak-anak terkadang berteriak-teriak, bicara sendirian atau menangis yang menyayat hati saya. Memang kami semua mengalami nasib sama karena setiap hari selkamar selalu dalam keadan terkunci. Kami hanya diperkenankan dua kali sehari untuk pergi ke kamar mandi atau ke kamar kecil. Itupun dilakukan dengan cara berkelompok pada pagi dan sore hari. Awal tahun 1967 saya didatangi ibu Polwan (Polisi wanita) dan memberitahukan bahwa ibu saya pernah datang ke penjara dengan tujuan untuk minta ketemu dengan saya tapi dia tidak di ijinkan untuk bertemu. Ibu berpesan supaya saya tidak usah mengkhawatirkan keadaan anak-anakku karena beliaulah yang mengurusnya dengan didampingi seorang pembantu yang setia. Setelah mendengar pesan tersebut, saya menjadi terharu serta mengucapkan banyak terima kasih kepada ibuku. Tidak berapa lama kemudian saya diperkenankan untuk menerima makanan dari keluarga, itu terjadi untuk setiap satu bulan sekali, dan kiriman makanan tersebut datangnya dari ibuku. Akhir tahun 1967 untuk pertama kali saya diperkenankan bertemu dengan keluarga. Pada sa‘at itu saya sangat gembira bisa bertemu dengan ibu dan anak-anakku. Dengan rasa gembira saya berjalan dari sel-kamar menuju ruangan pertemuan. Dari kejauhan saya melihat ibu sedang menggendong anak bungsuku yang sudah berusia 2 tahun. Sesampainya di ruang pertemuan saya mencoba untuk memeluk anak bungsuku tapi saya hanya bisa merasakan sentuhan jari tangannya yang halus dan mungil. Keinginan untuk memeluk serta mencium pipinya yang lembut tidak dapat kurasakan karena dibatasi oleh jeruji besi. Biar bagaimanapun hati saya tetap senang walaupun kesempatan pertemuan hanya diperbolehkan berlangsung sampai 10 menit. Sejak sa‘at itu pertemuan saya dengan keluarga dilakukan 1 kali sebulan. Karena sel-kamar saya letaknya persis dipintu masuk untuk ke sel-kamar lainnya, jadi saya sering melihat melalui lobang pintu orang yang keluar dan masuk blok sel-kamar tersebut.

291 | P a g e


Dengan begitu saya mengikuti proses penambahan penghuni penjara dan ternyata kebanyakan mereka pindahan dari berbagai rumah tahanan militer lainnya, misalnya Ibu Suwardiningsih pindahan dari Palembang, Ibu Sundari pindahan dari Bengkulu. Ibu-ibu pendatang baru itu mengalami isolasi ketat dan ditempatkan di blok baru bernama blok A. Setelah itu saya baru mengerti bahwa TAPOL G30S terbagi atas 3 bagian, yaitu blok kategori A sampai kategori C. Blok kategori A dilihat sebagai kategori berat dan tempatnya terpisah dengan blok kategori lainnya. Pemisahan tersebut dilapisi dengan kayu tebal. Penghuni blok kategori A antara lain, Dokter Sumiarsih dikenal sebagai dokter yang ramah dan baik karena suka menolong orang-orang sakit, Sri Ambar, Dr Sutanti Aidit dan ny. Nyoto. Pertengahan tahun 1970 Carmel Budiardjo, orang Inggris, masuk di penjara Bukit Duri. Saya sangat kaget dan marah karena kenapa perempuan asing juga ditangkap dan dimasukan ke penjara? Sebelum peristiwa G30S saya sering melihat Carmel di Deparlu (Departemen Luar Negri). Ketika itu saya bekerja di ANTARA. C. Perubahan dalam penjara Proses perjalanan kehidupan saya dipenjara tidak bisa ku hitung dengan cara penghitungan hari, bulan dan tahun tapi suasana kehidupannya tetap kami alami dengan melalui proses perubahan. Militer dari KODAM V Jaya yang mengontrol dan mengurus kami pada akhirnya mempunyai ruangan kantor tersendiri. Untuk itu golongan TAPOL mempunyai Komandan Blok yang disingkat DANBLOK. Kantor DANBLOK berfungsi sebagai penghubung antara TAPOL dengan penguasa militer di penjara. Tujuan pokoknya ialah untuk mengontrol dan melaporkan kepada pihak yang berwajib bilamana TAPOL dalam keadaan sakit keras atau kecelakaan. Sebelumnya memang selalu ada pengawasan dua orang perempuan dari kepolisian tapi pengawasan tersebut tidak bisa dilakukan pada malam hari. Disamping itu peranan DANBLOK juga dibutuhkan untuk penanganan secara langsung dari militer dalam urusan makanan. Misalnya diadakan pembagian kerja secara bergantian untuk memasak sedangkan para penjaga militer bertugas untuk belanja ke pasar. Kemudian hari beberapa TAPOL secara bergantian pernah mendapat kepercayaan untuk pergi belanja dengan didampingi pengawalan militer. Pembiayaan kebutuhan hidup di penjara sebagian didapat dari hasil penjualan barang-barang kerajinan tangan menyulam. Sulaman yang kami buat, seperti taplak meja lengkap dengan serbetnya, seprei beserta sarung bantalnya, saputangan dan pakaian dengan motief bagus dan indah. Sementara itu pegawai penjara menjualkannya ke luar penjara lalu hasil dari penjualan dibelikan bahan-bahan baru keperluan kerajinan tangan dan bahan makanan sebagai penambah gizi supaya bertahan hidup sehat. D. Pengontrolan dan interogasi Kehidupan didalam penjara tidak lepas dari pengontrolan ketat dan interogasi. Pengontrolan dilakukan oleh satuan militer angkatan darat dalam jumlah banyak, yang datang dari luar penjara. Mereka menginstruksi para TAPOL keluar dari sel-kamar masing-masing untuk berbaris dan kemudian disuruh berhitung. Sementara itu sebagian dari rombongan kesatuan militer lainnya masuk ke dalam tiap sel-kamar dan memeriksa semua isi dalam sel-kamar tersebut. Suatu kali mereka menemui kertas-kertas tua didalam buku agama. Memang kehidupan kami dipenjara tanpa secarik kertas, bolpoin ataupun alat tulis lainnya. Buku

292 | P a g e


bacaan yang diperbolehkan hanya terbatas pada buku-buku agama. Karena saya beragama islam maka buku bacaan kitab Al qur‘an. Pengontrolan dilakukan cukup sering jadi didalam penjarapun masih ada penggeledahan. Interogasi dilakukan dengan cara satu persatu dipanggil untuk menghadap. Biasanya dilakukan pada malam hari sewaktu kami sedang tidur nyenyak. Dalam interogasi pertama terhadap saya ditangani oleh seorang kapten dari Angkatan Darat. Pertanyaan pertama yang diajukan a.l. ‖ Apakah anda sudah mengetahui bahwa anda termasuk golongan A?‖ Lantas saya menjawab: ‖ Saya belum mengetahui hal itu, lagi pula saya belum mengerti mengenai pembedaan kategori antara golongan A, B dan seterusnya.‖ Rupanya pertanyaan saya dianggap sebagai pertanyaan lucu lalu dia menerangkan bahwa golongan A termasuk kategori berat untuk dihadapkan ke proses pengadilan dengan vonis hukuman seumur hidup atau hukuman mati, sedangkan golongan C termasuk kategori paling ringan serta tidak perlu melalui proses pengadilan. Selanjutnya saya bertanya kembali mengenai diri saya yang termasuk kategori berat dengan golongan A. Penjelasannya adalah bahwa D.P Karim (Ketua PWI Pusat, Persatuan Wartawan Indonesia) juga termasuk kategori berat dengan golongan A. Lantas saya menjelaskan mengenai diri saya yang bekerja sebagai wartawan di ANTARA serta hubungannya dengan PWI sebagai organisasi Persatuan Wartawan yang berfungsi melindungi hak kerja wartawan. Untuk itu bagi orang bekerja sebagai wartawan dengan sendirinya ingin juga menjadi anggota PWI. Jadi saya di PWI hanya sebagai anggota biasa karena status pekerjaan saya sebagai wartawan dengan demikian hubungannya dengan pekerjaan dalam organisasi persatuan Wartawan sama sekali tidak ada. Kemudian Bapak kapten menyatakan bahwa saya memang tergolong dalam kategori B dan kedatangannya khusus untuk mengecek segala sesuatu yang diperlukan. Interogasi ke dua saya berhadapan dengan seorang Letnan dari ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia). Rupanya dia pernah juga menginterogasi saya sewaktu saya masih berada di LIDIKUS. Setelah interogasi kedua, saya tidak tahu lagi sampai berapa kali saya musti berhadapan dengan Letnan tersebut dan yang jelas prosesnya cukup lama serta pertanyaannyapun sangat teliti. Tini juga untuk beberapa kali di interogasi tapi ditangani oleh militer dari Angkatan Darat. Berapa lama kemudian Tini dibebaskan karena ternyata yang dicari bukannya dia yaitu seorang gadis lain bernama Hartinah bekerja sebagai sekretaris Direksi. Sekitar tahun 1966 saya dipanggil kembali untuk datang keruang interogasi. Kali ini saya tidak berhadapan dengan Letnan-ALRI melainkan dengan beberapa ibu-ibu cantik berpakaian bagus, kemudian saya dipersilahkan untuk duduk. Dengan ramah mereka secara bergantian mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dikemudian hari saya dengar bahwa mereka itu adalah para ahli Psychology yang bekerja men-screaning para TAPOL untuk menilai sampai seberapa jauh tahanan politik kena pengaruh ideologi Komunis. E.

Golongan C dan keputusan mendadak Masa interogasi saya rupanya sudah selesai sama sekali karena menurut petugas militer saya termasuk kategori golongan C dan diberitakan bahwa tidak lama lagi akan dibebaskan. Akhir tahun 1968 suasana penjara Bukit Duri mengalami ketegangan dan sebab dari perubahan suasana tersebut tidak saya ketahui secara jelas. Kami mengalami pengontrolan ketat dan kesempatan secara bergantian untuk pergi belanja ke luar penjara ditiadakan.

293 | P a g e


Pertemuan dengan keluarga untuk sementara tidak diijinkan jadi kami hanya bisa menerima kiriman makanan dari keluarga. Sekitar tahun 70 an ada berita lain mengabarkan bahwa TAPOL-laki laki golongan B akan diberangkatkan ke pulau Buru. Tidak lama kemudian diberitakan kembali bahwa TAPOLPerempuan golongan B juga akan diberangkatkan ke Plantungan. Dijelaskan bahwa Plantungan merupakan tempat di pegunungan, letaknya tidak jauh dari kota Semarang. Plantungan dinilai sebagai tempat penjara terbuka dan lebih baik dari penjara Bukit Duri. Sementera itu saya tetap sibuk mempersiapkan diri untuk menunggu waktu pembebasan saya. Biarpun suasana ketegangan dalam penjara masih belum pulih tapi saya tetap coba untuk mempunyai rasa kegembiraan serta pengharapan besar untuk bisa berkumpul kembali bersama anak-anakku. Suatu kali kami dikunjungi oleh komandan dari penjara Salemba. Saya mempertanyakan diri mengenai kedatangan komandan tersebut ke penjara Bukit Duri. Tidak berapa lama kemudian keputusan untuk diberangkatkan ke Plantungan tiba waktunya. Ternyata saya beserta 2 orang golongan C lainnya juga diikut sertakan bersama golongan B. Kami diberangkatkan pada subuh pagi jam 4. Plantungan periode 1971 – 1975 A.

Berkenalan dengan lokasi pengasingan Perjalanan cukup melelahkan, akhirnya kami sampai juga di Plantungan dimana tempat jaman pendudukan Kolonial Belanda dipakai sebagai tempat pengasingan orang-orang berpenyakit lepra. Memang letaknya sangat terpencil dan dikelilingi pegunungan. Kedatangan kami diterima oleh Komandan Prayogo bersama stafnya di kantor komandan. Setelah itu kami dibawa ke salah satu tempat tidak berjauhan dengan kantor tersebut. Kesan pertama ketika kami datang, yaitu udara sejuk bisa memberikan rasa nyaman. Tapi sa‘at itu perasaan saya hanya tertuju pada anak-anakku yang belum mengetahui keberadaan ibunya di pengasingan Plantungan. Akhirnya saya merasa lelah dan tertidur pulas. Esok pagi harinya kami mulai berkenalan dengan lokasi dimana sebelumnya tidak pernah disentuh oleh kehidupan lingkungan manusia. Kami yang didatangkan dari Jawa tengah dan Jakarta merupakan rombongan pertama sebagai penghuni lokasi Pelantungan. Memang sejak berakhirnya penjajahan Belanda lokasi tersebut menjadi tempat penghuni binatang liar seperti ular berbisa, kelabang dan binatang berbisa lainnya. Dikatakannya bahwa dalam kompleks Blok sebelum kedatangan kami sudah dibersihkan oleh ahli pengusir ular tapi ternyata masih ditemukan satu ular. Begitu juga dengan lokasi sekitarnya masih ditemukan beberapa binatang berbisa lainnya.

B.

Kehidupan di pengasingan Plantungan Kehidupan di pengasingan Plantungan kami diharuskan menggarap tanah untuk menanam sayuran dan pohon bunga, pekerjaan dalam rumah seperti membersihkan kompleks blok, kantor komandan dan memasak untuk penghuni Plantungan. Untuk urusan kesehatan ditangani oleh dokter Sumiarsih dibantu Ibu Ratih. Praktek kerja untuk penanganan kesehatan tidak hanya terbatas buat penghuni lokasi tapi juga diperbolehkan melayani penduduk desa sekitar pegunungan. Dokter ramah itu kemudian dikenal dengan sebutan ‗Dokter baik dari kompleks TAPOL‘ dan pasiennya pun banyak. Saya sendiri ditugaskan oleh komandan Prayogo untuk pemeliharaan Taman Plantungan.

294 | P a g e


Disamping itu kami tetap perlu dan diperbolehkan mencari nafkah dengan membuat pekerjaan tangan menyulam untuk membeli bahan makanan sebagai tambahan gizi dan keperluan bahan-bahan pekerjaan tangan menyulam. Tidak seperti halnya di Penjara Bukit Duri, ternyata tempat pengasingan yang terpencil itu mendapat perhatian dari Internasional. Suatu kali kami di kunjungi oleh tamu para wartawan dari Belanda dimana waktu itu sedang mengikuti perjalanan kunjungan Ratu Juliana dan suaminya dalam kunjungan di Indonesia tahun 1971. Kami diperkenankan untuk menemui kunjungan para tamu tersebut. Merekapun diperbolehkan untuk mengadakan ‗percakapan secara bebas‘ dengan beberapa TAPOL tapi saya sendiri tidak keluar dari blok karena saya harus menunggu salah seorang TAPOL dari Jawa Barat, berumur 67 tahun, yang sedang sakit. Tiba-tiba salah satu dari wartawan Belanda tersebut datang menghampiri blok kami dan setahu saya dia tidak membawa foto kamera. Lantas kami terlibat dalam percakapan dengan menggunakan bahasa Belanda. Pembicaraan hanya mengenai masalah umum karena masing-masing tahu bahwa tidak diperkenankan membicarakan masalah politik. Dalam percakapan ternyata dia dapat mengenali pengalaman fungsi pekerjaan saya sebagai wartawan tapi untungnya dia tidak sampai mengetahui latar belakang pengalaman pekerjaan saya di Surabaya pada zaman penjajahan Belanda sebagai wartawan ―Soerabaya Handelsblad‖ C.

Kunjungan wakil International Red Cross dan pemindahan ke penjara Bulu Untuk ke dua kalinya penjara pengasingan Plantungan dikunjungi oleh tamu asing dan kali ini kunjungan dari seorang Dokter sebagai wakil dari International Red Cross. Namanya saya lupa walaupun pada waktu itu saya diijinkan hadir dalam pertemuan dengannya. Pertemuan diadakan di ruang tamu-besar, dan yang hadir tidak hanya kami bersama dokter tersebut tapi juga komandan Mayor Prayogo beserta para petugas lainnya. Selama dalam pertemuan bapak komandan dan para petugasnya duduk terpisah tapi tidak berjauhan dengan kami. Sepertinya komandan tersebut memberikan kelonggaran kapada kami yang duduk bergabung dengan tamunya. Dalam percakapan antara kami diawali dengan pembicaraan secara umum tapi dia juga menanyakan mengenai beberapa kebutuhan se hari-hari, seperti obat-obatan, kasur, sendal dan lain-lain yang pernah dikirimkannya. Memang kami menjawab dengan jujur dan seadanya bahwa kami belum menerima kiriman-kiriman tersebut. Selanjutnya suasana pertemuan tetap santai dan kadang-kadang kami tertawa sukaria. Satu hari setelah kunjungan pertemuan, bapak komandan menunjukan sikap tidak senang terhadap kami bahkan kadang menunjukan sikap marahnya. Kami mulai merasa bahwa hasil pertemuannya rupanya tidak memberi kepuasan terhadapnya. Tiba tiba dia mengadakan pengontrolan ke semua blok. Sa‘at beliau mendatangi dokter Sumiarsih, terlihat menunjukan sikap marahnya. Bapak komandan langsung mengeluarkan peringatan-peringatan keras, serta menuduh Dokter Sumiarsih memberi pernyataan hal-hal tidak benar kepada tamunya. Setelah itu kami dipanggil untuk berkumpul di Aula, dan di tempat itu bapak komandan masih tetap mencurahkan kemarahannya kepada kami. Sekali lagi dengan nada kemarahannya dia menuduh dr. Sumiarsih, dra. Murtiningroem dan saya yang berasal dari Jakarta sebagai dalang memberi informasi tidak benar kapada wakil International Red Cross. Selanjutnya dinyatakan bahwa ada keputusan mengenai pemindahan sebanyak 45 orang ke penjara Bulu-Semarang. Kemudian pemindahan dilakukan pada akhir tahun 1975.

295 | P a g e


Bulu - Semarang periode 1975 – 1978 A. Serah terima dan isolasi Suasana dalam perjalanan menuju Semarang agak tegang karena bapak Komandan masih kelihatan marah, sedangkan kami masih belum ada bayangan maupun gambaran mengenai nasib yang akan kami hadapi nanti di penjara Bulu-Semarang. Setibanya di penjara Bulu kami diterima oleh ibu pimpinan penjara, yaitu seorang sarjana Hukum, yang penampilannya kelihatan anggun. Rombongan kami disambut oleh upacara serah terima, lalu kemudian dinyatakan oleh komandan Mayor Prayogo bahwa penyerahan rombongan sebanyak 45 orang tersebut adalah termasuk kategori golongan keras. Setelah upacara penyerahan selesai, lantas kami digiring ketempat gedung ruangan yang sudah dipersiapkan. Saya merasa heran sekali ketika kami berjalan melalui halaman penjara, terlihat pagar tembok mengelilingi gedung yang akan kami tinggali. Untuk memasuki ruangan besar, kami berjalan melalui sepasang pintu terbuat dari besi tebal. Perasaan saya sa‘at itu, sepertinya kami berada di penjara dalam penjara karena gedung yang kami tinggali sebenarnya terpisah dengan gedung penjara Bulu beserta penghuninya. Gedung tempat tinggal kami letaknya memang berada dihalaman penjara Bulu, namun masih ada tiga tembok, yang mengelilingi ruangan tempat kami untuk tidur. Tempat tidurnya terbuat dari papan dan dilapisi tikar. Hanya pegawai penjara datang mengontrol kami, selebihnya kami tidak diperbolehkan berhubungan dengan siapapun. Bahkan para petugas pembina rohanipun (kaum agamawan) tidak datang mengunjungi kami. Saya merasa khawatir karena ternyata kami dimasukan dalam ruang isolasi. Ketika itu pikiran saya hanya tertuju pada anak-anakku. Proses isolasi tidak dapat kuhitung dengan jari karena kami tidak mengetahui lagi pembedaan antara siang hari dan malam hari. Kamipun tidak diijinkan untuk menerima maupun mengirim surat kepada siapapun juga. Suatu ketika saya dipanggil untuk menghadap ibu kepala penjara. Dengan rasa tidak menentu saya berjalan dengan didampingi pengawal. Ketika saya menemuinya ternyata sikap ibu tersebut baik-baik saja bahkan menunjukan keramahannya sehingga rasa menjadi tenang kembali. Kemudian dia bilang bahwa ada kiriman ‗pos-tercatat‘ buat saya, untuk itu saya diminta untuk membubuhi tandatangan. Saya mengira kiriman pos-tercatat tersebut dari anak-anak saya, tapi ternyata kirimannya berasal dari Hongkong yang nama pengirimnya saya tidak tahu. Setelah itu saya berkesimpulan bahwa surat tersebut berasal dari seorang, yang memperhatikan masalah Hak Azazi Manusia di Indonesia. Tentunya saya juga sangat gembira karena ini menandakan bahwa keberadaan kami sudah diketahui oleh Internasional. Untuk itu saya sangat senang serta mengucapkan rasa terimakasih biarpun kiriman pos-tercatat tersebut tidak sempat sampai ketangan saya. B. Perubahan dan kunjungan di penjara Bulu Rupanya cuaca di penjara Bulu sudah mulai terang, ketika para pembina rohani mulai mengunjungi kami. Setelah itu kami diperbolehkan mengerjakan pekerjaan tangan menyulam bahkan hasil dari pekerjaan kami bisa di jual ke luar tembok penjara oleh para ibu petugas. Perubahan di penjara semakin baik setelah beberapa fasilitas seperti penyediaan mesin jahit untuk bisa kami gunakan.

296 | P a g e


Disamping itu penjara Bulu di kunjungi tamu dari International Red Cross, kali ini kami juga di perkenankan untuk menemuinya. Suasana dalam pertemuan ternyata bisa lebih leluasa begitupun percakapannya dengan dr Sumiarsih. Tidak lama kemudian kami dapat kunjungan 2 wanita dari KOWAD (Korps Wanita Angkatan Darat) yang pernah bertugas di Plantungan. Dalam pertemuannya mereka tidak menunjukan sikap marah, sehingga dalam pertemuannya sangat memberikan perasaan lebih tenang. Suasana dan kondisi di penjara menjadi lebih baik dengan adanya kunjungan dari kolonel Taswar Akib. Karena kunjungannya mempunyai tugas untuk menangani dan menyelesaikan masalah TAPOL golongan B. Beberapa lama kemudian, setelah kolonel tersebut mengunjungi kami, maka perubahan kehidupan di penjara semakin membaik, seperti kiriman sebuah televisi. Dengan adanya televisi di penjara, berarti menunjukan adanya perkembangan menjadi lebih positif, juga dengan begitu kami paling sedikit bisa mendapat gambaran mengenai kehidupan di luar tembok penjara. Saya ingat betul pada waktu itu tahun 1977. Akhir tahun 1977 penjara Bulu dikunjungi oleh seorang ibu yang tidak berpakaian militer. Sa‘at beliau menemui saya sikapnya menunjukan seperti mengenali saya, sedangkan saya merasa sebelumnya tidak pernah berkenalan dengan ibu tersebut. Beliau mempernalkan diri sebagai pegawai Departemen Penerangan dan mengatakan bahwa sebelum peristiwa G30S beliau pernah melihat saya di Istana Merdeka. Lalu saya menjawab: ‗kemungkinan itu benar karena saya dulu menjabat sebagai wakil kepala Desk Dalam Negeri di Pusat Kantor Berita Antara, jadi saya punya kartu ijin masuk istana karena sehubungan dengan tugas kerja saya sebagai wartawan. Kadang saya ke Istana juga sifatnya menggantikan tugas rekan saya, yang berhalangan dalam menangani berita-berita istana. Disamping itu saya juga ditugaskan menangani berita luar negeri, untuk itu saya juga setiap hari harus pergi ke Departemen Luar Negeri. Dibebaskan Kunjungan kolonel Taswar Akib ke penjara Bulu dilakukan untuk beberapa kali. Setelah itu kami merasakan bahwa cuaca dalam penjara semakin cerah dan gembira. Karena tiba sa‘atnya rombongan pertama dibebaskan untuk kembali kekeluarganya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jakarta. Mengenai jumlahnya saya tidak ingat dan yang jelas saya belum termasuk dalam rombongan tersebut. Biar gimana pun juga, saya sudah merasa gembira karena pembebasan tersebut berarti akan dilanjutkan dengan pembebasan untuk semua TAPOL. Tahun 1978, untuk pertama kali saya menghitung masa dikurung dalam penjara. Saya sama sekali tidak dapat menggambarkan keadaan kehidupan di luar penjara, karena 13 tahun berada di tempat pengasingan. Tapi pada sa‘at itu hanya sekejap saja diliputi pikiran demikian. Saya dan ibu-ibu lainnya lebih sering mencurahkan rasa kegembiraan bilamana kami berkumpul kembali dengan keluarga. Hampir 100% pembicaraan kami mengenai gambaran perkembangan dan perubahan kehidupan anak-anak kami, umpamanya mengenai anaknya yang sudah menikah sehingga kami bisa merasakan menggendong cucu pertamanya. Ada pula yang mengira anaknya sudah menyelesaikan sekolah dan sudah bekerja. Masih banyak lagi bayangan-bayangan yang diperkirakan mengenai perkembangan anggota keluarganya. Yang ditunggu-tunggu datang juga! Pembebasan bagi kami semua pada akhirnya diumumkan! Luar biasa! Lama sudah kami hidup terisolasi dalam penderitaan disatu ruangan dengan ibu-ibu dari berbagai tempat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta dan juga dari Irian Barat.

297 | P a g e


Ke Jakarta Pada hari dan jam yang ditentukan, kami diberangkatkan untuk dibawa menuju ke satu tempat di Semarang. Saya tidak tahu persis nama tempat tersebut, dugaan saya adalah kantor KODAM Semarang. Sesampainya di kantor tersebut langsung diadakan pembagian dalam kelompok. Saya termasuk dalam kelompok kecil dipisahkan dari rombongan besar. Pada waktu itu saya merasa betul-betul panik. Beberapa dari kami dipisah sesuai asal dari berbagai daerah, serta dipindahkan ke suatu ruangan kecil. Hari berikutnya kami masih tetap menghuni tempat ruangan kecil tersebut. Tidak dapat saya uraikan kegelisahan saya pada waktu itu, karena sebelumnya tidak pernah ada pemberitahuan maupun penjelasan apapun dari pihak yang berwajib. Hari berikutnya masing-masing kelompok diberangkatkan dan dikawal untuk dibawa ketempat yang dituju. Saya termasuk dari kelompok kecil berjumlah 3 orang, yaitu saya dan 2 orang lainnya untuk siap diberangkatkan. Keberangkatan kami dikawal oleh seorang bapak berpakaian militer menuju ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, kami di jemput oleh seorang militer dengan mobil Jib-Militer kemudian dibawa menuju gedung KODAM V Jaya. Sesampainya di gedung tersebut, kami diperingatkan supaya menuggu di mobil, sementara itu bapak militer turun dari mobil, dan tak lama kemudian kembali sambil memberi tahu pada kami, bahwa akan langsung dibawa ke penjara Salemba. Rupanya sudah diberitahu sebelumnya karena ketika kami sampai di penjara Salemba, dan turun dari mobil, lalu kami disambut oleh para Bapak dan Ibu. Disitu sudah tersedia minuman yang disediakan buat kami. Sementara itu para keluarga sudah hadir karena masing-masing telah menunggu untuk menjemput kami. Rasa gembira tidak bisa saya lukiskan, yang jelas pertemuan kami dengan keluarga penuh dengan kehangatan. Pertemuan ini terjadi sekitar bulan agustus 1978. PULANG Saya dan anak-anak langsung pulang menuju rumah keluarga di daerah Tebet, yaitu di kompleks perumahan Wartawan dari usaha PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Memang jauh sebelum peristiwa G30S daerah Tebet masih berupa daerah perkebunan bebas. Disitu masih banyak pohon buah-buahan. Waktu itu kami masih tinggal dirumah sewa di daerah Salemba-Jakarta Barat. Di sepanjang perjalanan menuju rumah, saya melihat ke arah kiri dan ke kanan tapi saya sudah tidak lagi dapat mengenali sekitar daerah tersebut. Terasa benar betapa lamanya saya telah meninggalkan Jakarta, karena disamping itu Jakara juga merupakan kota kenangan sangat berharga buat saya. Terlintas daya ingatanku pada Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 agustus 1945. Ketika itu saya masih sekolah di salah satu universitas Jakarta. Terlintas penglihatan ingatanku masih terpaku pada masa lalu, padahal sa‘at itu saya sedang berada dimasa kini. Tidak lama kemudian sampailah kami di daerah kompleks perumahan wartawan serta berhenti dimuka pintu rumah. Begitu masuk rumah saya disambut oleh ibu saya yang usianya sudah senja, lantas saya memeluknya sambil mengucapkan beribu-ribu terimakasih karena beliaulah yang selama 13 tahun melindungi dan membesarkan anak-anakku. Begitu pula saya memeluk anak-anakku dan tanpa terasa airmataku berlinang karena gembira dan terharu. Si bungsu yang ku tinggalkan 13 tahun lalu di usia 5 bulan, sudah kelas satu SMP (Sekolah Menengah Pertama). Pertemuan kami berlangsung dalam suasana akrap dengan tangisan dan tawa karena gembira. Tiba saat makan bersama sekeluarga dalam suasana penuh cinta kasih. Mulailah masing-masing dari anak-anakku

298 | P a g e


menceritakan pengalaman, dan ada pula yang sifatnya bertanya. Malam pertama penuh kenangan sangat indah, berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Sekembali saya di rumah memang disambut sangat hangat oleh anak-anak yang telah dewasa. Anak tertua saya umurnya sudah mencapai 28 tahun, sedangkan ibu saya kelihatan mulai sakitan. Saya baru menyadarinya bahwa sudah sekian lama kami dipisahkan, dimana dalam proses perpisahan selama 13 tahun lamanya ternyata anak tertua dipaksakan oleh situasi dan kondisinya untuk dibebani tanggung jawab besar. Beban berat tidak hanya dipaksa untuk perperan sebagai Ayah maupun Ibu, tapi pula untuk membiayai hidup keluarga, serta membesarkan adik-adiknya. Ibu saya dengan setia mendampingi, melindungi dan mendidik anak-anakku. Saya sangat terharu dan bangga terhadap anak-anak yang pada akhirnya dapat berhasil melindungi, mendidik dan membesarkan dirinya dalam pendampingan Ibuku. Di rumah saya mencoba membiasakan diri untuk membaca koran harian yang memakai huruf latin karena selama di dalam penjara, saya terbiasa membaca huruf Arab. Usaha mengenal anakanakku, para tetangga dan lingkungan terdekat berjalan lancar, bahkan dalam waktu singkat saya sudah ikut serta kegiatan seperti arisan para Ibu-ibu di Kompleks kami. Yang paling terpenting buat saya ialah secara intensif belajar mengenal anak-anakku yang sudah besar dan mendewasa. Kartu Penduduk Esok harinya saya pergi ke KODIM (Komando Disrik Militer) karena sebelumnya telah disarankan oleh militer dari KODAM-Jakarta untuk mengunjungi Kantor KODIM. Sesampainya saya di kantor KODIM suasana ruangan sangat sepi; saya satu-satunya tamu ketika itu, dan disitu yang bertugas hanya seorang Bapak Militer. Sebenarnya saya tidak mengetahui maksud dari kunjungan wajib saya ke Kantor KODIM karena sebelumya tidak ada penjelasan. Ternyata kedatangan saya dimaksudkan untuk diberi Kartu Penduduk, yang rupanya segala sesuatunya telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diatur rapi. Bapak Militer tersebut tidak memerlukan keterangan-keterangan lebih lanjut mengenai diri saya, maka tidak lama kemudian Kartu Penduduk sudah diberikan kepada saya. Dengan senang hati saya pulang kerumah, tapi setelah sampai dirumah saya perhatikan kartu penduduk tersebut terlihat tanda kode dengan huruf ET. Hanya seketika saya kaget dan heran sekali mengenai pencantuman kode ET, yang adalah singkatan dari Ex- TAPOL. Saya langsung merasa serta berpikir mengenai status baru saya sebagai seorang warga negara Republik Indonesia, yang mana status sipilnya di diskriminasi oleh pemerintah Orde Baru. Hal ini karena pengalaman saya pernah dihukum penjara selama 13 tahun tanpa proses pengadilan. Tapi setelah itu saya mencoba untuk langsung menutup pikiran dan perasaan saya, serta melihat kemasa depan, bagaimana pengalaman hidup nantinya dalam masyarakat bangsa Indonesia periode Orde Baru. http://sastrapembebasan.wordpress.com/ http://tamanhaikumiryanti.blogspot.com/ Information about KUDETA 65/ Coup d'etat '65, click: http://www.progind.net/

Putri Pahlawan Revolusi Bertemu Anak Tokoh PKI Liputan 6 - Sabtu, 2 Oktober Liputan6.com, Jakarta: Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2010 menjadi momentum bagi anakanak dari tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) bertemu dengan putra-putri para Pahlawan

299 | P a g e


Revolusi. Mereka bersilaturahmi di Gedung Nusantara V MPR/DPR Jakarta. Putra bungsu mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra, hadir dalam pertemuan tersebut. Dengan pertemuan tersebut, mereka berharap konflik masa lalu tak berlanjut di masa mendatang. Namun, sempat ada keraguan dari panitia untuk bisa mengumpulkan semuanya dalam satu tempat. Soalnya, pascaperistiwa berdarah 30 September 1965, anak-anak tokoh PKI seperti tak mendapat tempat di negeri ini. "Masing-masing penuh tanda tanya yang saya tahu. Di batin kita pun ada tanda tanya. Saya berdoa tadi malam, semoga semuanya lancar pada hari ini. Tidak ada yang mengganggu," kata Amelia Yani, putri Ahmad Yani, yang juga menjadi ketua panitia silaturahmi. Putra tokoh PKI Aidit, Ilham Aidit, berharap mendapat sesuatu yang positif adanya pertemuan seperti ini. "Acara ini merupakan awal dari semuanya. Kita mulai melakukan silaturahmi, mulai membuka hati, dan mulai ngobrol. Ini perlu didukung oleh lembaga tinggi negara lainnya," ujar Ilham Aidit. Upaya rekonsiliasi bisa menjadi momentum untuk meluruskan sejarah. Dengan suksesnya silaturahmi dan rekonsiliasi diharapkan konflik masa lalu tak lagi diwariskan kepada generasi mendatang. "Kita harus mendukung kegiatan mereka. Karena mereka mempunyai prinsip bahwa mereka ingin menghentikan konflik dan tidak ingin mewariskan konflik kepada generasi yang akan datang," kata Asvi Warman, sejarahwan.(ULF)

Dimuat pada Koran Tempo, 2 Oktober 2010

SUHARTO, G30S & PAHLAWAN NASIONAL Oleh Asvi Warman Adam Setahun sebelum lengser, tahun 1997, Suharto sempat mengangkat tiga orang jenderal termasuk dirinya sendirinya menjadi jenderal besar (bintang lima). Sudirman berjasa sebagai bapak perang kemerdekaan, Nasution peletak dwifungsi ABRI, sedangkan Suharto ―berhasil menyelamatkan negara dan bangsa dari ancaman G30S/PKI‖. Setelah tanggal 1 Oktober 1965 dalam tempo beberapa bulan terjadi pembunuhan massal yang mencapai 500.000 jiwa. Jumlah sebanyak sebanyak itu tidak mungkin hanya disebabkan oleh konflik horizontal di tengah masyarakat. Yang jelas semuanya diawali dengan operasi militer. Lantas siapa yang memerintahkan ? Apakah seseorang dapat dianggap menyelamatkan bangsa bila korban yang jatuh demikian luar biasa jumlahnya ? Presiden Sukarno marah sekali mendengar berita ini, ia memerintahkan supaya pembantaian ini dihentikan. Tetapi siapa yang mendengar suara seorang pemimpin tua yang sudah digerus kekuasaannya. Kalau bukan Sukarno lalu siapa yang bertanggungjawab terhadap tragedi nasional ini ? ―Kudeta merangkak‖ yang merupakan uraian post factum terhadap rangkaian peristiwa sejak meletus G30S sampai keluarnya Supersemar (Surat Perintah 11 Maret) 1966 bertentangan

300 | P a g e


dengan klausul ―menyelamatkan negara dan bangsa‖. Karena ini jelas kepentingan untuk meraih kekuasaan tertinggi, walaupun itu dikerjakan secara seksama dengan penuh perhitungan. Tulisan ini tidak menggugat gelar Jenderal Besar yang telah dianugerahkan Suharto kepada dirinya sendiri. Itu einmalig dan bintang itu silakan dibawa ke tempat peristirahatan yang terakhir di puncak sebuah bukit. Yang menjadi persoalan adalah ketika nama Suharto lolos seleksi administratif pemberian gelar pahlawan nasional. Dari 30 orang calon, 19 lolos termasuk putra Kemusuk ini. Sebanyak 13 orang anggota tim yang dibentuk oleh Departemen Sosial termasuk sejarawan dari Pusat Sejarah TNI akan mengkaji. Selepas ini berkasnya dikirimkan kepada sekretariat Negara dan dinilai oleh Dewan Gelar dan Tanda Jasa. Dewan ini terdiri dari tujuh orang yakni Menkopolkam Djoko Sujanto selaku ketua, Hayono Sujono sebagai wakil ketua, dengan anggota TB Silalahi, Juwono Sudarsono, Quraish Shihab, Edi Sedyawati dan Jimly Asshidiqie. Dari tujuh anggota dewan, mayoritas sebanyak empat orang pernah menjadi duduk di kabinet sebagai pembantu Presiden Suharto. Hajono Sujono pernah menjadi Menko Kesra semasa Orde Baru dan sampai sekarang masih memimpin sebuah yayasan yang didirikan Suharto. Melihat kondisi di atas, maka bisa diprediksi pemberian gelar pahlawan nasional kepada Jenderal Suharto tinggal selangkah lagi. Pertanyaannya apakah Suharto layak ? Gelar pahlawan nasional merupakan gelar tertinggi di negara ini yang abadi (dalam prakteknya tidak pernah dicabut). Tokoh yang berjasa sangat besar dalam membela bangsa dan negara, mengorbankan jiwa raganya demi tanah air serta menjadi contoh teladan bagi masyarakat, berhak memperoleh status terhormat itu. Suharto memang berkuasa sangat lama, karena itu ia sempat membangun secara fisik negara ini. Entah berapa gedung yang telah dibuat, berapa panjang jalan yang dibangun, terlepas dari berapa persen proyek itu dikorupsi, namun hasil pembangunan itu memang kongkret. Namun berapa pula kerugian yang telah diderita masyarakat yang tergusur, dirampas tanahnya atau dibeli paksa dengan murah, demi pembangunan. Politik regional memang berhasil, ASEAN adalah model kerjasama wilayah yang dapat meredam konflik dan memberi peluang kepada masing-masing negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan aman. Walaupun rasa ―aman‖ justeru diperoleh dengan melakukan represi terhadap kekuataan kritis yang ada di tengah rakyat. Kebebasan pers dipasung dan hak asasi manusia dilanggar. Mengenai yang terakhir ini sejarah mencatat setelah pembantaian massal pasca G30S, terjadi pembuangan paksa ke pulau Buru yang memakan korban lebih dari 10 ribu selama sekitar 10 tahun (1969-1979), pembunuhan misterius tahun 1980-an, kasus Tanjung Priok, Talangsari Lampung, penyerbuan kantor PDIP di Jalan Diponegero tanggal 27 Juli 1996, belum lagi operasi militer yang terjadi di Aceh, Papua (dan Timor Timur sebelum lepas dari pangkuan ibu pertiwi). Semuanya terjadi ketika berjalan rezim yang dipimpin Jenderal Suharto. Sang proklamator Sukarno diangkat sebagai pahlawan nasional tahun 1986, 16 tahun setelah wafat tahun 1970. Suharto meninggal tahun 2008. Apakah ia perlu segera dinobatkan menjadi pahlawan nasional ? Kalau pengadilan HAM berat tidak dapat lagi dilakukan, maka minimal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus bekerja. Proses ini berjalan lamban karena ketidakseriusan pemerintah dan DPR. Akhirnya Undang-Undang KKR yang sudah jadi itu pun dirubuhkan oleh Mahkamah Konstitusi semasa dipimpin Jimly Asshidiqie. Kini RUU itu sudah dibuat kembali oleh Kementerian Hukum dan HAM dan diserahkan kepada Sekretariat Negara. Hendaknya pemerintah tidak menunda lagi dan segera meneruskan kepada DPR agar diproses kembali menjadi UndangUndang. Sebuah perjalanan yang panjang dan teramat panjang bagi sebuah pengungkapan

301 | P a g e


kebenaran. Menurut hemat saya, pemberian gelar kepada Suharto seyogianya baru diproses setelah dilakukan upaya pencarian kebenaran oleh KKR. Sebab sekali terlanjur menghadiahi seseorang gelar pahlawan nasional itu tidak bisa dicabut. Ironis bila pahlawan nasional adalah sekaligus pelaku pelanggaran HAM Berat. (Dr Asvi Warman Adam, ahli peneliti utama LIPI) Quo vadis Dahlan Iskan ? Apa byar-pet seperti PLN juga ??? ________________________________ From: Edy Loekmono <[email protected]> To: [email protected] Sent: Sat, October 2, 2010 11:38:23 AM Subject: Re: [GELORA45]

Penulisan berita Jawa Pos yang tendensius Jawa Pos sedang menangguk di air keruh. Stigma yang telah 32 tahun di ukir rezim fasis Suharto dengan pelanggaran HAM yang berat belum sempat diungkap didepan pengadilan. Para korban lebih memilih diam dan memang sebagian juga sudah tidak bisa berbicara karena telah bersatu dengan tanah. Dan filsafat Jawa mengatakan bahwa diam itu emas. Tetapi ternyata disalah mengerti dan dimanipulasi bahwa diam berarti benar benar salah. Seandainya para korban fasisme Suharto ingin mengadu, mengadu kemana dan kepada siapa? Bukankah seluruh masyarakat dan system pemerintahan di Indonesia telah memberi judgment bahwa Bung Karno, PNI kiri dan PKI beserta lembaga terkait adalah pihak yang salah. Dan telah di vonis diluar pengadilan sebagai pemberontak dan pengkhianat bangsa dan Pancasila. Justru mengherankan bahwa Bung Karno sebagai pencetus Pancasila di tuduh sebagai pengkhianat Pancasila!!!! Bukankah terbalik bahwa yang menuduh Bung Karno sebagai Pengkhianat dialah yang sebenarnya Pengkhianat? Selama belum ada Pengadilan yang adil maka stigma bahwa Bung Karno dan pendukungnya baik PNI kiri maupun PKI beserta lembaga terkait tetap akan menjadi PEMBERONTAK dan PENGKHIANAT Bangsa Indonesia. Sekarang ini jelas masih terasa bahwa para pendukung fasis Suharto masih berkuasa dan tetap berusaha mengusung agenda Suharto menjadi Pahlawan, Bapak Pembangunan. Mereka ini masih diatas angin sehingga masih bisa memberi impresi kepada rakyat Indonesia bahwa Suharto benar dan Bung Karno dan PKI salah. Kalau memberi judgment bahwa PKI salah maka otomatis judgment berlaku bahwa Bung Karno salah karena dialah pencetus NASAKOM. Itulah sebabnya Bung Karno tidak pernah di restorasi nama baiknya. Sejarah yagn ditulis dibengkokkan kalau bisa Bung Karno hanya sebatas Proklamator (artinya yang membaca kertas Proklamasi).Tidak disinggung lagi bahwa Bung Karno sebagai penggali Pancasila. Karena saking phoby nya maka gelar penggali Pancasila mungkin diberikan kepada Moh.Yamin saja yang dianggap neutral dalam hal ini. Setelah 45 tahun banyak orang sudah mulai uzhur dan melupakan karena tuntutan

302 | P a g e


nafkah jauh lebih prioritas. Gambar masa lalu mulai pudar. Tetapi badut-badut politikus yang memang senang dengan akrobat politik mulai menampak wajah manisnya guna menarik simpaty masa. Salah satu contoh, siapakah yang tidak kenal Tomy Suharto? Yang ketika jaya-jayanya Suharto turut mempraktekkan bisnis kotor. Adakah yang masih ingat "masalah cengkeh?" Tentang Golkar, pada masa awalnya tidak dimasukkan sebagai Partai politik namun wajah aslinya mulai nampak sebagai bagian dari mesin penggilas fasis Suharto. Apakah rakyat masih bisa ingat ketika Pemilu demi Pemilu Golkar selalu diatas angin? Siapakah dibelakang kekuatan ini tidak lain dari para pembiak Dwi Fungsi ABRI. Fasisme jilid kedua akan muncul kembali mungkin mulai dari Golkar yang akan mengusung putra mahkota jadi Wapres dan ketua Golkar menjadi RI satu. Klik penguasa akan disekitar penguasa fasis karena mereka telah mempelajari trik adu domba dan mempunyai backing militer dan kedok agama. Kasihan Indonesiaku. Para wartawan yang sekedar mencari sesuap nasi ingin menyenangkan hati para penguasa dan takut di breidel, maka lebih mudah lelantunkan lagu lama katimbang mengemukakan kebenaran. Segala sesuatu yang dikatakan oleh Penguasa adalah kebenaran. Haram hukumnya kalau menentang. Kata-kata Raja adalah hukum. Filsafat ini masih berlaku dikalangan masyarakat Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan kerajaan. Apa yang pernah di KATA KEN dan di TEKAN KEN oleh Suharto jangan sekali-kali dibantah dan harus diikuti. Ini seperti suatu sihir. Circle kekuasaan begitu kuatnya sehingga siapa saja yang menentang pasti sirna atau di eliminir dari peredaran. Karena itu MANTRA ini harus dipatahkan. Mantra bahwa Bung Karno dan PKI sebagai pecundang harus dipatahkan. Kalau tidak maka bangsa ini tidak pernah bisa mengalami rekonsiliasi menyeluruh. Kita tidak ingin melihat pembalasan kembali yang akibatnya jauh lebih mengerikan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka harus diadakan pembeberan fakta apa itu G 30 S. Versi penguasa belum tentu versi sesuai fakta karena semua bisa dimanipluasi demi kelanggengan penguasa.Seorang menteri Mendikbudnas Nugroho Notosusanto telah mengubah sejarah dengan mengganti buku pedoman pendidikan demi utuhnya persekongkolan fasisme. Bukan hari lahirnya Pancasila yang penting tetapi Hari Kesaktian Pancasila yang dianggap lebih penting. Ini menggeser peran Bung Karno sebagai pencetus Pancasila dan digantikan Suharto sebagai yang mengaku menyelamatkan Pancasila dari tangan pemberontak dan pengkhianat sehingga ditetapkan hari kesaktian Pancasila. Mulailah dilakukan Penataran P4 (Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Ini suatu brain washing yang berhasil ditanamkan bahwa PKI adalah pecundang dan Suharto adalah pahlawan. Lagu ini didengungkan selama 45 tahun. Harus ada kemauan secara nasional untuk merevisi sejarah nasional NKRI. Bung Karno pernah berkata "JasMerah" artinya Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kita semua adalah pelaku sejarah. Jangan sekali-kali sejarah kita dimanipluasi orang lain demi kepentingan mereka saja. Negara ini adalah negara seluruh anak bangsa dan masing-masing punya hak sama dimata hukum. Karena itu HUKUM harus berlaku.

303 | P a g e


Meluruskan berita yang tendesius dari wartawan atau kuli tinta harus dibalas dengan tulisan dan fakta benar dan lurus di harian yang sama atau yang lain untuk memberi pembelajaran massa. Rakyat Indonesia yang sudah mulai melek huruf yang walaupun satu buta dan satu melek tetap perlu melihat dan mendengar kebenaran, maka dengan demikian MANTRA lagu lama yang sumbang bisa di counter. Akhirulkalam, Selamat Hari Raya Bebas G 30 S. Ketika masih muda saya harus mengurus surat bebas G 30 S /PKI dari mulai RT/RW, kelurahan, Kecamatan, dan Kepolisian.Sekarang saya harus mempunya keberanian bahwa memang saya telah bebas bukan karena sepucuk surat bebas tetapi memang saya bebas dari MANTRA yang didengungkan oleh Suharto dan para begundalnya. SELAMAT HARI RAYA BEBAS G 30 S. ---

On

Fri,

10/1/10,

samashutama

widjaja

<[email protected]>

wrote:

>From: samashutama widjaja <[email protected]> >Subject: [GELORA45] Penulisan berita Jawa Pos yang tendensius >To: [email protected] >Date: Friday, October 1, 2010, 6:11 PM > > > >Harian Jawa Pos Surabaya yang terbit 2 Oktober 2010 memuat berita yang berjudul >"Keluarga Tragedi 65 Kubur Konflik" (halaman 1 bersambung halaman 19),setelah >saya baca,sebagai seorang yang memperhatikan sejarah bangsa kita dan sebagai >orang yang hidup dijamannya(meski tidak ikut terlibat didalam >permasalahannya),merasa cara penulisan berita tersebut memanipulir fakta sejarah >dan sangat bertendensius. >1.Dalam memaparkan kata-kata Catherine Panjaitan tertulis "Pasukan Cakrabirawa >suruhan Aidit", > dan dalam menulis cerita Ilham terdapat kata-kata "pembantaian tujuh perwira >TNI yang dikomandoi > > ayahnya".Ini menunjukkan bahwa si wartawan selain buta ilmu sejarah juga >berniat jahat. > Setelah 45 tahun berlalu,sedikit banyak telah terkuak apa sebenarnya yang >terjadi.Analisa Ben Anderson > > yang dipublikasikan tahun 1971(terkenal sebagai Cornell Paper),bahwa G30S >adalah konflik didalam > > Angkatan Bersenjata,sampai sekarang belum terbentahkan,dan siapa sebenarnya >penyusun sekenarionya > > masih belum terkuak.Maka cara penulisan berita Jawa Pos ini adalah sangat >bertentangan dengan etika

304 | P a g e


> ilmu sejarah dan sangat tidak ilmiah,lebih-lebih sangat tendensius. >2.Judul disambungan berita ini pada halaman 19:"Wakili Soeharto,Tommy minta >maaf".Sebagai seorang > > jurnalis saya anggap ini manupulasi 100%.Di dalam berita jelas ditulis si >wartawan sendiri:"Saya atas > > nama pribadi dan keluarga mohon maaf lahir dan batin",maka perlu ditelaah >mohon maaf dalam kontek > > apa,apa karena masih dalam suasana Idul Fitri?Padahal kontek beritanya jelas >adalah tragedi 65. >Timbul pertanyaan:Apa sebenarnya motif cara penulisan Jawa Pos ini?Apa memang >Jawa Pos senantiasa bergaya jurnalis akrobat? > Kontra-Kudeta Yang Dirancang Gagal http://berdikarionline.com/opini/20100929/kontra-kudeta-yang-dirancang-gagal.html Rabu, 29 September 2010 | 23:38 WIB Opini Oleh : Rudi Hartono

TIDAK seperti biasanya ketika Bung Karno menyampaikan pidato. Ketika berpidato di hadapan Musyawarah Nasional Teknik (Munastek), di Istora Senayan, pada malam 30 September 1965, Bung Karno tiba-tiba berhenti dan meninggalkan podium, dan selang beberapa menit kemudian, Bung Karno muncul kembali dan menceritakan ―Mahabharata‖, yaitu soal perang saudara Kurawa dan Pandawa. Ada yang mengatakan, Bung Karno saat itu sedang sakit dan pergi ke belakang untuk mendapat suntikan dari tim dokternya. Sementara versi lain menyebutkan, Bung Karno diminta untuk menerima sebuah informasi yang sangat penting. Apa itu? Semua masih tidak diketahui. Pada malam itu, yang telah memutar-balikkan haluan ekonomi, politik, dan kebudayaan Indonesia sampai sekarang ini, telah terjadi gerakan yang disebut ―Gerakan 30 September‖, demikian pemimpin gerakan ini menamai gerakannya melalui siaran RRI pada pagi hari 1 Oktober.

305 | P a g e


Sekarang ini, segala hal mengenai ―gerakan 30 September‖ masih merupakan sesuatu yang gelap dan menyimpan misteris, meskipun ada banyak sejarahwan dan akademisi yang berusaha membuat ―terang‖ kejadian ini. Saya hanya hendak menjelaskan satu hal, bahwa gerakan kudeta sebetulnya bukanlah pada malam 30 september itu, tetapi sudah dirancang dan dijalankan berulang kali dan kejadian pada 30 September hanya merupakan satu bagian dari rangkaian rencana kudeta tersebut. Konteks Yang Lebih Luas Dalam rapat pimpinan AD di Jakarta pada 28 Mei 1965, Soekarno telah mengatakan: ― Mereka

akan melakukan serangan terbatas terhadap Indonesia. Dan mereka punya teman-teman di sini‖. Maksud Soekarno adalah kekuatan imperialisme, khususnya AS dan Inggris yang sudah lama mengincar untuk melikuidasi kekuasannya.

Ya, sejak gejolak revolusi agustus 1945 mulai menggugurkan banyak kepentingan kolonialis, kaum imperialis mulai menyadari, bahwa mereka bisa kehilangan apa yang disebutnya ―permata asia‖ kapan saja. Karena itu, mereka mulai melibatkan diri dalam usaha-usaha merebut kembali Indonesia dari pengaruh kebangkitan gerakan revolusioner, yang sejak awal memang sangat antikolonial. Untuk itu, pada tahun 1947, Bank Dunia telah memberi pinjaman sebesar 195 juta dolar ke Belanda, yang sebagian besar dipergunakan untuk menggempur Republik Indonesia. Setahun berikutnya, pada September 1948, tangan imperialis AS dinyatakan terlibat dalam menyokong sebuah proposal untuk membasmi ―kaum merah‖ di Indonesia. Di akhir tahun 1950-an, terutama setelah Soekarno sukses membawa revolusi Indonesia semakin ke kiri, intervensi AS semakin memuncak. H. W. Brands menulis dalam ―Journal of American History‖, bahwa AS telah mengambil bagian dalam upaya ―coup‖ yang gagal terhadap Soekarno tahun 1958. ―Sukarno berhasil menggagalkan pemberontakan di Sumatera (PRRI) yang dibantu oleh CIA dengan 300 orang tentara Amerika, Filipina dan Tiongkok Nasionalis, lengkap dengan pesawat udara transport dan Bomber B-26,‖ kata Brands. Prof. George McT. Kahin dari Cornell University (AS) mengakui betapa jelas campur tangan pemerintah Amerika Serikat dalam soal-soal politik Indonesia, karena kekhawatiran Washington tentang kemungkinan Indonesia jatuh ke tangan komunis. Pendek kata, pihak imperialis dan kekuatan sayap kanan di dalam negeri tidak pernah berhenti untuk mencari segala usaha melikuidasi pemerintahan Soekarno. Kontra Kudeta Menjelang tahun 1965, di Indonesia telah tersebar desas-desus akan terjadinya perebutan kekuasaan negara, yang konon dipersiapkan oleh apa yang disebut ―dewan jenderal‖, sebuah group dari sekelompok pimpinan tentara yang tidak segaris dengan politik Bung Karno. Ada yang mengatakan, isu ini berasal dari Waperdam/Menlu/Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) Subandrio, dan kemudian tersebar hingga Soekarno dan PKI. Berhembusnya isu seperti ini adalah sah dalam konteks saat itu, terlepas apakah itu benar atau tidak, mengingat bahwa situasi politik benar-benar sudah pada ―titik didihnya‖ dan segala kemungkinan bisa terjadi.

306 | P a g e


Soekarno, berdasarkan kesaksian ajudannya, Bambang Widjanarko, terus mendapatkan pasokan informasi mengenai kebenaran ―dewan jenderal‖ itu, dan memerintahkan pasukan pengawalnya untuk langkah-langkah antisipasi untuk mengamankan keselamatan Presiden kalau muncul situasi berbahaya. Mungkin saja, itulah yang ditangkap oleh salah seorang komandan pasukan pengamanan presiden, Kolonel Untung, dan diterjemahkan dalam sebuah upaya untuk menjalankan operasi ―kontrakudeta‖ terhadap dewan Jenderal. Karena penjelasan ini pula, maka menjadi masuk akal bagi saya, seorang perwira berkarier cemerlang seperti Brigjend Supardjo harus mendukung gerakan ini, meskipun dia hanya berpartisipasi Cuma tiga hari dalam gerakan ini. Setelah melakukan penculikan terhadap para Jenderal, pimpinan Gerakan 30 September telah berusaha meminta kepada Bung Karno, untuk mendukung aksinya menyingkirkan jenderal-jenderal yang berusaha menjatuhkan beliau. Namun, pada saat disodori surat pernyataan dukungan oleh Brigjend Soepardjo, maka Bung Karno telah menolaknya. Bung Karno telah mengambil tindakan sendiri, yaitu memberhentikan gerakan kedua belah pihak (dengan keterangan kalau perang saudara berkobar, maka yang untung adalah nekolim). Dengan ―absennya‖ dukungan Bung Karno, maka boleh jadi ini yang menjadi penyebab kenapa Gerakan 30 September tidak memperlihatkan ―semangat menyerang‖ lanjutan, atau setidaknya mengantisipasi serangan balik Soeharto-Nasution. Kalaupun ada upaya disinformasi mengenai ―dewan jenderal‖, maka ini bisa dianggap sebagai rangkaian usaha untuk menciptakan ―jebakan‖, yang nantinya dapat dipergunakan untuk menjalankan tindakan tertentu. “Kudeta Yang Dirancang Gagal” Setelah membaca dokumen Brigjend Supardjo tentang ― Beberapa Pendapat Yang Mempengaruhi Gagalnya G-30-S Dipandang Dari Sudut Militer‖, saya mendapatkan kesan bahwa memang ada pihak dalam gerakan ini yang merancang supaya gerakan ini mengalami kegagalan. Namun, untuk menjelaskan siapa orang itu, saya belum bisa untuk memastikannya. Dalam dokumen Brigjend Supardjo disebutkan, menjelang pelaksanaan operasi ini, ternyata masih banyak yang hal yang belum terselesaikan, misalnya, persiapan pasukan belum jelas, beberapa perwira mengundurkan diri, penentuan sasaran dan gambaran pelaksanaan aksi belum jelas, dan masih banyak lagi. Sejak awal, menurut Brigjend Supardjo, didalam gerakan ini sudah timbul ―keragu-raguan‖, namun segera ditimpa dengan semboyan ―apa boleh buat, kita tidak bisa mundur lagi.‖ Demikian pula dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi paska pelaksanaan gerakan, yang kacau balau dan tidak sesuai dengan rencana. Supardjo menulis, ―strategi yang dianut gerakan secara keseluruhan adalah semacam strategi ―bakar petasan‖; maksudnya, jika sumbunya dibakar di Jakarta, maka mercon-merconnya dengan sendirinya mengikuti di daerah. Pada kenyataannya, tahap persiapan dan penggambaran umum gerakan tidak mencerminkan ―obsesi‖ tersebut, bahkan kacau-balau saat dipraktekkan di lapangan. Sumbu yang terbakar bukan memicu mercon di daerah, melainkan membakar ―tangan dan badan sendiri‖.

307 | P a g e


Menurut saya, ada pihak-pihak dalam gerakan ini yang memang merancang ―gerakan untuk mengalami kegagalan‖, dan selanjutnya menjadi dalih untuk mendiskreditkan kelompok-kelompok politik tertentu. Ada benarnya juga, setelah melihat rangkaian upaya kudeta terhadap Bung Karno sejak akhir 1950-an, bahwa ―kontra-kudeta yang dirancang gagal ini‖ dimaksudkan untuk menciptakan dalih guna melumpuhkan Soekarno. Sebab, dengan menghancurkan PKI yang menjadi sekutu paling loyal Bung Karno dalam melawan imperialisme, maka pemerintahan Soekarno kehilangan kaki ―penyangganya‖. Bukankah ―Gerakan 30 September‖ telah menjadi alasan yang cukup kuat, dan sangat ditunggutunggu oleh kekuatan kanan saat itu, untuk mengobarkan kampanye anti-komunis dan mencari segala macam cara untuk melibatkan Soekarno dalam kasus tersebut, sebagai jalan untuk mengakhiri ―pemerintahan anti-imperialis‖ ini. Bukankah fakta menunjukkan, bahwa, meskipun Soekarno tidak cukup bukti untuk dilibatkan dalam ―G.30.S‖, tetapi sayap kanan yang dikomandoi Soeharto terus mencari usaha untuk menjerat ―proklamator bangsa ini‖, hingga mengasingkannya pada suatu tempat dan membiarkannya mati perlahan di sana.

Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab!

MENGENANG 45 TAHUN TRAGEDI KEMANUSIAAN INDONESIA (Bagian 1) Setiap tahun, bulan September adalah satu bulan yang tidak bisa dilupakan begitu saja bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Karena, akhir bulan ini, dan awal Oktober membuat berbagai kalangan di Indonesia teringat kembali kepada tragedi kemanusiaan 45 tahun yang lalu yaitu dibunuhnya 6 Jenderal Angkatan Darat oleh kaum militer yang tergabung dalam Gerakan 30 September, yang menjadi alasan dan membuka kesempatan buat Jenderal Suharto menghabisi orang-orang komunis dan golongan kiri pendukung Bung Karno. Suharto dengan licik dan tipu daya memanipulasi keadaan dan melakukan kejahatan kemanusiaan yang tiada taranya, hingga memuluskan jalan bagi nya buat mengambil dan merebut kekuasaan Presiden RI dari tangan Bung Karno.bahkan secara perlahan membunuhnya. Semua itu dilakukan Suharto dengan alas an "menumpas G30S" Semenjak 1 Oktober 1965, Angkatan Darat dan Suharto melakukan kejahatan kemanusiaan dengan melakukan genosida, pembunuhan besar-besaran terhadap jutaan orang yang tidak bersalah, yang tidak berdosa apa-apa sama sekali. Di Jakarta, Jateng, Jatim, Bali, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan tempat-tempat lainnya di seluruh Indonesia, buminya bersimbah darah orang-orang yang dibunuh secara kejam dan biadab karena dituduh komunis atau ada indikasi dengan komunis, dan diberi cap sebagai "terlibat langsung maupun tidak langsung dengan G30S" yang diembel-embeli dengan kata "PKI" di belakangnya. Indonesia tercinta dibanjiri oleh darah dari orang-orang tak bersalah, darah bangsa Indonesia sendiri, di mana segolongan manusia yang mengaku beragama dan berkebudayaan menjadi algojoalgojo barbar dan bertindak melebihi serigala buas atas sesamanya sebangsa dan se tanah air.

308 | P a g e


Pembunuhan besar-besaran yang dilakukan dengan pimpinan, atau pengarahan, atau hasutan militer di bawah Jenderal Suharto dalam tahun-tahun 1965-1966 itu merupakan kejahatan yang luar biasa besarnya terhadap peri kemanusiaan dan merupakan aib besar serta dosa maha-berat, dan tidak bisa dilupakan begitu saja, sebab, mereka yang dibunuh ini kebanyakan adalah anggota atau simpatisan PKI dan berbagai organisasi massa buruh, tani, nelayan, prajurit, pegawai negeri, wanita, pemuda, mahasiswa, pelajar, pengusaha dan berbagai kalangan masyarakat lainnya, yang jumlahnya tidak kurang dari 3 juta nyawa. Pengakuan Mantan Komandan RPKAD Kol. Sarwo Edhi Wibowo sendiri didepan Komisi Pencari Fakta, bahwa dia sendiri dan 400 orang anak buahnyaanggota RPKAD- telah membunuh 3 juta orang komunis. Hal ini dilakukannya ketika RPKAD dibawah pimpinannya melakukan operasi pembunuhan atas orang-orang kiri di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali, mulai Oktober 65 - Januari 1966. (Hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta, lebih dikenal sebagai Komisi Lima yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri sat itu, Mayjen Dr. Soemarno, dengan angota-anggota Moejoko (Polri), Oei Tjoe Tat SH, Mayjen. Achmadi (ex. Brigade XVII/TP) dan seorang lagi dari tokoh Islam, menyebut bahwa jumlah korban pembunuhan yang dilakukan atas perintah Soeharto sekitar 500 ribu orang. Bahkan menurut pengakuan mendiang Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo kepada Permadi SH, jumlahnya mencapai sekitar tiga juta orang. "Itu yang ia suruh bunuh dan ia bunuh sendiri" kata sumber ini. (http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1998/08/26/0011.html) Pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan begitu kejam tanpa perikemanusiaan. Di Sumatra, terutama Aceh, para korban dipenggal dan kepalanya ditancapkan diatas sepotong kayu/bambu dan dipajangkan disepanjang tepi jalan untuk tontonan. Di Sumut, para wanita diperkosa beramairamai kemudian tubuhnya dicincang dan dibuang ke kali. Di Sumbar, korban dalam keadaan hidup, diikat dan ditarik oleh dua buah pedati/kereta lembu, hingga tubuh dan kepala bercerai berai. Di Painan, Sumbar, seorang gadis SMP, yang melindungi ayahnya yang dituduh PKI oleh pihak militer, ditangkap dan dimasukkan kedalam karung, diikat kemudian dilempar ke sungai dan meronta-ronta di dalam karung sampai menghembuskan napas terakhirnya. Di Jawa, kepala atau leher korban yang dalam keadaan masih hidup, diikat ke sebatang pohon, dan kakinya diikat kesebuah truk kemudian truk dijalankan hingga tubuh korban hancur berkecai. Di Surakarta, para korban diikat berjejer diatas rel kereta-api dimalam hari untuk dilindas hancur oleh keretapi yang datang melaju. Bahkan, diceritakan, bahwa yang melakukan hal itu konon adalah pihak punggawa dalam keraton. Di Timor Barat, korban dipancung didepan anak dan istri hingga darahnya memercik membasahi sekujur tubuh anak dan istri yang menjadi histeria. Di Bali, para korban yang diambil dari dalam tahanan dibunuh dan tubuh serta bagian tubuhnya dicincang, dipotong-potong. Sungguh, perbuatan-perbuatan biadab yang pasti saja direstui dan juga dianjurkan secara diamdiam oleh Suharto, (karena tiada pencegahan dari Suharto), telah menelan sangat banyak korban bangsa Indonesia yang tak bersalah, tak melawan dan tak bersenjata, di tangan militer Angkatan Darat dan gerombolan milisia pendukung Suharto. Demikian banyaknya korban pembunuhan itu, sampai-sampai Bertrand Russel, pemikir besar Liberalisme, menyatakan "Dalam empat bulan, manusia yang dibunuh di Indonesia, lima kali dari jumlah korban perang Vietnam selama 12 tahun" ("In four months, five times as many people died in Indonesia as in Vietnam in twelve years")

309 | P a g e


(Perang Urat Syaraf.Kompas 9 Pebruari 2001). Dia menyebut bahwa pembunuhan massal ini sebagai hal yang amat mengerikan yang mustahil bisa dilakukan oleh "manusia". Di samping itu juga telah ditahan atau dipenjarakan hampir 2 juta orang yang juga sudah terbukti dengan jelas tidak bersalah apa-apa sama sekali dalam jangka waktu yang berbeda-beda, yang ditahan sampai puluhan atau belasan tahun, di setiap kota dan pelosok tanah air, di antaranya 12 ribu orang dibuang dan dikerjapaksakan membuka lahan, hutan belantara di Pulau Buru, di bagian Timur Kepulauan Indonesia untuk kepentingan penguasa militer. Dan disebabkan kerja paksa di hutan belantara itu, banyak yang mati karena malaria, busung, disentri dan kurang makan Dan yang masih hidup, setelah bertahun-tahun, para tahanan yang ratusan ribu itu dikeluarkan dari tahanan begitu saja tanpa proses pengadilan. Tanpa adanya proses hukum dan pengadilan atas mereka ini, jelas membuktikan bahwa mereka semua tidak bersalah. . Mereka dilepas dari tahanan begitu saja setelah meringkuk belasan tahun, seperti ayam yang lama dikurung dan dikeluarkan dari kandangnya untuk mencari makan. Disebabkan oleh pembunuhan massal dan pemenjaraan jutaan orang-orang yang umumnya adalah pendukung Bung Karno itu, maka puluhan juta istri para korban kekejaman Suharto/Ordebaru ini (beserta anak-anak mereka) terpaksa hidup dalam kesengsaraan atau penderitaan yang berkepanjangan, dikucilkan oleh pemerintahan militer yang berkuasa. Bahkan, banyak di antara mereka yang sampai sekarang , walaupun presiden sudah silih-berganti, masih tetap menderita akibat tindakan militer warisan Suharto itu. Banyak orangtua yang pernah ditahan oleh rezim Militer, takut mendekat kepada anak-anaknya yang telah menjadi manusia dewasa, demi menjaga jangan sampai mereka menjadi korban intimidasi dan pengucilan masyarakat yang sudah begitu lama diracuni ordebaru.. Dan tidak sedikit anak-anak yang takut dan tidak mengakui orangtua mereka, karena orangtuanya pernah menjadi tapol rejim Suharto ataupun simpatisan komunis. Kebudayaan bangsa Indonesia menjadi rusak karena politik "bersih lingkungan", suatu politik meneruskan pembunuhan massal tanpa bedil seperti yang tercantum dalam Peraturan Mendagri Amir Mahmud No: 32/1981, yang diskriminatif dan tidak manusiawi, yang membatasi dan melarang semua kegiatan dan gerak orang-orang kiri, pengikut Bung Karno yang dianggap "tidak bersih". "Karenanya, memperingati tragedi 1965 adalah perlu sekali. Sebab, menurut agama apapun di dunia ini dan juga menurut nalar yang beradab, membunuh hanya satu orang yang tidak bersalah saja sudah merupakan kejahatan yang mengandung dosa berat dan juga harus dihukum, maka mengapa justru pembunuhan jutaan orang tidak bersalah itu didiamkan saja? Siapa-siapa sajakah yang melakukan pembunuhan atau menyuruh bunuh begitu banyak orang itu? Dan siapa sajakah yang harus bertanggung-jawab terhadap pemenjaraan begitu banyak orang tidak bersalah belasan tahun lamanya itu? Semua ini juga merupakan aib besar sekali bagi bangsa, yang dibikin oleh Suharto beserta para pendukungnya" (silahkan baca: Suharto bersama Orde Barunya adalah Najis Bangsa. http://umarsaid.free.fr/)) Tentang Peristiwa dinihari 1 Oktober 1965, rasanya perlu dilakukan pencerahan, refreshing, mengingat kembali apa yang terjadi yang merupakan titik tolak garis mundur dan kehancuran bangsa. Sebagaimana diucapkan oleh Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, menurut Rakyat Merdeka Minggu, 01 Oktober 2006 di Jakarta. "Pengungkapan kembali tentang apa yang terjadi saat itu memang perlu, Meski begitu, sejarah, terutama penggambaran suasana pada saat itu, memang layak direnungkan. Sebab, peristiwa itu diyakini sebagai salah satu titik balik pemerintahan Indonesia". Sadar atau tidak sadar, jubir Kepresidenan ini juga mengakui bahwa kejadian Peristiwa 1965 sebagai titik balik pemerintah Indonesia.

310 | P a g e


Apa dan bagaimana Peristiwa 1965 itu, mari sedikit kita telusuri kembali , agar ingatan dan pikiran senantriasa segar akan sejarah yang telah melanda bumi persada 45 tahun yang lalu, yang mengakibatkan, kerusakan dan kemunduran bangsa sampai sekarang. Pada subuh dinihari 1 Oktober 1965, sekelompok perwira muda Angkatan Darat seperti Letkol. Untung, Kolonel A. Latief dan Brigjen Supardjo, melalui suatu gerakan yang mereka beri nama Gerakan 30 September, bertindak melakukan penculikan dan penangkapan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat yang mereka duga tergabung dalam organisasi "dewan jenderal" yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Penangkapan dan penculikan yang katanya untuk menghadapkan para jenderal kepada Presiden Sukarno itu, ternyata berakir dengan pembunuhan para Jenderal, yang jenazahnya dibuang di sumur tua yang disebut Lubang Buaya . Enam Jenderal dan seorang Perwira menengah menjadi korban di malam naas itu. Hal ini, semua mahkluk yang bernama manusia di Indonesia tahu, karena selama 32 tahun pihak Orba Suharto mencekokkan kepada bangsa Indonesia-dari anak taman kanak-kanak sampai kakek-kakek- bahwa G30S yang katanya di dalangi oleh PKI, melakukan pemberontakan dan membunuh enam jenderal Indonesia. Semua suratkabar dilarang terbit. Radio, TV, sk.Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha yang dikuasai militer Suharto bicara tentang kebiadaban dan kekejaman G30S dan meyiarkan segala fitnah dan rekayasa rejim Suharto. Bahkan Orba sengaja membuat sepesial film untuk itu, tentang kekejaman, kebiadaban dan para para korban yang "bersimbah darah" yang setiap saat selama Suharto berkuasa diputar, dipertonton dan dijejalkan kepada publik, sehingga lama kelamaan, karena diputar terus-terusan, publik yang apatis dan masa bodohb dan mengganggap bahwa apa yang dipertunjukkan dan ditayangkan itu "sebagai benar". Namun, apakah yang dipropagandakan oleh Orba itu sesuatu hal yang benar, ataukah suatu taktik politik berupa fitnah dan rekayasa untuk memancing kemarahan rakyat, guna memudahkan Suharto dan pihak Angkatan Darat melakukan kudeta terhadap kekuasaan Presiden Indonesia Bung Karno? Tidak banyak orang yang tahu, bahkan tidak pernah disiarkan atau diberitahukan kepada umum bahwa menjelang 30 September 1965 telah datang ke Jakarta, Batalyon dari Jawa Timur, Jawa Tengah untuk mendukung gerakan yang bakal dilangsungkan pada malam harinya. Begitu juga Batalyon Kujang Siliwangi dari Bandung. Siapakah yang memanggil kesatuan militer dari Jatim, Jateng dan Jabar ini ke Jakarta? Apakah Letkol Untung Samsuri yang hanyalah Komandan Batalyon I Pasukan Pengawal Presiden, Cakrabirawa, yang menjadi Ketua G30S serta Kolonel A. Latief yang hanyalah Komandan Brigade Infantri 1 Kodam V Jaya? Apakah mereka berdua yang memanggil Batalyon itu? Apakah mereka berdua begitu berkuasa hingga bisa memanggil Batalyon dari Diponegoro dan Brawijaya dengan peralatan siap tempur ke Jakarta? Sudah pasti, tidak! Yang memanggil Batalyon dari Jatim dan Jateng untuk mendukung Gerakan 30 September serta Batalyon RPKAD dari Bandung yang kemudian digunakanuntuk menumpas Batalyon yang mendukung G30S adalah Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad), yaitu Mayor Jenderal Angkatan Darat Suharto! Jenderal Suharto yang memanggil kesatuan militer itu untuk membantu G30S itu, sekaligus memanggil Batalyon untuk menumpas G30S. Persis seperti pemain catur yang mempersiapkan dua pion yang berlawanan dan bermain di kedua sisi. Dua pion (biji catur) yang berlawanan, untuk saling menghabisi, namun satu pemainnya! Disinilah kelicikan Suharto! Selaku Panglima Kostrad, Soeharto memberi perintah dengan telegram No. T.220/9 pada tanggal 15 September 1965 dan mengulanginya lagi dengan radiogram No. T.239/9 tanggal 21 September

311 | P a g e


1965 kepada Yon 530 Brawijaya Jawa Timur dan Yon 454 Banteng Raider Diponegoro Jawa Tengah untuk datang ke Jakarta dengan kelengkapan tempur penuh. Ketika datang ke Kostrad diterima oleh Soeharto dan juga dilakukan inspeksi pasukan pada tanggal29 September 1965. Sedangkan Yon 328 Siliwangi datang dengan tanpa peluru. Tanggal 30 September 1965 jam 17.00 Yon 454 diperintahkan ke Lubang Buaya untuk bergabung dengan pasukan lainnya guna melakukan gerakan pada malam harinya. Pemanggilan pasukan ini sesuai dengan janji dan ucapan Suharto kepada Letkol Untung. Sebelum "gerakan" itu melancarkan aksinya, Letkol. Untung yang tidak asing bagi Soeharto, mendatanginya dan melaporkan rencananya. Soeharto mengatakan sikap itu sudah benar. "Bagus kalau kamu punya rencana begitu. Sikat saja, jangan ragu-ragu". Kalau perlu bantuan pasukan akan saya bantu. Dalam waktu secepatnya akan saya datangkan pasukan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah" Kolonel A. Latief dalam kesaksiannya kemudian mengatakan bahwa dia mengunjungi Suharto di kediamannya di Jl Agus Salim, Jakarta dan membicarakan soal gerakan, tanggal 18 September 65, tanggal 28 September 65. Dan pada 29 September 65 antara jam 9-10 pagi A. Latief menemui Jenderal Suharto di RSPAD untuk mematangkan rencana. Dan pada 30 September 65 , jam 11.00 malam hari, Kolonel Latief mengunjungi Jenderal Soeharto lagi di RSPAD Gatot Subroto untuk melaporkan situasi "gerakan" yang bakal dimulai empat jam lagi. . Melihat situasi dan pertemuan Kolonel A. Latief dan Jenderal Suharto sedemikian, lantas bagaimana dan sampai di mana "kedudukan" Jenderal Suharto dalam G30S? Melihat situasi yang demikian, maka tidak bisa dibantah bahwa Jenderal Suharto mengetahui rencana sebelumnya dan memberikan bantuan militer kepada G30S untuk melaksanakan gerakannya. Dus, menurut standard hukum Orba, Suharto mengetahui dan terlibat langsung dengan G30S! Dan sekali lagi, menurut jatah hukuman Orba, yang mengetahui dan terlibat langsung dengan G30S, yaitu Suharto, harus dihukum mati! Dan seperti apa yang dilaporkan Kolonel A. Latief kepada Jenderal Suharto, maka dinihari 1 Oktober 1965, berlakulah penculikan dan pembunuhan atas 6 orang jenderal Angkatan Darat. Pagi harinya, sebelum orang tahu apa yang terjadi, sebelum ada pemeriksaan, penyelidikan dan lain sebagainya, mendengar berita tentang diculiknya para jenderal kanan Angkatan Darat itu, Yoga Sugama yang tahun 50-an pernah dikirim oleh Zulkifli Lubis mengikuti pendidikan Intel pada MI-6 Inggris, pada pagi hari 1 Oktober 65 itu, mengaku lebih dahulu sampai di Kostrad. Sebagai Asisten I Kostrad/Intelijen, atas kejadian pagi subuh 1 Oktober itu, serta merta Yoga Sugama dan disokong oleh Ali Murtopo begitu saja mengatakan bahwa "hal itu pasti perbuatan PKI". Selanjutnya, kalangan militer di bawah koordinasi Pangkostrad Mayjen. Soeharto melakukan gerakan penumpasan sambil memperkenalkan "teorinya" tentang keberadaan PKI sebagai dalang G30S. Isu keterlibatan PKI sebagai aktor utama G30S yang dikembangkan Soeharto ternyata mampu menumbuhkan simpati dan dukungan kuat masyarakat terhadap gerakan penumpasan yang dipimpinnya, apalagi setelah semua suratkabar dilarang terbit sejak 1 Oktober itu, kecuali koran militer yaitu Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata yang merupakan terompet militer untuk menebar luaskan teori, rekayasa serta fitnah yang diciptakan. Jam malam diberlakukan dari 6 sore sampai 6 pagi atas perintah Pangdam Jaya Letjen Umar Wirahadikusumah. Para pengikut Soeharto membuat rekayasa tentang keberadaan anggota-anggota Gerwani dan Pemuda Rakyat di Lubang Buaya jauh sebelum peristiwa, karena tempat itu adalah tempat latihan Sukarelawan Ganyang Malaysia, namun ditutup sejak 26 September 1965. Dan ditebarkanlah isu

312 | P a g e


dan fitnah bahwa anggota-anggota Gerwani dan Pemuda Rakyat menyiksa para jenderal sebelum dibunuh di Lubang Buaya. "Sejak 4 Oktober 1965, ketika dilakukan pengangkatan jenazah para jenderal di Lubang Buaya, maka disiapkanlah skenario yang telah digodok dalam badan intelijen militer untuk melakukan propaganda hitam terhadap PKI dimulai dengan pidato fitnah Jenderal Soeharto tentang penyiksaan kejam dan biadab, Lubang Buaya sebagai wilayah AURI. Hari-hari selanjutnya dipenuhi dengan dongeng horor fitnah keji tentang perempuan Gerwani yang menari telanjang sambil menyilet kemaluan para jenderal dan mencungkil matanya. Ini semua bertentangan dengan hasil visum dokter yang dilakukan atas perintah Jenderal Soeharto sendiri yang diserahkan kepadanya pada 5 Oktober 1965. Kampanye hitam terhadap PKI terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan oleh dua koran AD Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha, RRI dan TVRI yang juga telah dikuasai AD, sedang koran-koran lain diberangus. Ketika sejumlah koran lain diperkenankan terbit, semuanya harus mengikuti irama dan pokok arahan AD. Seperti disebutkan dalam studi Dr. Saskia Eleonora Wieringa, mungkin tak ada rekayasa lebih berhasil untuk menanamkan kebencian masyarakat daripada pencitraan Gerwani (gerakan perempuan kiri) yang dimanipulasi sebagai "pelacur bejat moral". Kampanye ini benar-benar efektif dengan memasuki dimensi moral religiositas manusia Jawa, khususnya kaum adat dan agama. ( Harsutejo: Jejak Hitam Soeharto, Sejarah Gelap G30S dan Sekitar G30S http://kontak.club.fr/index.htm) Rakyat dihasut dan dipaksa memamah biak segala cekokkan fitnah dan rekayasa pihak militer Suharto melalui surat-kabar militer.. Rakyat tidak sempat berpikir bahwa kekuatan Batalyon Militer yang mendukung G30S dan kekuatan Batalyon Militer yang menghancurkan G30S itu adalah Batalyon Militer yang datang dan hadir di Jakarta pada 30 September 1965 karena dipanggil pertelegram oleh Pangkostrad Mayjen. Suharto. Lantas, dalam hal ini, di mana dan bagaimana kedudukan Suharto di dalam G30S? Tidakkah sesugguhnya bahwa dia bermuka dua, atau berlayar diatas dua buah perahu? Atau seperti ditulis diatas , pemain catur yang menggunakan dua pion yang berlawanan? Namun, fitnah dan rekayasa yang dilancarkan Angkatan Darat dengan menanamkan kebencian, mengalahkan segala pikiran sehat. Para pengikut dan kaum milisia yang tergabung dalam segala macam bentuk Komando Aksi di bawah naungan Angkatan Darat dan Angkatan 66 yang dibiayai oleh kedutaan AS di Jakarta dengan jatah 5000 nasi bungkus setiap harinya dengan mengenakan jaket kuning, berdemonstasi mendongkel Bung Karno dan mengharu birukan kota Jakarta, bahkan menjalar sampai keseluruh pelosok tanah air. Api menyala. Darahpun tumpah. Ketika kemarahan dan kebencian sudah meluas, pembunuhan massal diorganisir dan terjadi secara sangat sistematis, seiring dengan pergerakan RPKAD. Di Jakarta-begitu juga di seluruh pelosok tanah air- rumah dan gedung-gedung yang diduga milik anggota atau simpatisan komunis dirusak dan dibakar. Orang-orang yang dituduh komunis, ditangkap dan diarak oleh demonstran, dan dalam keadaan tak berdaya, di tengah-tengah massa demonstran, korban ditusuk dan dibunuh dengan pedang sedang pihak militer hanya melihat dan menonton. (Lihat film dokumen Australia Broad Casting: Riding The Tiger). Peristiwa pembantaian di Jawa Timur diungkapkan Soekarno dalam pidato di depan Himpunan Mahasiswa Islam di Bogor 18 Desember 1965. Soekarno mengatakan pembunuhan itu dilakukan dengan sadis, orang bahkan tidak berani menguburkan korban. "Awas kalau kau berani ngrumat jenazah, engkau akan dibunuh. Jenazah itu diklelerkan saja di bawah pohon, di pinggir sungai, dilempar bagai bangkai anjing yang sudah mati."

313 | P a g e


Setiap tokoh baik dalam dan luar negeri berbicara mengenai jumlah korban pembunuhan massal yang dibiarkan dan dijadikan alasan Suharto menghancurkan G30S itu. Setiap tokoh memberikan data dan analisa. Namun si jago jagal Jenderal Suharto, bungkam tidak berkomentar mengenai begitu banyaknya korban bangsa Indonesia yang dibunuh, bakan dia sendiri memerintahkan Kolonel Jasir Hadibroto untuk "membereskan", memburu dan membunuh Ketua PKI D.N.Aidit.

MENGENANG 45 TAHUN TRAGEDI KEMANUSIAAN INDONESIA (Bagian 2) Sampai matinya karena kerusakan otak (gila?-pen) dan mesti dirawat oleh 40 orang dokter ahli, Suharto tetap bungkam atas pembunuhan massal terhadap bangsa Indonesia yang dijadikannya alasan menghancurkan G30S, dan melakukan kudeta merangkak memreteli kekuasaan Presiden R.I. Bung Karno. Tiga puluh dua tahun selama kekuasaan Suharto, rakyat dipaksa dan dijejali dengan sejarah plintiran, ditipu dan diperbodoh melalui sejarah ciptaan dan karangan penjilat-penjilat Suharto. Sekarang, setelah 65 tahun semenjak kejadian genosida bangsa Indonesia tahun 1965/1966 itu, keadaan rakyat dan bangsa Indonesia tidak ada perobahan. Sisa-sisa kaum milisia Orba yang bertindak semaunya, masih berkeliaran di mana-mana dan tampil dengan berkedokkan organisasi agama, pancasila dll., melakukan terror terhadap rakyat. Kehidupan rakyat makin hari makin bertambah sengsara. Diperkirakan, 60% rakyat Indonesia adalah melarat, berpendapatan di bawah minimum. Sedang sebagian menjadi kaya raya melewati batas. Politikus, Kapitalis, Pejabat dan para Menteri Pemerintah, kekayaannya makin hari makin gendut dan melambung . Indonesia jauh melencong dari yang dicita-citakan oleh founding fathers/mothers dan pejuang kemerdekaan. Kekayaan Indonesia dijarah dan dibagi-bagi oleh dan untuk para penguasa. Rakyat makin dilupakan, dianggap seolah-olah sampah yang tak tahu apa-apa, terutama mereka yang semenjak tahun 1965 menjadi korban fitnah dan rekayasa Suharto, yang keluarganya dibunuh, ditahan belasan tahun, dibuang, dicabut kewarganegaraannya dan dikucilkan dari masyarakat dan dibatasi ruang hidupnya. Mereka dianggap sebagai manusia berpenyakit kusta, harus dijauhi dan dianggap sebagai pariah. Setelah 65 tahun, mereka satu persatu meninggal dunia dalam kepapaan, dalam kemelaratan, tanpa sedikitpun perhatian dari pemerintah tentang nasibnya. Bahkan keturunan dan sanak saudara mereka sampai sekarang masih hidup menderita karena politik diskriminasi Pemerintah. Janji-janji perhatian, rekonsiliasi dan rehabilitasi cumalah lip-service, cuma hiasan bibir. Semboyan "dari rakyat untuk rakyat" hanyalah sekedar coretan di atas kertas. Tidak heran kalau ada seorang ibu dengan 2 anaknya rela bunuh diri karena tidak bisa membayar "hutang" yang cuma kurang dari 2 dollar. Beginilah kenyataan Indonesia kita sekarang! Setelah Suharto si raja fitnah dan rekayasa ditumbangkan oleh para pemuda dan mahasiswa yang heroik, dan KH Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI dalam Era Reformasi, nampak sedikit cahaya terang menyinari bumi persada. Pertama-tama sekali, beliau yang adalah Ketua dan sesepuh Nahdhatul Ulama (NU) berani meminta maaf kepada semua korban Suharto/Ordebaru, orang-orang komunis yang dibantai, dimana NU dan anggota-anggotanya ikut arahan Suharto menumpahkan darah orang-orang yang tak bersalah yaitu golongan progresip yang dituduh komunis. Keberanian Gus Dur meminta maaf kepada para korban ini sangat dipujikan. Bukan itu

314 | P a g e


saja, bahkan Gus Dur berusaha untuk menghapus peraturan-peraturan Pemerintah atau MPR yang salah kaprah, dibuat-buat oleh rezim Suharto, guna menopang dan menjadikan Suharto sebagai penguasa di Indonesia, seperti TAP MPRS No: XXV/MPR/1966. Banyak usaha-usaha baik lainnya yang dilakukan Gus Dur. Akan tetapi, karena hal ini, pihak lawan politiknya tidak suka, terutama Golkar dan cecunguk Ordebaru yang masihberkuasa di pemerintahan dan MPR. Gus Dur didongkel dan dijatuhkan. Dinaikkanlah wakil Presiden Megawati Sukarnaputri menjadi Presiden. Pihak reaksioner, pembela-pembela Suharto/orba berasumsi bahwa Mega bisa didikte, dan tidak akan berbuat hal-hal yang mereka tidak sukai. Asumsi dan harapan mereka ternyata memang betul karena Mega tidak bisa berbuat banyak. Bahkan sebagai presiden, "tidak sempat" memulihkan nama baik Bung Karno, ayahnya, yang dengan sengaja sudah ditumpuki najis oleh Suharto. Mega gagal dan rakyat kecewa. Akibatnya, dalam pemilu 1999, Mega tidak terpilih. SBY yang pernah menjadi menterinya Mega dan keluar karena disebut sebagai anak kecil oleh suami Mega, dan juga sebagai Menteri yang dipecat Gus Dur, menang Pemilu dan jadi Presiden! Dia tampil sebagai idola! Rakyat meletakkan harapan kepada Presiden SBY, seorang militer yang gagah, ganteng dan dianggap berwibawa dan bisa membela rakyat. Sebagai Presiden, SBY mulai mengumbar kata-kata dan janji manis. Tahun 1984, Eks . Komandan RPKAD Letjen. Sarwo Eddi Wibowo, pernah bertemu dengan Ilham Aidit, putra bungsu D.N. Aidit, Ketua PKI, di puncak Gunung Tangkubanperahu Jabar. Saat itu, kepada Ilham, Sarwo Edhi berkata mengenai pembunuhan yang dilakukannnya, bahwa dirinya hanya melaksanakan tugas dan kewajiban pada 1965 silam yang diyakininya benar. Tapi setelah peristiwa itu, kata Ilham, Sarwo sadar bahwa yang dilakukannya itu salah. Ilham terpana. Sarwo mengulurkan tangan, dan tangan Ilham gemetar. Mereka bersalaman, dan berpelukan. Perkataan, pernyataan dan uluran tangan Sarwo Edhi Wibowo kepada Ilham Aidit ini jelas merupakan expressi, pernyataan "menyesal" dari Sarwo Edhi atas "perbuatannya" membunuhi manusia seenaknya. Akan tetapi, kendatipun Sarwo Edhi Wibowo "menyesal" dan menyatakan "sadar bahwa yang dilakukannya itu salah", apakah kasus pembantaian tiga juta manusia itu bisa dianggap selesai dengan "permintaan maaf" Sarwo Edhi Wibowo kepada Ilham? Kasus G-30-S-1965, bukanlah kasus antar-personal. Bukanlah kasus Sarwo Edhi dan Ilham Aidit, tetapi adalah masalah bangsa dan negara, yang harus diselesaikan secara kenegaraan pula. Sebelum pemilihan presiden putaran terakhir pada tahun 2004, Ilham mengikuti silaturahmi yang digagas oleh dai kondang Aa Gym, dan bertemu dengan calon presiden Susilo "SBY" Bambang Yudhoyono. Dalam pertemuan itu Ilham membisiki SBY tentang pertemuannya dengan Sarwo Edhi Wibowo (yang adalah bapak mertua SBY), pada 1981 dan 1984 silam. SBY memberi respons positif. "Dengan tangannya yang besar, dia (SBY) memegang paha kiri saya dan dia bilang kita harus menyelesaikan masa lalu, namun dengan cara yang arif," kata Ilham. Ketika itu, SBY yang berbaju batik dan berpeci diapit oleh Aa Gym yang bersorban dan Ilham mengenakan kemeja lengan panjang. (Silahkan baca tulisan wartawan Bersihar Lubis: Pertemuan Sarwo Edhie-Ilham Aidit) Pada permulaan kekuasaannya, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono, rakyat merasa mempunyai harapan karena ucapan beliau yang akan "mensejahterakan eks. tahanan politik", bahkan berkunjung ke Pulau Buru tempat 12.000 tapol dikerjapaksakan, diromushakan, dirodikan oleh rejim Suharto untuk membuka hutan belantara menjadi perkebunan/ladang padi.. Akan tetapi

315 | P a g e


sayang, sampai para eks tapol Pulau Buru pada mati satu persatu seperti Pramudya Ananta Toer, Oei Hay Djoen dll., ucapan Presiden SBY pada 1 Oktober 2006 itu tidak pernah terlaksana. Seharusnya, momentum," permintaan maaf" Sarwo Edhi Wibowo kepada Ilham Aidit, bisa menjadi contoh dan pendorong buat SBY melakukan rekonsiliasi para korban rejim Suharto yang jutaan jumlahnya. Namun, sayang, SBY sebagai penguasa, nampaknya tidak punya keberanian untuk itu. Terlalu lembek dan mengikut arus para pendukung dan pembelaOrba Suharto.Bahkan kemudian tindakannya menjadi berbalik 180 derajat, kembali mengikuti pola pikiran dan membela Suharto dengan mengatakan bahwa membicarakan masalah yang berkaitan dengan G30S/1965 sebagai hal "yang tidak produktif" dan rakyat supaya jangan terjebak dengan hal itu. (Silahkan baca RMOnline 1/10/2006). Betapa sedih dan kecewanya jutaan Rakyat akan penyataan SBY itu. Membicarakan mengenai derita 20 juta sanak keluarga korban rejim Suharto sebagai "tidak produktif". Nampak dan jelas sekali bahwa Presiden dan Pemerintah, cenderung untuk nelupakan begitu saja, menghilangkan dan menghapus sejarah yang terjadi atas bangsa dan tanah air Indonesia. Rakyat, bukan saja kecewa dengan SBy, namun juga menjadi takut karena menganggap bahwa SBY dan Suharto adalah satu! Yang lebih jelek lagi, dalam mengungkapkan masalah HAM, dua tahun yang lalu ada mantan jenderal yang juga coba menghilangkan sejarah dengan mengatakan bahwa "tak ada jenderal yang bunuh rakyatnya". Kalau boleh kita bertanya, bagaimana dengan pengakuan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo yang telah membunuh 3 juta jiwa? Bahkan lebih munafik lagi, ada juga Mantan Jenderal terkenal yang juga beriktikad menghilangkan sejarah dengan mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada Genosida. "Kasus pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan massal, termasuk genocida itu seperti yang terjadi di Rwanda, Kambodja dan Nazi Jerman". Sang Mantan Jenderal terkenal ini jelas sekali menutup mata dan menyembunyikan serta menghilangkan fakta sejarah Pembunuhan Massal atau Genosida yang terjadi di Indonesia pada tahun 65/66. Sedangkan Bertrand Russel, pemikir besar liberalisme, menyebut pembunuhan massal ini sebagai hal yang amat mengerikan: "Dalam empat bulan, manusia yang dibunuh di Indonesia, lima kali dari jumlah korban perang Vietnam selama 12 tahun." (Perang Urat Syaraf.Kompas, 9 Februari 2001). Dan tidak ketinggalan, bahkan, Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang dibanggakan bangsa Indonesia karena beliau pernah dibesarkan dan bersekolah di Indonesia, mengatakan: "According to estimates, between 500.000 and one million people were slaughtered during the purge, with 750.000 others imprisoned or forced to exile.". Nah, bagaimana mantan Jenderal terkenal Indonesia itu menanggapi pernyataan Barack Obama ini? Telah banyak ditulis buku-buku, baik oleh sarjana-sarjana luar maupun dalam negeri yang menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peristiwa Tragedi Nasional 1965/di Indonesia. Ratusan, bahkan ribuan tulisan dan artikel telah muncul mengenai derita dan aniaya yang menimpa bangsa dan tanah air di bawah rejim Suharto/Orba dan Peristiwa Pembantaian Masal 1965. Puluhan buku hasil penelitian dan studi telah ditulis oleh banyak pakar dan cendekiawan luar dan dalam negeri, mengenai Peristiwa 1965, kudeta Jendral Suharto, penggulingan Presiden Sukarno dan Genosida 1965 . Baik dalam bentuk artikel, wawancara, prosa ataupun puisi yang menggambarkan tentang derita dan sengsara rakyat dalam Peristiwa 1965. Para sarjana dari Amerika, Belanda dan Kanada seperti Prof. Br. Ben Anderson , Dr. Mc. Vey, Lambert Giebel, John Hughes, Dr. Henk Schulte Nordholt dan banyak lagi lainnya, semua menulis

316 | P a g e


tentang Tragedi Nasional 1965 di Indonesia. Tak ketinggalan juga Prof. John Roosa yang menulis buku: "Dalih Pembunuhan Massal-G30S dan Kudeta Suharto" yang merupakan panduan penting untuk generasi muda Indonesia untuk mengerti tentang Kudeta Suharto, yang coba ditutupi dan disembunyikan oleh para pendukung dan pengikut Suharto yang masih duduk di lembaga-lembaga pemerintahan dan kejaksaan sampai sekarang. Bahkan, seorang penulis Indonesia, Harsutejo juga pada 2003 telah berhasil menulis dan menerbitkan hasil penelitiannya yang berjudul : "G30S -Sejarah yang Digelapkan" -- Tangan Berdarah CIA dan Rejim Suharto". Begitu banyaknya buku dan tulisan yang membukakan kepada bangsa dan generasi muda Indonesia tentang Peristiwa Tragedi Nasional dan Kudeta Suharto, sampai-sampai sebuah lembaga dokumentasi penting di Amsterdam Negeri Belanda, "Perkumpulan Dokumentasi Indonesia ", di bawah asuhan Saudara Sarmaji (seorang yang paspor Indonesianya dicabut Suharto), telah berhasil menyusun sebuah perpustakaan dan koleksi yang jumlahnya tidak kurang dari 231 (duaratus tigapuluh satu) judul buku dan dokumen mengenai "Gerakan 30 September 1965 dan Dampaknya". (dari: Catatan Ibrahim Isa, Negeri Belanda) Juga tidak bisa dilupakan segala usaha dan jerih payah Saudari Cyntha, yang ayahnya Dr. Wirantaprawira mendapat tugas belajar di Eropah Timur (1963-1968), namun kemudian paspornya dicabut oleh rejim Suharto hingga hampir 47 tahun terpaksa "kelayaban" di mancanegara. Sebagai generasi muda yang lahir tahun 1983 dan hidup di luar Indonesia, Cyntha telah berhasil mengumpulkan tulisan-tulisan mengenai "Gerakan Satu Oktober 1965" (Coupd´État ´65), yang telah disusunnya sebagai sebuah e-Book dengan judul "Menguak Tabir Peristiwa 1 Oktober 1965 Mencari Keadilan ("Lifting the Curtain on the Coup of October 1st 1965 - Suing for the Justice") Ini bisa dilihat dan dibaca dengan mengklik situs: http://www.wirantaprawira.net/pakorba/ Namun, dengan jumlah buku dan dokumen yang begitu, masih terasa belum mencukupi. Indonesia telah terlalu lama dicekoki dengan sejarah dan plintiran fakta oleh rejim Suharto. Sepertiga abad lamanya, setiap hari bangsa kita dijejali dongeng dan cerita rekayasaciptaan rejim Orba, sehingga menjadi muak dan apatis dan akhirnya menjadi masa bodoh dan sebagian menganggap bahwa semua cerita itu sebagai suatu yang benar. Generasi muda Indonesia, pewaris-pewaris masa depan bangsa dan negara, perlu lebih banyak mengetahui, perlu lebih banyak bahan dan dokumentasi untuk dipelajari guna menelanjangi Pemerintah sekarang dan para pejabatnya yang cenderung untuk menghilangkan dan menghapus secara diam-diam sejarah Tragedi Nasional 1965, tentang Pembunuhan Massal dan Kudeta Suharto. Kita berterimakasih kepada Penerbit Ultimus Bandung yang pada 1 Agustus 2010 telah menerbitkan sebuah buku kecil yang berjudul "Mengorek Abu Sejarah Hitam Indonesia". Buku setebal 256 halaman ini yang diberi kata pengantar oleh Prof. Jakob Sumardjo, berisi kumpulan informasi dan tulisan dari para ahli sejarah dan penulis-penulis lainnya sekitar 'sejarah hitam' yang coba disembunyikan, dihilangkan dan dihapus atau ibarat "abu" yang coba disiram , coba dimusnahkan oleh pihak penguasa. Dan abu sejarah hitam yang berserakan di mana-mana ini, dikumpulkan menjadi satu catatan yang berkesinambungan dan dijadikan buku, agar menjadi pegangan dan panduan kaum muda Indonesia. Di samping menceritakan secara urutan-kronologis-tentang sejarah hitam Indonesia dari masa sesudah Proklamasi Kemerdekaan sampai kepada wafatnya Bung Karno karena sengaja dibunuh secara perlahan oleh Suharto, buku ini memuat sebagian kecil (lebih dari seribu nama) Daftar Korban Genosida 1965-1968, yaitu nama para /tapol yang ditahan dan dihilangkan, dibunuh tanpa proses hukum oleh penguasa militer, di Jabar, Jateng, Jatim, Bali, Jogyakarta dan Sumut,

317 | P a g e


Sumbar, Riau serta Daftar Pemerkosaan Perempuan di Indonesia tahun 66-67 yang dilakukan oleh Penguasa dan kakitangannya. Daftar ini diperoleh dari Bagian Data Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rejim Orde Baru (LPR-KROB), yang merupakan sebagian kecil dari Daftar Genosida 65 yang oleh LPRKROB telah diserahkan kepada Komnas HAM. Setiap orang dianjurkan untuk mendapatkan buku kecil ini sebagai pegangan guna membantah omongan yang mengatakan "tidak ada jenderal yang membunuh rakyatnya" atau omongan yang mengatakan bahwa "genosida itu cuma terjadi di Rwanda, Kambodja dan Nazi Jerman" tanpa menyinggung sedikitpun tentang Pembunuhan Massal 3 juta orang di Indonesia oleh rejim Suharto. Bagi sanak saudara keluarga para korban, mungkin bisa menemukan nama ayah, ibu, saudara atau kakeknya dalam Daftar Genosida dan Perkosaan yang terlampir dalam buku tersebut. Menurut Harian Sinar Harapan tanggal 10 Maret 2004, Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara telah mengucapkan pernyataan yang antara lain menyebutkan bahwa : "Perlu diteliti siapa aktor dan berapa jumlah korban pembantaian 1965. Negara telah membiarkan korban selama puluhan tahun tanpa proses pengadilan, maka negara harus minta maaf dan memberikan keadilan pada korban". Dan Ifdhal Kasim Ketua Komisi Nasional (Komnas) HAM dalam mimbar bebas untuk memperingati Hari HAM se-Dunia di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta (Kamis, 10/12/2009). menilai "kebijakan SBY tidak serius dalam menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia". Jadi, nampaknya, selama masih Presiden Indonesia adalah SBY, mungkinkah bakal ada penyelidikan dan pemeriksaan atas drakula-drakula yang menumpahkan banyak darah bangsa Indonesia dalam Pembunuhan Massal 1965? Rasanya jauh panggang dari api, karena mbahnya drakula, si pembunuh manusia yang terbesar jumlahnya adalah Komandan RPKAD, Letnan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo, yang adalah bapak mertua SBY sendiri! "Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah" kata Bung Karno! Karenanya, tanpa ada keberanian SBY melakukan gebrakan, sebagai pimpinan negara untuk meminta maaf atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan pemerintahan rejim Suharto, dan melakukan rekonsiliasi atas para korban rejim Suharto, rasanya sulit bagi rakyat yang telah menderita selama 45 tahun untuk mengakui SBY sebagai pemimpin mereka; Tidak bakal ada arti samasekali bagi rakyat yang menderita, karena mereka akan menganggap Suharto dan SBY sami mawon! Hendaknya, SBY berani belajar akan keberanian Paus John Paul II yang meminta maaf kepada Dunia karena keikutsertaan Katolik atas Nazi Hitker; berani belajar atas keberanian Perdana Menteri Australia Kevin Rudd yang meminta maaf atas perilaku pemerintahan masa lalu yang melakukan "stolen generation atas" anak-anak Aborigin Australia; berani belajar atas keberanian Perdana Menteri Inggris Gordon Brown, yang meminta maaf atas kesalahan pemerintahan masa lalu yang menculik anak-anak Inggris dan membuangnya - mentransmigrasikannya- ke Australia. Alangkah bagusnya kalau SBY mencontoh keberanian pemimpin-pemimpin dunia tersebut. Mengingat semuanya itu, patutlah kiranya sama-sama kita hargai dan kita dukung segala usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai kalangan dan golongan seperti LPR-KROB, YPKP, Pakorba, Komnas HAM, Kontras, dan organisasi-organisasi Kemanusiaan lainnya, baik di dalam maupun luarnegeri, yang selalu menyegarkan ingatan bangsa kita kepada tragedi besar yang telah menimbulkan begitu banyak korban. Apa yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut diatas itu sangatlah perlu dan juga mulia bagi keseluruhan bangsa, termasuk bagi anak cucu kita di kemudian hari. "Jangan sekali-kali melupakan sejarah", pesan pemimpin kita Bung Karno.

318 | P a g e


Para korban rejim militer Suharto yang begitu banyak itu - terutama sekali yang dari golongan kiri dan pendukung politik Bung Karno - sudah terlalu lama, semenjak 1965, mendapat berbagai perlakuan yang melanggar HAM dari penguasa bahkan juga dari sebagian masyarakat. Mereka itu berhak menuntut dan berjuang bersama-sama untuk memperoleh hak mereka sebagai warganegara yang lain atau direhabilitasi sepenuhnya. Mereka juga berhak sepenuhnya - dan sudah seharusnya pula - untuk menuntut diperbaikinya kesalahan-kesalahan yang begitu besar dan ditebusnya dosa-dosa berat yang sudah dilakukan begitu lama oleh Orde Baru beserta para penerusnya. Diperbaikinya kesalahan dan ditebusnya dosa-dosa terhadap para korban itu akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan bangsa, yang sampai sekarang masih tercabik-cabik, atau tersayat-sayat, sehingga melukai Pancasila dan merusak Bhinneka Tunggal Ika. (silahkan baca tulisan A.Umar Said, Paris dalam Mengenang peristiwa 30 September 1965 dengan judul "Korban rejim Suharto berhak dan harus menuntut keadilan !".- http://umarsaid.free.fr/) Kawan-kawan para korban rejim Suharto, di manapun berada, baik yang belum maupun yang sudah tergabung dalam organisasi apapun jua, dalam mengenang, mengheningkan cipta dan memperingati 45 tahun Peristiwa Tragedi Bangsa 1965 ini, mari bersatu teguh dan harus menggunakan hak kita sebagai bangsa Indonesia, menuntut keadilan kepada Pemerintah yang berkuasa! Jangan sampai tertipu dengan usaha-usaha licik para penerus rejim Orba (baca Suara Pembaruan 23/9/2010) yang ingin mengangkat Suharto sebagai "Pahlawan Nasional". Tuntaskan terlebih dahulu masalah Peristiwa 1965 dan Pembunuhan Massal 3 juta manusia tahun 1965/1966 itu, masalah Pembunuhan perlahan-lahan terhadap Bung Karno, Bapak Bangsa dan Pemimpin Revolusi Indonesia dan Kudeta merangkak Suharto, Cabut TAP No. XXV/MPR/1966 dan TAP XXXIII/MPR/1967, perjelas kebenaran sejarah Indonesia yang digelapkan selama ini, baru kemudian dipikirkan, apakah pantas untuk menganugerahi "koruptor/maling besar, penyelundup kawakan, penjahat kemanusian terbesar abad 20, sersan KNIL (serdadu kolonialis Belanda) yang jadi penguasa Indonesia dan mengangkangi Indonesia selama sepertiga abad lamanya , menjadi "pahlawan nasional"?. "Jika Suharto pahlawan nasional, maka semua koruptor dan perusak negara Indonesia ini, yang tak lain adalah anak anak didik dan anak anak kesayangan Suharto, adalah putera putera bangsa yang berjasa ! Karena mereka ini adalah produk dari orba selama Suharto berkuasa memerintah Indonesia .Jika Suharto pahlawan nasional , maka sebagai konsekwensi Bung Karno adalah dianggap penghianat Republik Indonesia , bukan pendiri dan proklamator RI, bukan penggali Pancasila, bukan pemimpin Revolusi Indonesia, bukan ketua BPPKI dan bukan salah satu perancang UUD 1945 . Dan Bung Karno adalah seorang berstatus tahanan atau pesakitan yang masih dipenjara-rumahkan ! Kenyataan lebih biadab lagi, Bung Karno telah dibunuh perlahan perlahan oleh rejim Suharto ! Konsekwensinya? Indonesia bukanlah lagi Republik Indonesia yang lahir dari Revolusi Agustus 1945 yang telah dibayar dengan waktu, pikiran, tenaga dan jiwa para founding mothers dan fathers kita selama periode dari tahun 1928 (Sumpah Pemuda) sampai Revolusi 1945 !" (Iwamardi-Jerman) Mengangkat Suharto menjadi 'pahlawan nasional' adalah merupakan sebuah lelucon, dagelan-jawa yang tidak lucu, yang bukannya membuat rakyat tertawa dan gembira tetapi muntah!!! YTTaher

319 | P a g e


Australia-30 September 2010.

Von: Barisan Merahputih Datum: 03.10.2010 04:25:37 An: [email protected]; [email protected]; aswi w.Adam; Hinu Endro Sayono Cc: [email protected]; Dian Su; Marco Polo

Betreff: Bls: [wahana-news] Suharto,

G30S dan Pahlawan Nasional

Bung Dr.Aswi Warman Adam yth., Secara Konstitusionil dapat diartikan, bahwa ketika Tragedi Nasional September 1965 berlangsung dan sampai dengan Penetapan MPRS yang menurunkan Presiden Soekarno dari Jabatannya sebagai Presiden R.I., teoretis, poor teoretis dari segi ke Tatanegaraan di R.I. Presiden Soekarno dan Panglima Tertinggi TNI ikut bertanggungjawab atas Tragedi Nasional yang membawa Jutaan Korban Manusia. Sekali lagi,hanya poor teoretis, dari segi ke Tatanegaraan di R.I. bisa dilihat demikian. Para Mentri dari NASAKOM, terutama dari Agama/NU, yang memihak Militer melancarkan teror dan dengan demikian memberikan peluang buat Militer merebut kekuasaan Negara dan merubah Haluan Negara, ikut bertanggungjawab atas Tragedi Nasional tsb. Dan inilah kelihaan CIA dan seluruh Aparat Rahasia NATO dalam mengorganisasi coup d'Etat di R.I., dengan sangat lihay mereka bisa mempergunakan TNI sedemikian rupa,yang baru saja "bertempur" melawan Imperialisme Belanda (NATO) di Irian Barat,also Patriotisme Nasional R.I. yang berkobar-kobar dan dalam waktu yang pendek bisa membalik, melakasanakan kepentingan AS & Co., dengan melakukan pembunuhan Massal atas Jutaan Warganegara R.I dengan Legal, dan CIA menempatkan Orang-Orang mereka dalam kekuasaan Negara R.I. Tentu Bung Dr. Aswi Warman Adam akan bertanya, "dimana tanggungjawab Pimpinan PKI, sebagai salahsatu unsur NASAKOM". Menurut saya, Para Pimpinan Partai Komunis Indonesia ( PKI ), terutama Anggota Politbiro CC PKI,bertanggungjawab terutama kedalam, kepada AnggotaAnggota Partai dan Anggota-Anggota Ormas, yang berhubungan atau dekat dengan PKI ketika itu, yang dijagal tanpa perlawanan apapun, dijagal ditempat tidur oleh Pasukan TNI AD dan Pemuda NU/ANSOR dibawah Komando Letkol Sarwo Edhie. Seyogiyanya Politbiro CC PKI mempunyai waktu. minimum 48 Jam (keadaan darurat ), hari berikutnya setelah 30 September1965,ketika itu konflik dalam Militer sedang berjalan, untuk merumuskan dengan tepat situasi Nasional yang sedang berjalan,merumuskan kontradiksi pokok dalam skala nasional,dan memberikan Apelasi kepada Massa Rakyat luas, bahwa "Negara dalam Bahaya" dan memberikan Komando kepada semua Anggota-Anggota Partai untuk berlawan dan perlawanan tsb. akan bisa membantu Bung Karno, yang ketika itu sedang berada dalam Tahanan para Jendral ABRI/TNI dibawah Komando Jendral Suharto. Saya yakin, seluruh kekuatan NAS dan KOM sangat kecewa atas sikap "Penyerahan" Pimpinan Politbiro PKI ketika itu kepada keadaan yang berlangsung, dan dalam waktu yangsama bersembunyi dibelakang punggung Bung Karno, yang juga tidak bisa berabuat apapun, hubungan dengan Rakyat Indonesia diputus oleh Jendral Suharto, dan yang membawa akibat yang fatal sampai hari, 45 Tahun berjalan. Justru itu, konstatasi Bung Dr. Aswi Warman Adam, adanya "konflik horizontal ditengah Masyarakat",tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, yang ada yalah pembunuhan massal,

320 | P a g e


poor pembunuhan Manusia, tanpa perlawan apapun, Anggota-Anggota PKI ketika itu kehilangan orientasi, tidak berbuat apapun. 45 Tahun para Jendral Dwi Fungsi ABRI/TNI menguasai kekuasaan Negara R.I., dengan diselingin oleh Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, tiga Presiden R.I. yang tidak mampu merubah mekhanisme kekuasaan Orde Baru para Jendral Dwi Fungsi TNI, dan experiment "Reformasi" gagal total, ketika Jendral Susilo Bambang Yudhoyono berhasil kembali mengkonsolidasi kekuasan Militer dalam Pemerintahan, baik di Pusat maupun di Daerah, dari Provinsi sampai kekelurahan, dikuasai oleh Komandan Territorium dan Business TNI, bagian penting dari Dwi Fungsi TNI, berjalan marak, diluar kontrol Exekutive, Yudikative maupun Legislative. Hirukpikuk yang berjalan kini, mengenai Titel Pahlawan Nasional untuk Suharto, dan dibarengi dengan kesibukan usaha Presiden SBY untuk mempromosi Iparnya Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo, Panglima Kostrad ( Putra Jendral Sarwo Edhie Wibowo, penjagal Warganegara R.I ),sebagai Capres 2014, dapat dilihat mekhanisme Orde Baru para Jendral Dwi Fungsi TNI, berada diatas kekuasaan Negara, dan Negara dan Bangsa Indonesia dijadikan booty-Hakmilik Militer, sebagai hasil perampasan. Justru itu, Republik Indonesia membutuhkan sebuah Pemerintahan R.I. yang mampu mempertahankan Identitas Nasional sebagai Negara dan Bangsa Merdeka dan Berdaulat, Pemerintahan yang mampu membentuk Perekonomian Nasional, memobilisasi dan memproteksi seluruh Resource TanahAir, Bangsa dan Negeri, etc. untuk kepentingan Kemajuan Perekonomian Nasional, Pemerintahan yang mampun membentuk Keamanan dan Pertahanan Nasional, keDalam dan keLuar, sebagai syarat dari Negara Merdeka dan Bangsa Merdeka, Pemerintahan yang mampu membela Hak Hak Kewarganegaraan Warganegaranya. Hanya dengan Pemerintahan R.I. yang seperti itu akan bisa dibangun "State-Building" dan bisa membentuk "Nation-Building", dalam satu wadah NKRI,tanpa konflik Ethnis yang kini terjadi hampir diseluruh Wilayah R.I. Inilah respondse dari Tulisan Bung yang menyangkut masalah Perkembangan Negara dan Bangsa Indonesia, 45 Tahun terakhir. Salam Dr.Alexander Tjaniago Apropos: kalau mungkin, sampaikan Salam buat Pak Arbi Sanit, dan terimakasih, terakhir sering saya temukan Tulisan-Tulisan dari Rekan-Rekan di LIPI, yang cukup menarik. Apa perbedaan dari Indonesia sebelum 1965 dan sesudahnya? pertanyaan ini saya lontarkan dalam kaitannya dengan pelarangan ajaran komunisme di Indonesia. Perlu diingat kembali bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia dijamin secara lisan maupun tulisan dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka pelarangan sedemikian tentunya melanggar atau dengan kata lain seolah mengesampingkan UUD negara yang wajib dipatuhi oleh semua pihak tanpa kecuali. Kalau sekarang komunisme dilarang di Indonesia, apakah sebelum tahun 1965 Pancasila dan UUD 1945 yang dianut oleh Indonesia berbeda? Kalau bangsa Indonesia saat ini ditanya mengapa anda menentang ajaran komunisme, kemungkinan besar tentu tidak dapat menjawab pertanyaan itu, kecuali mengatakan hal-hal klise yang sudah kita sering dengar selama perjalanan rezim Orde Baru terutama dalam penataran P4 (ideologisasi Pancasila versi Soeharto - beruntunglah generasi sekarang yang tidak perlu lagi mengikuti penataran ini), yakni komunisme itu ateistis, anti-ketuhanan. Atau, kemungkinan yang paling nyata

321 | P a g e


adalah kemungkinan dia (rakyat) takut berbeda pendapat, padahal ia harus menyanyikan lagu yang sama, nyanyian "Anti-komunisme". Jadilah orang Indonesia naif karena menentang komunisme tanpa memahami perihal dan ajaran seutuhnya dari komunisme. Jadi agar rakyat Indonesia secara keseluruhan tidak naif, komunisme di Indonesia perlu dipelajari. Karena ajaran komunisme bukanlah merupakan makhluk menakutkan yang berwujud seperti setan atau jin. Sekolah-sekolah, setidaknya mulai sekolah menengah atas saya kira perlu mengenalinya, dan bukan berarti untuk kemudian menganutnya, melainkan untuk menolaknya secara sadar, maksudnya membuktikan bagaimana ideologi ini berfungsi didalam praktiknya. Menurut pendapat saya, dengan mengenal ajaran komunisme bangsa Indonesia justru akan memperkuat kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat negara - saya percaya akan hal ini. Modal utama bagi penentangan komunisme adalah kemakmuran rakyat. Kenapa? Karena dilihat dari sejarahnyapun ajaran dan ideologi Komunis memang sangat menarik bagi rakyat jelata yang miskin. Hal itu bukan saja terlihat dan terasa jelas dari propaganda ajarannya, tetapi juga karena tindakan-tindakan nyata untuk mencukupi kebutuhan material mereka terutama memenuhi kesejahteraan rakyat seperti sekolah gratis, kesehatan dijamin negara, pekerjaan yang layak dll. Kita ambil contoh misalnya Cina. Rakyat Cina berjumlah lebih dari 1 milyar. Kita tak pernah dengar kelaparan dan ketelanjangan di Cina. Karena komunisme di sana mampu memenuhi janji memakmurkan rakyatnya, untuk itulah alasannya kenapa komunisme di Cina laku sampai hari ini. Namun, supaya tetap laku, komunisme Cina meliberalisasikan komunismenya, seperti misalnya merebaknya kebebasan beragama dan beribadah diseluruh dataran Cina. Jadi komunisme asli tidak ada lagi - mungkin hanya di Korea Utara. Untuk itulah selama negara dapat memakmurkan rakyat, siapapun sebenarnya tidak perlu takut akan bahaya laten komunisme. Justru malah kita harus mampu menjinakkan komunisme menjadi "makhluk" baru yang bersahabat dengan kita yang bukan penganut komunisme. Dunia kita dewasa ini bukan lagi dunianya Stalin atau Mao Zedong, namun telah menjadi zaman pendekatan globalisasi. Yang harus dilakukan sekarang di Indonesia adalah mencabut Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI dan Ajaran Marxisme-Leninisme karena Tap ini jelasjelas tidak menghormati HAM dan sebagai bangsa yang besar dan lahir batin menjunjung tinggi Pancasila sudah seharusnya menghilangkan perbedaan-perbedaan yang lahir dan tumbuh dalam masyarakat. salam hangat Teddy Bung Chan & Bung Yap yb., Ikut nimbrung. Saya salah seorang korban rejim Orba/Suharto, yang sampai kini 48 tahun terpaksa "kelayaban" di Mancanegara, bukan merasa dendam kepafa rejim Orba/suharto, tapi mencari dan menuntut keadilan. Situasi jaman sekarang sudah beda dengan tahun 60 - 70han, dimana sumber informasi dimonopoli oleh Suharto dan AD-nya. Orang bodohpun jadi tahu, latar belakang peristiwa GESTOK 1965 tsb (lihat http://www.wirantaprawira.net/pakorba/ dan pijit Rubrik "Lifting the Curtain on the Coup of October 1st 1965 – Suing for the Justice"). Sebagai korban "We can forgive - but not forget!" Kita mau rekonsiliasi, tapi pelaku termasuk dalangdalangnya yang masih barcokol (AD) masih tetap menakut-nakuti dengan "Bahaya laten komunisme di Indonesia!" Bayi baru lahirpun di Indonesia, bilamana mereka mau menuntut keadilan dari Pemerintah, bisa dianggap anak komunis! Selama Militer dan Dwifungsinya di Indonesia masih berkuasa (sampai sekarang) - Tomy akan tetap tersenyum dan Bapaknya akan dijadikan Pahlawan

322 | P a g e


!!!!! Salam damai, Willy -------Originalmeldung------Von: ChanCT Datum: 03.10.2010 09:12:51 An: Tionghoa-Net Betreff: [temu_eropa] Re: Umbar Senyum, Tommy Kagetkan Peserta Silaturahmi Nasional Bung Yap yb, Hahaa, senang bisa menarik bung untuk bersuara memberi komentar, setelah agak lama tenggelam. Masih saja sibuk dengan kerjaannya, masih berada di Lampung perkebunan Kelapa Sawit, ya? Bagaimanapun juga masalah bunuh membunuh, bentrok-berdarah yang selama ini (kecil maupun besar) terjadi dalam sejarah perjalanan bangsa, jangan dibiarkan lewat begitu saja. Tentu bukan untuk diteruskan baku-hantam deengan jatuh korban yang lebih besar dan dahsyat, ... tapi bagaimana bisa diakhiri dengan baik. Tidak berlanjut menimpa anak cucu kita lagi. Untuk itu harus bisa secara baik mengungkap apa masalah sesungguhnya, dan, ... menjathukan HUKUMAN pada orang-orang yang harus bertanggungjawab. Jadi, bukan sebaliknya deengan tetap membiarkan masalah sesungguhnya tetap tertutup kabut tebal, dan tiada orang yang harus bertanggungjawab atas peristiwa-berlumuran darah itu. Pertanyaan saya: "Memangnya siapa yang membunuh siapa???", kemudian "Lalu siapa pula yang anak pahlawan dan siapa pula yang anak penghianat???", tentu tidak bisa dirubah menjadi pertanyaan yang bung ajukan: "Apakah menurut terori Bung Chan, para Pahlawan Revolusi tidak dibunuh?" Ataupun "Apakah menurut teori bung Chan, para Pahlawan Revolusi bukan dibunuh oleh pasukan Tjakrabirawa dan tentara pro-PKI?" Maksud saya, peristiwa G30S yang telah menelan begitu banyak korban jiwa, baik dibunuhnya 6 jenderal + 1 Perwira tanpa proses HUKUM yang kemudian dinobatkan jadi pahlawan, maupun jutaan rakyat tidak berdosa yang dibantai juga tanpa melalui proses HUKUM, ... adalah satu aksi/tindakan dimana orang yang sama yang harus bertanggungjawab. Sungguh sangat prihatin dan sedih sekali melihat ketidak mampuan aparat keamanan dan HUKUM dinegeri ini yang sampai sekarang belum juga berhasil menjernihkan masalah, menyeret kedapan pengadilan tokoh yang harus bertanggungjawab. Aksi penculikan 7 jenderal yang dituduh Dewan Jenderal disubuh 1 Oktober 65 itu, yang kemudian dibunuh dan dibuang di lubang Buaya. Jelas dilakukan oleh grup dari Yon 454 dan Yon 530 yang didatangkan sendiri oleh jenderal Soeharto, dan anehnya pasukan didatangkan ke Jakarta untuk peringati Hari Angkatan Perang 5 Oktober, dengan perintah perlengkapan siap-tempur. Menjadi lebih aneh lagi, justru pasukan ini pula yang bertugas menumpas sepasukan yang jalankan G30S itu, ... Kemudian juga patut mendapatkan kejelasan lebih lanjut, penculikan 7 jenderal yang pada awalnya hanya dimaksudkan untuk dihadapkan pada Presiden Soekarno sebagai Pangti, kenapa seketika berubah menjadi "dibunuh" saja semua? Siapa sesungguhnya yang merubah dan menurunkan PERINTAH BUNUH saja!

323 | P a g e


Kenyataan selanjutnya yang lebih-lebih kejam dan sangat tidak manusiawi, adalah pengejaran, penangkapan dan pembantaian massal yang terjadi terhadap jutaan rakyat tidak berdosa, yang dituduh komunis dan pengikut bung Karno, dan praktis semua dilakukan juga tanpa proses HUKUM yang benar! Lalu, siapa sesungguhnya yang harus bertanggungjawab atas terjadinya pembunuhan massal, penangkapan dan pembuangan ratusan ribu orang sampai belasan tahun lamanya? Sedang belasan sampai puluhan juta keluarga, istri, suami, sanak-saudara dan anak-anak dikucilkan dari masyarakat dengan stempel "tidak bersih lingkungan , begitu banyak warga tidak berdosa harus hidup sebagai pesakitan, lebih jelek statusnya dari warga klas-kambing, dan penderaitaan itu berlangsung sampai sekarang setelah lewat 45 tahun. Sungguh sangat menyedihkan, ternyata tidak seorangpun dinegeri ini yang bisa menggugat, siapa yang harus bertanggung jawab. Itulah pertanyaan saya yang mendasar, siapa membunuh siapa? Kalau diungkap benar masalah pembunuhan saat G30S itu, baik pembunuhan atas 7 jenderal maupun jutaan rakyat tak berdosa, kita tarik keatas sampai mengkerucut pada seorang saja, bukan mustahil jenderal Soeharto itulah satu-satunya orang yang harus bertanggungjawab penuh atas kejadian bunuh-membunuh ketika itu. Bagaimana bisa begitu? Coba perhatikan baik-baik, Jenderal Soeharto sebagai Panglima KOSTRAD sekalipun tahu lebih dahulu adanya rencana penculikan atas 7 jenderal dari Dewan Jenderal, tapi dia tidak lapor pada atasannya jenderal Yani, juga tidak lakukan tindakan mencegah bahkan membiarkan rencana itu berlangsung. Jadi, pembunuhan atas 7 jenderal itu, jenderal Soeharto tidak akan lolos juga harus bertanggungjawab penuh. Dan jelas, sesaat setelah G30S, di tgl. 2 Oktober 1965 itu, hakekat kekuasaan sudah berada ditangan jenderal Soeharto. Presiden Soekarno sekalipun formal tetap menjabat Presiden RI, sudah tidak bisa berperan sebagai Presiden, Pnaglima Tertinggi TNI lagi. Dimana jenderal Soeharto membangkang dan menentang pengangkatan jenderal Pranoto sebagai pengganti jenderal Yani. Dan, kalau diperhatikan pembunuhan massal terjadi dimulai setelah pasukan RPKAD, dibawah pimpinan LetKol. Sarwo Eddie sampai di daerah Minggu ke-3 Oktober 65 di Jateng, pertengahan Nopember 65 di Jatim dan Desember di Bali, ... menunjukkan dengan jelas bahwa pembunuhan massal itu terjadi secara terorganisasi, setelah pasukan RPKAD sampai didaerah membangkitkan kemarahan warga setempat untuk bunuhi orang-orang sesuai daftar nama yang diberikan. Jadi adanya gerak aparat militer saat itu, tentu tidak luput dari sepengetahuan bahkan perintah jenderal Soeharto sendiri. Jadi, tidak salah mengatakan jenderal Soeharto jugalah orang yang paling harus bertanggungjawab atas terjadinya bunuh-membunuh yang sangat tidak manusiawi itu. Situasi memang lebih sangat menyedihkan dan memprihatinkan, karena kenyataan sudah lewat 45 tahun, sekalipun Pemerintah RI telah berganti 4 Presiden, tapi aparat HUKUM belum juga berhasil mengungkap masalah Pelanggaran HAM-berat yang terjadi. Mengapa? Karena Pemerintah yang berkuasa sampai saat ini tidak bebas dari bayang-bayang ORBA, pengaruh kuat jenderal Soeharto. Belum lagi melihat kenyataan pahit, dimana badan HUKUM sudah tidak bersih dan adil lagi, sudah kemasukan mafia dan terjadi manipulasi kasus. Dalam keadaan demikian, bagaimana bisa memproses kasus pelanggaran HAM-BERAT jenderal Soeharto? Kasus Korupsi besar yang dilakukan Soeharto saja, terpental balik hanya dengan mudahnya di nyatakan, bukti-bukti akurat masih belum cukup dan dalam keadaan sakit! Sudahlah, tapi saya yakin pada satu saat, bangsa

324 | P a g e


Indonesia akan bangkit dan sadar untuk menggugat dan menyelesaikan sendiri masalah pelanggaran HAM-BERAT ini, yang telah menodai hitam jalannya sejarah bangsa ini. Mengapa pula tidak berhasil menuntut di Mahkamah internasional? Lha, kalau diperhatikan keberhasilan jenderal Soeharto naik kesinggasana kekuasaan dengan lebih dahulu membasmi komunis di Indonesia itu, tidak lepas dari CIA-AS. Bagaimana bisa menuntut ke Mahkamah Internasional, kan sama saja menyeret CIA-AS ke mahkamah Internasional, ... Nah, sementara sekian saja jawaban saya. Salam, ChanCT ----- 原始郵件----寄件者: ouwehoer 收件者: [email protected] 傳送日期: 2010年10月3日 4:47 主旨: [t-net] Re: Umbar Senyum, Tommy Kagetkan Peserta Silaturahmi Nasional Bung Chan Yth, Menarik sekali pertanyaan Bung Chan: "Memangnya siapa yang membunuh siapa???" "Lalu siapa pula yang anak pahlawan dan siapa pula yang anak penghianat???" Apakah menurut teori Bung Chan, para Pahlawan Revolusi tidak dibunuh? Apakah menurut teori Bung Chan, para Pahlawan Revolusi bukan dibunuh oleh pasukan Tjakrabirawa dan tentara proPKI? Seandainya teori Bung Chan dkk adalah benar, bahwa Jenderal Soeharto telah melakukan pelanggaran HAM-berat, mengapa selama 45 tahun tidak satupun manusia atau lembaga, apalagi Negara, yang mengajukan perkara kejahatan Pak Harto di Mahkamah Internasional di Den Hague? Jangankan persepsi dunia, setelah 12 tahun lengsernya rezim Orde Baru, persepsi bangsa Indonesia pun tidak menuntut Pak Harto harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat. Kalaupun ada yang berkoar-koar itu hanya segelintir musuh pendendam Orde Baru .... Best regards, yhg. ------------------"ChanCT" <SADAR@...> wrote: Memangnya siapa yang membunuh siapa??? Lalu siapa pula yang anak pahlawan dan siapa pula yang anak penghianat??? Pertengkaran orang-tua kedua belah pihak tidak seharusnya diturunkan kepada anak masingmasing, ... sebagaimana juga dosa/kesalahan orang tua tidak seharusnya ditanggung juga pada anak keturunannya. Anak turunan mereka yang jelas tidak bersangkutan dengan pertengkaran orang-tua masing-masing boleh saja duduk bersama, ... bisa saja terjadi. Itu tidak masalah. Tapi yang namanya dosa/kesalahan yang telah dilakukan seseorang tidak bias dibiarkan lalu begitu saja, seperti tidak pernah terjadi apa-apa, ... apalagi telah menelan begitu banyak nyawa manusia, telah membuat jutaan manusia menderita lahir dan bathin. Satu pelanggaran HAM-berat tidak

325 | P a g e


bias dilewatkan begitu saja! Sekalipun jenderal Soeharto yang harus bertanggungjawab penuh sudah masuk kubur, masalahnya tetap harus diungkap dimana dan bagaimana kesalahannya. Bagaimanapun juga harus lebih dahulu dipertanggungjawabkan dan diselesaikan secara HUKUM, menjernihkan masalah yang terjadi apa dan dimana kesalahannya. Salam, ChanCT

Von: gustafd Datum: 04.10.2010 05:48:30 An: [email protected] Catatan kecil: Hadir juga di acara Silaturahmi Nasional itu Svetlana, anaknya Nyoto. Poppy bukan anaknya DN Aidit, melainkan anaknya Murad Aidit, adik DN Aidit. Sangat benar bahwa kongko-kongko anak-anak korban tak berdosa dengan anak-anak pendosa ini tidak boleh serta merta dianggap sudah selesai urusan masa lalu, dan dalam harmoni sejati melangkah bersama ke masa depan. Tanpa pengungkapan yang tulus dan tuntas mengenai tragedi nasional 1965 (G30S) tidak mungkin ada harmoni sejati yang mulus. Tuntutan pengungkapan APA-MENGAPA dan SIAPA G30S sama sekali tidak ada dasar pikiran dendam, melainkan sematamata untuk mengungkapkan kebenaran. Kendati sudah sangat banyak kesaksian, tulisan maupun lisan, dari para korban maupun pakar-pakar dalam negeri maupun luar negeri yang memaparkan fakta-fakta nyata maupun analisis yang benar mengenai G30S, sebagian masyarakat Indonesia, terutama para jenderal dan keturunan serta garis komandonya, berikut para birokrat dan keturunannya tidak mengalami pencerahan untuk mampu melihat sejarah diluar kacamata kuda mereka, sehingga tetap terpaku pada "kebenaran" versi Suharto dan rezimnya. Saya sangat bangga melihat siswa-siswa SMA Negeri 45 dan SMA Negeri 13 Jakarta yang hadir dan entusias ingin mengetahui fakta-fakta dari tuturan korban-korban G30S pada acara "Pekan Melawan Lupa" di Komnas HAM tanggal 30 September yang baru lalu. Lima dari sekitar 50 siswa yang hadir itu "mengerubuti" saya dengan rasa ingin tahu dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat terarah pada saat rehat. Tiga dari lima siswa/siswi itu berjilbab. Pertanyaan mereka berkisar bukan saja pada kebiadaban di tahun 1965-1970an, melainkan juga pada penguasapenguasa negeri pasca Suharto. Kalau dapat dilakukan acara serupa ini untuk semua SMA dan SMP di seluruh Nusantara maka menurut hemat saya wktu yang dibutuhkan untuk memulihkan kecerdasan anak bangsa menuju pemulihan martabat bangsa Indonesia akan lebih pendek. Perlu banyak prakarsa untuk itu, bukan saja dari Komnas HAM. (gustaf dupe)

Von: gustafd Datum: 04.10.2010 05:48:30 An: [email protected] Betreff: Re: [wahana-news] Suharto, G30S dan Pahlawan Nasional Catatan kecil: Pada Tragedi Nasional 1965 itu TIDAK ADA konflik horisontal, melainkan PEMBANTAIAN MASSAL terhadap rakyat pendukung Presiden Sukarno yang kebanyakan adalah kader-kader PKI.

326 | P a g e


Jumlah korban pembantaian pada bulan-bulan pertama pasca G30S yang terdata oleh tim pimpinan Menteri Oey Tjoe Tat yang ditunjuk oleh Presiden Sukarno memang sekitar 500,000 orang. Sampai akhir 1970an jumlah korban pembantaian mencapai jutaan nyawa. Tidak ada data resmi karena tidak ada tim pencari fakta lagi yang dibentuk setelah Tim Oey Tjoe Tat. (gustaf dupe)

Von: iwamardi Datum: 04.10.2010 07:54:49 An: [email protected]; [email protected]; RKB Betreff: [temu_eropa] Kemiripan dan Perbedaan => dalam rangka memperingati kejahatan kudeta 1965/1966

Persamaan dan perbedaan Indonesia dan negeri negeri Amerika Latin (AL). (memperingati dampak peristiwa berdarah 1965 dan problem jalan keluar ) Jika kita perhatikan situasi dan kondisi negeri negeri Amerika Latin (AL) dengan Indonesia, maka banyak sekali persamaan dan juga perbedaan, tetapi secara umum, kemiripan kemiripannya lebih menonjol dari perbedaan yang ada. Pada dasarnya, Indonesia dan negeri negeri AL adalah negeri negeri yang disebut negeri sedang berkembang (developing countries), satu terminologi penghalus yang diberikan oleh negeri negeri maju , yang dulunya mereka sebut negeri terbelakang (under developed countries) , yang GNP nya masih jauh dibawah GNP negeri negeri maju, terutama di barat. Sebagai ciri negeri berkembang ini adalah, bila negeri ltu mempunyai resourse alam yang besar, maka ekonomi dan politik negeri itu akan menjadi korban acak acakan, oblok oblokan dan campurtangan licik dari tangan tangan kotor dan berdarah imperialisme dan kolonialisme sejak abad ke 16 maupun abad ke 20 dan sampai sekarang abad ke 21 ini dalam upaya mereka untuk tetap langgeng dan lestari menyedot kekayaan alam seperti vampire menyedot darah korbannya dan menghisap tenaga kerja yang sangat murah, sehingga mereka dibarat bisa hidup makmur dan menimbun kekayaan hasil penyedotan dan penindasan negeri negeri dunia ketiga sampai kempis. Siapa yang melawan dan menentang perbuatan nista mereka niscaya akan segera dan selalu dipojokkan dengan mengecap mereka sebagai teroris dan komunis, manusia manusia yang harus dihapuskan dari muka dunia. Kata "komunis" dijadikan kata umpatan , kata stigmatisasi bagi seseorang untuk mengucilkan dan membinasakan orang orang yang menganggap keadilan masih harus dipertahankan dalam hubungan antar manusia di masyarakat. Bahkan orang orang tak tahu apa apa, bila diinginkan untuk dibinasakan, maka dengan gampang dicap "komunis", selesai sudah, boleh dibunuh. Dengan upaya licik, kaum imperialis dan kolonialis ini menggunakan orang orang setempat yang mereka sogok jasmani dan rochaninya dan menjadikan mereka menjadi OKB (Orang Kaya Baru) dan sekaligus menjadi kacung kacung setia mereka dalam usaha terus menindas negeri jajahannya dan menghisap SDA dan SDM negeri tersebut sampai ludes. Inilah ciri pokok politik mereka terhadap negeri jajahan atau 1/2 jajahan mereka. Tak aneh juga, dalam perjalanan sejarah negeri negeri AL dan Indonesia, terbentuk bermacam macam pemerintahan yang menjadi perpanjangan tangan kaum penghisap SDA dan SDM asing ini yang biasanya berbentuk Junta (rejim) militer dimana mana didunia ini. Usaha mengganti

327 | P a g e


kekuasaan yang anti rakyat setempat itu dengan pemerintahan yang demokratis dan pro rakyat, biasanya kandas karena adanya intervensi yang tidak tahu malu dari imperialis dan kolonialis melalui agen agen rahasia mereka , terutama imperialis Amerika dan Inggris (misal : pemerintah yang syah dari Allende di Chili yang diganti oleh Pinochet, kacung militernya imperialis Amerika dan jangan lupa pemerintah syah Bung Karno yang dbunuh pelan pelan dan digantikannya dengan budak imperialis Suharto sejak tahun 1965/1966 ) ! Fasisme Selain Eropa sebelum PD II, maka Amerika Latin adalah gudangnya fasisme dan diktatur militer. Elemen elemen (bagian penyebab) pandangan dunia fasisme di Amerika Latin (menurut Spitta, pejabat DAAD** di Mexico) adalah: 1. Tradisionisme Katholik yang berasal dari Spanyol. 2. Nasionalisme ( Peng artian yang berlebihan dari nasionalisme) 3. Kultus (pemujaan) atas Militer sebagai ideailisme pendidikan 4. Rasísme 5. Antikomunisme ** DAAD = Deutscher Akademischer Austausch Dienst = Dinas Pertukaran Akademi Jerman. Untuk Indonesia, sepertinya tidak ada dasar dasar itu , mengingat tradisi suku suku bangsa Indonesia sejak dulu hidup berdasarkan gotong royong, hidup bersama damai diantara macam macam kepercayaan dan agama, saling menolong diantara mereka. Tradisi agama yang fundamentalis baik islam (Wahabi) maupun kristen tidak menonjol seperti di AL, nasionalisme sempit (chauvinisme) bukanlah tradisi bangsa Indonesia, kultus atas aturan militer, rasisme dan antikomunisme, semuanya adalah asing buat rakyat Indonesia. Mungkin karena hal hal itulah, maka usaha imperialis USA dan Inggris untuk menjadikan Indonesia (setelah merdeka) sebagai sapi perahan mereka dengan mendirikan rejim militer di Indonesia selalu gagal, hal ini juga karena politik Bung Karno yang tepat dalam memberikan arah Revolusi Indonesia sejak merdeka, 17 Agustus 1945 dan dalam memberikan pendidikan karakter dan kebangsaan yang tak kenal lelah dari beliau. Tetapi setelah adanya coup d'etat Suharto 1965/1966 , dengan me rekayasa menggunakan dalih dalih penipuan akan kekejaman kaum komunis membunuh para pahlawan dan menyiksa mereka dilubang buaya, kemudian menyebarkan bahwa komunis = anti agama islam, menyebarkan chauvinisme, bahwa keturunan Tionghoa adalah penyebab kekacauan ekonomi sehingga berakibat rasisme yang timbul di Indonesia, dan kemudian penyebaran tiap hari berita atau suara anti komunisme secara histeris, maka klop, terciptalah syarat syarat untuk membentuk rejim fasis militer di Indonesia , periode 1965/66 sampai 1998 ! Syarat syarat yang tertulis diatas terdiri dari 5 butir, yang disimpulkan oleh Spitta, pejabat DAAD Mexico itu telah dari tidak ada menjadi ada ! Degan begitu sempurnalah sudah syarat syarat dan alasan kaum neoimperilis untuk membentuk junta militer di Indonesia tahun 1965/1966 bagi Suharto & Co. yang bisa berumur 32 tahun , jauh lebih lama dari rejim militer manapun didunia ! Untuk membangun dan membentuk dan mempertahankan pemerintahan rejim dikatatur orba Suharto ini , tak segan segan para militer dan ekonom ekonom Indonesia ini membunuh, menyiksa

328 | P a g e


dan menindas bangsanya sendiri, orang orang tidak bersalah dengan mengecap mereka komunis atau simpatisan komunis ! Satu bentuk sablon yang diterima dari tuan tuan mereka kaum neoimperialis, cara menyisihkan lawan lawan politik mereka yaitu dengan menyebarkan teror lahir dan bathin, physisk dan psychik terhadap rakyat Indonesia, agar selalu serba ketakutan! Perbuatan biadab yang tak ada taranya dalam sejarah bangsa indonesia ini ! Kemiripan Selain mempunyai resource kekayaan alam dan tenaga kerja yang murah, Indonesia mirip sekali dengan negeri negeri AL dalam sejarahnya, yang sejak lama (abad ke 16-17) menjadi koloni negeri negeri Eropa. Persamaan yang paling pokok adalah bahwa negeri negeri itu merupakan negeri kaya raya akan resource alam yang berlimpah limpah. Kesamaan lainnya juga, bahwa kaum intelektil mereka kebanyakan dididik di USA, juga calon calon perwira dan pimpinan Angkatan Perang , kebanyakan adalah didikan dan lulusan USA. Maka sudah menjadi jargon umum dinegeri negeri Indonesia dan AL selama periode diktator militer, bahwa secara simbolis yang berkuasa adalah Westpoint dan Berkeley Mafia, Westpoint adalah tempat US Military Academy, sedangkan Berkeley adalah tempat Universitas, dimana para calon calon ekonom digembleng. Maka untuk menguasai resource alam yang luar biasa itu, kaum neoimperialis USA (bukan kaum progresif dan rakyat USA umumnya !) mempersiapkan manusia manusia dari negeri setempat untuk menjadi penguasa dan ahli ekonomi negeri negeri masing masing , yang menuruti kehendak kaum neoimperialis ini. Hasil usaha mereka yang dipersiapkan berpuluh puluh tahun ini kita lihat sendiri: di Indonesia, selama 32 tahun + 12 tahun sampai sekarang, USA dan modal asing lainnya dengan aman dan tenang telah dan terus mengeduk dan menyedot kekayaan alam menurut pola yang mereka ingini tanpa adanya gangguan apapun. Perusahaan perusahaan seperti Freeport dan lain lainnya, secara leluasa mengeduk dengan aman kekayaan alam Indonesia tanpa adanya perlawanan dari pihak Indonesia. Begitupun dinegeri negeri AL, semua mengalami nasib sama seperti Indonesia, Chili,Venezuela,Mexico,Ecuador,Peru,Argentina,Brasilia ,Bolivia dan lain lainnya, hampir semua negeri negeri di AL ! Blue print ( atau lebih baik sablon atau resep) nya gampang saja : Diktatur Militer plus para "pakar" ekonomi titik ! Di Indonesia: Suharto + (Emil Salim, Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana dll.) adalah resep mujarab untuk Indonesia yang pada pokoknya masih prinsip mereka berjalan terus sampai sekarang, dimana neo imperialis dunia masih dengan tenang tenang menyedot kekayaan alam Indonesia, hal yang sangat bertolak belakang dengan pasal 33 UUD 1945 ! Prinsip dan resep neoimperialis ini juga "berhasil" dengan "sukses" dijalankan di AL sampai detik dimana di Venezuela ada Chavez, di Bolivia ada Morales, di Ecuador ada Correa, di Argentina ada suami-isteri Kirchner, di Brasilia ada Lula da Silva dan lain lainnya..... Perbedaan Mereka mereka ini, para pemimpin AL, walau kebanyakan ( tidak semua !) adalah juga hasil cetakan sekolah militer atau ekonomi USA, achirnya mempunyai pikiran dan jiwa yang bersih dari sifat serigala yang serakah, mempunyai jiwa, rasa dan pikiran yang patriotis, otaknya berjalan dan berani memikir sendiri, mengapa negeri dan rakyat mereka tetap atau makin terbelakang, makin melarat, sedangkan kekayaan alam negeri mereka sangat berimpah limpah.

329 | P a g e


Dalam waktu yang relatif singkat, mereka bisa menyimpulkan, bahwa kaum neo imperialislah yang menjadi penyabab keterpurukan, keterbelakangan dan kesengsaraan rakyat dan negara mereka ! Tindakan tindakan drastis mereka lakukan : pengembalian kekuasaan atas sumber kekayaan alam dan kedaulatan atas negeri mereka rampas dan kembalikan ketangan negeri dan rakyat masing masing. Perusahaan perusahaan dan modal asing tidak lagi leluasa semaunya menyedot kekayaan alam dan mengatur ekonomi mereka, kesejahteraan rakyat setempat menjadi perhatian utama dari kebijaksanaan pemerintah. Semuanya ditata dan diatur kembali dengan aturan yang menguntungkan rakyat setempat. Dan semua ini dilakukan oleh pemerintahan yang dipimpin oleh orang orang patriotis yang memunyai rasa cinta terhadap tanah air mereka ! Baik orang orang yang memang dari semula melawan beradanya dominasi modal asing maupun oleh orang orang didikan USA tetapi yang patriotis dan berpikiran jernih, tidak kotor ! Perombakan besar besaran ini terjadi di AL saat ini, tetapi mengapa, di Indonesia tidak ??? Mengapa para "pemimpin" Indonesia tetap mempunyai pikiran kotor yang membusuk, yakni hanya berlomba memikirkan kepentingan sendiri dan para kroni mereka ? Mengapa di Indonesia seakan berlaku hukum inertia (kekekalan) energi seperti di ilmu Fisika ? Jadi bagaimana penyelesaian problem keterpurukan bangsa dan negara Indonesia ini ? Saya mengambil jawaban atas pertanyaan ini dari sebab bahwa rakyat Indonesia terlalu mencekam kebudayaan feodalisme jauh lebih hebat dari rakyat rakyat negeri AL. Kebudayaan yang "nuwun sendiko" , "sumonggo kerso" *) atau kebudayaan ABS **) yang sangat berracun dan sangat mudah kemasukan propaganda palsu dari atas. Misalnya semua propaganda palsu rejim orba sampai rejim reformasi ini, yang semuanya pada dasarnya mengabdi kepentingan modal asing dan para penguasa, kepanjangan (sambungan) tangan kaum neoimperialis modal asing ! Sedang para elite politik dan militer Indonesia sedang kemaruk(mumpung) berfoya foya diatas kemelaratan dan kesengsaraan rakyat Indonesia, tradisi yang ditinggalkan rejim orba dan sukar dihilangkan dari otak mereka. Sebab sebab lain atau perbedaan perbedaan lain antara rakyat dan sikon Indonesia dan AL saya belum bisa menemukan ! Mungkin ada dari para pembaca yang bisa memberipencerahan atau pendapat tambahan ? Saya sangat menunggunya. Terima kasih sebelumnya ! *) nuwun sendiko = menurut ucapan(kata) tuan --> ucapan meng"ya"kan kawula terhadap tuannya. sumonggo kerso = terserah maunya tuan **) ABS = asal bapak senang salam iwamardi

330 | P a g e


.

Bersama Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi RI: Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH (kiri) dan Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH (kedua dari kanan disamping Dr. Willy R. Wirantaprawira, LL.M.) Frankfurt, Jerman 01.10.2010

Mahfud MD : Negara Seakan Tidak Hadir Negara seakan tidak hadir. Demikian penilaian Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, menggambarkan berlarut-larutnya berbagai kasus kekerasan di negeri ini. Penegakan hukum, yang diharapkan menjadi penyelesai konflik di masyarakat, justru memunculkan ketidakadilan. Ketidakadilan itu bukan cuma terjadi pada perlakuan aparat penegak hukum kepada masyarakat dan penguasa/pengusaha, melainkan juga pada putusan pengadilan. Tidak sedikit rakyat kecil, yang terpaksa melakukan tindak pidana, dihukum lebih berat dibandingkan pelaku korupsi yang jelas merugikan negara. Sosiolog hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII), Suparman Marzuki, dari Yogyakarta, Minggu (3/10), mengakui, maraknya kekerasan massa belakangan ini disebabkan akumulasi kekecewaan rakyat atas tidak berjalannya penegakan hukum formal. Orang lalu mencari jalan sendiri karena jalan hukum di negeri ini tak menyelesaikan persoalan. ‖Jalan penyelesaian institusi penegakan hukum justru memunculkan masalah baru, ketidakadilan baru, kekerasan baru,‖ katanya. Kekecewaan itu kian menumpuk karena selain mengalami ketidakadilan dalam bidang hukum, kata Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masdar Farid Mas‘udi, rakyat juga didera

331 | P a g e


kesulitan ekonomi. Tingkat pengangguran dan kemiskinan di negeri ini sampai kini masih tinggi. Masalah itu tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi harus ada langkah nyata yang dilakukan pemerintah. Bahkan, ketidakadilan itu semakin terasa jika sinyalemen dari Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto benar adanya. Saat berkunjung ke Redaksi Kompas, pekan lalu, Joyo memperkirakan 56 persen aset negeri ini dikuasai oleh hanya 0,2 persen penduduk. ‖Data ini memang masih bisa dikaji lagi,‖ katanya saat itu. Namun, BPN memang mencatat penguasaan petani terhadap lahan di negeri ini semakin merosot. Di sisi lain, ada 7,3 juta hektar tanah milik perusahaan yang justru ditelantarkan. Kondisi ini, kata sosiolog William Chang, menimbulkan frustrasi sosial di masyarakat (Kompas, 1/10). Kondisinya kian memburuk karena penyelenggara negara bukan memperbaiki, malah berperilaku koruptif yang memperburuk keadaan. ‖Pejabat publik yang koruptif, kotor, destruktif, dan tak memiliki komitmen memperjuangkan rakyat harus dicopot. Pemimpin harus tegas dan berani mengganti mereka dengan yang bersih, memiliki integritas, serta bersedia berkorban demi perbaikan bangsa,‖ imbuh William. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengakui, kekerasan yang terjadi belakangan ini disebabkan oleh keresahan di masyarakat. Faktor pemicunya amat beragam. ‖Konflik tidak mungkin dihindari sehingga harus dikelola agar jangan sampai mengganggu sendisendi kehidupan bersama,‖ katanya.

Pertobatan elite Mahfud mengaku heran kasus kekerasan di negeri ini bisa berlarut-larut. Ia mencontohkan sejumlah warga Ahmadiyah di Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang sampai kini masih mengungsi. ‖Ini hak asasi orang. Bayangkan kalau Anda yang diperlakukan seperti itu, diusir dari rumah sendiri. Keluar takut. Seakan-akan negara tak ada di situ,‖ katanya. Ia menduga berlarut-larutnya penanganan kekerasan di masyarakat dikarenakan tak adanya ketegasan aparat penegak hukum, padahal aturannya jelas. Marzuki meminta pemerintah membenahi institusi penegakan hukum, seperti Kejaksaan dan Polri, serta kultur di dalamnya. Polri sebagai gerbang peradilan pidana masih didominasi kultur militeristik dan kekuasaan. ‖Transformasi kultural polisi sangat lamban. Semua persoalan diatasi dengan kekerasan, dengan cara menangkap dan membungkam. Hal semacam ini harus dibenahi. Penyelesaian harus dengan memerhatikan konteks dan variabelnya,‖ katanya. Sebaliknya, Masdar menilai penegakan hukum dan pertobatan elite dari perilaku yang melukai hati rakyat menjadi solusi jangka pendek yang harus segera dilakukan untuk mengatasi kekerasan akhir-akhir ini. Tanpa kedua hal itu, dikhawatirkan rakyat makin frustrasi sehingga kekerasan meluas dan sulit diatasi. Menurut Masdar, akar kekerasan yang merebak akhir-akhir ini ada tiga hal, meliputi kesulitan ekonomi yang makin mengimpit rakyat, melemahnya keteladanan dari elite, serta penegakan hukum yang lemah.

332 | P a g e


‖Ketika sebagian rakyat hidup susah, pada saat yang sama rakyat justru melihat banyak pejabat menyalahgunakan wewenang, korupsi, dan memperkaya dirinya, tanpa memerhatikan rakyat yang seharusnya dilayani. Ini diperparah dengan penegakan hukum yang lemah dan melukai rasa keadilan rakyat,‖ katanya. Untuk mengatasi masalah itu, butuh usaha keras dari berbagai pihak dan waktu lama. Karena itu, yang paling bisa segera dilakukan adalah menindak tegas pelaku kerusuhan dan perubahan watak kepemimpinan di antara elite bangsa. Semua elite politik dan pemerintahan memperbaiki diri dengan pertobatan nasional. ‖Semua pejabat publik harus beristigfar dan bertobat. Sadar hidup ini tak selamanya. Mereka harus menyadari, Tuhan yang mereka sebut-sebut dalam sumpah dan janji akan meminta pertanggungjawaban,‖ kata Masdar. Ia mengingatkan lagi, ‖Pejabat publik diberi kewenangan dan digaji oleh rakyat bukan untuk membohongi dan melukai hati rakyat. Mereka harus melindungi hak dan melayani rakyat.‖ Senada, William pun mengatakan, ‖Perlu dilakukan pembersihan total pejabat di tingkat pusat hingga daerah. Penduduk Indonesia lebih dari 230 juta jiwa dan banyak putra bangsa yang bersih dan memiliki integritas.‖

Kesejahteraan rakyat Ketua DPR Marzuki Alie mengajak pemerintah, dunia usaha, dan komponen bangsa lainnya bersama DPR dan lembaga lainnya mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Itu penting untuk mencegah terjadi frustrasi sosial di masyarakat dan menghilangkan kekerasan yang merebak selama ini. Kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan dengan perbaikan ekonomi dengan penciptaan sebanyakbanyaknya lapangan kerja dan penegakan hukum. ‖Sekarang adalah bagaimana mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat dengan mengatasi kemiskinan dan meminimalisasi pengangguran. Tak ada cara lain kecuali meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar-besarnya dengan diikuti pemerataan yang adil-adilnya,‖ kata Marzuki Alie. Menurut Marzuki Alie, hal itu bukan hanya kewajiban pemerintah dan DPR, melainkan juga tanggung jawab dunia usaha dan masyarakat lainnya, apalagi selama ini masih banyak potensi bangsa, termasuk kaum muda, yang terabaikan. (ato/nwo/ana/har/why/tra) sumber : Harian Kompas

Von: awind Datum: 04.10.2010 11:35:39 An: [email protected]

Betreff: [nasional-list] Mengakhiri

Dendam Sejarah

Yang lebih penting ialah Pemerintah/Penguasa seharusnya mengakui bahwa sejak bung Karno digulingkan telah terjadi kekerasan negara atas warganya. Untuk itu penguasa/pemerintah harus minta maaf kepada warganya yang telah menjadi korban kekerasan negara tersebut. Apa yang terjadi sampai dewasa ini ialah penguasa/pemerintah tidak mau mengakui bahwa negara telah melakukan kekerasan terhadap warganya. Jerman sewaktu Nazi berkuasa sampai dewasa ini bila dijumpai dan dibuktikan seseorang pada saat Nazi berkuasa ikut melakukan kejahatan yang luar biasa masih tetap terus diadili.Istilah ke daluwarsa atas kejahatan negara atas warganya tidak

333 | P a g e


ada. Kita jangan terus mengelak misalnya dengan mengatakan bahwa itu kan Jerman, kita kan lain Indonesia. Masalah kemanusiaan di mana-mana sama apakah itu di Eropa, di Afrika dls. berlaku sama. Karena itu terhadap setiap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan itu harus diadili. http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=2&id=4387 » Surat Pembaca 04 Oktober 2010 | BP

Mengakhiri Dendam Sejarah Membaca berita Bali Post edisi Kamis, 30 September 2010 kita bisa bersama mengambil pelajaran dari keluarga Pahlawan Revolusi dengan keluarga PKI untuk mengakhiri konflik yang telah terjadi pada masa orangtuanya. Memang dendam sejarah itu sulit dilupakan, tetapi kedua belah pihak mampu untuk berdamai. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang telah berlangsung 45 tahun silam sampai saat ini masih menjadi misteri. Ketika sejarah menjadi alat legitimasi kekuasaan banyak hal yang mungkin mengalami distorsi. Ada fakta sejarah yang ditutupi, sebaliknya ada pula yang ditonjolkan melebihi porsi yang sebenarnya. Mungkin kita sudah ketahui bersama pada masa pemerintahan Orde Baru sejarah dikendalikan sedemikian rupa yang sudah tentu untuk meligitimasi, dan membangun kekuasaannya. Sejak runtuhnya rezim Soeharto banyak rakyat kecil, pelaku, dan saksi sejarah tragedi G-30-S 1965 menggugat kebenaran Buku Putih Gerakan 30 September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, dan film tragedi G-30-S/PKI (versi Orba) yang diputar setiap tahun. Mereka pun mengeluarkan buku baru, sehingga sejarah pun menjadi polemik yang dulunya seragam kini beragam. Khrouchtchev mengakui bahwa sejarawan adalah ''satu kelompok yang bisa mempertanyakan legitimasi penguasa''. Lebih lanjut E.H.Carr mengatakan, sejarah itu merupakan dialektika antara masa lampau dengan masa sekarang, dialog yang tidak berkesudahan antara sejarawan dengan sumber yang dimilikinya. Bila ditemukan fakta baru, sejarah itu bisa mengalami revisi. Jadi tidak ada tulisan/buku sejarah yang final. Dalam kasus G-30-S 1965 pun sebetulnya tidak ada interpretasi akhir dan tunggal terhadap peristiwa tersebut. Kita yang hidup di zaman sekarang hendaknya bisa mengambil hikmah/pelajaran apa yang dilakukan oleh keluarga Pahlawan Revolusi dengan keluarga mantan anggota PKI beberapa hari yang lalu untuk mengakhiri konflik yang pernah terjadi di masa lampau lewat silaturahmi. Jadi generasi sekarang bila memiliki permasalahan hendaknya jangan terus memelihara dendam sejarah tersebut yang tidak akan kunjung berakhir, semakin membesar masalah, dan tidak baik dalam menjaga keutuhan NKRI yang kita cintai bersama. I Kadek Widya Wirawan, S.Pd. Br. Pacung, Desa/Kec. Baturiti, Kab. Tabanan

334 | P a g e


http://internasional.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=5489 Putu Oka:

Kabarnya, SBY Mau Juga Berbicara Soal Peristiwa 1965

Senin, 04 Oktober 2010 , 10:24:00 WIB PUTU OKA SUKANTA RMOL. PADA waktu rehat dalam acara Peringatan 45 Tahun Tragedi Nasional 1965, yang digelar di Diemen, Belanda, Sabtu (2/10), sastrawan juga aktivis kemanusiaan yang pernah diasingkan ke Pulau Buru oleh rezim Orde Baru, Putu Oka Sukanta berkesempatan diwawancarai oleh A.Supardi Adiwidjaya, koresponden Rakyat Merdeka dan Rakyat Merdeka Online di Belanda. Berikut ini petikannya. Suatu kenyataan, sudah 45 tahun kasus pelanggaran HAM berat 1965-66 tidak dituntaskan. Bagaimana pendapat anda? Saya berharap bahwa pemerintah mau membuka mata lebih lebar, mau mendengarkan suara hati orang-orang yang sempat menjadi korban tragedi kemanusiaan 1965-66. Yaitu mungkin dengan mengakui, bahwa negara memang pernah melakukan kekerasan terhadap rakyatnya. Dan sekarang diharapkan juga, pemerintah bisa menindak lanjuti untuk mengembalikan hak-hak mereka yang sudah tersempat terkoyak-koyak akibat peristiwa tersebut. Mantan Presiden Gus Dur sudah sempat memulai mencoba menyelesaikan persoalan apa yang disebut orang-orang terhalang pulang di luar negeri, karena dicabut paspornya. Tapi ternyata usaha beliau itu gagal. Komentar anda? Iya, Gus Dur memang adalah salah satu Presiden Republik Indonesia yang berusaha untuk menyelesaikan atau merintis jalan penyelesaian masalah ini. Di Indonesia ini kan anehnya, setiap pergantian penguasa, mereka membawa ide-ide baru, policy (kebijakan) baru, sehingga apa yang sudah pernah dirintis oleh orang yang lebih dahulu itu menjadi macet. Sehingga upaya untuk dilakukannya suatu apa itu rehabilitasi atau kemudahan untuk menyelesaikan masalah-masalah bagi teman-teman yang terhalang pulang bisa dimulai lagi. Dalam situasi kondisi politik sekarang ini di Indonesia, mereka yang menjadi korban dari peristiwa Gerakan Tigapuluh September (G30S) tahun 1965, boleh dibilang sampai saat ini masih saja diperlakukan sebagai layaknya warganegara kelas dua. Pandangan anda? Sampai saat sekarang ini masih ada dua keputusan dan instruksi pemerintah Indonesia yang mengganjal upaya-upaya untuk mendudukan warganegaranya secara equal. Yaitu TAP MPRS No. XXV tahun 1966 dan juga Instruksi Menteri Dalam Negeri tahun 1981 No.30. Kalau ada kebijakan penguasa mencabut regulasi tersebut, saya sangat optimis bahwa masalah masyarakat kelas satu dan masyarakat kelas dua akan bisa teratasi. Bagaimana, menurut anda, apakah mungkin pemerintah saat ini berkeinginan mencabut regulasi tersebut? Saya dengar suara-suara burung, Pak SBY mau juga berbicara tentang peristiwa 1965, tapi sampai saat sekarang belum muncul realisasi dari suara-suara burung itu. Khusus mengenai TAP MPRS No.XXV tahun 1966, apakah mungkin penguasa sekarang ini berkeinginan untuk mencabutnya?

335 | P a g e


Sekarang kan kita melihat, mencoba memetakan kenapa pembedaan warganegara Indonesia ini terjadi. Kan karena adanya aturan-aturan yang melegalkan orang memperlakukan pembedaan dan perbedaan terhadap warganegara Indonesia. Dari sudut pandang kami, kedua peraturan atau keputusan itulah salah satu sumber yang menyebabkan terjadinya pembedaan dan perbedaan terhadap warganegara Indonesia. Kasad (Kepala Staf Angkatan Darat) RI sekarang ini melontarkan lagi apa yang disebut bahaya laten komunis atau seperti diberitakan di koran: Laten Komunis Tetap Patut Diwaspdai. Komentar anda? Ya, saya melihat kan karena tidak adanya perubahan watak kekuasaan dari zaman pemerintahan Suharto sampai sekarang. Sehingga kata komunis tetap menjadi kambing hitam dalam segala macam keterbelakangan yang terjadi di Indonesia. Ya pejabat-pejabat militer atau sipil siapapun juga saya harapkan supaya wawasan berfikirnya diperkaya dengan mencoba melihat fakta-fakta sejarah yang disembunyikan oleh kekuasaan Orde Baru. Hanya dengan kesadaran dan goodwill (keinginan baik) untuk melihat situasi Indonesia itu melalui data-data sejarah, maka saya harapkan dia akan berubah pikirannya. Dalam rangka apa kedatangan anda ke Eropa ini? Saya diundang ke Eropa terutama ke Paris untuk presentasi mengenai dunia kepengarangan saya, dan juga memutar film-film dokumenter yang saya buat dengan tema besar ―Dampak Sosial Tragedi Kemanusiaan 1965-66 di Indonesia‖. Jadi, saya diundang untuk berkunjung ke beberapa negara oleh Universitas, oleh kelompok-kelompok masyarakat untuk berdialog dan mempresentasikan karya-karya saya. Konkretnya, siapa yang mengundang? Misalnya, di London saya diundang oleh London University, yang pengunjungnya sebagian besar peneliti-peneliti study Indonesia. Kemudian, saya di Aachen diundang oleh masyarakt Indonesia dan masyarakat Jerman, di Koln - oleh para peneliti. Demikian juga di Berlin saya diundang oleh para peneliti Indonesia. Dan di Leiden pada Minggu (3/10), saya akan bicara di antara mahasiswamahasiswa Indonesia. Menurut rencana, beberapa hari lagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengadakan kunjungan resmi ke Negeri Belanda. Apa harapan anda kepada Beliau? Ya, saya harapkan Presiden membuka hatinya untuk mendengarkan keluhan-keluhan, penderitaanpenderitaan dan harapan-harapan dari ―teman-teman yang terhalang pulang‖. [wid]

DOKUMENTASI BURU Dukumen terbaik dan paling berharga yang seharusnya ditinggalkan oleh seorang pejuang sejati pembela rakyat adalah kalau dia meninggalkan pesan sebelum dia mati ialah bahwa rakyat Indonesia harus berjuang mengangkat senjata untuk merebut kekuasaan ke tangan rakyat dengan jalan revolusi kekerasan yang harus disiapkan dari sekarang. Tidak ada hal lain yang lebih berharga dari itu yang bisa ditinggalkan oleh seorang pejuang dan pembela rakyat, apalagi pejuang dan pembela rakyat itu telah teruji dalam penjara dan buangan dengan bermacam siksaan musuh dan penghinaan musuh yang tak terbilangkan banyaknya. Tapi bila yang ditinggalkan sebagai dokumentasi dan pesan cumalah pengalaman disiksa, pengalaman dihina, pengalaman penderitaan-pendertiaan lainnya tanpa meninggalkan pesan kongkrit dan revolusioner seperti yang disebutkan dia atas, maka semua 336 | P a g e


dokumen yang berlumuran air mata dan penuh drama dan tragedi itu cumalah barang mati, tak berguna untuk rakyat dan biarpun akan di simpan di KITLV-Leiden, maka semua dokumen tsb akan cuma bersanding dengan puluhan jilid surat-surat Ajip Rosidi yang juga sedang berangsur lapuk di kantor KITLV-Leiden. Beberapa orang bekas pengarang dan seniman LEKRA sedang aktif membikin banyak film-film, bukubuku, tulisan-tulisan, ceramah-ceramah hingga ke luar negeri yang isinya penuh dengan pengalaman penderitaan, pengalaman disiksa oleh rezim orba-suharto, pengalaman "perjuangan untuk hidup"tapi semuanya hanya dengan satu pesan: DAMAI, DAMAI, DAMAI...........TANPA DENDAM, TANPA BEBAN UNTUK DIRI SENDIRI dan menyerahkan sepenuhnya pada generasi baru untuk menjalankan pesan damai mereka terhadap musuh. Generasi tua mereka akan segra punah bersama penderitaan-penderitaan yang pernah mereka alami (sekarang pada umumnya sudah memiliki mobil dan rumah sendiri yang dianggap biasa, bukan kekayaan tapi masih tetap merasa menderita miskin meskipun sudah sebagai pengusaha yang berhasil). Tapi rakyat miskin dan tertindas serta terhisap yang dulu pernah mereka ingin bela dengan revolusi tidak pernah satu detikpun menerima kehidupan yang agak cukup dan bahkan tetap saja miskin papa yang telah berabad-abad dan penderitaan mereka tidak bisa dibandingkan dengan pendertian 13 tahun di pulau Buru maupun dalam penjara-penjara. Penderitaan rakyat sudah berabad abad, tanpa istirahat, tanpa putusputusnya hingga detik ini. Orang-orang Lekra tidak mampu membela ideologi organisasinya sendiri dan hanya berhasil membela nasib perseorangan mereka sendiri-sendiri dan yang berhasil maupun yang gagal, berlomba-lomba mencemoohkan Partai, mengejek komunisme, mengejek sosialisme dengan berbagai cara dan berusaha memperbaiki dan memanipulasi riwayat bekas kekomunisan mereka sebagai riwayat yang mereka gambarkan sebagai terpaksa, di bawa-bawa si Anu, merasa tertipu, belum mengerti politik, masih naif dan segala macam yang menyalahkan faktor luar demi mereduksi "dosa"kekomunisan mereka untuk dimaafkan oleh orba. Oey Hay Djoen,salah seorang bekas tokoh besar Lekra dalam pengakuannya dalam film "CIDURIAN 19" yang juga adalah alamat rumahnya, yang di masa belia saya cukup sering ke sana bersama abang saya Sobron Aidit (saya sendiri tidak pernah jadi anggota Lekra) mengatakan bahwa di rumahnya yang di Cidurian 19 itu adalah juga tempat ngobrol-ngobrol Ketua PKI dan Oloan Hutapea sambil minum-minum bir(semacam discotheek masa itu). Sungguh pahit bagi para anak-anak Ketua PKI sekarang ini yang masa kecil mereka tidak pernah mendapatkan perhatian orang tua mereka barang semenitpun karena kesibukan ayah mereka mengurusi Partai dan urusan negara tapi menurut Oey Hay Djoen, Ketua PKI bersantai santai minum bir dan ngobrol-ngobrol santai di rumahnya yang di Cidurian 19 itu. Sampahsampah sarap dan dahak kental jompo sekarat seperti inilah yang ditinggalkan para bekas sebagian besar para seniman besar Lekra: DAMAI, DAMAI, DAMAI, buang komunisme dan lupakan Partai dan jauhkan diri dari pikiran untuk berevolusi dan melawan musuh! Rhoma Aria Dwi Yuliantri, seorang wanita mungil berjilbab dari latar belakang Muslim bersama temannya Muhidin Dahlan telah mebela Lekra mati-matian, dengan kesungguhan luar biasa, dengan ketekunan ilmiah yang mengagumkan kawan dan lawan dan melahirkan buku tebal "LEKRA TIDAK MEMBAKAR BUKU" dan buku-buku lainnya lagi. Dalam sebuah pertemuan sastra yang di selenggarkan oleh PASAR MALAM di Paris baru-baru ini saya bertanya padanya di depan publik apakah pelarangan bukunya oleh Pemerintah penerus orba sekarang ini tidak dihadapinya dengan penggerakan massa untuk memprotes pelarangan bukunya itu. Rhoma menjawab cepat dan spontan bahwa katanya, saya tidak punya massa Oom, saya hanya punya dua orang tua saya saja. Dalam hati saya bertanya: Mana orang Lekra? Mana massa revolusioner? dan saya tidak bertanya massanya Partai sosdem karena itu sama sekali tidak bisa diharapkan. Tapi yang pertama-tama patut 337 | P a g e


diharapkan adalah bekas-bekas orang Lekra yang dibela secara politik dan ideologis oleh Rhoma yang kurus dan kecil mungil. Sedangkan buku John Roosa(CIA "merah") : "dalih pembunuhan massal" yang juga dilarang, banyak dibela kaum sosdem karena memang berisikan anti komunis dengan cara mengadu domba intern PKI. Saya ketika itu berpikir tentang judul buku Rhoma yang "LEKRA TIDAK MEMBAKAR BUKU" menjadi: " "LEKRA MEMANG TIDAK MEMBAKAR BUKU TAPI HANYA MENGHANCURKAN SEMANGAT REVOLUSIONER" dengan idelogi Pasifis mereka dan anjuran anjurannya yang anti dendam terhadap musuh. Sekali lagi saya ulangi, rakyat Indonesia tidak memerlukan peninggalan atau dokumen atau buktibukti kekejaman musuh, hal itu sudah tak perlu diulang-ulang karena rakyat jauh lebih mengetahui dan merasakannya langsung setiap hari dan rakyat hanya ingin tahu: APA YANG KALIAN KATAKAN YANG HARUS KAMI PERBUAT SEBELUM KALIAN PADA MATI SEMUANYA? Kalau hanya anjuran perdamian dengan musuh dan perdamaian dengan diri sendiri, berdamailah kalian dalam kuburan kalian yang akan datang. ASAHAN. ----- Original Message ----From: djoko sri moeljono To: [email protected] Cc: [email protected] Sent: Monday, October 04, 2010 6:19 AM Subject: #sastra-pembebasan# DOKUMENTASI BURU Memang kadang saya berfikir : siapa yang akan menyimpan sebagai dokumentasi kalau saya sudah meninggal? Kalau oleh keluarga kan hanya disimpan sampai bulukan Saya juga menyimpan sebuah buku tulis dimana almarhum ayah menuliskan kisahnya saat dibawa dengan Gerbong Maut tahun 1947 dari dari buku tulis ini saya bisa sebar luaskan isinya lewat milis ini.Menyangkut foto-foto dan karftupos saya? Kalau disimpan di Indonesia oleh Yayasan,bisa-bisa dibakar FPI atau FAK (Front Anti KOmunis)maka hilanglah barang bukti sedang di Eropa orang bisa menyaksikan sisa-sisa holocaust dizaman Nazi Hitler. Bangsa Indonesia memang sangat lemah dalam merawat dan menyimpan dokumen,kalah sama orang-orang Tionghoa yang membuat kronik segala peristiwa dan disimpan di Kelenteng (Semarang,dokumen-dokumen disita pemerintah Hindia Belanda entah berapa gerobak dan diangkut ke negeri Belanda) KITLV di Leiden memang bersedia merawat dan salah satu wakil nya sudah datang menemui saya dua bulan lalu. Kalau disimpan di Leiden,siapa mau melihat harus ke Belanda ________________________________ From: ati gustiati To: [email protected] Cc: [email protected] Sent: Monday, October 4, 2010 6:07:59 Subject: Re: [RumahKita] GERAKAN MELAWAN LUPA Ini moment paling penting pak Djok, berpeluang membuktikan dokumentasi masa pembuangan kepada publik, kalau saya melihatnya saya paling bisa mewek aja....saya tidak punya 338 | P a g e


kenangan apapun dari ayah saya, dulu ada kerangka rotan berbentuk seekor udang yg dibuat ayah dalam masa beliau dipenjara utk saya, entah kemana kenang2an itu pun hilang dalam masa perpindahan hidup saya yg tiada hentinya. Sejarah Indonesia masih seperti ribuan puzzles yg harus di sambung2 utk dijadikan sebuah gambar yg nyata, seperti ribuan titik yg harus di hubung2 kan agar menjadi untaian yg bisa di mengerti, tidak mudah utk mengerti kejujuran sejarah yg sebenarnya bila tak hidup didalam nya, kebohongan dan rekayasa pemerintah demikian rapihnya di pentaskan utk ditanamkan dibenak rakyat Indonesia, biarlah mereka generasi muda akan melihat dan menyaksikan sendiri sepak terjang dan kecurangan pemerintah kita, biarlah waktu yg akan memberikan jawaban yg selama ini masih samar2 dibenak rakyat ttg tragedy kehidupan yg nyata terjadi di thn '65. salam omie ________________________________ From: djoko sri moeljono <[email protected]> To: Rumah Kita Bersama Cc: [email protected]; widodo soewardo <[email protected]>; IWAMARDI Beberapa hari sebelum tanggal 30 September 2010 saya dapat kiriman sms dari seorang bernama Suroso yang berniat pinjam beberapa artefak (peninggalan) dari Buru. Kepada Suroso inilah saya pinjamakan bebe rapa lembar kartupos dan foto dan benda-benda tsb fipamerkan di Univ.Katholik Atmajaya,Univ.Indonesia Depok, Komnas HAM dan rencananya terakhir di Pusat Perfilman Usmar Ismail jl.Rasuna Said Kuningan tanggal 04 Oktober depan. Saya menyempatkan diri menyaksikan pameran di Komnas HAM Kamis 30 September 2010. Beberapa kartupos yang saya terima selama di Buru dan dikirim oleh keluarga di Malang di pamerkan dalam bentuk foto copy diperbesar agar jelas. Juga foto-foto diperbesar. Dan pada saat saya hadir ke Komnas HAM tema peringatan Tragedi 30 September yang dipilih Gerakan Melawan Lupa adalah : Generasi Muda membahas masa lalu. Hadir beberapa mantan tapol yang umumnya sudah sepuh,termasuk ibu-ibu. Dalam pertemuan dengan generasi muda yang terdiri dari anak-anak sekolah SMA kelas 2 dan 3,jelas sekali terasa bahwa mereka tidak tahu apa itu peristiwa G-30-S dan masih ada siswa yang bertanya : benar tidak pak kalau dulu Gerwani menyiksa jendral? Saya hanya bisa bilang : jendral yang ditembak dirumah, kalau dibawa ke Lubang Buaya berarti sudah meninggal (memang tidak semua ditembak di rumah). Masuk akal tidak : Gerwani menyiksa jenazah? Kalau jendral masih hidup disiksa je las logis,tetapi jenazah? Semua itu bohong besar,dusta besar yang sengaja disebarluaskan agar rakyat marah Karena itu pembunuhan besar-besaran di Jawa Tengah,Jawa Timur dan Bali didasar balas dendam : satu jendral harus ditebus sekian ribu anggota PKI atau orang komunis. Generasi muda harus melek,harus tahu bahwa mereka dibohongi selama 32 tahun. Mereka menanyakan apa kerja kami di Buru? Apakah disediakan rumah oleh pemerintah? Setelah bebas dari Buru apakah ada tekanan dari pemerintah (mereka melihat KTP yang diberi tanda ET- ex tapol). 339 | P a g e


Gerakan melawan lupa memang hanya bisa menjangkau sasaran terbatas,tetapi paling tidak mengingatkan masyarakat bahwa bangsa Indonesia dibodohi pemerintahnya sendiri selama 32 tahun. Anak-anak muda SMA mengajukan banyak sekali pertanyaan dan karena saya tidak bisa menjawab pada haritu karena ditunggu pekerjaan di kantor,saya tinggalkan alamat email atau mereka boleh bertanya lewat facebook Pesan saya pada mereka : belajar,belajar dan belajar. Baca,baca dan baca! Jadilah warga Indonesia generasi baru yang tahu sejarah bangsanya dengan benar karena ada kurun waktu yang gelap,hitam Pengumpulan Data ditutup tanggal 04.10.2010 jam 18:00 sore

Cyntha Wirantaprawira

340 | P a g e

1 P a g e. Pelurusan Sejarah Indonesia 2010

Recommend Documents