PENDAHULUAN. A. Kronologi (Sejarah) Pembentukan. B. Dasar Hukum Pembentukan. 1 P a g e. Profil

Profil Kantor Pelayanan Perizinan Kota Mojokerto

PENDAHULUAN A. Kronologi (Sejarah) Pembentukan Pemerintah Kota Mojokerto berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik sebagai upaya perwujudan esensi otonomi daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai wadah koordinasi pola pelayanan terpadu antar instansi dalam memberikan pelayanan di satu tempat/lokasi sesuai dengan batas kewenangan masing-masing instansi. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Kegiatan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Dengan adanya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

diharapkan

dapat

membantu

investor/dunia

usaha/masyarakat

untuk

mendapatkan informasi mengenai pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam memperoleh legalitas izinnya di Kota Mojokerto. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto, sedangkan Tupoksinya dijabarkan dalam Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto.

B. Dasar Hukum Pembentukan Keharusan untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu di Indonesia, sebagaimana juga di Kota Mojokerto, tidak lain adalah merupakan konsekuensi dari diberlakukannya kebijakan-kebijakan sebagai berikut: 1.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

2.

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

3.

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4.

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

1|Page


6.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Itensif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

9.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010; 11. Keputusan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

:

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 12. Keputusan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

:

25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeka Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; 13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 26/KEP/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadi di Daerah; 17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik; 19. Peraturan Bersama Mendagri, Menkumham, Mendag, Menakertrans,dan Kepala BKPM

Nomor

:

69,M.HH-08.AH.01.01.2009,

60/M-DAG/PER/12/2009,

PER.30/MEN/XII/2009, 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;

2|Page


20. Surat Edaran Bersama Mendagri, Menpan & RB dan Kepala BKPM Nomor : 570/3727A/Sj, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, Nomor : 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah; 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Daerah; 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi jawa Timur; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Pembangunan Daerah dan Lemabga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur; 24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur; 25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur; 26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu; 27. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/81/KPTS/013/2012 tentang Tim Pembina Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012; 28. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto; 29. Peraturan Walikota Nomor 26 tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto.

C. Maksud dan Tujuan Maksud diselenggarakannya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto adalah sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, dan efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan. Sedangkan tujuan penyelenggaraan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto adalah untuk membantu Kota Mojokerto dalam meningkatkan investasi sehingga tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik.

3|Page


PROFIL KPPT KOTA MOJOKERTO A. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto dipimpin oleh seorang Kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, Seksi Pemrosesan Perizinan, Tim Teknis dari SKPD terkait, dan Kelompok Jabatan fungsional, Pelayanan Perizinan dan Kepala Seksi Pelayanan Non Perizinan. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto tersaji dalam bagan sebagai berikut:

KEPALA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

SEKSI PEMROSESAN PERIZINAN

TIM TEKNIS

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Sumber: Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 26 Tahun 2012

4|Page


Dalam proses menerbitkan izin, pejabat struktural yang ada dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan Perizinan terpadu (KPPT) Kota Mojokerto juga mengemban fungsi pengendalian perizinan, yakni sebagai berikut: 1. Kepala KPPT Kota Mojokerto antara lain :  Mempunyai kewenangan menandatangani Perizinan atas nama dan dengan pendelegasian dari Walikota;  Mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan. 2. Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada kepala dan seluruh unit kerja yang ada di dalam Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Seksi Admistrasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, mempunyai tugas:  Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan bidang Administrasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;  Menerima dan meneliti persyaratan permohonan serta mengecek kelengkapan adminstrasi dan persyaratan teknis sesuai aturan yang berlaku;  Melakukan pengolahan dan pemeriksaan data perizinan dan penanaman modal;  Melakukan pengkoordinasian pelayanan dan pemeriksaan;  Melakukan pengawasan terhadap pelayanan dan pemeriksaan;  Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan administrasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya;  Menerima dan meneliti persyaratan permohonan serta mengecek kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan aturan yang berlaku untuk kemudian diserahkan pada Seksi Pemrosesan. 4. Seksi Pemrosesan Perizinan, mempunyai tugas:  Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan bidang pemrosesan perizinan;

5|Page


 Menyiapkan data yang telah dikoreksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;  Melaksanakan pemrosesan data perizinan yang telah siap;  Melaksanakan koordinasi dengan tim teknis dalam rangka penyelesaian proses perizinan yang menjadi kewenangannya;  Melaksanakan pengawasan terhadap pemrosesan data perizinan;  Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pemrosesan perizinan;  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya. 5. Dalam susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdapat bagian organisasi yang tidak lazim terdapat pada SKPD lain yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Mojokerto, yaitu keberadaan Tim Teknis. Tim Teknis disini merupakan kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan pelayanan perizinan. Sedangkan tugas tim teknis adalah:  Melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan dan membuat berita acara pemeriksaan serta membuat analisis atau kajian sesuai bidangnya, jika diperlukan;  Memberikan rekomendasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk memberikan izin atau menolak;  Menandatangani Berita Acara, MoU, Siteplan dan dokumen atau kelengkapan dokumen perizinan lainnya dan bertindak atas nama Satuan Kerja Perangkat daerah yang diwakilinya;  Mengadakan monitoring dan evaluasi tentang perizinan yang diberikan.

B. Visi, Misi dan Moto Visi adalah pandangan jauh ke depan mengenai kondisi yang ingin dicapai. Dengan visi yang jelas akan dapat dirumuskan pedoman dan arahan yang jelas kemana suatu SKPD akan dibawa dan dikembangkan. Agar tidak menjadi mimpi yang tak terwujud, maka visi haruslah terukur agar dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaiannya. Dalam rangka menjabarkan dan melaksanakan visi Kota Mojokerto serta berdasarkan Tupoksi dan kewenangan yang dimiliki Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto, maka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Kota Mojokerto berlandaskan pada Visi:

“Terwujudnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas dan Profesional” 6|Page


Penjelasan mengenai Visi tersebut antara lain:

 Visi tersebut akan dicapai dengan cara mewujudkan kondisi pelayanan Perizinan yang diselenggarakan dengan proses yang cepat, murah dan transparan dalam satu pintu dan satu tempat.

 Disamping proses layanan yang berkualitas, unsur yang diprioritaskan adalah SDM pelayanan perizinan yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang

tugasnya

dan

Customer

Oriented

(berorientasi

pada

konsumen/masyarakat). Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk itu misi yang akan ditempuh dalam rangka mewujudkan visi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas 2. Mewujudkan SDM pelayanan perizinan yang profesional Sedangkan MOTTO dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto yaitu:

“ Melayani adalah Kewajiban ” C. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto No. 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto, sedangkan Tupoksinya dijabarkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto No. 26 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto. Tugas pokok Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan adiminstrasi di bidang Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Sedangkan fungsi adanya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto adalah: 7|Page


a. Penyusunan Program Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu b. Penyelenggaraan Perizinan c. Pelaksanaan Koordinasi proses Pelayanan Perizinan d. Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Perizinan e. Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Tupoksinya.

D. Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah komponen penting dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) seperti yang ada pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KTTP) Kota Mojokerto ini. Hal ini karena kualitas dan kuantitas SDM menjadi tolok ukur penyelenggaraan PTSP. Standar Nasional PTSP adalah kriteria minimal tentang sistem dan kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara PTSP. Oleh karena itu, SDM penyelenggara PTSP harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto didukung oleh aparatur pelayanan dengan jumlah personil sebanyak 12 orang sampai dengan Oktober 2014, dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto dengan rincian seperti dalam tabel berikut ini: Tabel 2.1 Personil Sumber Daya Manusia (SDM) di KPPT Kota Mojokerto Kedudukan Dalam Organisasi 1. 2. 3. 4.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 1.1. Kepala KPPT Sub Bagian Tata Usaha 2.1. Staf Pendukung Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan 3.1. Staf Pendukung Seksi Pemrosesan Perizinan 4.1. Staf Pendukung Jumlah

Laki-Laki

Komposisi Pegawai Perempuan

Jumlah

1 2 1 2 6

1 3 1 1 6

1 1 3 1 2 1 3 12

Sumber: KPPT Kota Mojokerto, 2015

1.

Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan Dari komposisi pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto yang keseluruhan berjumlah 12 orang, dan semuanya telah berstatus PNS, secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

8|Page


Kota Mojokerto menurut status, pangkat dan golongan antara lain dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Status Kepegawaian / Pangkat A.

B.

Gol. / Ruang

Kepala

1

Unit Kerja di Lingkungan KPPT Sub Bag. Sie. Adm. Sie. Pemrosesan TU Pelayanan Perzinan Perizinan

Total

PNS 1. 2. 3. 4.

Pembina Tk. I Pembina Penata Tk. I Penata

IV / b IV / a III / d III / c

5. 6. 7. 8.

Penata Muda Tk. I Penata Muda Pengatur Tk. I Pengatur

III / b III / a II / d II / c

9. Pengatur Muda Tk. I 10. Pengatur Muda

II / b II / a

11. Juru Tk. I 12. Juru

I/d I/c

13. Juru Muda Tk. I 14. Juru Muda Honorer Daerah

I/b I/a

Jumlah

1 1

1

2 1 1

1 1 1

1

1

4

3

1 1 2 2 2 2 1 1

4

12


2.

Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Berdasarkan klasifikasi pegawai menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka struktur pegawai di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto terdiri dari:  4 orang, berpendidikan S2;  4 orang, berpendidikan S1;  1 orang, berpendidikan Diploma;  3 orang, berpendidikan SLTA / Sederajat Gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto menurut latar pendidikan yang ditamatkan akan dirinci pada tabel berikut:

9|Page


Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Latar Pendidikan yang Ditamatkan Unit Kerja di Lingkungan KPPT Pendidikan Terakhir

Kepala

Sub Bag. TU

Sie. Adm. Pelayanan Perizinan

Jumlah

Sie. Pemrosesan Perzinan

S-3

-

-

-

-

-

S-2

1

1

1

1

4

S-1

-

2

1

1

4

D3

-

-

-

1

1

SLTA / Sederajat

-

1

1

1

3

SLTP / Sederajat

-

-

-

-

0

Jumlah

1

4

3

4

12


3.

PEMBIAYAAN SKPD Berikut ini Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2015 pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto sebagai berikut: Tabel 2.4 Realisasi Anggaran program dan Kegiatan TA.2015 KPPT Kota Mojokerto

No

Nama Program / Kegiatan

1

2

1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran Jasa Surat Menyurat Jasa Komunikasi Sb. Daya Air dan Listrik Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Bermotor Jasa Administrasi Keuangan Jasa Kebersihan Kantor Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ATK Barang Cetakan dan Penggandaan Komponen Instalasi Listrik Bhn Bacaan dan Peraturan Perundangan Bhn Logistik Kantor Makanan dan Minuman Rakor dan Konsultasi Dalam Daerah-Daerah Rakor dan Konsultasi Luar Daerah

2

Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengk. Gedung Kantor

10 | P a g e

Target Kinerja (Rp) 3

Realisasi Kerja (Rp)

(%)

4

5

864.513.300

794.178.201

91,86

55.080.000

47.511.000

86,26

102.000.000

58.237.600

57,1

54.060.000

54.026.501

99,94

84.000.000

81.880.000

97,48

54.000.000

54.000.000

100

62.000.000

61.940.000

99,9

79.217.250

79.215.700

100

129.140.500

129.028.350

99,91

20.048.050

20.048.050

100

15.000.000

15.000.000

100

22.595.500

22.595.500

100

95.412.000

78.853.500

82,65

16.960.000

16.960.000

100

75.000.000

74.882.000

99,84

480.620.850

447.268.700

93,06

33.500.000

29.500.000

88,06

Profil Kantor Pelayanan Perizinan Kota Mojokerto Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan mebelair Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin mebelair Pemeliharaan keamanan rumah jabatan/dinas 3

Program Peningkatan Disipilin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4

Pendidikan dan pelatihan Formal Peningkatan dan keterampilan profesionalisme Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peny. LAKIP SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

5

6

Penyusunan IKM Pelaksanaan internal secara berkala 7

Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan dokumen renja dan RKA

8

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Peny. Sist Informasi Terhadap Layanan Publik Peny. Sosialisasi dan promosi publik

9

Pengembangan Data/Informasi

10

Penyusunan Profil Daerah Program penataan Peraturan Perundang Undangan Penyusunan Rancangan Kerja Rancangan Peraturan Perundang Undangan

217.598.000

200.877.700

92,32

11.622.850

0

0

75.000.000

74.033.000

98,71

5.000.000

5.000.000

100

137.900.000

137.858.000

99,97

21.350.000

19.250.000

90,16

21.350.000

19.250.000

90,16

243.148.800

224.618.650

92,37

64.117.350

53.305.600

83,14

179.031.450

171.313.050

95,69

6.171.750

6.171.750

100

6.171.750

6.171.750

100

284.429.300

257.607.450

90,56

61.841.900

60.880.050

98,44

222.587.400

196.727.400

88,38

7.128.900

4.528.900

63,53

7.128.900

4.528.900

63,53

398.869.600

382.216.200

95,8

289.854.700

286.809.200

98,95

109.014.900

95.407.000

87,52

5.938.050

5.938.050

100

5.938.050

5.938.050

100

140.025.100

138.205.000

98,7

140.025.100

138.205.000

98,7

Realisasi Anggaran program dan Kegiatan Tahun 2015 pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebesar Rp 2.279.982.401,- atau 92,97% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 2.452.195.650,- . Secara umum realisasi anggaran hampir memenuhi jumlah anggaran atau sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

E. Kondisi Sarana dan Prasarana Sebagai SKPD yang baru terbentuk awal tahun 2009, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto sudah memiliki inventaris perlengkapan kantor yang cukup memadai dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Adapun perlengkapan kantor yang telah

11 | P a g e


dimiliki Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut: Tabel 2.5 Daftar Perlengkapan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto No 1.

2.

Nama Barang Alat-Alat Besar  Portable Water Pump

Alat-Alat Angkutan  Avansa Veloz  Staion Wagon  Sepeda Motor

Jumlah 1

1 1 2

3.

Alat Bengkel dan Alat Ukur  Peralatan Las Karbit

1

4.

Alat Pertanian  Lemari Penyimpanan

2

5.

Alat Kantor dan Rumah Tangga  Mesin Keltik Manual Portable (11-13)

2

Rp

400,000.00

Rp Rp Rp

189,000,000.00 115,000,000.00 29,900,000.00

Rp

9,875,000.00

Rp

10,200,000.00

Rp

5,500,000.00

Mesin Calculator

10

Rp

1,000,000.00

Mesin Fotocopy dengan kertas double folio

1

Rp

15,900,000.00



Lemari Besi

1

Rp

35,965,000.00



Filling Besi / Metal

17

Rp

33,400,000.00

Brand Kas

3

Rp

19,400,000.00

Lemari Kaca

3

Rp

13,158,000.00



Papan Visuil

13

Rp

19,318,000.00



Alat Penghancur Kertas

1

Rp

3,350,000.00

Papan Nama Instansi

1

Rp

10,000,000.00

Genset

1

Rp

39,000,000.00



Rak Kayu

1

Rp

1,996,000.00



Kursi Besi / Metal

4

Rp

6,000,000.00

Meja Rapat

1

Rp

1,975,000.00

Meja Tulis

18

Rp

27,000,000.00



Meja Receptionist

1

Rp

1,500,000.00



Kursi Rapat

10

Rp

5,935,000.00

Kursi Tamu

2

Rp

24,900,000,00

Kursi Biasa

2

Rp

1,000,000.00



Sofa

1

Rp

7,989,000.00



Ratto

6

Rp

12,000,000.00



Kursi Kerja

10

Rp

14,950,000.00

Gordyn

1

Rp

18,575,000.00

 

 

 

 

 



12 | P a g e

Nilai (Rp)

Profil Kantor Pelayanan Perizinan Kota Mojokerto 

Jam Elektronik

1

Rp

500,000.00



Lemari Es

3

Rp

6,913,000.00



AC Split

9

Rp

38,475,000.00

Kipas Angin

4

Rp

1,800,000.00



Televisi

4

Rp

14,370,000.00



Wireless

1

Rp

3,000,000.00

Unit Power Supply

4

Rp

20,000,000.00

Tiang Bendera

1

Rp

3,000,000.00



Dispenser

2

Rp

2,385,000.00



Handy Cam

1

Rp

7,500,000.00

Alat Pemadam Portable

1

Rp

2,950,000.00

PC Unit / Komputer PC

13

Rp

110,500,000.00



Lap Top

3

Rp

44,995,000.00



Note Book

8

Rp

119,550,000.00



Printer

19

Rp

27,807,000.00

Monitor

5

Rp

9,700,000.00



Printer

8

Rp

14,450,000.00



Scanner

1

Rp

14,950,000.00

UPS

10

Rp



 

 





Nama Barang

No

5,800,000.00 Nilai (Rp)

Router

1

Rp



Hub

1

Rp

600,000.00



Peralatan Jaringan Lain-Lain

3

Rp

118,800,000.00



Meja Kerja Pejabat Eselon III

2

Rp

6,900,000.00

Kursi Kerja Pejabat Eselon III

2

Rp

3,890,000.00



Kursi Kerja Pejabat Eselon IV

3

Rp

7,500,000.00



Kursi Kerja Pegawai Non Struktural

28

Rp

13,600,000.00



Kuris Rapat Pejabat Eselon III

10

Rp

6,000.000.00





6.

Jumlah

Alat Kantor dan rumah Tangga  Camera + Attachment

1

1,000,000.00

Rp

7,700,000.00



Proyektor + Attachment

1

Rp

18,678,000.00



Professional Sound System

1

Rp

27,500,000.00

Pesawat Telepon

3

Rp

3,000,000.00

Wireless Amplifier

1

Rp

9,250,000.00

 


Kondisi dan visualisasi sarana prasarana yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan terpaadu (KPPT) Kot aMojokerto ini dapat dilihat pada gambar berikut:

13 | P a g e


Gambar 2.2 Ruang Pengajuan Perizinan

Gambar 2.3 Ruang Tunggu Pengajuan Perizinan

Gambar 2.3

Gambar 2.4

Ruang Tunggu Pengajuan Perizinan

Ruang Tunggu Pengajuan Perizinan

Gambar 2.5

Gambar 2.6

Ruang Administrasi dan Staff

Ruang Tunggu Tambahan Pengajuan Perizinan

14 | P a g e


Gambar 2.7

Gambar 2.8



Gambar 2.9 Ruang Rapat

Gambar 2.10 Ruang Administrasi dan Staff

Gambar 2.11 Almari Berkas

15 | P a g e

Gambar 2.12 Brand Kas


Gambar 2.13 Lemari Berkas

Gambar 2.14 Brand Kas

Gambar 2.15

Gambar 2.16

Papan Nama macam-macam Perizinan

Papan Nama KPPT Kota Mojokerto

Gambar 2.17 Tempat Parkir Sepeda Motor

16 | P a g e

Gambar 2.18 Tempat Parkir Mobil


F. Standart Pelayanan Publik dan sistem manajemen mutu ( ISO 9001 : 2008 ) 1. SOP MR 1 Pengendaalian Dokumen A. Penerbitan dokumen baru Pelaksana No 1

2

3

4

5

Uraian

Pemilik Proses

MR

Kepala Kantor

Baku Mutu Sekretariat ISO

Kelengkapan

Pemilik proses melakukan identifikasi kebutuhan untuk menetapkan dokumentasi yang diperlukan dalam sistem manajemen

Tupoksi, realisasi pelayanan

MR melakukan koordinasi penyusunan dokumen sistem

Tupoksi

proses

Pemilik Proses Melakukan penyusunan dokumen sistem Pemilik proses melakukan verifikasi dokumen dan memberikan paraf pada lembar pengesahan Menyampaikan ke Kepala Kantor Kepala Kantor melakukan pengesahan dokumen system dan menurunkan ke Sekretariat ISO Sekretariat ISO mengelola dokumen: Membuat daftar induk dokumen Untuk formulir didaftar dalam Daftar Formulir Membubuhi stempel ”MASTER” Menggandakan dokumen sesuai matriks distribusi dokumen Menyimpan dokumen induk

17 | P a g e

Waktu

KET Output

-

Rencana dokumen

1 bulan

Perencanaan dokumen

10 hari

Dokumen sistem

Dokumen sistem

Dokumen sistem

1 hari

Dokumen sistem disahkan

-

5 hari

Dokumen siap distribusi

-

Daftar induk dokumen Daftar formulir Matriks distribusi dokumen

Sesuai Kewenangan pengesahan dokumen


B. Distribusi Dokumen Pelaksana No

KET Sekretariat ISO

1

-

-

2

-

3

Baku Mutu

Uraian Sekretariat ISO menggandakan dokumen induk yang telah dibubuhi stempel ”MASTER” sesuai kebutuhan dalam matriks distribusi dokumen. Dokumen yang telah digandakan diberi stempel ”COPY No : ” kemudian diberi nomor salinan sesuai Matriks Distribusi Dokumen Mendistribusikan dokumen dengan formulir distribusi dokumen Menerima dokumen dari yang telah digandakan dan menandatangani Formulir Penyerahan Dokumen Mengimplementaskan dokumen

Sekretariat ISO menyimpan formulir distribusi dokumen

18 | P a g e

Unit Tekait

Kelengkapan

Waktu

Output

- Matriks Distribusi Dokumen - formulir distribusi dokumen

3 hari

Dokumen terdistribusi

formulir distribusi dokumen

1 hari

Menerima dokumen sistem

formulir distribusi dokumen

-

distribusi dokumen disimpan

1

2

3


C. Dokumen untuk pihak eksternal Pelaksana NO

Uraian Pihak Eksternal

MR


KET Kelengkapan

Waktu -

1

Pihak eksternal mengajukan permintaan copy dokumen

2

MR menelaah permintaan dokumen dan persetujuan pemberian dokumen

3

Sekretariat ISO :

4

-

Menggandakan sesuai kebutuhan

-

Memberi stempel ”UNTUK EKSTERNAL” pada dokumen yang disampaikan

-

Mencatat penyerahan dokumen pada Penyerahan dokumen untuk eksternal

Pihak eksternal dokumen

19 | P a g e

dokumen

menerima

T

SETUJU

Y

Output Permintaan dokumen

Permintaan dokumen

1 jam

Persetujuan permintaan dok

Penyerahan dokumen untuk eksternal

3 jam

Dokumen diserahkan ke pemohon

Copy dokumen

30 menit

Mendapatkan dokumen

Bila terjadi revisi terhadap dokumen tersebut, maka tidak dilakukan penarikan dan pendistribusian ulang dokumen revisi terbaru


D. Revisi Dokumen Pelaksana No

Uraian Pegawai

MR

Pemilik Proses


KET Kelengkapan

1

Semua pegawai dapat mengajukan usulan perubahan dokumen untuk meningkatkan efektifitas dengan Permintaan Perubahan Dokumen

Permintaan Perubahan Dokumen

2

MR mengkoordinasikan usulan perubahan dokumen dengan fungsi terkait


3

4

5

Pemilik proses Meninjau usulan perubahan dokumen Melakukan perubahan dokumen Sekretariat ISO mengelola dokumen revisi: Memberi no. revisi dan tanggal dok. Memperbarui Daftar Dokumen Induk Memberi stempel ”MASTER” pada dokumen hasil revisi Mencatat poin perubahan dalam riwayat perubahan dokumen. Untuk revisi Formulir, catatan perubahan tersimpan di Sekretariat ISO dengan form riwayat perubahan formulir Menggandakan dan mendistribusikan sesuai Matriks Distribusian Dokumen Sekretariat ISO mengelola dokumen kadaluarsa : Menarik dokumen COPY yang telah kadaluarsa dan dilakukan tindakan tertentu (dicacah/dibakar) untuk menjaga penggunaan yang tidak disengaja Master dokumen induk yang kadaluarsa distempel “KADALUARSA” warna merah dan disimpan oleh Sekretariat ISO sampai dengan 5 (lima) revisi terakhir

20 | P a g e

Waktu 1 hari

1 hari

Output Permintaan Perubahan Dokumen diterima Koordinasi dengan fungsi terkait


1 hari

Revisi dokumen

- Daftar Dokumen Induk - Riwayat Perubahan Dokumen - Lembar distribusi dokumen

2 hari

Revisi dokumen

Dokumen lama

1 hari

Perlakuan terhadap dokumen yang direvisi

Bila nomor revisi sampai 10, maka dokumen diterbitkan kembali ke revisi 00.


2. AUDIT INTERNAL A.

Perencanaan Audit Pelaksana

NO

Baku Mutu

Uraian

KET MR

Kepala Kantor

Kelengkapan

Waktu

Output

1

MR menyusun program audit tahunan yang yang tertuang dalam program Audit dengan meminta persetujuan Kepala Kantor

Program Audit

1 hari

Program Audit

2

Kepala Kantor memberi persetujuan atas program Audit yang diajukan oleh MR

Program Audit

30 menit

Program Audit disahkan

3

Apabila terdapat suatu kepentingan yang menghendaki dilakukannya Audit di luar jadwal yang telah direncanakan harus mendapat persetujuan dari Kepala Kantor

Program Audit

-

Program Audit Badan

21 | P a g e


B.

Persiapan Audit Pelaksana

NO

Uraian

Kepala Kantor

Ketua Tim Auditor

Baku Mutu Ket Auditor

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Berdasarkan program Audit yang telah ditetapkan, selanjutnya Kepala Kantor menerbitkan Surat Keputusan Tim Auditor Internal untuk melaksanakan kegiatan audit internal

Program audit

1 hari

Surat Keputusan / Surat Tugas Audit Internal

2

Ketua Tim Auditor menyusun rencana pelaksanaan Audit Internal dengan meminta persetujuan MR kemudian

Surat tugas auditor internal, ruang lingkup penerapan sistem

1 hari

Rencana Audit Internal

Rencana Audit Internal disahkan oleh Kepala Kantor

Rencana Audit Internal Checklist audit Temuan Audit

1 hari

- Rencana Audit Internal - Checklist audit - Temuan Audit

Auditor dapat mempelajari dokumen acuan kerja bidang yang akan diaudit

mendistribusikan rencana pelaksanaan audit kepada auditor dan auditee 3

Terkait implementasi audit, maka auditor memepersiapkan dengan lembar audit check list dan form temuan audit

22 | P a g e

-


C.

Pelaksanaan dan Pelaporan Audit Pelaksana

No

Uraian

Ketua Tim Auditor

Baku Mutu KET

Auditor

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Ketua Tim Auditor mengundang Manajemen, MR, auditor dan auditee untuk acara rapat pembukaan audit internal.

Undangan

30 menit

Daftar Hadir rapat

2

Melakukan rapat pembukaan dengan menyampaikan hal sbb : 1. Memperkenalkan anggota tim audit 2. Menjelaskan lingkup, tujuan, dan rencana audit 3. Menjelaskan metode dalam audit 4. Menginformasikan waktu rapat penutupan 5. Menjelaskan rincian audit yang dirasa belum jelas Selesai rapat pembukaan, Auditor melakukan kegiatan audit sesuai jadwal yang telah ditetapkan dilokasi audit Auditor mencatat kegiatan audit pada checklist audit dan apabila ada temuan maka dituangkan pada lembar temuan audit

Rencana audit (jadwal audit) Lingkup audit

1 jam

Daftar Hadir rapat

Rencana audit (jadwal audit) Lingkup audit - Checklist Audit - temuan audit

2 hari

Kegiatan audit dilaksanakan

Lokasi sesuai jadwal

2 jam

- Checklist Audit - Lembar temuan audit

Auditee menandatangani temuan audit

Ketua Tim Aduitor melakukan rapat penutupan dengan menjelaskan hasil temuan audit (ketidaksesuaian dan saran perbaikan), membuka forum tanya jawab dengan auditee, menyepakati temuan audit, menyerahkan laporan audit internal kepada MR

- Checklist Audit - Temuan audit

2 jam

- Daftar Hadir - Laporan Audit internal

3

4

5

23 | P a g e


D.

Kegiatan Setelah Audit Internal Pelaksana

No

URAIAN MR

1.

MR menentukan dan mendistribusikan temuan ke penanggung jawab penyelesaian temuan audit

2.

Auditee - Melakukan analisa mencari penyebab temuan - Menetapkan koreksi, tindakan korektif dan tanggal penyelesaian tindakan korektif - Menyampaikan ke Sekretariat ISO

3.

Sekretariat ISO mencatat temuan dalam Log Status Audit Internal

4.

Aditee melaksanakan tindakan korektif

5.

MR memonitor pelaksanaan tindakan korektif, menugaskan auditor untuk melakukan verifikasi pelaksanaan tindakan korektif sesuai tanggal yang direncanakan

6.

7.

Auditor/yang berkompetensi sebagai auditor melaksanakan verifikasi terhadap penyelesaian tindakan koreksi

Auditee menentukan tanggal & tindakan koreksi ulang

24 | P a g e

Auditor

Auditee

Baku Mutu Sekretasi s ISO

KET Kelengkapan

Waktu

Output

Temuan Audit

1 hari

Temuan Audit terdistribusi

Temuan Audit

2 hari

Temuan audit terisi tindak lanjut

Temuan Audit

1 hari

Log Status Audit Internal

Temuan Audit

-

Temuan ditindaklanjut i

Temuan Audit

-

Temuan termonitoring

Temuan Audit

1 hari

Verifikasi temuan

Temuan Audit

1 hari

Temuan Audit


Y

T

Sesuai target penyelesaian


Pelaksana No

URAIAN MR

8.

Auditor / Personil yang berkompetensi sebagai auditor menetapakan status temuan sudah selesai

9.

Sekretariat ISO melakukan Update Log Status Audit Internal dan memelihara arsip audit

25 | P a g e

Auditor

Auditee

Baku Mutu Sekretasi s ISO

KET Kelengkapan

Waktu

Output

Temuan AMI

1 hari

Verifikasi temuan


-

Rekaman audit

Memberi komentar di verifikasi


3. PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN Pelaksana NO

Uraian

Petugas Survey

Pelanggan

Sekretariat ISO

Baku Mutu Ket MR

Unit Kerja

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Menyebarkan kuesioner pada pelanggan yang mendapatkan pelayanan kepada pelanggan

Kuisioner, ballpoint

15 menit

Kuisioner diterima plg

2

Mengisi kuesioner pengukuran kepuasan pelanggan yang telah disebarkan serta menyerahkan ke Petugas Survey

Kuisioner, ballpoint

30 menit

Kuisioner terisi

3

Menyerahkan kuisioner yang terkumpul ke Sekretariat ISO

Kuisioner

1 jam

Kuisioner terkumpul

4

Mengolah kuesioner kepuasan pelanggan yang telah terkumpul dan menyajikan data kepuasan pelanggan pada MR serta melakukan pengarsipan kuesioner & data olahan kepuasan pelanggan

Kuisioner, komputer

2 hari

Hasil analisa kepuasan pelanggan

5

Mempelajari hasil kepuasan pelanggan dan jika ada permasalahan maka membahas data hasil pengolahan pengukuran kepuasan pelanggan dengan pihak-pihak terkait dengan permintaan tindakan perbaikan

Laporan indeks kepuasan pelanggan

1 hari

-Laporan

6

Melakukan tindakan perbaikan atau tindakan pencegahan sesuai permasalahan

Tindakan perbaikan

-

Tindakan perbaikan

7

Memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait

Form tindakan koreksi

-

Hasil monitoring

26 | P a g e

-Form permintaan tindakan koreksi


4. PENGENDALIAN PELAYANAN TIDAK SESUAI Pelaksana NO

Baku Mutu

Uraian

Ket Internal /Eksternal

Sekretariat ISO

MR

Unit Kerja

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Pihak internal maupun eksternal dapat melakukan menemukan terhadap pelayanan tidak sesuai. Laporan Pelayanan Tidak Sesuai tersebut disampaikan ke Sekretariat ISO

Temuan

-

Laporan diterima

2

Sekretariat ISO mencatat laporan pelayanan tidak sesuai menggunakan formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan dan mencatat pada Log Status Tindakan Koreksi/Pencegahan.

Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan

30 menit


3

MR menganalisis dan mendiskusikan permintaan tindakan koreksi dengan unit terkait


1 jam


4

Unit terkait melakukan analisa penyebab masalah dan merencanakan tindakan koreksi yang dicatat pada Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan


1 hari

Rencana tindakan koreksi

5

Unit terkait melakukan tindakan koreksi sesuai akar masalah


-

Tindakan koreksi

6

MR melakukan verifikasi tindakan dengan memberikan catatan pada formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan

Tindakan koreksi

2 jam

Tindakan koreksi

7

Sekretariat ISO mengarsip hasil tindakan koreksi

Tindakan koreksi

30 menit

Log status tindakan koreksi /pencegahan

27 | P a g e


5. TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN Pelaksana NO

Uraian Pegawai

Sekretariat ISO

Baku Mutu Ket

MR

Unit Kerja

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Semua Pegawai dapat menyampaikan permintaan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap permasalahan dan potensi permasalahan yang ditemukan

Temuan

-

Laporan diterima

2

Menerima laporan permintaan tindakan koreksi dan pencegahan pada formulir Permintaan Tindakan Perbaikan / Pencegahan (PTPP)


30 menit


3

Mempelajari laporan tindakan koreksi/pencegahan, melakukan koordinasi dengan bagian / pihak terkait untuk menetapkan penanggung jawab pelaksana tindakan koreksi / pencegahan.


1 jam


4

Unit terkait melakukan analisa penyebab masalah dan merencanakan tindakan koreksi yang dicatat pada Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan


1 hari


5

Unit terkait melakukan tindakan koreksi sesuai akar masalah


-

Tindakan koreksi

6

MR melakukan verifikasi tindakan dengan memberikan catatan pada formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan

Tindakan koreksi

2 jam

Tindakan koreksi

7

Sekretariat ISO mengarsip log permintaan tindakan koreksi dan pencegahan dan hasil tindakan koreksi

Tindakan koreksi

30 menit

Log status PTPP

28 | P a g e


6. RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN Pelaksana NO

Uraian MR

Kepala Kantor

Sekretariat ISO

Baku Mutu Unit Kerja

Ket Waktu

Output

Jadwal

30 menit

Jadwal pelaksanaan RTM


30 menit


MR mengundang peserta tinjauan manajemen al : Kabid dan pihak berkepentingan, serta menyiapkan bahan dan materi untuk agenda tinjauan manajemen Pelaksanaan RTM dipimpin oleh Kepala Kantor, maka dibahas seluruh agenda RTM dalam konteks keefektifan penerapan Sistem Manajemen Mutu. Sekretariat ISO - Menghimpun serta mendokumentasikan hasil RTM dalam Notulen RTM - Membagikan Notulen RTM serta Rincian Tindak Lanjut RTM untuk ditindaklanjuti apabila ada masalah yang harus diselesaikan

Undangan, daftar hadir

1 hari

Undangan tersampaikan

Data, LCD, Notulensi

1 hari

Notulen RTM, Kebijakan Kepala Kantor

Notulen RTM

3 jam

Notulen RTM

6

Unit kerja melakukan tindak lanjut hasil RTM

Tindak lanjut

-

Tindak lanjut

7

Memantau penyelesaian tindak lanjut RTM oleh masing-masing penanggungjawab permasalahan

Notulen RTM

-

Notulen RTM

8

Sekretariat ISO mengarsip hasil tindakan koreksi dari tinjauan manajemen

Notulen RTM

30 menit

Notulen RTM di upadte

1

2

3

4

5

Menyampaikan jadwal pelaksanaan Tinjauan Manajemen kepada Kepala Kantor Menetapkan manajemen

29 | P a g e

waktu

pelaksanaan

tinjauan

Kelengkapan

Output RTM meliputi: - Perbaikan Efektifitas Sistem - Perbaikan Persyaratan pelanggan - Peningkatan Sumber daya yang diperlukan


7. PENGELOLAAN KELUHAN PELANGGAN Pelaksana NO

Uraian Pelanggan

Sekretariat ISO

Baku Mutu Ket MR

Unit Kerja

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Pelanggan menyampaikan keluhan, dapat melalui : surat, lesan, kotak saran, dll

Keluhan

-

Keluhan diterima pgw

2

Sekretariat ISO mencatat keluhan/complain pelanggan yang masuk ke pegawai pada Buku Keluhan Pelanggan dan menyampaikan ke MR.

Buku keluhan pelanggan

30 menit

Keluhan pelanggan terdata

3

MR mengkoordinasikan keluhan pelanggan ke unit terkait melalui form Permintaan Tindakan Perbaikan/ Pencegahan.

Permintaan tindakan koreksi

1 jam


4

Unit terkait melakukan analisa penyebab masalah dan tindak lanjut yang akan diambil dan menyampaikan kepada Sekretariat ISO.


1 hari


5

Melaksanakan tindakan perbaikan


-

Tindakan koreksi

6

MR memantau dan melakukan verifikasi terkait tindakan perbaikan/pencegahan yang diambil

Tindakan koreksi

7

Sekretariat ISO mengupdate Buku Keluhan Pelanggan dan menyimpan bukti tindakan perbaikan

Tindakan koreksi

30 | P a g e

Tindakan koreksi

30 menit

Bukti Tindakan koreksi


G. Ruang lingkup Pelayanan Kegiatan Sejak dibentuknya pada Tahun 2008, bagi perseorangan ataupun pelaku dunia usaha yang akan menanamkan modalnya dan berinvestasi dapat mengurus 35 jenis izin pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto. Seangkan mekanisme penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan 35 jenis Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu mealui satu pintu dan satu tempat. Adapun 35 jenis perizinan tersebut antara lain terdiri dari: 1)

Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

2)

Izin Gangguan (HO);

3)

Izin Trayek;

4)

Izin Usaha Industri;

5)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

6)

Izin Tanda Daftar Industri (TDI);

7)

Izin Tanda Daftar Gudang (TDG);

8)

Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

9)

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

10) Izin Reklame; 11) Izin Lokasi / Prinsip; 12) Izin Lapangan Tenis dan Bulu Tangkis; 13) Izin Lapangan Basket; 14) Izin Lapangan Sepak Bola dan Lapangan Terbuka; 15) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 16) Izin Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C; 17) Izin Operasional Optik; 18) Izin Galian Tanah Untuk Pemasangan Kabel / Pipa; 19) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); 20) Izin Usaha Rumah Makan, restoran dan Cafe; 21) Izin Usaha Biro Perjalanan (Travel); 22) Izin Usaha Penjualan dan atau Persewaan VCD; 23) Izin Usaha Persewaan Play Station; 24) Izin Usaha Hotel, Rumah Penginapan/Losmen atau Pondok Wisata;

31 | P a g e


25) Izin Pentas Seni Terbuka/Tertutup, Sirkus, Pameran dan Pasar Malam; 26)

Izin Pemakaian Panggung di Lokasi Jogging Track Mojokerto;

27) Izin Lapangan Olahraga Indoor; 28) Izin Usaha Penitipan Kendaraan dan Parkir khusus Insidentil; 29) Izin Usaha Penggilingan Padi; 30) Izin Usaha obat Hewan; 31) Izin Usaha Penjualan Sarana Pertanian (pupuk, obat, benih, dsb.); 32) Izin Usaha Penjualan Tanaman Hias/ Holtikultura; 33) Izin Operasional Pedagang Eceran/ Toko Obat; 34) Perizina Bengkel Umum dan atau Kendaraan Bermotor; 35) Izin Pemakain GOR dan Seni Mojopahit.

Namun semenjak Tahun 2012, dengan terbitnya peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto, KPPT Kota Mojokerto ini melayani berbagai izin yang terkait dengan investasi/ penanaman modal, antara lain meliputi 12 jenis perizinan berikut: 1.

Izin mendirikan Bangunan (IMB);

2.

Izin Gangguan (HO);

3.

Izin Trayek;

4.

Izin Reklame;

5.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

6.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

7.

Tanda Daftar Industri (TDI);

8.

Tanda Daftar Gudang (TDG);

9.

Izin Lokasi;

10. Izin Pemanfaatan Ruang (IPR); 11. Izin Penggunaan Lapangan/ Gedung; 12. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

Dan pada Tahun 2014, KPPT Mojokerto menambah daftar perizinan yang dapat dilayani antara lain: 13. Izin Pengeboran Air Tanah (SIPA); dan 14. Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

32 | P a g e


Dari hasil identifikasi dan wawancara di lapangan, ternyata selama ini KPPT Kota Mojokerto juga masih melayani jenis izin lain seperti halnya pada saat awal terbentuknya KPPT Kota Mojokerto di Tahun 2008 seperti yang sudah dijelaskan diatas.

H. Standart Pelayanan yang digunakan Standart Pelayanan yang digunakan di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto selain engacu pada Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2010 tentang Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Kota Mojokerto, juga mengacu pada beberapa dasar hukum sesuai dengan jenis izin yang akan diurus dengan persyaratan dokumen-dokumen wajib yang harus tersedia antara lain dijabarkan dalam tabel berikut ini: Tabel 2.6 Dasar Hukum dan Peraturan Perundangan yang Menjadi Dasar Standart Pelayanan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto No

Jenis Pelayanan

1.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

2.

Izin Gangguan (HO)

3.

Izin Trayek

4.

Izin Usaha Industri (IUI)

5. 6.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Industri (TDI)

7.

Tanda Daftar Gudang (TDG)

8. 9.

Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

10. 11.

Izin Reklame Izin Lokasi

12.

Izin Lapangan Tenis dan Bulu Tangkis

13.

Izin Lapangan Basket

14.

Izin Lapangan Sepak Bola dan Lapangan Terbuka

15.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

16.

Izin Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C

17.

Izin Operasional Optik

33 | P a g e

Dasar Hukum Standart Pelayanan Perda Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2002 tentang Restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perda Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2002 tentang Restribusi Izin Gangguan Perda Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2002 tentang Restribusi Izin Trayek Perda Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2002 tentang Restribusi Izin dalam Bidang Industri dan Perdagangan Perda Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2002 tentang Restribusi Izin dalam Bidang Industri dan Perdagangan Perda Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2002 tentang Restribusi Izin dalam Bidang Industri dan Perdagangan Perda Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2002 tentang Restribusi Izin dalam Bidang Industri dan Perdagangan Perda Kota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2002 tentang Restribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Perda Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Perda Kota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame Perda Kota Mojokerto Nomor 29 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 20002-2006 Perda Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2002 tentang Restribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Perda Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2002 tentang Restribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Perda Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2002 tentang Restribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Perda Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2002 tentang Restribusi Wajib Daftar Perusahaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol Perda Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2005 tentang Restribusi Izin

Profil Kantor Pelayanan Perizinan Kota Mojokerto Sarana Pelayanan Kesehatan 18. 19. 20.

Izin Galian Tanah untuk Pemasangan Kabel/ Pipa Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Izin Usaha Rumah Makan, Restoran dan Cafe

21.

Izin Usaha Biro Perjalanan (Travel)

22.

Izin Usaha Penjualan dan atau Persewaan VCD

23.

Izin Usaha Persewaan Play Station

24.

Izin Usaha Hotel, Rumah Penginapan/ Losmen atau Pondok Wisata

25.

Izin Pentas Seni Terbuka/ Tertutup, Sirkus, Pameran dan Pasar Malam

26.

Izin Pemakaian Panggung di Lokasi Jogging Track Mojokerto

27.

Izin Lapangan Olah Raga Indoor

28.

Izin Usaha Penitipan Kendaraan dan Parkir Khusus Insidentil

29.

Izin Usaha Penggilingan Padi

34 | P a g e

Perda Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2002 tentang Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/Per/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan  Perda Kota Mojokerto Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir  Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor :


30.

Izin Usaha Obat hewan

31.

Izin Usaha Penjualan sarana Pertanian (pupuk, obat, benih, dsb)

32.

Izin Usaha Penjualan Tanaman Hias/ Holtikultura

33.

Izin Operasional Pedagang Eceran/ Toko Obat

34.

Perizinan Bengkel Umum dan atau Kendaraan Bermotor

35.

Izin Pemakaian GOR dan Seni Mojopahit

188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan  Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 167/ KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat  Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 167/KAB/B.VIII/72 tentang Pedagang Obat Eceran  Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan  Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2002 tentang Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;  Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan GOR dan Seni Mojopahit Kota Mojokerto


I. Mekanisme/Sistem/Prsedur Perizinan Alurproses pelayanan perizinan yang dilakukan di KPPT Kota mojokerto sebenarnya tergantung dari jenis izin yang dilakukan. Namun, secara umum prosedur pelayanan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto mengacu pada Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2010, seperti yang terlihat pada gambar diagram alur berikut ini:

35 | P a g e


PERMOHONAN IZIN

SEKSI ADM. PELAYANAN

SEKSI PEMROSESAN

BENDAHARA

PERIZINAN

PERIZINAN

PENERIMAAN

Mencari Informasi

Isi Formulir Permohonan dan Persyaratan

Isi Formulir Permohonan dan Persyaratan

Pengembalian Formulir

tidak

Lengkap ?

tidak Surat Penolakan

ya

Pembahasan dan Pemeriksaan Lapangan

Sesuai?

Pencetakan dan Penandatanganan Izin Menyerahkan SKRD dan Membayar Retribusi

Menyerahkan SKRD

Bukti Pembayaran

Transaksi Pembayaran

Bukti Pembayaran Menerima Resi Pembayaran dan Menyerahkan Surat Izin SURAT IZIN

Gambar 2. 1 Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Perizinan Pada KPPT Kota Mojokerto Sumber: Profil Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto

36 | P a g e


J. Detail Pelayanan (Dasar Hukum, Persyaratan. Waktu penyelesaian dan Biaya Restribusi) NO

JENIS PELAYANAN

1 1

2 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

37 | P a g e

WAKTU PENYELESAIAN

BIAYA RESTRIBUSI

4

5

6

Mengisi formulir permohonan bermaterai @Rp6.000,2. Membuat surat pernyataan tentang: a. Pelanggaran terhadap garis sempadan pagar maupun sempadan bangunan (perda Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 1985) bermaterai Rp6.000,-. b. Ketertiban lingkungan bermaterai Rp6.000,-. c. Surat Keterangan dari Lurah dan Camat. d. Fotokopi bukti kepemilikan tanah. e. Gambar Bangunan. f. Perhitungan konsultasi (beton/baja) untuk bangunan bertingkat. g. Surat ijin tetangga untuk bangunan bertingkat. h. Untuk bangunan khusus (misal: tower, SPBU, Industri, RS?Klinik, komplek perumahan, dll) diperlukan ijin prinsip. 3. Fotokopi KTP pemohon/akte pendirian perusahaan i. Fotokopi semua persyaratan rangkap 2 (dua)

Maksimal 7 (tujuh) hari setelah menerima dokumen secara lengkap dan benar

DASAR HUKUM

PERSYARATAN

3 Perda Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2002 Tentang RestribusiIjin Mendirikan Bangunan (IMB)

1.

 



Luas Bangunan X Koefisien Bangunan X Harga Sauan Restribusi Keterangan: 1. Luas bangunan adalah luas bangunan yang menjadi obyek retribusi 2. Koefiesien bangunan adalah tinglat pembobotan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan dan jenis bangunan 3. Harga Satuan Retribusi adalah tarif retribusi yang telah ditetapkan sebesar Rp2.000,-/ijin Besarnya koefisien ditetapkan sebagai berikut: 1. Koefisien Luas Bangunan a. Bangunan dengan luas s/d 100m2 Koefisien 1,00 b. Bangunan dengan luas s/d 250m2 Koefisien 1,50 c. Bangunan dengan luas s/d 500m2 Koefisien 2,50 d. Bangunan dengan luas s/d 1000m2 Koefisien 3,50 e. Bangunan dengan luas s/d 2000m2 Koefisien 4,00 f. Bangunan dengan luas s/d 3000m2 Koefisien 4,50 g. Bangunan dengan luas ≥ 3000m2 Koefisien 5,00


2. Koefisien Tingkat Bangunan a. Bangunan satu lantai Koefisien 1,00 b. Bangunan dua lantai Koefisien 1,50 c. Bangunan tiga lantai Koefisien 2,50 d. Bangunan empat lantai Koefisien 3,00 e. Bangunan lima lantai Koefisien 4,00 3. Koefisien Guna Bangunan a. Bangunan Sosial Koefisien 0,50 b. Bangunan Perumahan Koefisien 1,00 c. Bangunan Fasilitas Umum Koefisien 1,00 d. Bangunan Pendidikan Koefisien 1,00 e. Bangunan Kelembagaan/ Kantor Koefisien 1,50 f. Bangunan Perdagangan dan Jasa Koefisien 2,00 g. Bangunan Industri Koefisien 2,00 h. Bangunan Khusus Koefisien 2,50 i. Bangunan Campuran Koefisien 2,75 j. Lain-lain Koefisien 3,00 4. Koefisien Jenis Bangunan a. Gedeg Koefisien 0,25 b. Semi Permanen Koefisien 0,50 c. Permanen Koefisien 1,00 Ijin Gangguan (HO) 2

Perda Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Gangguan

1.

2.

3.

38 | P a g e

Bagan alur proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku/penunjang dan alur pengolahan limbah Persetujuan tetangga/masyarakat yang berdekatan dan disahkan oleh lurah serta camat dengan radius 200 M Fotokopi bukti perolehan tanah

14 (empat belas) hari setelah menerima dokumen secara lengkap dan benar

     

Lingkungan Industri : Rp. 500,-/m2 Lingkungan Pertokoan : Rp. 600,-/m2 Lingkungan Pasar : Rp. 600,-/m2 Lingk. Permukiman : Rp. 700,-/m2 Lingk. Pergudangan : Rp. 800,-/m2 Lingkungan Soasial : Rp. 900,-/m2


3

Ijin Trayek

Perda Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Trayek

4

Ijin Usaha Industri (IUI)

Perda Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Dalam Bidang Industri dan Perdagangan

(sertifikat, akta jual beli, sewa, kontrak, dll) 4. Fotokopi semua persyaratan rangkap 2 (dua) 5. Surat kuasa bagi pengurusan ijin yang tidak diurus sendiri  Permohonan Ganti Nama: 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai @Rp6.000,2. Fotokopi KTP Pemohon 3. Fotokopi IMB 4. Asli dan fotokopi ijin gangguan beserta gambar 5. Asli dan fotokopi pendaftaran ulang terakhir beserta gambar 6. Akta pendirian dan perubahan bagi perusahaan yang berbadan hukum 7. Bukti kepemilikan tanah (sertifikat, akta jual beli, sewa, kontrak, dll) 8. Rekomendasi perubahan nama perusahaan dari instansi yang berwenang (BKPM) untuk perusahaan PMA/PMDN 9. Fotokopi semua persyaratan rangkap 2 (dua) 10. Surat kuasa bagi pengurusan ijin yang tidak diurus sendiri 1. Mengisi formulir permohonan 2. Fotokopi KTP pemohon 3. Fotokopi STNK 4. Fotokopi buku KIR 5. Fotokopi perpanjangan trayek lama 1. 2. 3. 4. 5.

39 | P a g e

Mengisi formulir permohonan bermaterai @Rp6.000,Fotokopi KTP pemohon/penanggung-jawab perusahaan Fotokopi ijin lokasi untuk lahan satu hektar atau lebih Fotokopi NPWP Fotokopi ijin gangguan

Maksimal 2 (dua) hari setelah menerima dokumen secara lengkap dan benar. 5 (lima) hari setelah pemohon menyerahkan berkas lengkap. IUI berlaku selama tiga tahun dan harus diperpanjang

Rp5.000,- per bulan

a. b. c.

Investasi Rp5.000.000,Rp500.000,- biaya Rp50.000,Investasi Rp500.000.000,Rp10.000.000.000,biaya Rp 100.000,Diatas Rp10.000.000.000,- biaya Rp200.000,-


6. 7. 8. 9. 5

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)


1. 2. 3. 4. 5. 6.

6

Tanda Daftar Industri (TDI)


7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

40 | P a g e

Fotokopi akte pendirian perusahaan dan atau perubahannya Fotokopi IMB Fotokopi dokumen UKL dan UPL atau SPPL Surat kuasa bagi pengurusan ijin yang tidak diurus sendiri Mengisi formulir permohonan bermaterai @Rp6.000,Fotokopi KTP pemohon/penanggung-jawab perusahaan Surat Keterangan Domisili dari kelurahan Fotokopi NPWP Fotokopi Bukti Kepemilikan tempat usaha (sertifikat/ bukti kontrak/ sewa) Fotokopi akte pendirian perusahaan dan pendaftaran akte pendirian dari Pengadilan Negeri bagi perusahaan yang berbadan hukum (CV) khusus perusahaan yang berbentuk PT harus melampirkan tanda pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM dari atau bukti setor pembayaran biaya pengesahan Pas foto hitam putih 4x6 tiga lembar Mengisi formulir permohonan bermaterai @Rp6.000,Fotokopi KTP/penanggung jawab perusahaan Fotokopi NPWP Materai secukupnya 2 (dua) lembar Surat Keterangan domisili dari Kelurahan Fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha (sertifikat/bukti kontrak/sewa) Surat Keterangan/Ijin tidak keberatan dari tetangga Surat kuasa bagi pengurusan ijin yang tidak diurus sendiri

selambatlambatnya tiga bulan sebelum masa berlakunya habis. 5 (lima) hari kerja setelah menerima dokumen secara lengkap dan benar. SIUP berlaku selama tiga tahun dan harus diperpanjang selambatlambatnya tiga bulan sebelum masa berlakunya habis

-

Selambatlambatnya 5 (lima) hari setelah pemohon menyerahkan berkas lengkap

Rp50.000,-

-

SIUP Kecil (Modal Rp 5 juta s/d Rp 500 juta) Rp50.000,SIUP Menengah (Modal Rp 500 juta s/d Rp 10 milyar) Rp100.000,SIUP Besar (Modal Rp 10 milyar keatas) Rp 200.000,-


7

8

Tanda Daftar Gudang (TDG)

Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

41 | P a g e

Perda Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin dalam Bidang Industri dan Perdagangan

Perda Kota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Usaha rekreasi dan Hiburan Umum

1.

Mengisi formulir permohonan bermaterai @Rp6.000,2. Fotokopi akte pendirian perusahaan yang berbadan hukum 3. Fotokopi IMB 4. Fotokopi HO 5. Fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha (sertifikat/jual beli/sewa menyewa/petok D) 6. Gambar daerah bangunan 7. Fotokopi identitas Direktur/penanggung jawab perusahaan 8. Fotokopi NPWP 9. Surat kuasa pengurusan ijin yang tidak diurus sendiri 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai @Rp6.000,2. Fotokopi KTP pemohon/penanggung jawab 3. Fotokopi bukti kepemilikan tanah/sertifikat 4. Fotokopi NPWP 5. Fotokopi IMB 6. Fotokopi HO 7. Fotokopi akte pendirian perusahaan (bagi PT/CV) 8. Surat keterangan tidak keberatan dari tetangga 9. Gambar/denah bangunan 10. Pas foto 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar 11. Fotokopi semua persyaratan rangkap 3 (tiga) 12. Surat kuasa pengurusan ijin yang tidak diurus sendiri

5 (lima) hari setelah pemohon menyerahkan berkas lengkap

Selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima dokumen secara lengkap dan benar)

-

1.

Luas Sampai dengan 50m2 Rp1.000,/m2 50m2 s/d 100m2 Rp2.000,-/m2 100m2 s/d 200m2 Rp3.000,-/m2 Lebih dari 200m2 Rp5.000,/m2 Rekreasi dan Hiburan Umum Taman rekreasi Rp100.000,- per unit Pemandian Rp100.000,- per unit Kolam pancing Rp75.000,- per unit Salon kecantikan Rp50.000,- per unit Pangkas rambut Rp25.000,- per unit Bioskop Rp5.000,- per unit Rumah karaoke Rp100.000,- per kamar Sarana dan fasilitas olahraga Rp500.000,-/1000m2 Balai pertemuan Rp500.000,/500m2 Gelanggang permainan & ketangkasan Rp25.000,-/unit -

2.

Gudang dengan luas 36m2 = Rp25.000,Selebihnya ditetapkan setiap m2 Rp1.000,-


Pusat kesehatan Rp50.000,/kamar Jenis Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi dengan kualifikasi: a. Usaha Besar : Rp750.000,b. Usaha Menengah : Rp500.000,c. Usaha Kecil/perorangan : Rp250.000,Jenis Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dengan kualifikasi: a. Usaha Besar : Rp2.000.000,b. Usaha Menegah : Rp1.500.000,c. Usaha Kecil/perorangan I : Rp750.000,d. Usaha Kecil/perorangan II : Rp500.000,Jenis Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi dengan kualifikasi: a. Usaha Besar : Rp750.000,b. Usaha Menengah : Rp500.000,c. Usaha Kecil/perorangan : Rp250.000,Her Registrasi (daftar ulang) Ijin Usaha Konstruksi dengan kualifikasi: a. Usaha Besar : Rp250.000,b. Usaha Menengah : Rp150.000,c. Usaha Kecil/perorangan : Rp100.000,-

9

Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Perda Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi

1. 2. 3. 4.

5.

Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp6.000,Mengisi formulir daftar pengurus perusahaan Mengisi formulir pernyataan tidak merangkap pada perusahaan lain bermaterai Rp6.000,Mengisi formulir pernyataan bukan pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD bermaterai Rp6.000,Mengisi formulir surat pernyataan penanggung jawab teknis perusahaan bermaterai Rp6.000,-

Selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima dokumen secara lengkap dan benar)

1.

2.

3.

4.

10

Ijin Reklame

Perda Kota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pajak Reklame

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

42 | P a g e

Mengisi formulir permohonan Fotokopi KTP pemohon/penanggung jawab Gambar (desain) reklame Gambar dan perhitungan konstruksi tiang reklame Denah (gambar) lokasi Persetujuan tidak keberatan dari pemilik tempat tanah untuk reklame tonjol tiang Diproses dan diadakan penelitian serta peninjauan lokasi oleh tim reklame (bagi reklame yang ukuran luasnya diatas 15m2) Dibuat berita acara hasil peninjauan lokasi Reklame yang akan dipasang ditepi

Insidentil: Selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja

Tidak dipungut biaya


11

Ijin Lokasi

Perda Kota Mojokerto Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 20022006

12

Ijin Lapangan Tenis dan Bulu Tangkis

Perda Kota Mojokerto No.2/2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Mojokerto No.8/2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga

43 | P a g e

jalan propinsi harus ada rekomendasi dari Dinas Bina Marga Propinsi 10. Untuk reklame spandul/selebaran dibawa dan ditunjukkan untuk mendapatkan pengesahan 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai @Rp6.000,2. Surat permohonan penataan ruang/ijin lokasi materai secukupnya 3. Fotokopi akte pendirian 4. Fotokopi pemohon 5. Fotokopi surat persetujuan Presiden/ Kepala BKPM bagi pemohon yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN atau persetujuan prinsip dari instansi teknis untuk badan usaha yang tidak menggunakan fasilitas penanaman modal 6. Fotokopi surat persetujuan Menteri Perhubungan yang menggunakan fasilitas perhubungan 7. Fotokopi persetujuan Menteri yang bersangkutan yang berkaitan 8. Persetujuan prinsip dari instansi teknis 9. Fotokopi NPWP 10. Gambar/sketsa lokasi yang dimohon 11. Fotokopi bukti kepemilikan tanah 12. Surat kuasa bagi pengurusan ijin yang tidak diurus sendiri 1. Surat permohonan secara tertulis bermaterai secukupnya 2. Fotokopi KTP penanggungjawab

Jangka waktu penyelesaian 10 (sepuluh) hari setelah menerima dokumen secara lengkap dan benar


Selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dengan benar dan lengkap

Lapangan Tenis Hari Biasa : Rp15.000,-/3 jam Hari Minggu : Rp25.000,-/3 jam Lapangan Bulu Tangkis Hari Biasa : Rp12.500,-/3 jam Hari Minggu : Rp10.000,-/3 jam


13

Ijin Lapangan Basket


1. Surat permohonan secara tertulis 2. Fotokopi KTP penanggung jawab

14

Ijin Lapangan Sepak Bola dan Lapangan Terbuka


1. Surat permohonan secara tertulis 2. Fotokopi KTP penanggung jawab

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Perda Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2002 tentang retribusi Wajib Daftar Perusahaan

1. Bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum (PT, CV) dan koperasi melampirkan: a. Salinan/copy akte notaris pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman bagi Perseroan Terbatas (PT) dan bagi bentuk usaha CV akte notarisnya yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri sedangkan Koperasi dilampirkan badan hukumnya dan dilegalisir oleh instansi yang berwenang b. Fotokopi KTP/Pemilik/Copy KTP/Pemilik c. Fotokopi NPWP d. Fotokopi surat-surat ijin usaha yang dimiliki oleh pengusaha e. Bukti kepemilikan tanah/kantor 2. Bagi usaha perorangan melampirkan: a. Fotokopi KTP pemilik b. Fotokopi NPWP c. Fotokopi surat-surat ijin usaha yang dimiliki oleh pengusaha

15

44 | P a g e

untuk diterbitkan Selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterima dengan benar dan lengkap untuk diterbitkan Selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima dengan benar dan lengkap untuk diterbitkan Selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima dengan benar dan lengkap untuk diterbitkan

Komersial

: Rp60.000,-/3 jam

-

Hari Biasa Hari Minggu Hari Biasa Malam Hari Libur Malam

1.

Siang hari mulai jam 06.00 – 18.00 : Rp200.000,00 Malam hari mulai jam 18.00 – 06.00 : Rp250.000,00 Pemakaian fasilitas lampu : Rp125.000,00

2. 3.

: Rp10.000,-/hari : Rp12.500,-/hari : Rp12.500,-/hari : Rp15.000,-/hari

1. Perusahaan Swasta Nasional Perusahaan Asing : Rp250.000,2. 3. Koperasi 4. CV 5. Firma 6. BUMN/BUMD 7. Perorangan 8. Badan Usaha lain (BUL) Rp100.000,: Rp250.000,: Rp5.000,: Rp25.000,: Rp25.000,: Rp 50.000,: Rp10.000,: Rp100.000


16

Ijin Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/MDAG/PER/3/2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol

17

Ijin Operasional Optik

Perda Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Sarana Pelayanan Kesehatan

45 | P a g e

d. Surat keterangan dari Kelurahan e. Bukti kepemilikan tanah/kantor 1. Rekomedasi lokasi keberadaan khusus minuman beralkohol dari camat setempat 2. SITU khusus minuman beralkohol 3. SIUP 4. TDP 5. NPWP 6. Akte pendirian/perubahan bagi PT berikut surat pengesahan pendirian/perubahan perusahaan dari Departemen Hukum & HAM untuk PT 7. Realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP atau rencana penjualan 1 tahun kedepan dari minuman beralkohol 1. Megajukan surat permohonan secara tertulis dengan materai secukupnya 2. Fotokopi KTP?KSK pemohon yang bersangkutan 3. Fotokopi SIUP & SITU/HO 4. Memiliki ahli refraksionis optisien yang berijazah 5. Surat penunjukan penanggung jawab dari pemilik perusahaan 6. Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh calon penanggung jawab optikal yang didirikan dengan dibubuhi materai 7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah setempat 8. Denah gedung yang akan digunakan sebagai lokasi optikal 9. Surat Ijin Kerja (SIK) 10. Daftar kelengkapan peralatan 11. Pas foto terbaru ukuran 4x6 (3 lbr) bagi penanggung jawab 12. IMB/Bukti kepemilikan atas tanah dan atau bangunan 13. Surat pernyataan kerjasama dari

Selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima dengan benar dan lengkap untuk diterbitkan


Selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima dengan benar dan lengkap untuk diterbitkan

Rp250.000,-


laboratorium optik tempat pemrosesan lensa, lensa pesanan bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri 14. Surat rekomendasi ISFI 15. Surat persetujuan bekerja di wilayah Kota Mojokerto yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai secukupnya 2. Fotokopi KTP penanggung jawab 3. Gambar/denah lokasi penggalian

18

Ijin Galian Tanah untuk Pemasangan Kable/Pipa

Perda Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

19

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Peraturan Meneteri Perdagangan Nomor 31/MDAG/Per/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Waralaba

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai secukupnya 2. Fotokopi ijin teknis 3. Fotokopi prospektus penawaran dan pemberi waralaba 4. Fotokopi perjanjian waralaba 5. Fotokopi TDP

20

Ijin Usaha Rumah Makan. Restoran dan Cafe

21

Ijin Usaha Biro Perjalanan (Travel)

Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota

46 | P a g e

Selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima secara lengkap dan benar Selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima secara lengkap dan benar

Rp500,-/m2

1. Surat permohonan secara tertulis bermaterai secukupnya 2. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitarnya 3. Fotokopi KTP 4. Pengantar dari Kelurahan 5. Fotokopi denah tata ruang

6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima dengan benar dan lengkap

Rp250.000,-

1. Surat permohonan secara tertulis bermaterai secukupnya 2. Fotokopi Sertifikat Tanah/ Surat Perjanjian Penggunaan Tanah/ Bangunan

7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan benar dan

-



22

Ijin Usaha Penjualan dan atau Persewaan VCD

23

Ijin Usaha Persewaan Play Station

24

Ijin Usaha Hotel, Rumah

47 | P a g e

Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan

3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Biro/Agen bagi yang berbadan hukum 4. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitarnya 5. Daftar karyawan dan pengalaman kerja 6. Daftar fasilitas usaha dan ruang kantor 7. Fotokopi KTP pemohon

lengkap

Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor :

1. Surat permohonan secara tertulis bermaterai secukupnya 2. Fotokopi KTP 3. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitarnya 4. Bulti Kepemilikan atas status tanah dan atau bangunan 5. Pas foto ukuran 3x4 (12 lbr) 6. Daftar sementara VCD yang dimiliki

5 (ima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan benar dan lengkap

-

1. Surat permohonan secara tertulis bermaterai secukupnya 2. Fotokopi KTP 3. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitarnya 4. Bulti Kepemilikan atas status tanah dan atau bangunan 5. Pas foto ukuran 3x4 (2 lbr) 6. Daftar sementara Play Station yang dimiliki

5 (ima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan benar dan lengkap

-

1. Surat permohonan secara tertulis bermaterai secukupnya

10 (sepuluh) hari kerja sejak

-


Penginapan / Losmen atau Pondok Wisata

25

Ijin Pentas Seni Terbuka/ Tertutup, Sirkus, Pameran dan Pasar Malam

26

Ijin pemakain Panggung di Lokasi Jogging Track Mojokerto

48 | P a g e

188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan

2. SITU/HO 3. Fotokopi IMB 4. Fotokopi KTp bagi usaha perorangan dan atau fotokopi Akta Pendirian Perusahaan bagi badan usaha 5. Fotokopi Kepemilikan Tanah 6. Rekomendasi mengenai Hygiene dan Sanitasi dari Dinas Kesehatan

permohonan diterima dengan benar dan lengkap

1. Surat permohonan secara tertulis bermaterai secukupnya 2. SIUP 3. Fotokopi KTP untuk Perorangan/ Akta Pendirian bagi yang berbadan hukum

7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan benar dan lengkap

-

1. Surat permohonan secara tertulis dan materai secukupnya 2. Fotokopi KTP penanggung jawab 3. Fotokopi lay out kegiatan

2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima dengan benar dan lengkap

-


27.

Ijin Lapangan Olah Raga Indoor

28

Izin Usaha Penitipan Kendaraan dan Parkir Khusus Insidentil

29

Ijin Usaha Pengggilingan Padi

49 | P a g e

Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan 1. Perda Kota Mojokerto Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir 2. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/20 09 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/200 9 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian

1. Surat permohonan secara tertulis bermaterai secukupnya 2. Fotokopi KTP penanggung jawab


-

1. Surat permohonan secara tertulis secukupnya 2. Fotokopi KTP pemohon 3. Fotokopi SITU/HO 4. Bukti Kepemilikan atas status tanah dan atau bangunan 5. Ijin Mendirikan Bangunan


-


-


30

Ijin Usaha Obat Hewan

31

Ijin Usaha Penjualan Saran Pertanian (pupuk, obat, benih, dsb)

50 | P a g e

kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang 1. Surat permohonann secara tertulis bermaterai secukuonya 2. Fotokopi KTP pemohon 3. Fotokopi SITU/HO 4. Surat Keterangan Tidak Keberatan dari tetangga sekitarnya Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan Keputusan Walikota 1. Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 2. tentang Perubahan atas 3. Keputusan Walikota 4. Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/20095. tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota

1. 2. 3. 4. 5.

Surat permohonann secara tertulis bermaterai secukuonya Fotokopi KTP pemohon Fotokopi SITU/HO Surat Keterangan Tidak Keberatan dari tetangga sekitarnya Bukti Kepemilikan atas Tanah dan atau Bangunan


-

Surat permohonann secara tertulis bermaterai secukuonya Fotokopi KTP pemohon Fotokopi SITU/HO Surat Keterangan Tidak Keberatan dari tetangga sekitarnya Bukti Kepemilikan atas Tanah dan atau Bangunan


-


32

Ijin Usaha Penjualan Tanaman Hias/ Holtikultural

33

Ijin Operasional Pedagang Eceran/ Toko Obat

51 | P a g e

Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan 1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1331/Menkes/SK/X/200 2 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 167/ KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 167/KAB/B.VIII/72 tentang Pedagang Obat Eceran 3. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/20 09 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/11/417.111/200 9 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/335/417.111/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor :

1. Surat permohonann secara tertulis bermaterai secukuonya 2. Fotokopi KTP pemohon 3. Fotokopi SITU/HO


-

1. Mengajukan surat permohonan secara tertulis dengan materai 2. Fotokopi Ijazah Asisten Apoteker 3. Fotokopi Surat Penugasan (SP)/SIAA 4. Fotokopi Surat Ijin Kerja Asisten Apoteker (SIKAA)


-


188.45/11/417.111/2009 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Walikota Mojokerto Kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto atas Wewenang Jabatannya Menandatangani Dokumen Perizinan

52 | P a g e

5. Denah tempat usaha 6. Surat pernyataan kesediaan bekerja Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab teknis 7. Fotokopi KTP Pemohon 8. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar


K. Pengembangan dan inovasi Pelayanan Perizinan. Sesuai dengan Kebijakan Mutu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto adalah pengembangan SDM, teknologi informasi dan senantiasa melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perijinan. Inovasi yang dilakukan antara lain : 1.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yaitu :   

2.

Audit Eksternal oleh PT. SUCOFINDO ICS Jakarta setiap bulan Desember. Audit internal, setiap bulan Juni dan Oktober. - Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), minimal 4 kali.

Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu (SIPPADU) secara online dan tracking system.

3.

Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

4.

Sistem aplikasi kearsipan yang berbasis komputer.

5.

Pelaksanaan paket perijinan ( reguler dan online )

6.

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

7.

New Mobile Service (Pelayanan perijinan usaha).

8.

Sistem Aplikasi Peta Data Pokok Perijinan Usaha

9.

Sistem Aplikasi Surat Menyurat (Surat keluar dan masuk)

10. LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) secara online. 11. Promosi melalui media elektronik (internet, radio) dan surat kabar serta pameran investasi. 12. Sosialisasi pelayanan perijinan di tingkat kecamatan (program jemput bola) yaitu pelaksanaan workshop & klinik pelayanan satu hari jadi (one day service) khususnya NPWP, SIUP dan TDP. 13. Pembayaran Retribusi Pelayanan Perijinan kerjasama dengan Bank Jatim di loket BPPT. Untuk mempercepat proses pelayanan, pembayaran retribusi 3 ( tiga ) jenis izin meliputi Retribusi IMB, izin Gangguan (HO) dan Pemakaian Kekayaan, Daerah (reklame), dengan cara pembayaran secara, transparan membayar langsung di loket pembayaran, Bank Jatim untuk pembayaran secara tunai (BG/Giro/Cek/transfer).

53 | P a g e


DATA STATISTIK PROFIL KPPT KOTA MOJOKERTO A.

Data Perkembangan Izin Berikut ini gambaran mengenai pencapaian target retribusi pendapatan daerah serta jumlah izin yang telah dikeluarkan oleh KPPT Kota Mojokerto mulai dari tahun 2009 s.d. 2013: Tabel 3.1 Jenis dan Jumlah Surat Izin yang Telah Dikeluarkan KPPT Tahun 2011

No.

Jenis Surat Ijin

325

Waktu Penyelesaian 3 hari

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Surat Ijin usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar perusahaan (TDP) Ijin Pergudangan (IP/TDG) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) IJIN Gangguan/Keramaian (SITU/HO) Ijin Trayek Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Tanda Daftar Industri (TDI) Ijin Usaha Industri (IUI) Ijin Rekreasi dan Hiburan Umum Ijin Reklame Ijin Penggunaan Lapangan (IPL) Retribusi Pemakaian Tanah

430

Tahun 2013

325


236


3 hari

430

3 hari

248

3

5 hari

3

5 hari

178

7 hari

178

112

35 hari

85 55

Tahun 2014

Tahun 2015

236


3 hari

248

3 hari

5

5 hari

5

5 hari

7 hari

219

7 hari

235

7 hari

112

35 hari

274

14 hari

218

14 hari

2 hari 14 hari

85 55

2 hari 14 hari

45 17

2 hari 14 hari

51 37

2 hari 14 hari

48

5 hari

48

5 hari

8

5 hari

10

5 hari

3

15 hari

3

15 hari

7

15 hari

13

15 hari

5

7 hari

5

7 hari

4

7 hari

529 121

1 hari 14 hari

529 121

1 hari 14 hari

1201 107

1 hari 14 hari

82

1 hari 14 hari

-

-

-

-

-

-

-

-

Jml 1.

Tahun 2012 Jml

Jml

Jml

Waktu Penyelesaian

Jml

7 hari

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan KPPT Tahun 2011 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

URAIAN Retribusi SIUP Retribusi TDP Retribusi Ijin Gudang Retribusi IMB Retribusi Ijin Gangguan Retribusi Ijin Trayek Retribusi IUJK Retribusi IUI/TDI Retribusi RHU JUMLAH

54 | P a g e

ANGGARAN

REALISASI 21.700.000 13.920.000 5.024.000 490.261.300 53.589.700 4.240.000 40.054.000 4.575.000 1.000.000 633.364.000

LEBIH / (KURANG) 21.700.000 13.920.000 5.024.000 490.261.300 53.589.700 4.240.000 40.054.000 4.575.000 1.000.000 633.364.000

Ket.


Gambar 3.1 Realisasi pendapatan TA. 2011 Realisasi Pendapatan TA.2011 600000000 500000000 400000000 300000000 200000000 100000000 0 Retribusi Retribusi SIUP TDP

Retribusi Retribusi Ijin IMB Gudang

Retribusi Retribusi Ijin Retribusi Retribusi Retribusi Ijin Ganggua IUJK IUI/TDI RHU Trayek n

Anggaran

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisasi

21.700.0

13.920.0

5.024.00

490.261.

53.589.7

4.240.00

40.054.0

4.575.00

1.000.00

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan KPPT Tahun 2012 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

URAIAN Retribusi SIUP Retribusi TDP Retribusi Ijin Gudang Retribusi IMB Retribusi Ijin Gangguan Retribusi Ijin Trayek Retribusi IUJK Retribusi IUI/TDI Retribusi RHU JUMLAH

55 | P a g e

ANGGARAN 20.000.000 7.000.000 5.000.000 487.500.000 50.000.000 3.168.000 39.332.000 5.500.000 0 617.500.000

REALISASI 22.600.000 7.990.000 1.826.000 574.142.000 80.337.900 3.030.000 25.105.000 2.800.000 8.845.000 717.830.900

LEBIH / (KURANG) 2.600.000 990.000 -3.174.000 86.642.000 30.337.000 -138.000 -14.227.000 -2.700.000 8.845.000 100.330.900


Gambar 3.2 Realisasi pendapatan TA. 2012 Realisasi Pendapatan TA.2012 700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 Retribusi SIUP

Retribusi TDP

Retribusi Ijin Gudang

Retribusi IMB

Retribusi Retribusi Ijin Ijin Gangguan Trayek

Retribusi IUJK

Retribusi IUI/TDI

Retribusi RHU

Anggaran 20.000.00 7.000.000 5.000.000 487.500.0 50.000.00 3.168.000 39.332.00 5.500.000 Realisasi

0

22.600.00 7.990.000 1.826.000 574.142.0 80.337.90 3.030.000 25.105.00 2.800.000 8.845.000 Tabel 3.4 Target dan Realisasi Pendapatan KPPT Tahun 2013

NO 1. 2. 3. 4.

URAIAN Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Retribusi Ijin Gangguan Retribusi Ijin Trayek JUMLAH

ANGGARAN 42.350.000 500.000.000 75.000.000 3.168.000 620.518.000

REALISASI 74.650.000 500.677.000 76.322.400 2.965.000 654.614.400

LEBIH / (KURANG) 32.300.000 677.000 1.322.400 -203.000 34.096.400

Gambar 3.3 Realisasi pendapatan TA. 2013

Realisasi Pendapatan TA.2013 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

Retribusi Ijin Gangguan

Retribusi Ijin Trayek

Anggaran

42.350.000

500.000.000

75.000.000

3.168.000

Realisasi

74.650.000

500.677.000

76.322.400

2.965.000

56 | P a g e


Tabel 3.5 Target dan Realisasi Pendapatan KPPT Tahun 2014 NO 1. 2. 3. 4.


ANGGARAN

REALISASI

LEBIH / (KURANG)

55.000.000

100.865.000

45.865.000

550.000.000 75.000.000 3.200.000 683.200.000

823.420.000 111.766.000 2.545.000 1.038.596.000

273.420.000 36.766.000 -655.000 355.396.000

Gambar 3.4 Realisasi pendapatan TA. 2014 Realisasi Pendapatan TA.2014 900.000.000 800.000.000 700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0

Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga




Anggaran

55.000.000

Realisasi

100.865.000

550.000.000

75.000.000

3.200.000

823.420.000

111.766.000

2.545.000

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Pendapatan KPPT Tahun 2015 NO 1. 2. 3. 4.


57 | P a g e

ANGGARAN

REALISASI

LEBIH / (KURANG)

55.000.000

100.865.000

45.865.000

550.000.000 75.000.000 3.200.000 683.200.000

823.420.000 111.766.000 2.545.000 1.038.596.000

273.420.000 36.766.000 -655.000 355.396.000


Gambar 3.5 Realisasi pendapatan TA. 2015

Realisasi Pendapatan TA.2015 900.000.000 800.000.000 700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0

Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga


Anggaran

55.000.000

Realisasi

100.865.000

58 | P a g e



550.000.000

75.000.000

3.200.000

823.420.000

111.766.000

2.545.000


B. Pencapaian Standart Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Mojokerto Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator SPM 1.

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan sekurangkurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha per tahun, mencakup:

Pencapaian (%) 2012

2013

2014

2015

42,86

42,86

42,86

30,00

60,00

100

0

100

100

100

100

0

100

100

100

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

66,66667

66,66667

66,66667

75

90

0

0

0

20

50

0

0

0

30

70

0

0

0

20

50

2.

Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah Kab/Kota dalam rangka kerjasama kemitraan

a.

Antara usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat Kab/Kota dengan pengusaha tingkat Prop/Nasional

b.

Jumlah UMKMK potensial yang akan dimitrakan di Kab/Kota

c.

Jumlah potensi pengusaha Propinsi/Nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat Kab/Kota

3.

Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal tingkat Kabupaten/Kota

4.

Terselenggaranya pelayanan perijinan dan perijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) PDKPM di tingkat Kab/Kota

5.

Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha satu kali dalam setahun

6.

Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

7.

Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanam modal kepada masyarakat dunia usaha

59 | P a g e

Target (%)

2011


C.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan Berdasarkan hasl pengukuran Indeks kepuasan Masyarakat pada pelayanan publik bidang perijinan di KPPT Kota Mojokerto Tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut:  Hasil Pencapaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2015 rata-rata seluruh variabel penilaian pelayanan memiliki kualitas predikat minimal dengan kategori baik (B), walaupun ada tiga variabel yang memiliki nilai rata-rata skor dibawah indeks 3 (kurang baik), yaitu variabel Prosedur Pelayanan (V2), Biaya/Tarif Pelayanan (V4) dan penanganan Pengaduan, Saran dan masukan (V9). Sehingga jika dijumlahkan dan dirata-ratakan, maka nilai rata-rata indeks SKM di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto sebesar 76,35%.  Jika dilihat dari perbandingan nilai IKM Tahun 2014 dan kondisi saat ini Tahun 2015, maka Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto ini mempunyai tingkat kinerja yang baik, namun nilai SKM di Tahun 2015 ini menurun jika dibanding Tahun sebelumnya. Jika pada Tahun 2014 nilai IKM sebesar 78, 27, maka di Tahun 2015 ini nilai SKM Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto mengalami penurunan sekitar 2, 02 poin menjadi 76, 35.  Secara keseluruhan dari unsur penilaian pelayanan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto mempunyai tingkat kinerja yang baik. Dimana masing-masing unsur penilaian pelayanan yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto berdasarkan kacamata para pemohon pengurusan dokumen perizinan yang terjaring sebagai responden rata-rata memberikan penilaian B (Baik) terhadap seluruh variabel penilaian pelayanan yang terdiri dari (V1) Persyaratan Pelayanan, (V2) Prosedur Pelayanan, (V3) Waktu Pelayanan, (V4) Biaya / Tarif Pelayanan, (V5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, (V6) Kompetensi Pelaksana / Petugas, (V7) Perilaku Pelaksana / Petugas, (V8) Maklumat Pelayanan, (V9) Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan.  Secara umum saran dan masukan masyarakat pemohon penguruisan dokumen perizinan yang terjaring sebagai responden di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto, datam rangka peningkatan kinerja pelayanan di masa-masa yang akan datang disajikan datam tabel berikut ini. No. 1.

60 | P a g e

Saran dan masukan responden yang mengurus dokumen perizinan Untuk mempercepat proses Perizinan diharapkan ada staf yang didepan meja selain satpam (seperti Receptionist / Customer Services), sehingga tahu dan dapat menjelaskan syarat-syarat yg dibutuhkan untuk pengurusan setiap izin yang dimaksud olehpenggunan layanan.


2.

Adanya kejelasan tempat dan bagian / staf yang megurusi masalah pengaduan

3.

Lebih ditingkatkan fasilitasnya, mungkin ditambahkan kantin mini agar saat pengurusan bisa menunggu di kantin dan tidak bosan

4.

Publikasi Maklumat Pelayanan sehingga masyarakat dapat lebih transparan mengawasi kinerja KPPT Kota Mojokerto

5.

Transparansi dan publikasi syarat teknis dan administratif untuk ssetiap jenis pelayanan. Didetailkan lagi biaya & syarat2m agar bisa 1 hari jadi

6.

Dipercepat pelayanannya, untuk itu diharapkan ada layanan perizinan online

7.

Fasilitasnya sudah bagus hanya perlu dijaga saja agar kedepannya lebih bagus

Sumber : Hasil Survey Kepuasan Masyarakatian Kinerja Tahun 2015

 Dart studi Inl dlharapkan klnerla pelayanan dl Kantor Pelayanan Perlzlnan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto dapat terue menlngkat untuk melayani Masyarakat dengan balk, Studi Inl Juga mengakomodael masukan dan saran kepada plhak-plhak yang terkalt dengan pengelolaan dan operaslonal Kantor Pelayanan Perlzlnan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto agar klnerjanya dapat terus menjadi lebih balk dimasa-masa yang akan datang, antara lain melalui : 1. Perizinan yang semakin terbuka sehingga investasi semakin meningkat; 2. Memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pengurusan perizinan melalui sosialiasai dengan media leaflet, brosur, pawai pembangunan / karnaval ; 3. Menerapkan SOP sesuai dengan prosedur, penataan tugas yang lebih baik, penataan berkas sesuai tempatnya, penambahan berbagai kelengkapan fasilitas antara lain : lobby-nya diperluas, ada nomor antrian, ada petugas untuk receptionist / customer services, ada monitor untuk user (pengurus / pemohon izin) ; 4. Aplikasi perizinan online yang dibangun Tahun 2015 ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat dan diaplikasikan secara optimal oleh KPPT ; 5. Adanya koordinasi yang baik antar SKPD terkait yang menangani masalah perizinan, sehingga koordinasi yang terjalin tidak hanya dengan tim teknis saja.

REKOMENDASI  Dari hasil rekapitulasi nilai terhadap variabel penilaian pelayanan survei kepuasan masyarakat (SKM) di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto, dapat kita lihat bahwa terdapat variabel yang nilai rata-rata skornya cukup rendah, variabel tersebut antara lain variabel Prosedur Pelayanan (V2), Biaya / Tarif Pelayanan (V4), dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (V9). Untuk itu diharapkan ada review dan evaluasi terhadap aspek-aspek tersebut, antara lain melalui :

61 | P a g e


1.

2.

3.

Variabel Prosedur Pelayanan (V2) : Yang menjadikan variabel ini rendah yaitu karena unsur kemudahan prosedur pengaduan yang dinilai kecil oleh para responden. Untuk itu ke depannya diharapkan dapat dirumuskan alur prosedur yang jetas untuk penyampaian pengaduan. Variabel Biaya / Tarif Pelayanan (V4) Evaluasi terhadap variabel ini diharapkan dapat memberikan transparansi yang jetas kepada pengguna layanan / pemohon izin di KPPT Kota Mojokerto terkait ketetapan / aturan / standart biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan pada masingmasing jenis perizinan. Selain itu juga, perlu dijelaskan detail rincian biaya yang dibayarkan oleh pengurus izin, sehingga ke depannya masyarakat akan merasa nyaman dan biayanya wajar serta transparan. Variabel Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (V9) Untuk peningkatan terjadap variabel ini diharapkan ke depannya ada bagian dan staf khusus yang berfungsi untuk mengelola seluruh pengaduan, saran dan masukan yang diterima oleh KPPT Kota Mojokerto. Sehingga ada penanganan yang jetas dan feed back yang positif. Selain itu juga perlu membuat wadah tempat penerimaan pangaduan, misalnya berupa loket pengaduan, kotak saran, line telepon, website, email dan media lainnya.

 Untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang akan mengurus dokumen parizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto, maka direkomendasikan beberapa hal berikut : a. b.

Perlunya meningkatkan kuantitas dan kualitas / skill Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan KPPT Kota Mojokerto, b. Perlu menambah sarana lain terkait pelayanan kepada pemohon izin, misalnya kantin mini.

 Perlu adanya pemantauan dan evaluasi secara terus menerus untuk mempertahankan nilai kinerja yang tinggi,  Perlu adanya insentif kinerja kepada semua elemen pelayanan (pegawai, pimpinaan dan staf) untuk mempertahankan kinerja yang sudah baik tersebut:  Selain beberapa rekomendasi clii]tas, yang perlu direkomendasikan untuk peningkatan nilai SKM dai : kinerja pelayanan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kni : i 1llcjokerto antara lain dengan pembuatan maklumat yang secara jetas >i ; ar us diekspose/ditunjukkan pada semua pengguna perijinan. Ada!Â»illt cGntl : h maklumat yang dapat dibuat oleh masing-masing UPT adalah seperti pada contoh gambar berikut ini.

62 | P a g e


PENUTUP Penyusunan Profil kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto ini sebagai salah satu instrument dasar sebagai bentuk pelayanan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, disadari maupun tidak memegang peranan penting bagi semua pihak yang terlibat dalam peningkatan iklim investasi dan usaha di Kota Mojokerto. Hal ini karena data dan informasi merupakan sumber daya strategis bagi organisasi maupun individu dalam menjalankan sistem manajemen yaitu dalam proses perencanaan sampai pengambilan keputusan. Namun sangat disadari bahwa sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan akan data dan informasi perizinan yang valid dan akurat. Akan tetapi dari seluruh pemaparan dalam profil Kantor Pelayanan Perizinan terpadu ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran secara umum akan situasi dan kondisi Pelayanan Perizinan di Kota Mojokerto sampai dengan tahun 2015. Implikasi yang diharapkan setelah mengetahui gambaran umum pelayanan perizinan di Kota Mojokerto, dapat dipergunakan sebagai masukan, terutama bagi pembuat kebijakan untuk melakukan perencanaan yang lebih tepat sasaran sehingga pencapaian target pembangunan dan peningkatan iklim investasi dan usaha di tahun-tahun mendatang dapat lebih baik dari pencapainnya saat ini. Hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian dari pencapaian pembangunan pada tahun 2015 diantaranya adalah perlunya peningkatan koordinasi lintas instansi untuk lebih menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan perizinan di Kota Mojokerto agar pelayanan bisa lebih baik. Selain itu, promosi mengenai pelayanan perizinan dan penanaman modal juga masih sangat perlu untuk ditingkantan pelaksanannya.

63 | P a g e

PENDAHULUAN. A. Kronologi (Sejarah) Pembentukan. B. Dasar Hukum Pembentukan. 1 P a g e. Profil

Recommend Documents