PELAKSANAAN DAN TAHAPAN SELEKSI KOMISIONER KOMITE STANDAR PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN PROVINSI JAWA BARAT (KSP PROVINSI JAWA BARAT) OLEH BPMPD JAWA BARAT TAHUN 2016 Berdasarkan kesepakatan mediasi dengan nomor registrasi: 1551/P-E16/PSI/KIJBR/I/2017, sesuai Pasal 2 maka kami sampaikan sebagai berikut: 1. ATURAN HUKUM PEMBENTUKAN DAN KEBERADAAN KOMITE STANDAR PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN PROVINSI JAWA BARAT (KSP PROVINSI JAWA BARAT) SERTA PROSES SELEKSI KOMISIONER A. PEMBENTUKAN KOMITE STANDAR PELATIHAN (KSP) 1. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa / Kelurahan. Komite Standar Pelatihan Masyarakat dibentuk dalam rangka pengembangan, pemantauan dan pelaporan pencapaian standar pelatihan masyarakat, akreditasi, sertifikasi dan evaluasi. Selanjutnya pada ayat (2) Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa / Kelurahan, Komite Standar Pelatihan PMD terdiri atas: 1) Komite Standar Pelatihan PMD Pusat; 2) Komite Standar Pelatihan PMD Provinsi; dan 3) Komite Standar Pelatihan PMD Kabupaten/Kota. 2. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Kelurahan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat membentuk Komite Standar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Standar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Barat. 3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Standar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Barat meliputi susunan Organisasi, Pemilihan Komisioner KSP, Panitia Seleksi, Penetapan Hasil Seleksi, Pengisian Susunan dan Masa Bhakti KSP, Pembiayaan dan Ketentuan-Ketentuan lainnya. B. KOMPOSISI KOMISIONER TERPILIH 1) Berkenaan dengan jumlah anggota dan komposisinya dalam Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Kelurahan, mengatur antara lain : a. Dalam ayat (1) Komite Standar Pelatihan PMD Provinsi berjumlah gasal, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. b. Selanjutnya dalam ayat (2) Anggota Komite Standar Pelatihan PMD terdiri atas: 1) pakar dan praktisi dari unsur pemerintah 55% (lima puluh lima perseratus); dan 2) pakar dan praktisi dari unsur masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 45% (empat puluh lima perseratus). 2) Selanjutnya untuk komposisi komisioner KSP sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Standar
Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Barat dalam Pasal 7 ayat (3) ditegaskan bahwa komposisi Komisioner KSP terdiri atas : a. 5 (lima) orang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Jawa Barat b. 4 (empat) orang pakar dan praktisi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan. Komposisi 4 (empat) orang pakar dan praktisi bukan merupakan jumlah gabungan yang harus terdiri dari masing masing pakar dan praktisi namun ditentukan oleh hasil akhir penilaian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi. 3) Pada Pasal 9 ayat (1) pakar dan praktisi yang menjadi komisioner KSP, dapat berasal dari : a. Perguruan tinggi. b. Lembaga swadaya masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat, dan c. Lembaga penelitian dan pengkajian. Berkenaan dengan seleksi sebagaimana diatur Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Standar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya antara lain memuat : a. Pasal 10 ayat (1) Seleksi calon Komisioner KSP dilaksanakan oleh Panitia Seleksi. b. Pasal 11 ayat (1) Tugas pokok dan wewenang panitia seleksi, meliputi : a. Menyusun dan menetapkan jadual kegiatan seleksi; b. Menetapkan metode seleksi; c. Mensosialisasikan kegiatan seleksi; d. Melaksanakan seleksi; e. Menyampaikan rekomendasi hasil seleksi calon Komisioner KSP, kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; c. Pasal 12 ayat (1) Seleksi calon Komisioner KSP meliputi seleksi administrasi, akademis dan wawancara. d. Pasal 14 ayat (1) Panitia Seleksi melaksanakan musyawarah penetapan hasil seleksi. e. Pasal 14 ayat (2) Hasil musyawarah dimuat dalam Berita Acara Hasil Seleksi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Seleksi. f. Pasal 14 ayat (3) Berita Acara paling kurang: a. Nilai hasil seleksi untuk masing-masing peserta seleksi; b. Rangking hasil seleksi; c. Rekomendasi / pendapat panitia seleksi. g. Pasal 14 ayat (4) Berita Acara disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 2. PERAN KOMITE STANDAR PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN PROVINSI JAWA BARAT (KSP PROVINSI JAWA BARAT) 1) Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 tahun 2015. Pembentukan KSP dimaksudkan untuk mengembangkan standar pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan, akreditasi, sertifikasi dan evaluasi. Sedangkan tujuan pembentukan KSP adalah ;
a. Melaksanakan pengembangan, pemantauan dan pelaporan pencapaian standar pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan, akreditasi, sertifikasi dan evaluasi pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan. b. Menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan yang efektif, efisien dan akuntabel. 2) KSP menjadi pengendali penyelenggaraan pelatihan masyarakat dan desa/kelurahan. 3) KSP mempunyai tugas pokok meliputi : a. Mengembangkan Standar Pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan di Daerah Provinsi Jawa Barat; b. Menyelenggarakan akreditasi satuan kerja pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan di Daerah Provinsi Jawa Barat; c. Menyelenggarakan sertifikasi pelatihan PMD pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan di Daerah Provinsi Jawa Barat melalui penilaian lulusan pelatihan; d. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP); e. Merumuskan kriteria lulusan dari satuan kerja pengelola pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan di Daerah Provinsi Jawa Barat; f. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan di Daerah Provinsi Jawa Barat; g. Memberikan rekomendasi penjaminan dan pengendalian mutu pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan di Daerah Provinsi Jawa Barat; h. Memberikan masukan kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah berkenaan dengan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan di Daerah Provinsi Jawa Barat. 3. TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMISIONER DAN KRITERIA PENILAIAN SETIAP TAHAPAN SELEKSI 1) Panitia seleksi di bentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 140.05/kep.908-BPMPD/2016 tentang Panitia Seleksi Calon Komisioner Komite Standar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Daerah Provinsi Jawa Barat. Berkenaan dengan seleksi sebagaimana diatur Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Standar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Barat, pada pasal 12 ayat (1) Seleksi calon Komisioner KSP meliputi seleksi administrasi, akademis dan wawancara. Seleksi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan panitia seleksi. 2) Seleksi administrasi dilaksanakan dengan mengirimkan soft copy atau file melalui file ke alamat email:
[email protected] diantaranya yaitu : a. Daftar Riwayat Hidup b. Ijazah terakhir
3)
4) 5)
6)
7)
8)
9)
c. Makalah tentang standarisasi pelatihan pemberdayaaan masyarakat dan desa minimal 6000 karakter dan sebanyak-banyaknya 9000 karater. d. Ijin kepala institusi tempat bekerja. Disepakati bahwa alamat email tersebut dibuka dan dibuat hanya untuk kepentingan proses seleksi calon komisioner. Tahapan seleksi administrasi terdapat 13 orang peserta yang mendaftarkan diri dengan 6 orang peserta dari PNS Provinsi Jawa Barat dan 7 orang peserta dari Non PNS Provinsi Jawa Barat yakni Pakar dan Praktisi . Panitia seleksi menetapkan bahwa Seleksi akademis dilakukan dengan menilai isi dari makalah yang disampaikan oleh peserta seleksi. Panitia seleksi melaksanakan penilaian secara keseluruhan dari berkas (soft file) dan makalah yang dikirimkan oleh peserta seleksi. Tahapan seleksi akademis terdapat 12 orang peserta yang lolos dengan 6 orang peserta dari PNS Provinsi Jawa Barat dan 6 orang peserta dari Non PNS Provinsi Jawa Barat yakni Pakar dan Praktisi. Seleksi Wawancara dilaksanakan dengan menghadirkan peserta yang telah lolos seleksi akademisi. Wawancara dilaksanakan dengan tanya jawab pengetahuan peserta tentang pelatihan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, standarisasi dan konsep peserta tentang pelatihan pemberdayaan masyarakat, serta pengalaman peserta mengenai pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Dalam sesi wawancara, Pansel melakukan penulisan status calon komisioner atas nama Bapak Drs. H. Rukmana Heryana,MM menjadi praktisi berdasarkan hasil wawancara dan evaluasi latarbelakang daftar riwayat hidup. Setiap hasil dari penilaian dimaksud, panitia seleksi melakukan musyawarah dan penilaian serta menuangkannya pada berita acara hasil seleksi yang ditandatangani oleh seluruh panitia seleksi. Dari hasil seleksi wawancara calon komisioner Komite Standar Pelatihan (KSP) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu peserta dari PNS Provinsi Jawa Barat yang hadir terdapat 5 orang selanjutnya diusulkan sebagai Komisioner Standar Pelatihan (KSP) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Daerah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya hasil/nilai dari 6 peserta dari Non PNS Provinsi Jawa Barat yakni Pakar dan Praktisi ditetapkan peserta seleksi yang peringkatnya masuk 4 (empat) besar dinyatakan lulus seleksi wawancara dan selanjutnya diusulkan menjadi Komisioner Standar Pelatihan (KSP) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Daerah Provinsi Jawa Barat. Rekomendasi Panitia Seleksi atas hasil penilaian dari keseluruhan tahapan seleksi Calon Komisioner tertuang dalam Berita Acara dan diketahui oleh Kepala BPMPD Jawa Barat untuk diajukan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai bahan keputusan pimpinan dalam menetapkan Komisioner Komite Standar Pelatihan (KSP) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Daerah Provinsi Jawa Barat periode 2016-2021. Bahwa Komisioner Komite Standar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Barat Terpilih ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 410/Kep.1080-Bangsos/2016, tentang Komisioner Komite Standar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Barat Masa hakti Tahun 2016-2021. Dengan susunan Personalia sebagai berikut :
Ketua Wakil Ketua Sekretaris Divisi Pelatihan dan Akreditasi Divisi Sertifikasi Divisi Evaluasi
: Dr. Ir. Dede Mahmiludin, MSi : Drs. H. Rukman Heryana, MM : Lidjin Aulia, M.Pd : 1. Sakti Budhi Astuti. AS., SH.,M.Si 2. Waluyo Zulfikar, S.Sos., M.Si : 1. Dr. Nana Suhana 2. Sri Mulyamah, S.Sos., ME : 1. Drs. Rachjan Surwadjaja, MH 2. Drs. Erwin Agoes Tavip Priatna, MM
Demikian informasi ini disampaikan melalui website www.dpmdesa.jabarprov.go.id, sebagai pemenuhan kesepakatan mediasi di atas.
